Connect with us

COLUMN & IDEAS

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Simposium Cinta Untuk Perempuan

mm

Published

on

getty image/ ‘Spring (Apple Blossoms)’ [1859, oil on canvas, 176 x 113cm, Lady Lever Art Gallery, LL3624] by Millais

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

 Gunawan Wiradi[1]

 

Sepanjang yang saya tahu, catatan sejarah mengenai pembahasan tentang “cinta” yang disajikan tertulis pertama kali adalah buku karya Plato berjudul “Symposium” (sekitar 300 tahun sebelum Masehi).

‘Simposium’-nya Plato

Plato berpandangan bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan diskusi. Karena itu semua karya Plato bentuknya adalah dialog. Begitu juga dengan “Symposium”, dia menceritakan dialognya berbagai peserta, walaupun sebenarnya dengan itu dia menyampaikan pesan-pesannya. Hakekat cinta, menurutnya, adalah perasaan “ketertarikan dan hasrat atau nafsu” untuk menyatu, walaupun kita tidak tahu dari mana asal usul perasaan itu (“Attraction and desire”).

Sebelum kita gambarkan isi buku Plato tersebut, mungkin ada baiknya menyimpang sedikit, yaitu masalah istilah mengenai berbagai format diskusi, yang di Indonesia sekarang ini sering bercampur aduk.

Symposium.  Berbeda dari format-format yang lain, seperti tersebut diatas, dan belajar dari “symposium”nya Plato, ciri utamanya adalah “brain storming” dan semua peserta seharusnya turut berbicara. Tidak harus ada narasumber, dan tidak harus ada kesimpulan. Karena itu marilah kita lihat sepintas isi buku Plato itu.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa arti harfiah dari kata ‘symposium’ adalah “pesta minum-minum bersama untuk merayakan sesuatu”, dan memang buku Plato ini menceritakan tentang pesta minum bersama untuk merayakan seorang sastrawan bernama Agathon yang berhasil memperoleh hadiah pertama dalam suatu kejuaraan sastra (semacam “syukuran”). Namun para peserta pertemuan itu akhirnya menghendaki agar pertemuan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan tema “cinta”. Para pelayan minuman, dan para penabuh musik diminta keluar ruangan sehingga yang tinggal untuk berdiskusi adalah para filosof dan sastrawan.

Diantara para peserta yang menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai “cinta”, ada satu orang yang pidatonya menarik perhatian para hadirin, yaitu yang bernama Aristophanes. Hampir semua peserta memang berbicara dan pada umumnya menganggap bahwa “cinta” adalah “Dewa Agung” (The Great God). Aristhophanes menceritakan sebuah dongeng bahwa semula, manusia itu berbentuk bulat dengan empat tangan dan empat kaki. Tetapi kemudian dewa Zeus membelahnya menjadi dua. Karena itu, “Cinta” adalah suatu hasrat kerinduan dari masing-masing belahan badan tersebut untuk “re-uni”, bersatu kembali dengan pasangannya. Gambaran dari Aristophanes ini kemudian dikoreksi dan sekaligus dikembangkan oleh Socrates. Atas dasar ajaran yang berasal dari seorang wanita bijak bernama Diotima, Socrates menyatakan bahwa “Cinta” itu bukan “Dewa”, melainkan hasrat dan upaya manusia untuk menghindari kematian. Pada tingkatan paling rendah, wujudnya adalah “reproduksi fisik” (Kelahiran adalah lawan dari Kematian). Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah penyatuan secara cendekia dengan “keindahan mutlak”. Belum sempat Socrates menjelaskannya lebih lanjut tentang hal ini, seorang yang sedang mabuk bernama Alcibiades masuk ruangan diskusi dan bernyanyi memuji-muji Socrates, dan diikuti oleh sejumlah pemabuk lainnya, sehingga membingungkan. Maka diskusi tersebut lalu diakhiri, tanpa kesimpulan apa-apa. (Dari sinilah maka, pengertiannya sekarang, symposium adalah forum diskusi yang tidak menghasilkan kesimpulan).

Sosiologi tentang Cinta

Kita semua tahu bahwa “sosiologi” adalah ilmu yang mempelajari “hubungan antar manusia secara umum” (a general science). Karena itu, masalah “cinta” yang merupakan salah satu aspek hubungan antar-manusia memang sudah sewajarnya masuk ke dalam ranah kajian sosiologis.

Jika kita bertolak secara formal, dapat dikatakan bahwa lahirnya sosiologi adalah saat diperkenalkannya istilah “sosiologi” dari August Compte, di pertengahan abad 19. Namun itu tidak berarti bahwa berbagai karya pemikir sebelumnya tidak ada yang bernilai sosiologi. Karya Ibn Khaldun, misalnya, dalam jilid I yang berjudul “Muqadimah” (dari 7 jilid buku sejarah yang ditulisnya), benar-benar mencerminkan uraian yang bersifat sosiologis.

Belajar dari buku “Symposium”nya Plato, dan kemudian memperhatikan berbagai ungkapan tentang cinta dari para pemikir sesudahnya (berbagai budayawan, psikolog, sejarahwan, filosof, dll), maka ada sebagian sosiolog masa kini yang berusaha untuk mengembangkan konseptualisasi tentang cinta, dan membuat kategorisasi atas dasar nuansa psikologisnya. Sepanjang yang saya ketahui ada 7 (tujuh) kategori cinta, yaitu: (1) “Brotherly Love” atau cinta sesama; (2) “Platonic Love”; (3) “Sexual Love”;   (4) “Romantic Love”; (5) “Conjugal Love”; (6) “Plutonic love”; dan (7) “Patriotic Love”. Lima yang disebut pertama memang saling berkaitan. Sedang dua yang terakhir dapat disebut eksklusif dan tak banyak orang menghiraukannya. Mari kita coba telaah satu persatu walaupun secara amat ringkas.

 

  • Cinta sesama (“Brother Love”)

Perasaan cinta sesama bisa muncul jika kita dapat ber“empati”, bisa merasakan apa yang dialami orang lain (“seandainya saya itu dia”). Sedikit atau banyak, ada semangat “altruistic” (sebagai lawan individualistik)

  • Cinta Platonic. (“Platonic Love”)

Cinta kategori ini adalah perasaan menyayangi yang bernuansa “mengagumi”, “menghormati tinggi”, bahkan juga mengandung sifat pemujaan bahkan ketundukan. Misalnya sebagian besar rakyat Indonesia “mencintai” Bung Karno.

  • Cinta Sexual. (“Sexual Love”)

Ini adalah jenis cinta yang paling digemari banyak orang untuk membahasnya tapi sekaligus juga ditabukan untuk dibahas secara terbuka dihadapan publik. Dalam wacana ilmiah, topik hubungan sex juga merupakan objek kajian yang paling menuntut perhatian serius, rumit, dan sekaligus juga paling sukar untuk menjelaskannya karena mencakup sedikitnya tiga tradisi keilmuan yaitu biologi, psikologi (khususnya aliran Freudian) dan sosial budaya. Bahkan dalam hal tertentu masuk pula aspek politik karena kemudian dipertanyakan apakah hubungan sex semata dapat disebut sebagai “cinta”. Secara sederhana, pandangan dari segi biologi menyatakan bahwa hubungan sex diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan dikaitkan dengan fungsi reproduksi (membuahkan keturunan). Psikologi Freudian memusatkan perhatian pada aspek “kepuasan” dalam hubungan sex yang mempengaruhi perilaku. “Kebahagiaan” suatu pasangan ditentukan oleh tingkat kepuasan dalam hubungan sex-nya. Pusat perhatian psikologi terletak pada pengaruh kejiwaan terhadap individu yang bersangkutan. Sedangkan sosiologi memandang bahwa bagaimanapun juga hubungan sex antara dua individu adalah hubungan sosial. Pusat perhatiannya tidak semata-mata pada individunya “an sich” melainkan pada dampak dari perilaku yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan tersebut terhadap interelasinya dengan manusia lain yang pada gilirannya mempengaruhi interelasi antar-manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun justru karena itu, sosiologi juga berkepentingan dalam hal-hal yang menyangkut metode bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan hubungan sex tersebut. Jika dalam psikologi yang diukur adalah tingkat kepuasan dalam hubungan sex itu sendiri, dalam sosiologi yang diukur adalah tingkat kebahagiaan yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan itu. Dalam “sociology of love” dikenal adanya konsep SSR (Sex Satiety Ratio). Jika SSR = 1 maka dikatakan bahwa suatu pasangan itu bahagia. (Bagaimana teknik menghitungnya, rasanya tak perlu ditulis disini).

  • Cinta Romantis. (“Romantic Love”)

Istilah romantic sudah terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun apa makna yang sesungguhnya, dan bagaimana latar belakang sejarah timbulnya istilah tersebut, barangkali tidak banyak yang perduli. Kurang lebih ceritanya sebagai berikut:

Dalam setiap peperangan tentu terdapat sejumlah korban, baik yang menang maupun yang kalah. Begitulah di jaman Romawi Kuno, terjadi perang antara Romawi Barat (RB) dan Romawi Timur (RT) yang dimenangkan oleh RB. Tentara RB menyerbu ke Timur. Tentara RB terkenal disiplin, dan sebelum berangkat menyerbu ke Timur mereka sudah mendapat perintah keras dari pimpinan tertinggi di Roma bahwa jika nanti menang dan menduduki wilayah Timur mereka dilarang melakukan hubungan sex ataupun perkawinan dengan janda-janda prajurit RT. Sangsinya sangat berat, yaitu hukuman mati. Tentara RB menghadapi dilema. Disatu sisi, karena jauh dari rumah, jauh dari istri, maka sulit untuk menahan perasaan cinta birahi. Namun di sisi yang lain, sikap disiplin dan sangsi hukuman mati telah mengekangnya. Apa yang kemudian mereka lakukan?. Setiap waktu luang mereka mengundang janda-janda itu, minum-minum, nyanyi-nyanyi, dan melakukan dialog dengan janda-janda tersebut melalui kalimat-kalimat yang puitis, (seperti berpantun ala  adat Minang). Jadi, “cumbu rayutanpa sentuhan tubuh itulah yang dilakukannya. Dari kejadian inilah asal timbulnya istilah romantic. “Roman” artinya “Orang Roma”, dan “Romantic” artinya “Seperti Orang Roma”.

  • Cinta Suami Isteri. (“Conjugal Love”)

Di luar masalah hubungan sex, “cinta suami isteri” mengandung nuansa psikologis yang lain yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai “cinta keluarga”. Yang dianggap ideal adalah bahwa “conjugal love” sebaiknya menyatu secara integrative dengan kategori cinta yang lain tersebut di atas. Pasangan suami isteri seyogyanya juga mengandung bukan saja “Brotherly Love”, tapi juga “Platonic Love”, “Sexual Love”, dan “Romantic Love”. Suami menghormati tinggi isterinya, dan si isteri mengagumi dan membanggakan suaminya (Platonic). Sekali-sekali perlu adanya suasana “romantic”. Demikianlah, lima kategori cinta yang saling terkait.

  • Cinta Plutonic (“Plutonic Love”)

Berbeda dari lima kategori cinta tersebut diatas, cinta Plutonic mengandung nuansa lain yang sama sekali berbeda. Istilah Pluto dalam ilmu falak berarti planet terluar dalam tata surya kita (paling jauh dari matahari). Dalam mitologi Yunani, Pluto adalah “Dewa dari dunia rendah”. Maknanya adalah nafsu serakah. Cinta Plutonic adalah mengabdi kepada harta, kekayaan material, tanpa menghiraukan orang lain.

  • Cinta Patriotik (“Patriotic Love”)

“Cinta Patriotic” adalah cinta tanah air. Sekalipun nuansa psikologinya juga berbeda dengan lima kategori yang diuraikan tersebut diatas, namun cinta tanah air amat berlawanan dengan dengan cinta Plutonic. Secara normatif, cinta tanah air adalah positif dan memenuhi makna pepatah Yunani Kuno bahwa: “Ukuran cinta adalah apa yang dikorbankan untuknya”. Seorang patriot rela mengorbankan jiwanya demi tanah airnya. Seorang patriot tak akan rela jika masyarakat tanah airnya rusak moralnya.

Masalah hubungan antar-manusia (juga antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya) yang disebut “cinta”, adalah sesuatu isu yang tak pernah berhenti dibicarakan, dibahas, dan diperdebatkan sepanjang jaman, dari jaman kuno sekali sampai sekarang (bahkan sampai kapanpun). Mengapa masalah cinta selalu menjadi bahan pergunjingan sepanjang jaman, karena masalah ini masuk ke wilayah perasaan, bagian kehidupan yang serba rumit, kadang menggugah, kadang menghancurkan, pelik, indah, mengharukan, sekaligus mengandung berbagai segi yang dapat menyesatkan, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seorang filosof Islam klasik, Ibn Hazm, yang menulis tentang cinta (tahun 1022 M), pernah mengatakan bahwa arti cinta itu begitu rumit untuk diuraikan, dan maknanya yang sejati tak bisa diamati kecuali melalui pengalaman.

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

Keadilan dan Konflik

Demikianlah ulasan sekedarnya tentang sosiologi cinta. Lalu, dimanakah letak relevansinya terhadap masalah (pertanyaan) tentang keadilan gender?

Dari sejarah di berbagai negara, kita tahu bahwa ketidakadilan (dalam dan sebagai contoh utama di lapangan agrarian) melahirkan maraknya konflik agraria yang seringkai disertai dengan tindak kekerasan. Di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir inipun juga diwarnai oleh gejala tersebut. Mengapa? Karena globalisasi pasar bebas mendengung-dengungkan persaingan. Padahal menurut pakar sosiologi, “konflik adalah tingkatan tertinggi dari persaingan” (T. F. Hoult, 1977).

Dalam kondisi maraknya konflik terutama (misalnya di lapangan agrarian) yang disertai kekerasan itu, kategori cinta yang manakah di antara tujuh kategori tersebut di atas yang patut dan relevan untuk dipertanyakan?. Menurut hemat saya, ada tiga kategori yang tidak perlu dipertanyakan  (yaitu, “Platonik”, “Sexual”  dan “Romantic”), karena dalam kondisi apapun, gejala atau praktik cinta seperti itu akan tetap ada. Dengan demikian tinggal empat kategori yang lain yang barangkali memang perlu diulas.

Kalau kita mau jujur, saya kira semua merasakan bahwa semangat “patriotic love” terasa menurun, justru karena maraknya semangat “Plutonic Love”, cinta harta, cinta kekuasaan. Dengan harta dan kekuasaan, hampir semua hal dapat dipaksakan atau dibeli. Mengapa proses ini bisa terjadi? Tidak lain karena pengaruh propaganda globalisasi ekonomi pasar bebas. Semangat bersaing, dikobar-kobarkan, dan hampir semua hal diperlakukan sebagai barang dagangan, termasuk tanah dan juga jasa. Barangkali dua hal ini (tanah dan jasa) perlu ada sedikit catatan yaitu: dahulu, tanah dipandang sebagai benda sakral. Hubungan manusia dengan tanah mengandung nuansa “religio-magis”. Semangat globalisasi ekonomi melahirkan pandangan bahwa tanah adalah juga barang dagangan. Akibatnya terjadilah ketidakadilan (dalam kaus di lapangan agrarian), karena segelintir orang yang bermodal besar akhirnya menguasai ratusan bahkan ribuan hektar, sementara rakyat yang terbujuk uang akhirnya tergusur dari tanahnya.

Lalu bagaimana di lapangan selain agrarian? Saya berharap Anda yang menuliskannya setelah saya memberikan pengantar sosiologis tentang hal tersebut. (*)

___

Daftar Kepustakaan

Brumbaugh, Robert S. (1980):  “Plato”, dalam Encyclopedia Americana, Vol. 22.

Fairchild, H.P (1977): Dictionary of Sosiology and Related Sciences. Totowa, New Jersey. Litttlefield, Adam & co.

Hathorn, Richmond Y. (1980): “Symposium”, dalam Enclopedia Americana, Vol. 26.

Suprayetno Wagiman (1998): “Robert J. Sternberg and Ibn Hazm on The Nature of Love”, dalam Yudian Wahyudi, dkk (Eds): The Dynamic of Civilization, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.

Hutheesing, O. (1976), “Sociology of Love” (Hand Out-Catatan Kuliah, USM, Penang Malaysia).

 

 

[1] Dr. Ir. Gunawan  Wiradi, M.Sos. Sc. adalah pemikir dan penggerak Reforma Agraria Indonesia yang sangat dihormati dan menjadi referensi berjalan, selama lima puluh tahun terakhir. Karyanya mengenai bidang itu dan bidang perubahan pertanian, pedesaan dan masyarakat adat tersebar di mana-mana. Dalam usia yang sudah 80 tahun, ia yang tinggal di Bogor ini,  masih dianugerahi kesehatan prima, untuk memberikan ceramah, semangat dan wawancara bagi banyak kelompok dan di berbagai tempat di Tanah Air. Tulisan yang bernuansa selingan ini khusus dimohon oleh redaksi, agar sisi tertentu dari kemanusiaannya yang jarang diketahui, sampai pula pada pembaca (-nya). |

editor: Sabiq Carebesth

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending