Connect with us

Buku

Usaha Mematahkan Warisan Kolonial

mm

Published

on

Seorang sejarawan dan ahli hukum keturunan Belanda membantah kalau Indonesia mengalami penjajahan selama 350 tahun lamanya. Berbekal sejumlah sumber dan fakta hukum, Resink mematahkan konstruksi politik kolonial itu.

Sungguh nyeri hati dan batin kita jika mengenang masa penjajahan di bumi pertiwi ini. Sejak belia hingga dewasa, kita disuguhkan cerita sejarah kelam bangsa ini yang harus tunduk selama ratusan tahun di bawah laras senjata penjajah kolonial Belanda. Kisah penjajahan selama tiga setengah abad itu diwariskan selama turun temurun, baik dari mulut ke mulut maupun lewat kurikulum pelajaran di sekolah hingga universitas. Tak heran,  jika mental bangsa terjajah begitu tertanam dalam sebagai kebenaran absolut di masyarakat.

Namun, siapa sangka jika kisah itu ternyata memang sengaja didesain sebagai salah satu pemahaman ilmiah guna merusak mental generasi penerus bangsa ini. Tak bisa dipungkiri, kolonialisme butuh pengetahuan memadai tentang masyarakat jajahan untuk melanggengkan kekuasaannya. Indologi, atau kajian tentang penduduk dan masyarakat di Nusantara  bisa dibilang sebagai salah satu pemahaman ilmiah yang sangat rapih dan sistematis untuk membentuk negara kolonial Hindia Belanda, sebutan bagi Indonesia oleh pemerintah kolonial.

Kebanyakan pencetus dan pengembang indologi adalah para birokrat yang bekerjasama dengan intelektual-intelektual Belanda. Para indolog ini mencitrakan Hindia dan penghuninya sebagai sesuatu yang inferior, yang berkebalikan dengan Belanda dan Eropa Barat. Bisa dibilang, Indologi ini berakar dari Orientalisme abad ke-18 dimana intelektual negara-negara penjajah membentuk suatu kajian tentang bagaimana memandang negara-negara terjajah di Timur Jauh alias non Eropa.

Di Indonesia, kita bisa menemukan ideologi itu dari karya-karya dan rekomendasi kebijakan para indolog Belanda; seperti Snouck Hurgronje, Boeke, dan indolog-indolog  terkemuka lainnya. Konsepsi tentang Hindia Belanda/Indonesia dimata penjajah itu begitu sakti hingga langgeng hingga sekarang. Paling gampang dilihat sekaligus sangat sulit untuk dipungkiri perihal berapa tahun sebenarnya kita dijajah oleh Belanda?

Benarkah tiga setengah abad seperti yang selama ini dicekoki oleh guru-guru sejarah kita melalui buku teks sejarah, atau jangan-jangan tak selama itu? G.J Resink pun mencoba menghapus semua keraguan itu. Bahkan, sejarawan blasteran Belanda-Jawa yang juga guru besar hukum di Universitas Indonesia itu berani menyebut 350 tahun dijajah sebagai mitos. Mitos yang hampir bisa disamakan seperti Holocaust Yahudi, seperti kata Presiden Iran Ahmadinejad.

Jika memang benar itu mitos, seperti yang dikatakan Resink, mengapa bisa bertahan hingga puluhan tahun lamanya dan apa yang coba ditawarkan Resink lewat penelitiannya? Tesis yang diketengahkan oleh penulis buku ini tentunya tak bisa lepas dari disiplin ilmu yang ditekuni, ilmu hukum. Berdasarkan data dari dunia perundang-undangan dan penjelasan para ahli hukum sebagai dasar, penelitiannya telah berhasil mengubah pandangan tentang masa lalu. Khususnya keadaaan Indonesia  pada abad ke 19 dan awal abad ke-20.

Dalam penelitiannya, Resink menemukan sifat hukum internasional di Nusantara antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan negeri-negeri Pribumi di Nusantara. Dari situ, Resink pun menilai kalau generalisasi 300 tahun lebih penjajahan Belanda di Nusantara perlu dilihat secara kritis. Resink mencatat secara jelas pernyataan Gubernur Jenderal Hindia Belanda B.C de Jonge yang pada tahun 1936 berkata, “ Kami orang Belanda sudah berada di sini selama 300 tahun, dan akan terus berada di sini hingga 300 tahun lagi.”

Pernyataan itu kata Resink tentunya sangat bermuatan politis, bercirikan kolonial juga sangat sesumbar mengingat beberapa tahun kemudian penguasaan Belanda atas Indonesia pun rontok dan tak bisa diteruskan. Selain itu, jelas Resink, yang perlu dilihat secara kritis ialah pendudukan VOC atas Jayakarta/Batavia/Jakarta saat ini tak bisa diklaim sebagai bentuk penguasaan Nusantara secara keseluruhan.

Pertama, Jayakarta atau Batavia saat itu bukanlah ibukota dari Nusantara, yang masih terpecah dengan kerajaan-kerajaan di tiap daerah atau pulaunya. Kedua, wilayah Jayakarta saat dikuasai oleh VOC juga hanya sebagian saja dari wilayah yang disebut sebagai Jakarta Utara saat ini, seperti Sunda Kelapa.

Sumber lain yang memperkuat pernyataan Resink soal tak semuanya kerajaan-kerajaan tunduk dan dikuasai oleh Belanda adalah soal pernyataan Pemerintah tertinggi di Belanda dalam Regeeringsreglement pada tahun 1854, pasal 44, memberi wewenang kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mengumumkan peperangan dan perjanjian perdamaian dengan raja-raja dari bangsa-bangsa di Kepulauan Nusantara.

Bukan hanya itu saja, Resink mendapatkan bukti dalam kasus pengadilan di mana hakim dan Mahkamah Agung (MA) Hindia Belanda pernah tak bisa mengadili seorang pribumi dari Kutai yang mempunyai perkara, pasalnya orang itu saat disidangkan di pengadilan Surabaya pada tahun 1904  ditolak oleh MA karena berasal dari kerajaan Kutai yang tidak termasuk dalam kekuasaan Hindia Belanda.

Dua hal itu semakin mengukuhkan tesis Resink soal masih adanya pengakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap negeri negeri merdeka di Kepulauan Nusantara. Resink pun menyayangkan, masih kuatnya pengaruh kolonial terutama dalam soal sejarah nasional bangsa ini.

Terkait hal ini, almarhum A.B Lapian, sejarawan maritim Indonesia dalam pengantarnya di buku ini mengatakan kalau studi sejarah di Indonesia masih belum bisa dilepaskan dari pengaruh Belandasentris atau Eropasentris, yang selalu menempatkan pribumi sebagai bangsa inferior dan terbelakang. Jadi jangan heran kalau mitos-mitos yang lahir masih tetap hidup, karena memang masih dilestarikan dalam kurikulum pendidikan sejarahnya. Bagi Resink, banyak ilmuwan muda Indonesia yang terjebak dalam mitos masa kolonial, sehingga sangat pesimistis dengan masa depan Indonesia.

Sayangnya, buku yang disusun atas empat belas esai hasil penelitian Resink ini masih dipenuhi oleh kesalahan-kesalahan teknis seperti penggunaan tanda baca dan typo yang luput dari pengamatan penyeleras aksaranya. Namun diluar permasalahan teknis itu, buku Resink ini memberikan jasa penting dalam studi sejarah nasional di Indonesia. Selama ini sejarah memang selalu ditulis dalam persepektif kelas yang berkuasa, dan Resink berusaha menjungkirbalikannya. (*)

 

Judul Buku          : Bukan 350 Tahun Dijajah

Penulis                 : G. J Resink

Penerbit              : Komunitas Bambu, Jakarta

Cetakan               : Pertama, 2012

Tebal                     : xxxiv+366 hal

 

Wahyu Arifin—Wartawan dan Pecinta Buku.

Continue Reading
Advertisement

Buku

Perempuan Jawa dalam Gerak dan Wacana Modernitas Barat

mm

Published

on

Portrait of a Javanese woman in traditional clothing artokoloro/ photo via fainart america

 Risa ingin mengatakan bahwa yang menentukan medan smantik modernitas yang menjadi identitas baru hari ini, justru dibentuk oleh “pengetahuan awam” yang saling berkelitan, sehingga memandu individu untuk menginterpretasi dan mereproduksi ulang realitas yang bernama modernitas tersebut. Di sini konteks kultural mempunyai peran utama dalam mempertemukan modern dengan masyarakat itu sendiri. Kita bisa pahami bahwa ruang budaya menjadi ruang titik temu diantara keduanya dalam hal ini. Karna ruang budaya merupakan tempat endapan, sistem nilai, ungkapan, penilaian sosial, sistem simbolik, mitologi, tradisi, agama, yang semuanya berada dalam rell bahasa masyarakat.

Oleh; Doel Rohim *)

Wacana modernitas barat dalam memandang perempuan, khususnya dalam relasi sosial di Jawa, kerap menjadi destruktif jika ia dihadirkan secara kaku dan hadap-hadapan secara langsung sebagai upaya mengganti atau merubah kultur seluruhnya, yang pada dasarnya memang telah mapan sebab telah menjadi budaya.

Modernitas yang menjadi latar belakang berkembangnya wacana tentang perempuan dari sumber ideologi barat tidak bisa secara serta merta digunakan atau dipaksakan untuk melihat kultur masyarakat kita dengan kaca mata hitam putih. Sehingga dominasi wacana moderitas selalu menjadi ukuran atas suatu obyek kultural untuk direpresentasiakan secara rasional dan material. Terciptanya Struktur metodologis yang selalu memposisikan kita sebagai obyek dari wacana akademis yang di bangun Barat juga menjadi persoalan lain, ketidakberdayaan kita dalam membangun epistimologi pengetahuan kita sendiri.

Representasi Sosial Dalam Memandang Perempuan

Dalam hal ini, buku hasil penlitian Risa Permanadeli yang berjudul Dadi Wong Wadon, Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern, memberikan cara pandang lain kalau tidak mau dikatakan baru saat melihat perempuan Indonesia khususnya Jawa di konteks masayarakat modern. Risa melihat bahwa modernitas selalu berkait erat dengan perubahan yang ada di tengah masyarakat. Begitupun modernitas tidak lantas merubah struktur budaya perempuan Jawa yang terikat dengan adat dan tata nilai yang ada, namun malah sebaliknya memperkaya gagasan perempuan Jawa seperti direpresentasikan dalam kata “dadi wong” sebagai perwujudan manusia ideal di masyarakat Jawa.

Melalui repertoire-repertoire makna seperti ungkapan “dadi wong” dan bentuk komunikasi lain yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat Jawa dalam menjalin relasi sosial, Risa mencari bangunan pemahaman dalam merepresentasikan perempuan Jawa dalam konteks modern. Dengan menggunakan teori representasi sosial yang merupakan turunan dari pendekatan baru psikologi sosial yang berangkat dari asumsi bahwa dalam menerima nilai, budaya, dan praktik baru (asing), sebuah masyarakat mempunyai perangkat “pengetahuan sosial” atau bisa dikatakan “nalar sosial” untuk menanggapi, menafsirkan, kemudian merekonstruksi ulang fenomena sosial tersebut, yang secara merata kemudian disebarkan ke dalam masyarakat. Jadi proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik hidup modern tersebut tidak diterima melalui proses mental individu yang terpisah dari nilai-nilai masyarakat (baca: psikologi behaviorial).

Secara sederhana dalam proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik modernitas, dari perespektif ini, masyarakat tidak serta merta menelan mentah-mentah fenomena sosial yang bernama modernitas ini secara serampangan. Namun, secara tidak sadar masyarakat mengklasifikasi dan menamai realitas baru atau elemen-elemen yang asing dikeseharian tersebut sesuai dengan repertoire makna yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini Risa menggunakan repertoire makna tersebut, sebagai perangkat interpretasi yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat dan memecahkan realitas baru yang datang dalam keseharian dengan kode makna yang sudah mapan dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai suatu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Lebih jauh Risa ingin mengatakan bahwa yang menentukan medan smantik modernitas yang menjadi identitas baru hari ini, justru dibentuk oleh “pengetahuan awam” yang saling berkelitan, sehingga memandu individu untuk menginterpretasi dan mereproduksi ulang realitas yang bernama modernitas tersebut. Di sini konteks kultural mempunyai peran utama dalam mempertemukan modern dengan masyarakat itu sendiri. Kita bisa pahami bahwa ruang budaya menjadi ruang titik temu diantara keduanya dalam hal ini. Karna ruang budaya merupakan tempat endapan, sistem nilai, ungkapan, penilaian sosial, sistem simbolik, mitologi, tradisi, agama, yang semuanya berada dalam rell bahasa masyarakat.

Kembali pada konteks Dadi Wong Wadon seperti temuan Risa, ia ingin menyangkal dari narasi besar yang sudah digariskan oleh Barat, bahwa untuk menyongsong modernitas masyarakat Dunia Ketiga yang dipaksa untuk memilih, meneliti, dan pada akhirnya menghilangkan tradisi kulturalnya hanya untuk menuruti prasyarat menuju modernitas dengan segala perangkatnya. Namun upaya tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat Jawa yang justru mempunyai konsep sendiri yang masih berjangkar pada tradisi kultur untuk mengapropriasi moderitas.

Karna pada kenyataanya moderitas yang lebih tepat kita sebut “dipaksakan” untuk negara Dunia Ketiga sebagai budaya, bukan merupakan sebuah gerak yang tumbuh dan lahir dari rahim kebudayaan masyarakat kita sendiri. Ia lahir dari sebuah kekecewaan dalam ketertinggalanya oleh gerak peradaban. Maka yang muncul untuk mengejar ketertinggalanya tersebut, kemudian ia perlu mengubah ataupun menyesuaiakan lapisan nilai tata pemerintahan, ekonomi, maupun kulturnya, sebagaimana telah di atur dan ditetapkan prasyaratanya oleh Barat.  Jelas kalau seperti ini, dibutuhkan suatu pengetahuan tentang Timur dengan segala aspeknya, yang selama ini telah didefinisiakan oleh Barat sesuai dengan kepentinganya. Dari hal itulah selama belenggu sejarah ini, tidak pernah coba kita bongkar sedikit demi sedikit, senyatanya kita akan selamanya terkurung sebagai bangsa yang tidak mampu menemukan arah dan rumusanya sendiri.

Dengan teori represetasi sosial ini sendiri, setidaknya Risa berhasil memposisikan budaya masyarakat Jawa sebagai obyek yang juga subyek untuk mendefenisikan dirinya sendiri. Walaupun ia tidak seutuhnya mengeliminir karangka pemahaman Barat atas kita, tapi setidaknya ia berusaha mensejajarkan bagaimana “pengetahuan” kita dengan Barat bisa saling beriringan.

 Modernitas dan Konsep Dadi Wong

Seperti telah sedikit disingung di atas, bahwa konsep menjadi orang “dadi wong” dalam alam fikir pengetahuan masyarakat Jawa juga beriringan dengan gagasan menjadi modern yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat Jawa. Dengan kriteria yang muncul sebagai parameter orang modern hari ini, seperti yang dapat kita lihat melalui penampilan yang mengikuti zaman, ketebukaan cara berfikir, tidak fanatik, kemudian bersekolah tinggi, ditempatkan kemudian dipersonifikasi untuk mengukuhkan gagasan konsep “dadi wong” seperti diamini oleh banyak perempuan Jawa.

Dalam konteks seperti itu, gagasan dadi wong menyimpan semesta simbolik masyarakat Jawa yang ditetapkan sebagai ukuran akan keadaan ketercukupan material manusia Jawa. Dalam kata lain orang yang sudah “mentes”, mandiri, dan “mulya” kemudian mempunyai posisi sosial yang terpandang karna sudah mempunyai keluarga (tidak lagi bergantung pada orang tua). Mengacu dari apa yang ada, gagasan dadi wong kemudian selalu diasosiasikan dengan keberlimpahan material semata. Namun sebenarnya kalau kita ingin bedah dan kita kaitkan dengan khasanah pengetahuan dari tradisi keilmuan masyarakat Jawa, gagasan tersebut sudah melakat dalam kesadaran alam batin yang sangat subtil dari masyarakat Jawa.

Secara geneologic bentuk-bentuk repertoire yang terkandung dalam ungkapan dadi wong seperti yang telah disebutkan di atas, semuanya mempunyai relasi pengetahuan yang termanivestasiakan dalam tradisi dan tata nilai masyarakat yang selalu menyesuaikan ruang dan waktu yang ada. Jadi gagasan “dadi wong” berkembang secara produktif dengan bentuk-bentuk bahasa atau definisi secara semantic yang mungkin juga berbeda, namun secara subtantif tetap berjangkar dari akar tradisi pengetahuan masyarakat Jawa.

Masih banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan juga konsep yang tumbuh dari masyarakat

Jawa terutama perempuan yang digunakan Risa untuk menjelaskan bahwa perempuan Jawa tidak serta merta menerima modernitas dengan dangkal. Namun diantara konsep-konsep yang ada, penjangkaran dari keilmuan Jawa yang membentuk tradisi tata nilai masyarakat yang menjadi sistem sosial telah merubah wajah modernitas di hadapan perempuan Jawa. Wajah baru modernitas yang bisa jadi malah akan memperkaya tradisi masyarakat Jawa di dalam gerak zaman, begitupun tidak kehilangan identitas perempuan Jawa yang seutuhnya. (*)

*) Santri Pondok Pesantren Budaya Kaliopak Piyungan Bantul, Juga Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

 

 

Continue Reading

Buku

Jakarta, Pusat Pinggiran yang Meluruh

mm

Published

on

photo: Modern and Contemporary Art in Nusantara/ Getty Image/ Nadia L / via pegipegi

Satu tulisan panjang lainnya adalah soal pemeran teater. Jawir menceritakan dengan panjang bagaimana hidup dan dengan cara apa sang seniman tersebut mengakhiri hidup. Seniman tersebut adalah Dudung Hadi.

by Triyo Handoko

Tahun 2019 Jakarta genap berusia 492 tahun. Kota ini banyak menyimpan cerita. Sebagai ibu kota, ia ibarat miniatur Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah telah mencoba peruntungannya disana. Peruntungan ekonomi, politik, hingga seni.

Chairil Anwar, misalnya, merantau ke Jakarta untuk menjadi penyair. Dalam tulisan berjudul “Epilog Sejarah Pasar Senen”, Viriya Paramita menulis dalam buku ini, bagaimana Pasar Senen tidak hanya sebagai tempat ekonomi. Namun juga tempatnya seni.

Tidak hanya Chairil Anwar, disana ada H.B. Jasin, Wim Humboh, hingga Ajip Rosidi mendiami Pasar Senen untuk menggal ide-ide kesenian. Termasuk didalamnya mengadakan diskusi rutin disana.

Kota sebagai ruang interaksi multidimensi memang menarik sekali untuk ditelisik lebih dalam lagi. Kadang penghuninya tidak menyadari setiap jalan yang dilewatinya memiliki banyak hal yang ternyata menyimpan banyak hal yang mengesankan. Apalagi Jakarta, dengan sejarah dan hiruk pikuknya.

Viriya Paramita dengan “Menjejal Jakarta”-nya memberi khasanah bagaimana kota bernama Jakarta dihidupi oleh beragam orang di dalamnya. Diracik dari hasil kumpulan reportase dalam kurun waktu 2013 hingga 2015 yang ditulis dengan gaya feature. Buku ini menarik untuk dismiak karena dituturkan dengan mengalir. Dari satu titik ke titik lain. Dalam satu koridor tema Jakarta.

Dari soal bagaiamana ragamnya penghuni Jakarta yang menjadikan lahirnya stigma etnisitas. Soal bagaimana kota memberikan ruang untuk minoritas orientasi seksual. Hingga soal kesenin, bagaimana kesenian menghibur dan mengedukasi penghuninya. Namun ada satu tema yang determinan dibanding tema lain. Yaitu soal ekonomi, soal bagaimana perut terisi.

“Menjejal Jakarta” by Viriya Paramita dengan/ Photo via Mojok Store

Jawir—sapaan akrab Viriya Paramita—terjebak disana. Saya merasakan hitam putih sekali ketika membaca tulisannya soal ekonomi. Kemudian jika berbicara permasalahan ekonomi maka tidak bisa lepas dari politik. Siapa yang berkuasa. Ia yang mengatur sumber penghidupan.

Membaca tulisan berjudul “Tahu Gejrot Syaiful” atau “Puluhan Tahun Menuntut Keadilan”. Kemudian membaca “Sehari Bersama Jokowi”, terlihat sekali keanehan dari keberpihakan Jawir.

Dalam tulisan “Sehari Bersama Jokowi”, Jawir adalah humas Pemda Jakarta. Membututi Jokowi dari pagi hingga sore hari. Tidak ada celah bagi sempurnanya Jokowi sebagai pemimpin.

Barangkali tulisan tersebut juga punya kontribusi atas dua kalinya Jokowi jadi presiden. Dalam medio Jawir meliput dan menulis “Sehari Bersama Jokowi”, memang banyak sekali wartawan yang menulis soal serupa. Seakan-akan media berlomba untuk menaikan nama Jokowi.

Pusat di Pinggiran

Jawir menggunakan Jakarta bukan sebagai identifikasi geografis, lebih dari itu ia menggunakan Jakarta sebagai geliat hidup warga urban. Syaiful misalnya, seorang tukang tahu gejrot di pinggiran Jakarta.

Slamet menjadi kontras karena ia berada jauh dari  gemerlapnya Jakarta. Padahal, Syaiful si tukang tahu gejrot dan puluhan tokoh lainnya dalam Menjejal Jakarta berada di pusaran ibukota. Mereka lah yang menghidupkan Jakarta yang menandai sekaligus menjadi tanda bahwa Jakarta berbeda dengan yang lain.

Selain Syaiful juga ada Jose Rizal Manua. Seorang seniman teater yang membidani juga mengurusi Teater Tanah Air. Sanggar teaternya tersebut awalnya tidak dibantu oleh otoritas setempat. Namun Jose, terus berusaha hingga sanggar teaternya dapat pentas dan dikenal di manca negara.

Jose menghidup Jakarta dengan keseniannya. Melalui anak-anak kecil ia memberikan harapan bahwa Jakarta tidak hanya kerak kehidupan yang mekanistik. Sayangnya fokus dari kebanyakan cerita Jawir di buku ini hanya sebatas fenomena. Tidak bisa lebih besar dari itu.

Padahal setiap fenomena hadir karena ada yang memicu. Pemicu dari setiap fenomena Jakarta adalah hasrat. Banyak orang berbondong-bondong ke Jakarta karena hasrat. Hasrat ekonomi adalah yang dominan. Dimana hasrat ini seperti rantai yang tak putus-putus, yang menghasilkan hasrat lainnya. Gaya hidup misalnya.

Salah satu tulisan paling panjang di buku ini adalah “Menjejal Transjakarta”, Jawir hanya menceritakan bagaimana beberapa tokohnya menjejal transajakarta. Selain bagaimana Jakarta adalah  kota dengan tingkat kemancetan tertinggi di dunia. Padahal disisi lain, ada hasrat warga Jakarta untuk terus membeli kendaraan pribadi. Selain tidak sigapnya otoritas menghadapi perkembangan Jakarta.

Satu tulisan panjang lainnya adalah soal pemeran teater. Jawir menceritakan dengan panjang bagaimana hidup dan dengan cara apa sang seniman tersebut mengakhiri hidup. Seniman tersebut adalah Dudung Hadi.

Dalam judul “Lelucon Pamungkas Sukiu” Jawir menceritakan dengan apik bagaimana Dudung berperan sebagai Sukiu, karakter yang akan terus melekat pada dirinya. Dudung Hadi adalah punggawa Teater Koma. Dari bagaimana Dudung mengawali karir sebagai pemain teater hingga problematika kehidupan pribadinya ditulis Jawir dalam 22 halaman di buku ini. Saya benar-benar menikmatinya.

Jawir dengan minatnya di teater membuat setiap tulisannya soal teater mengasikan sekali untuk dibaca. Terutama reportasenya soal teater. Semua sudut berhasil dibidiknya dan analisanya mengesankan. (*)

Continue Reading

Buku

Mengatasi Ketimpangan, Mewujudkan Kapitalisme dan Demokrasi Progresif

mm

Published

on

Professor Joseph Stiglitz at Columbia University / via commons.wikimedia.org

Celakanya, ketidakpuasan justru dimanfaatkan oleh para politisi sebagai objek untuk mendulang suara. Cherian George (2016) menyatakan, politisi tak segan untuk memelintir kebencian, mengagitasi massa, dan membuat polarisasi di masyarakat.

by Virdika Rizky Utama *)

Tak ada yang memungkiri bahwa abad ke-21 merupakan abad penuh dengan kemajuan. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun teknologi. Demi membuktikan hal tersebut, Steven Pinker (2018) membandingkan data-data tersebut selama 200 tahun. Hasilnya, Pinker menyatakan bahwa bumi tengah mengalamai abad pencerahan terbaru.

Kendati demikian, ada satu hal yang terlewatkan oleh Pinker yakni ketimpangan. Hal tersebut yang ingin diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz dalam buku terbarunya ini. Berdasarkan data yang diteliti oleh peraih nobel di bidang ekonomi pada 2001, jika pada abad ke-20, 1 persen populasi manusia menguasai bumi, maka saat ini hanya 0,1 persen populasi manusia yang menguasai bumi (hlm. 38).

Bahkan majalah Forbes pada 2018 mengungkapkan bahwa saat ini ada “Individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi” – istilah industri manajemen kekayaan untuk orang-orang yang bernilai lebih dari USD30 juta – memiliki bagian yang sangat tidak proporsional dari kekayaan global. Pemilik kekayaan ini—kapitalis— memiliki 11,3 persen dari total kekayaan global, namun hanya mewakili sebagian kecil (0,003%) dari populasi dunia.

Sedangkan di Indoneisa, World Bank pada 2015 sudah memberikan peringatan. Pasalnya, sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Meskipun, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 merilis data rasio gini Indonesia selama periode September 2017 hingga Maret 2018. BPS mencatat rasio gini sebesar 0,389, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,391. Ini merupakan rasio gini terendah dalam tujuh tahun terakhir.

Judul Buku: People, Power, and Profits | Penulis : Joseph E. Stiglitz Penerbit: WW Norton and Company | Tebal: xxvii+ 366 halaman, ISBN 978-1324004219 Tahun Terbit : Cetakan I, April 2019

Stiglitz berargumen bahwa ketimpangan terjadi karena dua aspek yang tak dapat dipisahkan yakni ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, Stiglitz menyatakan bahwa ada yang salah dalam praktik kapitalisme yang tengah berlangsung. Mengutip Adam Smith (1776) Ia menjelaskan bahwa kapitalisme yang menyerahkan sistem ekomnomi kepada pasar—meminimalisasi serta mengeleminasi peran pemerintah— dan terjadinya persaingan akan menghasilkan kompetisi yang sehat diiringi dengan adanya inovasi.

Dua hal ini diyakini akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Sayangnya, kesejahteraan itu tak terjadi. Pada kenyataannya, para kapitalis tak senang dengan adanya persaingan. Sebagai contoh, Facebook mengakuisisi Whatsapp dan Instagram (hlm.73). Dengan kata lain, yang terjadi adalah monopoli. Konsekuensi logisnya adalah modal terkonsentrasi pada satu tempat saja. Alhasil, tidak ada distribusi kemakmuran dari adanya persaingan yang sehat. Padahal, tolok ukur kesejateraan suatu negara adalah adanya kemampuan untuk mendistribusikan standar hidup yang tinggi bagi seluruh rakyat (hlm.9). Hal ini dapat diprediksi, sebab kemajuan ekonomi diraih bukan melalui inovasi, melainkan dengan eksploitasi.

Sedangkan, tak adanya peran negara dalam mekanisme pasar justru malah kekacauan. Stiglitz bersikukuh bahwa peran pemerintah mesti diperkuat. Musababnya, pemerintah dapat membuat regulasi yang bisa memproteksi ekonomi rakyat kecil dan mendistirbusikan kesejahteraan. Tak hanya itu, semestinya pemerintah juga dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi rakyat. Hal yang paling penting, kata Stiglitz, adalah penerapan pajak yang adil bagi para konglomerat.

Pajak dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin program-program sosial yang banyak diperuntukan bagi rakyat miskin. Ia mencontohkan, di negara-negara Skandinavia—yang terkenal sejahtera, pemerintahnya tak segan menerapkan pajak tinggi. Sebab, pemerintah berhasil membuat kesadaran baik pemilik modal maupun rakyat pun sadar bahwa pajak akan diperuntukan untuk menjalankan program-program sosial pemerintah (hlm.100).

Sekilas, gagasan Stiglitz mirip dengan ide-ide sosialisme yang menekankan pentingnya peran pemerintah dan jaminan sosial bagi rakyat. Akan tetapi, Stiglitz tetap bersikukuh bahwa kritiknya untuk menyelamatkan kapitalisme kepada fitrahnya yang ia sebut kapitalisme progresif (hlm.247). Bukan tanpa sebab Stiglitz bersikukuh pada pendiriannya, pasalnya kapitalisme dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin hak-hak individu. Satu hal yang tak diakui dalam sistem sosialis.

Besarnya ketimpangan, juga diakibatkan dengan praktik politik demokrasi, kata Stiglitz, ditekan oleh para kapitalis yang tak ingin adanya persaingan. Akibatnya, sifat monopolistik menginternalisasi ke dalam politik. Sebuah sifat yang tentu tidak sejalan dengan demokrasi dan cenderung totaliter. Stiglitz mencontohkan terpilihnya Donald Trump sebagai bukti nyata dari internalisasi sifat monopolistik ekonomi dan politik.

Hal itu disebabkan karena demokrasi yang berjalan sangat liberal dan transaksional, kekuatan ekonomi dapat mengintervensi ranah politik. Para kapitalis biasanya berperan sebagai pendonor calon presiden atau anggota legisliatif. Ketika calon mereka terpilih, maka si calon akan menyiapkan segudang aturan untuk mempermudah bisnisnya. Alhasil, rakyat tak pernah mendapatkan “kue kesejahteraan” dari negara. Hal ini yang menimbulkan ketidakpuasan.

Celakanya, ketidakpuasan justru dimanfaatkan oleh para politisi sebagai objek untuk mendulang suara. Cherian George (2016) menyatakan, politisi tak segan untuk memelintir kebencian, mengagitasi massa, dan membuat polarisasi di masyarakat.

Lantas bagaimana apakah kita mesti percaya pemerintah akan berperan untuk menyejahterakan rakyat seperti yang diungkapkan Stiglitz di atas?

Stiglitz berkeyakinan bahwa hal itu masih sangat dapat terjadi. Banyak politisi yang memiliki program dan gagasan bagus tapi tak terpilih karena kalah modal dalam kampanye. Oleh sebab itu, kata Stiglitz, medan pembuktian kekuatan rakyat terjadi saat pemilu berlangsung (hlm.246). Karena mencapai kesejateraan bukan hanya sekadar masalah moral atau bagusnya ekonomi, melainkan juga tentang memperjuangkan demokrasi. Maka tak heran bila Stiglitz memercayai bahwa sebelum mereformasi ekonomi, yang harus dilakukan adalah mereformasi politik.

Selain itu, pemerintah punya segala perangkat untuk mencapai kemajuan. Salah satunya memberikan banyak investasi dalam riset. Sebab, kemajuan dunia selama 200 tahun dapat terjadi karena banyaknya penemuan dan inovasi berdasarkan riset yang besar. Maka tak dapat tidak, jika pemerintah wajib mendanai riset (hlm.141). Sebab, kesejahteraan tak bisa terus menerus diwujudkan dari praktik ekonomi yang bersifat eksploitasi, tapi harus berbasis pada produktivitas, kreativitas, dan kekuatan rakyat.

Buku yang terdiri dari 11 Bab ini layak oleh dibaca oleh semua kalangan—terutama para pebisnis dan pemerintah. Agar mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia benar-benar terjadi. Bukan hanya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang mampu menjangkaunya. Sebab, seperti dikatakan Bung Karno bahwa Indonesia didirikan bukan untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua. (*)

 __________

*) Virdika Rizky Utama–Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending