Connect with us

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Simposium Cinta Untuk Perempuan

mm

Published

on

getty image/ ‘Spring (Apple Blossoms)’ [1859, oil on canvas, 176 x 113cm, Lady Lever Art Gallery, LL3624] by Millais

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

 Gunawan Wiradi[1]

 

Sepanjang yang saya tahu, catatan sejarah mengenai pembahasan tentang “cinta” yang disajikan tertulis pertama kali adalah buku karya Plato berjudul “Symposium” (sekitar 300 tahun sebelum Masehi).

‘Simposium’-nya Plato

Plato berpandangan bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan diskusi. Karena itu semua karya Plato bentuknya adalah dialog. Begitu juga dengan “Symposium”, dia menceritakan dialognya berbagai peserta, walaupun sebenarnya dengan itu dia menyampaikan pesan-pesannya. Hakekat cinta, menurutnya, adalah perasaan “ketertarikan dan hasrat atau nafsu” untuk menyatu, walaupun kita tidak tahu dari mana asal usul perasaan itu (“Attraction and desire”).

Sebelum kita gambarkan isi buku Plato tersebut, mungkin ada baiknya menyimpang sedikit, yaitu masalah istilah mengenai berbagai format diskusi, yang di Indonesia sekarang ini sering bercampur aduk.

Symposium.  Berbeda dari format-format yang lain, seperti tersebut diatas, dan belajar dari “symposium”nya Plato, ciri utamanya adalah “brain storming” dan semua peserta seharusnya turut berbicara. Tidak harus ada narasumber, dan tidak harus ada kesimpulan. Karena itu marilah kita lihat sepintas isi buku Plato itu.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa arti harfiah dari kata ‘symposium’ adalah “pesta minum-minum bersama untuk merayakan sesuatu”, dan memang buku Plato ini menceritakan tentang pesta minum bersama untuk merayakan seorang sastrawan bernama Agathon yang berhasil memperoleh hadiah pertama dalam suatu kejuaraan sastra (semacam “syukuran”). Namun para peserta pertemuan itu akhirnya menghendaki agar pertemuan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan tema “cinta”. Para pelayan minuman, dan para penabuh musik diminta keluar ruangan sehingga yang tinggal untuk berdiskusi adalah para filosof dan sastrawan.

Diantara para peserta yang menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai “cinta”, ada satu orang yang pidatonya menarik perhatian para hadirin, yaitu yang bernama Aristophanes. Hampir semua peserta memang berbicara dan pada umumnya menganggap bahwa “cinta” adalah “Dewa Agung” (The Great God). Aristhophanes menceritakan sebuah dongeng bahwa semula, manusia itu berbentuk bulat dengan empat tangan dan empat kaki. Tetapi kemudian dewa Zeus membelahnya menjadi dua. Karena itu, “Cinta” adalah suatu hasrat kerinduan dari masing-masing belahan badan tersebut untuk “re-uni”, bersatu kembali dengan pasangannya. Gambaran dari Aristophanes ini kemudian dikoreksi dan sekaligus dikembangkan oleh Socrates. Atas dasar ajaran yang berasal dari seorang wanita bijak bernama Diotima, Socrates menyatakan bahwa “Cinta” itu bukan “Dewa”, melainkan hasrat dan upaya manusia untuk menghindari kematian. Pada tingkatan paling rendah, wujudnya adalah “reproduksi fisik” (Kelahiran adalah lawan dari Kematian). Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah penyatuan secara cendekia dengan “keindahan mutlak”. Belum sempat Socrates menjelaskannya lebih lanjut tentang hal ini, seorang yang sedang mabuk bernama Alcibiades masuk ruangan diskusi dan bernyanyi memuji-muji Socrates, dan diikuti oleh sejumlah pemabuk lainnya, sehingga membingungkan. Maka diskusi tersebut lalu diakhiri, tanpa kesimpulan apa-apa. (Dari sinilah maka, pengertiannya sekarang, symposium adalah forum diskusi yang tidak menghasilkan kesimpulan).

Sosiologi tentang Cinta

Kita semua tahu bahwa “sosiologi” adalah ilmu yang mempelajari “hubungan antar manusia secara umum” (a general science). Karena itu, masalah “cinta” yang merupakan salah satu aspek hubungan antar-manusia memang sudah sewajarnya masuk ke dalam ranah kajian sosiologis.

Jika kita bertolak secara formal, dapat dikatakan bahwa lahirnya sosiologi adalah saat diperkenalkannya istilah “sosiologi” dari August Compte, di pertengahan abad 19. Namun itu tidak berarti bahwa berbagai karya pemikir sebelumnya tidak ada yang bernilai sosiologi. Karya Ibn Khaldun, misalnya, dalam jilid I yang berjudul “Muqadimah” (dari 7 jilid buku sejarah yang ditulisnya), benar-benar mencerminkan uraian yang bersifat sosiologis.

Belajar dari buku “Symposium”nya Plato, dan kemudian memperhatikan berbagai ungkapan tentang cinta dari para pemikir sesudahnya (berbagai budayawan, psikolog, sejarahwan, filosof, dll), maka ada sebagian sosiolog masa kini yang berusaha untuk mengembangkan konseptualisasi tentang cinta, dan membuat kategorisasi atas dasar nuansa psikologisnya. Sepanjang yang saya ketahui ada 7 (tujuh) kategori cinta, yaitu: (1) “Brotherly Love” atau cinta sesama; (2) “Platonic Love”; (3) “Sexual Love”;   (4) “Romantic Love”; (5) “Conjugal Love”; (6) “Plutonic love”; dan (7) “Patriotic Love”. Lima yang disebut pertama memang saling berkaitan. Sedang dua yang terakhir dapat disebut eksklusif dan tak banyak orang menghiraukannya. Mari kita coba telaah satu persatu walaupun secara amat ringkas.

 

  • Cinta sesama (“Brother Love”)

Perasaan cinta sesama bisa muncul jika kita dapat ber“empati”, bisa merasakan apa yang dialami orang lain (“seandainya saya itu dia”). Sedikit atau banyak, ada semangat “altruistic” (sebagai lawan individualistik)

  • Cinta Platonic. (“Platonic Love”)

Cinta kategori ini adalah perasaan menyayangi yang bernuansa “mengagumi”, “menghormati tinggi”, bahkan juga mengandung sifat pemujaan bahkan ketundukan. Misalnya sebagian besar rakyat Indonesia “mencintai” Bung Karno.

  • Cinta Sexual. (“Sexual Love”)

Ini adalah jenis cinta yang paling digemari banyak orang untuk membahasnya tapi sekaligus juga ditabukan untuk dibahas secara terbuka dihadapan publik. Dalam wacana ilmiah, topik hubungan sex juga merupakan objek kajian yang paling menuntut perhatian serius, rumit, dan sekaligus juga paling sukar untuk menjelaskannya karena mencakup sedikitnya tiga tradisi keilmuan yaitu biologi, psikologi (khususnya aliran Freudian) dan sosial budaya. Bahkan dalam hal tertentu masuk pula aspek politik karena kemudian dipertanyakan apakah hubungan sex semata dapat disebut sebagai “cinta”. Secara sederhana, pandangan dari segi biologi menyatakan bahwa hubungan sex diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan dikaitkan dengan fungsi reproduksi (membuahkan keturunan). Psikologi Freudian memusatkan perhatian pada aspek “kepuasan” dalam hubungan sex yang mempengaruhi perilaku. “Kebahagiaan” suatu pasangan ditentukan oleh tingkat kepuasan dalam hubungan sex-nya. Pusat perhatian psikologi terletak pada pengaruh kejiwaan terhadap individu yang bersangkutan. Sedangkan sosiologi memandang bahwa bagaimanapun juga hubungan sex antara dua individu adalah hubungan sosial. Pusat perhatiannya tidak semata-mata pada individunya “an sich” melainkan pada dampak dari perilaku yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan tersebut terhadap interelasinya dengan manusia lain yang pada gilirannya mempengaruhi interelasi antar-manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun justru karena itu, sosiologi juga berkepentingan dalam hal-hal yang menyangkut metode bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan hubungan sex tersebut. Jika dalam psikologi yang diukur adalah tingkat kepuasan dalam hubungan sex itu sendiri, dalam sosiologi yang diukur adalah tingkat kebahagiaan yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan itu. Dalam “sociology of love” dikenal adanya konsep SSR (Sex Satiety Ratio). Jika SSR = 1 maka dikatakan bahwa suatu pasangan itu bahagia. (Bagaimana teknik menghitungnya, rasanya tak perlu ditulis disini).

  • Cinta Romantis. (“Romantic Love”)

Istilah romantic sudah terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun apa makna yang sesungguhnya, dan bagaimana latar belakang sejarah timbulnya istilah tersebut, barangkali tidak banyak yang perduli. Kurang lebih ceritanya sebagai berikut:

Dalam setiap peperangan tentu terdapat sejumlah korban, baik yang menang maupun yang kalah. Begitulah di jaman Romawi Kuno, terjadi perang antara Romawi Barat (RB) dan Romawi Timur (RT) yang dimenangkan oleh RB. Tentara RB menyerbu ke Timur. Tentara RB terkenal disiplin, dan sebelum berangkat menyerbu ke Timur mereka sudah mendapat perintah keras dari pimpinan tertinggi di Roma bahwa jika nanti menang dan menduduki wilayah Timur mereka dilarang melakukan hubungan sex ataupun perkawinan dengan janda-janda prajurit RT. Sangsinya sangat berat, yaitu hukuman mati. Tentara RB menghadapi dilema. Disatu sisi, karena jauh dari rumah, jauh dari istri, maka sulit untuk menahan perasaan cinta birahi. Namun di sisi yang lain, sikap disiplin dan sangsi hukuman mati telah mengekangnya. Apa yang kemudian mereka lakukan?. Setiap waktu luang mereka mengundang janda-janda itu, minum-minum, nyanyi-nyanyi, dan melakukan dialog dengan janda-janda tersebut melalui kalimat-kalimat yang puitis, (seperti berpantun ala  adat Minang). Jadi, “cumbu rayutanpa sentuhan tubuh itulah yang dilakukannya. Dari kejadian inilah asal timbulnya istilah romantic. “Roman” artinya “Orang Roma”, dan “Romantic” artinya “Seperti Orang Roma”.

  • Cinta Suami Isteri. (“Conjugal Love”)

Di luar masalah hubungan sex, “cinta suami isteri” mengandung nuansa psikologis yang lain yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai “cinta keluarga”. Yang dianggap ideal adalah bahwa “conjugal love” sebaiknya menyatu secara integrative dengan kategori cinta yang lain tersebut di atas. Pasangan suami isteri seyogyanya juga mengandung bukan saja “Brotherly Love”, tapi juga “Platonic Love”, “Sexual Love”, dan “Romantic Love”. Suami menghormati tinggi isterinya, dan si isteri mengagumi dan membanggakan suaminya (Platonic). Sekali-sekali perlu adanya suasana “romantic”. Demikianlah, lima kategori cinta yang saling terkait.

  • Cinta Plutonic (“Plutonic Love”)

Berbeda dari lima kategori cinta tersebut diatas, cinta Plutonic mengandung nuansa lain yang sama sekali berbeda. Istilah Pluto dalam ilmu falak berarti planet terluar dalam tata surya kita (paling jauh dari matahari). Dalam mitologi Yunani, Pluto adalah “Dewa dari dunia rendah”. Maknanya adalah nafsu serakah. Cinta Plutonic adalah mengabdi kepada harta, kekayaan material, tanpa menghiraukan orang lain.

  • Cinta Patriotik (“Patriotic Love”)

“Cinta Patriotic” adalah cinta tanah air. Sekalipun nuansa psikologinya juga berbeda dengan lima kategori yang diuraikan tersebut diatas, namun cinta tanah air amat berlawanan dengan dengan cinta Plutonic. Secara normatif, cinta tanah air adalah positif dan memenuhi makna pepatah Yunani Kuno bahwa: “Ukuran cinta adalah apa yang dikorbankan untuknya”. Seorang patriot rela mengorbankan jiwanya demi tanah airnya. Seorang patriot tak akan rela jika masyarakat tanah airnya rusak moralnya.

Masalah hubungan antar-manusia (juga antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya) yang disebut “cinta”, adalah sesuatu isu yang tak pernah berhenti dibicarakan, dibahas, dan diperdebatkan sepanjang jaman, dari jaman kuno sekali sampai sekarang (bahkan sampai kapanpun). Mengapa masalah cinta selalu menjadi bahan pergunjingan sepanjang jaman, karena masalah ini masuk ke wilayah perasaan, bagian kehidupan yang serba rumit, kadang menggugah, kadang menghancurkan, pelik, indah, mengharukan, sekaligus mengandung berbagai segi yang dapat menyesatkan, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seorang filosof Islam klasik, Ibn Hazm, yang menulis tentang cinta (tahun 1022 M), pernah mengatakan bahwa arti cinta itu begitu rumit untuk diuraikan, dan maknanya yang sejati tak bisa diamati kecuali melalui pengalaman.

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

Keadilan dan Konflik

Demikianlah ulasan sekedarnya tentang sosiologi cinta. Lalu, dimanakah letak relevansinya terhadap masalah (pertanyaan) tentang keadilan gender?

Dari sejarah di berbagai negara, kita tahu bahwa ketidakadilan (dalam dan sebagai contoh utama di lapangan agrarian) melahirkan maraknya konflik agraria yang seringkai disertai dengan tindak kekerasan. Di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir inipun juga diwarnai oleh gejala tersebut. Mengapa? Karena globalisasi pasar bebas mendengung-dengungkan persaingan. Padahal menurut pakar sosiologi, “konflik adalah tingkatan tertinggi dari persaingan” (T. F. Hoult, 1977).

Dalam kondisi maraknya konflik terutama (misalnya di lapangan agrarian) yang disertai kekerasan itu, kategori cinta yang manakah di antara tujuh kategori tersebut di atas yang patut dan relevan untuk dipertanyakan?. Menurut hemat saya, ada tiga kategori yang tidak perlu dipertanyakan  (yaitu, “Platonik”, “Sexual”  dan “Romantic”), karena dalam kondisi apapun, gejala atau praktik cinta seperti itu akan tetap ada. Dengan demikian tinggal empat kategori yang lain yang barangkali memang perlu diulas.

Kalau kita mau jujur, saya kira semua merasakan bahwa semangat “patriotic love” terasa menurun, justru karena maraknya semangat “Plutonic Love”, cinta harta, cinta kekuasaan. Dengan harta dan kekuasaan, hampir semua hal dapat dipaksakan atau dibeli. Mengapa proses ini bisa terjadi? Tidak lain karena pengaruh propaganda globalisasi ekonomi pasar bebas. Semangat bersaing, dikobar-kobarkan, dan hampir semua hal diperlakukan sebagai barang dagangan, termasuk tanah dan juga jasa. Barangkali dua hal ini (tanah dan jasa) perlu ada sedikit catatan yaitu: dahulu, tanah dipandang sebagai benda sakral. Hubungan manusia dengan tanah mengandung nuansa “religio-magis”. Semangat globalisasi ekonomi melahirkan pandangan bahwa tanah adalah juga barang dagangan. Akibatnya terjadilah ketidakadilan (dalam kaus di lapangan agrarian), karena segelintir orang yang bermodal besar akhirnya menguasai ratusan bahkan ribuan hektar, sementara rakyat yang terbujuk uang akhirnya tergusur dari tanahnya.

Lalu bagaimana di lapangan selain agrarian? Saya berharap Anda yang menuliskannya setelah saya memberikan pengantar sosiologis tentang hal tersebut. (*)

___

Daftar Kepustakaan

Brumbaugh, Robert S. (1980):  “Plato”, dalam Encyclopedia Americana, Vol. 22.

Fairchild, H.P (1977): Dictionary of Sosiology and Related Sciences. Totowa, New Jersey. Litttlefield, Adam & co.

Hathorn, Richmond Y. (1980): “Symposium”, dalam Enclopedia Americana, Vol. 26.

Suprayetno Wagiman (1998): “Robert J. Sternberg and Ibn Hazm on The Nature of Love”, dalam Yudian Wahyudi, dkk (Eds): The Dynamic of Civilization, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.

Hutheesing, O. (1976), “Sociology of Love” (Hand Out-Catatan Kuliah, USM, Penang Malaysia).

 

 

[1] Dr. Ir. Gunawan  Wiradi, M.Sos. Sc. adalah pemikir dan penggerak Reforma Agraria Indonesia yang sangat dihormati dan menjadi referensi berjalan, selama lima puluh tahun terakhir. Karyanya mengenai bidang itu dan bidang perubahan pertanian, pedesaan dan masyarakat adat tersebar di mana-mana. Dalam usia yang sudah 80 tahun, ia yang tinggal di Bogor ini,  masih dianugerahi kesehatan prima, untuk memberikan ceramah, semangat dan wawancara bagi banyak kelompok dan di berbagai tempat di Tanah Air. Tulisan yang bernuansa selingan ini khusus dimohon oleh redaksi, agar sisi tertentu dari kemanusiaannya yang jarang diketahui, sampai pula pada pembaca (-nya). |

editor: Sabiq Carebesth

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending