Connect with us

Buku

Melihat Saras Dewi Mengurai Disekuilibrium

mm

Published

on

Buku terbaru karya Saras Dewi ini tidak bisa dipisahkan dari momentum perjuangan masyarakat Bali dalam mempertahankan Teluk Benoa dari ancaman reklamasi. Pasca disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 tahun 2011 yang mengatur kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), pergerakan ribuan massa kontra reklamasi kian masif.

Bahkan, gelombang penolakan yang dimulai oleh penduduk lokal itu meluas dengan dukungan dari para aktivis lingkungan. Mereka satu suara menyatakan perubahan Perpres tersebut justru memicu kerusakan lingkungan berupa perluasan abrasi di selatan perairan Bali. Apalagi menurut hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) oleh Universitas Udayana, reklamasi memang tidak layak dilakukan.

Lahir dan dibesarkan di Pulau Dewata, Saras memiliki kecintaan mendalam terhadap tanah kelahirannya. Pada bagian pembuka buku setebal 172 halaman ini, Saras mengisahkan kegelisahannya atas pembangunan di Bali yang membabibuta. Kegelisahan tersebut bermula ketika ia duduk di bangku SD.

Kala itu, pemilik nama lengkap Luh Gede Saraswati Putri ini sangat mengagumi pohon ketapang yang tumbuh di sekolahnya. Saras kecil sering menghabiskan waktu luang di bawah rindangnya pohon ketapang. Namun menjelang kelulusan sekolah, ia mendengar kabar mengecewakan lantaran pohon ketapang tersebut akan ditebang untuk perluasan gedung sekolah. Dalam benaknya terbersit untuk protes, tetapi ia menyadari pikiran kecilnya belum sanggup membangun argumen yang kuat untuk menentang penebangan pohon ketapang kesayangannya.

Seiring dengan pesatnya pariswisata di Bali, Saras melihat maraknya eksploitasi sumber daya tanpa memerhatikan keselarasan alam. Atas nama pembangunan, atas nama kemewahan, juga atas nama kemajuan, alam liar berangsur-angsur digantikan beton-beton dan rimba gedung-gedung. Parahnya, ada pula pihak yang mengatasnamakan kesejahteraan sebagai pembenaran untuk merusak alam.

Pengalaman historis itulah yang mengusik naluri dosen sekaligus Kepala Program Studi (Kaprodi) Filsafat, Universitas Indonesia (UI) untuk melakukan perenungan filosofis demi tercapainya keseimbangan relasi antara alam dan manusia. Bagi pelantun tembang Lembayung Bali tersebut, buku terbitan Marjin Kiri ini juga merupakan argumen yang tertunda atas kegagalan menyelamatkan penebangan pohon ketapang saat ia masih berseragam putih merah.

Kendati berawal dari fenomena di Bali, buku sepanjang enam bab ini memaparkan pendekatan baru dalam menganalisis fenomena kerusakan alam secara universal. Saras menekankan pentingnya rekonstruksi pandangan manusia tentang alam sebagai tempat mereka berpijak. Hal tersebut penting, mengingat selama ini ekologi dan etika lingkungan tidak cukup gamblang dalam menjawab masalah kemerosotan lingkungan hidup.

Sejatinya, pada tataran etis sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan relasi antara manusia dan alam. Namun, pemikiran etis tidak cukup tajam membedah dan memilah substansi permasalahan kerusakan alam (hlm 1). Sebagai contoh perspektif Aldo Leopold tentang Etika Tanah (1949) yang menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia karena dikuasai oleh perilaku antroposentrik.

Leopold telah menawarkan suatu konsep konservasi untuk meminimalisasi kerusakan alam. Ia mengklaim bahwa konservasi adalah kondisi harmoni antara manusia dan alam (Cottingham, 1996: 452). Akan tetapi, konsep Leopold tentang konservasi tersebut menimbulkan persepsi dari pemikir lingkungan bahwa alam hanya sebatas properti. Alam dianggap tidak memiliki nilai intrinsik dan hanya relevan dalam kegunaannya bagi manusia. Pandangan alam sebagai properti itu, menyebabkan manusia tidak terikat kewajiban untuk merawat alam (hlm 4).

Dalam buku ini, Saras mengungkapkan bahwa rekonstruksi terhadap alam yang rusak tidak dapat diselesaikan lewat pandangan etis praktis saja. Tetapi harus melalui pemahaman ontologis tentang alam. Akan tetapi, ia menegaskan konsep ontologi yang dimaksud berbeda dengan pemahaman sebelumnya. Etika lingkungan memahami alam dan manusia sebagai ontologi yang berlainan, sedangkan Saras menawarkan ontologi baru yang menyorot secara spesifik relasi alam dan manusia. Maksudnya alam dan manusia dinilai sebagai substansi yang utuh, yaitu kehidupan.

Menggunakan metode fenomenologi lingkungan, Saras meneliti dan mengkritik relasi antara alam dan manusia secara radikal. Ia menggunakan fenomenologi Edmund Husserl (1970), Maurice Merleau-Ponty (1973), dan Martin Heidegger (1983) sebagai kerangka berpikirnya. Ketiga tokoh fenomenologi ini mengantarkan Saras pada kesimpulan bahwa telah terjadi kondisi disekuilibrium di alam semesta.

Disekuilibrium merupakan hilangnya kestabilan dari dua substansi yang ada, yang berbeda dan juga berlawanan tetapi saling berpengaruh. Kondisi tersebut terjadi karena manusia mengeksploitasi alam tanpa memikirkan keberlanjutan hidupnya. Walau alam memiliki kemampuan untuk memulihkan diri, tetapi lambat laun kondisi disekuilibrium yang terus menerus akan membawa manusia di ambang kehancuran.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mencapai kondisi yang ekuilibrium? di tengah derasnya arus industrialisasi, pembangunan kian tidak terbendung. Pemerintah yang diharapkan mampu berperan sebagai aktor untuk mencegah kerusakan lingkungan ternyata belum berbuat banyak. Jargon pembangunan sebagai pembasmi kemiskinan dilantangkan, namun justru rakyat miskin yang akhirnya disengsarakan. Seperti tertuang dalam buku Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi karya Emil Salim (2010). Emil mengkritik pola pembangunan yang merusak lingkungan dan memperparah kemiskinan.

Melalui buku Ekofenomenologi Saras meyakini, ketimpangan relasi antara manusia dan alam yang terjadi saat ini dapat dipulihkan apabila ada kesadaran ontologis relasi manusia dan dan alam yang lebih adil (hlm 146). Pada bagian penutup, Saras menyinggung gagasan penting Thomas More mengenai kaum Utopia. Dalam kuotasinya More menyebutkan, “kala alam memperlakukan diri manusia dengan baik dan lembut, mestinya mereka tidak berbuat kejam dan kasar terhadap diri mereka juga,” (hlm 85).

Senada dengan More, Heidegger juga menyatakan kehidupan yang baik tidak mungkin dilepas dari relasi seimbang dengan alam. Cara memperlakukan alam mencitrakan sikap sebagai manusia. Perlakuan yang adil tidak saja kewajiban manusia terhadap sesamanya, tetapi juga sensitivitas terhadap kelestarian alam (hlm 142). Kesadaran manusia sebagai makhluk yang sempurna tidak seharusnya menjerumuskan mereka pada keangkuhan. Sebab, alam dan manusia adalah satu kesatuan yang saling menopang adanya kehidupan di bumi.

Pada akhirnya, Ekofenomenologi memang sangat detil dalam membedah isu kerusakan lingkungan. Secara spesifik, Saras telah merangkai metode baru yakni fenomenologi lingkungan. Buku ini membawa perspektif baru bagi akademisi, swasta, pemerintah, dan masyarakat untuk mendiskusikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi pada implementasinya, mencapai kondisi ekuilibrium tentu bak mencari satu jarum dalam tumpukan jerami. Tentu dibutuhkan perjuangan esktra keras untuk mengubah moralitas dan paradigma manusia supaya lebih mencintai alam semesta. (*)

Penulis           : Saras Dewi

Penerbit         : CV Marjin Kiri

Cetakan          : Pertama, Maret 2015

Tebal               : xiv + 172 halaman

ISBN               : 978-979-1260-42-8

Peresensi       : Fikri Angga Reksa
————————————
Fikri Angga Reksa is a sociology researcher with an energetic demeanor. Ex daily newspaper journalist. Keen on literature and jazz. Contact him via Twitter @Iamfikry.

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Forum Demokrasi dan Perannya Dalam Transisi Menuju Reformasi Sistem Politik di Indonesia

mm

Published

on

Reformasi sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun. Sejak itu pula, Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi. Untuk bangsa sebesar Indonesia, perjalanan waktu dua dekade masih terbilang cukup muda. Karena itu, dibutuhkan diskursus maupun penelitian sejarah, sosial, politik, maupun ekonomi terkait arah dan relevansi keutuhan bangsa.

Virdika Rizky Utama, Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam satu karyanya, yang tadinya berasal  dari skripsinya, namun dengan kegigihannya dapat membukan suatu diskursus pemikiran yang segar terkait sejarah demokrasi Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru; Penulis menjelaskan kronologis sejak jatuhnya Soekarno hingga tumbangnya pemerintahan Soeharto, dan Indonesia memasuki era demokrasi yang substansinya adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Karena rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, melalui mekanisme Pemilu.

Dalam buku ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bisa sampai pada sistem demokrasi seperti saat ini – yang dianggap sebagian ilmuwan politik merupakan sistem yang paling adil, adalah karena adanya peran Forum Demokrasi (FD) yang diprakarsai oleh sekelompok intelektual pada waktu itu, yang tergugah hatinya melihat pemerintahan Orde Baru yang semakin hari semakin menyudutkan kebebasan berpendapat atas nama stabilitas.

Untuk menghindari kesan otoriter, pemerintah Orde Baru pada waktu itu membentuk kelompok yang bernama ICMI. Tujuannya, untuk mengakomodir para birokrat dan para cerdik pandai ke dalam satu frame yang bercirikan Islam. Pasalnya, hingga memasuki tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru menyadari betul akan pentingnya peran entitas Islam, terutama dalam menaikan elektoral Pemerintah dimata rakyat, atau minimal pemerintah terhindar dari label “anti muslim”.

Akan tetapi, aktivis sekaligus juga Intelektual Islam yakni Abdulrahman Wahid atau dikenal Gusdur, menganggap ICMI yang tujuannya untuk merubah paradigma tentang Islam, malah dianggap terlalu sektoral. Buktinya, Gusdur berpendapat, ICMI lebih banyak di isi oleh kalangan elite birokrat, sehingga terkesan hanya sekedar mengakomodir kepentingan kelompok politik tertentu pada waktu itu. Terutama, menurut Gusdur, berasal dari keinginan kelompok militer “merah putih”.

Menimbang kondisi tersebut, Gusdur berserta tokoh intelektual lainnya, terutama yang berlatar belakang dari akademisi, hingga aktivis kampus maupun LSM berikrar untuk membentuk yang namanya Forum Demokrasi (FD). Gusdur dipilih sebagai Ketua-nya, pertimbangan selain dianggap kompeten dan konsisten dalam memperjuangan nilai-nilai pluralisme di Indonesia, namun terpenting, Gusdur adalah Ketua Umum Nadhatul Ulama pada waktu itu, yang merupakan Ormas Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Sehingga menempatkan Gusdur di Ketua Umum FD, adalah pilihan stategis politik untuk minimal membuat ‘panik’ pemerintah.

Judul Buku: Demokrasi Dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru | Tahun Buku: 2018 | Penulis: Virdika Rizky Utama | Penerbit: Penerbit PT Kanisius | Jumlah Halaman; 184

Menariknya, penulis melihat adanya FD juga dapat dibaca sebagai anti tesis dari kehadiran ICMI yang dibentuk oleh restu pemerintah. Maka, tidak heran, pengurus teras FD adalah para tokoh dari lintas golongan. Sehingga, adanya FD dianggap dapat ‘mengkerdilkan’ pamor ICMI. Padahal, di samping itu juga, FD substansinya adalah bertujuan mengeritik manajemen pengelolaan negara oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu.

Bahkan, redaksi media massa waktu itu juga, banyak mengaitkan, kehadiran FD sebagai bentuk ‘tandingan’ dari adanya ICMI. Meski begitu, dalam berbagai keterangan pers-nya, anggota FD juga berbeda pandangan satu sama lain dalam menyikapi tujuan dibentuknya FD. Di titik ini, mulai terlihat tidak adanya blue print yang matang dari FD.

Hal ini terbukti, peran FD hanya bertahan dalam beberapa tahun saja. Menjelang detik-detik masa akhir Orde Baru, bahkan FD perannya sudah tidak signifikan. Terlebih, FD dalam kehadirannya hanya sebatas diskursus di kota Jakarta saja, tidak menyebar ke pelosok daerah. Walaupun ada beberapa kota juga yang siap membuka cabang perwakilannya.  Untuk ekspansi, FD terbentur oleh  sikap pemerintah Orde Baru yang keras pada para tokoh FD. Hingga membatasi ruang-ruang geraknya, seperti tidak boleh terlalu banyak diskusi, hingga pelarangan seminar di berbagai kesempatan. Di dalam buku ini juga mengatakan, setelah Pemilu 1992 tidak ada lagi peran-peran FD yang krusial.

Hingga akhirnya, setelah Soeharto lengser. Indonesia pun memasuki era baru, yang mana kebebasan berpendapat dibuka selebar-lebarnya.  Dan sistem pemilu pun menjadi lebih demokratis, karena rakyat yang langsung memilih. Sementara itu, para tokoh FK berjuang masing-masing, seperti dengan ada yang mendirikan partai – karena dalam iklim demokratis, partai merupakan kendaraan yang paling tepat untuk memperoleh kuaasaan.

Meskipun demikian, adanya buku ini memberikan khazanah baru dan membuka ruang-ruang diskursus baru, terutama perihal perubahan sosial dari berbagai dimensi disiplin ilmu menjelang keruntuhan Orde Baru. Walaupun, penulis pun mengakui, keterbatasan sumber primer maupun sekunder masih menjadi kendala untuk mengamati perubahan sosial dari sudut yang lebih mikro.

Dengan begitu, sejarah mencatat, FD memberikan andil yang cukup besar dalam mempersiapkan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.  Terlebih, FD didominasi oleh para intelektual yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena, sistem demokrasi harus ditopang oleh pemahaman politik warganya, agar ketika memilih pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. (*)

*) Peresensi: Muchammad Egi

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Classic Prose

Trending