Connect with us

Pemikiran

Saya dan Gus Dur: Perseteruan dan Persahabatan

mm

Published

on

Dawam Rahardjo *)

Saya bukanlah orang yang pada awalnya berseteru dengan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Bahkan, pertama kali mengenal namanya yang asli, Abdurrahman adDakhil, Abdurrahman Sang Pendobrak-dari buku biografi dan dokumentasi K.H. Wahid Hasyim, karya seorang cendekiawan sekaligus ulama, H. Abubakar Aceh-saya sudah menaruh perhatian dan harapan terhadap putra berdarah biru pesantren itu. Ketika itu saya berharap, orang muda itu kelak menjadi pemimpin Islam yang besar. Dalam jangka waktu yang cukup lama, saya tidak pernah berjumpa dengan orang muda itu, sampai pada suatu hari namanya saya kenal melalui tulisannya di halaman 3 Harian Kompas tentang peta kesusasteraan Arab modern, dunia sastra yang saya ingin mengenal lebih banyak, sebagai seorang peminat sastra.

Saya baru berkenalan secara pribadi dengan Gus Dur, melalui Abdullah Sarwani, ketika saya menjadi Wakil Direktur LP3ES proyek pengembangan pesantren. Ketika itu Gus Dur masih tinggal di Pondok Tebuireng sebagai Sekretaris Pondok dan saya memintanya untuk mengusulkan daftar nama para kiai yang bisa diundang untuk ikut serta dalam musyawarah besar pesantren di Hotel Tugu, Puncak. Dari forum itulah saya berkenalan dengan para kiai besar, misalnya Kiai Ilyas Ruchyat, Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Maimun Zubair, atau kiai penggemar keroncong, Kiai Najih Ahmad dari Pesantren Maskumambang.

Dari forum itulah lahir proyek-proyek pengembangan pesantren yang di era 70-an rawan dicurigai, baik dari kalangan pesantren maupun pemerintah. Ketika itu NU yang berbasis pesantren adalah sebuah kekuatan oposisi dalam Pemilu 1971, terutama karena tokohnya Pak Ud atau Yusuf Hasyim, paman Gus Dur, berasal dari dunia pesantren dan menjadi tokoh PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Program ini dicurigai bukan saja oleh pihak pesantren sebagai proyek kooptasi Orde Baru, begitu pun pemerintah mencurigainya sebagai alat PPP dalam melakukan oposisi, karena ternyata PPP dalam Pemilu 1971 memperoleh dukungan yang cukup kuat dari umat Islam dan keluar sebagai pemenang kedua dalam Pemilu sesudah Golkar.

Padahal, saya menempatkan diri sebagai agen pembaru mengikuti Cak Nur yang mencanangkan pembaruan pemikiran keagamaan dalam Islam pada tahun 1970, walaupun dalam program pesantren saya mengutamakan pembaruan sosial dan bukan keagamaan. Dalam kaitan ini, Gus Dur dan Pak Ud menjembatani saya dengan dunia pesantren.

Gur Dur maupun Pak Ud tampaknya percaya pada saya karena secara konkret saya turut mendidik kader-kader pesantren dalam pengembangan masyarakat. Metode yang saya pilih adalah membiarkan pesantren dikembangkan oleh orang-orang pesantren sendiri, saya tidak peduli bahwa mereka itu adalah kader-kader NU. Saya sebagai orang Muhammadiyah justru secara sengaja membina kader-kader NU agar NU menjadi organisasi kemasyarakatan yang kuat dalam melakukan modernisasi dunia pesantren yang dikenal tradisional dan konservatif itu. Salah satu cara yang saya tempuh adalah membangun perpustakaan dan pusat informasi dengan mendidik para pustakawan. Pengembangannya dikoordinasi oleh Perpustakaan Wahid Hasyim. Perpustakaan ini didirikan di lingkungan Pesantren Tebuireng. Sementara, nama Wahid Hasyim, ayahanda Gus Dur, saya usulkan sebagai nama perpustakaan karena ia adalah simbol ulama intelektual di kalangan pesantren. Di samping itu, ia pernah memimpin Pesantren Tebuireng itu sendiri.

Namun, pada suatu ketika timbul masalah antara saya dan Gus Dur. Pada saat itu ia dikabarkan melakukan konspirasi mendongkel Pak Ud sebagai pemimpin pesantren dan ia sendiri berambisi untuk menggantikan kedudukan pamannya itu dengan bantuan ibunya, Bu Wahid, kakak ipar Pak Ud yang sangat disegani, politisi perempuan anggota DPRGR yang fasih berbahasa Belanda. Sampai-sampai saya mendapat kabar, Pak Ud yang terkenal tokoh politik yang tegar itu menangis karena kena marah kakak iparnya. Tetapi celakanya, Pak Ud menuduh saya ikut membantu Gus Dur mendongkelnya, karena itu saya ditegur oleh Direktur LP3ES Tawangalun. Tentu saja saya membantah tuduhan itu walaupun saya memang bersahabat dan mendukung usaha-usaha Gus Dur mengembangkan pesantren. Tetapi untuk membuktikan kebenaran bantahan itu saya diminta untuk menarik Gus Dur ke Jakarta sehingga tidak mengganggu kestabilan kepemimpinan pesantren.

Saya pada waktu itu menyadari bahwa jika Pak Ud kehilangan kedudukan sebagai pemimpin pesantren, maka peran dan pengaruh politiknya di PPP akan goyah, tanpa basis. Saya sendiri mendudukkan diri saya dalam posisi yang netral politik, karena itulah saya juga tidak dicurigai oleh pemerintah. Sebaliknya, saya dipercaya sebagai mediator antara pemerintah dan pesantren. Saya pernah diundang oleh Pangkomkamtib Laksamana Sudomo ke rumahnya untuk mendiskusikan hal ini. Pak Domo waktu itu dikenal sebagai tokoh yang ditakuti banyak orang, sehingga saya terkejut hampir tidak percaya ketika mendapat telepon langsung darinya.

Dengan persetujuan Direktrur LP3ES, saya kemudian merekrut Gus Dur sebagai staf LP3ES menjadi penasihat dalam program pengembangan pesantren. Dalam persepsi Mas Tawang berdasarkan informasi dari pamannya sendiri, Gus Dur ini adalah seorang politisi yang ambisius dan lihai. Ketika menjadi Direktur LP3ES saya membina hubungan internasional di kalangan LSM internasional Asia Tenggara dan Asia Selatan. Saya banyak menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan para aktivis LSM yang kebanyakan adalah tokoh-tokoh kiri, seperti Randy David, Jomo K. Sundaram, Martin Khor, Surichai, Suthi Prasechat, atau Sayed Husain Ali. Saya tentu tidak lupa melibatkan Gus Dur dalam pertemuan-pertemuan. Ternyata Gus Dur tidak canggung bergaul dengan orang-orang Marxis secara personal maupun intelektual. Karena itulah maka Gus Dur, selain Adi Sasono dan Arief Budiman dari Indonesia, berada dalam lingkaran kiri internasional. Saya melihat Gus Dur cepat beradaptasi bergaul dengan orang-orang kiri yang menjadi lingkungan intelektual saya. Padahal Gus Dur adalah tokoh Muslim. Karena itu Gus Dur di mata saya bukanlah seteru secara intelektual. Ketika kami, Sritua Arief, Tawangalun, Adi Sasono, dan saya sendiri, mendirikan Lembaga Studi Pembangunan (LSP), dengan dukungan Bang Ali Sadikin, maka saya juga merekrut Gus Dur menjadi salah seorang staf, antara lain mengasuh jurnal ilmiah “Wawasan” bersama-sama dengan Nirwono yang berpikiran kiri. Di jurnal itu Gus Dur menulis profil Prof. Widjojo Nitisasatro, Ketua Bappenas saat itu. Dari tulisan itu terlihat Gus Dur memahami masalah-masalah pembangunan. Ia bukan hanya menuliskan profil tokoh, tetapi juga profil pemikirannya. Dalam bekerja, Gus Dur memanfaatkan sumber daya LSP untuk menerbitkan sebuah buku kumpulan karangannya mengenai pesantren, yang dokumen penerbitannya perlu dicari dalam rangka penelitian arkeologi pemikiran Gus Dur.

Sebagai penasihat saya selaku Direktur LP3ES, Gus Dur selalu melakukan perjalanan dari pesantren ke pesantren lainnya, menemui para kiai, ustad muda, dan para santri. Di sinilah terbangun kekuatan Gus Dur dalam memperoleh simpati dan dukungan, karena ketokohannya pada waktu muda. Pengembaraan silaturahmi yang dilakukannya tidak tertandingi oleh siapa pun di antara para kiai pesantren.

Dalam seminar internasional Indonesia-Timur Tengah yang saya organisasikan bersama Adi Sasono, saya juga memberi kesempatan pada Gus Dur untuk tampil sebagai pembicara bersama-sama dengan Pak Natsir mewakili Indonesia. Ia berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, sedangkan Pak Natsir sendiri berbicara dalam bahasa Inggris, padahal Pak Natsir dikenal sebagai tokoh ulama. Inilah kelebihan ulama NU dalam penguasaannya terhadap bahasa Arab literer, terlebih Gus Dur adalah seorang pemerhati sastra Arab modern. Perhatiannya terhadap sastra ini ikut menunjang penghargaan saya terhadapnya, karena pemerhati sastra Arab Islam ketika itu hanyalah Ali Audah yang telah menerjemahkan berbagai karya sastra Arab Islam kontemporer.

Ketika masih duduk sebagai staf LP3ES itulah lahir rencana Gus Dur untuk menggantikan kedudukan K.H. Idham Khalid selaku Ketua PBNU. Saya sendiri tidak begitu memperhatikan ambisi dan kemampuan Gus Dur. Yang melihat potensi Gus Dur sebagai pemimpin NU yang baru adalah Aswab Mahasin, yang demikian mengagumi dan mengenal Gus Dur. Sebagai seorang yang punya pengetahuan mendalam mengenai agama, Aswab Mahasin mengetahui potensi Gus Dur sebagai pemikir Islam. Dialah yang banyak bercerita kepada saya mengenai rencana-rencana politik Gus Dur. Termasuk gagasannya mengenai “kembali kepada khittah” sebagai kendaraan ideologinya untuk mencapai jenjang kepemimpinannya di PBNU. Salah satu kecerdikan Gus Dur sebagai politikus adalah membawa Prof. Nakamura dari Jepang ke dunia NU. Padahal, Nakamura adalah ahli soal Muhammadiyah dan menulis disertasi yang terkenal mengenai organisasi ini yang ditulisnya di rumah K.H. Abdul Kahar Muzakkir, seorang tokoh Muhammadiyah dari Kota Gede pencetus gagasan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Saya sangat bersimpati dan mendukung gagasan kembali kepada khittah yang menempatkan NU sebagai organisasi sosial-keagamaan. Sebaliknya, saya tidak bersimpati kepada NU sebagai organisasi dan partai politik. Saya menginginkan agar NU menjadi kekuatan civil society. Karena itulah saya terlibat dalam pembinaan pesantren sebagai agen perubahan sosial. Namun demikian, saya merasakan bahwa justru ketika sudah kembali kepada khittah itulah warna politik NU makin kentara, karena dibawakan oleh Gus Dur sebagai politikus. Melihat minatnya di bidang politik, saya terus-terang kurang yakin tentang ketepatan Gus Dur sebagai Ketua PBNU. Ia lebih mencerminkan keintelektualan dan politik daripada keulamaan. Karena itu, ketika NU berada di bawah Gus Dur, NU berkembang menjadi kekuatan politik informal. Sementara itu saya lebih mendukung Gus Dur sebagai budayawan dan cendekiawan. Selain itu, saya banyak melibatkan kawan-kawan Indonesia dalam forum dialog INCI (International Non-government Group on Indonesia), sebagai tantangan dan tandingan IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) yang merupakan organ penyaluran utang Indonesia kepada lembaga keuangan dalam konferensi-konferensi internasional di Eropa Barat. Di situ Gus Dur berkenalan dengan dua kelompok yang agak berseberangan, di satu pihak NOVIB sebagai organ Partai Buruh Belanda dan Friedrich Naumann Stiftung dari Jerman yang berhaluan liberal organ Partai Liberal Jerman. Dalam forum itulah kami berjuang melawan kemiskinan dalam rangka menegakkan hak-hak asasi manusia, hak-hak ekonomi dan hak-hak sipil. Sebagai Direktur LP3ES saya memegang posisi koordidator di antara LSM-LSM Indonesia maupun Asia Tenggara dan Asia Selatan. Dari forum-forum itulah maka Gus Dur mengembangkan peranannya sebagai intelektual organik, meminjam istilah Gramsci.

Saya mulai berseberangan dengan Gus Dur ketika ia mulai memainkan peranannya sebagai politisi. Di sini saya melihat Gus Dur dalam kepribadian ganda. Di satu pihak ia meletakkan posisinya sebagai budayawan dan cendekiawan organik, tetapi di lain pihak ia memerankan diri sebagai shrewd politician. Perseteruan itu mulai serius ketika ia menantang dan mengkritik pendirian ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang saya adalah salah seorang pendirinya yang paling awal bersama 4 orang mahasiswa fakultas teknik Universitas Brawijaya dan Bang Imad (Immaduddin Abdurrahim).

Saya sangat tersinggung ketika ia menuduh ICMI sebagai organisasi sektarian, padahal saya merasakan justru, secara politis, Gus Dur-lah yang sangat sectarian NU. Ia menyusup ke mana-mana dan menempatkan orang-orang NU dalam berbagai organisasi dan pemerintahan dengan kegiatan-kegiatannya sangat berorientasi kepada kepentingan NU. Sementara itu dalam persepsi saya ICMI justru melakukan integrasi, yaitu antara santri dan abangan, orang pemerintah dan masyarakat, ulama dan cendekiawan, dan antara umaro dan ulama. Oleh Pak Habibie saya ditugaskan untuk membina kerukunan dan kerjasama antara organisasi keagamaan. Karena itulah saya secara rutin memimpin diskusi-diskusi tokoh lintas agama dengan meminjam ruang diskusi BKKBN. ICMI juga berusaha mengarusutamakan gerakan Islam dalam pembangunan dan kebangsaan. Pak Habibie sendiri adalah seorang nasionalis pengagum berat Bung Karno.

Perseteruan saya dengan Gus Dur memuncak ketika ia bersama-sama dengan Amien Rais dan Akbar Tandjung berkonspirasi menjatuhkan Pak Habibie dari kursi kepresidenan. Waktu itu saya mendapat informasi bahwa Gus Dur selalu menteror Pak Habibie dan menuduh ICMI sebagai organisasi monster yang sektarian dan anti Kristen. Sementara itu saya sejak SMP sudah banyak bergaul dengan orang-orang Katolik dan Kristen melalui perkumpulan peminat sastra muda. Secara kepribadian saya adalah seorang pluralis. Waktu sekolah di AS, saya ikut giat dalam organisasi kegerejaan Presbiterian dan punya banyak kawan di lingkungan Mormon.

Sejak mahasiswa saya sudah aktif di PP Muhammadiyah di Yogyakarta bersama Syafii Ma’arif. Namun demikian saya bergaul akrab dengan orang-orang Ahmadiyah dan banyak membaca literatur Ahmadiyah. Agaknya yang mempertemukan kembali saya dan Gus Dur adalah sikap terhadap Ahmadiyah. Ternyata Gus Dur juga menjadi pembela Ahmadiyah ketika komunitas ini dianiaya. Saya kemudian juga membela umat Kristen dari penganiayaan orang-orang Islam. Saya sendiri sama sekali tidak ragu dalam membela umat Kristen yang rumah ibadahnya banyak diserang. Gus Dur ternyata juga sudah lama membela umat Kristen dan kelompok minoritas. Dari situlah saya mulai merenung kembali jejak langkah Gus Dur yang tampak di mata saya tidak konsisten dan bagi banyak orang membingungkan.

Sekarang ini timbul jawaban, pemikiran Gus Dur itu visioner melampaui zamannya, sehingga tidak mudah dipahami. Saya sendiri berusaha mencari jawaban mengenai tiga hal. Pertama, mengapa Gus Dur menuduh kelompok lain sektarian, sementara ia sendiri sangat menonjolkan identitastnya sebagai orang NU? Kedua, mengapa ia begitu kuat membangun NU sebagai kekuatan politik, dengan mendhikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sementara itu menggiring NU kembali kepada khittah-nya sebagai organisasi sosial keagamaan dalam kerangka civil society? Ketiga, mengapa mencitrakan dirinya sebagai budayawan dan cendekiawan, tetapi dalam realitas ia memainkan peranannya sebagai insan politik dan begitu berambisi menjadi presiden RI?

Pertama, Gus Dur memang sangat menonjolkan identitas NU dalam arena pergaulan kemasyarakatan dankeagamaan, tetapi ia memperhatikan dart menghargai identitas kelompok lain dari agama lain. Bayangkan jika Gus Dur hanya menonjolkan pluralisrne dan multikulturalisme, maka ia akan terkena tuduhan yang berdasarkan fatwa MUI, bahwa pluralisrne itu merupakan sikap yang memandang semua agama itu sama, dan karena itu agama akan kehilangan identitasnya. Tetapi, ia pun tampak tidak suka dengan penonjolan identitas keislaman, karena akan rawan terhadap tuduhan fanatisme dan sektarianisme. Sehingga, ia iebih mernilih menonjolkan ke-NU-an sebagai salah satu saja dari simbol keislaman dalam konteks kebudayaan dan kemajemukan. Ikhtiar tersebut ia lakukan supaya tidak dituduh mengklaim monopoli keislaman. Karena itu, di lain pihak ia juga mengajak hargai kelompok lain, baik di lingkungan Islam maupun di luar Islam.

Gus Dur juga membesarkan NU dengan pengaruh kuat, karena dengan itu ia akan memperoleh dukungan dari kalangannya sendiri. Dengan kuatnya NU, maka ia bisa menjadi kekuatan pendobrak, melakukan terobosan terobosan dan mengambil sikap yang bisa kontroversi misalnya ketika ia atas nama NU meminta maaf atas Peristiwa pembunuhan besar-besaran terhadap warga PKI dan mereka yang dituduh PKI, di mana warga NU punya peranan besar.

Kedua, Gus Dur memang pelopor kembali kepada khittah dalam Muktamar NU Situbondo 1984. Langkah ini memang diperlukan agar NU tetap bisa menjaga jati dirinya dan tidak terombang-ambing oleh godaan politik, sehingga NU tetap akan menjadi orginasi sosial-keagamaan di arena civil society. Namun dalam perjalanan sejarahnya, NU juga merupakan komunitas yang memiliki aspirasi politik. Agar aspirasi ini tidak mengganggu NU-di masa lalu banyak kiai yang meninggalkan pesantren karena aktif di bidang politik-maka oleh Gus Dur disalurkannya melalui suatu wadah partai politik. Selain itu, ia juga ingin menunjukkan bahwa PKB merupakan partai terbuka dan bukan penganut ideologi Islamisme yang mencita-citakan Negara Islam dan ingin memberlakukan hukum agama sebagai hukum positif.

Ketiga, Gus Dur memang menginginkan kekuasaan politik. Sebab dengan kekuasaan politik ia bisa berbuat banyak, misalnya mengambil keputusan untuk mengakui Kong Hu Cu sebagai agama dan menjamin hak dan kebebasan mereka menjalankan ajarannya. Jika mereka tidak diakui sebagai agama, misalnya sebagai aliran kepercayaan atau filsafat, maka orang-orang Tionghoa bisa meninggalkan agama leluhumya dan terpaksa masuk agama lain. Dengan kekuasaan politik yang dia punyai, Gus Dur dapat menjalankan politik multikulturalisme. Jika ia memegang kekuasaan, maka kejadian yang menimpa Ahmadiyah, komunitas Eden, atau penutupan rumah-rumah ibadah umat Kristen tidak akan terjadi. Dengan kekuasaannya ia juga bisa mendobrak TNI melakukan reformasi internal. Ia bahkan berani mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen walaupun tindakan ini menjadi sebab kejatuhannya karena dianggap melanggar konstitusi, tetapi ia menuduh balik bahwa justru penjatuhannya itu justru yang melanggar konstitusi.

Sebenarnya saya sudah tidak lagi berseteru dengan Gus Dur sejak ia membela Ahmadiyah dan umat Kristen yang teraniaya. Saya juga mengakui sisi positif kepemimpinan Gus Dur dengan menyaksikan perkembangan NU dan lahirnya generasi muda NU progresif seperti Ulil Abshar-Abdalla, A Moqsith Ghazali, Zuhairi Misrawi, M. Guntur Romli, Kiai muda Maman Imanulhaq Faqieh, dan lainnya yang tampil berani dengan mengusung symbol liberalisme, pluralisme, dan sekularisme. Mereka itu saya pandang sebagai Gus Dur-Gus Dur muda yang mewarisi dan meneruskan perjuangan Gus Dur.

Saya mengakui Gus Dur sebagai seorang pembaru pemikiran dalam Islam, selain Cak Nur. Dan saya sudah merumuskan 10 poin pemikiran Gus Dur mengenai Islam dan kebangsaan sebagai dasar alasan saya menganggapnya sebagai orang yang memiliki konsep mengenai pemikiran Islam dan kenegaraaan serta kemasyarakatan.

Saya menyatakan perubahan sikap saya itu ketika saya diminta untuk memberi sambutan dalam acara Ulang Tahun Gus Dur di Ciganjur. Saya juga menyatakan bahwa saya memahami mengapa sebagian generasi muda NU menganggap Gus Dur sebagai seorang wali.

Namun saya memiliki kriteria tersendiri mengenai siapa di antara pemimpin Muslim yang dapat disebut wali. Pertama, orang banyak merasakan bahwa kehadirannya membawa rahmat atau kasih sayang kepada sesama manusia dan makhluk Tuhan. Kedua, orang lain bisa melihai bahwa dirinya adalah wali, orang yang dikasihi Tuhan. Sedangkan kasih Tuhan itu tampak pada kasih orang banyak kepada orang itu. Ketiga, terdapat kesepakatan umat Islam maupun penganut agama lainyang mengakui bahwa ia adalah seorang pemimpin atau guru bangsa. Penilaian itu tentu berbeda dari satu orang ke orang lain. Tetapi tanda seorang wali adalah bila itu diperolehnya dari hampir semua orang.

Mengenai anggapan bahwa Gus Dur adalah seorang wali, saya mendapat informasi bahwa Gus Dur sangat marah mendengar orang menganggap dirinya sebagai seorang wali, sejajar dengan Walisongo. Ia tidak menyetujui sikap kultus terhadap seseorang, sekalipun kepada orang besar atau dirinya sendiri. Walau bagaimanapun juga, tetap saja ada yang menganggap Gus Dur sebagai wali, misalnya orang dekat Gus Dur sendiri, Gus Nuril, seorang kiai sekaligus pendekar pluralis yang sedang mengembangkan pesantren antaragama.

Ketika Gus Dur meninggal, pemerintah memutuskan hari berkabung dengan mengibarkan bendera setengah tiang selama tujuh hari. Selama tujuh hari itu pula berbagai pesantren menyelanggarakan tahlilan dengan pengunjung puluhan ribu orang. Selama tujuh hari tidak habis-habisnya pemberitaan mengenai dan keistimewaan Gus Dur sebagai pendekar ‘hak-hak asasi manusia, dan pluralisme.

Mungkin di masa mendatang akan lahir tradisi haul Gus Dur setiap tahun di akhir tahun, dengan pengajian akbar memperingati Gus Dur yang dihadiri oleh anggota masyarakat dan para pemimpin dari semua kalangan yang berbeda agama dan kepercayaan. Ini akan menunjukkan kecintaan umat dan rakyat kepada Gus Dur yang merupakan tanda-tanda kasih Tuhan kepada Gus Dur. Di sini bisa terbukti sendiri bahwa Gus Dur adalah seorang wali Tuhan, seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Semua orang akan memanggil dia “ya habibi” Vox Populi Vox Dei, suara rakyat suara Tuhan. (*)

Jakarta, 15 Januari 2010

*) Tulisan ini ditulis M Dawam Rahardjo, pernah dimuat di harian Kompas pada 2010. Ditayangkan kembali oleh redaksi sebagai upaya mengenangkan dan ucapan selamat jalan atas wafatnya guru bangsa M Dawam Rahardjo pada Rabu (30/5/2018).

Continue Reading

Pemikiran

Rasionalisme dalam Keheningan Rousseau dan Rumi

mm

Published

on

Di era modernisme dewasa ini, penting bagi kita merefleksikan kembali hakikat hidup: menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan alam tempat kita tinggal. Dari Abad Pencerahan hingga era modernisme ini yang melahirkan sains, teknologi, dan industri ternyata menyimpan sisi yang memprihatinkan. Sebab, perkembangan itu pada akhirnya menyebabkan terjadinya dehumanisasi: perilaku manusia yang begitu kompleks–menjerumus ke arah reduksi. Manusia tak ubahnya seperti mesin yang berjalan. Sebagaimana yang dikatakan Thomas Hobbes, manusia ibarat mesin berakal

Ironisnya, cara berpikir rasional dan logis yang sedemikian kompleks tidak dibarengi dengan kepekaan emosi dan perasaan, menyebabkan manusia menjadi makhluk yang rasional. Akibatnya, kita memandang manusia seperti mesin-mesin yang berjalan yang digerakan oleh akal (rasio) belaka–nihil kepekaan emosi dan perasaan-perasaannya. Keadaan semacam itu sejatinya dapat mengkikis moralitas. Seperti persaingan dalam aspek sosio-politik, ekonomi, dan kebudayaan yang menyebabkan manusia yang satu ingin mengusai manusia lainnya atau dalam istilah Hobbes disebut homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi manusia lainnya).

Maka, sangat relevan bagi kita untuk kembali merefleksikan pemikiran Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Sebagaimana kita ketahui, Rousseau adalah seorang filosof Abad Pencerahan yang menolak rasionalisme Perancis Abad 18. Ia beranggapan rasionalisme bukan satu-satunya energi untuk membangun tatanan “dunia baru” yang lebih baik. Sebaliknya, Rousseau memilih mengutamakan aspek kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan-perasaannya daripada penalaran logika dan rasionalitas semata. Rousseau juga mempunyai posisi unik dalam pemikiran filsafat politik Barat. Rousseau adalah seorang filosof yang sulit diklasifikasi. Misalnya, apakah Rousseau seorang pendukung liberal, totalitarian, indiviualisme, atau kolektivisme? Namun, posisi Rousseau yang unik menjadi wajar karena tokoh ini menjangkau pelbagai spektrum intelektual yang luas. Misalnya, Macfarlane (dalam Ahmad Suhelmi: 2001) menyebutkan Rousseau sebagai tokoh yang melahirkan gagasan individualisme ekstrem meskipun di sisi lain ia pembela mati-matian kolektivisme.

Terlepas dari posisi intelektual Rousseau itu, ia merupakan peletak dasar era romantisme sebagai lawan dari rasionalisme. Rousseau mengkritik pengkultusan terhadap akal (rasio). Pendewaan terhadap akal hanya akan membuat manusia kehilangn fitrahnya sebagai makhluk perasa (la sensibilite) yang mengedepankan emosi daripada akal (rasio). Menurutnya, manusia yang mendewakan akal budi tanpa menyertakan aspek kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan-perasaannya seperti jasad tanpa ruh.

Seorang romantis seperti Rousseau akan sangat mudah tergores hatinya jika melihat kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan yang dialami oleh masyarakatnya. Dalam hal ini romanitsme Rousseau jelas menolak hiruk-pikuk kebisingan kehidupan modernitas, industrialisasi, dan ekspansi kapitalisme yang hanya akan merusak tatanan kehidupan dan alam tradisional. Rasioanalisme dan modernisme juga akan merenggut manusia dari sifat alamiyahnya, manusia dalam peradaban modern menyebabkan manusia terasing dari kehidupannya sendiri. Peradaban modern telah menodai kesucian alam dan menjadi penyebab ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik di antar manusia. Barangkali hanya segelintir orang saja dari kita yang merindukan aroma hutan; merindukan burung-burung bernyanyi. Watak kapitalisme telah mengepung kehidupan modern. Bukan hanya “menginvasi” kota, melainkan hingga masuk jauh ke tengah hutan dan teluk pantai: pembakaran hutan dan reklamasi teluk pantai Jakarta demi kalkulasi keuntungan bisnis salah satunya. Dengan demikian, pemikiran romantisme Rousseau adalah antitesis dari rasionalisme dan modernisme (pembentuk pemberontakan intelektual Abada Pencerahan).

Jauh sebelum Rousseau meletakan gagasannya dalam era romantisme yang mengutamakan kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaannya di Eropa abad 18-an, khususnya bagi aliran romantisme (kesusastraan) Eropa. Seorang ulama sekaligus penyair mashur sudah terlebih dahulu menolak mengkultuskan atau mendewakan kekuatan akal; ia adalah Jalaluddin Rumi (1207-1273). Rumi melalui puisi-puisinya yang mashur itu bukan hanya berisi perihal cinta illahiyyah–Tuhan sebagai satu-satunya tujuan, melainkan juga kritik terdahap pendewaan terhadap akal. Baginya, pemahaman atas dunia hanya mungkin di dapat melalui jalan cinta, bukan semata-mata lewat kerja fisik atau indera.

Keberadaan Rumi seperti oase di tengah padang gurun bagi manusia yang kering akan ajaran-ajaran tauhid. Rumi hadir lakasana sang fajar yang menyingsing di antara pekat kabut-kabut awan untuk menerangi gelapnya jiwa. Sebagaimana kita ketahui Rumi mengorek moralitas manusia yang mengalami dekadensi. Rumi menjadi sosok kontraproduktif bagi mereka yang mendewakan rasionalitas tetapi kering spiritualitas. Sebagaimana sejarah mencatat bahwa Rumi hidup di zaman Mu’tazilah, sebuah madzab Islam yang menjunjung tinggi kekuatan akal (rasio). Bagi Rumi pemahaman akal untuk membongkar “keberadaan” “sesuatu yang tersembunyi” hanya akan sia-sia. Bahakan lebih dari itu, pendewaan terhadap akal hanya akan melemahkan iman seseorang. Pada akhirnya sesuatu yang bersifat “ghaib” (metafisika) tidak akan mudah dipercayainya. Sebab, segala sesuatu yang tidak dapat dipahami, dicerna, dan dibuktikan keberadaannya oleh akal tidak akan dipercaya sebagai sesuatu kebenaran yang eksak.

Bila Rousseau adalah inisiator gerakan romanitisme (sastra) di Eropa, maka Rumi adalah guru spiritual filsafat cinta. Hakikat cinta, pun sama dalam pemikiran Rousseau yang hanya dapat dipahami oleh kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasan-perasaannya. Jalan cinta itu pula yang menghantarkan kerinduan Rumi pada Illahiyah. Sebagimana yang ditulis dalam syair-syairnya: Dia adalah orang yang mempunyai ketiadaan/ saya mencintainya dan saya mengaguminya/ saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya.

Di era modernisme yang berkiblat pada sains, teknologi, dan industri penting bagi kita untuk kembali mengasah kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan untuk merawat sendi-sendi kehidupan. Kendati perubahan adalah sifat alamiah yang tidak dapat dicegah, namun bukan berarti perubahan itu justru mengarah pada sesuatu yang bersifat destruktif. Jika Aristoteles meyakini hanya manusia yang “berpolitik” yang membedakan antara manusia dengan binatang. Maka dalam analogis lainnya, hanya kepekaan emosi, kehalusan jiwa dan perasaan yang dapat membedakan manusia dengan mesin. Hanya dengan pendekatan itu pula yang dapat menjadikan manusia hidup sebagai manusia, bukan sebagai mesin-mesin yang berjalan. (*)

*) Ade Mulyono, aktif di sekolah feminisme. Artikelnya dimuat di beberapa media cetak dan internet. Saat ini tinggal di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Continue Reading

Pemikiran

The Author Function (1969)

mm

Published

on

French philosopher Michel FOUCAULT at home.

— Foucault, Michel “The Author Function.” Excerpt from “What is an Author?” Translation D.F. Bouchard and S. Simon, In Language, Counter-Memory, Practice, 124-127. Cornell University Press, 1977.

In dealing with the “author” as a function of discourse, we must consider the characteristics of a discourse that support this use and determine its differences from other discourses. If we limit our remarks only to those books or texts with authors, we can isolate four different features.

First, they are objects of appropriation; the form of property they have become is of a particular type whose legal codification was accomplished some years ago. It is important to notice, as well, that its status as property is historically secondary to the penal code controlling its appropriation. Speeches and books were assigned real authors, other than mythical or important religious figures, only when the author became subject to punishment and to the extent that his discourse was considered transgressive. In our culture and undoubtably in others as well discourse was not originally a thing, a product, or a possession, but an action situated in a bipolar field of sacred and profane, lawful and unlawful, religious and blasphemous. It was a gesture charged with risks before it became a possession caught in a circuit of property values. But it was at the moment when a system of ownership and strict copyright rules were established (toward the end of the eighteenth and beginning of the nineteenth century) that the transgressive properties always intrinsic to the act of writing became the forceful imperative of literature. It is as if the author, at the moment he was accepted into the social order of property which governs our culture, was compensating for his new status by reviving the older bipolar field of discourse in a systematic practice of transgression and by restoring the danger of writing which, on another side, had been conferred the benefits of property.

Secondly, the “author-function” is not universal or constant in all discourse. Even within our civilization, the same types of texts have not always required authors; there was a time when those texts which we now call “literary” (stories, folk tales, epics and tragedies) were accepted, circulated and valorized without any questions about the identity of their author. Their anonymity was ignored because their real or supposed age was a sufficient guarantee of their authenticity. Text, however, that we now call “scientific” (dealing with cosmology and the heavens, medicine or illness, the natural sciences or geography) were only considered truthful during the Middle Ages if the name of the author was indicated. Statements on the order of “Hippocrates said…” or “Pliny tells us that…” were not merely formulas for an argument based on authority; they marked a proven discourse. In the seventeenth and eighteenth centuries, a totally new conception was developed when scientific texts were accepted on their own merits and positioned within an anonymous and coherent conceptual system of established truths and methods of verification. Authentication no longer required reference to the individual who had produced them; the role of the author disappeared as an index of truthfulness and, where it remained as an inventor’s name, it was merely to denote a specific theorem or proposition, a strange effect, a property, a body, a group of elements, or a pathological syndrome.

At the same time, however, “literary” discourse was acceptable only if it carried an author’s name; every text of poetry or fiction was obliged to state its author and the date, place, and circumstance of its writing. The meaning and value attributed to the text depended upon this information. If by accident or design a text was presented anonymously, every effort was made to locate its author. Literary anonymity was of interest only as a puzzle to be solved as, in our day, literary works are totally dominated by the sovereignty of the author. (Undoubtedly, these remarks are far too categorical. Criticism has been concerned for some time now with aspects of a text not fully dependent upon the notion of an individual creator; studies of genre or the analysis of recurring textual motifs and their variations from a norm ther than author. Furthermore, where in mathematics the author has become little more than a handy reference for a particular theorem or group of propositions, the reference to an author in biology or medicine, or to the date of his research has a substantially different bearing. This latter reference, more than simply indicating the source of information, attests to the “reliability” of the evidence, since it entails an appreciation of the techniques and experimental materials available at a given time and in a particular laboratory).

The third point concerning this “author-function” is that it is not formed spontaneously through the simple attribution of a discourse to an individual. It results from a complex operation whose purpose is to construct the rational entity we call an author. Undoubtedly, this construction is assigned a “realistic” dimension as we speak of an individual’s “profundity” or “creative” power, his intentions or the original inspiration manifested in writing. Nevertheless, these aspect of an individual, which we designate as an author (or which comprise an individual as an author), are projections, in terms always more or less psychological, of our way of handling texts: in the comparisons we make, the traits we extract as pertinent, the continuities we assign, or the exclusions we practice. In addition, all these operations vary according to the period and the form of discourse concerned. A “philosopher” and a “poet” are not constructed in the same manner; and the author of an eighteenth-century novel was formed differently from the modern novelist.

___________

Since 1998, Foucault.info has been providing free access to a large selection of texts. All texts by Michel Foucault for educational purpose, under fair use of the Berne Convention.

foucault.info | Michel Foucault, Info.
Page last updated on Saturday, 22nd February 1969 — Paris

 

Continue Reading

Pemikiran

Postmodernisme: Kritik Timur terhadap Barat?

mm

Published

on

Melalui sastra dan film diskursus entitas “Timur” (Indonesia bagian Timur) sebenarnya dimunculkan untuk menginterupsi arogansi terhadap hegemoni  “Barat” (Indonesia bagian Barat). Kendati “Timur” harus menelanjangi dirinya sendiri dan menjadi bahan “lelucon” dalam sebuah “teater” di masyarakat luas. Secara tidak langsung upaya semacam itu adalah bentuk kritik “Timur” terhadap “Barat”.

Saat kita mengucapkan kata “Timur” selalu dikonotasikan dengan “sesuatu yang inferior” dan diasosiasikan sebagai kehidupan yang terbelakang; pendidikan, ekonomi, dan sosio-politiknya. Seakan-akan “Timur” adalah gumpalan-gumpalan komunal yang tidak tersentuh oleh tangan modernitas “Barat”. Seakan-akan “Timur” tidak disinari matahari pengetahuan: gelap-gulita. Seakan-akan “Timur” hanyalah pelengkap demografi dan antropologi kebudayaan (nusantara) kita.

Sebab, kehidupan spesies manusia di “Barat” yang dipenuhi gilang-gemilang modernitas telah menjadi antitesis dari kehidupan spesies manusia di “Timur”. Dengan kata lain, jika “Barat” melahirkan modernisme, maka “Timur” adalah antitesis dari “Barat” yang melahirkan postmodernisme. “Barat” adalah lambang kemajuan di masa depan dan “Timur” sebaliknya: distopia.

Melalui kebudayaan: sastra khususnya, novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, “Timur” adalah surga kecil yang dieksploitasi: alam dan manusianya. “Timur” adalah adalah sekumpulan anak-anak kecil yang menelanjangi dirinya untuk ditertawakan kehidupan modernisme. Hanya dengan cara itu, “Timur” dapat mengkritik “Barat”. Dengan mempertontonkan kebodohan, keluguan, dan keterbelakangan, “Timur” membuka diri untuk dilihat mata khalayak, bahkan dunia, hanya supaya kita dapat merenungkan kembali apa yang dinamakan ketidakadilan.

Telah kita saksikan bersama-sama melalui sastra dan film, selalu dikisahkan kehidupan “Timur” yang menguras emosi dan air mata. Semisal Lintang tokoh dalam novel Laskar Pelangi yang berlatar di Belitung adalah anak remaja jenius. Seluruh soal matematika bisa dijawabnya tanpa dengan alat bantu, ia menghitungnya dengan “kecepatan cahaya”. Namun, karena faktor ekonomi Lintang gagal menjadi ahli matematika. Pada akhirnya, ia menjadi manusia yang hidupnya “nomal” saja: mencari makan, beranak-pinak, dan mati. Sebagaimana kebanyakan antropologi manusia “Timur” pada umumnya. Kritik yang sama pada film: Denias, Cahaya dari Timur, Di Timur Matahari, hingga Atambua semuanya seragam: kritik ketidakadilan dan keterbelakangan.

Kritik postmodernisme

Hegemoni (modernisme) corak kebudayaan “Barat” terhadap “Timur” menyebabkan dehumanisasi. Postmodernisme lahir karena kegagalan modernisme “Barat” dalam mengangkat martabat manusia. Bagi postmodernisme, paham modernisme yang didewakan dan ilmu pengetahuan yang dikultuskan di “Barat”, gagal membawa kehidupan yang lebih baik secara menyeluruh (ekstensif) dan eudemian demi tercapainya keadilan sosial (social justice). Karena pada kenyataannya, pascakolonial hingga postmodernisme menjadi haluan bagi penuntut keadilan sosial (social justice), “Timur” tidak selangkah pun bergeser dari nasibnya: apa yang disebut dengan “keterbelakangan”.

Dalam perspektif postmodernisme; “Timur” menuntut pembangunan manusia dalam konteks “ekstensif”. Sebab, selama ini kita hanya dapat melihat, bukan dengan memahami. Persoalan utama “Timur” bukan terletak pada nihilnya infrastrukturnya, melainkan persoalan itu berpusat pada manusianya. Demi apa pemerintah terus-menerus melayani perusahaan freeport? Dalam satu sisi yang lain pemerintah gagal melayani masyarakat di tanah freeport itu berdiri untuk mengeruk, mengangkat, dan membawa emas, perak, tembaga setiap hari masuk ke kantong-kantong pribadinya.

            Yang terjadi selama ini ialah “Barat” sibuk membangun benda mati: infrastruktur apa yang disebut dengan akivitas ekonomi. Akan tetapi, “Barat” lupa tidak membangun peradaban harkat manusia “Timur”, yakni membangun konstruksi berpikirnya. Ringkasnya, “Barat” memuntahkan demagogi bukan pedadogi. Akibatnya, dalam pelbagai hal, pikiran manusia “Timur” selalu terbelakang dan tertinggal.

Karena selama ini yang membekas di kepala, “Barat” diasosiasikan dengan kemajuan dan pembangunan dalam pelbagai hal. Tidak terkecuali membangun dan mengeksploitasi alam yang ada di “Timur”. Apakah hal itu dilakukan untuk kemajuan manusia “Timur?” tentu tidak, melainkan cinta diri yang mendorong lahirnya ambisi untuk meraih segala kejayaan hidup yang hedonistik dan materialistik. Baginya, “Timur” adalah lahan subur “tak bertuan”. Bukan karena tidak ada pemiliknya, melainkan di tempat itu nihil logika, nir-nalar: keterbelakangan akan ilmu pengetahuan. Itulah warisan pikiran “picik” kolonialisme. Dengan demikian, masyarakat “Timur” hanyalah lampiran dalam pembuatan undang-undang.

Selama ini kita abai pada “Timur”, bahkan cenderung tak peduli atas segala kesengsaraannya. Baik dalam pendidikan, ekonomi, politik, terlebih kesehatannya. Masih segar dalam ingatan kolektif kita, di “Timur” puluhan anak terjangkit gizi buruk. Di Jakarta, isu  lapar tersebut justru menjadi komoditas politik, di mana mata kamera mengintai dan mempertontonkannya. Ironisnya kebudayaan filantropi tidak lagi membekas pada diri kita sebagai manusia budaya.

Sudah 73 tahun Bangsa Indonesia merdeka, akan tetapi di wilayah “Timur” Indonesia masih dijajah “keterbelakangan”, yakni  dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosio-politiknya. Ada jalan konstitusi yang belum atau barangkali lupa dibangun oleh pemerintah. Sebuah jalan yang akan menghantarkan manusia meraih harkat dan martabatnya. Padahal, konstitusi mengamanatkan pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena “keterbelakangan” adalah asbabun nuzul adanya “penjajahan”.

Detik ini telah kita saksikan bersama di mana gugus pengetahuan, gagasan, argumen diletakan di atas meja perundingan tentang siapa pemilik sah “gunung emas”. Bila “Timur” harus menjalani nasibnya yang “hitam”, maka saya ingin meminjam filsafat Stoa: “Timur” adalah anjing yang diseret kereta. “Anjing” diibaratkan sebagai manusia dan “kereta” sebagai takdir. Pertanyaannya, apakah “anjing” tersebut akan selamanya seirama berlari mengikuti laju kereta dengan sukacita sebagai titik kulminasi karena hegemoni “Barat” yang superior terhadap “Timur” yang inferior. (*)

*) Ade Mulono: Mahasiswa sastra dan sekolah feminisme.

Continue Reading

Classic Prose

Trending