Connect with us
MARIO VARGAS LLOSA MARIO VARGAS LLOSA

COLUMN & IDEAS

Matinya Para Penulis Besar

mm

Published

on

Oleh : Mario Vargas Llosa

Dalam buku yang terbit baru-baru ini, Ia Mort du grand ecrivain, Henri Raczymow menyatakan bahwa kini tak ada lagi “para penulis besar”, lantaran demokrasi dan pasar bebas tak selaras dengan model para maestro intelek-tual sebagaimana direpresentasikan figure-figur seperti Voltaire, Zola, Gide, atau Sartre, dan –dengan demikian—membuktikan kematian sastra. Meski buku itu dialamatkan hanya untuk kasus Prancis saja, terang bahwa konklusi-konklusinya, jika ia kukuh, benar juga untuk seluruh masyarakat modern.

Argumen Raczymow sungguh koheren. Ia bertolak dari premis yang bisa diverivikasi: bahwa dimasa kita tiada figure tunggal dengan kebesaran yang setaraf dengan Victor Hugo, yang pancaran prestise dan otoritasnya melampaui lingkaran para pembaca dan soal-soal artistiknya dan membuatnya menjadi penjelmaan kesadaran public, sebuah artikep yang ide-idenya, pendapat-pendapatnya, cara hidupnya, gesturnya, dan obsesi-obsesinya menjadi model tauladan bagi masyarakat luas. Adakah para penulis yang hidup sekarang bisa menginspirasi bagi suatu pemujaan fanatic yang dapat membikin para pemuda pinggiran rela mati demi Hugo, sebagaimana dilaporkan Valery?

Menurut Raczymow, untuk menimbulkan pemujaan semacam itu berkembang, sastra mesti menempati wilayah suci, memendarkan aura magis dan memainkan peran bak agama, sesuatu yang, dia bilang, mulai berlangsung selama masa Pencerahan, saat filsuf-filsufikonoklastik, selepas merobek Tuhan dan para Santo, meninggalkan ruang kosong yang menunggu diisi oleh para pahlawan sekular.

Para penulis dan seniman adalah para nabi, mistikus, dan superman dari masyarakat baru yang terdidik dalam kepercayaan bahwa seni dan karya sastra mempunyai jawab untuk segalanya dan dapat mengekspresikan, lewat para praktisinya, dorongan-dorongan luhur spirit kemanusiaan. Atmosfer dan kepercayaan-kepercayaan ini membantu perkembangan karier-karier seperti halnya pahlawan-pahlawan religious, disertai dengan pemujaan, fanatisme dan ambisi yang nyaris adimanusiawi. Dari sini dapatlah dimengerti mencuatnya para pengarang besar seperti Flaubert, Proust, Balzac, dan Baudelaire—yang,meski berbeda satu sama lain—namun berbagi keyakinan antara mereka (yang juga dibagi dengan para pembacanya), bahwa mereka berkarya untuk generasi mendatang dan bahwa ouvre mereka akal hidup lebih lama ketimbang mereka sendiri, bakal melayani serta memperkaya kemanusiaan, atau, seperti yang dikatakan Rimbaud, untuk “merombak kehidupan”, dan akan menjustifikasi keberadaan mereka bahkan lama setelah mereka tiada.

Mengapa tak ada penulis yang kontemporer yang seperti para pendahulu mereka dengan semacam janji keabadian? Sebab semuanya percaya bahwa sastra tak kekal melainkan bisa binasa dan bahwa buku-buku ditulis, diterbitkan dan dibaca (kadang-kadang), dan kemuddian lenyap selamanya. Ini bukan ekspresi sebuah kepercayaan, seperti seseorang yang menganggap sastra sebagai sesuatu yang luhur dan baka dan sebuah pantheon bagi gelar-gelar yang tak dapat dihancurkan, melainkan suatu kenyataan objektif: hari-hari ini buku bukanlah paspor menuju keabadian melainkan budak-budak kakinian (“kedisinian dan kekinian”, kata Raczymow). Mereka yang menulis buku-buku macam begitu telah ditampik dari gunung Olympus di mana mereka dimahkotai, terlindung dari kesementaraan hidup yang sekedar ,dan setaraf dengan “masyarakat kota yang membeku” dalam demokrasi, yang memberontak pada aristokrasi Ruben—dan juga Flaubert, bagi siapa impian demokrasi berarti “mengangkat derajat kaum pekerja kepada taraf yang sama dengan bestise sebagi borjuis kecil”

Dua mekanisme masyarakat demokratif berkontribusi pada pengotoran sastra dan menjadikannya produk yang murni industrial. Pertama, bersifat sosiologis dan cultural. Pengangkatan derajat warga Negara, punahnya kaum elit, mantapnya toleransi – hak untuk “berbeda dan abai”—dan perkembangan selanjutnya dari individualism dan narsisme telah menghapuskan kesenangan kita akan masa lalu dan keasyikan kita dengan masa depan, memusatkan perhatian kita pada masa kini dan membeokkan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan mendesak kita kedalam tujuan utama. Korban dari kekinian ini adalah ruang suci, realitas alternative yang tak lagi memiliki alternative yang terlagi memiliki alasan untuk hadir tatkala komunikasi, entah puas entah tidak, menerima dunia yang kita huni ini sebagai satu-satunya dunia yang mungkin dan menampik “kelainan” dalam mana kreasi-kreasi sastra ditandai dan beroleh ruang. Di suatu masyarakat yang semacam ini, buku-buku mungkin beredar, tetapi sastra mati.

Mekanisme yang lain bersifat ekonomi. “Duhai, tak ada demokrasi, yang terpisah dari pasar!” ujar Raczymow. Dengan kata lain, buku, yang digayuti statusnya sebagai objek religious dan mistik, menjadi semata barang dalam kemuliaan hingar-bingar naik dan turun,– hukum besi—dari permintaan dan penawaran, sehingga “buku adalah sebuah produk, dan sebuah produk menghilangkan produk lainnya, bahkan bila buku-buku itu ditulis pengarang yang sama”. Efek dari pusaran di mana tak ada buku yang tinggal, semuanya berlalu dan tak kembali lagi, adalah pendangkalan sastra; sejak ini karya sastra diperlakukan hanya sebagai produk bagi konsumsi sementara, hiburan remeh-temeh, atau sumber informasi yang lekas menjadi aus segera setelah dimunculkannya.

Tentunya, instrument penting demokrasi adalah televisi, bukan buku. Televisi membelokkan dan merontokka tingkatan-tingkatan masyarakat, menjejalkan pada kita humor, emosi, seks, sentiment yang kita butuhkan agar kita tak merasa jemu. Layar kecil telah disusun untuk memenuhi ambisi besar yang senantiasa menyala di jantung sastra dan tak pernah dipuaskan oleh sastra: untuk merengkuh setiap orang, untuk embuat seluruh masyarakat ambil bagian dalam “kreasi-kreasi”-nya.

Dalam “kerajaan permainan nartistik”, buku-buku akan sepenuhnya terbuang, walau tak berarti akan menghilang. Buku-buku akan terus menyebar, akan tetapi akan kosong dari substansinya yang dulu dan akan menikmati keberadaan dari kebaruan-kebaruan yang genting dan terapung, berbaur bersama dan dapat dipertukarkan dalam lautan yang khaos dimana sebuah kebaikan karya diputuskan oleh kampanye publisitas atau bakat-bakat teatrikal si pengarangnya. Demokrasi dan pasar telah merancang sebuah belokan lain: sekarang tak ada lagi opini public melainkan hanya public, munculah para penulis bintang—yang memberikan prestise   pada buku, dan bukan sebaliknya, sebagaimana terjadi pada masa lampau. Walhasil, kita sampai pada taraf degradasi yang suram yang telah diantisipasi dengan baik oleh Tocqueville: sebuah era para penulis yang “memilih sukses ketimbang jaya”.

Meskipun saya tak sepenuhnya berbagi pesimisme yang sama dengan pandanga Reczymow ihwal nasib sastra, saya membaca bukunya dengan sangat antusias, karena tampak bagi saya bahwa di menunjukan jemarinya pada persoalan yang kerap terabaikan: aturan baru jagat modern, masyarakat terbuka yang memaksakan norma-normanya pada para pengarang. Betul bahwa tipe penulis mandarin tak lagi punya tempat dalam dunia kita hari ini. Figur-figur seperti Sartre di Prancis atau Ortega y Gasset dan Unamuno di zaman mereka, atau Oktavio Paz, berlaku sebagai para pembimbing dan guru segala tentang segala isu penting dan memenuhi panggilan yang hanya “penulis besar” yang mampu memenuhinya, entah karena sedikitnya orang yang berpartisipasi dalam kehidupan public, karena demokrasi belum berjalan, atau karena sastra memiliki status mistik.

Dalam masyarakat bebas, pengaruh yang di pancarkan para penulis—yang terkadang bermanfaat—pada “masyarakat patuh” sungguh tak lagi berharga: kerumitan dan keanekaan masalah yang muncul mengakibatkan para penulis sekedar bual omong kosong jika dia mencoba memberikan opininya tentang segala ihwal. Opininya dan posisinya mungkin sangat layak dipikirkan, akan tetapi tak lebih layak dipikirkan ketimbang opini dan posisi dari propesi lainnya—saintis, para teknisi atau para professional—dan dalam banyak kasus, opini-opininya mesti ditimbang berdasarkan kebaikan-kebaikannya sendiri dan tak langsung diamini semata karena itu berasal dari seseorang yang tulisannya bagus. Pengotoran pribadi penulis ini tak terlihat buruk oleh saya, sebaliknya, ia mendudukan perkara pada tempatnya yang mustahak, sebab benar bahwa seseorang yang berbakat dalam penciptaan karya sastra dan mampu menulis novel-novel keren, atau sajak-sajak cantik, tak selalu secara umum berpikiran cerdas juga.

Saya pun tak percaya bahwa kita harus mengoyak pakaian kita karena,sebagaimana dikatakan Reczymow, dalam masyarakat demokrasi modern sebuah novel mestilah “membelokkan” dan “menghibur” untuk menjustifikasi keberadaannya. Bukankah karya-karya sastra yang paling kita kagumi selalu menjalankan fungsi itu dengan sungguh-sungguh –buku-buku seperti Don Quixote atau War and Peace atau The Human Condition yang kita baca dan baca lagi dan tiap-tiap menyihir kita seperti saat pertama kali membacanya? Betul bahwa dalam masyarakat terbuka dengan puspa ragam mekanisme untuk mempertunjukkan dan memperdebatkan aneka persoalan dan aspirasi kelompok-kelompok sosial,sastra mesti menghibur atau ia akan segera binasa. Akan tetapi, sesuatu yang menggelikan dan menghibur tak bisa dipertentangkan dengan keketatan intelektual, keberanian imajinatif, penerbangan bebas fantasi atau keanggunan ekspresi.

Alih-alih meluncur ke dalam depresi atau menganggap diri sebagai sesuatu yang aus yang ditampik modernitas, para penulis masa kini mestinya merasa terangsang oleh perubahan hebat dalam penciptaan sastra yang bermakna bagi zaman kita dan dapat merengkuh public pontensial yang luas, yang menunggu, dan mengetahui itu, bersyukurlah pada demokrasi dan pasar, sebab begitu banyak orang kini yang bisa membaca dan membeli buku, sesuatu yang tak bakal terjadi dimasa lampau ketika sastra dianggap agama dan penulis disebut Tuhan kecil terhadap siapa “minoritas tak tepermanai” mempersembahkan penghormatan dan pemujaannya. Tak diragukan lagi, tirai telah jatuh menimpa para penulis narsis dan para pemberi wejangan, namun pertunjukan dapat terus berlangsung bila para penggantinya berusaha untuk tak terlampau pretensius dan sangat menggelikan. (*)

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

Trending