Connect with us
MARIO VARGAS LLOSA MARIO VARGAS LLOSA

COLUMN & IDEAS

Matinya Para Penulis Besar

mm

Published

on

Oleh : Mario Vargas Llosa

Dalam buku yang terbit baru-baru ini, Ia Mort du grand ecrivain, Henri Raczymow menyatakan bahwa kini tak ada lagi “para penulis besar”, lantaran demokrasi dan pasar bebas tak selaras dengan model para maestro intelek-tual sebagaimana direpresentasikan figure-figur seperti Voltaire, Zola, Gide, atau Sartre, dan –dengan demikian—membuktikan kematian sastra. Meski buku itu dialamatkan hanya untuk kasus Prancis saja, terang bahwa konklusi-konklusinya, jika ia kukuh, benar juga untuk seluruh masyarakat modern.

Argumen Raczymow sungguh koheren. Ia bertolak dari premis yang bisa diverivikasi: bahwa dimasa kita tiada figure tunggal dengan kebesaran yang setaraf dengan Victor Hugo, yang pancaran prestise dan otoritasnya melampaui lingkaran para pembaca dan soal-soal artistiknya dan membuatnya menjadi penjelmaan kesadaran public, sebuah artikep yang ide-idenya, pendapat-pendapatnya, cara hidupnya, gesturnya, dan obsesi-obsesinya menjadi model tauladan bagi masyarakat luas. Adakah para penulis yang hidup sekarang bisa menginspirasi bagi suatu pemujaan fanatic yang dapat membikin para pemuda pinggiran rela mati demi Hugo, sebagaimana dilaporkan Valery?

Menurut Raczymow, untuk menimbulkan pemujaan semacam itu berkembang, sastra mesti menempati wilayah suci, memendarkan aura magis dan memainkan peran bak agama, sesuatu yang, dia bilang, mulai berlangsung selama masa Pencerahan, saat filsuf-filsufikonoklastik, selepas merobek Tuhan dan para Santo, meninggalkan ruang kosong yang menunggu diisi oleh para pahlawan sekular.

Para penulis dan seniman adalah para nabi, mistikus, dan superman dari masyarakat baru yang terdidik dalam kepercayaan bahwa seni dan karya sastra mempunyai jawab untuk segalanya dan dapat mengekspresikan, lewat para praktisinya, dorongan-dorongan luhur spirit kemanusiaan. Atmosfer dan kepercayaan-kepercayaan ini membantu perkembangan karier-karier seperti halnya pahlawan-pahlawan religious, disertai dengan pemujaan, fanatisme dan ambisi yang nyaris adimanusiawi. Dari sini dapatlah dimengerti mencuatnya para pengarang besar seperti Flaubert, Proust, Balzac, dan Baudelaire—yang,meski berbeda satu sama lain—namun berbagi keyakinan antara mereka (yang juga dibagi dengan para pembacanya), bahwa mereka berkarya untuk generasi mendatang dan bahwa ouvre mereka akal hidup lebih lama ketimbang mereka sendiri, bakal melayani serta memperkaya kemanusiaan, atau, seperti yang dikatakan Rimbaud, untuk “merombak kehidupan”, dan akan menjustifikasi keberadaan mereka bahkan lama setelah mereka tiada.

Mengapa tak ada penulis yang kontemporer yang seperti para pendahulu mereka dengan semacam janji keabadian? Sebab semuanya percaya bahwa sastra tak kekal melainkan bisa binasa dan bahwa buku-buku ditulis, diterbitkan dan dibaca (kadang-kadang), dan kemuddian lenyap selamanya. Ini bukan ekspresi sebuah kepercayaan, seperti seseorang yang menganggap sastra sebagai sesuatu yang luhur dan baka dan sebuah pantheon bagi gelar-gelar yang tak dapat dihancurkan, melainkan suatu kenyataan objektif: hari-hari ini buku bukanlah paspor menuju keabadian melainkan budak-budak kakinian (“kedisinian dan kekinian”, kata Raczymow). Mereka yang menulis buku-buku macam begitu telah ditampik dari gunung Olympus di mana mereka dimahkotai, terlindung dari kesementaraan hidup yang sekedar ,dan setaraf dengan “masyarakat kota yang membeku” dalam demokrasi, yang memberontak pada aristokrasi Ruben—dan juga Flaubert, bagi siapa impian demokrasi berarti “mengangkat derajat kaum pekerja kepada taraf yang sama dengan bestise sebagi borjuis kecil”

Dua mekanisme masyarakat demokratif berkontribusi pada pengotoran sastra dan menjadikannya produk yang murni industrial. Pertama, bersifat sosiologis dan cultural. Pengangkatan derajat warga Negara, punahnya kaum elit, mantapnya toleransi – hak untuk “berbeda dan abai”—dan perkembangan selanjutnya dari individualism dan narsisme telah menghapuskan kesenangan kita akan masa lalu dan keasyikan kita dengan masa depan, memusatkan perhatian kita pada masa kini dan membeokkan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan mendesak kita kedalam tujuan utama. Korban dari kekinian ini adalah ruang suci, realitas alternative yang tak lagi memiliki alternative yang terlagi memiliki alasan untuk hadir tatkala komunikasi, entah puas entah tidak, menerima dunia yang kita huni ini sebagai satu-satunya dunia yang mungkin dan menampik “kelainan” dalam mana kreasi-kreasi sastra ditandai dan beroleh ruang. Di suatu masyarakat yang semacam ini, buku-buku mungkin beredar, tetapi sastra mati.

Mekanisme yang lain bersifat ekonomi. “Duhai, tak ada demokrasi, yang terpisah dari pasar!” ujar Raczymow. Dengan kata lain, buku, yang digayuti statusnya sebagai objek religious dan mistik, menjadi semata barang dalam kemuliaan hingar-bingar naik dan turun,– hukum besi—dari permintaan dan penawaran, sehingga “buku adalah sebuah produk, dan sebuah produk menghilangkan produk lainnya, bahkan bila buku-buku itu ditulis pengarang yang sama”. Efek dari pusaran di mana tak ada buku yang tinggal, semuanya berlalu dan tak kembali lagi, adalah pendangkalan sastra; sejak ini karya sastra diperlakukan hanya sebagai produk bagi konsumsi sementara, hiburan remeh-temeh, atau sumber informasi yang lekas menjadi aus segera setelah dimunculkannya.

Tentunya, instrument penting demokrasi adalah televisi, bukan buku. Televisi membelokkan dan merontokka tingkatan-tingkatan masyarakat, menjejalkan pada kita humor, emosi, seks, sentiment yang kita butuhkan agar kita tak merasa jemu. Layar kecil telah disusun untuk memenuhi ambisi besar yang senantiasa menyala di jantung sastra dan tak pernah dipuaskan oleh sastra: untuk merengkuh setiap orang, untuk embuat seluruh masyarakat ambil bagian dalam “kreasi-kreasi”-nya.

Dalam “kerajaan permainan nartistik”, buku-buku akan sepenuhnya terbuang, walau tak berarti akan menghilang. Buku-buku akan terus menyebar, akan tetapi akan kosong dari substansinya yang dulu dan akan menikmati keberadaan dari kebaruan-kebaruan yang genting dan terapung, berbaur bersama dan dapat dipertukarkan dalam lautan yang khaos dimana sebuah kebaikan karya diputuskan oleh kampanye publisitas atau bakat-bakat teatrikal si pengarangnya. Demokrasi dan pasar telah merancang sebuah belokan lain: sekarang tak ada lagi opini public melainkan hanya public, munculah para penulis bintang—yang memberikan prestise   pada buku, dan bukan sebaliknya, sebagaimana terjadi pada masa lampau. Walhasil, kita sampai pada taraf degradasi yang suram yang telah diantisipasi dengan baik oleh Tocqueville: sebuah era para penulis yang “memilih sukses ketimbang jaya”.

Meskipun saya tak sepenuhnya berbagi pesimisme yang sama dengan pandanga Reczymow ihwal nasib sastra, saya membaca bukunya dengan sangat antusias, karena tampak bagi saya bahwa di menunjukan jemarinya pada persoalan yang kerap terabaikan: aturan baru jagat modern, masyarakat terbuka yang memaksakan norma-normanya pada para pengarang. Betul bahwa tipe penulis mandarin tak lagi punya tempat dalam dunia kita hari ini. Figur-figur seperti Sartre di Prancis atau Ortega y Gasset dan Unamuno di zaman mereka, atau Oktavio Paz, berlaku sebagai para pembimbing dan guru segala tentang segala isu penting dan memenuhi panggilan yang hanya “penulis besar” yang mampu memenuhinya, entah karena sedikitnya orang yang berpartisipasi dalam kehidupan public, karena demokrasi belum berjalan, atau karena sastra memiliki status mistik.

Dalam masyarakat bebas, pengaruh yang di pancarkan para penulis—yang terkadang bermanfaat—pada “masyarakat patuh” sungguh tak lagi berharga: kerumitan dan keanekaan masalah yang muncul mengakibatkan para penulis sekedar bual omong kosong jika dia mencoba memberikan opininya tentang segala ihwal. Opininya dan posisinya mungkin sangat layak dipikirkan, akan tetapi tak lebih layak dipikirkan ketimbang opini dan posisi dari propesi lainnya—saintis, para teknisi atau para professional—dan dalam banyak kasus, opini-opininya mesti ditimbang berdasarkan kebaikan-kebaikannya sendiri dan tak langsung diamini semata karena itu berasal dari seseorang yang tulisannya bagus. Pengotoran pribadi penulis ini tak terlihat buruk oleh saya, sebaliknya, ia mendudukan perkara pada tempatnya yang mustahak, sebab benar bahwa seseorang yang berbakat dalam penciptaan karya sastra dan mampu menulis novel-novel keren, atau sajak-sajak cantik, tak selalu secara umum berpikiran cerdas juga.

Saya pun tak percaya bahwa kita harus mengoyak pakaian kita karena,sebagaimana dikatakan Reczymow, dalam masyarakat demokrasi modern sebuah novel mestilah “membelokkan” dan “menghibur” untuk menjustifikasi keberadaannya. Bukankah karya-karya sastra yang paling kita kagumi selalu menjalankan fungsi itu dengan sungguh-sungguh –buku-buku seperti Don Quixote atau War and Peace atau The Human Condition yang kita baca dan baca lagi dan tiap-tiap menyihir kita seperti saat pertama kali membacanya? Betul bahwa dalam masyarakat terbuka dengan puspa ragam mekanisme untuk mempertunjukkan dan memperdebatkan aneka persoalan dan aspirasi kelompok-kelompok sosial,sastra mesti menghibur atau ia akan segera binasa. Akan tetapi, sesuatu yang menggelikan dan menghibur tak bisa dipertentangkan dengan keketatan intelektual, keberanian imajinatif, penerbangan bebas fantasi atau keanggunan ekspresi.

Alih-alih meluncur ke dalam depresi atau menganggap diri sebagai sesuatu yang aus yang ditampik modernitas, para penulis masa kini mestinya merasa terangsang oleh perubahan hebat dalam penciptaan sastra yang bermakna bagi zaman kita dan dapat merengkuh public pontensial yang luas, yang menunggu, dan mengetahui itu, bersyukurlah pada demokrasi dan pasar, sebab begitu banyak orang kini yang bisa membaca dan membeli buku, sesuatu yang tak bakal terjadi dimasa lampau ketika sastra dianggap agama dan penulis disebut Tuhan kecil terhadap siapa “minoritas tak tepermanai” mempersembahkan penghormatan dan pemujaannya. Tak diragukan lagi, tirai telah jatuh menimpa para penulis narsis dan para pemberi wejangan, namun pertunjukan dapat terus berlangsung bila para penggantinya berusaha untuk tak terlampau pretensius dan sangat menggelikan. (*)

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending