Connect with us

Kolom

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Essay

Setelah Edward Said

mm

Published

on

Nono Anwar Makarim *)

EDWARD Said meninggl pada 25 September 2003. Kanker darah yang menyiksa badannya sejak tahun 1991 akhirnya menang. Umurnya baru 67. Kofi Annan mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Dia bilang bahwa Said berbuat banyak sekali dalam menjelaskan dunia Islam kepada dunia Barat, dan sebaliknya. Sekretaris Jenderal PBB itu tidak selalu setuju dengan pendapatnya, tetapi senantiasa suka berbincang dengan Said. Annan suka pada humor Said, dan kagum pada semangatnya memperjuangkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

The New York, Beirut, menulis editorial yang menyebut Said sebagai orang besar yang, seperti figur-figur besar lain di dunia, kurang dihargai semasa hidupnya. Pada suatu ketika si pembela gigih nasib orang Palestina ini bahkan diusir Yasser Arafat dari Tepi Barat. Ediward Said terlalu keras mengecam korupsi di kalangan pemimpin Palestina. Arafat, si pengusir Said, sekarang berkata bahwa kematiannya membuat dunia kehilangan seorang jenius besar, seorang penyumbang kultur, intelek, dan daya-cipta universal.

N o s t a l g i  d i  E l a i n e ‘ s

Elaine’s, suatu restoran kecil di 2nd/88-89th Street, Manhattan adalah tempat pengarang, editor, profesor, seniman, dan intelektual berkumpul. Makanannya bernuansa Italia, harganya tidak semahal Daniel. Musim panas 1997. Kami berempat menanti kedatangan Edward Said untuk makan bersama. “Belum tentu dia bisa datang. Tapi, kalau serangan-serangan penyakitnya mereda, dia pasti datang!” kata temannya. Restoran kecil milik Elaine Kaufman cepat memenuh dengan orang dan suara orang diskusi sambil makan.

Tiba-tiba pintu dibuka dan Edward Said masuk. Seorang perempuan setengah baya dan tampak menarik bangun dari mejanya, menghampiri tamu yang terlambat datang, dan memeluknya erat-erat. “Itu Elaine, yang punya restoran ini!” bisik teman saya. Mereka berpelukan datang ke meja kami. Baru duduk, seorang perempuan lain bangun dari kursinya sambil berseru “Edward!” Sekali lagi teman saya berbisik, “Itu Joan Didion!” Sekali lagi Edward Said dipeluk dan dicium mesra.

Dua jam kami duduk, makan dan minum. Said hampir sepenuhnya bicara dengan seorang saja di antara kami, anak diplomat senior Inggris, kawan lama keluarga. Mereka berbicang tentang masa lalu. Memang begitu perangai orang yang sudah lama tak jumpa. Saya berupaya memutus dialog Inggris-Palestina yang terus berlangsung di meja kami. “Banyak orang di Indonesia mengira bahwa perjuangan Palestina itu adalah antara orang Islam dan orang Yahudi! Saya tahu itu tidak benar, akan tetapi, mengapa yang muncul di permukaan media hanya Hizbullah, Hamas, dan Fatah? Di mana Habbash sekarang?” Jawaban Said tidak memuaskan: “George (nama depan Habbash) sudah rusak! Tak ada yang bisa diharapkan lagi dari dia.” Said tidak menjelaskan mengapa hanya yang beragama Islam yang mengemuka di kalangan pejuang Palestina. Saya agak kesal menyaksikan konsentrasi perhatian Edward Said pada kenangan persahabatan di masa lalu. Tapi masa lalunya memang lebih menyenangkan daripada masa kininya. Anak orang kaya, hidup mewah, masuk sekolah terbaik di Palestina, Mesir, dan Amerika. Raja Hussein dan Omar Sharif adalah teman sekelasnya di Kairo. Bandingkan dengan masa kininya: Masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh dari Liga Pembela Yahudi. Teror setiap hari melalui pos, telepon, faks yang ditujukan pada dirinya dan anggota keluarganya. Kemudian penyakit kronis yang enggan pergi, dan terus-menerus menciptakan penyakit sampingan: leukemia. Ia ditanya apakah ancaman akan dibunuh dan kanker darah tidak mengganggu semangat hidupnya. Said menjawab bahwa bahaya kelumpuhan semangat jauh lebih besar daripada leukemia dan ancaman pembunuhan. Karena itu ia berupaya tidak terlalu memikirkan nasib yang buruk itu. Tampang keren, otak cemerlang, latar belakang berduit, pekerjaan mengajar di universitas terkemuka di Amerika terjamin kesinambungannya sampai mati. Ketika saya tanyakan mengapa ia memilih tinggal di New York, metropolis yang begitu didominasi oleh orang yang mengancam akan membunuhnya, ia menjawab: “Apa ada kota lain?”

Konon, sebagai pribadi, Edward Said adalah orang yang sangat egosentris, memikirkan diri melulu, kurang pertimbangan akan orang-orang dekat yang mencitainya pun. Orang berbisik, “Tidak mudah hidup dengan jenius!” Lalu apa makna inti yang diwariskan almarhum pada kita? Di sini saya melihat dua unsur.

E s e n s i  E d w a r d  S a i d

Pada gelombang pasang nafsu perang di AS, jauh sebelum debakel Afganistan dan Irak yang kini sedang dialami negara adikuasa itu, saya bertanya kepada seorang cendekiawan Amerika: Kaum liberal Amerika kok tidak bersuara? Mengapa begitu sedikit orang menganut pandangan Chomsky dan Said? Jawabnya mengambang: Chomsky ekstrem. Orang tidak lagi mendengarkan suara dia. Edward Said sudah menggadaikan kecemerlangannya pada politik. Ia sudah menjadi partisan Palestina. Ia hanya mengkritik Israel dan Amerika. Ia berdiam ketika orang Palestina yang melakukan teror. Saya termenung mendengar jawaban itu. Kemudian mengingat kembali jauh ke masa lalu. Pada saat gelombang pasang suatu kampanye politik melanda masyarakat, intelektualnya kebanyakan cenderung menyesuaikan diri, atau berdiam. Mereka cemas akan tercampak keluar dari lingkungan masyarakatnya, terasing dari bangsanya. Ada juga pikiran: “Kalau begitu banyak orang setuju, jangan-jangan mereka benar: jangan-jangan pandangan saya keliru.” Periuk nasi sudah tentu paling keras membujuk agar mereka berpihak pada gelombang pasang, atau netral. Noam Chomsky dan Edward Said tegak berdiri di tengah badai kampanye perang George Bush. Mereka tidak menyesuaikan diri, mereka tidak berdiam. Mereka buka suara. Dan suaranya keras kedengarannya di seantero dunia.

Yang kedua ditinggalkan oleh almarhum adalah suatu penjernihan pikiran kita bahwa suatu teori besar yang diciptakan pemikir cemerlang tidak patut diuji pada setiap pernik keadaan konkret, buka mata. Teori orientalisme Edward Said digempur habis-habisan. Terlalu main pukul rata, terlalu gegabah, terlalu ekstrem. Akan tetapi suatu teori memang menyangkut garis besar, umum, abstrak, dan rrgeneralisasi. Yang perlu ditanyakan adalah apakah ia membuka mata.

Edward Said sudah pulang ke bukit-bukit hijau Palestina yang diimpikannya seumur hidup. Singkirkan karakternya yang egosentris; kesampingkan sulitnya orang hidup di sampingnya; maafkan sifat tak pedulinya pada perasaan orang lain, sebab dia bukan manusia biasa. Edward Said adalah orang luar biasa, orang abnormal. Lalu ambil sifat “intifadah” intelektualnya dan kecemerlangan bintangnya di langit pemikiran. Saya kehilangan seorang teladan lagi. (*)

*) Nono Anwar Makarim lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 25 September 1939. Pada 1960-an hingga 70-an ia dikenal sebagai wartawan dan pemimpin redaksi harian KAMI. Setelah keluar masuk Fakultas Hukum UI, ia memperdalam hukum hingga memperoleh gelar doctor of juridical science dari Harvard Law School, AS. Disertasinya berjudul Compainies and Business in Indonesia. Pendiri Kantor Konsultan Makarim & Taira ini hingga kini juga dikenal sebagai penulis kolom yang tajam.

Sumber: TEMPO, Edisi 29 September – 5 Oktober 2003, halaman 124-125.

Continue Reading

Essay

Ingatan, Sejarah, dan Mitos

mm

Published

on

Taufik Abdullah*)

Mengapakah demikian mudah suara saya menaik dan bergetar menahan marah, ketika beberapa orang mahasiswa dengan nada yang sinis menanyakan fungsi perayaan 50 tahun Kemerdekaan? Mula-mula memang saya bisa menjawab dengan tenang tentang makna simbolik dari perayaan ini. Bergaya sebagai seorang guru yang baik, saya menerangkan bahwa dalam usaha melangkah ke depan – ke masa yang tanpa peta itu – kita perlu juga sekali-sekali merenung dan mengingat lagi hasrat dan tekad yang pernah dipatrikan serta langkah-langkah yang telah diayunkan. Akan tetapi ketika seorang mahasiswa, lagi-lagi dengan suara sinis, malahan cenderung sarkastik, dengan gaya seorang oposan, berkomentar, “oh, sekedar merenung saja!” hampir saja kesabaran saya hilang. Suara saya menaik. Akan tetapi untunglah, kenakalan asli saya segera tampil dan saya pun bisa menjadikan jawabannya yang diiringi humor. Maka, semakin sadarlah saya bahwa saya bukan seorang pendidikan. Begitu mudah saya terkena provokasi.

Belum lama peristiwa itu terjadi. Baru beberapa hari berselang. Kalau saya pikir-pikir kembali peristiwa itu saya rasa tak pantas suara saya menaik dan bergetar menahan marah. Apa salahnya kalau hal yang dianggap “hebat” itu sekali-kali dihadapkan pada kesangsian akan keabsahannya? Bukankah dinamika dunia ilmu praktis ditentukan oleh letupan-letupan kesangsian terhadap apa yang telah diangap benar? Para mahasiswa itu memang memperlakukan saya sebagai seorang ilmuwan yang diharapkan dapat menjawab masalah keilmuan. Kebetulan saja masalah keilmuan itu, kali ini berkisar di sekitar perayaan Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi, apa salahnya?

Masalah sesungguhnya bukan terletak pada pertanyaan mahasiswa yang sinis itu, tetapi pada diri saya. Saya pikir hal ini juga dirasakan sebagian mereka yang sebaya dengan saya dan yang lebih tua daripada saya. Seperti yang dialami mereka juga Proklamasi Kemerdekaan dan Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Naional bagi saya bukanlah sesuatu “yang ada di sana,” yang dengan mudah bisa dilihat secara objektif, tanpa melibatkan perasaan. Saya tak mengatakan bahwa saya ikut ke medan perang menyambung nyawa demi tanah air dan saya pun tak bisa berbicara bahwa saya, dengan berbagai cara, ikut membantu perjuangan kita. Sama sekali tidak. Akan tetapi bagaimanakah saya bisa melupakan kesedihan yang saya rasakan karena tak bisa ikut melompat-lompat dan bersorak-sorak, seperti anak-anak lain ketika ulang tahun pertama proklamasi dirayakan di kota kecil saya? Baru beberapa hari sebelumnya saya dikhitan. Babagaimana pula saya tak akan ingat akan kegembiraan saya ikut berlari-lari di belakang para pemuda yang membawa Sutan Sjahrir di atas bahu mereka, ketika mantan Perdana Menteri itu berkunjung ke kota saya? Atau, melupakan perasaan yang mencekam ketika melihat mayat seorang pejuang yang tewas, setelah sebelumnya patroli tentara Belanda menembaki sekolah saya. Berbagai slide kenangan kadang-kadang tampil bergantian, jika saja gugatan terhadap masa lalu itu datang. Memang Revolusi Nasional bagi saya bukanlah “something out there” tetapi adalah sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Tak bisa saya mengelak kehadirannya. Betapa pun mungkin saya ingin melupakannya, atau bisa juga, mengubah bentuknya yang sesuai dengan hasrat saya sekarang. Ia adalah kenangan saya. Ia adalah ingatan saya. Ia adalah bagian dari subjektivisme saya, betapa pun mungkin saya ingin menyembunyikannya. Saya pun tak bisa pula bersembunyi dari ingatan ini. Entah kalau amnesia telah menghidapi diri saya.

Jadi, suara saya yang menaik dan bergetar menahan marah semoga bisa juga dimaafkan. Mungkin para mahasiswa itu hanya bermaksud bertanya tentang sejarah yang konon objektif – “ sesuatu yang ada di sana,” di kelampauan – tetapi saya rasakan sebagai gugatan terhadap ingatan saya yang subjektif dan yang merupakan bagian dari kehadiran saya. Atau, barangkali pula mereka hanya menyangsikan keabsahan sebuah initos yang dirasakan semakin bercorak hegemonik. Bisa jadi demikian halnya, tetapi, mana mereka tahu bahwa yang langsung terkena adalah ingatan saya yang pribadi, bebas, dan otentik. Mereka mahasiswa itu, tak bisa mempertanyakan, apalagi menggugat, ingatan saya, yang riil pada diri dan kesendirian saya ini.

Harus saya akui, bahwa dalam suasana peringatan dan perayaan yang ketiganya – ingatan, yang pribadi sejarah, yang dihasilkan oleh pencarian akademis yang kritis, dan mitos, yang tumbuh dari sebuah corak keprihatinan atau kepentingan (entah kultural, kekuasaan, atau ideologi) – bisa saja bercampur baur menjadi satu lagi, di manakah sesungguhnya batas ketiganya? Bukankah sejarah bisa juga dianggap sebagai “rekaman ingatan kolektif” dan ingatan atau kenangan mungkin juga diperlukan sebagai “sejarah yang dialami sendiri”.

Dan mitos? Mitos boleh juga dianggap sebagai peristiwa “sejarah” yang harus selalu diingat dan diingatkan, sebagai pelajaran dan alat pemersatu.

Hanya saja, pencampuradukan dari ketiga kategori ini dengan mudah dapat menyebabkan kita kehilangan makna yang sesungguhnya dari peringatan peristiwa dramatis yang telah mengubah corak kehadiran kita sebagai bangsa itu. Sejarah tidaklah ada dengan sendirinya.  Sejarah adalah hasil dari sebuah usaha untuk merekam, melukiskan, dan menerangkan peristiwa di masa lalu. Bisa jadi sejarah adalah sebuah hasil yang sejujur mungkin ingin merekam dan “merekonstruksi” ingatan, baik yang kolektif maupun yang pribadi, tetapi mungkin juga sejarah bermaksud “menemukan kembali” peristiwa (apa, siapa, di mana, dan bila) yang telah terkibur impitan zaman. Sejarah adalah hasil yang didapatkan dengan sengaja ketika berbagai pertanyaan tentang masa lalu telah dirumuskan. Kalau demikian, bukankah “sejarah” sesungguhnya sangat ditentukan oleh jenis pertanyaan yang telah dirumuskan? Memang, demikian halnya dan inilah unsur yang paling subjektif dalam sejarah. Maka, dapat jugalah dibayangkan bahwa pertanyaan itu bukan saja beranjak dari rasa ingin tahu belaka, tetapi dapat pula dirangsang oleh kepentingan tertentu, apa pun mungkin coraknya.

Betapapun kejujuran adalah landasannya yang paling esensial, sejarah mau tak mau bersifat selektif. Tak semua kebenaran atau kenyataan historis bisa dan perlu dikatakan. Hanyalah yang penting dan yang relevan saja yang perlu dilukiskan. Kalau demikian, herankah kita karena yang sifatnya selektif ini, sejarah bisa juga memantulkan kisah atau pesan yang mempunyai tingkat penting dan relevan yang berbeda-beda? Bukan itu saja, tingkat penting dan relevan itu bisa pula ditentukan oleh golongan sosial yang berbeda-beda pula. Fungsi sosial sejarah malah ditentukan oleh pemahaman terhadap kisah dan pesan itu. Mungkin karena itulah, saya kira, pernah ada yang berkata,

“Sejarah tak memberikan pelajaran apa-apa, kitalah yang belajar dariapdanya”. Jadi kitalah – kita yang menghadapkan diri pada kisah sejarah – yang merupakan unsur yang aktif.

Begitulah, kadang-kadang kisah dan pesan tertentu kita perbesar-besar karena memberikan sesuatu yang bersifat integratif, inspiratif, atau apa saja yang dianggap berfaedah. Kadang-kadang kisah tertentu kita ulang-ulang, malah kita peringati dan kita rayakan, dengan berbagai macam corak ritual dan seremoni. Dari kisah tersebut kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi, pemilihan kisah atau pesan itu terjadi dalam proses kompetisi. Ketika pilihan akhirnya ditentukan, maka hal itu adalah akibat dari proses hegemonisasi yang telah dimenangkan. Dalam sistem kenegaraan yang sangat ideologis, seperti negara kita ini, sudah bisa dipahami bahwa kekuasaan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi melakukan hegemoni makna terhadap sejarah dan simbol. Dengan berbagai sistem rujukan dan informasi, serta pemakaian sistem kekuasaan, maka semakin membesarlah bentukan hasil pilihan itu dan semakin jauhlah ia dari sejarah yang pernah menghasilkannya. Analisis akademis mengatakan bahwa pilihan itu telah berubah menjadi sebuah mitos. Kalau ini telah terjadi, sejarah hampir tak berdaya untuk menuntutnya kembali ke pangkuannya – ke pangkuan dunia yang kritis dan “obyektif”. Mitos pun telah menjadi “realitas – sejarah”. Hanya saja ia bukan sesuatu yang “out there”, yang dingin dan yang telah berlalu, tetapi sesuatu yang ada “di sini”, hangat dan bagian dari kehidupan sosial. Kredibilitas mitos pun semakin menaik jika ia mendapat dukungan, apalagi kalau berawal dari ingatan, kolektif ataupun individual. Didukung oleh kecenderungan teologis, yang menjadikan situasi hari kini sebagai pembenaran dari keabsahan gambaran hari lalu, mitos pun semakin kokoh berdiri. Dengan begini, maka sistem hegemoni pun telah membentuk masa lalu berdasarkan skenario kepentingan hari kini.

Semua ikatan sosial memerlukan mitos, karena ia mengajukan jawaban bagi kemungkinan terdapatnya ketimpangan antara realitas dengan logika, memberi suasana kredibilitas bagi keberlakuan tata yang berlaku dan bisa pula merupakan unsur integratif yang diperlukan. Kalau saya tak salah, adalah Ernest Renan, yang mengatakan bahwa kehadiran “bangsa”, yang bermula dari “keinginan untuk hidup bersama”, bisa berlanjut jika komunitas itu bersedia “mengingat banyak hal” dan “melupakan hal”. Mengingat dan melupakan yang selektif inilah yang melahirkan mitos. Hanya saja seleksi yang hegemonik tidaklah sekedar berusaha menjauhkan kita dari sejarah yang dingin dan kritis, tetapi juga mengingkari keabsahan ingatan sendiri yang pribadi dan otentik.

Peristiwa besar, seperti Revolusi Nasional dan Perang Kemerdekaan kita, adalah lahan pengalaman yang dengan tajam menancapkan kehadirannya dalam ingatan, pribadi dan kolektif. Peristiwa ini adalah pula “sesuatu yang ada di sana”, yang bisa memberikan kisah tentang pergumulan sebuah bangsa mempertahankan kehadiranna dan kegelisahan manusia menghadapi hari-hari tanpa kepastian, selain harapan yang tak kunjung padam. Kekinian kita yang dihasilkannya – sebuah bangsa yang dulu berjuang kini telah mempunyai negara yang berdaulat – menjadikannya pula sebuah sumber inspirasi bagi tumbuhnya mitos.

Mitos bermain dalam wilayah publik. Ia adalah bagian dari kehidupan sosial. Kehadirannya membayangkan suasana integratif. Perayaan dan peringatan bisa pula dilihat sebagai peneguhan dari keberlakuan mitos. Dalam suasana perayaan – sebuah karnaval – siapa pun akan terlarut di dalamnya. Akan tetapi, sebuah pertanyaan kadang-kadang tertanyakan juga. “Siapakah yang menentukan corak mitos itu?” Kini, saya sadar, jangan-jangan pertanyaan sarkastis dan sinis dari mahasiswa yang saya ceritakan itu adalah pantulan dari penolakan mereka terhadap mitos integratif yang mereka anggap sebagai sesuatu yang hegemonik. Mungkin, demikianlah halnya tetapi andaipun bukan, mitos yang memperlihatkan wajahnya dalam wilayah publik, tidak saja mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk memperteguh keakraban sosial dan sejarah, melainkan juga, dapat menjauhkan kita dari ingatan kita yang pribadi, murni, dan otentik. Yang tampil adalah wajah publik, bukan diri kita dalam kesendirian dan kepolosan yang tak bisa ditutupi.

Karena itulah saya kira pada saat kita mensyukuri kemerdekaan tanah air kita, semestinyalah kita menggali lagi ingatan yang pribadi dan otentik itu. Pengalaman apakah yang pernah dipatrikan ketika perjuangan dimasuki dan di saat antusiasme kemerdekaan dirasakan? Ingatan adalah penghadapan kita dengan kesendirian kita. Ia tak membiarkan kita untuk bertopeng dalam segala macam kepura-puraan. Dalam ingatan yang murni pribadi ini kita pun bisa mengingat dan mengenang kembali tangisan ibu yang meratapi kepergian abadi anak tercinta atau derai air mata sang istri melepas suami ke medan perang. Untuk apa? Kita mungkin bisa membohongi publik, tetapi tak bisa menghindar dari ingatan sendiri.

Kita rayakan hari kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, tetapi kita gali lagi ingatan dan kenangan dengan segala kepolosan yang hanya mungkin tampil dalam kesendirian kita masing-masing. Dalam kesendirian kita dengan ingatan ini, langkah yang telah diayunkan bisa dinilai lagi dan niat yang pernah dipatrikan dalam diri tinjauan kembali. Masihkah idealisme dan pengorbanan yang dipancarkan Proklamasi dan Revolusi Nasional menyinari kehidupan kita bernegara? Ataukah sesuatu yang lain – yang dulu tak terimpikan, malah dinista sebagai penyimpangan – telah menyelinap dalam kehidupan kita? Hanya ingatan kita dalam kesendirian kita masing-masing yang bisa menjawab. (*)

____________________________________

*)Taufik Abdullah lahir: Bukittinggi, Sumatra Barat, 3 Januari 1936, adalah ahli peneliti utama pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ia lulus dari Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (drs., 1961) dan Cornell University (M.A., 1967; Ph.D., 1970). Sejak  April 2000 ia menjadi ketua LIPI. Tulisan-tulisannya diterbitkan di dalam dan luar negeri; di antaranya “Adat dan Islam; An Examination of Conflicty in Minangkabau Indonesia” (1966); “Modernization in the Minangkabau World West Sumatra” dalam Claire Holt, et.al., (eds.); Culture and Politics in Indonesia (1972); Sejarah Lokal di Indonesia (1979, 1985); Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia (1987) ; “Islam and the Formation of Tradition in Indonesia A Comparative Perspective”, Itinerario (1989). Prof. Dr. Taufik Abdullah menjadi editor serta konsultan majalah Prisma, anggota dewan redaksi jurnal Sejarah, editor Ensiklopedi Islam Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia. Pengalaman akademiknya dimulai dengan menjadi asisten pengajar Sejarah barat (1959-61) di Universitas Gadjah Mada, Fulbright Visiting Professor di University Wisconsin (1975), Post-Doctoral Fellow di University of Chicago (1977), Visiting Professor di Cornell University (1985), University of Kyoto (1989-90), Australian National University 91990), Mc Gill University, Montreal (1991-92) dan Thammasat University (1997). Aktivitas profesionalnya antara lain menjadi Member of Council for the Study of Malay Culture UNESCO (1971), Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA) (1996-98); Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat (dari 1995), Ketua Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (1974-1978), anggota KITLV (1968-1978). Dari lembaga yang disebut terakhir ia juga memperoleh penghargaan sebagai anggota kehormatan.

Sumber: Taufik Abdullah, Nasionalisme dan Sejarah, Satya Historika, Bandung, 2001.

***

Continue Reading

Kolom

Paceklik Pemikiran dan Krisis Kebudayaan

mm

Published

on

Seberapa besar kontribusi pemikiran terhadap kebudayaan bangsa hari ini? Seberapa besar keterkaitan kebudayaan terhadap kehidupan politik bangsa kita? Pertanyaan tersebut memaksa kita memeriksa kembali kondisi kekinian kita.

Saya menilai hari ini kita mengalami paceklik (kekurangan) pemikiran. Itu karena sebab kontribusi pemikir dan budayawan kita kian minim lantaran para pemikir (intelektual) kita telah banyak memilih terjun dalam arena politik praktis atas nama perbaikan kondisi politik yang dinilainya mengalami krisis. Sementara itu, para budayawan jengah atau merasa tak didengar lagi pemikiran simbolisnya oleh meraka yang berada di jagad politik.

Menanggapi opini saya tersebut, kawan saya yang politikus menyatakan kalau kondisi politik kita hari ini buruk dan tidak bermoral, itu salahnya budayawan dan para pemikir karena sibuk sendiri dengan angan-angannya. Budayawan sibuk dengan pemikirannya sendiri dengan pada saat yang sama mengabaikan kondisi riil politik.

Kaum politikus merasa ada kondisi-kondisi bersifat rahasia yang hanya bisa diraba dan dibaca mereka yang berada langsung di dalam arena politik. Sementara itu, pemerhati dan para budayawan yang bersuara terkait kondisi politik dianggap hanya membual. ??Saya lantas bertanya, apakah budayawan tidak tahu kondisi riil politik? Apakah mereka tidak peduli? Atau sebenarnya memang telah terjadi dan telah diciptakan kondisi yang membuat politik seolah tak perlu mendengar sumbangsih pemikiran para intelektual dan refleksi kebudayaan karena menganggap pikiran pemikir dan refleksi budayawan hanya berada di angan-angan? Persoalan yang lebih mendasar adalah dari mana mulanya politik dan kebudayaan dianggap tak terkait?

Saya justru kian khawatir bahwa kita tidak hanya sedang mengalami krisis pemikiran, tetapi juga krisis keterkaitan. Jika kondisinya telah menjadi berhadap-hadapan dan politik cenderung melihat oposisi biner antara kekuasaan politik dan refleksi budaya, jelas kita harus prihatin dan mewaspadai masa depan kebudayaan (politik) kita.

Sejarah Kebudayaan

Politik dan pemikiran sesungguhnya adalah laku kebudayaan. Karena itu, ia terjalin dalam satu keterkaitan dengan lingkup dan produk budaya yang lain. Meminjam judul buku pelajaran, saya setuju realitas politik dalam gerak langkahnya lantas disebut sebagai “Sejarah Kebudayaan”, bukan “Sejarah Politik”.

Harusnya dalam siasat kebudayaan, yang berlaku adalah saling melingkupi, bukan saling mengatasi . Sayangnya, kondisi hari ini justru menunjukkan antara politik dan kerja budaya menjadi opisisi biner (binary opposition) yang saling mengatasi. Hal itu tak terlepas dari pendangkalan makna atas politik dan atas budaya itu sendiri. Budaya kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar seni atau klangenan saja. Sementara itu, politik sekadar menjadi bagaimana mengambil kekuasaan dalam percaturan demokrasi liberal.

Saat politik dan budaya ditempatkan dalam pemaknaan di mana satu sama lain menjadi eksklusif maka yang terjadi seperti hari ini, politik dianggap lebih tinggi dan merupakan jalan paling ampuh membangun peradaban. Begitu juga budaya, oleh para budayawan dianggap lebih suci dan bisa menyucikan kotornya dunia politik dan kekuasaan. Keterkaitan keduanya dalam upaya membangun kebudayaan bangsa terabaikan.

Dalam kondisi demikian, rasanya kita bukan seperti negara-bangsa yang telah merdeka setengah abad berlalu, melainkan bangsa setelah keterjajahan yang payah dan terlalu merasa menderita. Jadi, ketika ada kesempatan menjadi dominan, berkuasa dan elite, perburuan atas kesempatan politik menjadi terpisah sama sekali dari ikhtiar membangun bangsa besar yang tak lain merupakan makna dan kerja dari kebudayaan.

Mengurai Kesalahan

Kesalahan memang bisa terdapat dalam keduanya, baik politikus maupun budayawan bisa sama salahnya. Kesalahan politikus adalah merasa dirinya dan kerja politiknya begitu susah payah sehingga sedikit kebobrokan bisa dibenarkan dari dalil-dalil moral dan budaya (politik modern). Sementara itu, budayawan sering ngambek dengan kondisi politik ketika merasa pemikiran dan perenungannya tak digubris.

Selain itu, di antara kaum pemikir dan intelektual banyak melupakan peran intelektualnya. Peran intelektual di dalam politik semestinya adalah menahan diri untuk tidak menjadi “profesional” politik? Ini karena jika ia dengan segala alasan moralnya telah memutuskan berpolitik atau berkecimpung di dalam dunia poltik secara profesional, tentu produk pemikirannya tak lagi mengandung kekuatan moral dalam rambu-rambu populisme kerakyatan.

Wacana dan pemikirannya telah mewakili satu nilai-nilai politik dalam mana ia terjun dan menjadi profesional politik dalam partai yang menaunginya. Tidak salah, tapi memainkan peran ganda sebagai politikus sekaligus memerankan peran intelektual adalah absurd?

Paceklik pemikiran dan krisis kebudayaan yang tengah berlangsung seperti sekarang ini harus segera diatasi. Oposisi makna secara biner antara politik dan budaya harus segera disudahi. Lantaran keduanya sebenarnya berada dalam ranah “kemungkinan” yang sama untuk bisa mendorong terciptanya kondisi yang baik dan modern bagi bertumbuhnya bangsa dan berkembangnya mekanisme kesejahteraan sosial masyarakkat yang adil-sejahtera.

Bukankah tujuan utama baik dari politik dan budaya adalah terciptanya kondisi ideal bagi rakyat untuk hidup kritis, bekerja, dan sejahtera dalam penghidupannya yang merdeka? Jika demikian tujuan dari hidup dalam bangsa yang merdeka seperti yang kita imajinasikan, mau tak mau kerja politik dan kerja budaya harus saling mengisi dan mengoreksi supaya terwujud keterkaitan dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang modern.

Kebudayaan yang bebas dominasi serta adil dan beradab sebagaimana telah diimajinasikan dalam Pancasila dalam tafsirnya yang inklusif.?? Politik harus membuka telinga bagi jeritan kebudayaan, dan kebudayaan tak boleh bosan menyuarakan jeritan mereka yang jadi korban. Ini disebabkan antara politik dan kebudayaan harus saling melingkupi, bukan saling mengatasi. Semoga.

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta.

Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan (13/4)

Continue Reading

Classic Prose

Trending