Connect with us

Buku

Makelar Kopi dan Perkulian Pribumi

mm

Published

on

Data Buku:
♦ Judul: Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa:
Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870
♦ Penulis: Jan Breman
♦ Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
♦ Tebal: xvi + 400 halaman
♦ ISBN: 978-979-461-874-5

Hari ini kopi dinikmati tak hanya sebagai “obat” anti kantuk. Kopi telah menjelma menjadi gaya hidup, lambang kemapanan, absurditas kaum kreatif, bahkan suatu tingkat kemewahan. Kopi telah menjelma menjadi produk kebudayaan—dan dengan demikian juga sejarah penindasan.

Cita rasa pahit kopi rupanya sebanding dengan kepahitan yang dialami kuli-kuli pribumi di kebun kopi Priangan, Jawa Barat khususnya pada masa “tanam paksa” kolonialisme Belanda. Kopi kemudian memulai globalisasi paling mutakhir di tanah Priangan. Pada level paling bawah atas rantai komoditas global, kuli kopi di tanah Pasundan adalah penyuplai setengah kebutuhan kopi dunia ini.

Melalui buku Jan Breman “Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870” ini kita ditunjukkan nasib para produsennya, yakni petani kopi pasundan, yang mengalami transformasi secara berangsur-angsur dari semula sebagai petani dan pemilik tanah dalam berbagai tingkatannya, menjadi orang yang hanya mengandalkan tenaga yang ada pada dirinya. Berakhir mereka menjadi pekerja bebas atau kuli.

Kopi Rasa Kolonial

Penanaman kopi di tanah ini dijalankan melalui tanam paksa, kerja paksa, mobilisasi penduduk dan perubahan penggunaan tanah, hingga penyerahan wajib atas biji kopi yang dipetik, yang kesemuanya itu menyengsarakan masyarakat Priangan. Ekonomi kolonial yang berlangsung sejak hadirnya perusahaan dagang VOC pada abad XVIII hingga berakhirnya era Kerja Paksa ini tak terhindarkan melahirkan masyarakat kuli.

Kolonialisme menyediakan jalan yang lempang bagi kapitalisme. Inilah setitik konklusi dari buku Jan Breman. Buku ini memberi sumbangan penting bagi penulisan sejarah sosial dan ekonomi-politik Indonesia, tepatnya sejarah kritis yang mengajak agar sejarah kolonialisme di Indonesia ditulis ulang.

Penulisan ini menurut sejarawan Muda Ahmad Nashih Luthfi, dilakukan dengan cara menempatkan perluasan ekonomi sebagai konteks global bagi berlangsungnya kebijakan-politik jajahan, dan menunjukkan nasib rakyat yang terkena dampak atas kebijakan tersebut.

Dengan demikian secara historiografis Jan Breman dalam karya ini berada di dalam wacana historiografi sub-altern, yakni menunjukkan secara meyakinkan pesimisme mikro (kekerasan kemanusiaan penduduk) atas kebijakan tanam paksa kopi, serta kemampuan para petani melakukan perlawanan ala Scottian; dan bukan sebaliknya cara pandang etatistik yang penuh gambaran optimisme (pertumbuhan ekonomi kolonial). Ia menentang historiografi dominan yang ada bahwa kebijakan “Kultuur-stelsel” atau Sistem Tanam itu menghasilkan saldo tinggi bagi ekonomi negara Belanda, dan membuka kebuntuan ekonomi masyarakat pribumi di negeri jajahan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

***

Meski menggunakan sumber-sumber resmi yang ditulis pejabat negara dalam rentang pergantian rezim sejak VOC hingga berakhirnya era tanam paksa, Jan Breman berhasil menghindari “colonial apologetic” sehingga tak heran, tesis Jan Breman dalam buku ini seakan membantah dengan tegas pandangan dominan selama ini. Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa era tanam paksa berakhir sebab ekonomi negara (state enterprise) dijalankan secara lamban dan tidak efisien, sehingga harus beralih ke private enterprise.

Di situlah kemudian kita menyaksikan berkumandangnya gagasan-gagasan liberal disuarakan di parlemen. Argumen lanjutan dari pandangan umum ini, yang meski benar sebagai proses politik daripada pertimbangan utama nasib rakyat, adalah suara-suara kritis yang muncul saat itu dengan menunjukkan kekejaman dan kengerian yang dihadapi.
Suara-suara itu dipertimbangkan oleh otoritas penguasa. Akan tetapi, sekali lagi bukan pertimbangan kemanusiaan yang utama, namun karena menurunnya produksi kopi sehingga sistem ekonomi yang dijalankan tidak lagi profitable, dan koreksi diperlukan untuk memperbaiki sistem.

Marcel van der Linden, Direktur penelitian Institut Internasional Sejarah Sosial, Amsterdam, menyebut buku Jan Breman ini sebagai terobosan karya yang mampu memperlihatkan pada kita bagaimana pemerintah kolonial pada masa pemerintahan Hindia-Belanda menerapkan “kerja paksa yang didelegasikan“ sebagai dasar cara kerja yang dipakai untuk pertanian dengan tujuan ekspor.

Halaman demi halaman buku ini memuat uraian dengan argumen kuat tentang penerapan dan dampak politik kolonial, yang memperlihatkan bagaimana ‘masyarakat pribumi’ dipaksa untuk menghasilkan surplus yang menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, membuat para penguasa kaya, dan menjadikan negeri Belanda siap melaksanakan proses modernisasinya. Demikian komentar John Ingleson, Deputy Vice Chancellor University of Western Sydney dan sejarawan dalam bidang kolonialisme di Indonesia.

Bukan “Mooie Indie”

Tanah Priangan yang terbentang mulai dari Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, Limbangan dan sebagian Cirebon diimajinasikan secara “Mooie Indie” oleh pelukis-pelukis romantik. Kota Bandung hingga pertengahan abad XX berjejuluk indah sebagai “Paris van Java”, dan tumbuh sebagai kota kolonial yang menjadi tujuan belanja layaknya Singapore saat ini.

Di balik selubung kertas pencitraan kolonial tersebut, terdapat penghisapan sumberdaya alam dan lebih-lebih adalah eksploitasi manusia. Sistem Priangan di wilayah-wilayah “frontier” Jawa Barat ini mengingatkan mengenai modus produksi kolonialistik yang melahirkan dampak kerusakan sosial dan ekologis yang luar biasa.

*Sabiq Carebesth, Redaktur Galeri Buku Jakarta

**Resensi ini pernah dimuat pada Harian Jawa Pos edisi 17 Agustus 2014

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading

Buku

Optimisme dari Chomsky

mm

Published

on

Siapa yang tak kenal dengan Noam Chomsky? Seorang intelektual yang dianggap “nyeleneh” karena selalu berbeda pandangan dalam tatanan keilmuan dan masyarakat Amerika Serikat. Banyak buku yang ia tulis justru untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Amerika baik dalam maupun luar negeri. Namun, sebenarnya yang ia kritik bukan Amerika, melainkan sistem kapitalisme yang dianut oleh Amerika.

Hampir sama dengan buku-buku yang ia tulis, buku Optimism Over Despair merupakan kekesalan atau lebih tepatnya kemarahan Chomsky terhadap Amerika dan kapitalisme. Buku ini merupakan hasil sebuah wawancara Noam Chomsky dengan C. J. Polychroniou dalam kurun waktu 2014—2016. Meski secara garis besar buku ini sama dengan buku Chomsky lainnya, tapi Chomsky coba menguraikan situasi sosial, ekonomi, dan politik  abad ke-21 dan dampak yang ditimbulkan hingga bagaiamana kita harus menyikapi dampak tersebut.

Menurut Marx, kapitalisme merupakan sebuah hubungan masyarakat yang dibangun atas hubungan-hubungan produksi  dan menghadirkan ketimpangan kelas serta alienasi. Pada perkembangan awal kapitalisme, kapitalisme didasari oleh pemilikan modal yang diwujudkan dalam pabrik dan negara bagian dari kelas tersebut.

Sedangkan, kapitalisme pada abad ke-21 menurut Chomsky jauh lebih buruk. Kenapa dapat dikatakan lebih buruk? Sebab, kapitalisme abad ke-21 sudah menutup akses atau alat bagi masayarakat bawah untuk melakukan mobilitas sosial (hlm.154).

Jika konteks dalam negara, maka negara maju sudah menutup kesempatan bagi negara miskin untuk melakukan perbaikan kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, kapitalisme sudah menjadi sebuah kekaisaran besar dengan Amerika sebagai rajanya. Kenapa demikian? Karena Amerika masih menguasai perekonomian dan politik dunia, meski pasca-perang dingin Amerika secara perlahan sudah tidak lagi digdaya.

Dengan dana besar yang dimiliki, Amerika dengan sangat mudah untuk mengintervensi suatu negara dengan memaksakan sistem “plutokrasi”. Plutokrasi dibahasakan oleh Chomsky karena sangat jauh dari cita-cita demokrasi. Jika demokrasi bertujuan untuk memakmurkan rakyat dengan menjamin hak asasi, maka plutokrasi sebaliknya.

Judul Buku : Optimism Over Despair on Capitalism, Empire, and Social Change Penulis : Noam Chomsky dan C. J. Polychroniou Penerbit : Haymarket Books Tahun Terbit : Agustus 2017 Tebal : 210 halaman

Plutokrasi hanya akan memamurkan dan menjamin hak asasi untuk penguasa, sedangkan masyarakat akan terus dieksploitasi melalui serangkaian aturan yang dibuat oleh negara (hlm.155). Dengan kata lain, sosialisme untuk si kaya dan kapitalisme untuk si miskin.

Lalu bagaimana dengan kesenjangan yang dibuat oleh kapitalisme? Chomsky setidaknya menyebut dua masalah besar yakni meningkatnya kekuatan fundamentalisme dan rusaknya lingkungan.

Munculnya fundamentalisme dalam berpolitik dapat tercermin dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Chomsky menganalisis kemenangan Trump sebagai sebuah bentuk kekecewaan dan frustrasinya rakyat Amerika karena demokrasi dan kemakmuran tidak terjadi di masyarakat.

Poin lainnya, Trump berhasil memainkan sentimen agama untuk menaikan popularitasnya. Sejatinya, “agama” yang dibawa Trump saat pemilu dan memimpin adalah sebuah propaganda untuk membuat garis diametral antara kami dan mereka, malaikat dan setan (hlm.50).

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die (2018) menyatakan, majunya Trump sebagai calon presiden Partai Republik karena aturan untuk menyeleksi seorang calon presiden sudah memudar yakni dalam poin tidak menyerang secara personal kompetitor dan tidak merendahkan pemilih kompetitor.

Hal ini dilakukan partai Republik dan Trump karena kepentingan bisnisnya terhambat. Disitat dari Cherian George dalam buku Hate Spin (2016) Trump dapat memenangkan emosi warga Amerika yang membuat seolah-oleh ketidakmakmuran warga Amerika adalah korban dari kebijakan yang pro-imigran. Padahal, menurut Chomsky, hadirnya pengungsi di negara-negara maju merupakan sebuah keharusan, sebab negara mereka dibombardir oleh Amerika dan sekutunya.

Selain itu, Trump juga berhasil meyakinkan warga amerika yang mayoritas Kristen sebagai korban dari adanya pengungsi yang beragama Islam yang dinilai akan dapat merebut Amerika. Oleh sebab itu, Trump membuat slogan Make America Great Again. Cara kemenangan Trump ini juga menginspirasi negara-negara lainnya di Eropa dan Asia.

Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan? Chomsky berpendapat bahwa ini terjadi secara nyata, bukan hanya sebuah iklan terselubung dari produk tertentu agar warga menggunakan atau membeli produknya. Keluarnya Amerika dari Kesepakatan Paris merupakan sebuah kekonyolan terbesar. Kesepakatan yang dibuat pada 2015 lalu, Amerika dan 187 negara lainnya mesti menjaga kenaikan temperature global di bawah 2 derajat Celscius

Terlebih, alasan yang dikeluarkan Trump hanya untuk penghematan anggaran. Demi menjaga kesepakatan itu, Amerika sedikitnya mesti mengeluarkan uang 3 triliun USD. Padahal Amerika merupakan negara dengan penghasil karbon terbesar di dunia. Selain itu, banyak perusahaan Amerika di berbagai negara melakukan penebangan hutan dan membuat kerusakan alam lainnya yang mengancam kelangsungan hidup umat manusia.

Dengan segala kekacauan tersebut, apa yang harus dilakukan?

Tentu saja kita tak memiliki banyak pilihan. Menyitat Gramsci, Chomsky berpendapat akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133). Akan tetapi, layaknya seorang filsuf, Chomsky tidak menjabarkan secara rinci bagaimana kita mesti menghadapi kekacauan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan.

Secara tersirat Chomsky masih memercayai adanya kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu dapat mendesar pemerintah dan membawa perubahan. Akan tetapi, dalam konteks abad ke-21, kekuatan rakyat bukan berarti harus mengadakan sebuah revolusi besar seperti yang terjadi di abad ke-20.

Kekuatan rakyat terjewantahkan dalam sebuah kelompok komunitas. Dengan konsentrasi di bidangnya masing-masing, mereka mesti berjejaring satu sama lain dan dapat melebur sebagai kekuatan baru tanpa sekat negara layaknya kapitalisme saat ini. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan public untuk berpartisipasi dalam  hal yang berarti seperti diskursus politik, social, dan ekonomi (hlm165).

Kita hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi atau kita bisa optimis, menangkap kesempatan yang masih ada, dan mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik. (*)

*) Virdika Rizky Utama: Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Classic Prose

Trending