Connect with us

Kolom

Pemuda dan Bangsa Pesimistis

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang “Manusia dan Bangsa” (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai “perang setiap hari” di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak “lain”.

Bagaimana dalam situasi semacam itu, problem dasar yang diungkap Boediono dapat memperoleh perhatian yang cukup memadai? Sementara pembangunan manusia, sebagaimana pengembangan kebudayaan, sesungguhnya-kita, termasuk kalangan pemerintah-menyadari adalah fundamen terpenting dalam semua proses pembangunan. Apabila menuruti logika Boediono, sampai hari ini (bahkan sejak masa Orde Lama), pembangunan lebih bersifat institutional heavy ketimbang human heavy. Satu sifat atau karakter yang tidak hanya kerap terjebak dalam proforma dan retorika, tetapi juga pemanfaatan ukuran statistikal yang sangat materialistis, mengabaikan betapa di dalam “materi” sebuah bangsa terdapat ruh atau jiwa yang tak mungkin kita biarkan terdegradasi sehingga membuat pencapaian material (institusional) apa pun jadi hampa.

Itulah yang terjadi, misalnya dalam penanganan asap dan kebakaran di kawasan gambut yang merongrong bukan hanya ekonomi, kesehatan, politik, keamanan, tetapi bahkan hingga kedaulatan negara. Pelbagai program kebijakan cepat yang dihasilkan, lagi-lagi berbasis pendekatan kritis dan kedaruratan, melulu diambil dengan pertimbangan yang 90 persen bersifat teknis, teknologis, dan administratif. Padahal, seperti dinyatakan oleh PBB dan Kementerian LHK sendiri, 90 persen penyebab kebakaran sebagai induk dari masalah adalah manusia. Akan tetapi, mengapa justru persoalan manusia ini agak diabaikan, dengan tidak tampaknya program kuat dalam mengubah cara berpikir, cara bertindak, hingga persoalan adat, tradisi hingga budaya yang melekat pada manusia tersebut?

Sudah begitu lama, terlalu lama, kita meninggalkan core dari kerja pembangunan kita, dari proses pembudayaan kita sebagai bangsa, yakni manusia.

Pertanyaan eksistensial

Sehebat atau sesempurna apa pun regulasi dan institusi diciptakan dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa, akan tetap sia-sia jika manusia pembuat dan pelakunya tak cukup beradab/berbudaya sehingga dengan mudah memelintir, memanipulasi dan mengkhianati keluhuran dari kehebatan itu. Trisila Soekarno, tak akan pernah mencapai hasil paripurnanya (berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi) tanpa didului atau diiringi sukses dimensi ketiganya, “kepribadian yang berkebudayaan”. Seperti contoh “pemberantasan korupsi” yang diperjuangkan institusi hebat, seperti KPK, tak akan pernah mendapatkan hasil signifikan, bahkan hanya untuk potongan kecil puncak piramida sosial yang ditempati kaum elite, jika programnya lebih berat pada penindakan dan pencegahan pragmatis, bukan pada perubahan sikap mental dan perilaku manusianya.

Maka bila, sekali lagi bila, kita bersama mampu memafhumi dan sepakat dengan eksplanasi tentang manusia di atas, setidaknya ada tiga prakondisi atau semacam “rukun” yang wajib dikerjakan untuk memulai pembangunan kebudayaan (manusia) secara sungguh-sungguh (hal-hal yang justru dalam hemat saya belum atau selalu gagal kita lakukan selama ini). Pertama, dan ini problem paling mendasar kita, mengomprehensi dan mengonstitusi kenyataan eksistensial dan mutakhir dari diri kita sendiri, “manusia Indonesia”. Komprehensi di sini, saya maksudkan, lebih dari sebagai sebuah pemahaman yang (umumnya akademis dan) cenderung bersifat spesifik, uni-dimensional, atau bahkan sektarian, tetapi pada pengertian yang holistik (multidimensional) tentang kenyataan kemanusiaan itu.

Menjadi kesulitan luar biasa ketika siapa pun bertanya pada kita, “siapakah Anda?”. Siapa, atau apakah aku? Hampir tidak ada perangkat rasional yang kita anggap cukup adekuat dan komprehensif untuk menciptakan jawaban. Pertanyaan eksistensial ini tentu saja sangat mendasar. Namun, bagaimana ia bisa dijawab, saat jangankan terma besar “Indonesia”, bahkan identitas primordial yang melekat dalam DNA kultural kita pun sudah tidak mampu kita mengenali. Apa itu “Jawa”, “Sunda”, “Minang”, “Flores” dan sebagainya, sudah tidak kita pahami wadag maupun esensinya. Wong jowo ilang jawane, demikian salah satu ekspresi lokal mengungkapkannya. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu pada manusia jika kita tidak mengenalinya?

Bagaimana sebuah regulasi, institusi ditegakkan dan program-program dijalankan demi kemaslahatan manusia, tetapi kita sungguh-sungguh tidak mengenali subyek dari itu semua? Bagaimana seseorang memimpin, apa pun, jika ia tidak paham apa atau siapa yang dipimpinnya? Benarkah dengan kebutaan komprehensi semacam itu, negara ini melangsungkan hidupnya selama 70 tahun?

Kedua, dan ketiga tak dapat saya sebutkan di sini karena kedua “rukun” itu hanya dapat dilakukan ketika yang pertama dapat kita selesaikan dengan saksama. Dalam arti lain, upaya membangun, mengubah atau melakukan “revolusi diri” manusia tak akan mungkin terjadi, ketika pihak yang memiliki obligasi tak mampu menuntaskan “rukun” pertama tadi.

Bangsa pesimistis

Saya mulai dengan subyek apa yang disebut dengan “manusia/generasi muda Indonesia”. Bukan saja karena dalam berbagai uji coba saya di banyak kota dan lembaga menemukan kenyataan mereka benar-benar blank bahkan frustrasi hanya untuk mendapatkan cara menciptakan jawaban dari pertanyaan di atas. Tapi juga, tentu, pada generasi inilah perubahan manusia kita arahkan sebagai target utama, tanpa menafikan betapa pentingnya kalangan senior bahkan anak-anak dijadikan sebagai target karena pada titik tertentu mereka juga mengambil peran signifikan.

Generasi muda, mereka yang secara sosiologis tergolong generasi Y dan Z, harus jujur kita akui, jika tidak merupakan produk dari the lost generation, yang tak lain adalah generasi X-seperti penulis sendiri-bisa dikatakan sebagai alien dalam kehidupan umum kita bermasyarakat dan berbangsa yang notabene masih dipepati oleh tradisionalisme bahkan ortodoksi yang dibumbui sedikit retorika modernitas (baca: saintifis dan teknologis) yang sebenarnya masih terasa asing bagi peri kehidupan kita yang ambigu dan paradoksal ini. Mereka menjadi alien, ketika kita mengalami kesukaran besar memahami mereka di saat kita masih melihat mereka dengan ukuran-ukuran dan visi atau kosmologi tradisional kita. Pada saat kita sendiri termangu dan tak berdaya, menyaksikan diri kita sendiri menjadi kurban dari (semua produk) zaman, yang perlahan atau cepat mengubah diri kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa, terlebih melakukan hal sebaliknya.

Semua produk peradaban atau zaman, dengan budaya yang menguntit atau mengiringinya, datang pada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi justru menguasai kita. Sadar atau tidak kita hidup, atau merasa hidup, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada semua itu (jadi pegawai/buruh/eksekutif, busana, gaya hidup, alat angkut, media massa, hingga gawai-gawai elektronis yang menenggelamkan bahkan seluruh kesadaran kita).

Di titik inilah saya menganggap bangsa kita berada pada état atau kondisi yang pesimistis, bahkan dalam beberapa ukuran: apatis. Sebuah kondisi di mana seseorang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menentukan dirinya sendiri, kecuali ia ditentukan oleh hal lain. Hal itu disebabkan kenyataan ia tak merasa berkapasitas lagi mengomprehensi apa yang ada (dan terjadi) dalam dirinya.

Sebuah adab (dan budaya) yang karena begitu kompleks, bahkan kaotis sehingga kita gelap tidak mengenalinya, merasa asing bahkan tercekam atau cemas terhadapnya. Lalu kalah, akhirnya menyerah. Dalam situasi umum itulah, generasi muda kita berjuang menemukan dan menentukan dirinya. Menggauli zaman secara dekat, mencoba menguasai semua perangkat dan produknya, berusaha menciptakan sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan dirinya. Di sinilah poinnya: kita tak tahu dan paham apa yang terjadi dalam generasi itu, ketika kita masih menggunakan standar usang dalam dunia pendidikan, keilmuan, tradisi, negara bahkan agama kita.

Bahwa generasi muda sudah meninggalkan kita jauh. Tidak lagi, antara lain, menggunakan semua acuan konservatif yang masih menjadi kapstok mental-intelektual kita. Menganggap diri mereka yatim piatu dan mencari orangtua kultural baru mereka lalu membuat kita putus asa karena kita gagal dan jatuh sebagai pecundang lengkap dengan baju kebesaran dan kecongkakan kita sebagai pejabat negara, orangtua kaya, ustaz lihai, atau tetua adat yang tetap rajin berilusi masih mengenali dan menguasai mereka. Bagaimana kemudian kita hendak mengubah mereka, bahkan untuk mendekatinya pun kita tak punya kendaraan untuk menjangkaunya? Apa guna pendidikan dan semua institusi negara yang dibuat untuk mereka? Apa guna mereka menghabiskan uang rakyat (bahkan ratusan triliun) untuk sesuatu yang nyata sia-sia.

Pembangunan manusia, sejatinya-sekali lagi-inti dari semua kerja dan tujuan kita berbangsa, di semua sektornya. Tak hanya pada sektor yang-menurut kita-berkait langsung, tetapi juga sektor perdagangan, industri, pedesaan, pertanian, hingga urusan dalam dan luar negeri, bahkan pertahanan hingga intelijen. Bahkan, mungkin dia tak butuh institusi tersendiri, terlebih jika aparatusnya terlalu congkak dan invalid dalam memahami subyek pekerjaannya. (*)

 

*Radhar Panca Dahana , Budayawan
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 30 November 2015/ Featured Image by; liputan6/lalabohang

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Sastra dan Rekor

mm

Published

on

Kita sudah biasa menjumpai sastra dalam teks, diskusi, dan yang paling mutakhir: berperistiwa di media sosial. Padahal, sudah cukup lama sastra Indonesia berurusan juga dengan rekor. Kita sering mendengar buku-buku sastra paling laris, paling diakui dunia, paling banyak diberi penghargaan, dan sebagainya. Semua itu dapat kita anggap rekor-rekor dalam sastra Indonesia. Kita memang hanya bisa menganggap. Sebab, yang paling memiliki legitimasi untuk menyebut rekor ini-itu tentu Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pendiri sekaligus Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, menyatakan, “Museum Rekor-Dunia Indonesia berusaha mengabdikan diri dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual bangsa Indonesia melalui jalur anugerah perhatian dan penghargaan terhadap karsa dan karya superlatif para insan warga bangsa Indonesia.”

Pernyataan yang bertitimangsa Januari 2012 itu dapat kita temukan dalam sekapur sirih buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) susunan Aylawati Sarwono. Rekor bukan cuma soal perhatian dan penghargaan, melainkan juga pencatatan. Kita mafhum, di luar negeri sana rekor-rekor membuku dalam Guinness Book of World Records. Kata book (buku) menandai pencatatan sebagai pengesah rekor. Kita lantas sedih, pencatatan rekor di Indonesia rupanya terlambat sekian tahun. Pencatatan tentu dilakukan pada hari saat rekor tercipta. Namun, buku sebagai hasil pencatatan rekor itu terlambat disampaikan ke publik. Rekor-rekor MURI sepanjang tahun 2008-2009 baru kita ketahui melalui buku yang terbit pertama kali di tahun 2012. Aduh!

Demi menjaga mentalitas dan spiritualitas bangsa, sebagaimana diharapkan Jaya Suprana, maka kita tak pantas mengeluh. Kita memaklumi saja keterlambatan itu, yang penting pencatatan rekor sempat hadir dalam wujud buku. Rekor-rekor di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) dibagi dalam puluhan kategori. Salah satu kategori perlu kita perhatikan, yakni karya tulis. Saat membaca urutan-urutan awal, kita menjumpai rekor “profesor kedokteran pertama di Indonesia yang menulis buku tentang teknik jazz”. Kita pantas bingung, mengapa ada rekor seperti ini di Indonesia? Profesor kedokteran yang punya pengetahuan mumpuni di bidang terkait semestinya dianugerahi rekor “penemu teknik pengobatan…”, “dokter pertama yang…”, dan lain-lain, bukan malah dianugerahi rekor untuk penulisan buku di luar bidang yang ditekuni.

Rekor lainnya yang boleh kita persoalkan adalah “penerbit buku dengan komentar tokoh Indonesia terbanyak”. Dalam bahasa termutakhir, komentar yang mendampingi penerbitan sebuah buku lazim kita sebut endorsement. Perannya adalah menggoda calon pembaca agar tertarik membeli buku itu. Maka, seringkali komentar tokoh ditaruh pada sampul belakang, bahkan tak jarang di sampul depan, supaya langsung terbaca meski buku masih bersegel plastik. Satu-dua komentar tokoh kondang sebetulnya sudah cukup mengangkat daya jual sebuah buku, tidak perlu sampai puluhan. Ada pula yang bahkan tak membutuhkan komentar tokoh, dan menyerahkan tanggung jawab apresiatif kepada penulis kata pengantar, entah dari pihak penerbit atau tokoh yang ditunjuk. Komentar tentang buku tak lebih penting dari buku itu sendiri.

Kita lantas menengok rekor-rekor sastra yang tercatat di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009). Nadya Nadine mencatatkan diri sebagai “penulis puisi tunggal terbanyak” di buku itu. Dalam keterangan, tertulis, “Nadya Nadine berhasil menulis 900 judul puisi dalam waktu 3 bulan, ditambah 101 puisi karya terdahulunya sehingga total puisi yang kemudian dibukukan ada 1.001 judul.” Buku kumpulan puisi Nadya Nadine diterbitkan berjudul Bunga Batu: 1001 Puisi Nadya Nadine (2012).

Buku kumpulan puisi Nadya Nadine mengalahkan 630 puisi Sitor Situmorang di buku Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak 1948-2008 (2016) secara ketebalan maupun harga. Namun, jika kita menimbang kualitas dan terutama etosnya, kepenyairan Sitor Situmorang tentu lebih baik ketimbang Nadya Nadine.

Membandingkan Nadya Nadine dengan penyair ampuh sekelas Sitor Situmorang sekilas terasa tidak adil. Namun, kita sebetulnya dapat mengabaikan keagungan nama Sitor Situmorang dengan berfokus pada proses kreatifnya. Kita sedang membandingkan antara 900 puisi yang ditulis dalam kurun 3 bulan (101 puisi Nadya Nadine yang lain kita abaikan dulu, karena tidak ada keterangan waktu penulisannya) dengan 630 puisi yang ditulis sepanjang 60 tahun. Puisi yang ngebut kita bandingkan dengan puisi yang menangkap setiap peristiwa sepanjang hidup seseorang. Seandainya penulis puisi bukan Sitor Situmorang pun, proses penulisan yang alamiah itu jelas akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih baik ketimbang yang dikejar tenggat waktu demi rekor.

Karya dan kepenyairan Nadya Nadine pun berpeluang berumur pendek dibanding penyair lainnya. Ia lebih memilih menumpahkan semua daya kreatifnya demi mengejar rekor MURI dalam sebuah buku kumpulan puisi amat tebal, alih-alih secara konsisten hadir menyapa pembaca pada rubrik sastra surat kabar edisi akhir pekan atau di laman-laman daring yang menyediakan ruang untuk puisi. Para penyair yang rajin menyapa pembaca, lantas rajin menerbitkan buku kumpulan puisi secara rutin, umur karya dan kepenyairannya bakal jauh lebih panjang. Tentu saja, kita berhak berambisi dalam kerja sastra. Namun, kita mesti paham bahwa kerja sastra adalah kerja budaya, alih-alih kerja mekanis yang bisa begitu saja terkekang target dan tenggat waktu. []

*) Udji Kayang Aditya Supriyanto; Pembaca buku dan pengelola Bukulah!

Continue Reading

Classic Prose

Trending