Connect with us

COLUMN & IDEAS

Menuju Kematian Demokrasi

mm

Published

on

Populisme adalah salah satu jalan utama menuju kematian demokrasi. Tetapi bukan satu-satunya. Para politisi yang sengaja memanfaatkan sentimen sosial yang ada di masayarakat seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk meraup dukungan elektoral, berkelindan dalam kerumitan yang memperparah sakit kronis demokrasi di banyak negara di dunia.

Populisme, Oposisi dan Oligarki—
Juru Jagal Demokrasi

Virdika Rizky Utama & Sabiq Carebesth

Saat ini, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara yang ada di dunia, terutama setelah berakhir perang dingin pada 1990. Demokrasi dinilai sebagai sebuah sistem yang ideal, karena sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, demokrasi juga menganut prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Akan tetapi, menurut Karl Popper dalam Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (1945) satu hal yang menjadi daya tarik dalam sistem demokrasi adalah adanya jaminan terhadap hak-hak individu sebagai makhluk yang otonom dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks pemerintahan, pemerintahan dinilai berjalan dengan baik bila pemerintah dan para pemimpin senantiasa membuka diri dan bersikap rendah hati terhadap masukan dan kritik, baik kritik publik baik dari oposisi maupun rakyat biasa. Tujuannya tak lain adalah perbaikan untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, satu dekade terakhir muncul gejala populisme secara global di dunia. Populisme merupakan paham yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil dalam rupa ragam bentuk penguatan identitasnya, ketimbang kalangan elite. Populisme muncul karena demokrasi dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Isu ini kerap dimanfaatkan untuk memunculkan rasa nasionalisme dalam arti sempit, yang menolak semangat perubahan dan keterbukaan. Dengan kata lain, populisme merupakan salah satu jalan untuk kematian demokrasi.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt

Fenomena populisme abad ke-21, terjadi di Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump yang dalam janji kampanyenya menyiratkan sosok populis dan patriotis (hlm.61). Namun, tentu bukan hanya populisme saja yang menjadikan jalan bagi matinya demokrasi secara global. Hal itu dijabarkan dalam buku yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt “How Democracies Die”

Menurut dua professor dari Universitas Harvard, Amerika Serikat tersebut, jalan kematian demokrasi suatu negara dapat terjadi pada dua pihak yakni pihak internal—pemerintah atau penguasa— dan pihak eksternal—oposisi. Biasanya, pihak oposisi akan memulai kritik dengan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Lantas, pihak oposisi akan mengkritiknya dan menyalahkan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan mendukung pihak asing.

Judul Buku : How Democracies Die Penulis : Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt Penerbit : Crown Publishing Tahun Terbit : Cetakan I, Maret 2018 Tebal : 312 halaman, ISBN 978-1-5247-6293-3

Oposisi akan mengkritik keras dan vokal guna mendapatkan perhatian dari rakyat. Tak hanya itu, demi mengakumulasi dukungan dari rakyat, oposisi melalui politisinya akan memanfaatkan sentimen sosial yang ada di masayarakat seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Menurut Cherian George (2016), isu SARA saja kerap tak cukup, para politisi biasanya akan melakukan pemelintiran kebencian di masyarakat. Mereka akan memanfaatkan emosi massa, seperti penolakan pembangunan masjid di Ground Zero, Amerika Serikat yang dekat dengan serangan Gedung World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001. Hal itu digunakan oleh partai Republik untuk meraup dukungan dari adanya sentimen terhadap kelompok Islam. Cara ini tentu akan membuat polarisasi di masyarakat, kepanikan, permusuhan, dan saling tidak percaya (hlm.76).

Sedangkan, dari pihak pemerintah, matinya demokrasi ditandai dengan memilih penegak-pengegak hukum yang berasal dari partainya atau koalisi pemerintahan. Dengan demikian, penguasa akan dengan mudah membuat regulasi atau aturan-aturan yang dapat melindungi kekuasaannya dari kritik pihak oposisi (hlm.87-92).

Faktor berikutnya adalah pihak pemerintah atau pendukung pemerintah akan terus menganggap oposisi sebagai musuh.  Biasanya pihak oposisi akan menganggap pemerintah tidak demokratis. Sedangkan, pemerintah akan menganggap oposisi sebagai benih-benih chauvinism atau fasis (hlm.115) Dengan begitu, akan ada terus kekhawatiran dari pemerintah untuk membatasi setiap gerak dan gagasan oposisi. Disadari atau tidak, cara berpikir ini tentu akan semakin membuat polarisasi di masyarakat meruncing. Jadi pihak pemerintah dan oposisi sama-sama berperan atas terjadinya polarisasi di masyarakat.

Penulis mencontohkan, oposisi yang memanfaatkan hal-hal SARA kemungkinan besar akan menjadi diktator yang mengerikan dan justru mematikan demokrasi. Contoh nyata menurut penulis adalah Adolf Hitler di Jerman, dan Benito Mussolini di Italia.

Bagaimana Demokrasi Sekarat
dan Apa Alternatifnya?

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang kian tak terjembatani di banyak negara demokrasi. Bagaimana jika Demokrasi benar-benar sekarat? Adakah alternatif di tengah politik modern yang kian mekanis dan artifisial, kian alienatif sebab pada saat bersamaan krisisnya di topang revolusi teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan, khususnya politik. Bisakah peradaban politik dibangun dan demokrasi diselamatkan?

_____

Kenyataan dan tak dapat dimungkiri bahwa politik identitas sedang marak digunakan oleh para politisi hampir di seluruh dunia. Masifnya gerakan politik identitas disinyalir akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup demokrasi di suatu negara. Pertanyannya, salahkah politik identitas hadir di tengah demokrasi? Apakah politik identitas merupakan faktor utama akan matinya demokrasi? Lantas, apakah kita harus khawatir kalau demokrasi benar-benar berakhir?

Sementara Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt “How Democracies Die”  menengari politik identitas sebagai salah satu jalan utama menuju sekaratnya demokrasi, David Runciman dalam bukunya “How Democracy Ends” mengungkapkan bahwa politik identitas merupakan sebuah konsekuensi yang tak dapat dihindari dalam demokrasi. Dosen Oxford University ini menyebut, politik identitas sesungguhnya merupakan suatu upaya pengakuan akan eksistensi sebuah kelompok yang frustrasi dalam suatu negara.

Kenapa frustrasi? Karena demokrasi dianggap gagal mewujudkan dua fase tujuannya. Pertama, fase jangka pendek yaitu pengakuan martabat atau hak-hak individu. Kedua, fase jangka panjang yaitu memiliki kesempatan untuk berbagi stabilitas, kemakmuran, dan kedamaian atau disebut martabat kolektif (hlm. 169-170).

Politik identitas menjadi kekuatan politik riil karena hak-hak pribadinya sebagai warga negara, tergerus oleh tujuan kolektif kelompok dominan yang berkuasa. Dalam politik identitas, sebenarnya individu-individu hanya mencari pengakuan atas eksistensi keberadaannya. Padahal, politik pengakuan merupakan perpanjangan dari daya tarik demokrasi dan bukan sebagai antitesisnya (hlm.175). Mestinya, ini dapat diwadahi dan diselesaikan dengan demokratis, tapi urung terjadi.

David Runciman

Musababnya, negara adalah representasi kelas dominan baik secara ekonomi maupun politik dalam masyarakat (Antonio Gramsci: 1971). Akibatnya, sistem demokrasi yang representatif suatu negara dianggap tak efektif karena mewadahi kelompok dominan. Kebutuhan mayoritas rakyat tak pernah benar-benar terwakili oleh para politisi dan penyelenggara negara. Kendati sudah mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih politisi yang mewakili aspirasi rakyat dari berabagai macam golongan.

Pemilu pun, akhirnya, dianggap sekadar bagi-bagi kue kelas dominan di suatu negara. Terlebih pemilu hanya menjadikan rakyat sebagai objek. Runciman meyakini, meningkatnya politik identitas adalah sebuah indikasi bahwa terlibat dalam sebuah pemilihan umum tak lagi memuaskan (hlm.177).

Kenapa hal itu dapat terjadi? Runciman meyakini arus politik modern yang terjadi di dunia saat ini sangat mekanis dan artifisial. Akibatnya, kita sangat bergantung pada kesenangan-kesenangan dan kenyamanan artifisial yang menandai gagalnya sebuah peradaban politik.

Runciman mengutip Mahatma Gandhi yang mengungkapkan kecemasannya akan teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan, khususnya politik. Gandhi mengkhawatirkan kesalahan yang terjadi pada sistem demokrasi representatif modern yang amat mirip cara kerjanya dengan mesin.

Men will not need the use of their hands and
feet. They will press a button and they will have their clothing by their
side.  They will press another and they
will have their newspaper. A third and a motorcar will be waiting for them.
They will have a variety of delicately dished up food. Everything will be done
by machinery (hlm.121).

Ini layaknya sebuah sistem yang mempasrahkan diri pada sebuah pemerintahan terpilih yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat, tapi tak pernah bisa menyelamatkan rakyat dari eksistensi artifisial. Rakyat tak ubahnya penghamba dihadapan mesin.

Politik dijalankan melalui mesin partai, mesin birokrasi, dan mesin uang. Rakyat hanya menjadi konsumen pasif dari cita-cita atau harapan politiknya. Rakyat hanya mencoblos atau layaknya menekan tombol dan rakyat berharap pemerintah akan merespons. Sebenarnya jika pemerintah tak merespons, maka demokrasi sungguh memungkinkan bagi rakyat untuk mengganti politisi atau pemerintah. Namun, cara itu juga tak membuat demokrasi menjadi lebih baik.


Judul Buku: How Democracy Ends Penulis: David Runciman | Penerbit: Profile Book Ltd
Tahun Terbit : Cetakan I, Desember 2018 | Tebal: 249 Halaman, ISBN 978 1-78125-9740

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang tak terjembatani. Selain itu, terdapat ketidakadilan akses untuk mendapatkan informasi antara rakyat dan politisi. Semakin rakyat menginginkan keterbukaan, semakin banyak juga informasi yang coba ditutupi oleh politisi.

Sebaliknya, politisi dapat dengan mudah “bertemu” dan mencari tahu apa yang sedang digemari oleh rakyat. Politisi dapat dengan mudah membeli dan mengakses seluruh data-data manusia. Contohnya nyata penjualan data manusia dalam sebuah pemilu adalah kemenangan Donald Trump pada pemilu 2016 dan Referendum Brexit (hlm.159).

Itu semua dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah melalui perusahaan teknologi seperti Facebook. Facebook dan perusahaan sejenisnya merekam semua kegiatan dan perhatian rakyat termasuk apa yang disukai dan tidak disukai. Disadari atau tidak, hal itu menunjukkan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data.

Data menjadi komoditas penting dalam kapitalisme abad ke-21. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dngan data yang terkumpul, Facebook akan tahu apa keinginan penggunanya, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh pengguna, dan terus mengulangi fase itu. Jadi, tak salah kalau saat ini demokrasi layaknya sebuah kompetisi di antara tim sales untuk mendapatkan pemilih untuk membeli produk mereka (hlm.158).

Hal-hal artifisial dalam demokrasi dan didukung dengan kuasa teknologi diyakini Runciman sebagai penyebab dan cara bagaimana demokrasi mati.

Adakah alternatif?





Runciman mengungkapkan setidaknya ada tiga alternatif sistem politik yang dapat digunakan apabila demokrasi benar-benar mati. Pertama, adalah otoritariansime representatif. Sistem ini merupakan sebuah sistem antara otoriter dan demokrasi representatif. Sistem ini dianggap berhasil dijalankan oleh Tiongkok. Mereka terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan, memajukan pendidikan, dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Konsekuensinya, hak-hak rakyatnya dibatasi dan diawasi. Sistem ini jauh lebih baik daripada India yang menjamin hak rakyat, tapi gagal membangun martabat kolektif (hlm. 172).

 

Kedua, epistokrasi. Ini adalah sebuah sistem oleh orang-orang tahu yang terbaik, tapi bukan teknokrasi. Dasarnya adalah tak menyetujui one man, one vote untuk seluruh kalangan masyarakat. Mesti ada perbedaan jumlah hak suara antara seorang ahli atau professional dan orang awam. (hlm.181).

 

Ketiga, anarkisme. Terkesan aneh karena dianggap sangat utopis akan gagasannya tentang kesetaraan yang ingin tak ada subjek dan objek sesama manusia. Tapi, gagasan ini berkembang kembali di abad ke-21 karena sistem masyarakat saat ini dinilai tak lagi menawarkan harapan baru (hlm.193).

 

Buku yang terdiri dari empat bagian ini sangat penting untuk siapa saja yang tertarik dengan politik. Runciman berhasil menawarkan sudut pandang baru tentang perkembangan demokrasi dunia. Tak hanya itu, risetnya pun lebih mengglobal daripada yang dilakukan dan ditulis oleh dan Steven Levitsky dalam bukunya How Democracy Dies (2018) yang sangat Amerika-sentris.

 

Kematian demokrasi bukan kematian manusia. Analogi antara kehidupan manusia dan kehidupan sebuah sistem politik merupakan sebuah kekeliruan. Kita tak bisa untuk terus menyibukkan diri tentang kematian demokrasi. Politik demokratis sedang dihambat oleh kepalsuan-kepalsuan yang sudah mulai terdeteksi.

 

Merasa percaya diri akan masa depan mungkin akan terlihat konyol pada tahap krisis demokrasi saat ini. Sebab, kita memiliki lebih banyak rasa takut daripada rasa takut itu sendiri. Tetapi kita juga harus mengakui, selagi demokrasi masih berkutat pada masalah-masalahnya, ia tetap harus dijalani. Jika pada sampai tahap akhir kita masih habiskan untuk mengkhawatirkan akhir demokrasi, maka waktu hanya akan berlalu dengan sia-sia.

Kita hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi. Atau kita juga bisa optimis, menangkap kesempatan yang masih ada, dan mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan atau pun tanpa demokrasi.

Menjaga Demokrasi

Sementara itu bagaimana untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup? Steven dan Daniel dalam buku “How Democracies Die” tersebut menawarkan dua elemen untuk menjaga demokrasi. Pertama, adalah menghormati norma sosial. Para politisi baik pemerintah maupun oposisi saling menahan diri untuk tidak melakukan segala cara untuk melakukan segala cara untuk meraih kekuasaan. Apalagi membuat sentimen SARA (hlm.106). Meski terkesan naif, cara ini dinilai akan menciptakan suasana kondusif dalam jalannya pemerintahan.

Elemen kedua adalah media sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Media diharapkan untuk tetap independen, tidak menjadi partisan pemerintah, oposisi, atau kelompok politik tertentu. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi media menjaga indepensi, di tengah pemodal yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pers yang independen adalah benteng terakhir demokrasi, tak ada demokrasi yang bisa hidup tanpa pers yang independen (hlm.199).

Buku yang terdiri dari sembilan bab ini tentu sangat Amerika sentris. Hanya sedikit studi kasus yang ditulis di negara lain terkait masalah demokrasi.

Meski begitu, buku ini cukup layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama para politisi. Sebab, penting bagi politisi untuk tidak membuat polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat, hanya untuk meraih kekuasaan. Kondisi Indonesia toh tak jauh berbeda?

Kita tentu menyadari, tidak ada sebuah sistem yang sempurna, termasuk demokrasi. Namun, hanya dengan demokrasi kita dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme yang menjamin hak serta kewajiban setiap individu tanpa membedakan SARA. Sebab, hanya dengan seperti itu, demokrasi dapat menjadi  alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (*)

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Manusia, Sastra, Bunga

mm

Published

on



Bandung Mawardi, Esais. Penulis Dahulu: Mereka dan Puisi (2020)

Aku tak mencintaimu sebab kau mawar, cempaka,

atau semak anyelir yang luput dilalap kelopak api.

Aku mencintaimu sebagai cinta yang tersembunyi,

dalam rahasia, berdiam di antara kelam dan cahaya.

(Pablo Neruda, 100 Soneta Cinta, 2019)

Anggrek itu molek. Thailand, Indonesia, Singapura, dan pelbagai negara bersaing pamer anggrek-anggrek molek. Sekian negara mengadakan festival anggrek, mengundang orang-orang memandang takjub anggrek-anggrek. Di majalah Pertiwi, 4-17 Mei 1987, Indonesia kalah oleh kegetolan Thailand dalam mengembangkan anggrek dan membuat acara-acara mendatangkan kaum gandrung bunga atau turis. Ikhtiar tampil di tatapan dunia diusahakan oleh PAI (Pecinta Anggrek Indonesia). Pada masa Orde Baru, usaha mengurusi dan memamerkan anggrek mendapat restu Ibu Tien Soeharto. Negara turut memberi kebijakan dan penghargaan demi kemonceran aggrek.

Anggrek telah terdengar di lagu. Dulu, orang-orang mendengar sambil berimajinasi melihat anggrek. Pemandang menganggap anggrek itu molek menggenapi hasrat asmara. Anggrek memikat bagi pemberi makna hidup berbunga. Pada masa lalu, kita lumrah melihat di depan rumah-rumah, ada pameran anggrek sekian warna. Pemandangan memberi bahagia, ketakjuban, dan keharmonisan. Indonesia “berbunga” setiap hari tapi tak melulu anggrek. Orang-orang hidup bersama dan memberi arti sekian bunga: melati, mawar, teratai, kantil, dan lain-lain.

Bunga pun milik pengarang. Pada masa 1970-an, Mochtar Lubis mencantumkan bunga untuk lakon sastra bakal bertumbuh di Indonesia. Di Horison edisi Desember 1977, ia menulis: “Sastra hendaknya adalah untuk hidup, tidak saja bagi manusia, akan tetapi juga untuk bunga teratai, untuk pohon yang tua, burung, rama-rama dan capung, batu di sungai, sungai dan anak sungai, danau dan lautan, dan gunung-gunung.” Kita membaca itu renungan akhir tahun saat tatanan Orde Baru ingin segera mapan. Sastra ada di alur beragam untuk mengumumkan keindahan, kemanusiaan, religiositas, kekuasaan, etika, dan lain-lain. Mochtar Lubis sempat memberi arahan sastra ke bunga. Ia tak sedang bernostalgia dengan sastra-sastra lama di Nusantara sering memberi deskripsi dan narasi berlebihan mengenai bunga-bunga. Di sastra Jawa, bunga itu lekas memikat dan mengikat pembaca sejak halaman-halaman awal. Bunga itu seperti tampak mata, terasa harum, dan memancarkan pesan-pesan: asmara, politik, kematian, dan lain-lain.

Mochtar Lubis saat menulis esai mungkin sedang “cuti” dari keributan politik atau kecerewetan slogan-slogan buatan pemerintah. Ia seperti di suasana tenteram saat menulis esai tak dianggap “terbaik” oleh para penggemar tulisan-tulisan Mochtar Lubis: cerita pendek, novel, dan esai. “Setiap kata dalam sastra adalah sebuah benih yang ditanam dalam kebun zaman-fikiran yang digambarkan oleh kata-kata ini mungkin hilang, akan tetapi juga dapat timbul kembali, sama segarnya seperti ketika mula-mula disusun oleh pengarangnya – mungkin akan dapat merebut imajinasi generasi-generasi – dan generasi demi generasi ini mungkin pula akan dapat merobah masyarakat demi masyarakat, dan dengan demikian merobah arus sejarah,” tulis Mochtar Lubis. Kita membaca sambil mengarahkan pandangan ke kebun, halaman, atau kalender bergambar bunga-bunga. Sastra ingin bermekaran. Sastra itu “berbunga” sepanjang masa.

Kita beralih ke pengalaman dan ingatan atas anggrek pada masa berbeda. Goenawan Mohamad mengingat diri masa 1960-an. Ia masih muda, tergoda berpikiran tema-tema besar. Politik itu wajib. Ia agak mengabaikan tetek bengek atau hal-hal kecil turut membentuk manusia dan zaman. Politik sering membingungkan dan memuat khianat-khianat. Goenawan Mohamad lekas insaf, menepi memberi diri ke hal-hal telanjur lama dilupakan. Di Tempo, 25 April 2004, ia mengenang: “Sejak itu saya pun berusaha memasuki sebuah dunia bahasa yang lain – bahasa yang tak sarat dengan ide-ide tang merasa kekal dan kata benda abstrak. Saya membaca kembali puisi tentang cuaca, ranting, rama-rama, dan hal-hal fana lain yang anehnya membuat hidup berarti dan kita bersyukur.” Pada masa 1960-an, ia sudah menggubah puisi-puisi tapi mendapat kemonceran dengan esai-esai sering dimuat di majalah Sastra asuhan HB Jassin.

Ketekunan membaca buku-buku garapan para filsuf dan pengarang dunia memberi tanda seru dan keinsafan. Goenawan Mohamad mulai mengerti keputusan Richard Rorty memilih anggrek hutan. Filsosof itu ingin melihat manusia dan dunia melalui anggrek. Di penggalan hidup, sang filosof diminta memilih: amggrek hutan atau gagasan revolusi. “Tapi ia juga mencintai kembang anggrek liar yang tumbuh di pegunungan,” ingatan Goenawan Mohamad atas biografi Richard Rorty. Anggrek mengalahkan kerumunan ide-ide besar bagi dunia. Anggrek itu bergelimang makna ketimbang pembesaran ideologi melahirkan kalimat-kalimat sloganistik atau khotbah penguasa menggunakan seribu tanda seru.

Kita di keisengan membaca penggalan-penggalan esai buatan dua orang ampuh dalam kesusastraan dan pers di Indonesia: Mochtar Lubis dan Goenawan Mohamad. Kita menandai sastra dan bunga saat pemandangan di rumah, jalan, kebun, dan sekolah terlalu berubah. Bunga-bunga sering absen. Di kalangan bocah ingin bermain, bersenandung, dan berimajinasi di TK, bunga-bunga sering gambar di tembok. Di sekolah atau kantor, kita telanjur memiliki ingatan bunga-bunga kertas dan plastik di atas meja. Di jalan, bunga adalah impian terlalu sulit diwujudukan oleh pemerintah. Di sekian kota, dana ratusan juta atau miliaran rupiah mulai digunakan membuat taman-taman bunga. Dalih birokrasi agar kita mewangi. Kita maklum dan mengerti berlangsung pemborosan, bukan pengisahan bunga-bunga. Di tatapan mata manusia abad XXI, bunga-bunga itu latar untuk berpotret. Peremehan tak terampukan. Begitu.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Di Rumah…

mm

Published

on

Bandung Mawardi—Kuncen Bilik Literasi. Penulis buku Dahulu: Mereka dan Puisi (2020)

Pada suatu masa, pembaca buku menempuhi perjalanan jauh. Ia membekali diri dengan ratusan novel selesai terbaca dan tercatat dalam album kutipan. “Kukira yang kuinginkan adalah sebuah dunia yang penuh dengan keributan dan kegeraman seperti dunia Faulkner, suatu dunia yang bagaikan buaian janji sekaligus merupakan misteri yang gelap seperti dunianya Frost, dunia yang dihuni makhluk-makhluk aneh dan pahlwan-pahlawan seperti dalam dunianya Steinbeck,” tulis Michael Pearson menguatkan niat melakukan perlawatan ke pelbagai kota dan desa, tempat para pengarang hidup dan mengisahkan dalam novel-novel ampuh di Amerika Serikat.

Ia pun bergerak dan bergerak memenuhi janji ingin mengetahui rumah, kebun, sungai, jalan, hutan, pertokoan, dan segala hal berkaitan biografi pengarang dan tercantumkan di novel-novel. Perjalanan menggairahkan dan membikin capek menghasilkan buku berjudul Tempat-Tempat Imajiner: Perlawatan ke Dunia Sastra Amerika (1994). Micchel Pearson menjadikan buku-buku adalah peta menuju ke tempat-tempat menghidupi dan diceritakan Frost, Faulkner, O’Connor, Hemingway, Steinbeck, dan Twain. Mereka dinggap “menciptakan tempat yang dalam dan abadi dalam kesusastraan Amerika.” Sekian tempat itu menguak biografi pengarang tapi mengajari pula ke pembaca untuk mengerti kemungkinan menjawab memusat ke “siapa”.

Janji keramat itu terbuktikan: “Dalam buku dan legenda, semua dunia ini menjadi nyata bagiku. Namun, aku juga ingin tahu, seandainya aku melangkah melebihi lingkaran gaib imajinasi, apakah dunia tadi akan lenyap seperti khayalan belaka dalam benakku.” Ia terlalu lama tinggat di apartemen di New York. Di gedung tinggi dan “sesak”, Michael Pearson merasa menjalani hidup di dunia sempit. Ia memilih buku: meluas dan meninggi. Buku terpilih gara-gara selama di apartemen ia cuma sanggup menatap sedikit langit. Bangunan-bangunan menjadi penghalang. Buku teranggap “menunjukkan mentari.” Bergeraklah Michael Perason menuju tempat-tempat berkaitan para pengarang ampuh, meninggalkan New York dan mengembara lama.

Pada suatu hari, ia selesai dengan segala perlawatan. Ia harus pulang. Deksripsi mengharukan: “Dalam keremangan senja, bulan separuh mengintip dari balik langit yang penuh dengan mega-mega berwarna kelabu, kami berkendaraan menyusur jembatan penghubung Teluk Chespeake dan pulang.” Ia tak mungkin selalu bergerak dengan mobil memenuhi setumpuk hasrat mengenali buku dan pengarang di seantero Amerika Serikat. Ia membutuhkan “selesai” dan pulang. “Seperti halnya banyak orang Amerika yang hidup berpindah-pindah, bagiku rumah adalah lebih dari segalanya,” tulis Michael Pearson meredakan letih dan memastikan segala perlawatan tak sia-sia.

Michael Pearson menjalani perlawatan di masa lalu, bukan pada masa wabah sedang melanda Amerika Serikat dan pelbagai negara. Trump dan para pemimpin di dunia menganjurkan warga tinggal di rumah, melakukan pekerjaan, belajar, dan beribadah di rumah. Mereka dianjurkan tak bepergian dari rumah atau membuat kerumunan. Penghindaran wabah dengan mengurangi perjumpaan di sekian tempat. Rumah dianggap tempat “perlindungan” dan “keselamatan” ketimbang orang-orang harus menanggungkan sakit, derita, dan kematian. Perintah di rumah semula “kemustahilan” tapi wajib berlaku demi kebijakan-kebijakan mengurangi dan menghentikan wabah.

Michael Pearson melawat tak di masa wabah. Ia masih mungkin mengartikan rumah-rumah para pengarang memiliki cerita-cerita menandai babak-babak perubahan di Amerika Serikat. Kini, orang-orang dianjurkan berada di rumah setelah pengertian-pengertian rumah telah terlalu berubah, tak mampu lagi diceritakan utuh di novel atau mendapat penjelasan seratusan halaman dalam dokumen resmi pemerintah. Rumah telah “imajinatif” tapi termaknai dengan gugup dan meragu gara-gara wabah.  

Kita menengok rumah dan nasib manusia di Amerika Serikat masa lalu melalui novel berjudul Tortilla Flat atau Dataran Tortilla gubahan John Steinbeck. Novel penuh lelucon dan kritik besar memahami rumah. Kita simak dilema tokoh utama: “Ketika Danny pulang dari dinas ketentaraan, dia mendengar bahwa dia menjadi ahli waris dan pemilik sepetak tanah beserta bangunan di atasnya. Kakeknya telah meninggal. Dua buah rumah kecilnya yang terletak di Dataran Tortilla diwariskan kepada Danny.” Keberuntungan dan nasib lekas menjadi cerah? Episode itu kesalahan. “Berita ini membuat hati Danny terasa sedikit berat, mengingat kewajibannya sebagai seorang pemilik rumah,” tulis John Steinbeck.

Si tokoh selama puluhan tahun menghindari “memiliki” atau “mengalami” hidup di rumah dalam kewajaran. Ia memilih di luar rumah: bekerja, bertualang, mabuk, dan tidur. Rumah belum keinginan. Predikat pemilik rumah justru petaka. Tinggal dan menguru rumah adalah “akhir bahagia”. Satire itu diceritakan pada masa 1930-an. Cerita itu mungkin disangkal saat orang-orang di Amerika Serikat mengalami hari-hari wabah menakutkan, setelah menggemparkan Tiongkok, Korea Selatan, dan Italia.

Di pelbagai negara, rumah-rumah mendapat perintah bertambah makna. Pengertian pokok tetap termiliki tapi segala kebijakan pemerintah dan pikat teknologi mutakhir mengimbuhi pengertian rumah. Kerasan, bosan, malas, rajin, capek, girang, damai, kisruh, dan semua rasa di rumah ditanggulangi dengan “pemaksaan” raga tetap berada di rumah tapi pengabaran ke dunia terus belangsung melalui gawai. Jutaan orang serentak atau bergantian mengabarkan rumah untuk ditonton orang lain. Rumah-rumah terdokumentasi dan disebarkan ke segala penjuru di dunia, detik demi detik. Ikhtiar merasa di rumah tapi “meloloskan” sesuatu dari rumah.

Kita berpindah dulu, mengunjungi rumah di Korea Selatan. Perlawatan sebelum negara itu dilanda wabah. Kita masuk ke halaman-halaman cerita gubahan Kyung-Sook Shin dalam novel berjudul Please Look After Mom. Novel bercerita keluarga, rumah, buku, dan kehilangan ibu. Rumah menjadi pusat pengisahan: awal dan akhir. Keluarga miskin di desa. Keluarga bakal “berpencaran” ke pelbagai kota dan menjadikan rumah asal merana. Semua gara-gara ibu hilang di stasiun saat ingin mengunjungi rumah si anak di Seoul. Anak-anak tak lagi hidup di rumah asal. Mereka sudah bekerja dan berkeluarga, memilih tinggal di kota. Kunjungan menjadi duka, setelah ibu terpisah dari bapak dalam misi menjenguk putra di kota. Ibu tak sampai di rumah-kota, tak kembali ke rumah-desa. Novel tetap menceritakan kembali ke rumah di desa meski ibu sebagai arwah.

Kita membaca monolog arwah ibu mengingat rumah dan keluarga. Ingatan mengharukan: “Kita sudah empat puluh tahun tinggal di rumah yang sekarang sudah tak ada lagi di situ. Aku selalu di rumah itu. Selalu. Kau antara ada dan tidak ada. Aku tidak mendengar kabarmu, seolah-olah kau tidak akan pernah kembali, tapi lalu tahu-tahu kau pulang. Mungkin itu sebabnya. Bisa kulihat rumah tua itu di hadapanku, bercahaya seperti diterangi. Aku ingat semuanya. Semua yang terjadi di rumah itu. Peristiwa-peristiwa pada tahun-tahun ketika anak-anak dilahirkan, betapa aku menunggu-nunggumu, dan melupakannmu, dan membencimu, dan menunggumu lagi. Sekarang hanya rumah ini yang tertinggal sendirian. Tak ada siapa-siapa di sini, hanya bentangan salju putih yang menjaga pekarangan.” Rumah itu sudah berlalu, tak hadir saat wabah menjadi dalih orang-orang di Korea Selatan mendingan di rumah.

Di mata pemerintah, rumah bukan lagi nostalgia duka keluarga. Rumah tetaplah tempat. Rumah dimengerti tempat paling mungkin bagi orang-orang melakukan beragam peristiwa, berjanji tak keluar rumah. Rumah-rumah itu jawaban di penanganan wabah. Pengarang mengisahkan rumah memiliki sodoran-sodoran makna, digantikan oleh gagasan “absolut” bahwa rumah tak lagi cerita tapi tempat perlindungan dan keselamatan. Asmara, pengabdian, khianat, atau album cerita manusia belum terlalu dipentingkan dalam menghentikan wabah. Kita sempat membaca rumah dalam novel sambil menantikan berita-berita bahwa rumah memang “jawaban” meski mengalami “pemiskinan” cerita.

Di Amerika Serikat dan Korea Selatan, cerita rumah tersaji dalam novel-novel. Kita terpikat dan membaca saksama ingin mengetahui album cerita. Kini, rumah-rumah dalam novel digantikan rumah-rumah dalam pemberitaan wabah. Dua novel itu nostalgia. Kini, kita bepindah ke jalan menuju rumah di Tiongkok. Rumah dalam pengisahan Mo Yan. Rumah menjadi tempat (paling) biografis. Di rumah, orang memiliki dan membentuk identitas. Kepatuhan di rumah memberi jenuh dan kesanggupan bersikap. Heroisme pun terpancar dari rumah dalam situasi perang atau wabah. Mo Yan menulis rumah dalan latar perang masa 1930-an, mengingatkan ketabahan dan kemunculan heroisme.

Novel berjudul Sorghum Merah mengisahkan orang-orang tangguh di deretan derita panjang tapi diusahakan menghilang dan rampung dalam sekian generasi. Di situ, kita membaca tokoh disebut Nenek dan pengalaman berumah, sebelum ia menjadi pemberani dan pengubah. Mo Yan menulis: “Selama enam belas tahun pertamanya, hari-hari Nenek diabdikan untuk menyulam, menjahit, memotong kertas, mengikat kaki, menyisir rambut tanpa henti, dan kegiatan rumahan lainnya ditemani anak-anak tetangga. Jika demikian, apakah sumber kemampuan dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai peristiwa yang ditemuinya pada masa dewasanya?” Rumah membentuk keberanian meski tak memiliki ukuran tetap atau tanda-tanda tampak mata. Perempuan dalam novel itu menempatkan diri di rumah bukan untuk menjadi makhluk terbosan dengan segala perulangan selama belasan tahun. Ia justru mengerti rumah adalah “sumber” meladeni segala situasi di luar rumah, termasuk perang.

Pada 2020, Tiongkok tak sedang dalam situasi perang tapi wabah. Keberanian untuk berada di rumah dikehendaki demi menanggulangi wabah, memastikan orang-orang terhindar dari sakit dan kematian. Tiongkok menjadi berita dan cerita bagi jutaan orang di pelbagai negara saat wabah beredar: menakutkan dan mematikan. Kita turut “menonton” Tiongkok membuat kota-kota “mati” dan rumah-rumah adalah tempat keselamatan. Pada saat kita menonton dan belum usai memberi konklusi, wabah itu telah mendatangi puluhan negara. Di Indonesia, kita pun menerima perintah di rumah, sebelum memiliki daftar peristiwa mencipta bahagia atau bekal menelusuri (lagi) makna rumah dalam novel-novel. Rumah memang tak cuma dalam novel tapi kita merindukan rumah itu bergelimang cerita, melampaui bisnis properti dan kebijakan pemerintah. Begitu. (*)

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Paradoks Masa Darurat

mm

Published

on


Damhuri Muhammad adalah kolumnis, esais. Juga seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Pria yang menyelesaikan studi Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab IAIN Imam Bonjol, Padang pada tahun 1997 dan Pasca Sarjana Filsafat Universitas Gajah Mada (UGM).

Guna memperketat pengawasan di masa darurat Corona, pemerintah Indonesia akhirnya menggunakan teknologi pelacakan berbasis aplikasi digital. Sebagaimana dilaporkan  www.tirto.id  (26 Maret 2020), aplikasi bernama Tracetogether itu dapat mengetahui riwayat orang-orang yang berada di dekat pasien positif Covid-19 selama 14 hari ke belakang, dan terhubung ke operator seluler lainnya. Kerja pelacakan yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan diseminasi itu, dipayungi dengan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020, yang berlaku selama keadaan darurat saja.

Sekilas tak ada yang perlu dicemaskan dari kebijakan itu, mengingat beberapa negara juga telah melakukannya, dengan tujuan yang tak lain adalah memutus mata rantai penularan virus Corona. Sebagaimana disinyalir oleh Yuval Noah Harari dalam artikelnya, The World after Coronavirus (www.ft.com, 20 Maret 2020), penggunaan alat pengawasan baru  yang cukup menonjol tampak pada Cina. Dengan memonitor telpon pintar, memanfaatkan ratusan juta kamera yang dapat mengenali wajah, dan mewajibkan setiap orang untuk memeriksa dan melaporkan suhu tubuh dan situasi medis mereka, pihak berwenang di Cina tak hanya dengan cepat mengidentifikasi terduga pembawa virus, tapi juga dapat melacak pergerakan mereka, dan memastikan siapa saja yang berhubungan dengan mereka.

Namun, catatan sejarawan qum futurolog itu tak berhenti sampai di situ. Poin penting yang hendak ditegaskan Yuval tampaknya bukan pada situasi genting ketika semua negara hampir di seluruh dunia membuat keputusan penting tentang pengawasan, melainkan pada lanskap dunia baru yang akan tercipta setelah wabah virus berbahaya ini berlalu, katakanlah semacam Dunia Pasca Corona. Yuval menyebut, dalam situasi yang sama, Perdana Menteri Israel, juga memberi wewenang pada otoritas terkait untuk menggunakan teknologi pengawasan yang biasanya diperuntukkan dalam perang menghadapi terorisme.  Saat sub-komite yang relevan menolak keputusan itu, Netanyahu lekas berdalih dengan “Keputusan Darurat”.

Mengawasi atau melacak orang dengan perkakas algoritma komputer, akan menciptakan situasi yang sama sekali berbeda dari pengawasan di zaman ketika KGB melacak warga dengan mata-mata. 50 tahun yang lalu, KGB tidak dapat mengawasi aktivitas 240 juta warga Soviet selama 24 jam, karena masih menggunakan agen manusia dan para analis. Tapi dengan mesin-mesin cerdas di  zaman digital ini, pemerintah dapat mengandalkan sensor dan algoritma yang tangguh, hingga tak ada satu pun warga yang luput dari pengawasan. Menurut Yuval, teknologi pengawasan negara atas rakyatnya, kini sedang mengalami transformasi tajam, dari wilayah luar kulit  ke  dalam kulit.  “Jika Anda tahu bahwa saya mengklik tautan Fox News dan bukan CNN, itu dapat mengajari Anda sesuatu tentang pandangan politik saya dan mungkin kepribadian saya,” kata Yuval.  “Tapi jika Anda dapat memantau apa yang terjadi pada suhu tubuh saya, tekanan darah dan detak jantung saat saya menonton klip video, Anda dapat mempelajari apa yang membuat saya tertawa, apa yang membuat saya menangis, dan apa yang membuat saya benar-benar marah.”

Ketika jari Anda menyentuh layar gawai dan mengklik sebuah tautan, pemerintah tidak lagi ingin tahu apa yang sebenarnya disentuh oleh jari itu, karena fokus minatnya telah bergeser. Kini pemerintah ingin tahu suhu jari Anda dan tekanan darah dalam kulit Anda. Algoritma yang bekerja dalam teknologi pengawasan masa kini dapat memanen data biometrik manusia secara massal. Ia dapat mengenal Anda, jauh lebih baik dari pengetahuan Anda atas diri Anda sendiri. Oleh karena itu, ia tidak hanya dapat memprediksi perasaan kita, tapi juga memanipulasi perasaan itu untuk banyak kepentingan, baik politik maupun ekonomi. Yuval mencontohkan perkakas canggih semacam “Gelang Biometrik”  yang dapat memonitor suhu tubuh dan detak jantung 24 jam sehari. Data yang dihasilkan ditimbun dan dianalisis oleh algoritma pemerintah. Algoritma itu dapat mengetahui bahwa Anda sakit bahkan sebelum Anda menyadarinya. Ia juga akan tahu di mana Anda berada, dan siapa yang Anda temui. Dengan begitu, mata rantai infeksi dapat diperpendek secara drastis, bahkan dipenggal sama sekali.

Anda mau selamat dari pandemi Corona atau akan bertarung mempertahankan privasi? Menurut Yuval, banyak orang tentu akan memilih kesehatan. Saban hari kita berupaya keras melindungi dan mempertahankan privasi di belantara big data, tapi di musim wabah Corona, kita harus rela ditelanjangi atas nama  kegentingan. Di sinilah pangkal kecemasan Yuval. Badai Corona pasti berlalu, tapi data tangkapan teknologi pengawasan di masa darurat itu, tak bakal dibuang percuma sebagai limbah digital.  Sebagaimana banyak peristiwa darurat di masa sebelumnya, data tentang kita tetap dalam genggaman pemerintah, dengan dalih kedaruratan selanjutnya. Menurut Yuval, di situlah bermulanya kelembagaan pengawasan totaliter, sebagai “hantu” yang lebih menakutkan setelah badai pandemik ini berlalu.

Dalam beberapa hal, saya setuju dengan cara berpikir Yuval. Tapi yang cukup mencengangkan, ketakutan baru pasca pandemi Corona yang secara sadar ia singkapkan, rupanya telah menghilangkan simpatinya pada bencana kemanusiaan yang kini melanda dunia, di mana Yuval juga menanggung akibatnya. Perspektif konspiratif  yang digunakan Yuval, terlalu berlebihan. Algoritma memang berkuasa dan digdaya di zaman ini, tapi Yuval lupa bahwa para penggunanya juga  manusia. Sebengis-bengisnya manusia, pasti punya empati dan belas kasihan. Tatkala  warga dunia  bahu-membahu, saling membantu, dalam menangkal wabah mematikan, Yuval malah memproduksi ketakutan baru yang sejatinya tak perlu. Jangan lupa, kekuatan civil society juga punya Algoritma yang bisa mengawasi negara. Bahkan sejauh ini, aparatur negara tak bisa melarikan dari incaran mata-mata algoritmik yang dikendalikan oleh netizen.

Yuval memang merekomendasikan pemberdayaan warga ketimbang teknologi pengawasan negara, tapi bagaimana ia dapat menjelaskan pemberdayaan warga dalam basis kultural yang individualistik ala Eropa dan AS? Alih-alih menggalang pemberdayaan warga guna mengakhiri pandemi Corona, sejumlah pakar di Eropa hari-hari ini malah gencar membicarakan strategi Herd Immunity  (Kekebalan Kawanan), yang dalam bahasa sederhana dapat dipahami sebagai upaya mengejar keterjangkitan hingga 60-70% populasi di setiap negara, lalu akan tercipta kekebalan kawanan yang dapat menghentikan penularan Covid-19. Bila Case Fatality Rate (CFR) di sebuah negara sebesar 2%  saja pada jumlah populasi 250 juta misalnya, maka mayat yang akan bergelimpangan bukan lagi korban-korban positif  Covid-19, tapi bukti kekejaman sebuah genosida. Dengan begitu, paradoks pengawasan totaliter versus privasi warga yang diandaikan Yuval tidak lagi berguna, karena yang lebih terang adalah paradoks antara solidaritas kewargaan dengan Herd Immunity sebagai rencana jahat yang bertujuan guna menipiskan jumlah populasi umat manusia di dunia.       

Di komunitas kewargaan berbasis komunal seperti Indonesia, alih-alih paradoks pengawasan totaliter versus privasi warga, yang berlangsung malah  paradoks yang jauh lebih pelik. Darurat bencana Corona membuat komunalisme yang telah mendarah-daging dalam keseharian kita “dilumpuhkan” sementara, lalu kita diminta mengandalkan individualisme yang janggal. Kita terus menyebarluaskan tagar #DiRumahSaja sebagai etos kebersamaan dalam menghadapi wabah berbahaya, tapi pada saat yang sama,  kita harus mengurung diri, tanpa bertatap muka dengan tetangga, dan orang-orang terdekat yang sedang menghadapi kepayahan serupa. Solidaritas dipaksakan bekerja dengan individualitas. Dengan dalih  situasi darurat, kanal-kanal komunal disumbat,  semua  akses untuk bertatap muka boleh jadi  akan dijaga oleh tentara…

Continue Reading

Trending