Connect with us

Buku

Sejarah Berulang? Demokrasi Indonesia dan Kronik Pemilu 1955 Dalam Arsip

mm

Published

on

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

 

Iman Zanatul Haeri, S.Pd *)

Perdebatan awal mengenai sistem demokrasi di Indonesia sudah dimulai antara Soekarno dan Hatta. Berdasarkan hasil sidang PPKI Ketiga, tanggal 27 Agustus PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional sebagai partai tunggal (Kahin, 1995:186). Argumen Soekarno menyatakan bahwa partai tunggal dibuat agar bisa memupuk persatuan. Namun hal tersebut ditolak oleh Hatta dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945 sebagai anjuran pembentukan partai-partai politik. Menurutnya, pembentukan partai tunggal bisa berbahaya untuk demokrasi.

Ciri Negara Demokratis antara lain; adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Setelah pengakuan Kedaulatan oleh pihak Belanda tanggal 27 Desember 1949, bentuk Negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) saat itu. Namun kemudian atas kesepakatan para tokoh-tokoh nasional, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan yang dianutnya adalah sistem parlementer dimana pemerintah diperintah oleh Perdana Menteri.

Pada periode selanjutnya, Indonesia menghadapi persiapan untuk melaksanakan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bertempat di Gedung Kearsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mundarto Pamungkas meluncurkan buku yang berisi kumpulan dokumen Arsip Nasional terkait Pemilu 1955. Buku tersebut berisi dokumen ANRI berupa foto dan lembaran dokumen selama Pemilu 1955. Susunan buku tersebut terdiri dari empat Bab yang disusun secara kronologis.

JUDUL : Jejak Demokrasi Pemilu 1955 PENULIS  : Mundarto Pamungkas PENERBIT : Arsip Nasional Republik Indonesia CETAKAN : ANRI, 2019 TEBAL: 182 Halaman

Poin utama dari buku ini terletak di Bab II dan Bab III, sebab dipertunjukan katalog arsip tentang proses persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu 1955. Pada bab II beberapa dokumen ditampilkan seperti dokumen Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hal. 13). Kemudian KEPRES RI No. 188 tahun 1953 yang mengangkat Panitian Pemilihan Indonesia (PPI) yang diteruskan dengan peraturan-peraturan lanjutan seperti PP No.39 tahun 1953 tentang Cara Mengangkat Sumpah Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pemilu (hal.17-19). Bab ini dilengkapi dengan foto kegiatan persiapan kertas suara, percetakan, distribusi kertas suara, sosialisasi Pemilu 1955 serta beberapa foto kegiatan PPI.

Terkait isu politik tentang keterlibatan Polri dan TNI, kita tidak perlu terkejut. Sebab kedua institusi tersebut anggotanya masih diperbolehkan memilih pada Pemilu 1955. Saat itu namanya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPI). Meski tata cara pencoblosan saat ini sudah berubah dan lebih baik, patut diketahui bahwa budaya mengantri dalam mencoblos sudah terjadi sejak Pemilu 1955 (hal.88). Foto mengantri rakyat ketika mencoblos di TPS, serta dokumen partisipasi perempuan dalam memilih di Pemilu 1955 menggambarkan hal tersebut (hal.117).

Dokumen pada Bab 4 menggambarkan hasil Pemilu 1955 ditanggapi oleh Partai politik dan masyarakat. Beberapa dokumen seperti foto perolehan suara DPR dan (dewan) Konstituante, pelantikan serta pengangkatannya. Perolehan suara Pemilu 1955 baru diumukan pada tanggal 1 Maret 1956 dibacakan oleh ketua PPI, S. Hadikusumo. Umum diketahui akhirnya Pemilu 1955 menghasilkan beberapa daftar perolehan suara. PNI peringkat pertama, Kedua Masyumi, Ketiga NU dan keempat PKI. Keempat Partai tersebut sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai empat Partai dengan perolehan suara terbesar. Menarik bahwa saat itu terdapat beberapa partai atas nama pribadi seperti partai yang hanya diberi nama R. Soedjono Prawirosoedarso dkk dengan jumlah sebesar 53.305 suara sah. Total Peserta Pemilu sendiri sebesar 37.785.299 (hal.143).

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

Isu surat tercoblos juga terjadi di Banyuwangi. Warga melaporkan surat suara yang secara samar tercoblos. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) menyatakan surat tersebut tidak perlu diganti. Namun pada saat penghitungan, surat suara tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menyebakan 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai Partai mayoritas diwilayah tersebut merasa dirugikan dan melancarkan protes (hal.131).

Namun, kendala yang lebih berbahaya adalah ancaman dari DI/TII sehingga pemerintah perlu menempat Tentara dan Polisi dibeberapa titik TPS. Laporan dokumen arsip Nasional menunjukan bagaimana aksi Di/TII menyebar di wilayah Jawa Barat. Ancaman ini berupa pembakaran rumah-rumah dan TPS-TPS dengan tujuan mengganggu Pemilu 1955 (hal.125-128).

Keragaman Partai dan fraksi politik menyebabkan persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilu 1955 tidak dikotomis dan tidak memusatkan kesalahan pada panitia penyelenggara pemilu saja. Meski Pemilu 1955 berhasil melaksanakan dan menghasilkan DPR dan Konstituante, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang terbentuk tidak berfungsi dengan baik dan Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar sehingga Soekarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden tahun 1959.

Buku ini sangat berharga bagi ilmuwan politik dan sejarawan dalam memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran dan sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat  tentang bagaimana menggunakan hak politiknya. Hal itu dibantu dengan upaya keras partai politik untuk mensosialisasikan partisipasi politik dalam Pemilu 1955. Kerja-kerja politik demikian sudah lama ditinggalkan partai politik dewasa ini.

Mungkin, itulah persoalan utama perpolitikan di Indonesia. Partai politik di Indonesia sudah lama tidak menjalankan pendidikan politik. Sehingga pendidikan politik malah dijalankan oleh pihak ketiga, yang tidak menjalankan asas demokrasi namun menungganginya. Padahal sejarah sudah menunjukan, para pendiri bangsa masih memegang teguh prinsip dan ideologi yang mereka anut tanpa harus berpaling dari demokrasi. (*)

 

Jakarta Selatan, 4 Juni 2019

Continue Reading
Advertisement

Buku

Bagaimana Bisa Menulis Itu Indah

mm

Published

on

Bagi Umberto Eco, penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Oleh: Triyo Handoko

Buku “Menulis Itu Indah: Penglaman Para Penulis Dunia” menjawab beberapa perkara yang menjadi pertanyaan saya soal menulis. Namun juga membuka banyak pertanyaan atas jawaban yang sudah diberikan. Dari pertanyaan: apakah menulis itu sepertihalnya aktivitas maturbasi, sampai pertanyaan teknis: apakah buku-buku terjemahan para penulis dunia dalam bahasa Indonesia tidak mengubah maksud penulisnya.

Pertanyaan tersebut terjawab namun juga membuka banyak pertanyaan lagi. Pertanyaan bagaimana hasil terjemahan par penulis dunia yang dialahkian dalam bahasa lain dijawab oleh tulisan Edward Said dan Milan Kundera. Edward Said mengomentari karya Naguib Mahfouz yang diterjemahkan dalam berbagai bahaa. Milan Kundera menulis kekecewaanya atas karyanya yang diterjemakan secara serampangan.

Milan Kundera menyayangkan terjemahan karyanya yang menurutnya mengubah makna yang ingin ia sampaikan. Selain itu, banyak karya terjemahannya mengandung kaya kepenulisan yang tidak digunakannya. Dari kekecewaan tersebut, ia memberikan penjelasan kunci bagi sapa saja yang ingin menerjemahkan karyanya.

Edward Said, orang yang membangun orientalisme, menilai karya  Naguib Mahfouz dalam bahasa Arab mempunyai nilai estitika ketimuran. Kemudian setelah diterjemahkan nilai estitikanya hilang. Nilai sastrawi Arab, bagi Edward dalam karya  Naguib Mahfouz, tergantikan oleh nilai komersil.

Hal yang sama juga saya dapati dibeberapa karya terjemahan bahasa Indonesia. Selain tidak mudah, proses penerjemahaan adalah proses yang bisa digolongkan politis. Memainan kata, sependapat dengan Subcomandante Marcos, adalah tindakan politik.

Buku ini sendiri adalah buku terjemahan esai pengalaman menulis 23 penulis dunia. Adhe Maruf, penerjemah esai tersebut, memilih 23 penulis dunia dan tindakan tersebut boleh dikatakan politis. Ia ingin mengenalkan bagaimana pengalaman 23 penulis, yang menurut saya banyak penulis pembangkang, pada pembaca Indonesia. Bagaimana ia menolak kekuasaan dan membuat wacana tanding dengan menulis.

Gao Xingjian adalah contohnya. Rezim totalitarian komunis di China, negeri kelahiran Gao Xingjian, memaksanya menjadi warga negara dunia. Tidak diberi tempat di tempat kelhirannya. Hal ini disampaikannya dalam esainya dalam buku ini. Gao Xingjian juga menyampaikan bahwa proses penulisan Soul Mountain, ia maksudkan sebagai bentuk eksplorasi bahasa di mana individu mengekspresikan dirinya dengan kebebasan menyeluruh.

Umberto Eco bahkan dalam esainya di buku ini mengganjar seorang penulis kewajiban. Kewajiban itu ialah kewajiban moral. Bukan karena klaim atas keilmiahan, kata Umberto Eco, tetapi karena moralnya sebagai bagian dari masyarakat.

Umberto Eco menambahkan bahwa penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Bagian yang Indah

Judul Buku : Menulis Itu Indah—Pengalaman Para Penulis Dunia Penulis : Albert Camus, dkk. Penyunting dan Penerjemah : Adhe Tahun Terbit : 2016 Jumlah Halaman : xiv + 258 Penerbit : Octopus

Menurut Virginia Wolf, penulis sekarang harus meninggalkan harapan bisa membuat pernyataan lengkap yang kita sebut mahakarya. Ia harus puas menjadi penerus “catatan-catatan” yang telah ditinggalkan pendahulunya. Tentu saja dengan mempertanyakan ulang atas peninggalan tersebut dengan penyelidikan-penyelidikan mendalam. Untuk kemudian diwariskan pada generasi berikutnya.

Serupa dengan pertnyataan Virginia Wolf, Salman Rushdie seorang penulis timur tengah yang difatwa halal darahnya oleh otoritas Iran. Menyatakan dalam esainya dibuku ini bahwa, penulis sepertihalnya seniman. Ia menangkap realitas yang diubahnya dalam karya. Sedangkan realitas itu terus bergerak.  Sehingga tak ada yang berakhir dan sempurna, semuanya berbicara tentang perubahan dan perkembangan.

Sastra sebagai salah satu bentuk laporan, menurut Salman Rushdie, dibuat pada batas antara diri dan dunia. Juga pada tindakan kreasi sang penulis sehingga batasan itu melemah dan dapat ditembus. Konekuensinya adalah mempersilahkan dunia mengaliri sang penulis dan sang penulis mengaliri dunia.

Buku ini tidak melulu soal bagaimana 23 penulis mengartikulasi bagaimana tugas dan seharusnya penulis menulis. Banyak juga soal bagaimana memulai menulis. Carlos Fuentes, misalnya, memulai menulis dengan membuat terbitan majalah yang semua prosesnya ia kerjakan sendirian. Pada usia yang masih dini tersebut, Carlos Fuentes mendapati kekecewaan dari kerja-kerja penerbitannya. Majalahnya tidak dibaca oleh siapapun.

Lain hal pengalaman Bertrand Russell memulai menulis. Awalnya ia berharap gaya tulisannya bisa seperti John Stuart Mill, sorang filsuf empiris dari Inggris. Ia menyukai struktur kalimat dan cara mengembangkan pokok permasalahannya. Dalam proses pencariannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara menulis kalimat terpendek untuk mengatakan sesuatu tanpa ambiguitas.

Pada akhirnya Bertrand Russell lebih tertarik dengan gaya penulisan kakak iparnya sendiri, Logan Pearsall Smith. Gabriel Garcia Marquez dalam proses pencariannya juga berguru dengan dua pengarang besar: William Faulkner dan Ernest Hemingway. Dua gurunya mengajarkan hal yang berbeda satu sama lain. Kebingungan jelas mengawali proses pencarian gaya kepenulisan  Marquez.

George Orwel juga melakukan pengakuan atas pengalamannya memulai menulis. Hingga ia menemukan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka kita dapat menyempurnakan berbagai gaya menulis, kita selalu bisa menguasainya. Kegagalan itu wajar. Setiap buku adalah kegagalan.

Nama-nama diatas, kecuali dua nama, sudah tiada tetapi namanya masih terus diperbincangkan. Dua nama yang masih hidup adalah Salman Rushdie dan  Gao Xingjian, pun masih hidup mereka tetap diburu kematian oleh otoritas.

Mereka yang menulis dengan berani saya kira akan terus abadi. (*)

Continue Reading

Buku

Anis Hidayah dan Memoar Gelap Buruh Migran Indonesia

mm

Published

on

Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. / Photo by TEMPO

Mayoritas tulisan dalam buku “Di Balik Remitansi: Realitas Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran Indonesia” ini merupakan respon terhadap kasus-kasus buruh migran yang masih terus terjadi dengan jutaan korban yang tak terhitung, sementara di sisi lain respon pemerintah seringnya bak pemadam kebakaran sembari menyalahkan korban. Macetnya proses pengambilan kebijakan terus berlaku, sementara kasus-kasus terus berjatuhan dan memakan korban. Inisiatif menyongsong hadirnya inisiatif baru dari berbagai daerah, terutama dari desa serta kebijakan baru  hadir dengan proses berkelok-kelok dan meletihkan. Sampai kapan?

Buku “Di Balik Remitansi: Realitas Pelanggaran HAM terhadap Buruh Migran Indonesia” merupakan karya terbaru aktivis buruh migran indonesia, Anis Hidayah. Buku terbitan KPG (2019) tersebut bersumber dari kumpulan artikel Anis Hidayah di berbagai media massa seperti Seperti Kompas, Jawa Pos, Koran Sindo, Media Indonesia, Suara Merdeka, Koran Tempo dan Majalah Tempo.

Dipengantari Yuniyanti Chuzaifah dan mba Lia Sciortino Sumaryono, dilengkapi komentar singkat dari beberapa tokoh seperti Menlu Retno Marsudi dan mba Eva Kusuma Sundari, buku ini menjadi salah satu yang paling otoritatif dalam membincang persoalan buruh migran indonesia khususnya dari perspektif HAM. Buku ini akan memberi kontribusi pada wawasan yang lebih lapang dan mendalam karena ditulis oleh Anis Hdayah yang berpuluh tahun bekerja mendampingi dan mengadvokasi masalah-masalah buruh migran indonesia.

Tulisan-tulisan pada keseluruhan bab dalam buku ini merupakan ekspresi kegelisahan, amarah, geregetan, desakan melihat korban dan tingkah polah pemilik otoritas yang tak kunjung menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan dari akarnya.

*

Penulis buku ini telah bekerja untuk buruh migran sejak tahun 1996 ketika masih kuliah di Universiatas Jember. Ia tergugah melihat berita koran tentang PRT migran asal Jember yang menjadi korban perkosaan di Saudi Arabia yang tidak mendapatkan keadilan. Kisah itu seperti melempar Anis ke masa kecil, dimana ia bermain dengan anak-anak sebaya yang mayoritas orang tuanya ke Malaysia dan Saudi Arabia. Mereka diasuh oleh kakek neneknya.

Di Kampung halamanya, dusun Bendo desa Sidorejo Kec Kedungadem Bojonegoro, merupakan desa sangat miskin, mayoritas petani dan buruh migran.

“Tetangga dekat saya semuanya buruh migran. Rumah-rumah mereka terbuat dari rakitan bambu dan berlantai tanah, Malaysia dan Saudi menjadi tumpuan kehidupan mereka, karena panen padi di kampung hanya bisa sekali setahun (sawah tadah hujan). Mengingat itu semua, rasanya berkemacuk semua perasaan. Dan itu menjadi dorongan kuat bagi saya kala itu untuk bergabung dalam Solidaritas Perempuan di Jawa Timur pada tahun 1998.” Ungkap Anis Hidayah.

Memoar Luka Buruh Migran

Ketika Migrant CARE didirikan pada tahun 2004, Anis menjadi salah satu pendirinya. Ia mempunyai mimpi besar untuk memperbaiki nasib buruh migran, terutama buruh migran perempuan.

Nirmala Bonat adalah kasus pertama yang ditangani Migrant CARE pada tahun 2004. Pada medio Mei 2004, masyarakat Indonesia terguncang dengan kabar seorang gadis yang hampir tidak bisa dikenali karena luka menganga di seluruh tubuhnya, kedua payudaranya, kedua pahanya, punggunya penuh luka dengan gambar setrika.

Peristiwa tragis dan memilukan itu membuat shock, terlebih penulis buku ini ketika itu berkesempatan untuk mendampingi secara langsung di Kualalumpur.

“Saya tidak bisa lupa aroma lukanya, lekat dalam jiwa saya. Manusia semacam apa Yim Pek Ha (majikan Nirmala) yang tega menganiaya manusia lainnya. Air mata saya bahkan menetes di keyboard komputer saat mengetik kalimat ini. Saat mendampingi Nirmala Bonat, saya juga memanfaatkan untuk melihat secara lebih dekat kasus-kasus lain yang ada di shelter KBRI kala itu, tepatnya gudang bukan shelter. Ratusan gadis ada di beberapa kamar belakang KBRI, aroma anyir menyengat. Saya dekati satu-satu, tidak hanya memasang telinga, tapi jiwa saya juga berlabuh bersama mereka. Banyak yang sakit kelamin karena menjadi korban trafficking yang dijadikan pekerja seks, namun tidak memperoleh perawatan signifikan. Banyak yang sakit kuning dan bahkan ada yang meninggal karena sakit tak kunjung diobati.” Kenang Anis Hidayah.

Anis bersama pak Alex ( Migrant CARE Malaysia) kala itu menuliskan semua yang lihat dan dengar, ia mengirim surat ke menteri kesehatan Malaysia, ke Parlemen Malaysia dan konferensi pers.

Rusdi Hardjo, Duta Besar RI untuk Malaysia kala itu marah besar dan mengatakan bahwa KBRI bukan puskesmas. Namun Tuhan berkata lain, KPK akhirnya membawanya dua tahun penjara karena menerima suap perpanjangan paspor buruh migran. Majikan Nirmala Bonat akhinya di vonis 12 tahun setelah proses hukum selama 8 tahun, entah berapa kali Migrant CARE berdemo di depan Keduataan Malaysia di Jakarta.

Tak berselang lama, Ceriyati juga mengalami hal serupa di negeri Jiran, ditemukan bergelantungan di lantai 7 setelah mencoba lari dari lantai 23 dengan kain yang diikat, namun nyangkut di lantai 7. Muka dan bibir Ceriyati luka menganga karena, setiap majikannya selesai menyiksa, selalu dilumuri garam. Tak bisa dibayangkan perihnya. Mendampingi  Ceriyati menjalani proses hukum di Malaysia kala itu setiap malam membuat Anis menangis, “saya simpan air mata saya untuk malam hari, karena siang harinya bersama Ceriyati dan keluarganya (anak sulungnya autis, anak bungsunya perempuan 4 tahun).” Kenangnya.

 

Tak terhitung, berapa kasus yang telah ditangani Anis bersama kolega di lembaga Migrant CARE yang ia ikut dirikan, dan selalu, dalam situasi tidak mudah. Marah, sedih, dan harus bicara dengan pengambil kebijakan yang bebal.

Menulis adalah salah satu cara untuk mengeskpresikan semua rasa yang berkecamuk ketika mendampingi para korban. Pun demikian saat menemukan secarik kertas di pinggir jalan di Kualalumpur yang bertuliskan “ Indonesain maid now on sale” (Pekerja Indonesia di obral) dan menteri tenaga kerja waktu hanya mengatakan bahwa itu iklan iseng seperti ikaln sedot WC di Indonesia.

Hingga buku ini ditulis, Anis masih tak secuil pun menyerah dan lelah. Ia masih berada dalam ruang buruh migran yang cenderung gelap dan suram. Maka ia tak berhenti bekerja.

Direktur Eksekutif Migrant Care dan Penulis Buku di “Di Balik Remitansi” saat menerima penghargaan pada Kamis (22/1). Anis Hidayah meraih penghargaan Yap Thiam Hien 2014 karena dianggap gigih dalam memperjuangkan hak-hak pekerja migran . | ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja.

Selain menangani kasus, Migrant CARE juga sangat aktif mendorong lahirnya kebijakan, antara UU Nomor 18/2017 dan ratifikasi konvensi PBB tentang perlindungan buruh migran. Berbagai upaya dilakukan, terutama bagimana membawa data-data kasus yang kami tangani kepada mereka untuk memperkuat desakan. Tak berhenti di tingkat nasional, advokasi di PBB dan ILO juga kita tempuh dengan mengangkat kasus-kasus buruh migran di forum dunia.

Buku Di Balik Remitansi

Kembali kepada buku ini, Bab I dalam buku ini bertema tentang PRT Migran, Pekerja yang Tak Pernah Dianggap, berisikan tentang potret perempuan pekerja rumah tangga migran yang selama ini tak pernah dianggap pekerja, namun realitas menunjukkan mereka yang tak nampak di balik kokohnya dinding rumah majikan sesungguhnya adalah penentu nasib dari berjuta kehidupan keluarga di berbagai penjuru dunia, termasuk para presiden, menteri dan pejabatan negara lainnya. Di banyak negara, termasuk di Indonesia masih banyak yang menyebutnya sebagai “Pembantu”, maka lahirlah tulisan “Pekerja Rumah Tangga bukan Pembantu”.

Sebagai pembuka dalam bab I. Selanjutnya dalam sub bab I, Nasib Malang PRT Migran masih mengupas tentang tak kunjungnya negara ini mengambil sikap yang tegas untuk segera melindungi PRT, tak hanya menghentikan penempatan mereka ketika ada diantara mereka yang dianaya majikan. Pun demikian dalam “Perdagangan Orang di bulan Ramadhan”, bulan yang suci dan sakral di banyak negara. Namun nun jauh di sebuah negeri yang diangagap sebagai holly land (tanah suci), bulan suci Ramadhan selama ini justeru jadi momentum untuk eksploitasi para pekerja rumah tangga migran mereka dengan modus ibadah umroh.   Begitu juga tulisan “PRT Tak berhak mudik”, “Berlindung di Hutan”, “Sesat Nalar Roadmap Penghentian PRT Migran” mengeksplorasi ironis para penyumbang devisa yang mencari perlindungan di hutan.

Sementara dalam Bab Bab II, Kematian yang Mengancam, memaparkan informasi tentang masih banyaknya buruh migran terancam hukuman mati di berabgai negara, bahkan beberapa diantara mereka yang telah di eksekusi mati, seperti Ruyati. Termasuk tingginya angka kematian buruh migran yang tiap tahun lebih dari seribu nyawa yang mati sia-sia, sebagian tercatat, sebagian lagi langsung di larung ke laut. Ini khusus yang menimpa ABK (anak Buah Kapal). Tulisan-tulisan di bab II “Bermain dengan Nyawa”,

“Realitas Ruyati di balik pidato SBY”,  “Menghindarkan Ancaman Hukuman Mati”, dan “Berpijak Di atas Ombak” semuanya mengisahkan tentang nyawa yang tak lagi bermakna meski konstitusi menjaminnya sebagai hak hidup warga negara. Dalam tulisan Relaitas Ruyati di Balik Pidato SBY, sesungguhnya merupakan ekspresi kegeraman saya dimana di ILO Geneva, dalam forum perburuhan internasional yang terhormat, retorikan tentang upaya-upaya perlindungan pemerintah Indonesia kontras dengan Ruyati yang di pancung di Saudi.

Melanjutkan bab selanjutnya, dalam bab III, tentang Diplomasi Setengah Hati, ada empat artikel tentang gambaran diplomasi kita dengan negara lain. Masih terkait dengan tulisan dalam bab sebelumnya tentang Ruyati, tak lama setelah kabar duka pasca Ruyati di pancung di negeri onta, Universitas negeri terkemuka di Indonesia obral gelar doktor honoris causa untuk sang raja dari negeri tersebut. Tentu sikap itu menimbulkan pertanyaan besar: bukankah mestinya kita mengibarkan bendera setengah tiang? Kemarahan saya yang semoga juga mewakili ekspresi sebagian masyarakat Indonesia tercermin dalam tulisan

“Gelar Sang Raja dan Tragedi Buruh Migran”. Masih dalam bab III, tragedi api di KJRI Jeddah saat ribuan buruh migran tidak berdokumen berdesakan dari pagi hingga pagi karena ingin memanfaatkan amnesti (pengampunan) berujung pada nestapa karena layanan pemerintah yang kurang memadahi. “Api di KJRI Jedah” memcoba menjelaskan cerita di balik tragedi tersebut. Di akhir bab III, berusaha mengakabrkan kabar gembira tentang perjuangan panjang untuk ratifikasi konvensi buruh migran yang setelah 13 tahun akhirnya diratifikasi. Saya ingat, malam sebelum DPR mengesahkan dalam sidang paripurna, saya nyaris tidak bisa memejamkan mata, menangis bahagia, mengingat masa-masa bagaimana proses itu berlangsung dan jelang subuh, lahirlah tulisan “Jalan Panjang Ratifikasi” yang di muat harian Kompas pada tahun 2012.

Sampul Buku “Di Balik Remitansi” | No. ISBN 9786024811648 | Mei, 2019

Bab IV yang berjudul Mengembalikan Makna Perlindungan, berisikan lima tulisan saya;  Ada TKI di Sebrang Lautan, Bukan Sekedar Menambal Genteng Bocor, Perlindungan Tanpa Evaluasi, Mimpi Perlindungan TKI dan Arah Baru Perlindungan Buruh Migran Indonesia.

Dua artikel diantara lima tulisan dalam bab ini, yaitu  Bukan Sekedar Menambal Genteng Bocor dan Arah Baru Perlindungan Buruh Migran Indonesia membahas tentang lama dan berlikunya proses revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI. “Ibarat rumah, UU ini fondasinya rapuh, gentengnya bocor di sana sini dan terancam ambruk yang dapat membahayakan keselamatan penghuninya. Sehingga renovasinya tidak sekedar membenahi gentengnya yang bocor, tetapi harus dimulai dengan membangun kembali fondasinya yang kuat untuk menjadi sebuah rumah yang kokoh dan memberikan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi penghuninya”. Itu adalah kutipan dalam tulisan Bukan sekedar menambal genteng bocor.

Memungkasi bab dalam buku ini, bab V tentang peran masyarakat dan daerah,  memberikan apreasiasi dan pesan bahwa dibalik sengkarut masalah buruh migran, sudah ada secercah cahaya dari desa, sebuah area dimana merupakan pintu pertama bagi buruh migran (DESBUMI) yang akan menginjak kaki keluar rumah untuk mengadu nasib ke negeri impian. Desa Peduli buruh migran yang mulai lahir pada tahun 2014 semakin menujukkan bahwa perlindungan sesungguhnya harus dimuali dari hulu. Inovasi itu juga akhirnya dilihat dan dicatat oleh pengambil kebijakan, sehingga dalam UU Nomor 18/2017 tentang perlindungan pekerjha migran Indonesia, desa dalam pasal 41 diberikan kewenangan untuk melindungi warganya dari bahaya trafficking dan kejahatan lainnya yang mengancam buruh migran. DESBUMI juga sudah di dengar oleh PBB, baik melalui laporan bayangan Migrant CARE yang dikirimkan pada saat sesi 27 komite Pekerja Migran PBB berlangsung di Geneva 5-6 September 2017 dan dibawa langsung oleh salah satu kades DESBUMI Dukuhdempok Jember ke Geneva pada sesi tersebut. Selain itu, pada bulan Maret 2018, saya juga berkesempatan menyampaikan DESBUMI dalam UN Migration Dialogue di Markas Besar PBB di New York.

Cerita-cerita itu dapat di baca dalam sub bab “Desentralisasi Perlindungan Buruh Migran”, “Dari Desa, Peduli Buruh Migran” dan  “Catatan untuk laporan PBB”.

Dua puisi yang merupakan epilog dalam buku ini; Buruh migran perempuan dan PRT itu adalah aku, merupakan puisi yang lahir karena dua situasi yang berbeda. Puisi “PRT itu adalah aku” lahir karena saya marah setelah menghadiri sebuah pertemuan dengan pemerintah dimana dalam pertemuan tersebut, pengambil kebijakan menyebut PRT migran sebagai babu dan ingin menghentikan mereka ke luar negeri karena banyak masalahnya. Sementara puisi “Buruh migran perempuan” adalah ekspresi dari kontradiksi kasus yang menimpa buruh migran seperti Ruyati, Ceriyati dll dengan ambisi ketua DPR yang punya drama bakpau dan akhirnya di beku KPK.

Selamat membaca. (*)

 

Continue Reading

Journal

Gunawan Wiradi: Konsepsi Tentang Ilmu dalam Penelitian Masalah Agraria

mm

Published

on

“Ilmu (science) bukanlah masalah isi pengetahuan itu sendiri, melainkan suatu ‘metode pendekatan’, yaitu metode yang menghasilkan temuan yang dapat diuji kebenarannya, melalui penelitian.”

___

Oleh: DrHC. Ir. Gunawan Wiradi M.Sos.Sc

Di dalam membicarakan konsepsi tentang ilmu, maka sekedar sebagai titik tolak, akan disampaikan pandangan yang berasal dari aliran positivisme. Menurut kaum positivist, ilmu merupakan usaha untuk memperoleh bangunan pengetahuan yang dapat meramal dan menjelaskan berbagai fenomena di dunia ini. Untuk itu, harus disusun teori-teori, yaitu pernyataan-pernyataan yang sangat umum sifatnya mengenai keteraturan hubungan-hubungan segala yang terdapat di dunia ini, yang memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat meramal dan menjelaskan berbagai fenomena yang kita temukan melalui observasi dan eksperimen secara sistematis (Keat and Urry, 1980: 4).

Tujuan ilmu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul sebagai akibat dari adanya “puzzles” (kejutan, keterheranan) yang dihadapi manusia (Kuhn, 1970). Dengan kalimat lain, tujuan ilmu adalah mencari kebenaran (truth), dalam hal ini adalah kebenaran ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan kebenaran ilmiah adalah kebenaran obyektif-positif, bukan kebenaran normatif. Jadi, bukan masalah right or wrong, tetapi masalah true or false. Untuk ini, semua kegiatan ilmiah dalam rangka mencari kebenaran dalam arti ini haruslah didasarkan pada suatu sikap berpikir secara ilmiah (scientific attitude of mind), dan bukan pada sikap dogmatis, misalnya.

Ada beberapa prinsip di kalangan ilmuwan yang biasanya dijadikan pegangan di dalam bersikap ilmiah ini, walaupun di antara prinsip-prinsip itu ada yang masih selalu menjadi perdebatan di antara mereka, bahkan memecah para ilmuwan menjadi dua atau lebih kelompok-kelompok yang saling silang pendapat atau sikap. Beberapa prinsip itu adalah sebagai berikut (Bierstedt, 1970):

  1. Obyektivitas (tetap menjadi debat, terutama secara filsafat).
  2. Netralitas etik atau “bebas nilai” (tetap menjadi debat, bahkan dalam hal ini ilmuwan terbelah menjadi dua kelompok).
  3. Relativisme, yakni bahwa “kebenaran ilmiah” itu sifatnya sementara. Artinya, sesuatu itu dianggap benar (setelah diuji dengan metode ilmiah), sepanjang belum ada bukti-bukti ilmiah yang lain uang membantahnya.
  4. Parsimony, maksudnya adalah “hemat” atau “secukupnya”. Artinya, cara menguraikan sesuatu itu jangan sampai berlebihan. Ini bukan soal panjang pendeknya uraian, melainkan bahwa menguraikannya jangan melebihi yang diperlukan.
  5. Skepstisime, maksudnya suatu sikap kritis, dengan selalu bertanya “benarkah begini”, “salahkah begitu”, “mengapa”, dan seterusnya.
  6. Kerendahan hati (humility).

Selain berpijak pada prinsip-prinsip sikap ilmiah di atas, kebenaran ilmiah lebih lanjut juga didasarkan atas kriteria tertentu. Ada berbagai teori tentang kriteria kebenaran ilmiah ini, tetapi pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua teori; dan pada umumnya kedua-duanya ini adalah aturan yang harus ditaati oleh semua cabang ilmu, yaitu teori koherensi dan teori korespondensi.

Teori Koherensi. Kriterium koherensi menyatakan bahwa “sesuatu pernyataan itu dianggap benar apabila pernyataan itu ‘koheren’ dan konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang telah dianggap benar”. Hal ini didasarkan atas anggapan bahwa sumber kebenaran adalah rasio (reason). Pola pikir yang demikian ini biasa disebut sebagai pola deduktif-rasional.

Teori Korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa “suatu pernyataan itu dianggap benar apabila materi yang dikandung oleh pernyataan itu ‘bersesuaian’ (corresponds) dengan obyek faktual yang dituju oleh pernyataan itu”. Artinya, isi pernyataan itu harus mempunyai manifestasi empiris (artinya, bersifat nyata dalam pengalaman atau pengamatan). Di sini yang dianggap sebagai sumber kebenaran adalah fakta. Pola berfikir ini bersifat induktif-empiris (faktual).

*) Gunawan Wiradi, adalah pakar politik agraria indonesia, Guru Besar IPB dan penasihat di berbagai organisasi penelitian dan jurnal.

Unduh Makalah Lengkpanya di sini 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending