Sally Rooney untuk Palestine Action

Penulis Normal People, Sally Rooney, mengklaim bahwa dia tidak ingin menerbitkan karya baru apa pun di Inggris selama kelompok protes Palestina Action masih menghadapi larangan dan teror.

Penulis Irlandia tersebut, yang dua novelnya diadaptasi untuk televisi oleh BBC, telah mendukung para aktivis tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka "jelas bukan organisasi teroris" dan mengutuk keputusan pemerintah untuk melarang mereka.

Pada bulan Agustus, dukutip dari Independent, dia mengatakan bahwa dia bermaksud menggunakan penghasilan dari royalti karyanya untuk terus mendukungan gerakan Palestina Action.

Rooney mengatakan bahwa "hampir pasti saya tidak dapat lagi menerbitkan atau menghasilkan karya baru apa pun di Inggris selama larangan ini masih berlaku".

Dia menyatakan: “Jika Palestine Action masih dilarang pada saat buku saya berikutnya akan diterbitkan, maka buku itu akan tersedia bagi pembaca di seluruh dunia dan dalam puluhan bahasa, tetapi tidak akan tersedia bagi pembaca di Inggris Raya hanya karena tidak ada yang diizinkan untuk menerbitkannya (kecuali saya setuju untuk memberikannya secara gratis).”

Rooney mengatakan hal ini terjadi karena penerbitnya di Inggris tidak yakin untuk membayar karyanya, karena ada risiko bahwa ia menggunakan uang tersebut untuk mendukung Palestine Action.

Dia juga mengatakan bahwa buku-bukunya mungkin harus ditarik dari peredaran karena penerbitannya bergantung pada royalti dari penjualan, dan jika royalti tidak dibayarkan, dia bisa mengakhiri kontrak tersebut.

Karya terlaris Ms. Rooney meliputi Conversations with Friends dan Intermezzo .

Dia menambahkan: "Oleh karena itu, jika [penerbitnya] Faber and Faber Limited secara hukum dilarang membayar royalti yang menjadi hak saya, karya-karya saya yang sudah ada mungkin harus ditarik dari penjualan dan karenanya tidak akan lagi tersedia bagi pembaca di Inggris."

Setelah pernyataanya untuk menyumbangkan uang kepada kelompok Palestina Action, Downing Street mengatakan bahwa dukungan apa pun untuk organisasi terlarang merupakan pelanggaran pidana.

Salah satu pendiri Palestine Action, Huda Ammori, telah menggugat pemerintah ke pengadilan terkait larangan terorisme, dengan alasan bahwa dampak dari larangan tersebut "dramatis, parah, meluas, dan berpotensi seumur hidup".

Raza Husain KC, selaku kuasa hukum penggugat, mengatakan bahwa keputusan Menteri Dalam Negeri saat itu, Yvette Cooper, untuk melarang organisasi tersebut pada Juni 2025 adalah "hal baru dan belum pernah terjadi sebelumnya". Ia mengatakan kepada Pengadilan Tinggi: "Ini adalah organisasi pembangkangan sipil aksi langsung pertama yang tidak menganjurkan kekerasan yang pernah dilarang sebagai terorisme."

Dia menambahkan bahwa keputusan tersebut, "sangat ekstrem sehingga menjadikan Inggris sebagai negara yang terisolasi secara internasional".

Selama sidang pada hari Rabu, puluhan orang berkumpul di luar Gedung Pengadilan Kerajaan sambil memegang plakat bertuliskan “Saya menentang genosida, saya mendukung Aksi Palestina”. Beberapa demonstran dibawa pergi oleh petugas polisi.