Connect with us

Buku

Y.B. Mangunwijaya, Burung-Burung Manyar Romo Rahadi

mm

Published

on

Novel ini justru lebih kuat dan lebih utuh sebagai novel dibanding dengan Burung-Burung Manyar. Novelnya yang satu ini terlalu sara dengan renungan dan pemikiran. Dan dalam hal ini Mangunwijaya memang sudah membuktikan mampu dan berbobot lewat esei dan artikel-artikelnya. Romo Rahadi adalah novel yang penuh dengan emosi tetapi sekaligus tidak lepas dari tinjauan-tinjauan logisnya. Justru karena unsur inilah novel Romo Rahadi lebih utuh sebagai rumusan pengalaman manusia. Burung-burung Manyar yang banyak memuat refleksi-refleksi jiwa itu justru kurang mampu membawa pembacanya ke dalam suasana pengalaman yang beraneka aspek itu.

Mangunwijaya adalah seorang pastor yang banyak menulis di berbagai dia penerbitan umum, baik surat kabar maupun majalah. Mula-mula dikenal sebagai kolumnis masalah sosial dan budaya di harian Kompas. Kumpulan esei-eseinya itu sudah dikumpulkan menjadi buku berjudul Puntung-Puntung Roro Gendut. Pengetahuannya yang luas dan penguasaannya atas beberapa bahasa berat mempengaruhi tulis-tulisannya. Esei-eseinya menunjukkan kepadatan namun diungkapkan dengan nada senda gurau yang ringan.

Kepengarangan Awal Mangunwijaya bisa dilihat dari dua novelnya yaitu Burung-Burung Manyar dan Romo Rahadi. Novelnya yang kedua ini sebenarnya justru ditulis pertama kali. Romo Rahadi mengisahkan problematik kejiwaan seorang pastor muda dalam menghadapi naluri-naluri kelaki-lakiannya dengan kekuatan panggilan manatannya.

Novel ini, lebih sedikit diketahui pembaca hari ini, walau begitu lebih menarik lagi karena bersetting di pedalaman Jaya. Gaya bahasa Mangun tak bisa dibedakan dengan kebanyakan eseinya. Justru dalam novel-novelnya nampak sekali adanya unsur esei yang selalu ingin memberi penjelasan secara argumentative. Dalam novel Romo Rahadi gaya sudah mulai berkurang. Romo Mangun sendiri menamakan romannya Burung Burung Manyar sebagai roman esei. Dalam kematangan visi dan luas pengetahuannya ia boleh disejajarkan dengan tokoh semacam Sutan Takdir Alisjahbana yang juga mengisi roman-romannya yang tebal dengan penjelasan-penjelasan yang eseis.

Burung-Burung Manyar.

Tentang revolusi Indonesia dan patriotisme telah banyak ditulis dalam sastra Indonesia. Tetapi point of view dan sikap melihat revolusi itu masih tetap dari segi Indonesia. Setelah revolusi itu berlalu 35 tahun rupanya orang mulai melihatnya secara kritis dan obyektif. Cara melihat demikian dimungkinkan oleh banyak peristiwa yang sudah cukup menyejarah dank arena banyak dari generasi jarang yang tidak mengenal revolusi itu secara langsung.

Kolumnis Y.B. Mangunwijaya adalah orang pertama yang mencoba melihat revolusi itu dari segi yang boleh dikatakan obyektif, bahkan agak cenderung melihatnya dari segi Belanda. Kalau sejak novel Keluarga Gerilya sampai dengan Maut dan Cinta nasionalisme dan patriotisme selalu menonjol menjadi tema dan suasana cerita, dengan protagonis orang-orang Indonesia yang bersedia mati buat tanah air, maka Y.B. Mangunwijaya dengan novelnya (dia menyebutnya roman) Burung-Burung Manyar ini memasang protagonis orang Indonesia yang anti Republik, yakni seorang KNIL, dengan pandangan yang mencemooh perjuangan dan dibawakan dengan nada ejekan yang humoristis sesuai dengan gaya dia dalam menulis esei-eseinya di koran. Barangkali segi inilah yang menarik dari novel pertama Mangunwijaya ini.

Novel ini bercerita tentang Setadewa seorang anak tunggal dari ibu Indo-Belanda dengan seorang bangsawan keraton Solo. Sang ayah yang lulusan Akademi Militer Breda inilah yang mendorong Setadewa masuk tentara KNIL waktu revolusi meletus. Tetapi alasan utamanya adalah lantaran kedua orang tuanya menjadi korban keganasan Jepang, dan Sukarno Hatta waktu itu bekerja sama dengan Jepang. Juga pemerintahan R.I. yang kemudian terbentuk dinilainya sebagai bikinan atau meniru Jepang. Ia membenci Indonesia karena alasan-alasan pribadi saja dan bukan prinsipiil ideologis. Motivasi ini barangkali cukup masuk akal. Sebab pemuda ini dididik oleh seorang militer yang dinas dalam KNIL dan masa mudanya terpuruk kebanggaan militer Belanda. Namun alasan Seta untuk tidak menyukai Indonesia bahkan memusuhinya karena Sukarno Hatta yang mendirikan R.I. bekas pegawai Jepang, rasanya merupakan alasan psikologis yang kurang dijelaskan secara baik. Terlalu sedikit penggambaran kejiwaan atau konflik kejiwaan dalam hal ini. Kalau orang tua mereka binasa akibat kekejaman Jepang mengapa ia membenci dan melampiaskan dendamnya pada bangsa Indonesia yang sebenarnya juga menjadi korban keganasan?

Tetapi konflik kejiwaan Seta ini hanyalah sampingan belaka. Penggarapan pengarang terutama pada masalah percintaan Seta dengan gadis bangsawan teman sekolahnya yang juga berdarah bangsawan, yakni Atik Larasati. Diam-diam kedua remaja ini saling menaruh hati (episode tahun 1934-1942) sampai pecahnya perang dunia dan kedatangan Jepang di Indonesia. Setelah proklamasi Seta memutuskan untuk bekerja sebagai tentara KNIL, sedang Atik justru bekerja sebagai penterjemah pada staf perdana menteri Syahrir. Rupanya hambatan inilah yang merupakan problem utama novel. Seorang KNIL mencintai seorang gadis Republik. Meskipun Seta berusaha tetap menjalin hubungan namun cinta tak mungkin diteruskan. Tetapi rupanya cinta terpendam ini begitu mendalam sehingga pada tahun 1978 Seta yang sudah berumah tangga (dan gagal) mencoba mengadakan “sentimental journey” ke Jawa dan menemui bekas kekasihnya di zaman Belanda dulu. Ternyata Atik juga tak melupakan.

Kelemahan konflik utama cerita ini adalah penggambaran cinta yang begitu platonic. Seta dan Atik sebenarnya tidak pernah menjalin hubungan cinta secara mesra betul. Peristiwa-peristiwa pacaran tak pernah terjadi, tetapi keduanya begitu memendam cinta yang begitu dalam. Dalam sejarah barangkali karakter begini bisa dikembalikan pada penyair Dante Alighieri. Bahkan waktu kedua asyik masyuk ini bertemu berdua saja di rumah kosong tak terjadi peristiwa cinta yang cukup sederhana. Meteka hanya berpelukan. Dan keduanya memendam cinta membara. Dan Seta adalah seorang prajurit KNIL yang tergolong bersih dalam urusan dengan seks. Masak tidak lebih hanya berpelukan saja? Toh persitiwa ini sanggup membuat kedua orang yang kelak sudah dewasa dan berkeluarga ini masih tetap saling mengharap akan bertemu dan menjalin hubungan asmara lagi. Dalam takaran ini jelaslah bahwa Mangunwijaya mentrapkan “mawar berduri” dalam kisah cinta novel Indonesia.

Meskipun tema sentral ini agak lemah, tetapi saya justru menaruh perhatian pada sikap-sikap Seta yang anti Indonesia ini. Di samping itu informasi kehidupan tentara KNIL dari dalam baru kali ini ditulis dalam sastra Indonesia. Penilaian Seta yang sinis dan merendahkan pemimpin-pemimpin Indonesia pada masa gawatnya revolusi sesuai betul dengan gaya pengarangnya yang secara intelektual suka mengejek keterpelajaran itu. Inilah pelopor fiksi yang mencoba melihat sejarah secara obyektif. Tidak ada lagi sentimental rendah yang selalu menggambarkan setiap memihak perjuangan adalah otomatis luhur dan suci. Mangunwijaya menyadarkan pembacanya bahwa kedua belah fihak adalah manusia. Mereka mendukung kebenarannya sendiri-sendiri. Dan penilaian terserah pada pembacanya. Saya kira dengan melihat secara obyektif dan tidak memihak ini justru makin jelaslah “kebenaran” dan nilai perjuangan revolusi Indonesia. Yang kita inginkan sekarang bukan lagi kecengengan dan sentimentalitas, tetapi hakekat. Dan jalan menuju ke sana tidak bisa ditempuh hanya dengan melihat dari satu segi pandangan saja, yakni segi Indonesia yang selalu bertindak sebagai protagonis. Patriotisme dan nasionalisme yang lebih murni mungkin akan lebih terpatri kalau kita juga diajak masuk dalam pikiran antagonis kita, Belanda pada waktu itu. Dan Mangunwijaya mencoba menyuguhkan sekelumit pikiran antagonis kita itu.

Gaya bercerita pengarang untuk novel yang begini panjang cukup melelahkan. Ini disebabkan karena Mangunwijaya terlalu banyak memakai tehnik narasi. Semua kejadian dituturkan dan dikomentari secara panjang lebar. Novel yang begini tebal perlu penceritaan dramatic yang dapat menimbulkan suasana cerita sehingga pembaca larut dalam pengalaman konkrit pelaku utamanya. Juga point of view yang diambil pengarang pengarang dengan tehnik “akuan” ternyata tidak mampu mendukung semua informasi kejadian, dan untuk itu dipakai tehnik Omniscient (kejadian dilihat dari atas). Akibatnya pengarang harus bolak balik antara dua tehnik tersebut. Dan celakanya dua tehnik ini memiliki gaya yang sama. Dengan demikian jelas sekali bahwa pribadi pengarang larut atau menjelma dalam pribadi tokoh ciptaannya, Setadewa. Suara dan gaya Mangunwijaya menjadi gaya Setadewa.

Mangunwijaya juga terlalu banyak memasang “ gambar mati” buat melukiskan kejadian cerita. Rentetan kejadian yang menggambarkan perjalanan konflik tidak dipasang dalam kisah yang mengalir dan “hidup” (gambar hidup) tetapi dalam bentuk slide. Adalah khas Mangunwijaya untuk menghentikan sebuah peristiwa dalam cerita dan memberi komentar inilah yang membuat novel berjalan sangat lamban. Namun tetap harus diakui bahwa komentar-komentarnya tetap punya nilai intelektual yang tinggi dan menunjukkan keluasan pengetahuan pengarang. Tetapi novel adalah novel bukan esei yang menerangjelaskan.

Akhirnya nilai buku ini terutama terletak kepada keberanian pengarang untuk mengisahkan konflik jiwa seorang anti-republik semasa revolusi, sebagai informasinya tentang kehidupan tentara Knil dan gaya humor pengarang yang kadang-kadang terselip ejekan yang penuh kejutan. Hanya tehnik penyajian saya kira yang membuat novel ini nampak sebagai bacaan yang berat. Novel ini miskin peristiwa, terlalu banyak renungan.

Romo Rahadi

Novel ini justru lebih kuat dan lebih utuh sebagai novel dibanding dengan Burung-Burung Manyar. Novelnya yang satu ini terlalu sara dengan renungan dan pemikiran. Dan dalam hal ini Mangunwijaya memang sudah membuktikan mampu dan berbobot lewat esei dan artikel-artikelnya. Romo Rahadi adalah novel yang penuh dengan emosi tetapi sekaligus tidak lepas dari tinjauan-tinjauan logisnya. Justru karena unsur inilah novel Romo Rahadi lebih utuh sebagai rumusan pengalaman manusia. Burung-burung Manyar yang banyak memuat refleksi-refleksi jiwa itu justru kurang mampu membawa pembacanya ke dalam suasana pengalaman yang beraneka aspek itu.

Keistimewaan novel ini adalah pada tema yang digarapnya. Ia membicarakan jabatan pastor dan segala konsekwensinya. Istimewa sekali menyorot pribadi room atau pastor sebagai manusia dan lelaki. Jabatan dalam agama ini bukan sekedar jabatan. Ia adalah “panggilan” Tuhan. Memang ada kebebasan bagi pejabatnya untuk langsung menerima tugas dan jabatan pastor atau meninggalkannya, dan justru karena itu sifat panggilannya akan menonjol, seperti dibuktikan oleh novel tebal ini.

Albertus Rahadi adalah pemuda Jawa yang disambut gembira oleh keluarganya waktu ia menyatakan diri masuk sekolah pastor (seminari). Ini anugerah Tuhan bagi keluarga Katolik yang taat itu. Namun Rahadi adalah pemuda sehat jiwa raga. Setelah menjadi imam atau room ia datangi gadis Indo – Veitnam, waktu di Jerman, bernama Hildegrad. Gadis yang secara budaya tidak mampu lagi hidup di Barat mencari pegangan baru dan memperolehnya pada figur Rahadi. Hanya sayang pemuda sehat ini adalah pastor. Tetapi keduanya sudah saling cocok dan bersahabat untuk tidak mengatakan cinta mencintai. Perkenalan ini untuk sementara terputus ketika Rahadi harus kembali ke Indonesia. Dan dalam perjalanan Rahadi ke Irian, untuk berlibur dan sekaligus merefleksi dirinya apakah ia akan terus memantapkan dirinya sebagai romo atau tidak, secara diluar dugaan ia sepesawat dengan Hilde yang dalam perjalanan petualangannya ke Irian atas undangan pamannya seorang anthropolog. Kenangan-kenangan lama muncul kembali, dan rasa saling membutuhkan sebagai manusia “lengkap” hidup kembali. Di Irian Rahadi berpisah dengan Hilde, tetapi bertemu kembali dengan Rosi kawan dan “pacar” sebelum menjadi pastor. Dalam suatu peristiwa balas dendam sesuatu suku, Hilde bersama beberapa lelaki asing diculik dan dibawa masuk ke dalam hutan rimba. Pertolongan yang diberikan Rahadi untuk menyelamatkan Hilde adalah masuk ke dalam rombongan militer yang dipimpin oleh abang iparnya. Sayang, Hilde tak tertolong dan menjadi korban satu-satunya. Rahadi mendapat pukulan berat, bukan karena Hilde sebagai wanita saja tetapi juga kawatir Hilde kecewa terhadap pencarian ketenangan batinnya yang diburu-buru selama ini. Pukulan jiwa ini dapat dipulihkan oleh dokter Rosi yang janda kembang. Keduanya tergoda begitu hebat untuk saling melengkapi diri sebagai layaknya orang awam. Hampir saja Rahadi siap meninggalkan jubahnya, tetapi si wanita justru yang paling kuat menolak mengingat kehidupan mereka kelak di masyarakat. Bagaimana bisa tenang hidup bersama “bekas pastor” di tengah bekas domba-dombanya? Novel diakhiri dengan tekad bulat Rahadi untuk kembali ke Jakarta, kepada kehidupan nyata penggembalaannya sebagai pastor.

Nampak bahwa jabatan pastor dalam novel ini menyangkut masalah rohani dan iman. Ia bukan sekedar pemimpin umat dalam arti sosial. Godaan-godaan deras terhadap wanita dan kehangatan cintanya yang nyata membuat Rahadi berkali-kali goncang. Namun justru dalam tempaan-tempaan godaan ini Rahadi sanggup menyelami dasar samodra panggilannya. Kegagalan-kegagalan percintaannya bukan lantaran kemauan dirinya. Ia cenderung mau. Tetapi kedua wanitanya menolak dengan turun tangannya takdir dan kesadaran berkorban. Hilde meninggal dan Rosi memang tidak mampu hidup dengan “bekas pastornya” meskipun cintanya hanya pada dia.

Gambaran figure Rahadi sebagai lelaki dan manusia normal amat mengesankan. Potret kehidupan jiwa seorang romo amat jelas tergambar. Mangunwijaya mampu menghadirkan godaan-godaan sensualitas secara hidup sekali. Penilaian-penilaian Rahadi sebagai pastor terhadap wanita muda sama hidupnya dengan lelaki normal mana pun. Dibalik jubah itu berdetak naluri-naluri alami yang biologis. Ia mengalir disana secara deras dan sehat. Namun jabatan sebagai pastor yang dilandasi aturan keras dalam selibat (tidak boleh menikah selama hidup), yang lebih merupakan perjanjian pribadi, membatasi aliran hidup itu. Konflik jiwa Rahadi antara memetik dan terus takwa kepada perjanjian, membawa dia masuk ke dalam hakekat kebebasan manusia dalam menentukan pilhan-pilihannya dalam hidup ini. Dan arti kebebasan manusia dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup ini. Dan arti kebebasan manusia diberi rumusan yang jitu. Kebebasan mengandung mengandung resiko gagal, sedang kepastian dala keimanan yang kalau dibrikan mesti selamat tanpa resiko kegagalan, lebih disukai Rahadi. Ketenangan dalam kegelisahan. Konflik-konflik jiwa Hilde, Rahadi, Rosi semuanya membawa pembaca ke dalam pemikiran-pemikiran mendalam dan mendasar. Untuk ini dengan sendirinya pembaca berhak menolak atau menerimanya tergantung dari falsafah hidup masing-masing. Tetapi pengarang berusaha untuk mendudukkannya dalam taraf pemikiran yang rasional saja, meskipun tak bisa dielakkan juga dasar pandangan hidup pengarangnya yang pastor itu. Itu nampak dalam pandangannya tentang kebebasan tadi.

Keistimewaan lain dari novel ini adalah setting Irian yang digambarkan dengan sangat otentik. Penggambaran hutan rimba dan topografinya yang teliti nampaknya berdasarkan pengalaman yang nyata. Juga kebudayaan mereka dan tempatnya dalam peta kebudayaan manusia serta maknanya yang masih tetap aktual digambarkan dengan takaran intelektual dan pengetahuan yang luas. Dan memang inilah gaya Mangunwijaya yang menonjol kaya referensi budayanya, tangkas daya pikirnya, humoritis dalam menanggapi kehidupan dan kepekaannya dalam rasa bahasa yang amat beragam itu. Namun gaya ini juga bisa membawa bahaya kalau lepas control. Dalam novel ini nampak dalam bagian penggambaran kehidupan keluarga Swantaji yang terlalu bertele-tele, semata-mata hanya untuk adegan-adegan kelucuan anak-anak yang kurang memberikan aksentuasi pada pokok cerita. Bahkan bagian ini agak mengganggu kelangsungan cerita.

Suatu masalah yang kini ramai diperbincangkan tentang masuknya sastra lesan dalam penulisan, kiranya amat menonjol dalam karya-karya Mangunwijaya. Membaca humor-humor Mangunwijaya orang cepat sekali ingat bagaimana kata-kata semacam itu diucapkan. Artinya kita baru bisa menikmati nilainya secara lengkap kalau diperagakan, sebab hal itu dipungut dari kenyataan lesan. Dengan sendirinya referensi budaya bahasa itu harus dimiliki oleh si pembaca. Dalam masalah bahasa lesan ini apakah merupakan unsur yang memperkaya sastra atau justru malah memerosotkannya, bisa melahirkan banyak pendapat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa unsur bahasa lesan (yang dituliskan) hanya bisa dinikmati oleh pemiliki bahasa yang bersangkutan saja, meskipun dalam bahasa Mangunwijaya ini  jauh lebih tertib misalnya dengan sajak-sajak Darmanto, atau Umar Kayam.

Novel ini menunjukkan bahwa karya sastra seharusnya merupakan kerja intelektual dan bukan sekedar tukang cerita. Ia merupakan pemikiran yang otentik dan baru. Dalam hal ini jelas bahwa Mangunwijaya lebih dahulu muncul sebagai seorang intelektual yang kemudian memakai media sastra buat berkomunikasi. Dengan sendirinya takaran intelektual seorang sastrawan harus seimbang dengan ketrampilan tehnis keseniannya. Dan dalam hal ini kiranya Mangunwijaya telah mendekati idealisme demikian. Novelnya ini cukup hidup, lancar, sugestif, meskipun ada cacad terlalu lepas rem dalam humornya yang bertele-tele dalam bab tiga. (*)

*Dari berbagai sumber, dikaji oleh Tim Editorial Galeri Buku Jakarta

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading

Classic Prose

Trending