Connect with us

Buku

Melihat Saras Dewi Mengurai Disekuilibrium

mm

Published

on

Buku terbaru karya Saras Dewi ini tidak bisa dipisahkan dari momentum perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi. Pasca disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang mengatur kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), pergerakan ribuan massa kontra reklamasi kian masif.

Bahkan, gelombang penolakan yang dimulai oleh penduduk lokal itu meluas dengan dukungan dari para aktivis lingkungan. Mereka satu suara menyatakan perubahan Perpres tersebut justru memicu kerusakan lingkungan berupa perluasan abrasi di selatan perairan Bali. Apalagi menurut hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh Universitas Udayana, reklamasi memang tidak layak dilakukan.

Lahir dan dibesarkan di Pulau Dewata, Saras memiliki kecintaan mendalam terhadap tanah kelahirannya. Pada bagian pembuka buku setebal 172 halaman ini, Saras mengisahkan kegelisahannya atas pembangunan di Bali yang membabibuta. Kegelisahan tersebut bermula ketika ia duduk di bangku SD.

Kala itu, pemilik nama lengkap Luh Gede Saraswati Putri ini sangat mengagumi pohon ketapang yang tumbuh di sekolahnya. Saras kecil sering menghabiskan waktu luang di bawah rindangnya pohon ketapang. Namun menjelang kelulusan sekolah, ia mendengar kabar mengecewakan lantaran pohon ketapang tersebut akan ditebang untuk perluasan gedung sekolah. Dalam benaknya terbersit untuk protes, tetapi ia menyadari pikiran kecilnya belum sanggup membangun argumen yang kuat untuk menentang penebangan pohon ketapang kesayangannya.

Seiring dengan pesatnya pariswisata di Bali, Saras melihat maraknya eksploitasi sumber daya tanpa memerhatikan keselarasan alam. Atas nama pembangunan, atas nama kemewahan, juga atas nama kemajuan, alam liar berangsur-angsur digantikan beton-beton dan rimba gedung-gedung. Parahnya, ada pula pihak yang mengatasnamakan kesejahteraan sebagai pembenaran untuk merusak alam.

Pengalaman historis itulah yang mengusik naluri dosen sekaligus Kepala Program Studi (Kaprodi) Filsafat, Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan perenungan filosofis demi tercapainya keseimbangan relasi antara alam dan manusia. Bagi pelantun tembang Lembayung Bali tersebut, buku terbitan Marjin Kiri ini juga merupakan argumen yang tertunda atas kegagalan menyelamatkan penebangan pohon ketapang saat ia masih berseragam putih merah.

Kendati berawal dari fenomena di Bali, buku sepanjang enam bab ini memaparkan pendekatan baru dalam menganalisis fenomena kerusakan alam secara universal. Saras menekankan pentingnya rekonstruksi pandangan manusia tentang alam sebagai tempat mereka berpijak. Hal tersebut penting, mengingat selama ini ekologi dan etika lingkungan tidak cukup gamblang dalam menjawab masalah kemerosotan lingkungan hidup.

Sejatinya, pada tataran etis sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan relasi antara manusia dan alam. Namun, pemikiran etis tidak cukup tajam membedah dan memilah substansi permasalahan kerusakan alam (hlm 1). Sebagai contoh perspektif Aldo Leopold tentang Etika Tanah (1949) yang menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia karena dikuasai oleh perilaku antroposentrik.

Leopold telah menawarkan suatu konsep konservasi untuk meminimalisasi kerusakan alam. Ia mengklaim bahwa konservasi adalah kondisi harmoni antara manusia dan alam (Cottingham, 1996: 452). Akan tetapi, konsep Leopold tentang konservasi tersebut menimbulkan persepsi dari pemikir lingkungan bahwa alam hanya sebatas properti. Alam dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya relevan dalam kegunaannya bagi manusia. Pandangan alam sebagai properti itu, menyebabkan manusia tidak terikat kewajiban untuk merawat alam (hlm 4).

Dalam buku ini, Saras mengungkapkan bahwa rekonstruksi terhadap alam yang rusak tidak dapat diselesaikan lewat pandangan etis praktis saja. Tetapi harus melalui pemahaman ontologis tentang alam. Akan tetapi, ia menegaskan konsep ontologi yang dimaksud berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Etika lingkungan memahami alam dan manusia sebagai ontologi yang berlainan, sedangkan Saras menawarkan ontologi baru yang menyorot secara spesifik relasi alam dan manusia. Maksudnya alam dan manusia dinilai sebagai substansi yang utuh, yaitu kehidupan.

Menggunakan metode fenomenologi lingkungan, Saras meneliti dan mengkritik relasi antara alam dan manusia secara radikal. Ia menggunakan fenomenologi Edmund Husserl (1970), Maurice Merleau-Ponty (1973), dan Martin Heidegger (1983) sebagai kerangka berpikirnya. Ketiga tokoh fenomenologi ini mengantarkan Saras pada kesimpulan bahwa telah terjadi kondisi disekuilibrium di alam semesta.

Disekuilibrium merupakan hilangnya kestabilan dari dua substansi yang ada, yang berbeda dan juga berlawanan tetapi saling berpengaruh. Kondisi tersebut terjadi karena manusia mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberlanjutan hidupnya. Walau alam memiliki kemampuan untuk memulihkan diri, tetapi lambat laun kondisi disekuilibrium yang terus menerus akan membawa manusia di ambang kehancuran.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mencapai kondisi yang ekuilibrium? di tengah derasnya arus industrialisasi, pembangunan kian tidak terbendung. Pemerintah yang diharapkan mampu berperan sebagai aktor untuk mencegah kerusakan lingkungan ternyata belum berbuat banyak. Jargon pembangunan sebagai pembasmi kemiskinan dilantangkan, namun justru rakyat miskin yang akhirnya disengsarakan. Seperti tertuang dalam buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi karya Emil Salim (2010). Emil mengkritik pola pembangunan yang merusak lingkungan dan memperparah kemiskinan.

Melalui buku Ekofenomenologi Saras meyakini, ketimpangan relasi antara manusia dan alam yang terjadi saat ini dapat dipulihkan apabila ada kesadaran ontologis relasi manusia dan dan alam yang lebih adil (hlm 146). Pada bagian penutup, Saras menyinggung gagasan penting Thomas More mengenai kaum Utopia. Dalam kuotasinya More menyebutkan, “kala alam memperlakukan diri manusia dengan baik dan lembut, mestinya mereka tidak berbuat kejam dan kasar terhadap diri mereka juga,” (hlm 85).

Senada dengan More, Heidegger juga menyatakan kehidupan yang baik tidak mungkin dilepas dari relasi seimbang dengan alam. Cara memperlakukan alam mencitrakan sikap sebagai manusia. Perlakuan yang adil tidak saja kewajiban manusia terhadap sesamanya, tetapi juga sensitivitas terhadap kelestarian alam (hlm 142). Kesadaran manusia sebagai makhluk yang sempurna tidak seharusnya menjerumuskan mereka pada keangkuhan. Sebab, alam dan manusia adalah satu kesatuan yang saling menopang adanya kehidupan di bumi.

Pada akhirnya, Ekofenomenologi memang sangat detil dalam membedah isu kerusakan lingkungan. Secara spesifik, Saras telah merangkai metode baru yakni fenomenologi lingkungan. Buku ini membawa perspektif baru bagi akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk mendiskusikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi pada implementasinya, mencapai kondisi ekuilibrium tentu bak mencari satu jarum dalam tumpukan jerami. Tentu dibutuhkan perjuangan esktra keras untuk mengubah moralitas dan paradigma manusia supaya lebih mencintai alam semesta. (*)

Penulis           : Saras Dewi

Penerbit         : CV Marjin Kiri

Cetakan          : Pertama, Maret 2015

Tebal               : xiv + 172 halaman

ISBN               : 978-979-1260-42-8

Peresensi       : Fikri Angga Reksa
————————————
Fikri Angga Reksa is a sociology researcher with an energetic demeanor. Ex daily newspaper journalist. Keen on literature and jazz. Contact him via Twitter @Iamfikry.

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

mm

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Trending