Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Absurditas Golput

mm

Published

on

Getty Images/ Kompas.com

Seorang penulis yang namanya cukup tersohor dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia baru-baru ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam momentum pesta demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput.

Dia menyatakan bahwa pada era pemerintah saat ini hoaks merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia. Juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elite, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi.

Argumennya faktual dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, bagi saya, hal itu terkesan menyederhanakan persoalan karena Jokowi dijadikan sebagai aktor tunggal yang layak dibebani dan dimintai tanggung jawab atas begitu banyak beban sejarah dan persoalan bangsa ini.

Fakta dan data yang ia sampaikan tidak ada yang salah, lebih-lebih sebagai suara kritis. Kita butuh argumentasi kontrol kekuasaan semacam itu untuk bangsa yang tengah berusaha melaju dari beban reformasi yang puluhan tahun mandek dan tersandera begitu banyak kepentingan.

Tapi saya melihat keterjebakan sudut pandang, yang sayangnya juga banyak mengemuka dalam argumentasi kebanyakan mereka yang hari ini memilih untuk tidak memilih (golput). Fakta yang meski benar sejatinya tidak kontekstual karena terisolasi dari realitas besar sosial dan sejarah sehingga menghasilkan tafsir keliru atas “kenyataan politik” Indonesia saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama, realitas oligarki. Lima tahun memimpin bangsa dengan beban sejarah monolitik dan oligopolistik hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa selama 32 tahun jelas tidak cukup untuk membereskan semua krisis yang dihadapi Indonesia. Lebih-lebih reformasi 1998 juga gagal mentransformasi secara menyeluruh bangsa ini ke tujuan dan bentuk baru politik yang lebih moderat dan kosmopolit.

Kedua, sejarah warisan Orde Baru yang belum tuntas. Birokrasi dan paradigma budaya politik kita masih banyak mengamini cara-cara lama, baik dalam hal korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Butuh kehendak politik sekaligus kesiapan generasi yang lebih kekinian untuk menggantikan cara, praktik, dan budaya politik Indonesia. Dan, sekali lagi, Jokowi sebagai pribadi tidak cukup dan tidak akan kuat dibebani itu semua seorang diri.

Ketiga, fungsionalisme individual dalam melihat kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini golput mengajukan argumen seolah-olah Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari realitas global dan konfigurasi ekonomi-politik dunia, terutama perkembangan kapitalisme lanjut.

Keempat, golput hari ini lebih mendekati proses dari pilihan yang secara faktual tidak dialektis dan mengabaikan proses negasi menuju kualitas substansi demokrasi. Mengapa? Karena ia tidak dijadikan sebagai organisme intelektual dan massa, melainkan lebih ke sentimen individu.

Dengan empat hal yang saya sebutkan, saya berpandangan bahwa meski pilihan untuk tidak memilih adalah juga hak yang konstitusional, fenomena golput hari ini lebih menunjukkan suatu perasaan sentimental dan personal ketimbang sebagai keluhan dari sistem sosial dan kultural yang berkembang lima tahun ke belakang.

Bagi saya, sudah terlambat untuk golput dan pemilihan umum sudah di depan mata. Fakta-fakta negatif dan pesimisme sebagaimana dituliskan penulis tadi justru tengah berlangsung semakin masif. Haruskah kita memilih abai dan tidak terlibat?

Golput sudah terlambat karena pilihan untuk tidak memilih sejatinya bukan laku personal meski subyeknya individual. Golput seharusnya merupakan politik alternatif, dan karena itu subyeknya harus menuju suatu gerakan sosial. Sebab, ia merupakan jalan bagi kelompok politik alternatif untuk menarik atau mengembalikan realitas politik yang elitis agar kembali pada fitrahnya sebagai sarana artikulatif kepentingan rakyat.

Jadi, golput dalam momentum pemilihan umum kali ini adalah absurd. Bukan karena pilihan untuk tidak memilihnya, melainkan lebih pada latar belakang sikap yang tidak hanya inkonsisten, tapi juga pada dasarnya tidak punya tujuan yang berkaitan dengan perbaikan situasi politik dan kebangsaan yang kita inginkan. Alih-alih golput dalam situasi politik sekarang, saya merasa masih banyak argumen dan rasionalisasi untuk tetap aktif mengawal dinamika politik dan demokratisasi Indonesia.

Selamat memilih dan tegak lurus dalam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Saya sendiri akan memilih untuk memilih karena saya tidak ingin menjadi yang absurd, seperti Sisifus: sudah menjadi korban, harus pula yang menjalani hukuman. (*)

*) Sabiq Carebesth. Penyair dan Penulis Lepas—editor Galeri Buku Jakarta

Tulisan ini sebelumnya tayang di Koran Tempo.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

Trending