Connect with us

Politik

Tantangan Kebangsaan Kita

mm

Published

on

Kebangsaan Indonesia paling tidak memiliki dua keunggulan utama sebagaimana disebut Franz Magnis-Suseno dalam opininya “Merayakan 70 Tahun Pancasila” (Kompas, 5/6).

Keunggulan tersebut adalah: (1) Kebangsaan indonesia merupakan kebangsaan etis. Artinya ia tumbuh berdasarkan “cita-cita” etis luhur yang dimiliki. Cita-cita tersebut berangkat dari perasaan saling solidaritas untuk bebas dari pengalaman terjajah-tertindas baik oleh sistem kolonial-kapitalistik mau pun feodalisme yang memfasilitasi praksis imperialisme dan penghinaan harkat manusia merdeka di masa lalu. (2) Yang adalah kekhasan dari kebangsaan Indonesia. Kesadaran kebangsaan indonesia merupakan artikulasi rakyat sendiri sejak sebelum merdeka, mengental dan memuncak dalam Sumpah Pemuda 1928. Artinya rasa kebangsaan indonesia tak dipompa dari atas oleh elit politiknya paska kemerdekaan—yang tujuannya tak jarang justeru ingin menancapkan dominasi dan hegemoni kepentingan politiknya.

Tantangan kebangsaan hari ini, masih menurut Franz Magnis –Suseno, dan kita bisa melihatnya bersama, juga dari dua soal: (1) Berkembangnya intoleransi di ruang agama, (2) Hedonisme konsumeris yang mendesak ke dalam bangunan solidaritas dalam mewujudkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Yang disebut pertama mengancam “Persatuan Indonesia”, yang kedua merobohkan bangunan “keadilan sosial” yang kita cita-citakan untuk seluruh rakyat Indonesia.

Gotong royong dan Politik

Tidak bermaksud meromantisir zaman lalu, kita perlu mengingat kembali wacana dan ide Sukarno—tidak dalam rangka pengkultusan tapi usaha menilik sublim ide Pancasila dari Sukarno sebagai salah satu Founding Fathers bangsa Indonesia. Ide Sukarno dalam terminologi “gotong royong” dan pentingnya “politik”dalam membangun kebangsaan Indonesia penting direfleksikan dalam membicarakan Pancasila dan tantangannya hari ini.

Gotong royong dalam pemikiran Sukarno adalah pengejewantahan dan ajakan berkomitmen untuk menerima hidup di indonesia dalam perbedaan. Perbedaan latar belakang etnik, keyakinan, paham ideologi—semua harus bersatu, bergotong royong di dalam merespon tantangan kebangsaan pada setiap zamannya. Tak perlu phobia pada perbedaan. Sebab itulah “Persatuan Indonesia” ditekankan benar oleh Sukarno, “Persatuan.. Persatuan.. sekali lagi Persatuan…”.

Politik di dalam ruang kebangsaan yang demokratis harus berdiri di atas pondasi gotong royong dari banyak latar dan entitas yang berbeda-beda tersebut. Kesadaran akan perbedaan dan kesediaan berbangsa dalam perbedaan itulah yang lantas melahirkan persepsi dan konsepsi Sukarno atas “politik”. Bukan dalam artian politik sebagai panglima yang vis a vis dengan ekonomi, atau seakan pemaknaanya politik harus di dahulukan melampaui ekonomi, melainkan kesadaran akan berbedaan itu menuntut suatu kondisi di mana macam-macam tantangan kebangsaan harus dibahas, didialogkan, dan dijawab dalam suatu konsesnsus dan disensus di ruang politik.

Artinya semangat dari “politik” itu sendiri adalah meniadakan dominasi, hegemoni serampangan, dan pandangan serta tafsir tunggal atas suatu persoalan berbangsa. Sebaliknya suatu soal dari tantangan berkebangsaan indonesia harus disepakati atau tidak disepakati, dijawab melalui medan politik (demokratis) dengan semangat gotong royong dari realitas kebangsaan kita yang berbeda-beda latar dan entitas tersebut.

Sodalitas dan Spritualitas

Tantangan kebangsaan zaman kita hari ini memang tidak lagi sebatas di ranah konseptual, juga walau Franz Magnis-Suseno menyebut kebangsaan “etis” tetapi tantangannya hari ini telah melampaui dimensi etis.

Dalam hidup berbangsa sekarang ini kita kian kehilangan apa yang oleh sosiolog Prof. Tjondronegoro disebut sebagai “sodalitas”. Budaya sodalis adalah budaya saling hutang tenaga, budi, dan hasil jerih payah dengan kerelaan di dalam praktek gotong royong sebagaimana terdapat di desa-desa lama di indonesia. Ketika tetangga sedang punya hajat menikahkan anak atau membangun rumah, tetangga lainnya urun tenaga atau hasil bumi, mereka merelakan waktu pribadinya seperti untuk menggarap ladangnya dan urusan pribadi lainnya demi untuk membantu tetangganya tersebut.

Budaya sodalitas semacam itu memupuk dan merupakan “nutrisi” bagi berseminya solidaritas dan gotong royong di masyarakat. Tradisi sodalitas juga merupakan penciptaan ruang berdemokrasi ala rakyat. Sayangnya kini budaya konsumeris-hedonis menggeser sodalitas menjadi kalkulasi kapitalistik sarat gengsi, kehidupan sehari-hari telah menjadi sarana pentas bagi ketimpangan kelas-kelas sosial.

Tiadanya sodalitas dan solidaritas adalah tanda hilangnya spritualitas dalam hidup berbangsa. Eksistensi manusia-manusia yang dipraktikan sebagai cenderung rasis, nir dari tanggung jawab. Demi menjaga gengsi dan gaya hidup hedon korupsi pun jadi. Suap sana sini asal izin usaha dengan kalkulasi tetap untung pun tak jadi soal. Akibat dari itu semua spiritualitas dalam kehidupan berbangsa kita hari-hari ini pun kian mengabaikan dimensi spiritual di mana Pancasila menekankan “Ketuhanan” yang maha, sebagai piranti—yang semestinya menempel di dalam laku berbangsa.

Lepas dari itu tantangan kebangsaan kita di ranah ekonomi politik juga tak bisa diabaikan. Rusaknya sistem ekonomi politik desa dengan segala corak dan cara produksi agrarisnya turut menyumbang mekarnya dimensi konflik sosial dalam ruang kebangsaan kita. Persoalan tanah yang timpang penguasaannya, pangan yang dikuasi rezim korporasi, dan di satu sisi lemahnya peran dan perlindungan negara pada rakyatnya, adalah problem kerakyatan yang nyata berkontribusi pada problem demokrasi dan akhirnya problem kebangsaan di mana Pancasila harusnya menjadi spiritulitas tak hanya dalam idea-idea etis tetapi juga di ranah praksis.

Politik harus dikembalikan pada pertanyaan dasar dari fundamental berdirinya negara-bangsa seperti pertanyaan paling awal Aristoteles dan Plato dalam dialog di kitab “Politea”: Apa itu keadilan?. Bukan semata pertanyaan bagaimana berkuasa dan menjalankan kekuasaan dengan kalkulasi matematika kepentingan.

Tujuan berdirinya negara-bangsa Indonesia adalah masyarakat “Adil-Makmur”. Di mana penekanannya, sebagaimana ditafsirkan salah satunya oleh Dawam Rahardjo, adil dahulu, baru makmur. Yang artinya jalan menuju kemakmuran harus ditempuh melewati jalan penciptaan keadilan. Dalam penegakkkan keadilan itulah politik-demokrasi hari ini harus kembali kepada Pancasila sebagai landasan etis, acuan praksis, dan akar spritualitas politik.

Karenanya politik harus menjadi agenda kultural, proyek kebudayaan demi terwujudnya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sebagai raison d’être dan juga—meminjam istilah Hannah Arendt, merupakan “human condition” yang dibutuhkan untuk melangsungkan agenda politik, demokrasi dan kemakmuran rakyat. (*)

________________________________________________

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta. | Kolom ini pernah dimuat di Majalah SINDOWeekly Edisi Kamis 25 Juni 2015.

Continue Reading

Politik

Pancasila Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”. Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Versi Pendek Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan harian Kompas di halaman Surat Pembaca (31/5)

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting bagi kita semua untuk  tidak melupakan pembangunan kebudayaan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair. Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

**) Tulisan versi lebih pendek dengan judul “Jalan Tengah Keindonesiaan” telah ditayangkan di halaman Surat Pembaca Harian Kompas edisi 31 Juni 2018.  Ditayangkan kembali dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Politik

Arus Kebangsaan Generasi Milenial

mm

Published

on

Milenium Milenial

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, milineal dalam tulisan ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Y dan dalam waktu bersamaan berkelindan dengan generasi Z. Generasi Y adalah generasi kelahiran 1980-2000an (Karl Mannheim; 1923), sementara generasi yang lebih baru yaitu generasi Z lahir setelahnya; yaitu anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 dalam kategori yang dibuat jurnalis Bruce Horovitz (2012).

Kesamaan antara keduanya adalah keakraban kedua generasi ini dengan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Generasi Y dan Z seakan dibentuk dan sekaligus membentuk dunia tekonologi dan kecanggihan komunikasi abad ini dalam hampir semua sisi hidupnya dari yang teologis sampai ideologis.

Generasi milenial adalah generasi “muda” zaman “now” baik dari generasi Y mau pun Z.  Secara khusus adalah mereka yang lahir pada tahun 2000an hingga sekarang. Tahun 2000an penulis jadikan batas teknis mengingat pada awal kelahiran tahun 2000an lah kita mulai akrab dengan suku kata “milenium” atau persisnya “milenium baru” sebagaimana banyak literatur di indonesia menjelang tahun 2000an menyebut demikian. (lihat artikel ‘Menyambut Milenium Baru’ Jacob Oetama)

Milenium baru (tahun 2000an) ditandai yang utama dengan penetrasi kecanggihan teknologi dalam hampir semua sendi arus hidup manusia. Dan generasi mudanya, adalah kelompok paling mungkin beradaptasi bahkan “menguasai” teknologi maju komunikasi. Baik gen Y dan Z, keduanya hidup dalam perkembangan dari apa yang pernah dikhawatirkan pada dekade awal “millennium baru” di mana banyak budayawan dan pemikir mengkhawatirkan kalahnya manusia dari teknologi. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian benar, sebagain lain manusia memenanginya. Sangat tergantung dari sudut pandang atas manusia dan teknologi tersebut.

Terlepas dari itu, sekarang milenium baru telah menjadi bagian integral dengan generasi milenial—sebutlah zaman sekarang sebagai “milenium milenial”. Subjek utamanya adalah para “milenia”. Angkatan muda paling fasih dalam menggunakan mau pun memproduksi (aktivitas) dengan teknologi komunikasi itu sendiri. Di tangan dan perspektif berpikir mereka,  kita akan banyak menaruh harapan dari kebaikan dunia kita mau pun sebaliknya, baik dalam lini hidup politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Semangat (Kebangsaan) Milenial

Generasi Milenial telah lahir tanpa bisa dipungkiri lagi kehadirannya. Mereka tidak hanya kuantitas yang mengisi jumlah dari bentuk-bentuk kebudayaan kita hari ini. Lebih dari itu mereka bahkan telah datang dengan membawa dialektika budaya mereka sendiri baik cara kerja, cara berpikir, dan juga bertindak. Pelan tapi pasti mereka menyusun bahkan mentransformasikan kebudayaan kita kepada peradaban lebih modern yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kebaikan bangsa.

Generasi Milenial adalah karakter generasi kreatif dalam arti yang luas, mereka mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan—yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu. Dengan demikian, mereka kini tengah membentuk corak kebudayaanya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaanya—dan kerap sama sekali tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandangnya atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaruh mereka, corak dan warna kebudayaan generasi milenial tak bisa lagi diabaikan bahkan mesti mendapat perhatian nyata supaya bisa berkontribusi bagi perkembangan kebangsaan modern yang lebih baik.

Mereka menyusun suatu cara transformatif dalam memaknai semangat zaman dan generasinya. Mereka tidak lain dan tidak bukan harus dipandang dan diterima sebagai generasi penerus sekaligus pewaris kebudayaan modern Indonesia hari ini, peradaban politik, dan juga kemajuan ekonomi hari ini merujuk sejak peristiwa-peristiwa penting dan menentukan dalam sejarah indonesia misalnya Sumpah Pemuda 1928.

“Revolusi Pemuda”

Pelibatan dan pemberian ruang yang lebih besar kepada generasi milenial untuk lebih jauh terlibat dalam soal-soal kehidupan berbangsa dan bernegara (politik kebangsaan) menjadi mutlak adanya. Sebab di tangan mereka peradaban politik dan kebangsaan kita sebenarnya tengah disusun. Baik atau tidaknya, sejalan tidaknya dengan visi kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini ditentukan oleh bagaimana interaksi antar generasi-antar zaman, dengan generasi milenial ini.

Mereka adalah anak zaman sekaligus pembentuk zaman yang nyata dan utama. Anak zaman dalam pengertian historis bahwa mereka harus tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinekaan Indonesia, dan juga semangat berdikari sebagai entitas bangsa. Pembentuk zaman dalam arti merekalah sejatinya yang akan meneruskan dan memastikan masa depan Indonesia dalam transformasi yang sesuai dengan visi hidup berbangsa dan bernegara Indonesia beserta segala dinamikanya.

Oleh karena itu, dalam momen Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, para generasi milenial mesti merayakan sekaligus memantapkan diri dalam upayanya memaknai semangat pemuda, semangat generasi pendobrak kebudayaan dan peradaban untuk menemukan titik merdeka, titik persatuan, dan titik kebangsaaan sebagaimana 28 Oktober 1928 lalu, di mana generasi yang muda, para pemuda itu, dengan keteguhan, semangat dan pemaknaan zaman dan generasinya, pada akhirnya menjadi embrio, titik nadir dari jejak langkah Indonesia menuju kemerdekaanya.

Kini generasi millenial memiliki tugas dan semangat kesadaran yang serupa itu. Mereka mesti hidup dalam iklim yang memedulikan bangsanya, persatuan, dan semangat jiwa bangsanya untuk Indonesia yang lebih baik dengan dinamika pemaknaan atas indonesia dalam semangat muda.

Moment peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi lebih penting dalam pemaknaanya untuk menggugah kesadaran generasi millenial akan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat muda untuk berkontribusi membangun Indonesia modern yang lebih baik, lebih adil, dan menciptakan potensi kemajuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia.

Sumpah pemuda adalah refleksi akbar di mana kita bisa mencatat, hampir semua perubahan besar kalau tak boleh dibilang revolusi, pemuda adalah penggerak dan pelopor tiap perubahan besar indonesia dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, Reformasi 1998 semua itu adalah kepeloporan pemuda—suatu “Revolusi Pemuda”.

Maka secara khusus kita semua mesti merefleksikan makna pemuda dalam kontek generasi milenial sekarang ini dalam upaya pembangunan karakter kebangsaan generasi muda milenial; mencari cara dan bentuk dalam upaya mendorong dan mentransformasikan semangat kreatif generasi milenial untuk menciptakan daya ekonomi, solidaritas sosial, dan akhirnya ikut mendorong persatuan bangsa dan kemajuan.

Salah satu bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menciptakan iklim kreatif bagi generasi milenial yang inspiratif, menggugah, dan berdaya ekonomi dalam semangat kebangsaan; Memupuk kesadaran kontributif generasi muda milenial untuk pembangunan bangsa; serta menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan, nasionanalisme, dan semangat transformatif dalam menciptakan kebudayaan yang produktif dan bermakna bagi kemajuan Indonesia. (*)

*) Sabiq Carebesth, Freelance Writer dan editor galeribukujakarta.com | penulis buku “Memoar Kehilangan” (2012) dan “Seperti Para Penyair” (2017)

Continue Reading

Classic Prose

Trending