Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Advertisement

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending