Connect with us

Buku

Seperti Para Penyair Seperti Juru Kunci Sepi di Jantung Keramaian

mm

Published

on

Damhuri Muhammad*

Nama Bagi Kesenyapan

Dalam keramaian abad digital yang mustahil dihindari, dengan apa sebaiknya kesepian dinamai? Inilah pertanyaan pembuka yang hendak saya ajukan setelah membaca 66 sajak karya Sabiq Carebesth yang dibuhulnya dengan tajuk Seperti Para Penyair. Adapun yang saya sebut “keramaian” dalam hal ini adalah lalu-lalang kelisanan yang terus merajalela di dunia maya sejak fajar mulai menyingsing, siang, petang, malam, hingga subuh datang menjelang. Doa-doa, himbauan, maklumat, nasihat, petuah, wejangan, tausiyah, berhamburan di sana sini. Kabar gembira, berita kematian, puja-puji, umpatan, makian, sumpah-serapah, hasutan, hujatan, fitnah, adu-domba, beranak-pinak dan membelah diri sepanjang hari. Saya membayangkan betapa letihnya makhluk bernama “bahasa.” Betapa terkuras tenaganya, betapa sibuk aktivitasnya, betapa minim waktu tidurnya. Keramaian yang tak mungkin disangkal itulah yang telah menghisap segenap jiwa bahasa, merenggut sekujur sukma kata, hingga ia hampir-hampir tak mungkin punya waktu untuk menjenguk kesepian. Begitu sukar bagi bahasa untuk hadir, apalagi pasang-badan di tengah-tengah padang kerontang bernama; kesepian. Bahasa tidak sanggup lagi memberi nama bagi kesepian. Mata bahasa dilanda semacam rabun senja setiap kali berhadapan dengan realitas keheningan.

Menurut hemat saya, ketercampakan bahasa dari realitas kesepian itulah yang sedang diratapi oleh sajak-sajak Sabiq dalam buku ini. Kalau penyair penggila kopi ini saya kiaskan dengan personalitas seorang penggembala, maka ia adalah penggembala yang sedang membujuk kembali ternak-ternak piaran yang lepas masuk ke dalam kerumunan ramai, sementara di sana rumput amatlah terbatas. Dengan berbagai cara ia menghalau dan menghela hewan-hewan itu untuk kembali mencari makan di padang-padang rumput yang lapang dan lengang. Dengan begitu, maka alam yang pantas dihuni oleh puisi bukanlah alam ramai yang sibuk, melainkan alam kesendirian yang hening. Tapi sungguh aku ingin pergi/menyusuri sungai dalam belantara sepi/seolah di sana kita telah pergi begitu jauh/seolah kita kelana dalam dunia kabut/di mana batu-batu berlumut/Dan harimau paling ganas—sama mengadu tentang kesunyiannya (Dalam Tungku Waktu, Sajak-sajak Membakarku).

Bahasa, bagi Sabiq, tampaknya hanya bisa lega bernapas dalam semesta sunyi, bukan di keramaian yang menyesakkan–atau barangkali sudah menyesakkan. Perkenankan saya mengandaikan frasa “tungku waktu” dalam sajak di atas, sebagai durasi waktu sepi yang tidak seberapa lama itu. Tapi di sanalah, sajak-sajak memercikkan api, dan membakar apa saja. Sementara dalam arus keramaian, ia terkutuk sebagai daun-daun mati yang beterbangan dihembus kesiur angin dari utara. Maka, lewat sajak di atas, penyair merindukan rimba raya kesenyapan, yang dipenuhi kabut dan batu-batu berlumut.

Dalam sajak Seperti Para Penyair yang dipilih sebagai judul antologi ini, Sabiq membangun sebuah karakter yang ia sebut dengan “tuan bagi kesepian sendiri.” Sekali lagi saya ingin mengandaikan kalimat itu sebagai kerinduan penyair pada kesendirian yang diringkus oleh rupa-rupa keramaian realitas dunia mutakhir. Bila dalam keramaian bahasa menjadi budak yang senantiasa diperdaya, maka di ruang-ruang kesendirian ia hendak dikembalikan menjadi tuan dan majikan.

Di sinilah barangkali tugas berat puisi dalam rimba raya keramaian kontemporer.Dengan segenap daya upaya, penyair membebaskannya, menyelamatkannya dari etos ketertindasan yang tak kasat.  Ikhtiar semacam itu saya jumpai dalam sajak-sajak seperti Elegi Sepi, Elegi Hening, Rajawali Musim Sepi, Kursi-kursi Mati Sunyi, dan beberapa sajak lainnya.

Tapi, apakah dengan demikian bahasa yang meringkuk sebagai terpidana dalam penjara keramaian itu sungguh-sungguh telah terselamatkan? Saya kira belum. Menimbang-nimbang upaya Sabiq dalam buku ini, sekali perkenankan saya mengumpamakan kepenyairannya. Kali ini ia adalah sipir penjara yang nakal, di mana pada waktu-waktu petugas lain sedang lengah, ia menyeludupkan seorang napi untuk bebas berkeliaran menghirup udara luar. Tapi, napi itu, yang tidak lain adalah bahasa, harus tetap bersetia pada penjara. Mesti kembali pada waktunya, menyerahkan diri dan kembali meringkuk di balik jeruji besi. Dengan begitu, di tangan Sabiq, bahasa hanya dibuat sekadar bersandiwara. Seolah-olah bebas, seakan-akan merdeka dari kuasa keramaian, padahal statusnya masih narapidana. Tidak ada puisi di siang terik/penyair tengah sibuk bekerja/membangun mimpi di dekat kuburan/jadi badut atau politisi/jadi tukang pulung atau tukang tipu/apa bedanya?/sajak-sajak dijual di pasar loak/atau di sosial media, sebagai hiburan/tapi siang ini tak ada sajak Tuan/penyair tengah sibuk bekerja/membangun mimpi di dekat kuburan (Siang Ini Tak Ada Sajak,Tuan)

Sampul buku kumpulan sajak “Seperti Para Penyair”.

Bait “membangun mimpi di dekat kuburan” sepintas lalu mungkin kedengarannya sebagai kesendirian dalam kesenyapan, tapi sekali lagi saya mengandaikannya sebagai laku yang sebenarnya juga berlangsung dalam lalu-lalang keramaian. Frasa sibuk bekerja, pasar loak, dan sosial media, adalah pertanda bagi medan ramai tempat bahasa terperangkap. Maka, “membangun mimpi di dekat kuburan” adalah semacam ziarah yang diselenggarakan dalam keramaian. “Kuburan” yang dibayangkan penyair mungkin saja pusara bagi tubuh-tubuh kesepian yang dipancangkan di jantung metropolitanisme kota-kota yang sibuk.

Piknik ke Masa Lalu

Di masa ketika doa-doa hanya dilafalkan untuk kebahagiaan di masa datang, masih adakah khutbah yang berisi nasihat dan himbauan untuk sesekali piknik ke masa lalu? Inilah pertanyaan kedua yang hendak saya munculkan bagi segenap sajak-sajak Sabiq di buku ini. Aduh sayangku/mana sempat kita melalui malam/sambil berbelanja kenangan di pojok-pojok toko sepatu, kedai kopi atau segala yang ingin kita singgahi. Demikian saya kutipkan beberapa bait dari sajak berjudul “Kota dalam 5 Paragraf Tanpa Jeda dan Dialog.” Sajak itu seolah-olah hendak menegaskan betapa masa silam telah menjadi barang rongsokan yang hanya dapat dibeli¾itupun kalau berminat¾di pojok-pojok toko sepatu atau di kedai-kedai kopi. Masa lalu tidak akan pernah dijumpai dalam etalase-etalase kaca Pondok Indah Mall, Senayan City, atau Pacific Place. Bagi sajak itu, kenangan yang bermukim di masa silam sudah lama jatuh sebagai residu perabadan kontemporer dengan kegemilangan masa depan sebagai kiblat dan berhalanya.

Oleh karena itu, kalau masih ada¾sekali lagi kalau ada¾manusia urban yang diklaim tekun merawat koleksi kenangan, lelaku semacam itu tiada lebih dari kegiatan piknik akhir pekan, untuk sekadar melarikan diri dari kebosanan berlibur di gedung-gedung mentereng dengan lantai yang licin, dan ruang-ruang berpendingin. Bukankah sudah lazim dalam keinginan orang-orang kota, bahwa sekali waktu kita perlu bertamasya di alam terbuka, dengan suasana yang digarap seperti perkampungan, tempat kita bermain di masa kanak-kanak. Demikian kira-kira pengandaian saya.

Tapi persoalannya adalah, masa lalu yang dikunjungi dalam piknik sehari itu, hanya untuk semakin jauh dilupakan. Banyak orang gemar menapaktilasi kenangan hanya untuk semakin dalam menguburkannya. Maka ia tuangkan ke dalam gelas kopinya debu-debu kenangan/seperti debu-debu ia adalah waktu-waktu yang menempel di dinding-dinding kota/sebelum akhirnya malam merenggut kotanya dan hujan membersihkan debu-debu kenangannya; ia kedinginan, membeku dalam sendirian/seolah telah ditakdirkan demikian. Tengoklah, betapa masa lalu dalam kutipan itu, tiada lebih dari residu di masa kini. “Debu-debu,”¾demikian Sabiq menyebutnya¾yang tentu saja mengotori, atau bahkan menajisi tubuh-tubuh mentereng abad ini, dan oleh karena itu ia perlu dibersihkan dengan perkakas vacum-cleaner, paling tidak seminggu sekali.

Selepas itu, pertanyaan yang hendak saya ajukan kemudian adalah, apakah sajak-sajak Sabiq mengandung semacam ajakan untuk bersetia pada kenangan? Atau sebaliknya, penyair yang gemar sekali dengan kata “kopi” ini justru mengampanyekan agar kita segera berbenah membersihkan tubuh-tubuh modern ini dari remah-remah masa lalu?  Untuk apa bersetia pada kenangan bila kenangan itu hanyalah timbunan luka yang bila diungkit-ungkit kembali tentu akan menjadi beban yang menyakitkan? Tapi, tanpa kenangan apalah artinya hidup yang terus-menerus dibuat lelah oleh tahyul kemajuan ini? Begitulah sikap saya yang terombang-ambing saat membaca sajak-sajak Sabiq dalam buku ini.

Ekspektasi saya sesungguhnya lebih jauh. Sajak semestinya tidak hanya memperlakukan kenangan sebagai “destinasi” piknik sehari, melainkan sebagai padang mahsar tempat semua yang bernama “kekinian” dan “ke-disini-an” akan berpulang dan tidak akan kembali lagi sebagai masa kini, apalagi masa datang. Dengan rupa-rupa kenangan, sajak semestinya sanggup mengunci masa kini dan masa datang, hingga putaran waktu berhenti, dan buku-buku sejarah tak ditulis lagi. Sajak seharusnya mampu menghisap semua ruang, menghisap laju kencang waktu, dan mengunci putaran roda-roda zaman.

Puisi yang Lenyap di Belantara yang Bising

Saya mengenal Sabiq bukan sekadar pribadi yang menggemari puisi, tapi juga personalitas yang hendak menghadirkan realitas puitik dalam kesehariannya. Betapa tidak? Ia bahkan memberi nama anaknya dengan Puisi, dan beberapa sajak dalam buku ini ia garap sebagai perbincangan imajiner dengan Puisi, putri kecilnya yang menggemaskan itu.

Sabiq adalah pribadi yang gemar bersembunyi. Meskipun pada akhirnya saya berkesempatan memotret prosesi pernikahannya beberapa tahun lalu, tapi hingga kini saya tak pernah tahu di mana kampung halamannya, siapa bapak-ibunya, dan apa pekerjaannya. Ia kerap muncul tiba-tiba, menghilang beberapa lama, lalu datang lagi dengan membawa sekian banyak rencana, tapi ujung-ujungnya mengeluarkan draft buku puisi dari ranselnya. Ia selalu mengaku belum ada satu pun rencana yang pernah ia bincangkan itu terwujud, meskipun kegiatan menulis puisi tak kunjung berhenti. Pendeknya, Sabiq adalah teka-teki yang belum terpecahkan bagi saya hingga kini.

Sabiq pasti tahu bahwa di belantara kelisanan yang sedemkian nyinyir dan bising ini, puisi adalah dunia yang sama sekali tidak seksi. Menulis puisi bukanlah perkara gampang, sementara mendapatkan pembaca yang tajam¾apalagi pembaca yang mendambakan kedalaman¾jauh lebih tidak mudah lagi. Mungkin sebagian orang masih giat merayakan puisi dengan berteriak-teriak di atas mimbar, sembari mendabik-dada sebagai penyair besar, lalu para hadirin bertepuk bersorak-sorai, tapi masih adakah orang yang sungguh-sungguh menyelam guna mengapai kedalaman puisi?

Hari-hari ini puisi hanya diperlakukan sebagai hiburan alternatif dalam dunia keramaian yang menyuguhkan macam-macam kesenangan. Bila ada yang jenuh, bolehlah sesekali menonton upacara pembacaan puisi, atau sekadar mengoleksi buku-buku puisi, supaya tampak sebagai makhluk berbudaya. Puisi tidak lagi menjadi laku dalam kedalaman, tapi sekadar lipstik yang dioleskan bilamana seorang perempuan hendak menghadiri sebuah pesta. Di rumah, di dapur, atau bahkan di hadapan suami, lipstik tidaklah diperlukan. Biarlah tampak kusut, dan awut-awutan, toh kita tidak sedang berada di tengah keramaian. Sabiq, saya kira menyadari betapa tak mujurnya nasib puisi di masa kini. Tapi alih-alih mengabaikannya, saban hari ia justru semakin asyik bercengkrama dengan Puisi, putri kecilnya, senantiasa melibatkan diri dalam kesadaran puitik. Semoga Puisi (dengan huru p besar) dan puisi (dengan huruf p kecil) juga memaklumi betapa besarnya cinta Sabiq kepada mereka…   (*)

______________________

*Artikel merupakan Epilog untuk buku “Seperti Para Penyair”. di tulis oleh Damhuri Muhammad, seorang Esais dan Kolektor kenangan

 

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading

Classic Prose

Trending