Connect with us

Buku

Matinya Demokrasi dan Alternatifnya

mm

Published

on

David Runciman/ getty image/ Trinity Hall, Cambridge

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang kian tak terjembatani di banyak negara demokrasi. Bagaimana jika Demokrasi mati, adakah alternatif?

By Virdika Rizky Utama

Pegiat Literasi di Galeri Buku Jakarta

___________

Tak dapat dimungkiri bahwa politik identitas sedang marak digunakan oleh para politisi hampir di seluruh dunia. Masifnya gerakan politik identitas disinyalir akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup demokrasi di suatu negara. Pertanyannya, salahkah politik identitas hadir di tengah demokrasi? Apakah politik identitas merupakan faktor utama akan matinya demokrasi? Lantas, apakah kita harus khawatir kalau demokrasi benar-benar berakhir?

David Runciman mengungkapkan bahwa politik identitas merupakan sebuah konsekuensi yang tak dapat dihindari dalam demokrasi. Dosen Oxford University ini menyebut, politik identitas sesungguhnya merupakan suatu upaya pengakuan akan eksistensi sebuah kelompok yang frustrasi dalam suatu negara.

Kenapa frustrasi? Karena demokrasi dianggap gagal mewujudkan dua fase tujuannya. Pertama, fase jangka pendek yaitu pengakuan martabat atau hak-hak individu. Kedua, fase jangka panjang yaitu memiliki kesempatan untuk berbagi stabilitas, kemakmuran, dan kedamaian atau disebut martabat kolektif (hlm. 169-170).

Politik identitas menjadi kekuatan politik riil karena hak-hak pribadinya sebagai warga negara, tergerus oleh tujuan kolektif kelompok dominan yang berkuasa. Dalam politik identitas, sebenarnya individu-individu hanya mencari pengakuan atas eksistensi keberadaannya. Padahal, politik pengakuan merupakan perpanjangan dari daya tarik demokrasi dan bukan sebagai antitesisnya (hlm.175). Mestinya, ini dapat diwadahi dan diselesaikan dengan demokratis, tapi urung terjadi.

Musababnya, negara adalah representasi kelas dominan baik secara ekonomi maupun politik dalam masyarakat (Antonio Gramsci: 1971). Akibatnya, sistem demokrasi yang representatif suatu negara dianggap tak efektif karena mewadahi kelompok dominan. Kebutuhan mayoritas rakyat tak pernah benar-benar terwakili oleh para politisi dan penyelenggara negara. Kendati sudah mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih politisi yang mewakili aspirasi rakyat dari berabagai macam golongan.

Pemilu pun, akhirnya, dianggap sekadar bagi-bagi kue kelas dominan di suatu negara. Terlebih pemilu hanya menjadikan rakyat sebagai objek. Runciman meyakini, meningkatnya politik identitas adalah sebuah indikasi bahwa terlibat dalam sebuah pemilihan umum tak lagi memuaskan (hlm.177).

Kenapa hal itu dapat terjadi? Runciman meyakini arus politik modern yang terjadi di dunia saat ini sangat mekanis dan artifisial. Akibatnya, kita sangat bergantung pada kesenangan-kesenangan dan kenyamanan artifisial yang menandai gagalnya sebuah peradaban politik.

Runciman mengutip Mahatma Gandhi yang mengungkapkan kecemasannya akan teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan, khususnya politik. Gandhi mengkhawatirkan kesalahan yang terjadi pada sistem demokrasi representatif modern yang amat mirip cara kerjanya dengan mesin.

Men will not need the use of their hands and feet. They will press a button and they will have their clothing by their side.  They will press another and they will have their newspaper. A third and a motorcar will be waiting for them. They will have a variety of delicately dished up food. Everything will be done by machinery (hlm.121).

Ini layaknya sebuah sistem yang mempasrahkan diri pada sebuah pemerintahan terpilih yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat, tapi tak pernah bisa menyelamatkan rakyat dari eksistensi artifisial. Rakyat tak ubahnya penghamba dihadapan mesin.

Politik dijalankan melalui mesin partai, mesin birokrasi, dan mesin uang. Rakyat hanya menjadi konsumen pasif dari cita-cita atau harapan politiknya. Rakyat hanya mencoblos atau layaknya menekan tombol dan rakyat berharap pemerintah akan merespons. Sebenarnya jika pemerintah tak merespons, maka demokrasi sungguh memungkinkan bagi rakyat untuk mengganti politisi atau pemerintah. Namun, cara itu juga tak membuat demokrasi menjadi lebih baik.

Judul Buku : How Democracy Ends Penulis : David Runciman Penerbit : Profile Book Ltd Tahun Terbit : Cetakan I, Desember 2018 Tebal : 249 Halaman, ISBN 978 1-78125-9740

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang tak terjembatani. Selain itu, terdapat ketidakadilan akses untuk mendapatkan informasi antara rakyat dan politisi. Semakin rakyat menginginkan keterbukaan, semakin banyak juga informasi yang coba ditutupi oleh politisi.

Sebaliknya, politisi dapat dengan mudah “bertemu” dan mencari tahu apa yang sedang digemari oleh rakyat. Politisi dapat dengan mudah membeli dan mengakses seluruh data-data manusia. Contohnya nyata penjualan data manusia dalam sebuah pemilu adalah kemenangan Donald Trump pada pemilu 2016 dan Referendum Brexit (hlm.159).

Itu semua dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah melalui perusahaan teknologi seperti Facebook. Facebook dan perusahaan sejenisnya merekam semua kegiatan dan perhatian rakyat termasuk apa yang disukai dan tidak disukai. Disadari atau tidak, hal itu menunjukkan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data.

Data menjadi komoditas penting dalam kapitalisme abad ke-21. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dngan data yang terkumpul, Facebook akan tahu apa keinginan penggunanya, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh pengguna, dan terus mengulangi fase itu. Jadi, tak salah kalau saat ini demokrasi layaknya sebuah kompetisi di antara tim sales untuk mendapatkan pemilih untuk membeli produk mereka (hlm.158).

Hal-hal artifisial dalam demokrasi dan didukung dengan kuasa teknologi diyakini Runciman sebagai penyebab dan cara bagaimana demokrasi mati. Namun, bukan kematian demokrasi dan bukan pula kematian manusia. Sebab, demokrasi hanya alat bagi manusia untuk merealisasikan harapan-harapannya.

Adakah alternatif?

Runciman mengungkapkan setidaknya ada tiga alternatif sistem politik yang dapat digunakan apabila demokrasi benar-benar mati. Pertama, adalah otoritariansime representatif. Sistem ini merupakan sebuah sistem antara otoriter dan demokrasi representatif. Sistem ini dianggap berhasil dijalankan oleh Tiongkok. Mereka terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan, memajukan pendidikan, dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Konsekuensinya, hak-hak rakyatnya dibatasi dan diawasi. Sistem ini jauh lebih baik daripada India yang menjamin hak rakyat, tapi gagal membangun martabat kolektif (hlm. 172).

Kedua, epistokrasi. Ini adalah sebuah sistem oleh orang-orang tahu yang terbaik, tapi bukan teknokrasi. Dasarnya adalah tak menyetujui one man, one vote untuk seluruh kalangan masyarakat. Mesti ada perbedaan jumlah hak suara antara seorang ahli atau professional dan orang awam. (hlm.181).

Ketiga, anarkisme. Terkesan aneh karena dianggap sangat utopis akan gagasannya tentang kesetaraan yang ingin tak ada subjek dan objek sesama manusia. Tapi, gagasan ini berkembang kembali di abad ke-21 karena sistem masyarakat saat ini dinilai tak lagi menawarkan harapan baru (hlm.193).

Buku yang terdiri dari empat bagian ini sangat penting untuk siapa saja yang tertarik dengan politik. Runciman berhasil menawarkan sudut pandang baru tentang perkembangan demokrasi dunia. Tak hanya itu, risetnya pun lebih mengglobal daripada yang dilakukan dan ditulis oleh dan Steven Levitsky dalam bukunya How Democracy Dies (2018) yang sangat Amerika-sentris.

Kematian demokrasi bukan kematian manusia. Analogi antara kehidupan manusia dan kehidupan sebuah sistem politik merupakan sebuah kekeliruan. Kita tak bisa untuk terus menyibukkan diri tentang kematian demokrasi. Politik demokratis sedang dihambat oleh kepalsuan-kepalsuan yang sudah mulai terdeteksi.

Merasa percaya diri akan masa depan mungkin akan terlihat konyol pada tahap krisis demokrasi saat ini. Sebab, kita memiliki lebih banyak rasa takut daripada rasa takut itu sendiri. Tetapi kita juga harus mengakui, selagi demokrasi masih berkutat pada masalah-masalahnya, ia tetap harus dijalani. Jika pada sampai tahap akhir kita masih habiskan untuk mengkhawatirkan akhir demokrasi, maka waktu hanya akan berlalu dengan sia-sia.

Kita hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi. Kita juga bisa optimis, menangkap kesempatan yang masih ada, dan mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan atau pun tanpa demokrasi. (*)

 

Continue Reading
Advertisement

Buku

Kerajaan Nusantara dan Monumen Ingatan Bersama

mm

Published

on

Oleh: Triyo Handoko

Dalam buku dan pelajaran sejarah yang sudah saya tempuh dari jenjang SD hingga SMA, tidak pernah saya dengar apa yang sudah ditulis Linda Christanty. Buku berjudul “Para Raja dan Revolusi” mengatarkan saya pada: ada banyak peran dan bantuan yang diberikan para raja kerajaan kecil untuk kemerdekan Indonesia. Kerajaan dan nama rajanya sulit sekali kita temui di buku pelajaran sejarah, lebih-lebih perannya.

Dalam buku pelajaran sejarah yang ada hanya periodesasi kerajaan nusantara. Itu pun kerajan-kerajaan besar. Isinya hanya hafalan-hafalan kosong tanpa analisa sejarah yang bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi kini untuk menata Indonesia dikemudian hari.

Misalnya, siapa saja raja kerajaan Sriwijaya, bercorak kerajaan Hindu atau Budha kerajaan Majapahit, atau pada tahun kapan kerajaan Kutai Kartanegara berdiri dan berakhir. Semua itu penting jika kemudian diimbangi dengan analisa sejarah. Lebih-lebih ada banyak analisis sejarah yang ditawarkan. Sehingga tidak ada narasi tunggal atas sejarah kita.

Buku ini dikerjakan atas dasar tersebut. Menjadi wacana tanding atas sejarah yang sudah mapan. Sejarah yang ditulis oleh sang pemenang menihilkan yang kalah.

Linda Christanty menuliskan wacana tanding atas sejarah dengan sederhana tetapi mengasikan sekali untuk disimak. Jauh lebih menyenangkan dari buku pelajaran sejarah sekolah kita. Ia menjadikan peristiwa sejarah sepertihalnya kisah yang menyenangkan untuk disimak terus hingga selesai. Barangkali ini karena ia juga seorang cerpenis.

Dimulai dari yang paling dekat dengan dirinya, Linda Christanty memulai wacana tandingnya. Yaitu keluarga, perempuan kelahiran Pulau Bangka, 18 Maret 1970 dalam buku ini banyak menyingung keluarganya. Bagaimana sewaktu ia kecil banyak dikisahkan soal perjuangan kemerdekaan  masyarakat Bangka oleh pamannya yang juga guru mengajinya. Orang itu adalah Usataz Zakaria yang kerap dipanggil Linda dengan Pak We.

Dalam esai berjudul “Panglima Hasan Badi dan Haji Mahmud”, Linda Christanty menjelaskan bagaimana Bangka sewaktu meghadapi penjajah Belanda. Terutama peran dari kakek buyutnya, Hasan Badi. Cerita itu ia dengar dari Pak We yang merupakan cucu Hasan Badi. Seseorang panglima rakyat Bangka yang dengan berani—juga kekuatan mistiknya—melawan Belanda.

Linda Christanty menulis sejarah Bangka melalui tokoh Hasan Badi dari sumber primer dengan sangat mengesankan. Ia membumbui cerita sejarah tersebut dengan kisah mistik. Kisah yang didengarnya dari kesehariannya sewaktu kecil. Hingga ia meyakini kisah tersebut nyata dan barangkali berkat hal tersebut ingatannya tentang bagaimana Bangka melawan Belanda tetap hidup.

Dokumen sejarah keluarga Linda Christanty tersebut ada di Universitas Leiden. Sebagian lainnya ditulis oleh seorang peneliti LIPI. Dari situ kita dapat belajar bahwa sejarah keluarga adalah sejarah lokal tertentu. Bahkan juga bagian dari sejarah nasional.

Sejarah Keluarga Sejarah Politik

Judul: Para Raja dan Revolusi Penerbit: IRCiSoD Tahun Terbit: 2016 Tebal: 212 halaman Bahasa: Indonesia ISBN: 978-602-769-618-1

Dalam buku ini dibuka dengan sebuah esai berjudul “Sejarah Keluarga adalah Sejarah Politik”. Esai yang menceritakan usaha Reggie Baay mencari kebenaran atas keluarga masing-masing. Reggie Baay adalah seorang Belanda yang mencari tahu siapa sebenarnya nenek kandungnya.

Selama hidupnya, ia tidak pernah mengetahui nenaknya karena ditutup-tutupi oleh keluarganya sendiri. Lantaran kakek Raggie adalah pegawai pemerintahan Belanda di Nusantara dan mengawini seorang pribumi. Menjadi sebuah aib di Belanda bila mempertontonkan seorang pribumi sebagai bagian keluarga.

Tidak mendapatkan apa yang diinginkannya karena hanya berbekal foto lusuh dan keterangan alamat yang sebatas nama kota, yaitu Solo. Reggie cukup berbahagia karena menemukan tempat yang dianggapnya sebagai rumah. Tidak hanya itu ia juga membawa pulang hasil petualangannya di Indonesia. Oleh-oleh tersebut adalah cerita pendek dan novel. Cerita pendeknya tentang orang-orang di Solo. Novelnya tentang nyai, seorang gundik simpanan para pejabat kolonial yang barangkali novelnya tersebut menampar Belanda

Linda Christanty juga membuka wacana baru soal sejarah pemberontakan PRRI-Permesta pimpinan Kahar Muzakar dengan silsilah keluarga. Melalui tokoh Kolonel Zulkifli Lubis. Seorang tokoh militer dalam bidang intelejen.

Zulkifli yang menikahi Ratu Jainab, adik dari Sultan Nurus Cirebon. Lewat Zulkifli dan hubungannya dengan Kasultanan Cirebon, Linda membawa satu pemahaman bahwa pemberontakan  PRRI-Permesta dipicu oleh kekecewaan. Adalah Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia sebuah program yang diinisiasi Mohamad Hatta dan AH Nasution. Untuk merampikan angkatan perang hanya dengan tentara profesional.

Zulkifli kecewa lantaran banyak pasukannya dimasa genting menghadapi kembalinya Belanda di Indonesia harus diistirahatkan. Tidak hanya Zulkifli, tetapi pasukannya yang masih bergelora melawan penjajah Belanda dipaksa harus lepas senjata. Kekecewaan dan ketidakpercayaan masa-laskar tersebut masuk akal menjadi pemantik pemberontakan di beberapa daerah.

Padahal mereka loyal membela kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Termasuk Zulkifli yang setia sekali dengan Presiden Sukarno. Hal ini dibuktikannya dengan membuat, yang kini disebut: Paspampres untuk Sukarno kala itu. Bahkan Zulkifli sendiri meminta ijin Sukarno ketika ia ingin menikahi Ratu Jainab.

Sultan Nurus dan Kasultanan Cirebon sendiri banyak berperan atas terwujudnya persatuan Nusantara dalam Indonesia. Dimana kala itu banyak bermunculan kerajaan-kerajaan nusantara memprokamirkan wilayahnya sebagai negara merdeka. Bumi pasundan misalnya, dimana mayoritas kesultanannya menginginkan mendirikan negara pasundan, kecuali Cirebon. Dan Sultan Nurus merelakan keselamatan nyawanya agar bumi pasundan tetap masuk dalam Indonesia.

Hal-hal semacam itu yang jarang kita temui di buku sejarah arus utama. Linda Christanty berhasil membangun monumen ingatan bersama kita, betapa ada banyak orang di masa lalu yang berperan untuk hari ini. Namun, nama mereka jarang sekali disebut. (*)

Continue Reading

Buku

Bagaimana Bisa Menulis Itu Indah

mm

Published

on

Bagi Umberto Eco, penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Oleh: Triyo Handoko

Buku “Menulis Itu Indah: Penglaman Para Penulis Dunia” menjawab beberapa perkara yang menjadi pertanyaan saya soal menulis. Namun juga membuka banyak pertanyaan atas jawaban yang sudah diberikan. Dari pertanyaan: apakah menulis itu sepertihalnya aktivitas maturbasi, sampai pertanyaan teknis: apakah buku-buku terjemahan para penulis dunia dalam bahasa Indonesia tidak mengubah maksud penulisnya.

Pertanyaan tersebut terjawab namun juga membuka banyak pertanyaan lagi. Pertanyaan bagaimana hasil terjemahan par penulis dunia yang dialahkian dalam bahasa lain dijawab oleh tulisan Edward Said dan Milan Kundera. Edward Said mengomentari karya Naguib Mahfouz yang diterjemahkan dalam berbagai bahaa. Milan Kundera menulis kekecewaanya atas karyanya yang diterjemakan secara serampangan.

Milan Kundera menyayangkan terjemahan karyanya yang menurutnya mengubah makna yang ingin ia sampaikan. Selain itu, banyak karya terjemahannya mengandung kaya kepenulisan yang tidak digunakannya. Dari kekecewaan tersebut, ia memberikan penjelasan kunci bagi sapa saja yang ingin menerjemahkan karyanya.

Edward Said, orang yang membangun orientalisme, menilai karya  Naguib Mahfouz dalam bahasa Arab mempunyai nilai estitika ketimuran. Kemudian setelah diterjemahkan nilai estitikanya hilang. Nilai sastrawi Arab, bagi Edward dalam karya  Naguib Mahfouz, tergantikan oleh nilai komersil.

Hal yang sama juga saya dapati dibeberapa karya terjemahan bahasa Indonesia. Selain tidak mudah, proses penerjemahaan adalah proses yang bisa digolongkan politis. Memainan kata, sependapat dengan Subcomandante Marcos, adalah tindakan politik.

Buku ini sendiri adalah buku terjemahan esai pengalaman menulis 23 penulis dunia. Adhe Maruf, penerjemah esai tersebut, memilih 23 penulis dunia dan tindakan tersebut boleh dikatakan politis. Ia ingin mengenalkan bagaimana pengalaman 23 penulis, yang menurut saya banyak penulis pembangkang, pada pembaca Indonesia. Bagaimana ia menolak kekuasaan dan membuat wacana tanding dengan menulis.

Gao Xingjian adalah contohnya. Rezim totalitarian komunis di China, negeri kelahiran Gao Xingjian, memaksanya menjadi warga negara dunia. Tidak diberi tempat di tempat kelhirannya. Hal ini disampaikannya dalam esainya dalam buku ini. Gao Xingjian juga menyampaikan bahwa proses penulisan Soul Mountain, ia maksudkan sebagai bentuk eksplorasi bahasa di mana individu mengekspresikan dirinya dengan kebebasan menyeluruh.

Umberto Eco bahkan dalam esainya di buku ini mengganjar seorang penulis kewajiban. Kewajiban itu ialah kewajiban moral. Bukan karena klaim atas keilmiahan, kata Umberto Eco, tetapi karena moralnya sebagai bagian dari masyarakat.

Umberto Eco menambahkan bahwa penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Bagian yang Indah

Judul Buku : Menulis Itu Indah—Pengalaman Para Penulis Dunia Penulis : Albert Camus, dkk. Penyunting dan Penerjemah : Adhe Tahun Terbit : 2016 Jumlah Halaman : xiv + 258 Penerbit : Octopus

Menurut Virginia Wolf, penulis sekarang harus meninggalkan harapan bisa membuat pernyataan lengkap yang kita sebut mahakarya. Ia harus puas menjadi penerus “catatan-catatan” yang telah ditinggalkan pendahulunya. Tentu saja dengan mempertanyakan ulang atas peninggalan tersebut dengan penyelidikan-penyelidikan mendalam. Untuk kemudian diwariskan pada generasi berikutnya.

Serupa dengan pertnyataan Virginia Wolf, Salman Rushdie seorang penulis timur tengah yang difatwa halal darahnya oleh otoritas Iran. Menyatakan dalam esainya dibuku ini bahwa, penulis sepertihalnya seniman. Ia menangkap realitas yang diubahnya dalam karya. Sedangkan realitas itu terus bergerak.  Sehingga tak ada yang berakhir dan sempurna, semuanya berbicara tentang perubahan dan perkembangan.

Sastra sebagai salah satu bentuk laporan, menurut Salman Rushdie, dibuat pada batas antara diri dan dunia. Juga pada tindakan kreasi sang penulis sehingga batasan itu melemah dan dapat ditembus. Konekuensinya adalah mempersilahkan dunia mengaliri sang penulis dan sang penulis mengaliri dunia.

Buku ini tidak melulu soal bagaimana 23 penulis mengartikulasi bagaimana tugas dan seharusnya penulis menulis. Banyak juga soal bagaimana memulai menulis. Carlos Fuentes, misalnya, memulai menulis dengan membuat terbitan majalah yang semua prosesnya ia kerjakan sendirian. Pada usia yang masih dini tersebut, Carlos Fuentes mendapati kekecewaan dari kerja-kerja penerbitannya. Majalahnya tidak dibaca oleh siapapun.

Lain hal pengalaman Bertrand Russell memulai menulis. Awalnya ia berharap gaya tulisannya bisa seperti John Stuart Mill, sorang filsuf empiris dari Inggris. Ia menyukai struktur kalimat dan cara mengembangkan pokok permasalahannya. Dalam proses pencariannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara menulis kalimat terpendek untuk mengatakan sesuatu tanpa ambiguitas.

Pada akhirnya Bertrand Russell lebih tertarik dengan gaya penulisan kakak iparnya sendiri, Logan Pearsall Smith. Gabriel Garcia Marquez dalam proses pencariannya juga berguru dengan dua pengarang besar: William Faulkner dan Ernest Hemingway. Dua gurunya mengajarkan hal yang berbeda satu sama lain. Kebingungan jelas mengawali proses pencarian gaya kepenulisan  Marquez.

George Orwel juga melakukan pengakuan atas pengalamannya memulai menulis. Hingga ia menemukan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka kita dapat menyempurnakan berbagai gaya menulis, kita selalu bisa menguasainya. Kegagalan itu wajar. Setiap buku adalah kegagalan.

Nama-nama diatas, kecuali dua nama, sudah tiada tetapi namanya masih terus diperbincangkan. Dua nama yang masih hidup adalah Salman Rushdie dan  Gao Xingjian, pun masih hidup mereka tetap diburu kematian oleh otoritas.

Mereka yang menulis dengan berani saya kira akan terus abadi. (*)

Continue Reading

Buku

Sejarah Berulang? Demokrasi Indonesia dan Kronik Pemilu 1955 Dalam Arsip

mm

Published

on

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

 

Iman Zanatul Haeri, S.Pd *)

Perdebatan awal mengenai sistem demokrasi di Indonesia sudah dimulai antara Soekarno dan Hatta. Berdasarkan hasil sidang PPKI Ketiga, tanggal 27 Agustus PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional sebagai partai tunggal (Kahin, 1995:186). Argumen Soekarno menyatakan bahwa partai tunggal dibuat agar bisa memupuk persatuan. Namun hal tersebut ditolak oleh Hatta dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945 sebagai anjuran pembentukan partai-partai politik. Menurutnya, pembentukan partai tunggal bisa berbahaya untuk demokrasi.

Ciri Negara Demokratis antara lain; adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Setelah pengakuan Kedaulatan oleh pihak Belanda tanggal 27 Desember 1949, bentuk Negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) saat itu. Namun kemudian atas kesepakatan para tokoh-tokoh nasional, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan yang dianutnya adalah sistem parlementer dimana pemerintah diperintah oleh Perdana Menteri.

Pada periode selanjutnya, Indonesia menghadapi persiapan untuk melaksanakan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bertempat di Gedung Kearsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mundarto Pamungkas meluncurkan buku yang berisi kumpulan dokumen Arsip Nasional terkait Pemilu 1955. Buku tersebut berisi dokumen ANRI berupa foto dan lembaran dokumen selama Pemilu 1955. Susunan buku tersebut terdiri dari empat Bab yang disusun secara kronologis.

JUDUL : Jejak Demokrasi Pemilu 1955 PENULIS  : Mundarto Pamungkas PENERBIT : Arsip Nasional Republik Indonesia CETAKAN : ANRI, 2019 TEBAL: 182 Halaman

Poin utama dari buku ini terletak di Bab II dan Bab III, sebab dipertunjukan katalog arsip tentang proses persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu 1955. Pada bab II beberapa dokumen ditampilkan seperti dokumen Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hal. 13). Kemudian KEPRES RI No. 188 tahun 1953 yang mengangkat Panitian Pemilihan Indonesia (PPI) yang diteruskan dengan peraturan-peraturan lanjutan seperti PP No.39 tahun 1953 tentang Cara Mengangkat Sumpah Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pemilu (hal.17-19). Bab ini dilengkapi dengan foto kegiatan persiapan kertas suara, percetakan, distribusi kertas suara, sosialisasi Pemilu 1955 serta beberapa foto kegiatan PPI.

Terkait isu politik tentang keterlibatan Polri dan TNI, kita tidak perlu terkejut. Sebab kedua institusi tersebut anggotanya masih diperbolehkan memilih pada Pemilu 1955. Saat itu namanya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPI). Meski tata cara pencoblosan saat ini sudah berubah dan lebih baik, patut diketahui bahwa budaya mengantri dalam mencoblos sudah terjadi sejak Pemilu 1955 (hal.88). Foto mengantri rakyat ketika mencoblos di TPS, serta dokumen partisipasi perempuan dalam memilih di Pemilu 1955 menggambarkan hal tersebut (hal.117).

Dokumen pada Bab 4 menggambarkan hasil Pemilu 1955 ditanggapi oleh Partai politik dan masyarakat. Beberapa dokumen seperti foto perolehan suara DPR dan (dewan) Konstituante, pelantikan serta pengangkatannya. Perolehan suara Pemilu 1955 baru diumukan pada tanggal 1 Maret 1956 dibacakan oleh ketua PPI, S. Hadikusumo. Umum diketahui akhirnya Pemilu 1955 menghasilkan beberapa daftar perolehan suara. PNI peringkat pertama, Kedua Masyumi, Ketiga NU dan keempat PKI. Keempat Partai tersebut sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai empat Partai dengan perolehan suara terbesar. Menarik bahwa saat itu terdapat beberapa partai atas nama pribadi seperti partai yang hanya diberi nama R. Soedjono Prawirosoedarso dkk dengan jumlah sebesar 53.305 suara sah. Total Peserta Pemilu sendiri sebesar 37.785.299 (hal.143).

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

Isu surat tercoblos juga terjadi di Banyuwangi. Warga melaporkan surat suara yang secara samar tercoblos. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) menyatakan surat tersebut tidak perlu diganti. Namun pada saat penghitungan, surat suara tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menyebakan 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai Partai mayoritas diwilayah tersebut merasa dirugikan dan melancarkan protes (hal.131).

Namun, kendala yang lebih berbahaya adalah ancaman dari DI/TII sehingga pemerintah perlu menempat Tentara dan Polisi dibeberapa titik TPS. Laporan dokumen arsip Nasional menunjukan bagaimana aksi Di/TII menyebar di wilayah Jawa Barat. Ancaman ini berupa pembakaran rumah-rumah dan TPS-TPS dengan tujuan mengganggu Pemilu 1955 (hal.125-128).

Keragaman Partai dan fraksi politik menyebabkan persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilu 1955 tidak dikotomis dan tidak memusatkan kesalahan pada panitia penyelenggara pemilu saja. Meski Pemilu 1955 berhasil melaksanakan dan menghasilkan DPR dan Konstituante, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang terbentuk tidak berfungsi dengan baik dan Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar sehingga Soekarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden tahun 1959.

Buku ini sangat berharga bagi ilmuwan politik dan sejarawan dalam memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran dan sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat  tentang bagaimana menggunakan hak politiknya. Hal itu dibantu dengan upaya keras partai politik untuk mensosialisasikan partisipasi politik dalam Pemilu 1955. Kerja-kerja politik demikian sudah lama ditinggalkan partai politik dewasa ini.

Mungkin, itulah persoalan utama perpolitikan di Indonesia. Partai politik di Indonesia sudah lama tidak menjalankan pendidikan politik. Sehingga pendidikan politik malah dijalankan oleh pihak ketiga, yang tidak menjalankan asas demokrasi namun menungganginya. Padahal sejarah sudah menunjukan, para pendiri bangsa masih memegang teguh prinsip dan ideologi yang mereka anut tanpa harus berpaling dari demokrasi. (*)

 

Jakarta Selatan, 4 Juni 2019

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending