Connect with us

Politik

Kambing Hitam Sejarah

mm

Published

on

“Orang menyanyi dalam kekerasan. Padahal tangannya menenteng senjata. Mereka berjoget gembira, seakan-akan lupa bahwa mereka sedang didispilnkan oleh kekerasan. Tapi apapun gerak kelembutan dan kegembiraan mereka, tetaplah ketahuan bahwa mereka sedang bersekutu dengan kekerasan. Karena tangan-tangan mereka yang menenteng-nenteng senjata” Kambing Hitam – Sindhunata.

Saya bangga berzodiak Virgo, artinya saya terlahir antara bulan Agustus akhir hingga September. Tapi saya tidak selalu memiliki keceriaan semestinya dengan bulan lahir saya. Setidaknya ada beberapa tragedi yang terjadi di bulan September. Pertama, tepat di hari lahir saya, dua pesawat menabrak gedung WTC yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia.

Kedua, tragedi September 1965 yang dalam film versi penguasa Orde Baru ketika itu diputar tiap tahun di mana saya yang kanak-kanak dipaksa memahami bagaimana beberapa jenderal di congkel matanya, dikuliti, dibunuh lalu kemudian dibuang ke lubang buaya. Saya hidup dalam kenangan dan ketakutan, Sejak kanak-kanak! Dan saya mengira banyak anak-anak lain selain saya di indonesia yang mengalami beban dan endapan kesadaran terror dan kekerasan semacam itu. Teror dan beban ingatan kekerasan yang mengental mengiringi tiap fase pertumbuhan kesadaran banyak anak bangsa. Setiap September cuplikan film dari G30SPKI seperti ada di depan mata dan kita hidup dalam ketakutan demi ketakutan. Seperti setiap September selalu berkabut, kelam dan sadis. Saya membenci September, sama seperti saya membenci kekerasan dan penyelewangan sejarah.

September dan Repertoire Histoire of Violence

Peristiwa 17 September 2017 di lingkungan kantor LBH Jakarta dimulai dengan blokade dari 50 orang anggota Polisi, mau pun penggeredukkan massa pada 18 September 2017 malam hingga menjelang sepertiga malam hingga berakhir ricuh dan pembubaran massa oleh aparat kepolisian adalah potret sekaligus momok bagi pengungkapan sejarah sekaligus beban bagi masa depan kebebasan dan demokrasi indonesia.

Seminar di YLBHI yang dihadiri oleh mereka yang pernah menjadi ‘Kambing Hitam’ sejarah. Dimana di antara mereka adalah orang-orang yang rambutnya sudah beruban dan ringkih. Mereka datang sejak pagi untuk kembali menuturkan apa yang mereka hadapi dan meluruskan kesalahan sejarah selama ini. Mereka yang jompo dan sudah tidak lagi muda ingin kisahnya hadir di tengah kelam dan absurdnya kenyataan tentang tragedi 65.

Forum 65 yang menjadi panitia penyelenggara seminar ini menyatakan bahwa blokade yang dilakukan merupakan upaya sistematis untuk melakukan pembungkaman pada sekelompok orang yang ingin melaksanakan studi dan kajian. Dalam pada itu, blokade ini telah melanggar konstitusi, merampas kebebasan untuk berserikan dan berkumpul. Terlebih lagi, seminar ini merupakan tindakan akademis dan tidak melanggar hukum.  Juga panitia telah dengan tegas menyatakan tidak ada aktivitas menghidupkan PKI.

Mendengar berita ini melalui sosial media, saya teringat buku Sindhunata dengan tajuk Kambing Hitam. Mengutip apa yang ditulis oleh Sindhunata “Kita telah melihat bahwa ritus korban adalah tindakan kekerasan yang ‘baik’ untuk melawan dan mencegah penularan kekerasan yang ‘jahat’. Dan supaya ritus bisa fungsional, kekerasan yang diperagakan haruslah serupa tapi tak sama (atau tak sama tapi serupa) dengan kekerasan di luar ritus koran. Maka korban yang dipilih harus pula sama dan sekaligus berbeda dengan masyarakat yang diwakilinya”

Setiap September, masyarakat terus dihadapkan pada sebuah Repertoire of Histoire dan kelamnya pengaburan sejarah. Dimana sejarah itu sendiri tidak berkata jujur tentang apa yang sejatinya terjadi, sejauh mana kita mau berlari dari sejarah? Dan sejauh mau kita mau terus menghindari kebenaran bahwa kita mengalami dan menjadi saksi begitu banyak “kurban sejarah” atas nama dan demi kekuasaan. Sesuatu yang sangat tidak seharusnya terjadi untuk menimpang sepadan antara kekuasaan dengan mengorbankan begitu banyak manusia tak bersalah.

“Salah kami di mana”?

Namanya Sopuan, rambutnya sudah nyaris putih. Bola matanya pun sebagian sudah ada yang putih, kulitnya mulai keriput. Tapi usia tidak merenggut semangatnya, ketika saya berdiri di hadapannya ia hanya menepuk pundak dan bilang ‘Masuk ke rumah kita bernostalgia’.

Nostalgia yang dimaksud oleh Pak Sopuan tidak lebih dari perjuangannya bertahan hidup sebagai seorang nelayan dan seorang yang pernah menjadi saksi sejarah kekejian September 1965. Sopuan adalah seorang nelayan yang menyukai seni, nembang, dan mocopat. Kecintaannya akan seni membuat dia dekat dengan Lekra.

Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi kebudayaan sayap kiri di Indonesia yang didirkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pendirinya adalah D.N. Aidit, Nyoto, M.S Ashar dan A.S.Dharta. Kecintaan Sopuan terhadapa seni membuatnya memutuskan untuk menjadi bagian Lekra.

“Saya itu suka nembang, wong Lekra ya tempat kumpul para seniman. Di dalam situ, saya tidak diajarkan macam-macam. Jadi memang murni kami para seniman yang mencintai kesenian” Ujar Sopuan.

Namun, sejarah kerap memakan korban dan kadang-kadang sejarah tak punya mata, menelan siapa saja jadi korban tak peduli ia salah atau benar. September 1965 menjadi tragedi pemberangusan jutaan manusia dan Lekra pun turut diberangus. Sopuan menuturkan bahwa ia harus pergi dari rumahnya dan masuk ke dalam hutan. Beberapa temannya yang sama-sama di dalam Lekra dan mencintai Mocopat pun ada yang masuk ke dalam hutan, ada juga yang hilang begitu saja.

Keberatan Sopuan adalah ketika dirinya dan orang-orang sepandangan dengannya dikaitkan dengan anggapan bahwa mereka Atheis, tidak beragama. Baginya, di dalam organisasi yang dituduh dengan membabi buta sebagai tidak percaya agama, di dalamnya banyak orang yang soleh dan beribadah. Aktifitas politik dan paham tidak bisa mempengaruhi aktifitas spiritual orang. “Yang beragama saja bisa membunuh orang, kok bisa kami dituduh tidak punya Tuhan” imbuh Sopuan.

Sopuan sendiri pernah ditangkap, dipukuli hingga babak belur. Badannya remuk, dia pun mohon ampun karena tiba-tiba ia ingat wajah istrinya yang sedang hamil muda. Setidaknya dia bertahan dan memohon belas kasih untuk hidup dirinya sendiri dan anak yang sedang ada di kandungan istrinya.

Akhirnya Sopuan dibebaskan, tapi istrinya mengalami depresi. Ketika itu Suntari, istri dari Sopuan menjadi saksi ketika suami, tetangganya ‘diambil’ oleh aparat dan membuat kandungannya tidak dapat dipertahankan, ia keguguran. Sopuan pulang ke rumah dan perasaannya tambah remuk. Waktu itu Sopuan hanya bertanya dalam hati, ‘salah kami ada di mana?’.

Lalu saya teringat pada sebuah novel karya Ahmad Thohari “Ronggeng Dukuh Paruk” yang memiliki latar 1965, di mana Srintil (si tokoh utama dalam novel) pun turut diberangus di depan sebuah kali. Srintil si ronggeng bertahan hidup, tapi di dalam novel itu, ia menjadi saksi bisu orang-orang tidak bersalah ditembak mati.

“Saya saksi, saya lihat teman saya, banyak mati. Saya marah, tapi inilah sejarah. Saya mau sejarah tidak dibelokkan untuk kepentingan orang-orang politis. Hati-hati, kita banyak dikibulin. Mau wae yo? Saya tidak takut! Wong saya ndak nyuri, ndak buat orang lain sengsara.” Ujar Sopuan.

Mata Sopuan serupa dengan mata-mata para saksi mata peristiwa 1965 yang hadir pada tanggal 17 September 2017 di depan kantor LBH Jakarta. Mata yang menyimpan sejarah panjang dan kelam dari bangsa ini.

Kemudian saya jadi teringat kata-kata “Kalau bersih, kenapa risih”. Jika bangsa ini memang tidak melakukan pembelokkan sejarah, mengapa risih ketika ada orang yang ingin membuka ruang berdialektika dan mencoba mendapat gambaran jelas. Atau kerabunan sejarah ini sengaja tak diobati, supaya dalam ketidakjelasan orang-orang dengan nafsu kuasa berlebih bisa bebas berebut kekuasaan tanpa punya empati akan kemungkinan mengorbankan lagi orang-orang tak bersalah di negeri ini.

Tidak ada yang tahu, bagi saya September tidak pernah ceria. Tidak semanis lagu Vina Panduwinata ‘September Ceria’. Saya kemudian melihat wajah Srintil dan Sopuan pagi ini, tidak dalam mimpi, buku atau apapun, tapi saya melihat mereka di depan kantor LBH Jakarta. Mereka berdiri di dalam gerbang, terkukung, sunyi dan kelam.

Sampai kapan kita akan berada dalam kekelaman semacam ini? Pancisala dan cita-cita rakyat adil-makmur terlihat sangat jauh dilihat dari mata kelam begini. (*)

*Susan Gui. Penulis dan Pecinta Indonesia.

 

 

Continue Reading

Politik

Pancasila Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”. Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Versi Pendek Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan harian Kompas di halaman Surat Pembaca (31/5)

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting bagi kita semua untuk  tidak melupakan pembangunan kebudayaan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair. Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

**) Tulisan versi lebih pendek dengan judul “Jalan Tengah Keindonesiaan” telah ditayangkan di halaman Surat Pembaca Harian Kompas edisi 31 Juni 2018.  Ditayangkan kembali dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Politik

Arus Kebangsaan Generasi Milenial

mm

Published

on

Milenium Milenial

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, milineal dalam tulisan ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Y dan dalam waktu bersamaan berkelindan dengan generasi Z. Generasi Y adalah generasi kelahiran 1980-2000an (Karl Mannheim; 1923), sementara generasi yang lebih baru yaitu generasi Z lahir setelahnya; yaitu anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 dalam kategori yang dibuat jurnalis Bruce Horovitz (2012).

Kesamaan antara keduanya adalah keakraban kedua generasi ini dengan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Generasi Y dan Z seakan dibentuk dan sekaligus membentuk dunia tekonologi dan kecanggihan komunikasi abad ini dalam hampir semua sisi hidupnya dari yang teologis sampai ideologis.

Generasi milenial adalah generasi “muda” zaman “now” baik dari generasi Y mau pun Z.  Secara khusus adalah mereka yang lahir pada tahun 2000an hingga sekarang. Tahun 2000an penulis jadikan batas teknis mengingat pada awal kelahiran tahun 2000an lah kita mulai akrab dengan suku kata “milenium” atau persisnya “milenium baru” sebagaimana banyak literatur di indonesia menjelang tahun 2000an menyebut demikian. (lihat artikel ‘Menyambut Milenium Baru’ Jacob Oetama)

Milenium baru (tahun 2000an) ditandai yang utama dengan penetrasi kecanggihan teknologi dalam hampir semua sendi arus hidup manusia. Dan generasi mudanya, adalah kelompok paling mungkin beradaptasi bahkan “menguasai” teknologi maju komunikasi. Baik gen Y dan Z, keduanya hidup dalam perkembangan dari apa yang pernah dikhawatirkan pada dekade awal “millennium baru” di mana banyak budayawan dan pemikir mengkhawatirkan kalahnya manusia dari teknologi. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian benar, sebagain lain manusia memenanginya. Sangat tergantung dari sudut pandang atas manusia dan teknologi tersebut.

Terlepas dari itu, sekarang milenium baru telah menjadi bagian integral dengan generasi milenial—sebutlah zaman sekarang sebagai “milenium milenial”. Subjek utamanya adalah para “milenia”. Angkatan muda paling fasih dalam menggunakan mau pun memproduksi (aktivitas) dengan teknologi komunikasi itu sendiri. Di tangan dan perspektif berpikir mereka,  kita akan banyak menaruh harapan dari kebaikan dunia kita mau pun sebaliknya, baik dalam lini hidup politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Semangat (Kebangsaan) Milenial

Generasi Milenial telah lahir tanpa bisa dipungkiri lagi kehadirannya. Mereka tidak hanya kuantitas yang mengisi jumlah dari bentuk-bentuk kebudayaan kita hari ini. Lebih dari itu mereka bahkan telah datang dengan membawa dialektika budaya mereka sendiri baik cara kerja, cara berpikir, dan juga bertindak. Pelan tapi pasti mereka menyusun bahkan mentransformasikan kebudayaan kita kepada peradaban lebih modern yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kebaikan bangsa.

Generasi Milenial adalah karakter generasi kreatif dalam arti yang luas, mereka mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan—yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu. Dengan demikian, mereka kini tengah membentuk corak kebudayaanya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaanya—dan kerap sama sekali tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandangnya atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaruh mereka, corak dan warna kebudayaan generasi milenial tak bisa lagi diabaikan bahkan mesti mendapat perhatian nyata supaya bisa berkontribusi bagi perkembangan kebangsaan modern yang lebih baik.

Mereka menyusun suatu cara transformatif dalam memaknai semangat zaman dan generasinya. Mereka tidak lain dan tidak bukan harus dipandang dan diterima sebagai generasi penerus sekaligus pewaris kebudayaan modern Indonesia hari ini, peradaban politik, dan juga kemajuan ekonomi hari ini merujuk sejak peristiwa-peristiwa penting dan menentukan dalam sejarah indonesia misalnya Sumpah Pemuda 1928.

“Revolusi Pemuda”

Pelibatan dan pemberian ruang yang lebih besar kepada generasi milenial untuk lebih jauh terlibat dalam soal-soal kehidupan berbangsa dan bernegara (politik kebangsaan) menjadi mutlak adanya. Sebab di tangan mereka peradaban politik dan kebangsaan kita sebenarnya tengah disusun. Baik atau tidaknya, sejalan tidaknya dengan visi kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini ditentukan oleh bagaimana interaksi antar generasi-antar zaman, dengan generasi milenial ini.

Mereka adalah anak zaman sekaligus pembentuk zaman yang nyata dan utama. Anak zaman dalam pengertian historis bahwa mereka harus tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinekaan Indonesia, dan juga semangat berdikari sebagai entitas bangsa. Pembentuk zaman dalam arti merekalah sejatinya yang akan meneruskan dan memastikan masa depan Indonesia dalam transformasi yang sesuai dengan visi hidup berbangsa dan bernegara Indonesia beserta segala dinamikanya.

Oleh karena itu, dalam momen Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, para generasi milenial mesti merayakan sekaligus memantapkan diri dalam upayanya memaknai semangat pemuda, semangat generasi pendobrak kebudayaan dan peradaban untuk menemukan titik merdeka, titik persatuan, dan titik kebangsaaan sebagaimana 28 Oktober 1928 lalu, di mana generasi yang muda, para pemuda itu, dengan keteguhan, semangat dan pemaknaan zaman dan generasinya, pada akhirnya menjadi embrio, titik nadir dari jejak langkah Indonesia menuju kemerdekaanya.

Kini generasi millenial memiliki tugas dan semangat kesadaran yang serupa itu. Mereka mesti hidup dalam iklim yang memedulikan bangsanya, persatuan, dan semangat jiwa bangsanya untuk Indonesia yang lebih baik dengan dinamika pemaknaan atas indonesia dalam semangat muda.

Moment peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi lebih penting dalam pemaknaanya untuk menggugah kesadaran generasi millenial akan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat muda untuk berkontribusi membangun Indonesia modern yang lebih baik, lebih adil, dan menciptakan potensi kemajuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia.

Sumpah pemuda adalah refleksi akbar di mana kita bisa mencatat, hampir semua perubahan besar kalau tak boleh dibilang revolusi, pemuda adalah penggerak dan pelopor tiap perubahan besar indonesia dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, Reformasi 1998 semua itu adalah kepeloporan pemuda—suatu “Revolusi Pemuda”.

Maka secara khusus kita semua mesti merefleksikan makna pemuda dalam kontek generasi milenial sekarang ini dalam upaya pembangunan karakter kebangsaan generasi muda milenial; mencari cara dan bentuk dalam upaya mendorong dan mentransformasikan semangat kreatif generasi milenial untuk menciptakan daya ekonomi, solidaritas sosial, dan akhirnya ikut mendorong persatuan bangsa dan kemajuan.

Salah satu bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menciptakan iklim kreatif bagi generasi milenial yang inspiratif, menggugah, dan berdaya ekonomi dalam semangat kebangsaan; Memupuk kesadaran kontributif generasi muda milenial untuk pembangunan bangsa; serta menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan, nasionanalisme, dan semangat transformatif dalam menciptakan kebudayaan yang produktif dan bermakna bagi kemajuan Indonesia. (*)

*) Sabiq Carebesth, Freelance Writer dan editor galeribukujakarta.com | penulis buku “Memoar Kehilangan” (2012) dan “Seperti Para Penyair” (2017)

Continue Reading

Classic Prose

Trending