Connect with us

Non Fiction Books

Keberanian Yang Hakiki Masihkah Ada?

mm

Published

on

Keberanian menjadi fenomena, ia mengemuka belakangan ini, meski tak hakiki dan tak seberapa dipedulikan orang. Lihat betapa beraninya orang-orang berjalan dari Garut menuju Jakarta, meski di tengah jalan kandas juga. Lihatlah, betapa beraninya orang-orang luar Pulau Jawa berangkat ke Jakarta demi demo semata. Yang utama, pasti sudah dilihat, betapa beraninya Joko Widodo menghampiri massa demo yang konon katanya membencinya.

Cerita tidak sampai di situ. Coba tengok, betapa beraninya sekelompok massa membubarkan ritual keagamaan di Sabuga ITB Bandung, padahal mereka bukan termasuk seagama. Tak usah jauh ke luar, di Yogyakarta, coba tengok betapa beraninya FUI meminta pengelola UKDW menurunkan spanduk yang sebenarnya bukan wewenangnya.

Keberanian yang janggal? Absurd? Atau sesungguhnya bukan selayaknya kita namai dan masukkan dalam kategori keberanian? Apakah layak mereka (pelaku) dikategorikan pemberani? Mungkin, layak atau tidaknya, mari tengok dialog Lakhes, Sokrates, dan Nikias dalam buku Mari Berbincang Bersama Platon: Keberanian (Lakhes).

Lakhes menawarkan kenyataan-kenyataan subjek yang menurutnya berani. Misalnya, ada prajurit berbaris di depan masuh dalam perangnya. Bagi Lakhes, prajurit itu berani karena berhadap-hadapan dengan musuh. Bayangkan, bila musuh membawa senjata? Dengan seketika, bukan tidak mungkin prajurit itu mati.

Lakhes: Demi Zeus, Sokrates, tidak sulit untuk merumuskannya. Setiap orang yang menjaga teguh posisi dalam barisannya, siap menghadapi musuh, dan tidak melarikan diri, kamu boleh yakin bahwa orang itu adalah pemberani. (halaman 110).

Sokrates membantahnya. Ia menawarkan subjek lain, bahwa ada juga prajurit-prajurit yang berlari di medan tempur. Bagaimana dengan orang lain yang bertempur melawan musuh dengan melarikan diri, dan tidak tetap tinggal di barisannya? (paparan Sokrates, halaman 110). Bukan tidak mungkin di luar medan tempur sudah banyak musuh yang bersembunyi. Pada saat itu juga, prajurit bisa mati. Malah, mati tanpa diketahui teman sendiri. Bagi Sokrates, prajurit yang melarikan diri itu juga layak dinyatakan berani.

Sokrates, Lakhes, dan Nikias terus berdialog. Berdialektika. Ada yanb mengusul lalu ada yanb membantah. Mencari pada nilai esensi, apa keberanian? Jika Lakhes menawarkan kenyataan-kenyataan untuk mengidentifikasi keberanian, Sokrates membantahnya. Lakhes menyatakan dengan pendekatan dimensi psikologi. Tetapi di sisi lain, Lakhes tak berhenti pada defenisi psikologinya, dan menawarkan kembali dimensi lainnya, hingga lainnya. Sokrates membantah, dengan menawarkan subjek yang lainnya. Sokrates membantah, membantah, dan membantah.

Begitulah dialog wacana keberanian tersebut, hingga Sokrates menanyakan simpulan defenitif kepada Lakhes, “cobalah berbicara tentang tentang keberanian dengan cara seperti tadi, Lakhes. Daya apakah itu, yang selalu sama dalam hal kenikmatan, kesakitan, dan apa saja yanb sudah kita katakan tadi, yang diberi nama keberanian?” (halaman 113).

Lakhes memberi pernyataannya bahwa keberanian ialah ihwal keteguhan jiwa, “Jadi, keberanian adalah semacam keteguhan jiwa. Seperti itulah memang harus mengatakan keberanian sebagai hal secara kodratiah tampak dalam semua contoh tadi.” (halaman 113).

Nikias menambah sudut pandang lain, di luar pemahaman keberanian dari Sokrates dan Lakhes. Menurut Nikias, keberanian adalah ilmu tentang apa yang harus ditakuti dan apa yang harus dipercayai. Tentu ini dibangun atas pendidikan agar menjadi bijaksana, sehingga memahami mana yang ditakuti dan mana yang dipercayai.

Di pengujung dialog, ketiganya sepakat, keberanian yang hakiki belum dapat dinyatakan. Sokrates akhirnya berujar kepada Nikias bahwa keberanian belum ditemukan. Bukan keberanian pemahaman yang sederhana. Lebih dari itu, yang sifatnya kekal.

Keberanian bukan semata menghadapi risiko. Keberanian bukan semata mengambil keputusan yang bertanggungjawab. Apalagi, keberanian bukanlah semangat yang menggebu-gebu. Bukan aspek psikologis semata. Bukan aspek ide semata. Bukan aspek nilai benar-salah semata. Keberanian lebih dari itu, yang hakiki. Yang jelas, pada akhirnya, tanpa memberi defenisi yang pasti, Sokrates dan Nikias memahami, keberanian dibangun atas ilmu.

Keberanian merupakan daya, sesuai konteksnya. Daya menghadapi risiko juga daya memahami ketakutan dan kepercayaan.. Namun, dialog Sokrates, Lakhes, dan Nikias, menunjukkan bahwa ada keberanian yang hakiki di atas daya tersebut. Jika Sokrates, Lakhes, dan Nikias tidak bisa mendefinisikannya, mungkin juga kita.

***

Buku yang berjudul Mari Berbincang Bersama Platon: Keberanian (Lakhes) merupakan terjemahan oleh Setyo Wibowo. Terjemahan tidak berasal dari teks aslinya, Yunani, melainkan dari teks yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, sehingga memungkinkan adanya ‘miss-link’ dalam aspek budaya, seperti persoalan penerjemahan pada umumnya. Proses penerjemahan bukan semata proses menerjemahkan teks atau bukan semata menerjemahkan bahasa, melainkan juga sebagai linguistic hospitality (meminjam istilah Alois A. Nugroho) yang kompleks. Setyo memaparkan hal itu seperti berikut: Penulis mengikuti terjemahan yang sudah dibuat dalam teks Yunani-Inggris dari W. R. B. Lamb M.A. Plato: Laches, Protagoras, Meno, Euthydemus, The Loeb Classical Library, London: William Heinemann Ltd, edisi cetakan 1967 (hal. 83).

Lakhes, judul teks asli Yunani, adalah teks yang dihasilkan dari dialog antara Lakhes, Nikias, Sokrates (filsuf yang sangat berpengaruh bagi filsuf-filsuf setelahnya seperti Hegel, Heideger, Nietzsche, Marx, Freud, hingga filsuf-filsuf postmodern), dan dua kaum awam. Dialog ini diperkirakan terjadi pada masa 418 SM kemudian ditulis oleh Platon semasa mudanya pada 399-387 SM. Dialog diawali dengan mempertanyakan persoalan mendidik anak kepada Lakhes dan Nikias, dan pada saat itu Sokrates berada di dalamnya yang mendampingi Lakes dan Nikias. Lebih lanjut, dialog pun mengalir membicarakan persoalan pendidikan, khususnya menanamkan pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai medium keberanian anak-anak sebelum memasuki fase dewasa dalam menentukan kehidupannya, menentukan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan secara mandiri. Seperti adigum “berani karena benar, takut karena salah” yang telah kita kenal sejak di bangku sekolah dasar, pendidikan dijadikan proses pemberian pengetahuan (logos) sehingga kelak dengan pengetahuan anak-anak akan menjadi berani.

***

Coba renungkan kembali, apakah fenomena sosial-agama belakangan ini sebuah keberanian? Kalau ya, apakah mereka membangun epistemologi dan merefleksikan ontologinya sebagai menata ilmunya?

Mungkin benar mereka yang rela mengeluarkan biaya besar untuk perjalanan dari luar Jakarta ke Monas disebut pemberani. Mereka tak ubahnya prajurit di depan musuh. Mungkin benar juga mereka yang membubarkan kegiatan agama di Sabuga ITB disebut pemberani. Mereka tak ubahnya prajurit yang melarikan diri dengan sejuta risiko kematiannya yang tidak terduga.

Menurut dialog Sokrates, Lakhes, dan Nikias, mereka bukanlah pemberani yang menunjukkan keberanian yang hakiki. Berdasarkan dialog sanggahan, keberanian seperti itu sama saja seperti binatang, mampu menghadapi musuh di depan hidungnya sendiri.

Menurut dialog Sokrates, Lakhes, dan Nikias, mereka bukanlah pemberani yang menunjukkan keberanian yang hakiki. Berdasarkan dialog sanggahan, keberanian seperti itu sama saja seperti binatang, mampu menghadapi musuh di depan hidungnya sendiri. Tak ubahnya binatang juga yang mampu melarikan diri saat menghadapi binatang pemburu. Mereka hanyalah contoh keberanian daya (semangat) belaka, tanpa dibangun melalui ilmu (pengetahuan).

Untuk mendekati keberanian yang hakiki, jalannya ialah ilmu (pengetahuan) dengan sikap kebijaksanaan. Mungkin, subjek yang membangun ilmu pengetahuannya dan bersikap bijaksana tidak akan rela mengeluarkan uangnya hanya untuk demo ke Monas, tidak akan melakukan pembubaran acara keagamaan di Sabuga ITB, dan juga tidak akan meminta pengurus UKDW menurunkan spanduk perempuan berjilbab. Ini hanyalah mungkin, karena keberanian yang hakiki itu tidak terdefinisikan. (*)

Fredy Wansyah

Mahasiswa Magister Filsafat UGM

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Buku

Keluarga Jawa dari Pintu Belakang

mm

Published

on

Judul: Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa
Penulis: Jan Newberry
Penerjemah: Bernadetta Esti Sumarah dan Masri Maris
Penerbit: KITLV-Jakarta dan Yayasan Pustaka Obor Indonesiau Cetakan: I, Maret 2013
Tebal: xiv + 284 halaman
ISBN: 978-979-461-834-9

Peresensi: Lukman Solihin

—————————————————————————
Rumah di Jawa lebih banyak disingkap dari pintu depan. Di bagian ini, tuan rumah menerima tamu, mengadakan slametan, atau hajat tradisi lainnya. Mereka lupa, ada yang tak kalah penting, yaitu pintu belakang, tempat segala suguhan mengalir ke ruang depan.

Dalam amatan Jan Newberry, pintu belakang merupakan lorong untuk memahami hubungan kekerabatan dan pertukaran sosial. Pintu ini—secara fisik maupun simbolis—menjadi jalan masuk untuk menelisik relasi sosial antarwarga sebuah kampung di Jawa, yang disamarkannya sebagai Kampung Rumah Puteri. Pintu ini juga menyadarkan etnografer asal Kanada itu ihwal pentingnya ibu rumah tangga, baik sebagai ”perawat rumah tangga”, sebagai penyokong moralitas kampung, maupun sebagai agen negara melalui program PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga).

Newberry pertama kali menetap di kampung—dekat Keraton Yogyakarta—ini pada awal 1990-an. Dia mengontrak rumah gedhong yang tak memiliki pintu belakang, kontras dengan rumah-rumah di sekitarnya. Semula, dia merasa tembok itu sebagai privasi. Prasangkanya keliru ketika dia harus menerima tamu, tetapi tak memiliki gula untuk membuatkan kopi. Gula pun harus dibeli dan dibawa ke dalam rumah melalui pintu depan, suatu hal yang tak elok dipandang (hal 16). Begitu pula, ketika mengadakan slametan di rumahnya—seperti yang lazim dilakukan di kampung itu—ia harus rela suguhannya dibuat di dapur tetangga. Lagi-lagi karena tak ada pintu belakang (hal 63).

Tiga konsep

Keluarga sebagai kajian dalam antropologi semula dilihat dalam kacamata klasik: sistem kekerabatan, pertukaran sumber daya, serta proses pewarisan nilai kepada generasi yang lebih muda. Keluarga Jawa karya Hildred Geertz (1983), misalnya, berada dalam lingkup tema itu. Pada masa Orde Baru, minat kajian terhadap keluarga mulai beranjak ke ranah politik, di mana keluarga dipersepsi sebagai obyek dan subyek dalam pembentukan negara. Salah satunya, Back Door Java ini, yang menampilkan bagaimana wajah sehari-hari pembentukan negara melalui reproduksi yang berlangsung terus-menerus di tataran keluarga dan masyarakat kampung. Penulisnya memilah bahasan tentang keluarga melalui tiga konsep yang acap kali tumpang tindih, yaitu rumah, rumah tangga, dan rumah kediaman.

Konsep rumah ideal Jawa terbagi ke dalam beberapa ruang, seperti pendhapa, pringgitan, dhalem, dapur, dan gandhok. Ini bukan contoh rumah kebanyakan di kampung yang dibuat dengan bentuk dan ukuran yang lebih sederhana. Rumah menjadi mata rantai dalam kehidupan sosial yang menghubungkan penghuninya dengan dunia sosial antartetangga. Rumah tak hanya bermakna simbolis dari sisi arsitekturnya, atau pembagian ruang dan peran di dalamnya, tetapi juga hubungannya dengan rumah-rumah di sekitarnya melalui berbagai perhelatan, seperti slametan dan hajatan lainnya (hal 76).

Menariknya, dalam satu rumah adakalanya dihuni oleh dua atau tiga rumah tangga sehingga mereka saling berbagi ruang, peran, dan uang. Penggabungan sumber daya bahkan meluas menjadi satu kampung. Contoh yang paling konsisten tampak pada kesibukan ibu-ibu rumah tangga dalam jaringan pertukaran perhelatan keluarga atau masyarakat yang sering kali dilakukan dari dan melalui pintu belakang.

Sementara sebagai sebuah kediaman, rumah ditilik dari dimensi emosional dan moral sebuah kampung (hal 183). Rumah kerap dikaitkan dengan tempat berlindung, tempat untuk menghormati orang tua, menjalin ikatan batin, dan membangun nilai keluarga. Melalui rumah kediaman lahir konsep ”ibu rumah tangga” yang mendomestikasi peran perempuan. Dia diposisikan sebagai istri sekaligus pengasuh bagi anggota keluarga dan masyarakat.

Keluarga dan negara

Negara, khususnya pada masa Orde Baru, menggunakan para ibu untuk menyukseskan proyek pembangunan melalui PKK. Mereka mereproduksi bayangan ibu rumah tangga ideal: mengambil peran domestik sekaligus membantu perekonomian keluarga melalui sektor informal. Para ibu juga menjadi ”penjaga moral” bagi dirinya, lebih-lebih bagi lingkungan di kampungnya melalui pergunjingan, kasak-kusuk, dan tekanan moral dalam pertemuan PKK. Melalui peran yang terkesan panoptic ini, moralitas kampung terjaga sesuai keinginan negara: tertib, patuh, dan jauh dari sikap amoral.

Buku ini memperlihatkan dengan rinci bagaimana proses everyday state bekerja di tataran lokal. Penetrasi ideologi dan program negara hingga tingkat kampung dimungkinkan oleh keberadaan keluarga. Seperti dikatakan Nicolaas Warouw dalam testimoni di buku ini, fungsi keluarga yang demikian telah mendomestikasi perempuan secara lebih kuat, tetapi pada saat yang sama menegaskan otonomi mereka secara sosial dan politik. Ini menjelaskan mengapa negara berkepentingan terhadap rezim pengaturan perempuan.

Karya etnografi terdahulu—Ibuisme Negara (Julia Suryakusuma, 2011) dan Pahlawan-pahlawan Belia (Saya Sasaki Shiraishi, 2001)—telah mengungkapkan bagaimana negara mengatur dan membentuk kaum ibu, serta bagaimana konsep keluarga Jawa dijelmakan ke dalam negara bernama Indonesia. Namun, bagaimana hubungan antara negara dan warganya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada ibu-ibu di kampung, belum terungkap dengan lugas.

Lewat buku ini, Newberry berhasil menghadirkan proses ”penjinakan” masyarakat sebagai bentuk ideal yang diinginkan negara, dan negara sebagai ”proyek politik” yang dijalani sehari-hari oleh warga kampung. Melalui pintu belakang, ia berhasil mengungkap peran penting jaringan dan pertukaran dalam proses reproduksi sosial.

(Lukman Solihin, Peneliti Puslitbang Kebudayaan, Jakarta)

Continue Reading

Buku

Kopi Rasa Kolonial

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth*

Hari ini kopi dinikmati tak hanya sebagai “obat” anti kantuk. Kopi telah menjelma menjadi gaya hidup, lambang kemapanan, absurditas kaum kreatif, bahkan suatu tingkat kemewahan. Kopi telah menjelma menjadi produk kebudayaan—dan dengan demikian juga sejarah penindasan.

Cita rasa pahit kopi rupanya sebanding dengan kepahitan yang dialami kuli-kuli pribumi di kebun kopi Priangan, Jawa Barat khususnya pada masa “tanam paksa” kolonialisme Belanda. Kopi kemudian memulai globalisasi paling mutakhir di tanah Priangan. Pada level paling bawah atas rantai komoditas global, kuli kopi di tanah Pasundan adalah penyuplai setengah kebutuhan kopi dunia ini.
Melalui buku Jan Breman “Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870” ini kita ditunjukkan nasib para produsennya, yakni petani kopi pasundan, yang mengalami transformasi secara berangsur-angsur dari semula sebagai petani dan pemilik tanah dalam berbagai tingkatannya, menjadi orang yang hanya mengandalkan tenaga yang ada pada dirinya. Berakhir mereka menjadi pekerja bebas atau kuli.

Rasa Kolonial

Penanaman kopi di tanah ini dijalankan melalui tanam paksa, kerja paksa, mobilisasi penduduk dan perubahan penggunaan tanah, hingga penyerahan wajib atas biji kopi yang dipetik, yang kesemuanya itu menyengsarakan masyarakat Priangan. Ekonomi kolonial yang berlangsung sejak hadirnya perusahaan dagang VOC pada abad XVIII hingga berakhirnya era Kerja Paksa ini tak terhindarkan melahirkan masyarakat kuli.

Kolonialisme menyediakan jalan yang lempang bagi kapitalisme. Inilah setitik konklusi dari buku Jan Breman. Buku ini memberi sumbangan penting bagi penulisan sejarah sosial dan ekonomi-politik Indonesia, tepatnya sejarah kritis yang mengajak agar sejarah kolonialisme di Indonesia ditulis ulang.
Penulisan ini menurut sejarawan Muda Ahmad Nashih Luthfi, dilakukan dengan cara menempatkan perluasan ekonomi sebagai konteks global bagi berlangsungnya kebijakan-politik jajahan, dan menunjukkan nasib rakyat yang terkena dampak atas kebijakan tersebut.

Dengan demikian secara historiografis Jan Breman dalam karya ini berada di dalam wacana historiografi sub-altern, yakni menunjukkan secara meyakinkan pesimisme mikro (kekerasan kemanusiaan penduduk) atas kebijakan tanam paksa kopi, serta kemampuan para petani melakukan perlawanan ala Scottian; dan bukan sebaliknya cara pandang etatistik yang penuh gambaran optimisme (pertumbuhan ekonomi kolonial). Ia menentang historiografi dominan yang ada bahwa kebijakan “Kultuur-stelsel” atau Sistem Tanam itu menghasilkan saldo tinggi bagi ekonomi negara Belanda, dan membuka kebuntuan ekonomi masyarakat pribumi di negeri jajahan, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

***

Meski menggunakan sumber-sumber resmi yang ditulis pejabat negara dalam rentang pergantian rezim sejak VOC hingga berakhirnya era tanam paksa, Jan Breman berhasil menghindari “colonial apologetic” sehingga tak heran, tesis Jan Breman dalam buku ini seakan membantah dengan tegas pandangan dominan selama ini. Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa era tanam paksa berakhir sebab ekonomi negara (state enterprise) dijalankan secara lamban dan tidak efisien, sehingga harus beralih ke private enterprise.

Di situlah kemudian kita menyaksikan berkumandangnya gagasan-gagasan liberal disuarakan di parlemen. Argumen lanjutan dari pandangan umum ini, yang meski benar sebagai proses politik daripada pertimbangan utama nasib rakyat, adalah suara-suara kritis yang muncul saat itu dengan menunjukkan kekejaman dan kengerian yang dihadapi.

Suara-suara itu dipertimbangkan oleh otoritas penguasa. Akan tetapi, sekali lagi bukan pertimbangan kemanusiaan yang utama, namun karena menurunnya produksi kopi sehingga sistem ekonomi yang dijalankan tidak lagi profitable, dan koreksi diperlukan untuk memperbaiki sistem.

Marcel van der Linden, Direktur penelitian Institut Internasional Sejarah Sosial, Amsterdam, menyebut buku Jan Breman ini sebagai terobosan karya yang mampu memperlihatkan pada kita bagaimana pemerintah kolonial pada masa pemerintahan Hindia-Belanda menerapkan “kerja paksa yang didelegasikan“ sebagai dasar cara kerja yang dipakai untuk pertanian dengan tujuan ekspor.
Halaman demi halaman buku ini memuat uraian dengan argumen kuat tentang penerapan dan dampak politik kolonial, yang memperlihatkan bagaimana ‘masyarakat pribumi’ dipaksa untuk menghasilkan surplus yang menyebabkan mereka berada dalam kemiskinan, membuat para penguasa kaya, dan menjadikan negeri Belanda siap melaksanakan proses modernisasinya. Demikian komentar John Ingleson, Deputy Vice Chancellor University of Western Sydney dan sejarawan dalam bidang kolonialisme di Indonesia.

Bukan “Mooie Indie”

Tanah Priangan yang terbentang mulai dari Cianjur, Bandung, Sumedang, Sukapura, Limbangan dan sebagian Cirebon diimajinasikan secara “Mooie Indie” oleh pelukis-pelukis romantik. Kota Bandung hingga pertengahan abad XX berjejuluk indah sebagai “Paris van Java”, dan tumbuh sebagai kota kolonial yang menjadi tujuan belanja layaknya Singapore saat ini.

Di balik selubung kertas pencitraan kolonial tersebut, terdapat penghisapan sumberdaya alam dan lebih-lebih adalah eksploitasi manusia. Sistem Priangan di wilayah-wilayah “frontier” Jawa Barat ini mengingatkan mengenai modus produksi kolonialistik yang melahirkan dampak kerusakan sosial dan ekologis yang luar biasa. (*)

Data Buku:
♦ Judul: Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa:
Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720-1870
♦ Penulis: Jan Breman
♦ Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014
♦ Tebal: xvi + 400 halaman
♦ ISBN: 978-979-461-874-5

*Sabiq Carebesth: Pecinta Buku, Editor Galeri Buku Jakarta. Twitter: @sabiqcarebesth

Continue Reading

Buku

Pancasila dan Pedagogik Kritis Indonesia

mm

Published

on

Oleh: Wahyu Arifin*

Dalam sebuah seminar tahun 1983, dua ahli pendidikan Indonesia yakni Prof. Tilaar dan Prof. Mochtar Buchori (alm) menyatakan ilmu pendidikan di Indonesia sudah mati. Hal ini ditegaskan lagi oleh mantan Rektor IKIP Jakarta (Sekarang UNJ), Prof. Winarno Surachmad saat forum pertemuan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) se-Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2005.

Ketiga pedagog ini bersepakat, meskipun pendidikan di tanah air terus berlangsung, tapi berjalan dalam situasi Pendidikan tanpa Ilmu Pendidikan (Pentip). Selama ini praktik yang berlangsung diberbagai jenjang pendidikan hanyalah praktik pengajaran, bukan praktik pendidikan. Pasalnya, sekolah maupun kampus hanya mereproduksi teori-teori usang dan menumpuk bermacam-macam pengetahuan serta keterampilan.

Alhasil dunia pendidikan kita hanya bisa menghasilkan ‘tukang’ insinyur atau tenaga administratif. Selain itu, teori-teori pedagogik yang terus dipertahankan hingga kini hampir seluruhnya berasal dari barat yang sama sekali tidak menyentuh persoalan kebutuhan lokal kita. Padahal, secara teori saja baik geografis maupun kultur, kondisi kita berbeda dengan negara-negara barat.

Lebih parahnya lagi, hasil konkret dari dunia pendidikan kita adalah menguatnya persaingan antar individu maupun sosial yang diperlihatkan dalam perlombaan peringkat di sekolah atau universitas. Akibatnya, pendidikan nasional kita justru memuja-muja keunggulan atau kompetisi antar sesama yang merupakan falsafah hidup berdasarkan Darwinisme sosial dan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila (HAR Tilaar, 2005).

Hasil pengadopsian falsafah Darwinisme sosial ini menggerus falsafah Pancasila sebagai alat pemersatu kehidupan masyarakat dan berbangsa yakni Solidaritas, Gotong royong dan Nasionalisme positif. Selain itu, Darwinisme sosial dalam paradigma pendidikan nasional kita melahirkan kastanisasi pendidikan (sekolah bertaraf nasional, internasional dan sebagainya) yang justru telah meremehkan kekayaan budaya Indonesia.

Dalam posisi kedua itulah Buku berjudul Pedagogik Teoritis untuk Indonesia ini menempatkan dirinya. Bagi Tilaar, sudah saatnya degup jantung pedagogik tanah air kembali dihidupkan, bukan lagi mengekor atau meneruskan tradisi pedagogik yang telah usang, di mana di tempat asalnya, yakni Eropa dan Amerika justru sudah sangat berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah pedagogik kritis yang bukan hanya berkembang di Eropa dan Amerika saja, tapi juga Asia dan Australia.

Pendidikan Karakter Pancasila

Dalam dunia yang bergerak dengan sangat cepat, Indonesia tentu tidak dapat mengisolasikan dirinya. Persoalannya, bagaimana Indonesia menghadapi dunia yang berlari kencang ini? Soal ini, Tilaar memberikan dua posisi. Pertama, hanyut dalam perubahan global dan kita kehilangan identitas diri. Kedua, melalui Pancasila yang merupakan identitas nasional, Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa kita menghadapi globalisasi.

Sejak awal pendiriannya, para Founding Father-Mother republik ini sudah menginsyafi Indonesia sebagai suatu nation state dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Dasar-dasar itu tidak akan terwujud jika hanya dalam bentuk kemerdekaan politik semata, tapi juga perlu disempurnakan dengan kemerdekaan kebudayaan.

Untuk mewujudkan itu semua, siasat kebudayaan yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah membangun sistem pendidikan nasional yang bisa menggolkan tujuan kemerdekaan nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, sudah sangat jelas pendidikan mendapatkan kedudukan yang sangat penting di awal pembentukan republik ini.

Menurut Tilaar, pedagogik atau ilmu pendidikan merupakan filsafat terapan yang berfungsi sebagai ilmu praksis. Merujuk pada Paulo Freire, Tilaar melihat praksis pendidikan sebagai refleksi dan tindakan sadar diri dalam hidup mendunia dan mentransformasikannya. Melalui praksis pendidikan ini, peserta didik bisa ditumbuhkan kesadarannya akan kemerdekaan, martabat dan potensi diri yang dimilikinya serta bisa mengembangkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya di dunia (hal7).

Praksis pendidikan Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa. Melalui strategi pendidikan dan kebudayaan nasional bernafaskan Pancasila, para Founding Father-Mother kita mencoba membangun manusia Indonesia yang mempunyai harga diri serta bangga atas keindonesiaan-nya (hal 61). Pancasila menetralisir kebudayaan barat versi kekuasaan kolonial yang mendestruktifkan identitas kebudayaan Nusantara menjadi  kebudayaan inferior.

Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam habitus sekolah sangatlah penting. Peran ini justru bisa membuat penerima (peserta didik) menafsirkan Pancasila bukan hanya semata-mata doktrin, melainkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Melalui internalisasi, secara sadar diri kekayaan alam dan budaya kita akan dikelola untuk kesejahteraan hidup bersama. Manusia Indonesia berkarakter seperti itulah modal kita untuk bisa setara dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Pedagogik Transformatif Pancasila

Sebagai salah seorang penganut sekaligus perintis pedagogik kritis di Indonesia, Tilaar menekankan pada persoalan ketidakbebasan nilai pada berbagai disiplin ilmu. Melalui analisa poskolonial, Tilaar mengatakan negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia sadar atau tidak sadar masih dihinggapi sisa-sisa pendidikan kolonial. Politik etis di bidang pendidikan menyisakan sikap subordinatif yang melihat tujuan pendidikan hanya untuk menjadi bagian dari birokrat atau meningkatkan status sosial di masyarakat.

Sikap ini terus membudaya dalam sendi kehidupan masyarakat kita. Orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah atau kampus ternama demi masa depan yang terjamin; bisa bekerja di perusahaan bonafit atau menjadi PNS serta hidup mapan. Tentunya hal ini sah-sah saja dalam kehidupan yang harus kita akui sedang dalam situasi serba sulit.

Namun, perlu juga kita sadari sikap yang menjadi wajar itu sebenarnya merupakan keberhasilan dari pendidikan kolonial yang berupaya mendidik bangsa jajahannya untuk memiliki sikap subordinatif sehingga mereka tetap menjadi objek eksploitasi dari sang penjajah. Dengan kata lain pendidikan pada masa kolonial pada hakikatnya merupakan suatu proses pembodohan dan pengekangan terhadap kesadaran manusia untuk berpikir kritis, demikian pendapat Paulo Freire.

Untuk hal ini, sebenarnya pendiri bangsa kita sudah berpikir lebih maju dari Freire. Saat memproklamirkan kemerdekaan, pendiri bangsa ini secara sadar sudah mencetuskan suatu sistem pendidikan yang mengakhiri sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan dirumuskan melalui UUD 45 merupakan pendidikan yang bersifat transformatif, yakni proses pendidikan yang membawa anak Indonesia dari ketidakberdayaannya (terjajah) secara berangsur dengan akal budinya akan memaksimalkan potensinya dalam alam kemerdekaannya.

Pedagogik transformatif atawa proses pendidikan yang menekankan pada kesadaran kritis dan tindakan perubahan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan ide entrepreneur. Pertemuan pedagogik transformatif dengan entrepreneur berada pada titik cara berpikir, yakni kesadaran berpikir kritis, kreatif dan transformatif.

Tilaar percaya, pola berpikir yang menghasilkan entrepreneur atau pelaku pedagogik transformatif akan muncul apabila lembaga pendidikan bisa melepaskan diri dari mabuknya dogma-dogma darwnisme sosial yang mengagung-agungkan persaingan dan melestarikan kekuatan politik yang dominan. Pendidikan yang memerdekakan haruslah menjadikan peserta didik sebagai subjek atau inti perubahan itu sendiri.

Di buku ini, Tilaar mencoba mengajukan tawaran bahwasanya Entrepreneurship dalam dunia pendidikan nasional harus sejalan dengan agenda pembangunan lokal. Artinya, proses pendidikan, sesunguhnya diterapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumberdaya manusia yang (minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya dan signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pada persoalan global yang justru jauh dari realita masyarakat.

Ajakan guru besar emiritus UNJ agar kita menggali kembali Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia perlu disambut dengan sukacita. Sebagai seorang pedagog yang menempuh pendidikan di Barat, Tilaar tidak begitu saja hanyut dan tenggelam dalam gulungan alam pikir kebudayaan barat. Justru, dirinya merasa menemukan pencerahan bagaimana membangun manusia Indonesia yang kritis dan kreatif melalui Pancasila. (*)

DATA BUKU:

 

Judul Buku      : Pedagogik Teoritis untuk Indonesia

Penulis             : H.A.R Tilaar

Cetakan           : Pertama, April 2015

Penerbit           : Buku Kompas

Tebal               : xii + 276 hlm

 

*Wahyu Arifin: Mahasiswa STF Driyarkara. Wartawan, bekerja untuk kantor Sindo/ MNC  

Continue Reading

Trending