Connect with us

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading
Advertisement

Buku

Paradigma Platon Perihal Pedagogi

mm

Published

on

Bagi Platon, “puncak tertinggi pendidikan mousike adalah cinta pada keindahan (to kalon)”

Oleh Ahmad Jauhari

Tren masa kini, jumlah orang bersekolah tinggi kian melonjak. Fakta ini cukup menggembirakan. Namun, seiring dengannya, kejahatan para insan akademik malah juga menanjak. Bukan niat mengeneralisasi, melainkan sepatutnya insan akademik, mendayagunakan kecerdasannya demi kebaikan. Apalah dikata, justru panggang jauh dari api.

Inilah cermin buruk rupa dunia pendidikan. Apa penyebabnya? Buku karya A. Setyo Wibowo ini memberikan jawaban, bahwa “kegagalan membentuk disposisi prarasional (aspek nafsu dan emosi) akan menciptakan orang-orang rasional yang bengkok: rasionya bekerja baik, cerdas, tetapi alih-alih untuk membela kebaikan, rasio tersebut malah bekerja menjadi budak nafsu uang dan budak emosi pencarian harga diri dan kehormatan” (hlm. 65). Inilah fakta, yang terang-benderang menyekap bangsa ini. Gaduhnya dunia politik, menipisnya kepedulian, kesenjangan sosial, menguatnya kecurigaan, dan seterusnya, dapat ditengarai oleh sebab kesemerawutan dunia pendidikan.

JUDUL BUKU : PAIDEIA: Filsafat Pendidikan-Politik Platon PENULIS : A. Setyo Wibowo PENERBIT : P.T. Kanisius, Yogyakarta TAHUN TERBIT : September, 2017 TEBAL : 308 halaman

Belum lagi, gempuran perangkat teknologi masa kini. Bukan berarti menolak teknologi yang kian hari makin canggih. Namun, mewaspadai efeknya, juga selayaknya jadi bahan pertimbangan. Sebab, bila “manusia (…) tenggelam dalam arus mencari yang lebih cepat, lebih canggih, dan lebih banyak, melarutkan dirinya dalam keragaman tanpa fokus. Bukannnya makin menemukan dirinya, arus yang serba cepat membuat manusia tersesat di antara banyak hal yang melingkupinya. Dalam hasratnya merangkul segala sesuatu, ia malah tidak menjadi sesuatu dan kehilangan jati dirinya sendiri” (hlm. 20-21). Kehilangan jati diri, memungkinkan orang terjerembab masuk arah banalitas hidup. Hingga ia terjerumus pada jurang kecemasan dan palung kegalauan tiada ujung. Generasi anak bangsa zaman kini, diterpa gempuran teknologi maha dahsyat. Bila dunia pendidikan tak cepat merespon dengan cerdas, malapetaka masa depan anak negeri kian kabur tak terperi.

Disinilah, urgensinya pendidikan sensibilitas dilakukan semenjak usia dini. Bila “… dimensi prarasional terbentuk baik, anak-anak akan mengembangkan karakter sedemikian rupa sehingga cenderung menyingkiri apa-apa yang kelihatan berlebih-lebihan, tidak lurus, dan tidak harmonis. Dengan menajamkan kesukaan mereka pada hal-hal yang indah dan baik, mereka akan siap berkembang menjadi kaloskagathos (elok dan baik)” (hlm. 85). Pendidikan sensibilitas, bagi Platon, dapat diolah lewat musik dan gimnastik. Bila hasratnya sudah terbentuk, dimungkinkan anak didik kala dewasa, dapat menemukan harmoni saat mengambil keputusan.

Pembentukan Jiwa

Harmonisitas jiwa manusia berjalan indah nan elok, bila aspek sensibilitasnya terbentuk dengan matang. Keugaharian jiwa memungkinkan manusia bersikap tepat mengurai persoalan hidupnya. Karenanya, “pembentukan sensibilitas (…) menjadikan (…) sikap-sikap ugahari (tahu batas dan tidak serakah), sikap berani (bukan sikap gagah-gagahan atau pengecut yang serba menjijikkan), sikap bijaksana (bukan sikap culas serba mengakali orang lain), dan sikap adil (bukannya sikap yang tidak jujur, penuh kebohongan, tipu-tipu demi keuntungan sendiri)” (hlm. 88-89). Sehingga, mengolah dimensi sensibilitas sejak usia dini memungkinkan hasratnya terbentuk. Harapannya, pada pendidikan tingkat lanjut, peserta didik telah siap diberikan kurikulum lanjutan berupa seni berdiskusi.

Di dalam kemampuan seni berdiskusi, perlunya dibedakan antara dialektika, yang akan mengarah pada idea (definisi), dengan mitos yang akan mengarah kepada logos (wacana). Definisi menawarkan cetak-biru (bentuk) pemikiran. Sedangkan wacana menyuguhkan cakrawala pemikiran. Bagi Platon, “(..), dialektika adalah proses progress of thought, kemajuan berpikir, lewat dialog di mana para mitra wicara maju pelan-pelan dari bayang-bayang sampai ke kontemplasi idea” (hlm. 131). Kemampuan berdialektika memungkinkan orang berpikir dan bertindak mandiri.

Dalam buku ini, A. Setyo Wibowo menuturkan bahwa, bagi Platon, menularkan jiwa seni, khususnya seni imitatif, merupakan juga hal yang urgen dilakukan oleh lembaga pendidikan. Begitu pentingnya seni imitatif, sampai Platon mengatakan, “bukankah kalian mengamati bahwa imitasi yang dilakukan sejak muda sampai dewasa, akan menempel menjadi kebiasaan (habit) dan menjadi kodrat sekunder orang tersebut sebagaimana tampak dalam gerak-gerik tubuhnya, cara berbicara, dan berpikirnya” (hlm. 79). Di sinilah, pembentukan jiwa, bagi Platon merupakan nyawa dari pendidikan. Jiwa bukanlah sesuatu, sebab jawaban tentang ‘sesuatu’ berangkat dari pertanyaan ‘apa’. Jiwa bisa dikenali lewat kemiripan. Dan, realitas kemiripan bisa ditunjuk dengan metafor.

Di samping seni imitatif, ternyata bagi Platon pemilihan jenis musik juga akan berpengaruh kepada pembentukan jiwa. Karena musik itu soal “lagu (melos) terdiri dari tiga hal, kata-kata (logos), intonasi (harmonia), dan ritme (ruthmos)” (hlm. 81). Ketiga hal tersebut, juga memungkinkan jiwa manusia menjumpai keharmonisan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya, bahwa karakter itu memungkinkan dibentuk dengan model imitatif. Ritme yang baik, yang itu berpengaruh kepada pembentukan jiwa adalah yang sederhana dan punya sifat keteraturan. Sebaliknya, ritme yang buruk cenderung ngawur dan sembarangan. Maka, hidup butuh keteraturan, sebab kesehatan dan keseimbangan hidup dibentuk oleh jiwa yang harmonis.

Maka, bagi Platon, “puncak tertinggi pendidikan mousike adalah cinta pada keindahan (to kalon)” (hlm. 89). Sebab, mencintai musik memungkinkan jiwa manusia tergetar terus-menerus kepada wajah keindahan yang ranum dan senantiasa mengairahkan untuk ditatap sekaligus enigmatik bagi nalar. Rasa keinginan akan pengetahuan, yang merupakan watak khas nalar, terdorong terus-menerus oleh sebab tergetar dalam menyingkap cakrawala akan cinta pada keindahan.

Di samping musik, Platon juga memandang pentingnya pendidikan matematika. Sebab, matematika merupakan wilayah episteme, yakni “beroperasi dengan esensi-esensi konseptual yang diabstrakkan dari hal-hal inderawi” (hlm. 126). Bagi Platon, “(..) titik pusat pendidikan Matematika adalah mengajak orang menaruh perhatian pada yang abstrak yang tidak visible” (hlm. 127). Di sinilah, urgensinya pendidikan matematika. Bukan untuk matematika itu sendiri, melainkan visi yang ditawarkannya, yakni ketahanan seseorang menatap yang abstrak, yang tidak visible. Sebab keterjerumusan insan terdidik di negeri ini, terletak salah satunya, kepada kurangnya menaruh perhatian pada visi dari pendidikan matematika.

Sehingga, nalar seseorang terarah untuk mencintai kepada hal-hal yang tidak visible. Di samping, juga tentunya permenungan terhadap yang visible sebagaimana apa adanya. Sebab, kesadaran dalam rupa-rupa penampakan, memungkinkan ‘penemuan terhadap apanya’ realitas yang luput dari permenungan. Pertautan antara yang visible dan yang non-visible memungkinkan manusia menjumpai jiwa yang harmonis.

Serupa jagat raya ini, keugaharian jiwa memungkinkan tindakan mengarah pada yang baik, benar, dan indah, sekaligus, bonusnya, akan senantiasa berbahagia. Pemimpin adalah pengendali dari seluruh kesejahteraan suatu kelompok atau bangsa. Disebut pengendali sebab darinyalah, suatu bangsa menuju kesejahteraan atau mengarah pada kenestapaan. Buku ini mengulas dengan ranum, detail, dan tajam perihal tersebut.

Buku ini menawarkan gagasan revolusioner bagi arah baru paradigma pendidikan, terlebih lagi berguna bagi Indonesia. Di tengah gencarnya jargon revolusi mental era pemerintahan Jokowi, maka terbitnya buku ini, pada momentum yang tepat, di tengah benang kusut pendidikan yang rumit dan bernada suram. Buku ini, patut menjadi bahan pertimbangan, baik pemerhati juga pelaku dunia pendidikan maupun pemegang kebijakan.(AJ)

*) Ahmad Jauhari, Penulis Buku Homo Turbulen: Diskursus Perihal Religiositas,

Individualitas, dan Sosialitas (2019);

Alumnus Pascasarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Continue Reading

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Trending