Connect with us

Kolom

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Sastra dan Rekor

mm

Published

on

Kita sudah biasa menjumpai sastra dalam teks, diskusi, dan yang paling mutakhir: berperistiwa di media sosial. Padahal, sudah cukup lama sastra Indonesia berurusan juga dengan rekor. Kita sering mendengar buku-buku sastra paling laris, paling diakui dunia, paling banyak diberi penghargaan, dan sebagainya. Semua itu dapat kita anggap rekor-rekor dalam sastra Indonesia. Kita memang hanya bisa menganggap. Sebab, yang paling memiliki legitimasi untuk menyebut rekor ini-itu tentu Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pendiri sekaligus Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, menyatakan, “Museum Rekor-Dunia Indonesia berusaha mengabdikan diri dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual bangsa Indonesia melalui jalur anugerah perhatian dan penghargaan terhadap karsa dan karya superlatif para insan warga bangsa Indonesia.”

Pernyataan yang bertitimangsa Januari 2012 itu dapat kita temukan dalam sekapur sirih buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) susunan Aylawati Sarwono. Rekor bukan cuma soal perhatian dan penghargaan, melainkan juga pencatatan. Kita mafhum, di luar negeri sana rekor-rekor membuku dalam Guinness Book of World Records. Kata book (buku) menandai pencatatan sebagai pengesah rekor. Kita lantas sedih, pencatatan rekor di Indonesia rupanya terlambat sekian tahun. Pencatatan tentu dilakukan pada hari saat rekor tercipta. Namun, buku sebagai hasil pencatatan rekor itu terlambat disampaikan ke publik. Rekor-rekor MURI sepanjang tahun 2008-2009 baru kita ketahui melalui buku yang terbit pertama kali di tahun 2012. Aduh!

Demi menjaga mentalitas dan spiritualitas bangsa, sebagaimana diharapkan Jaya Suprana, maka kita tak pantas mengeluh. Kita memaklumi saja keterlambatan itu, yang penting pencatatan rekor sempat hadir dalam wujud buku. Rekor-rekor di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) dibagi dalam puluhan kategori. Salah satu kategori perlu kita perhatikan, yakni karya tulis. Saat membaca urutan-urutan awal, kita menjumpai rekor “profesor kedokteran pertama di Indonesia yang menulis buku tentang teknik jazz”. Kita pantas bingung, mengapa ada rekor seperti ini di Indonesia? Profesor kedokteran yang punya pengetahuan mumpuni di bidang terkait semestinya dianugerahi rekor “penemu teknik pengobatan…”, “dokter pertama yang…”, dan lain-lain, bukan malah dianugerahi rekor untuk penulisan buku di luar bidang yang ditekuni.

Rekor lainnya yang boleh kita persoalkan adalah “penerbit buku dengan komentar tokoh Indonesia terbanyak”. Dalam bahasa termutakhir, komentar yang mendampingi penerbitan sebuah buku lazim kita sebut endorsement. Perannya adalah menggoda calon pembaca agar tertarik membeli buku itu. Maka, seringkali komentar tokoh ditaruh pada sampul belakang, bahkan tak jarang di sampul depan, supaya langsung terbaca meski buku masih bersegel plastik. Satu-dua komentar tokoh kondang sebetulnya sudah cukup mengangkat daya jual sebuah buku, tidak perlu sampai puluhan. Ada pula yang bahkan tak membutuhkan komentar tokoh, dan menyerahkan tanggung jawab apresiatif kepada penulis kata pengantar, entah dari pihak penerbit atau tokoh yang ditunjuk. Komentar tentang buku tak lebih penting dari buku itu sendiri.

Kita lantas menengok rekor-rekor sastra yang tercatat di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009). Nadya Nadine mencatatkan diri sebagai “penulis puisi tunggal terbanyak” di buku itu. Dalam keterangan, tertulis, “Nadya Nadine berhasil menulis 900 judul puisi dalam waktu 3 bulan, ditambah 101 puisi karya terdahulunya sehingga total puisi yang kemudian dibukukan ada 1.001 judul.” Buku kumpulan puisi Nadya Nadine diterbitkan berjudul Bunga Batu: 1001 Puisi Nadya Nadine (2012).

Buku kumpulan puisi Nadya Nadine mengalahkan 630 puisi Sitor Situmorang di buku Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak 1948-2008 (2016) secara ketebalan maupun harga. Namun, jika kita menimbang kualitas dan terutama etosnya, kepenyairan Sitor Situmorang tentu lebih baik ketimbang Nadya Nadine.

Membandingkan Nadya Nadine dengan penyair ampuh sekelas Sitor Situmorang sekilas terasa tidak adil. Namun, kita sebetulnya dapat mengabaikan keagungan nama Sitor Situmorang dengan berfokus pada proses kreatifnya. Kita sedang membandingkan antara 900 puisi yang ditulis dalam kurun 3 bulan (101 puisi Nadya Nadine yang lain kita abaikan dulu, karena tidak ada keterangan waktu penulisannya) dengan 630 puisi yang ditulis sepanjang 60 tahun. Puisi yang ngebut kita bandingkan dengan puisi yang menangkap setiap peristiwa sepanjang hidup seseorang. Seandainya penulis puisi bukan Sitor Situmorang pun, proses penulisan yang alamiah itu jelas akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih baik ketimbang yang dikejar tenggat waktu demi rekor.

Karya dan kepenyairan Nadya Nadine pun berpeluang berumur pendek dibanding penyair lainnya. Ia lebih memilih menumpahkan semua daya kreatifnya demi mengejar rekor MURI dalam sebuah buku kumpulan puisi amat tebal, alih-alih secara konsisten hadir menyapa pembaca pada rubrik sastra surat kabar edisi akhir pekan atau di laman-laman daring yang menyediakan ruang untuk puisi. Para penyair yang rajin menyapa pembaca, lantas rajin menerbitkan buku kumpulan puisi secara rutin, umur karya dan kepenyairannya bakal jauh lebih panjang. Tentu saja, kita berhak berambisi dalam kerja sastra. Namun, kita mesti paham bahwa kerja sastra adalah kerja budaya, alih-alih kerja mekanis yang bisa begitu saja terkekang target dan tenggat waktu. []

*) Udji Kayang Aditya Supriyanto; Pembaca buku dan pengelola Bukulah!

Continue Reading

Classic Prose

Trending