Connect with us

COLUMN & IDEAS

Pemuda dan Bangsa Pesimistis

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang “Manusia dan Bangsa” (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai “perang setiap hari” di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak “lain”.

Bagaimana dalam situasi semacam itu, problem dasar yang diungkap Boediono dapat memperoleh perhatian yang cukup memadai? Sementara pembangunan manusia, sebagaimana pengembangan kebudayaan, sesungguhnya-kita, termasuk kalangan pemerintah-menyadari adalah fundamen terpenting dalam semua proses pembangunan. Apabila menuruti logika Boediono, sampai hari ini (bahkan sejak masa Orde Lama), pembangunan lebih bersifat institutional heavy ketimbang human heavy. Satu sifat atau karakter yang tidak hanya kerap terjebak dalam proforma dan retorika, tetapi juga pemanfaatan ukuran statistikal yang sangat materialistis, mengabaikan betapa di dalam “materi” sebuah bangsa terdapat ruh atau jiwa yang tak mungkin kita biarkan terdegradasi sehingga membuat pencapaian material (institusional) apa pun jadi hampa.

Itulah yang terjadi, misalnya dalam penanganan asap dan kebakaran di kawasan gambut yang merongrong bukan hanya ekonomi, kesehatan, politik, keamanan, tetapi bahkan hingga kedaulatan negara. Pelbagai program kebijakan cepat yang dihasilkan, lagi-lagi berbasis pendekatan kritis dan kedaruratan, melulu diambil dengan pertimbangan yang 90 persen bersifat teknis, teknologis, dan administratif. Padahal, seperti dinyatakan oleh PBB dan Kementerian LHK sendiri, 90 persen penyebab kebakaran sebagai induk dari masalah adalah manusia. Akan tetapi, mengapa justru persoalan manusia ini agak diabaikan, dengan tidak tampaknya program kuat dalam mengubah cara berpikir, cara bertindak, hingga persoalan adat, tradisi hingga budaya yang melekat pada manusia tersebut?

Sudah begitu lama, terlalu lama, kita meninggalkan core dari kerja pembangunan kita, dari proses pembudayaan kita sebagai bangsa, yakni manusia.

Pertanyaan eksistensial

Sehebat atau sesempurna apa pun regulasi dan institusi diciptakan dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa, akan tetap sia-sia jika manusia pembuat dan pelakunya tak cukup beradab/berbudaya sehingga dengan mudah memelintir, memanipulasi dan mengkhianati keluhuran dari kehebatan itu. Trisila Soekarno, tak akan pernah mencapai hasil paripurnanya (berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi) tanpa didului atau diiringi sukses dimensi ketiganya, “kepribadian yang berkebudayaan”. Seperti contoh “pemberantasan korupsi” yang diperjuangkan institusi hebat, seperti KPK, tak akan pernah mendapatkan hasil signifikan, bahkan hanya untuk potongan kecil puncak piramida sosial yang ditempati kaum elite, jika programnya lebih berat pada penindakan dan pencegahan pragmatis, bukan pada perubahan sikap mental dan perilaku manusianya.

Maka bila, sekali lagi bila, kita bersama mampu memafhumi dan sepakat dengan eksplanasi tentang manusia di atas, setidaknya ada tiga prakondisi atau semacam “rukun” yang wajib dikerjakan untuk memulai pembangunan kebudayaan (manusia) secara sungguh-sungguh (hal-hal yang justru dalam hemat saya belum atau selalu gagal kita lakukan selama ini). Pertama, dan ini problem paling mendasar kita, mengomprehensi dan mengonstitusi kenyataan eksistensial dan mutakhir dari diri kita sendiri, “manusia Indonesia”. Komprehensi di sini, saya maksudkan, lebih dari sebagai sebuah pemahaman yang (umumnya akademis dan) cenderung bersifat spesifik, uni-dimensional, atau bahkan sektarian, tetapi pada pengertian yang holistik (multidimensional) tentang kenyataan kemanusiaan itu.

Menjadi kesulitan luar biasa ketika siapa pun bertanya pada kita, “siapakah Anda?”. Siapa, atau apakah aku? Hampir tidak ada perangkat rasional yang kita anggap cukup adekuat dan komprehensif untuk menciptakan jawaban. Pertanyaan eksistensial ini tentu saja sangat mendasar. Namun, bagaimana ia bisa dijawab, saat jangankan terma besar “Indonesia”, bahkan identitas primordial yang melekat dalam DNA kultural kita pun sudah tidak mampu kita mengenali. Apa itu “Jawa”, “Sunda”, “Minang”, “Flores” dan sebagainya, sudah tidak kita pahami wadag maupun esensinya. Wong jowo ilang jawane, demikian salah satu ekspresi lokal mengungkapkannya. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu pada manusia jika kita tidak mengenalinya?

Bagaimana sebuah regulasi, institusi ditegakkan dan program-program dijalankan demi kemaslahatan manusia, tetapi kita sungguh-sungguh tidak mengenali subyek dari itu semua? Bagaimana seseorang memimpin, apa pun, jika ia tidak paham apa atau siapa yang dipimpinnya? Benarkah dengan kebutaan komprehensi semacam itu, negara ini melangsungkan hidupnya selama 70 tahun?

Kedua, dan ketiga tak dapat saya sebutkan di sini karena kedua “rukun” itu hanya dapat dilakukan ketika yang pertama dapat kita selesaikan dengan saksama. Dalam arti lain, upaya membangun, mengubah atau melakukan “revolusi diri” manusia tak akan mungkin terjadi, ketika pihak yang memiliki obligasi tak mampu menuntaskan “rukun” pertama tadi.

Bangsa pesimistis

Saya mulai dengan subyek apa yang disebut dengan “manusia/generasi muda Indonesia”. Bukan saja karena dalam berbagai uji coba saya di banyak kota dan lembaga menemukan kenyataan mereka benar-benar blank bahkan frustrasi hanya untuk mendapatkan cara menciptakan jawaban dari pertanyaan di atas. Tapi juga, tentu, pada generasi inilah perubahan manusia kita arahkan sebagai target utama, tanpa menafikan betapa pentingnya kalangan senior bahkan anak-anak dijadikan sebagai target karena pada titik tertentu mereka juga mengambil peran signifikan.

Generasi muda, mereka yang secara sosiologis tergolong generasi Y dan Z, harus jujur kita akui, jika tidak merupakan produk dari the lost generation, yang tak lain adalah generasi X-seperti penulis sendiri-bisa dikatakan sebagai alien dalam kehidupan umum kita bermasyarakat dan berbangsa yang notabene masih dipepati oleh tradisionalisme bahkan ortodoksi yang dibumbui sedikit retorika modernitas (baca: saintifis dan teknologis) yang sebenarnya masih terasa asing bagi peri kehidupan kita yang ambigu dan paradoksal ini. Mereka menjadi alien, ketika kita mengalami kesukaran besar memahami mereka di saat kita masih melihat mereka dengan ukuran-ukuran dan visi atau kosmologi tradisional kita. Pada saat kita sendiri termangu dan tak berdaya, menyaksikan diri kita sendiri menjadi kurban dari (semua produk) zaman, yang perlahan atau cepat mengubah diri kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa, terlebih melakukan hal sebaliknya.

Semua produk peradaban atau zaman, dengan budaya yang menguntit atau mengiringinya, datang pada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi justru menguasai kita. Sadar atau tidak kita hidup, atau merasa hidup, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada semua itu (jadi pegawai/buruh/eksekutif, busana, gaya hidup, alat angkut, media massa, hingga gawai-gawai elektronis yang menenggelamkan bahkan seluruh kesadaran kita).

Di titik inilah saya menganggap bangsa kita berada pada état atau kondisi yang pesimistis, bahkan dalam beberapa ukuran: apatis. Sebuah kondisi di mana seseorang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menentukan dirinya sendiri, kecuali ia ditentukan oleh hal lain. Hal itu disebabkan kenyataan ia tak merasa berkapasitas lagi mengomprehensi apa yang ada (dan terjadi) dalam dirinya.

Sebuah adab (dan budaya) yang karena begitu kompleks, bahkan kaotis sehingga kita gelap tidak mengenalinya, merasa asing bahkan tercekam atau cemas terhadapnya. Lalu kalah, akhirnya menyerah. Dalam situasi umum itulah, generasi muda kita berjuang menemukan dan menentukan dirinya. Menggauli zaman secara dekat, mencoba menguasai semua perangkat dan produknya, berusaha menciptakan sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan dirinya. Di sinilah poinnya: kita tak tahu dan paham apa yang terjadi dalam generasi itu, ketika kita masih menggunakan standar usang dalam dunia pendidikan, keilmuan, tradisi, negara bahkan agama kita.

Bahwa generasi muda sudah meninggalkan kita jauh. Tidak lagi, antara lain, menggunakan semua acuan konservatif yang masih menjadi kapstok mental-intelektual kita. Menganggap diri mereka yatim piatu dan mencari orangtua kultural baru mereka lalu membuat kita putus asa karena kita gagal dan jatuh sebagai pecundang lengkap dengan baju kebesaran dan kecongkakan kita sebagai pejabat negara, orangtua kaya, ustaz lihai, atau tetua adat yang tetap rajin berilusi masih mengenali dan menguasai mereka. Bagaimana kemudian kita hendak mengubah mereka, bahkan untuk mendekatinya pun kita tak punya kendaraan untuk menjangkaunya? Apa guna pendidikan dan semua institusi negara yang dibuat untuk mereka? Apa guna mereka menghabiskan uang rakyat (bahkan ratusan triliun) untuk sesuatu yang nyata sia-sia.

Pembangunan manusia, sejatinya-sekali lagi-inti dari semua kerja dan tujuan kita berbangsa, di semua sektornya. Tak hanya pada sektor yang-menurut kita-berkait langsung, tetapi juga sektor perdagangan, industri, pedesaan, pertanian, hingga urusan dalam dan luar negeri, bahkan pertahanan hingga intelijen. Bahkan, mungkin dia tak butuh institusi tersendiri, terlebih jika aparatusnya terlalu congkak dan invalid dalam memahami subyek pekerjaannya. (*)

 

*Radhar Panca Dahana , Budayawan
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 30 November 2015/ Featured Image by; liputan6/lalabohang

Continue Reading
Advertisement

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending