Connect with us

COLUMN & IDEAS

Ketjelakaan Sedjarah Sastra

mm

Published

on

Oleh Joss Wibisono*

Penulis India Amitav Ghosh menarik novelnja The Glass Palace dari nominasi Hadiah Sastra Persemakmuran tahun 2001 karena ia menolak ikut “merajakan kebesaran Kekaisaran Britania Raya” (Tempo 24 djuli 2016, halaman 58). Novel tentang penaklukan Burma ini dengan rintji menggambarkan betapa pendjadjahan Inggris telah menelan begitu banjak korban, bukan sadja di Burma tapi djuga di India. Maklum penaklukan Burma berlangsung dari India, negara tetangganya jang pada abad 19 itu sudah terlebih dahulu didjadjah Inggris. “Saja bertemu dengan begitu banjak orang jang menolak kekuasaan Keradjaan Britania Raya,” tutur Ghosh. Ia hanja menjatakan penolakannja bertudjuan untuk menghindari ironi, tapi djelas betapa ia menolak bersikap munafik. Maka keputusan tidak mengikutkan karjanja bukan semata dapat dimengerti, tetapi patut pula diatjungi djempol.

Tak terbajangkan langkah Ghosh ini terdjadi di Indonesia. Berbeda dengan Inggris jang mewariskan bahasanja kepada pelbagai bekas djadjahan —bahkan tidak sedikit negara memberlakukan Inggris sebagai bahasa nasional— Belanda tidak mewariskan bahasanja kepada Indonesia. Memang generasi bapak (dan ibu) bangsa kita dulu masih fasih berbahasa Belanda, tetapi anak2 mereka sudah tidak lagi, kita sudah sepenuhnja berbahasa Indonesia. Tidaklah mengherankan djika tak ada lagi penulis Indonesia zaman sekarang jang berkarja dalam bahasa (bekas) pendjadjah itu.

Walau begitu tidaklah berarti kita lajak membatasi sastra Indonesia hanja se-mata2 karja jang ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Sebagaimana India tidak bisa membatasi sastra India hanja pada karja2 jang ditulis dalam pelbagai bahasa negeri itu —karena tidak sedikit sastrawan India jang menulis dalam bahasa Inggris, bekas pendjadjah— maka tidaklah arif pula djika kita berani membatasi sastra Indonesia hanja pada karja2 jang ditulis dalam bahasa2 jang ada di bumi Nusantara. Alasannja berkaitan dengan sedjarah, tapi sebelum itu berikut ini perlu terlebih dahulu diuraikan mengapa bahasa Belanda tidak berakar di Nusantara, padahal Hindia Belanda adalah djadjahan terbesarnja.

Banjak orang menganggap bahasa Belanda tersingkir tatkala para pemuda anti kemapanan pada achir 1928 bersumpah untuk, selain bertanah air dan berbangsa satu, masih pula berbahasa satu jaitu bahasa Indonesia. Walau begitu tetap patut ditindjau politik bahasa pendjadjah Belanda, karena tidak berarti bahwa menjusul Soempah Pemoeda, maka semua orang Indonesia langsung tidak lagi berbahasa atau menulis dalam bahasa pendjadjah. Bahkan sampai 1950an, ketika Belanda sudah mengakui kemerdekaan kita, masih ada sadja buku jang terbit dalam bahasa Belanda.

Berawal dengan perusahaan dagang, VOC menguasai Hindia Timur (begitulah mereka mendjuluki Indonesia) dengan prinsip menekan biaja serendah mungkin. Itulah prinsip dunia usaha, kapanpun dan di manapun ongkos harus selalu ditekan serendah mungkin, bukan hanja untuk menghindari rugi, tapi terutama djuga untuk meningkatkan laba.

Bahasa Belanda tidak mereka sebarkan, itu makan biaja besar. Lebih murah mewadjibkan pegawai VOC untuk beladjar bahasa Melajoe, tjikal bakal bahasa Indonesia. Akibatnja Hindia Timur merupakan satu2nja koloni di dunia jang diperintah bukan dalam bahasa Eropa. Sekali lagi, ini karena Hindia pada awal mulanja didjadjah oleh perusahaan dagang, bukan oleh negara. Ketika VOC bangkrut pada achir abad 18, baru Belanda sebagai negara mengambil alih Hindia, tapi ini dilakukan Den Haag (pusat pemerintahan Belanda) hanja dengan enak melandjutkan politik bahasa VOC. Sekali lagi itu adalah politik bahasa jang murah. Lebih murah mengadjarkan bahasa Melajoe kepada orang Belanda, ketimbang sebaliknja: mengadjarkan bahasa Belanda kepada penduduk koloni.

Alhasil tjalon amtenar kolonial wadjib beladjar bahasa Melajoe, sedangkan bahasa Djawa (bahasa kedua jang paling banjak penggunanja di wilajah djadjahan) merupakan pilihan. Ketika masih berupa pendidikan kedjuruan pada abad 19 kedua bahasa diadjarkan di Delft, dan ketika sudah berubah mendjadi pendidikan akademis kedua bahasa (termasuk hukum adat dan pelbagai pengetahuan lain tentang wilajah koloni) diadjarkan di universitas Leiden, pada fakultas jang bernama Indologie, bisa disebut sebagai tjikal bakal kadjian Indonesia zaman sekarang.

Sebagai pendjadjah extraktif jang artinja terus2an menguras, Belanda tidak pernah mewadjibkan Hindia menggunakan bahasanja. Dalihnja kita sudah punja lingua franca jaitu bahasa pengantar dan itu adalah bahasa Melajoe. Padahal, Prantjis tetap mewadjibkan Maroko, Aldjazair dan Tunisia —dikenal sebagai Maghreb— jang sudah memiliki lingua franca bahasa Arab, untuk djuga menggunakan bahasa pendjadjah itu.

Wilajah djadjahan harus berbudaja seperti negeri induk, demikian makna politik pendjadjahan Paris jang mereka sebut l’œuvre civiliçatrice atau mission civiliçatrice alias karja atau missi pembudajaan jang berarti penjelenggaraan pendidikan termasuk penjebaran bahasanja. Paris mulai meluntjurkan politik ini pada 1874. Bahasa Prantjis djuga harus dipergunakan di wilajah koloni. Karena itu sampai sekarang bahasa Prantjis tetap merupakan bahasa kedua di Maghreb, sesudah bahasa Arab. Itulah bahasa penghubung Maghreb dengan dunia internasional.

Hal serupa djuga dilakukan Inggris, Spanjol dan Portugal pada djadjahan2 mereka di manapun djuga di bumi ini. Bahkan bahasa2 Spanjol dan Portugis mendjadi bahasa nasional di negara2 Amerika Latin. Di Asia Tenggara ada Indochine (Vietnam, Laos dan Kambodja) jang berbahasa Prantjis, Filipina jang berbahasa Spanjol (tapi pada 1898 berubah mendjadi djadjahan Amerika sehingga sampai sekarang berbahasa Amerika), Semenandjung Malaja (mentjakup Singapura) jang berbahasa Inggris serta Timor Portugis jang sudah tentu berbahasa Portugis.

Belanda jang tak henti2nja mengeruk Hindia, antara lain melalui Tanam Paksa pada abad 19, baru pada awal abad 20 sadar perlunja menjebarkan bahasa, tatkala kolonialisme mereka bertjorak Politik Etis. Saat itulah mereka melihat bahwa bahasa2 Prantjis, Inggris, Spanjol sudah mendjadi bahasa pengantar di banjak wilajah dan benua. Den Haag tergugah dan bertanja2 mengapa wilajah koloni terbesar mereka tidak berbahasa Belanda? Djelas mereka tidak mau ketinggalan! Maka bahasa Belanda mulai diadjarkan di HIS (Hollandsch Inlandsche School) sekolah dasar untuk bumi putra jang dibuka tahun 1914 menjusul dibukanja HCS (Hollandsch Chinese School), sekolah dasar untuk kalangan Tionghoa pada 1908. Djelas ini langkah jang terlambat, lagipula ternjata upaja penjebaran itu tjuma setengah hati.

Buku karangan Kartini (1879-1904), Door duisternis tot licht. Selama ini diterdjemahkan mendjadi Habis gelap terbitlah terang, seperti dilakukan oleh Armijn Pane. Djudul bahasa Belanda itu sebenarnya lebih mengisjaratkan upaja mati2an jang harus ditempuh sebelum gelap itu bisa berlalu dan terang lahir. Mungkin djudulnja lebih tepat diterdjemahkan Mengarungi gelap demi mentjapai terang.

Bahasa Belanda hanja diadjarkan kepada kalangan elit, itupun tjuma sebagai bahasa kedua, bukan bahasa pengantar di sekolah. Di lain pihak ELS (Europeesche Lagere School), sekolah dasar untuk anak2 keturunan Eropa jang sudah dibuka pada 1817 sepenuhnja berlangsung dalam bahasa Belanda. Harus ditjatat, kadang2 memang ada perketjualian, ELS menerima murid pribumi jang sepenuhnja dididik dalam bahasa Belanda. Tentu sadja dia bukan pribumi djelata, melainkan anak bangsawan terpandang dan punja koneksi dengan pedjabat kolonial. Salah satunja adalah Kartini jang berkat didikan ELS mendjadi begitu mahir berbahasa Belanda, seperti terbukti dalam surat2 jang dikirimja kepada sahabat pena di Belanda. Djelas Kartini merupakan perketjualian, djuga karena dia begitu berbakat dan tidak mengalami kesulitan untuk beladjar bahasa asing. Di luar Kartini dan adik2nja, bahasa Belanda tetap merupakan bahasa elit di hadapan massa inlanders, bumiputra Hindia.

Maka terlihat bahwa sampai proklamasi kemerdekaan 1945, bahasa Belanda paling banter baru diadjarkan selama 30 tahun kepada bumiputra Nusantara. Karena itu bahasa pendjadjah tidak pernah mengakar di Indonesia. Setjuil lapisan elit jang fasih bertutur kata dalam bahasa Belanda berlalu ditelan zaman, mereka djuga tidak menurunkan bahasa pendjadjah ini kepada generasi berikut. Presiden Sukarno pernah menegaskan tidak mengadjari anak2nja bahasa Belanda, karena itu Megawati djuga tidak lagi berbahasa jang digunakan ajahnja se-hari2. Bahkan bermimpipun Sukarno mengaku dalam bahasa Belanda! Begitu merdeka, dunia pendidikan Indonesia tidak lagi mengenal bahasa Belanda. Betapa berbeda dengan dunia pendidikan tinggi Maroko, misalnja, jang sampai sekarang masih tetap berlangsung dalam dua bahasa, jaitu bahasa2 Arab dan Prantjis.

Menariknja, di djadjahan lain jang lebih ketjil, jaitu Suriname di Amerika Latin, Belanda malah menjebarkan bahasanja. Dalihnja lantaran berbeda dengan Hindia Timur, Hindia Barat (begitu sebutan Suriname dan Antila) tidak memiliki lingua franca. Itu bisa sadja benar, tapi seandainja penduduk Hindia Barat sama banjaknja dengan Hindia Timur, sangat patut dipertanjakan Belanda akan bermurah hati untuk tetap menjebarkan bahasanja. Bisa2 wilajah ini malah didorong untuk berbahasa Spanjol sadja, seperti negara2 Amerika Latin lain.

Jang djelas politik bahasa tanpa visi masa depan ini telah gagal mendjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa internasional. Hanja digunakan di Belanda, Vlaanderen (wllajah Belgia) dan Suriname, pengguna bahasa Belanda sekarang tidak sampai 25 djuta orang. Bajangkan kalau Indonesia djuga menggunakan bahasa Belanda (seperti Maroko, Aldjazir dan Tunisia jang tetap berbahasa Prantjis) maka pengguna bahasa ini bisa mentjapai 300 djuta orang, djumlah jang tidak ketjil bahkan orang Belanda bisa berbangga memiliki bahasa internasional. Kesempatan untuk itu pernah ada, tapi sajang mentalitas VOC tidak menjebabkan orang2 Belanda punja wawasan djangka pandjang atau masa depan.

Merdeka dari pendjadjah pelit seperti itu kita patut bersjukur tidak perlu menggunakan bahasa Belanda. Karja sastra Indonesia selalu tampil dalam bahasa Indonesia, atau bahasa daerah, berbeda misalnja dengan sastrawan Maroko Bensalem Himmich jang menulis roman setjara ber-ganti2 dalam bahasa2 Prantjis dan Arab; berbeda pula dengan sastrawan India Amitav Ghosh jang berkarja dalam bahasa Inggris. Berani taruhan tidak ada seorangpun pengarang Indonesia zaman sekarang jang berkarja dalam bahasa Belanda, atau, seperti sastrawan Maroko di atas, menulis buku selang seling bahasa Indonesia kemudian bahasa Belanda.

Kalau begitu patutkah kita memproklamasikan sastra Indonesia sebagai melulu karja sastra jang ditulis dalam bahasa Indonesia serta bahasa daerah jang digunakan di negeri ini? Bukankah tidak ada penulis kita jang, seperti Amitav Ghosh, menulis dalam bahasa bekas pendjadjah?

Buku karya Han Resink (1911-1997) jang menulis beberapa kumpulan puisi, antara lain Transcultureel (Lintas budaja) dan Op de breuklijn (pada garis batas). Han Resink jang namanja disebut oleh Pramoedya Ananta Toer pada halaman awal Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa adalah penulis berdarah Indo, tjampuran Indonesia Belanda dan memilih warga negara Indonesia

Di sini kita dituntut untuk beladjar sedjarah dan lebih dari itu, djika sudah paham dan chatam, djuga sadar sedjarah. Maklum, paling sedikit ada empat penulis kita jang berkarja dalam bahasa Belanda, dan salah satunja adalah seorang pahlawan nasional. Tadi sudah disebut nama Kartini (1879-1904), dia terkenal berkat kumpulan suratnja jang dihimpun (oleh seorang pedjabat kolonial) dalam buku berdjudul Door duisternis tot licht. Tidak terlalu tepat kalau djudul itu diterdjemahkan mendjadi Habis gelap terbitlah terang, seperti dilakukan oleh Armijn Pané dan akibatnja dikenal banjak orang. Kalau itu digunakan maka kesannja adalah perubahan terdjadi setjara otomatis dan pasti. Padahal djudul bahasa Belanda itu mengisjaratkan upaja mati2an jang harus ditempuh sebelum gelap itu bisa berlalu dan terang lahir. Mungkin djudulnja lebih tepat Mengarungi gelap demi mentjapai terang.

Sebagai pelopor bumiputra jang menulis dalam bahasa Belanda, djedjak2 Kartini diikuti oleh Noto Soeroto (1888-1951). Putra Mangkunegaran jang sekakek dengan Soewardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara) ini berangkat ke Belanda pada tahun 1906 ketika berusia 18 tahun untuk beladjar di negeri pendjadjah. Tapi achirnja dia menetap di Den Haag selama sekitar 25 tahun dan berkembang mendjadi penulis jang menghasilkan tudjuh kumpulan puisi berbahasa Belanda, antara lain De geur van moeders haarwrong (harum kondé ibunda) dan Melatiknoppen alias kuntum2 melati. Lalu masih ada Soewarsih Djojopoespito (1912-1977), seorang guru jang menulis novel Buiten het gareel, artinja di luar batas jang terbit tahun 1940, 12 tahun sesudah Soempah Pemoeda. Kemudian djuga Han Resink (1911-1997) jang menulis beberapa kumpulan puisi, antara lain Transcultureel (Lintas budaja) dan Op de breuklijn (pada garis batas). Han Resink jang namanja disebut oleh Pramoedya Ananta Toer pada halaman awal Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa adalah penulis berdarah Indo, tjampuran Indonesia Belanda dan memilih warga negara Indonesia. Dunia sastra Belanda menjebut Kartini, Soewarsih, Soeroto dan Resink sebagai sastrawan Indonesia jang berkarja dalam bahasa Belanda.

Buku karya Soewarsih Djojopoespito (1912-1977)

Siapa berani membantah bahwa karja mereka bukan sastra Indonesia, walaupun tidak ditulis dalam bahasa Indonesia? Kalaupun ada jang berani melakukannja pasti bantahan seperti itu tidak masuk akal. Bagaimana mungkin bisa menjangkal bahwa Buiten het gareel bukan karja sastra Indonesia, sementara dalam novel itu Soewarsih jang naskahnja ditolak oleh Balai Poestaka, berkisah tentang perdjuangan Indonesia merdeka dengan mendidik murid2 supaja berpikiran lepas, bebas, dan merdeka?

Buku De geur van moeders haarwrong (harum kondé ibunda) karya Noto Soeroto (1888-1951). Putra Mangkunegaran jang sekakek dengan Soewardi Suryaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Selain buku ini ia menulis 6 karangan antologi puisi lainnya.

Di lain pihak djuga tidak mungkin menganggap keempat pengarang itu sebagai perketjualian dan selandjutnja karja sastra Indonesia harus selalu dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Empat penulis itu (pasti djuga lebih) adalah ketjelakaan sedjarah, dan konsekuensinja tidaklah ketjil. Artinja penulis2 zaman sekarang djuga bebas berkarja dalam bahasa apapun, tanpa perlu dihinggapi kechawatiran karja mereka akan tidak diakui atau diasingkan dari sastra Indonesia.

Tak pelak lagi, kita memang harus bisa berlapang dada. Artinja kita harus bisa merangkul, harus inklusif dan tidak exklusif. Karja2 penulis kita jang ditulis dalam bahasa apapun tetap merupakan karja sastra Indonesia, apalagi kalau karja itu berkisah tentang negeri ini. (*)

| Amsterdam, kampung de Jordaan, musim semi 2017

________________________

Joss Wibisono: penulis dan peneliti lepas, menetap di Amsterdam. Tulisan2nja terbit pada pelbagai media tanah air, seperti Tempo, Koran Tempo, Historia dan Suara Merdeka (Semarang). Buku2nja adalah: Saling Silang Indonesia Eropa (non-fiksi 2012), Rumah tusuk sate di Amterdam selatan (kumpulan tjerpen, 2017) dan Nai Kai: sketsa biografis (novel pendek, 2017).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

Classic Prose

Trending