Connect with us

Buku

Sejarah Laut Sulawesi Dan Kolonialisme

mm

Published

on

Sejarah Laut Sulawesi Dan Kolonialisme

Oleh : Kasmiati[1]

Judul buku : Orang Laut Bajak Laut Raja Laut | Penulis : Adrian B. Lapian

Penerbit : Komunitas Bambu (2009) | Tebal : xx + 284

Membaca sejarah laut merupakan usaha mengenali Indonesia yang lebih utuh. Sebuah usaha yang bersumber dari dalam untuk mengutamakan apa yang semestinya dari negri maritim, serupa Indonesia. Lautan. Lautan sebagai kekuatan, lautan sebagi rumah, lautan sebagai ruang hidup tempat bergantung sekian puluh juta penduduk negri. Namun sejarah ditulis secara timpang, hanya darat yang terus menerus dikisahkan. Sementara cerita tentang laut tidak banyak digarap Sejarawan. Padahal sebuah negri unsur utamanya adalah tanah dan air termaksud di dalamnya lautan. Dari sinilah titik pijak kegelisahan Adrian B. Lapian mengapa meneliti, menuliskan sejarah kawasan laut Sulawesi abad XIX yang meliputi tiga kata kunci utama yaitu Orang Laut, Bajak Laut dan Raja Laut. Abad ke ke XIX menjadi fokus penelitian karena pada masa ini proses perluasan kekuasaan maritim kolonial  dan di sisi lain terjadi kemunduran kekuasaan maritim bahari pribumi. Sehingga dianggap strategis untuk dikaji karena merupakan masa penentu bagi situasi abad XX dan sesudahnya (hal.2).

Buku ini dibuka dengan sebuah argumen yang mencoba mengantarkan kita bagaimana seharusnya memandang Indonesia yang merupakan negara kepulauan  (Archieplagic state), melalui penegasan makna kata archipelago yang berdasarkan kamus oxford dan Webster bahwa kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni arch (besar, utama) dan pelagos (laut). Jadi archipelagic state sebenarnya harus diartikan sebagai “negara laut utama” yang ditaburi dengan pulau-pulau, bukan negara pulau-pulau yang dikelilingi laut. Dengan demikian paradigma perihal negara kita seharusnya terbalik, yakni negara laut yang ada pulau-pulaunya, (hal.2). Paradigma ini semestinya yang menjadi pandu kita dalam membangun Indonesia. Namun nasi telah menjadi bubur, Indonesia terlanjur dibangun dengan sudut pandang yang sangat berorientasi daratan maka laut ditimbun menjadi darat, sumber daya darat diperebutkan sampai berdarah-darah, lalu laut dipunggungi, hanya terus dikuras, tidak pernah diurus.

Segala tentang laut semisal musim dipelajari hanya sebagai penanda waktu kapan mesti berlayar  dan arah mana perlu dituju agar ombak tak menerkam dan ekspedisi berjalan sesuai rencana. Dalam sejarahnya  jalur-jalur laut dikaji agar selamat menempuh perjalanan menaklukkan kekuatan raja-raja setempat untuk menguasai sumberdaya alam bumi nusantara. Hal ini bisa terbaca misalnya dari usaha Portugis dan Spanyol pada abak ke XVI berlayar melalui utara pulau Sulawesi dan Kalimantan untuk menghindari laut Jawa dan Flores yang mana kekuasaan bahari setempat masih sangat kuat dan juga untuk meringkas jarak pelayaran hingga  200 leagues untuk sampai di kepulauan Maluku.

Sebagaimana kita tau bahwa kepulauan Maluku di masa lalu adalah tempat muasal kemewahan yang paling diincar dan diinginkan seluruh bangsa-bangsa, tempat rempah-rempah termahal—pala dan cengkih—tumbuh. Salah satu cerita tentang pentingnya pulau-pulau di Maluku  dapat kita baca melalui karya Milton (2015) mengenai Pulau Run tempat pala terbaik tumbuh pernah diperebutkan oleh Belanda dan Inggris. Oleh Belanda, Pulau Run ditukar dengan Manhattan. Salah satu kota yang merupakan bagian dari New York ini diberikan kepada Inggris.  Roelofsz (2016) juga mencatat bahwa cengkeh yang berasal dari lima pulau di Maluku –Ternate, Tidore, Makian, Mortir, dan Bacan—juga sangat penting dalam perdagangan  di wilayah Indonesia. Penemuan rempah-rempah di timur Indonesia ini merupakan daya tarik utama, masuk dan mencokolnya kolonialisme. Korban utama dari kolonialisme yang hidup di Indonesia adalah pribumi termaksud di dalamnya raja laut, Orang Laut hingga bajak laut.

***

Kategori Orang Laut atau yang biasa disebut sebagai bajau atau orang bajo (dan beberapa penyebutan lainnya seperti Orang Sama, Samal merujuk pada mereka yang memang menjadikan lautan sebagai ruang utama dalam melaksanakan berbagai macam aktifitas. Orang Laut dalam hal ini dapat diartikan sebagai mereka yang masih hidup di perahu, berumah di lautan meskipun pada waktu tertentu kadang menepi ke pesisir tapi tidak tinggal secara permanen  atau selamnya pada suatu tempat tertentu, melainkan hanya sejenak. Seperti ketika melakukan pertukaran dalam usaha memenuhi beberapa kebutuhan hidup.Namun  pemerintah menganggap Orang Laut ini sebagai suku terasing sehingga ada upaya pendaratan/ mendaratkan Orang Laut agar lebih beradab. Namun abai melihat proses adaptasi terhadap alam dan lingkungan yang telah terbangun dalam budaya hidup Orang Laut selama ini.

Situasi ini menunjukkan ketidak berpihakan pemerintah terhadap minoritas, terhadap Orang Laut. Maka, jika hari-hari terakhir ini kita banyak menyaksikan pulau-pulau ditimbun atas naman pembangunan pada dasarnya bukan hal baru.

Meskipun tidak selalu karena kebijakan dari pemerintah namun proses pendaratan berlangsung sejak lama.  Peralihan dari laut ke darat telah dilaporkan sejak abad ke XVI. Tampaknya dalam proses menjadi modern budaya bahari banyak ditinggal. Hal ini berkait kelindang dengan kolonialisme yang masuk dan tumbuh di wilayah kuasa kerajaan nusantara.

Pelayaran, Penaklukkan dan Proses Pendaratan

Orang Laut salah satu bagian penting dari kehidupan laut yang seringkali disalah mengerti. Banyak sekali naskah-naskah awal yang menceritakan tentang Orang Laut yang dianggap pemalu. Tapi lebih sering dicitrakan sebagai orang yang kasar dan kejam. Maka Orang Laut diasosiasikan sebagai bajak laut. Padahal Orang Laut dan bajak laut merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun terkadang ada kerjasama di antara keduanya untuk melawan musuh bersama atau juga kadang Orang Laut ditaklukan oleh bajak laut sehingga mereka terpaksa bertindak sebagai perompak. Dalam kasus lain wilayah teritorial Orang Laut terkadang diganggu, memaksa mereka melakukan perlawanan atau bertindak kasar.

Meski demikian catatan Leonard Andaya menunjukkan sisi lain Orang Laut yang digambarkan sebagai kelompok yang sangat loyal dan setia pada Sultan dan mempunyai peranan penting dalam kerajaan Johor dan Melaka. Di dalam struktur kekuasaan kerajaan, kelompok orang laut merupakan salah satu komponen vital, sesudah sultan, para menteri dan orang kaya. Karena loyalitas Orang Laut sangat kuat dan hangat terhadap Sultan mereka merupakan kekuatan yang sangat diandalkan, baik terhadap ancaman dari luar maupun terhadap ronrongan dari dalam, misalnya terhadap meningkatnya kekuatan Orang Kaya, (hal.104). Ini menjukkan kekuatan Orang Laut merupakan benteng pertahanan Sultan untuk menjaga keseimbangan kerajaan dari berbagai bentuk serangan.

Ketika Portugis menduduki Melaka pada tahun 1511 dan memaksa Sultan berpindah hingga ke Johor dan Riau yang kemudian diserangnya juga pada tahun 1526 maka Orang Laut lah yang menjemput Sultan untuk mengungsi. Dan pada awal abad ke XIX ketika kerajan Riau-Johor dalam masalah pergantian tahta, Raffles telah berhasil menduduki Singapura. Maka, kehadiran Inggris yang berambisi “menguasai gelombang” tidak lagi memungkinkan Johor untuk berperan sebagai negara maritim, (hal.107) dari sinilah kemudian perhatian kerajan terhadap laut beralih ke daratan, sehingga peranan orang laut menjadi tidak penting dan relevan dalam pembangunan kerajaan atau negri.

Kehadiran bangsa-bangsa asing dan penaklukanya terhadap raja-raja nusantara menyebabkan proses daratanisasi terjadi. Karena jalur-jalur laut telah dikuasai sehingga para raja terpaksa meninggalkan laut. Proses daratanisasi kemudian menyajarah dan terus belangsung hingga hari ini, dimana korban pertamanya adalah orang laut yang terpaksa menyingkir dari pusat-pusat kekuasaan dan pemerintahan.  Berlayar jauh ke pulau-pulau kecil, terpencil—menuju timur—.

Maka bukan hal yang mengherangkan ketika saat ini kita menemukan lebih banyak orang-orang laut yang bermukim di wilayah timur Indonesia.

***

Dulu, pelayaran merupakan satu-satunya jalan masuk para kolonialis untuk tiba di pulau-pulau rempah. Jalur darat dan udara masih sangat tidak memungkinkan. Hasrat menaklukkan para kolonialis ini sangat besar, bukan hanya di darat tetapi sejak berlayar di lautan. Penaklukkan di laut terkadang melalui jalan kekerasan atau perompakan sebagaimana yang dilakukan oleh para bajak laut tapi jika yang melakukan semisal VOC (perusahan dagang milik belanda) dalam kecamata barat dilaporkan sebagai “korsario” yaitu tindakan kekerasan di lautan namun di restui negara. Padahal tindakan seperti VOC—sebelum menjadi kekuatan politik di Asia— merupakan tindakan bajak laut “pirate”.

Pirate atau Bajak Laut adalah orang yang melakukan kekerasan di laut tanpa mendapat wewenang dari pemerintah untuk melakukan tindakan itu. Dengan kata lain perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini melanggar hukum negara dan dianggap sebagai seorang kriminal (hal.117).

Maka Bajak Laut dalam istilah bahasa Indoensia yang mengandung pengertia kata “ pirata dan korsario” tidak terlalu menyimpang, meksipun pada kasus tertentu dapat dibuat pembedaan yang tegas (hal. 118).  Cerita tentang bajak laut ini merupakan berita yang sudah tertulis lama seperti yang tertuan dalam catatan perjalanan  Faxian (Fah-Hsien) yang dalam perjalanannya pulang dari India ke negri Cina (413-414) mengatakan bahwa “laut [Asia Tenggara]  penuh dengan bajak laut, barang siapa bertemu mereka akan menemui ajalnya, (hal.122).

Adrian B. Lapian juga membuat kesimpulan bahwa selama abad ke V sampai dengan abad ke XIV berita mengenai bajak laut terpusat di daerah selat malaka. Namun keadaan berubah semenjak abad ke XV. Terlebih dengan munculnya kapal Portugis dan Spanyol pada abad ke XVI yang bertujuan mengambil rempah-rempah dari Maluku, maka berita tentang pelayaran di wilayah bagian timur  mulai banyak ditemukan dengan demikian muncul pula berita tentang kegiatan bajak laut di sana, (hal.125).

Sialnya para bajak laut yang bermunculan ini seringkali diidentikkan sebagi orang laut padahal belum ada bukti nyata yang dapat mendukung argumen jikalau setiap orang laut adalah bajak laut. Pandangan tentang bajak laut ini memang seringkali subjektif seperti yang disimpulkan sendiri oleh A.B Lapian bahwa pandangan yang dimiliki umum tentang bajak laut didasarkan atas pandangan kekuatan yang menumpasnya.  Dan untuk kasus Asia Tenggara sumber tentang bajak laut berasal dari masa ketika kekuatan yang menumpasnya—kekuatan kolonial—sedang giat mengadakan ‘pemberantasan’ fenomena yang disebut bajak laut, (hal.159).

Tindakan yang dicap bajak laut terkadang merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuatan kolonial seperti serangan “Moro” di Filipina pada abad XVI dan XVII pada dasarnya pernyataan perang terhadap Spanyol. Namun dalam kepustakaan barat hal ini dianggap serangan bajak laut atau apa yang dilakukan orang Tobelo pada akhir abad ke XVIII dianggap sebagai kegiatan bajak laut. Padahal ini bukan tindakan murni untuk merompak tapi  Orang Tobelo yang merupakan pengikut dari Sultan Nuku tengah melakukan perlawanan terhadap penguasa di Tidore dan VOC yang berada di Ternate. Perlawanan-perlawanan seperti ini tentu menyusahkan Belanda—dalam hal ini VOC—. Amal, (2010) mencatat bahwa pada dekade kedua menjelang 1800, VOC mengalami kemorosotan laba yang sangat drastis. Hal ini terutama disebabkan  pengeluaran biaya peperangan yang demikian besar.

Raja Laut dan Penguasaan Laut

Selain bajak laut, raja laut merupakan satu terminologi penting dalam kebudayan maritim. Raja laut dalam kawasan laut Sualwesi merupakan tokoh yang memimpin kekuatan laut kerajaan. Raja laut merupakan kekuatan laut yang resmi. Namun pada awal abad ke XIX kekuatan laut asing masuk ke wilayah perairan Asia. Hasrat untuk berkuasa yang didukung oleh tekhnologi yang lebih maju sangat  membantu mereka dalam menyingkirkan keuasaan raja laut sebelumnya.

Takluknya raja-raja laut nusantara menyebabkan kekuasaan asing menguat.  Maka, ketika memasuki abad XX perairan Asia Tenggara telah dikuasai kekuatan asing itu (hal. 173).  Pembagian wilayah kekuasaan kemudian hanya dilakukan sesama penguasa asing tersebut tanpa melibatkan lagi raja-raja nusantara yang semakin lemah. Pada abad ke XIX raja laut terkuat adalah Inggris yang paling menguasai tekhnologi kemudian disebut sebagai Adi-Raja Laut bersama Spanyol dan Belanda. Namun di akhir abad ke XIX kekuatan Spanyol jatuh ke tangan Amerika dan pada  abad ke XX menjadi Adi Raja Laut.

Situasi penguasaan dan pembagi-bagian kekuasaan yang terjadi di masa lampau oleh negara-negara maju yang lebih menguasai tekhnologi masih sangat terasa. Jika dulu kolonialisme  maka hari ini imperialisme yang wataknya sama saja untuk menguras sumber daya yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Amal, MA. 2010.Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia

Milton, G. 2015. Pulau Run Magnet Rempah-rempah Nusantara yang Ditukar dengan Manhattan. Tangerang Selatan: Alvabet

Roelofsz, MAPM. 2016. Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara Sejarah Perniagaan 1500-1630. Depok: Komunitas Bambu

 

[1] Perempuan, penikmat sejarah yang saat ini mengelolah Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (PESKP)  Fakultas Ekonomi Univ.Muhammadiyah Kendari

Continue Reading

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Forum Demokrasi dan Perannya Dalam Transisi Menuju Reformasi Sistem Politik di Indonesia

mm

Published

on

Reformasi sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun. Sejak itu pula, Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi. Untuk bangsa sebesar Indonesia, perjalanan waktu dua dekade masih terbilang cukup muda. Karena itu, dibutuhkan diskursus maupun penelitian sejarah, sosial, politik, maupun ekonomi terkait arah dan relevansi keutuhan bangsa.

Virdika Rizky Utama, Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam satu karyanya, yang tadinya berasal  dari skripsinya, namun dengan kegigihannya dapat membukan suatu diskursus pemikiran yang segar terkait sejarah demokrasi Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru; Penulis menjelaskan kronologis sejak jatuhnya Soekarno hingga tumbangnya pemerintahan Soeharto, dan Indonesia memasuki era demokrasi yang substansinya adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Karena rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, melalui mekanisme Pemilu.

Dalam buku ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bisa sampai pada sistem demokrasi seperti saat ini – yang dianggap sebagian ilmuwan politik merupakan sistem yang paling adil, adalah karena adanya peran Forum Demokrasi (FD) yang diprakarsai oleh sekelompok intelektual pada waktu itu, yang tergugah hatinya melihat pemerintahan Orde Baru yang semakin hari semakin menyudutkan kebebasan berpendapat atas nama stabilitas.

Untuk menghindari kesan otoriter, pemerintah Orde Baru pada waktu itu membentuk kelompok yang bernama ICMI. Tujuannya, untuk mengakomodir para birokrat dan para cerdik pandai ke dalam satu frame yang bercirikan Islam. Pasalnya, hingga memasuki tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru menyadari betul akan pentingnya peran entitas Islam, terutama dalam menaikan elektoral Pemerintah dimata rakyat, atau minimal pemerintah terhindar dari label “anti muslim”.

Akan tetapi, aktivis sekaligus juga Intelektual Islam yakni Abdulrahman Wahid atau dikenal Gusdur, menganggap ICMI yang tujuannya untuk merubah paradigma tentang Islam, malah dianggap terlalu sektoral. Buktinya, Gusdur berpendapat, ICMI lebih banyak di isi oleh kalangan elite birokrat, sehingga terkesan hanya sekedar mengakomodir kepentingan kelompok politik tertentu pada waktu itu. Terutama, menurut Gusdur, berasal dari keinginan kelompok militer “merah putih”.

Menimbang kondisi tersebut, Gusdur berserta tokoh intelektual lainnya, terutama yang berlatar belakang dari akademisi, hingga aktivis kampus maupun LSM berikrar untuk membentuk yang namanya Forum Demokrasi (FD). Gusdur dipilih sebagai Ketua-nya, pertimbangan selain dianggap kompeten dan konsisten dalam memperjuangan nilai-nilai pluralisme di Indonesia, namun terpenting, Gusdur adalah Ketua Umum Nadhatul Ulama pada waktu itu, yang merupakan Ormas Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Sehingga menempatkan Gusdur di Ketua Umum FD, adalah pilihan stategis politik untuk minimal membuat ‘panik’ pemerintah.

Judul Buku: Demokrasi Dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru | Tahun Buku: 2018 | Penulis: Virdika Rizky Utama | Penerbit: Penerbit PT Kanisius | Jumlah Halaman; 184

Menariknya, penulis melihat adanya FD juga dapat dibaca sebagai anti tesis dari kehadiran ICMI yang dibentuk oleh restu pemerintah. Maka, tidak heran, pengurus teras FD adalah para tokoh dari lintas golongan. Sehingga, adanya FD dianggap dapat ‘mengkerdilkan’ pamor ICMI. Padahal, di samping itu juga, FD substansinya adalah bertujuan mengeritik manajemen pengelolaan negara oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu.

Bahkan, redaksi media massa waktu itu juga, banyak mengaitkan, kehadiran FD sebagai bentuk ‘tandingan’ dari adanya ICMI. Meski begitu, dalam berbagai keterangan pers-nya, anggota FD juga berbeda pandangan satu sama lain dalam menyikapi tujuan dibentuknya FD. Di titik ini, mulai terlihat tidak adanya blue print yang matang dari FD.

Hal ini terbukti, peran FD hanya bertahan dalam beberapa tahun saja. Menjelang detik-detik masa akhir Orde Baru, bahkan FD perannya sudah tidak signifikan. Terlebih, FD dalam kehadirannya hanya sebatas diskursus di kota Jakarta saja, tidak menyebar ke pelosok daerah. Walaupun ada beberapa kota juga yang siap membuka cabang perwakilannya.  Untuk ekspansi, FD terbentur oleh  sikap pemerintah Orde Baru yang keras pada para tokoh FD. Hingga membatasi ruang-ruang geraknya, seperti tidak boleh terlalu banyak diskusi, hingga pelarangan seminar di berbagai kesempatan. Di dalam buku ini juga mengatakan, setelah Pemilu 1992 tidak ada lagi peran-peran FD yang krusial.

Hingga akhirnya, setelah Soeharto lengser. Indonesia pun memasuki era baru, yang mana kebebasan berpendapat dibuka selebar-lebarnya.  Dan sistem pemilu pun menjadi lebih demokratis, karena rakyat yang langsung memilih. Sementara itu, para tokoh FK berjuang masing-masing, seperti dengan ada yang mendirikan partai – karena dalam iklim demokratis, partai merupakan kendaraan yang paling tepat untuk memperoleh kuaasaan.

Meskipun demikian, adanya buku ini memberikan khazanah baru dan membuka ruang-ruang diskursus baru, terutama perihal perubahan sosial dari berbagai dimensi disiplin ilmu menjelang keruntuhan Orde Baru. Walaupun, penulis pun mengakui, keterbatasan sumber primer maupun sekunder masih menjadi kendala untuk mengamati perubahan sosial dari sudut yang lebih mikro.

Dengan begitu, sejarah mencatat, FD memberikan andil yang cukup besar dalam mempersiapkan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.  Terlebih, FD didominasi oleh para intelektual yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena, sistem demokrasi harus ditopang oleh pemahaman politik warganya, agar ketika memilih pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. (*)

*) Peresensi: Muchammad Egi

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Classic Prose

Trending