Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Simposium Cinta Untuk Perempuan

mm

Published

on

getty image/ ‘Spring (Apple Blossoms)’ [1859, oil on canvas, 176 x 113cm, Lady Lever Art Gallery, LL3624] by Millais

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

 Gunawan Wiradi[1]

 

Sepanjang yang saya tahu, catatan sejarah mengenai pembahasan tentang “cinta” yang disajikan tertulis pertama kali adalah buku karya Plato berjudul “Symposium” (sekitar 300 tahun sebelum Masehi).

‘Simposium’-nya Plato

Plato berpandangan bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan diskusi. Karena itu semua karya Plato bentuknya adalah dialog. Begitu juga dengan “Symposium”, dia menceritakan dialognya berbagai peserta, walaupun sebenarnya dengan itu dia menyampaikan pesan-pesannya. Hakekat cinta, menurutnya, adalah perasaan “ketertarikan dan hasrat atau nafsu” untuk menyatu, walaupun kita tidak tahu dari mana asal usul perasaan itu (“Attraction and desire”).

Sebelum kita gambarkan isi buku Plato tersebut, mungkin ada baiknya menyimpang sedikit, yaitu masalah istilah mengenai berbagai format diskusi, yang di Indonesia sekarang ini sering bercampur aduk.

Symposium.  Berbeda dari format-format yang lain, seperti tersebut diatas, dan belajar dari “symposium”nya Plato, ciri utamanya adalah “brain storming” dan semua peserta seharusnya turut berbicara. Tidak harus ada narasumber, dan tidak harus ada kesimpulan. Karena itu marilah kita lihat sepintas isi buku Plato itu.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa arti harfiah dari kata ‘symposium’ adalah “pesta minum-minum bersama untuk merayakan sesuatu”, dan memang buku Plato ini menceritakan tentang pesta minum bersama untuk merayakan seorang sastrawan bernama Agathon yang berhasil memperoleh hadiah pertama dalam suatu kejuaraan sastra (semacam “syukuran”). Namun para peserta pertemuan itu akhirnya menghendaki agar pertemuan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan tema “cinta”. Para pelayan minuman, dan para penabuh musik diminta keluar ruangan sehingga yang tinggal untuk berdiskusi adalah para filosof dan sastrawan.

Diantara para peserta yang menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai “cinta”, ada satu orang yang pidatonya menarik perhatian para hadirin, yaitu yang bernama Aristophanes. Hampir semua peserta memang berbicara dan pada umumnya menganggap bahwa “cinta” adalah “Dewa Agung” (The Great God). Aristhophanes menceritakan sebuah dongeng bahwa semula, manusia itu berbentuk bulat dengan empat tangan dan empat kaki. Tetapi kemudian dewa Zeus membelahnya menjadi dua. Karena itu, “Cinta” adalah suatu hasrat kerinduan dari masing-masing belahan badan tersebut untuk “re-uni”, bersatu kembali dengan pasangannya. Gambaran dari Aristophanes ini kemudian dikoreksi dan sekaligus dikembangkan oleh Socrates. Atas dasar ajaran yang berasal dari seorang wanita bijak bernama Diotima, Socrates menyatakan bahwa “Cinta” itu bukan “Dewa”, melainkan hasrat dan upaya manusia untuk menghindari kematian. Pada tingkatan paling rendah, wujudnya adalah “reproduksi fisik” (Kelahiran adalah lawan dari Kematian). Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah penyatuan secara cendekia dengan “keindahan mutlak”. Belum sempat Socrates menjelaskannya lebih lanjut tentang hal ini, seorang yang sedang mabuk bernama Alcibiades masuk ruangan diskusi dan bernyanyi memuji-muji Socrates, dan diikuti oleh sejumlah pemabuk lainnya, sehingga membingungkan. Maka diskusi tersebut lalu diakhiri, tanpa kesimpulan apa-apa. (Dari sinilah maka, pengertiannya sekarang, symposium adalah forum diskusi yang tidak menghasilkan kesimpulan).

Sosiologi tentang Cinta

Kita semua tahu bahwa “sosiologi” adalah ilmu yang mempelajari “hubungan antar manusia secara umum” (a general science). Karena itu, masalah “cinta” yang merupakan salah satu aspek hubungan antar-manusia memang sudah sewajarnya masuk ke dalam ranah kajian sosiologis.

Jika kita bertolak secara formal, dapat dikatakan bahwa lahirnya sosiologi adalah saat diperkenalkannya istilah “sosiologi” dari August Compte, di pertengahan abad 19. Namun itu tidak berarti bahwa berbagai karya pemikir sebelumnya tidak ada yang bernilai sosiologi. Karya Ibn Khaldun, misalnya, dalam jilid I yang berjudul “Muqadimah” (dari 7 jilid buku sejarah yang ditulisnya), benar-benar mencerminkan uraian yang bersifat sosiologis.

Belajar dari buku “Symposium”nya Plato, dan kemudian memperhatikan berbagai ungkapan tentang cinta dari para pemikir sesudahnya (berbagai budayawan, psikolog, sejarahwan, filosof, dll), maka ada sebagian sosiolog masa kini yang berusaha untuk mengembangkan konseptualisasi tentang cinta, dan membuat kategorisasi atas dasar nuansa psikologisnya. Sepanjang yang saya ketahui ada 7 (tujuh) kategori cinta, yaitu: (1) “Brotherly Love” atau cinta sesama; (2) “Platonic Love”; (3) “Sexual Love”;   (4) “Romantic Love”; (5) “Conjugal Love”; (6) “Plutonic love”; dan (7) “Patriotic Love”. Lima yang disebut pertama memang saling berkaitan. Sedang dua yang terakhir dapat disebut eksklusif dan tak banyak orang menghiraukannya. Mari kita coba telaah satu persatu walaupun secara amat ringkas.

 

  • Cinta sesama (“Brother Love”)

Perasaan cinta sesama bisa muncul jika kita dapat ber“empati”, bisa merasakan apa yang dialami orang lain (“seandainya saya itu dia”). Sedikit atau banyak, ada semangat “altruistic” (sebagai lawan individualistik)

  • Cinta Platonic. (“Platonic Love”)

Cinta kategori ini adalah perasaan menyayangi yang bernuansa “mengagumi”, “menghormati tinggi”, bahkan juga mengandung sifat pemujaan bahkan ketundukan. Misalnya sebagian besar rakyat Indonesia “mencintai” Bung Karno.

  • Cinta Sexual. (“Sexual Love”)

Ini adalah jenis cinta yang paling digemari banyak orang untuk membahasnya tapi sekaligus juga ditabukan untuk dibahas secara terbuka dihadapan publik. Dalam wacana ilmiah, topik hubungan sex juga merupakan objek kajian yang paling menuntut perhatian serius, rumit, dan sekaligus juga paling sukar untuk menjelaskannya karena mencakup sedikitnya tiga tradisi keilmuan yaitu biologi, psikologi (khususnya aliran Freudian) dan sosial budaya. Bahkan dalam hal tertentu masuk pula aspek politik karena kemudian dipertanyakan apakah hubungan sex semata dapat disebut sebagai “cinta”. Secara sederhana, pandangan dari segi biologi menyatakan bahwa hubungan sex diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan dikaitkan dengan fungsi reproduksi (membuahkan keturunan). Psikologi Freudian memusatkan perhatian pada aspek “kepuasan” dalam hubungan sex yang mempengaruhi perilaku. “Kebahagiaan” suatu pasangan ditentukan oleh tingkat kepuasan dalam hubungan sex-nya. Pusat perhatian psikologi terletak pada pengaruh kejiwaan terhadap individu yang bersangkutan. Sedangkan sosiologi memandang bahwa bagaimanapun juga hubungan sex antara dua individu adalah hubungan sosial. Pusat perhatiannya tidak semata-mata pada individunya “an sich” melainkan pada dampak dari perilaku yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan tersebut terhadap interelasinya dengan manusia lain yang pada gilirannya mempengaruhi interelasi antar-manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun justru karena itu, sosiologi juga berkepentingan dalam hal-hal yang menyangkut metode bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan hubungan sex tersebut. Jika dalam psikologi yang diukur adalah tingkat kepuasan dalam hubungan sex itu sendiri, dalam sosiologi yang diukur adalah tingkat kebahagiaan yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan itu. Dalam “sociology of love” dikenal adanya konsep SSR (Sex Satiety Ratio). Jika SSR = 1 maka dikatakan bahwa suatu pasangan itu bahagia. (Bagaimana teknik menghitungnya, rasanya tak perlu ditulis disini).

  • Cinta Romantis. (“Romantic Love”)

Istilah romantic sudah terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun apa makna yang sesungguhnya, dan bagaimana latar belakang sejarah timbulnya istilah tersebut, barangkali tidak banyak yang perduli. Kurang lebih ceritanya sebagai berikut:

Dalam setiap peperangan tentu terdapat sejumlah korban, baik yang menang maupun yang kalah. Begitulah di jaman Romawi Kuno, terjadi perang antara Romawi Barat (RB) dan Romawi Timur (RT) yang dimenangkan oleh RB. Tentara RB menyerbu ke Timur. Tentara RB terkenal disiplin, dan sebelum berangkat menyerbu ke Timur mereka sudah mendapat perintah keras dari pimpinan tertinggi di Roma bahwa jika nanti menang dan menduduki wilayah Timur mereka dilarang melakukan hubungan sex ataupun perkawinan dengan janda-janda prajurit RT. Sangsinya sangat berat, yaitu hukuman mati. Tentara RB menghadapi dilema. Disatu sisi, karena jauh dari rumah, jauh dari istri, maka sulit untuk menahan perasaan cinta birahi. Namun di sisi yang lain, sikap disiplin dan sangsi hukuman mati telah mengekangnya. Apa yang kemudian mereka lakukan?. Setiap waktu luang mereka mengundang janda-janda itu, minum-minum, nyanyi-nyanyi, dan melakukan dialog dengan janda-janda tersebut melalui kalimat-kalimat yang puitis, (seperti berpantun ala  adat Minang). Jadi, “cumbu rayutanpa sentuhan tubuh itulah yang dilakukannya. Dari kejadian inilah asal timbulnya istilah romantic. “Roman” artinya “Orang Roma”, dan “Romantic” artinya “Seperti Orang Roma”.

  • Cinta Suami Isteri. (“Conjugal Love”)

Di luar masalah hubungan sex, “cinta suami isteri” mengandung nuansa psikologis yang lain yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai “cinta keluarga”. Yang dianggap ideal adalah bahwa “conjugal love” sebaiknya menyatu secara integrative dengan kategori cinta yang lain tersebut di atas. Pasangan suami isteri seyogyanya juga mengandung bukan saja “Brotherly Love”, tapi juga “Platonic Love”, “Sexual Love”, dan “Romantic Love”. Suami menghormati tinggi isterinya, dan si isteri mengagumi dan membanggakan suaminya (Platonic). Sekali-sekali perlu adanya suasana “romantic”. Demikianlah, lima kategori cinta yang saling terkait.

  • Cinta Plutonic (“Plutonic Love”)

Berbeda dari lima kategori cinta tersebut diatas, cinta Plutonic mengandung nuansa lain yang sama sekali berbeda. Istilah Pluto dalam ilmu falak berarti planet terluar dalam tata surya kita (paling jauh dari matahari). Dalam mitologi Yunani, Pluto adalah “Dewa dari dunia rendah”. Maknanya adalah nafsu serakah. Cinta Plutonic adalah mengabdi kepada harta, kekayaan material, tanpa menghiraukan orang lain.

  • Cinta Patriotik (“Patriotic Love”)

“Cinta Patriotic” adalah cinta tanah air. Sekalipun nuansa psikologinya juga berbeda dengan lima kategori yang diuraikan tersebut diatas, namun cinta tanah air amat berlawanan dengan dengan cinta Plutonic. Secara normatif, cinta tanah air adalah positif dan memenuhi makna pepatah Yunani Kuno bahwa: “Ukuran cinta adalah apa yang dikorbankan untuknya”. Seorang patriot rela mengorbankan jiwanya demi tanah airnya. Seorang patriot tak akan rela jika masyarakat tanah airnya rusak moralnya.

Masalah hubungan antar-manusia (juga antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya) yang disebut “cinta”, adalah sesuatu isu yang tak pernah berhenti dibicarakan, dibahas, dan diperdebatkan sepanjang jaman, dari jaman kuno sekali sampai sekarang (bahkan sampai kapanpun). Mengapa masalah cinta selalu menjadi bahan pergunjingan sepanjang jaman, karena masalah ini masuk ke wilayah perasaan, bagian kehidupan yang serba rumit, kadang menggugah, kadang menghancurkan, pelik, indah, mengharukan, sekaligus mengandung berbagai segi yang dapat menyesatkan, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seorang filosof Islam klasik, Ibn Hazm, yang menulis tentang cinta (tahun 1022 M), pernah mengatakan bahwa arti cinta itu begitu rumit untuk diuraikan, dan maknanya yang sejati tak bisa diamati kecuali melalui pengalaman.

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

Keadilan dan Konflik

Demikianlah ulasan sekedarnya tentang sosiologi cinta. Lalu, dimanakah letak relevansinya terhadap masalah (pertanyaan) tentang keadilan gender?

Dari sejarah di berbagai negara, kita tahu bahwa ketidakadilan (dalam dan sebagai contoh utama di lapangan agrarian) melahirkan maraknya konflik agraria yang seringkai disertai dengan tindak kekerasan. Di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir inipun juga diwarnai oleh gejala tersebut. Mengapa? Karena globalisasi pasar bebas mendengung-dengungkan persaingan. Padahal menurut pakar sosiologi, “konflik adalah tingkatan tertinggi dari persaingan” (T. F. Hoult, 1977).

Dalam kondisi maraknya konflik terutama (misalnya di lapangan agrarian) yang disertai kekerasan itu, kategori cinta yang manakah di antara tujuh kategori tersebut di atas yang patut dan relevan untuk dipertanyakan?. Menurut hemat saya, ada tiga kategori yang tidak perlu dipertanyakan  (yaitu, “Platonik”, “Sexual”  dan “Romantic”), karena dalam kondisi apapun, gejala atau praktik cinta seperti itu akan tetap ada. Dengan demikian tinggal empat kategori yang lain yang barangkali memang perlu diulas.

Kalau kita mau jujur, saya kira semua merasakan bahwa semangat “patriotic love” terasa menurun, justru karena maraknya semangat “Plutonic Love”, cinta harta, cinta kekuasaan. Dengan harta dan kekuasaan, hampir semua hal dapat dipaksakan atau dibeli. Mengapa proses ini bisa terjadi? Tidak lain karena pengaruh propaganda globalisasi ekonomi pasar bebas. Semangat bersaing, dikobar-kobarkan, dan hampir semua hal diperlakukan sebagai barang dagangan, termasuk tanah dan juga jasa. Barangkali dua hal ini (tanah dan jasa) perlu ada sedikit catatan yaitu: dahulu, tanah dipandang sebagai benda sakral. Hubungan manusia dengan tanah mengandung nuansa “religio-magis”. Semangat globalisasi ekonomi melahirkan pandangan bahwa tanah adalah juga barang dagangan. Akibatnya terjadilah ketidakadilan (dalam kaus di lapangan agrarian), karena segelintir orang yang bermodal besar akhirnya menguasai ratusan bahkan ribuan hektar, sementara rakyat yang terbujuk uang akhirnya tergusur dari tanahnya.

Lalu bagaimana di lapangan selain agrarian? Saya berharap Anda yang menuliskannya setelah saya memberikan pengantar sosiologis tentang hal tersebut. (*)

___

Daftar Kepustakaan

Brumbaugh, Robert S. (1980):  “Plato”, dalam Encyclopedia Americana, Vol. 22.

Fairchild, H.P (1977): Dictionary of Sosiology and Related Sciences. Totowa, New Jersey. Litttlefield, Adam & co.

Hathorn, Richmond Y. (1980): “Symposium”, dalam Enclopedia Americana, Vol. 26.

Suprayetno Wagiman (1998): “Robert J. Sternberg and Ibn Hazm on The Nature of Love”, dalam Yudian Wahyudi, dkk (Eds): The Dynamic of Civilization, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.

Hutheesing, O. (1976), “Sociology of Love” (Hand Out-Catatan Kuliah, USM, Penang Malaysia).

 

 

[1] Dr. Ir. Gunawan  Wiradi, M.Sos. Sc. adalah pemikir dan penggerak Reforma Agraria Indonesia yang sangat dihormati dan menjadi referensi berjalan, selama lima puluh tahun terakhir. Karyanya mengenai bidang itu dan bidang perubahan pertanian, pedesaan dan masyarakat adat tersebar di mana-mana. Dalam usia yang sudah 80 tahun, ia yang tinggal di Bogor ini,  masih dianugerahi kesehatan prima, untuk memberikan ceramah, semangat dan wawancara bagi banyak kelompok dan di berbagai tempat di Tanah Air. Tulisan yang bernuansa selingan ini khusus dimohon oleh redaksi, agar sisi tertentu dari kemanusiaannya yang jarang diketahui, sampai pula pada pembaca (-nya). |

editor: Sabiq Carebesth

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending