Connect with us

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Mereka Berpuisi Batu

mm

Published

on

Batu-batu dengan pelbagai sebutan adalah tanda peradaban, bukti kesanggupan manusia mengejawantahkan seni dan arsitektur sampai ke pemujaan pada Tuhan. Para penyair pun menyusun batu-batu dalam sajak-sajaknya.

Bandung Mawardi

Di jagat sastra Indonesia, kita bertemu tiga buku puisi mengandung batu. Sitor Situmorang memberi Bunga di Atas Batu (1989), Radhar Panca Dahana suguhkan Lalu Batu (2003), dan Sapardi Djoko Damono mempersembahkan Babad Batu (2016). Mereka pengisah batu, bertaut ke mitos, ritual, arsitektur, asmara, bahasa, modernitas, kekuasaan, dan identitas. Batu ada di arus peradaban manusia, berperan sebagai material dan simbolik. Batu-batu bercerita pelbagai kejadian dan bergelimang makna, terwariskan selama ribuan tahun. Batu pun cerita bergerak, tak melulu diam dan mengeras. Pada batu, biografi manusia dan tata dunia mengalami pembentukan, perubahan, dan penghilangan.

Sebelum ke tiga buku, kita sempat ingat puisi gubahan Sutardji Calzoum Bachri berjudul “Batu”. Puisi bersandar mantra, mengajak pembaca melafalkan: batu mawar/ batu langit/ batu duka/ batu rindu/ batu jarum/ batu bisu… Pengulangan batu terasa penguatan atas kata, benda, dan pukau imajinasi. Batu tak sendirian. Ia hadir dengan bentukan bersama, kejutan metafora saat bersanding mawar, langit, duka, rindu, jarum, dan bisu. Pembaca merasa berhadapan dengan batu, perlahan ada bersama batu. Diri pun mungkin mem-batu. Puisi itu jarang teringat pembaca, tersimpan di buku merindu pembaca keranjingan batu.

Jejak-jejak peradaban manusia di batu disajikan dalam puisi berjudul “Bunga Batu” oleh Sitor Situmorang. Batu itu perlambang atas cerita pertemuan manusia. Pada batu, tokoh dan kejadian masih teringat. Sitor Situmorang menulis: Seribu tahun sebelum kita dan nanti/ Dari dalam tanah orang menggali/ Wajah tertera pada lapisan batu/ Bergaris cerita mati – masih terharu. Batu memang membisu tapi “kebisuan lebih berkata dari duka.” Sitor mundur ke masa lalu, ingat pengetahuan-pengetahuan lama tercantum dan tersimpan di batu-batu. Manusia bercerita diri dan dunia bereferensi batu. Pada gerak waktu, seratus sampai seribu tahun, batu-batu enggan kapok menceritakan manusia dan masa lalu meski duka.

Pada masa berbeda, Sitor Situmorang menggubah puisi berjudul “Batu-Batu Sungai Indus.” Batu di titik peradaban dunia, ribuan tahun silam. Batu-batu masih ada, menampik punah. Batu itu bercerita religiositas: Biksu khayalanku lalu merunduk/ mengamati batu-batu bertebaran/ Aku pun ikut membungkuk/ memungut batu-batu yang/ terlalu halus dalam jamah/ dibentuk oleh asahan arus waktu/ berujud sungai tak kenal hulu dan muara/ menjelma dalam sentuhan jari-jariku. Batu dan waktu, dua perkara mempengaruhi cara manusia mendefinisikan diri, bermula urusan-urusan duniawi sampai ke ritual suci. Di sungai, batu-batu “mengalirkan” pesan dan mengundang manusia insaf atas alam dan kedirian. Batu telah melintasi waktu. Batu menandai usaha manusia mengerti segala saat waktu berlalu.

Pengalaman dan suasana religius terus mengacu ke batu. Radhar Panca Dahana dalam puisi berjudul “Menara Cinta Bernama Batu” berkesadaran batu, perlambang usaha manusia menemukan diri. Puisi mirip ikhtisar manusia menggerakkan ide dan imajinasi, mengartikan hidup pada masa-masa berbeda dengan pelbagai teknologi dan arsitektur. Pada masa berbeda, makna bersumber batu tetap bergerak dan terkandung dalam kedirian manusia. Radhar Panca Dahana dengan kelembutan bercerita manusia dan batu: berhasilkah kau keluar dari itu menara,/ lalu membangun sendiri di hatimu/ sebuah menara batu, batu-batu cahaya/ yang tak berhasil dipenjara waktu/ di situ, aku segera datang padamu/ membawa pintu yang akan membuka/ hati bagimu setiap aku,/ aku yang datang selalu/ datang selalu sebagai tentu/ sebagai batu. Puisi seperti serial “sambungan” dari ketekunan para pujangga Indonesia menulis batu bergelimang makna religius dan penentu peradaban dunia. Manusia tak cuma melihat dan menghadapi batu. Ia telah batu. Akhir dari puisi menjadi penjelasan keberadaan manusia: dulu dan sekarang.

   Batu belum selesai ditulis oleh pujangga-pujangga di Indonesia. Pada 2016, pujangga tua bernama Sapardi Djoko Damono mengeluarkan buku puisi berjudul angker dan gagah, Babad Batu. Ia memilih bercerita batu, tak melemah akibat usia atau melembut mengacu ke tumpukan nostalgia. Batu itu pusat pengisahan. Sapardi Djoko Damono sanggup menggubah puisi berjudul panjang demi bercerita batu. Pada puisi “Berbicara tentang Perkara yang Meskipun Mungkin Tidak Ada Kait-mengaitnya dengan Kami dan Tidak Berguna tetapi Kalau Tidak Dijalani Tidak Akan Pernah Diketahui Berguna atau Tidaknya”, pembaca bertemu pengakuan atas sejarah dan makna batu bagi manusia:  Masih kokoh bongkah-bongkah batu itu bayang-bayang ketuaan/ dan kebajikan dan kebijakan tumbuh di lumut sekujurnya. Batu tak ingin sirna atau telantar dalam bisu. Batu justru pengingat dan pengisah.

Sapardi Djoko Damono juga bercerita Nusantara. Batu-batu dengan pelbagai sebutan adalah tanda peradaban, bukti kesanggupan manusia mengejawantahkan seni dan arsitektur sampai ke pemujaan pada Tuhan. Warisan-warisan terpenting berupa batu, mulai prasasti sampai candi. Di buku Babad Batu, kita mengembara ke masa lalu memberi pujian dan pengandaian ke para leluhur saat bercerita dengan batu-batu. Pengembaraan itu bekal untuk sadar lakon batu abad XXI. Batu mulai mengeras makna, menjauh dari mitos dan sakralitas dalam teks-teks kuno. Batu telah berarti uang, metropolitan, pelesiran, kriminalitas, dan demonstrasi. Religiositas batu terlupakan saat orang-orang tak lagi menjenguk puisi atau memegang batu dengan tangan berjari makna. Begitu.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Menuju Kematian Demokrasi

mm

Published

on

Populisme adalah salah satu jalan utama menuju kematian demokrasi. Tetapi bukan satu-satunya. Para politisi yang sengaja memanfaatkan sentimen sosial yang ada di masayarakat seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) untuk meraup dukungan elektoral, berkelindan dalam kerumitan yang memperparah sakit kronis demokrasi di banyak negara di dunia.

Populisme, Oposisi dan Oligarki—
Juru Jagal Demokrasi

Virdika Rizky Utama & Sabiq Carebesth

Saat ini, demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara yang ada di dunia, terutama setelah berakhir perang dingin pada 1990. Demokrasi dinilai sebagai sebuah sistem yang ideal, karena sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Selain itu, demokrasi juga menganut prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Akan tetapi, menurut Karl Popper dalam Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya (1945) satu hal yang menjadi daya tarik dalam sistem demokrasi adalah adanya jaminan terhadap hak-hak individu sebagai makhluk yang otonom dalam berpikir dan menyampaikan pendapat. Dalam konteks pemerintahan, pemerintahan dinilai berjalan dengan baik bila pemerintah dan para pemimpin senantiasa membuka diri dan bersikap rendah hati terhadap masukan dan kritik, baik kritik publik baik dari oposisi maupun rakyat biasa. Tujuannya tak lain adalah perbaikan untuk menyejahterakan rakyat.

Namun, satu dekade terakhir muncul gejala populisme secara global di dunia. Populisme merupakan paham yang mengutamakan kepentingan rakyat kecil dalam rupa ragam bentuk penguatan identitasnya, ketimbang kalangan elite. Populisme muncul karena demokrasi dianggap gagal mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Isu ini kerap dimanfaatkan untuk memunculkan rasa nasionalisme dalam arti sempit, yang menolak semangat perubahan dan keterbukaan. Dengan kata lain, populisme merupakan salah satu jalan untuk kematian demokrasi.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt

Fenomena populisme abad ke-21, terjadi di Amerika Serikat dengan terpilihnya Donald Trump yang dalam janji kampanyenya menyiratkan sosok populis dan patriotis (hlm.61). Namun, tentu bukan hanya populisme saja yang menjadikan jalan bagi matinya demokrasi secara global. Hal itu dijabarkan dalam buku yang ditulis oleh Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt “How Democracies Die”

Menurut dua professor dari Universitas Harvard, Amerika Serikat tersebut, jalan kematian demokrasi suatu negara dapat terjadi pada dua pihak yakni pihak internal—pemerintah atau penguasa— dan pihak eksternal—oposisi. Biasanya, pihak oposisi akan memulai kritik dengan gagalnya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Lantas, pihak oposisi akan mengkritiknya dan menyalahkan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan mendukung pihak asing.

Judul Buku : How Democracies Die Penulis : Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt Penerbit : Crown Publishing Tahun Terbit : Cetakan I, Maret 2018 Tebal : 312 halaman, ISBN 978-1-5247-6293-3

Oposisi akan mengkritik keras dan vokal guna mendapatkan perhatian dari rakyat. Tak hanya itu, demi mengakumulasi dukungan dari rakyat, oposisi melalui politisinya akan memanfaatkan sentimen sosial yang ada di masayarakat seperti Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

Menurut Cherian George (2016), isu SARA saja kerap tak cukup, para politisi biasanya akan melakukan pemelintiran kebencian di masyarakat. Mereka akan memanfaatkan emosi massa, seperti penolakan pembangunan masjid di Ground Zero, Amerika Serikat yang dekat dengan serangan Gedung World Trade Centre (WTC) pada 11 September 2001. Hal itu digunakan oleh partai Republik untuk meraup dukungan dari adanya sentimen terhadap kelompok Islam. Cara ini tentu akan membuat polarisasi di masyarakat, kepanikan, permusuhan, dan saling tidak percaya (hlm.76).

Sedangkan, dari pihak pemerintah, matinya demokrasi ditandai dengan memilih penegak-pengegak hukum yang berasal dari partainya atau koalisi pemerintahan. Dengan demikian, penguasa akan dengan mudah membuat regulasi atau aturan-aturan yang dapat melindungi kekuasaannya dari kritik pihak oposisi (hlm.87-92).

Faktor berikutnya adalah pihak pemerintah atau pendukung pemerintah akan terus menganggap oposisi sebagai musuh.  Biasanya pihak oposisi akan menganggap pemerintah tidak demokratis. Sedangkan, pemerintah akan menganggap oposisi sebagai benih-benih chauvinism atau fasis (hlm.115) Dengan begitu, akan ada terus kekhawatiran dari pemerintah untuk membatasi setiap gerak dan gagasan oposisi. Disadari atau tidak, cara berpikir ini tentu akan semakin membuat polarisasi di masyarakat meruncing. Jadi pihak pemerintah dan oposisi sama-sama berperan atas terjadinya polarisasi di masyarakat.

Penulis mencontohkan, oposisi yang memanfaatkan hal-hal SARA kemungkinan besar akan menjadi diktator yang mengerikan dan justru mematikan demokrasi. Contoh nyata menurut penulis adalah Adolf Hitler di Jerman, dan Benito Mussolini di Italia.

Bagaimana Demokrasi Sekarat
dan Apa Alternatifnya?

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang kian tak terjembatani di banyak negara demokrasi. Bagaimana jika Demokrasi benar-benar sekarat? Adakah alternatif di tengah politik modern yang kian mekanis dan artifisial, kian alienatif sebab pada saat bersamaan krisisnya di topang revolusi teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan, khususnya politik. Bisakah peradaban politik dibangun dan demokrasi diselamatkan?

_____

Kenyataan dan tak dapat dimungkiri bahwa politik identitas sedang marak digunakan oleh para politisi hampir di seluruh dunia. Masifnya gerakan politik identitas disinyalir akan membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup demokrasi di suatu negara. Pertanyannya, salahkah politik identitas hadir di tengah demokrasi? Apakah politik identitas merupakan faktor utama akan matinya demokrasi? Lantas, apakah kita harus khawatir kalau demokrasi benar-benar berakhir?

Sementara Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt “How Democracies Die”  menengari politik identitas sebagai salah satu jalan utama menuju sekaratnya demokrasi, David Runciman dalam bukunya “How Democracy Ends” mengungkapkan bahwa politik identitas merupakan sebuah konsekuensi yang tak dapat dihindari dalam demokrasi. Dosen Oxford University ini menyebut, politik identitas sesungguhnya merupakan suatu upaya pengakuan akan eksistensi sebuah kelompok yang frustrasi dalam suatu negara.

Kenapa frustrasi? Karena demokrasi dianggap gagal mewujudkan dua fase tujuannya. Pertama, fase jangka pendek yaitu pengakuan martabat atau hak-hak individu. Kedua, fase jangka panjang yaitu memiliki kesempatan untuk berbagi stabilitas, kemakmuran, dan kedamaian atau disebut martabat kolektif (hlm. 169-170).

Politik identitas menjadi kekuatan politik riil karena hak-hak pribadinya sebagai warga negara, tergerus oleh tujuan kolektif kelompok dominan yang berkuasa. Dalam politik identitas, sebenarnya individu-individu hanya mencari pengakuan atas eksistensi keberadaannya. Padahal, politik pengakuan merupakan perpanjangan dari daya tarik demokrasi dan bukan sebagai antitesisnya (hlm.175). Mestinya, ini dapat diwadahi dan diselesaikan dengan demokratis, tapi urung terjadi.

David Runciman

Musababnya, negara adalah representasi kelas dominan baik secara ekonomi maupun politik dalam masyarakat (Antonio Gramsci: 1971). Akibatnya, sistem demokrasi yang representatif suatu negara dianggap tak efektif karena mewadahi kelompok dominan. Kebutuhan mayoritas rakyat tak pernah benar-benar terwakili oleh para politisi dan penyelenggara negara. Kendati sudah mengadakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih politisi yang mewakili aspirasi rakyat dari berabagai macam golongan.

Pemilu pun, akhirnya, dianggap sekadar bagi-bagi kue kelas dominan di suatu negara. Terlebih pemilu hanya menjadikan rakyat sebagai objek. Runciman meyakini, meningkatnya politik identitas adalah sebuah indikasi bahwa terlibat dalam sebuah pemilihan umum tak lagi memuaskan (hlm.177).

Kenapa hal itu dapat terjadi? Runciman meyakini arus politik modern yang terjadi di dunia saat ini sangat mekanis dan artifisial. Akibatnya, kita sangat bergantung pada kesenangan-kesenangan dan kenyamanan artifisial yang menandai gagalnya sebuah peradaban politik.

Runciman mengutip Mahatma Gandhi yang mengungkapkan kecemasannya akan teknologi yang mengambil alih kehidupan seluruh kehidupan, khususnya politik. Gandhi mengkhawatirkan kesalahan yang terjadi pada sistem demokrasi representatif modern yang amat mirip cara kerjanya dengan mesin.

Men will not need the use of their hands and
feet. They will press a button and they will have their clothing by their
side.  They will press another and they
will have their newspaper. A third and a motorcar will be waiting for them.
They will have a variety of delicately dished up food. Everything will be done
by machinery (hlm.121).

Ini layaknya sebuah sistem yang mempasrahkan diri pada sebuah pemerintahan terpilih yang akan mengambil keputusan atas nama rakyat, tapi tak pernah bisa menyelamatkan rakyat dari eksistensi artifisial. Rakyat tak ubahnya penghamba dihadapan mesin.

Politik dijalankan melalui mesin partai, mesin birokrasi, dan mesin uang. Rakyat hanya menjadi konsumen pasif dari cita-cita atau harapan politiknya. Rakyat hanya mencoblos atau layaknya menekan tombol dan rakyat berharap pemerintah akan merespons. Sebenarnya jika pemerintah tak merespons, maka demokrasi sungguh memungkinkan bagi rakyat untuk mengganti politisi atau pemerintah. Namun, cara itu juga tak membuat demokrasi menjadi lebih baik.


Judul Buku: How Democracy Ends Penulis: David Runciman | Penerbit: Profile Book Ltd
Tahun Terbit : Cetakan I, Desember 2018 | Tebal: 249 Halaman, ISBN 978 1-78125-9740

Ada jarak antara pemerintah dan rakyat yang tak terjembatani. Selain itu, terdapat ketidakadilan akses untuk mendapatkan informasi antara rakyat dan politisi. Semakin rakyat menginginkan keterbukaan, semakin banyak juga informasi yang coba ditutupi oleh politisi.

Sebaliknya, politisi dapat dengan mudah “bertemu” dan mencari tahu apa yang sedang digemari oleh rakyat. Politisi dapat dengan mudah membeli dan mengakses seluruh data-data manusia. Contohnya nyata penjualan data manusia dalam sebuah pemilu adalah kemenangan Donald Trump pada pemilu 2016 dan Referendum Brexit (hlm.159).

Itu semua dapat terpenuhi dengan cepat dan mudah melalui perusahaan teknologi seperti Facebook. Facebook dan perusahaan sejenisnya merekam semua kegiatan dan perhatian rakyat termasuk apa yang disukai dan tidak disukai. Disadari atau tidak, hal itu menunjukkan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data.

Data menjadi komoditas penting dalam kapitalisme abad ke-21. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dngan data yang terkumpul, Facebook akan tahu apa keinginan penggunanya, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh pengguna, dan terus mengulangi fase itu. Jadi, tak salah kalau saat ini demokrasi layaknya sebuah kompetisi di antara tim sales untuk mendapatkan pemilih untuk membeli produk mereka (hlm.158).

Hal-hal artifisial dalam demokrasi dan didukung dengan kuasa teknologi diyakini Runciman sebagai penyebab dan cara bagaimana demokrasi mati.

Adakah alternatif?





Runciman mengungkapkan setidaknya ada tiga alternatif sistem politik yang dapat digunakan apabila demokrasi benar-benar mati. Pertama, adalah otoritariansime representatif. Sistem ini merupakan sebuah sistem antara otoriter dan demokrasi representatif. Sistem ini dianggap berhasil dijalankan oleh Tiongkok. Mereka terbukti berhasil menurunkan angka kemiskinan, memajukan pendidikan, dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Konsekuensinya, hak-hak rakyatnya dibatasi dan diawasi. Sistem ini jauh lebih baik daripada India yang menjamin hak rakyat, tapi gagal membangun martabat kolektif (hlm. 172).

 

Kedua, epistokrasi. Ini adalah sebuah sistem oleh orang-orang tahu yang terbaik, tapi bukan teknokrasi. Dasarnya adalah tak menyetujui one man, one vote untuk seluruh kalangan masyarakat. Mesti ada perbedaan jumlah hak suara antara seorang ahli atau professional dan orang awam. (hlm.181).

 

Ketiga, anarkisme. Terkesan aneh karena dianggap sangat utopis akan gagasannya tentang kesetaraan yang ingin tak ada subjek dan objek sesama manusia. Tapi, gagasan ini berkembang kembali di abad ke-21 karena sistem masyarakat saat ini dinilai tak lagi menawarkan harapan baru (hlm.193).

 

Buku yang terdiri dari empat bagian ini sangat penting untuk siapa saja yang tertarik dengan politik. Runciman berhasil menawarkan sudut pandang baru tentang perkembangan demokrasi dunia. Tak hanya itu, risetnya pun lebih mengglobal daripada yang dilakukan dan ditulis oleh dan Steven Levitsky dalam bukunya How Democracy Dies (2018) yang sangat Amerika-sentris.

 

Kematian demokrasi bukan kematian manusia. Analogi antara kehidupan manusia dan kehidupan sebuah sistem politik merupakan sebuah kekeliruan. Kita tak bisa untuk terus menyibukkan diri tentang kematian demokrasi. Politik demokratis sedang dihambat oleh kepalsuan-kepalsuan yang sudah mulai terdeteksi.

 

Merasa percaya diri akan masa depan mungkin akan terlihat konyol pada tahap krisis demokrasi saat ini. Sebab, kita memiliki lebih banyak rasa takut daripada rasa takut itu sendiri. Tetapi kita juga harus mengakui, selagi demokrasi masih berkutat pada masalah-masalahnya, ia tetap harus dijalani. Jika pada sampai tahap akhir kita masih habiskan untuk mengkhawatirkan akhir demokrasi, maka waktu hanya akan berlalu dengan sia-sia.

Kita hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi. Atau kita juga bisa optimis, menangkap kesempatan yang masih ada, dan mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Dengan atau pun tanpa demokrasi.

Menjaga Demokrasi

Sementara itu bagaimana untuk menjaga demokrasi agar tetap hidup? Steven dan Daniel dalam buku “How Democracies Die” tersebut menawarkan dua elemen untuk menjaga demokrasi. Pertama, adalah menghormati norma sosial. Para politisi baik pemerintah maupun oposisi saling menahan diri untuk tidak melakukan segala cara untuk melakukan segala cara untuk meraih kekuasaan. Apalagi membuat sentimen SARA (hlm.106). Meski terkesan naif, cara ini dinilai akan menciptakan suasana kondusif dalam jalannya pemerintahan.

Elemen kedua adalah media sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Media diharapkan untuk tetap independen, tidak menjadi partisan pemerintah, oposisi, atau kelompok politik tertentu. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi media menjaga indepensi, di tengah pemodal yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu. Sebab, pers yang independen adalah benteng terakhir demokrasi, tak ada demokrasi yang bisa hidup tanpa pers yang independen (hlm.199).

Buku yang terdiri dari sembilan bab ini tentu sangat Amerika sentris. Hanya sedikit studi kasus yang ditulis di negara lain terkait masalah demokrasi.

Meski begitu, buku ini cukup layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan masyarakat, terutama para politisi. Sebab, penting bagi politisi untuk tidak membuat polarisasi dan konflik horizontal di masyarakat, hanya untuk meraih kekuasaan. Kondisi Indonesia toh tak jauh berbeda?

Kita tentu menyadari, tidak ada sebuah sistem yang sempurna, termasuk demokrasi. Namun, hanya dengan demokrasi kita dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip humanisme yang menjamin hak serta kewajiban setiap individu tanpa membedakan SARA. Sebab, hanya dengan seperti itu, demokrasi dapat menjadi  alat untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (*)

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Apakah Kita Benar-benar Memahami “Berita Palsu”?

mm

Published

on

Kita berpikir bahwa kita sedang membagikan fakta, tapi sebenarnya kita sedang mengekspresikan emosi kita di sebuah pabrik amarah. Jadi bisa dipahami bahwa media sosial adalah pabrik amarah. Dan secara paradoksal, itu bisa terjadi karena kebanyakan orang tak menyadari, dan tak ingin menyadari, tentang hal ini.

by: Oleh Michael P. Lynch | Agus Tegus (p) Sabiq Carebesth (ed)

____

Dengan begitu seringnya diobrolkan, ditwitkan, dan dipermasalahkan, pasti Anda berpikir Anda tahu banyak tentang berita palsu. Untuk beberapa hal memang begitu. Kita tahu ada artikel-artikel dari lembaga jurnalisme terlegitimasi yang digunakan untuk mengatur hasil pemilu. Kita tahu tulisan-tulisan itu menyebarluaskan teori konspirasi, bahkan menciptakan bias memori di benak kita. Dan kita tahu bahwa istilah “berita palsu” menjadi klise, terlampau banyak diucapkan dan disalahartikan sampai tak lagi sesuai dengan maknanya yang semula.

Kenapa demikian? Dan mengapa berita palsu–sebagai fenomena aktual—masih efektif disebarkan? Cerminan dari pada emosi-emosi kita, ditambah sedikit acuan dari filsafat kebahasaan dan neuroscience yang sekarang berlaku, menawarkan jawaban untuk kedua pertanyaan itu.

Kita sering bingung tentang peran emosi dalam kehidupan kita. Satu hal, kita suka berpikir, mirip Plato, bahwa alasan menjadi pendorong kereta nalar kita dan menjaga agar kuda-kuda liar emosi tak keluar dari jalur. Tapi kebanyakan orang mungkin mengakui bahwa seringkali pernyataan Hume lebih mendekati kenyataan, bahwa: alasan itu budaknya nafsu. Kita pun seringkali mencampuradukkan antara apa yang kita rasa dengan kenyataan yang sebenarnya: jika sesuatu membuat kita jengkel, maka  kita bilang itu menjengkelkan.

Akibatnya, tanpa kita sadari, perilaku komunikasi kita sehari-hari ditunggangi oleh emosi. Inilah yang digarisbawahi oleh para filosof bahasa pada pertengahan abad ke-20 sebagai “ekspresivis”. Mereka menunjuk bahwa terkadang orang mengira bahwa mereka sedang bicara tentang fakta-fakta, sementara kenyataannya mereka sedang mengekspresikan diri secara emosional. Para ekspresivis menerapkan pemikiran tersebut secara meluas pada semua laku komunikasi etis tentang benar atau salah, baik atau buruk. Bahkan kalaupuan kita belum sampai sejauh itu, pemahaman mereka menggambarkan tentang apa yang terjadi saat kita membagikan atau meretwit postingan baru–palsu ataupun tidak—secara online.

Saat membagikan atau meretwit, kita suka membayangkan diri kita menjalani apa yang disebut para filosof sebagai perilaku testimoni–mencoba menyampaikan atau mendukung (meng-endorse) sebuah pengetahuan. Tentu saja tak selalu seperti itu; masih ada ironi. Meski begitu, membagikan atau meretwit sesuatu padahal tak sepakat dengan isinya itu melanggar kelaziman–terlihat juga dalam fakta bahwa kebanyakan orang merasa wajib memperlihatkan bahwa retwit mereka bukanlah endorsement. Dengan demikian jadi tak masuk akal jika dibilang bahwa default-nya bukan bahwa membagikan dan meretwit adalah perilaku meng-endorse.

Tapi bagaimana jika kita sekadar bingung tentang bagaimana sebenarnya komunikasi menjalani fungsinya secara online? Petunjuknya bisa ditemukan dalam apa yang kita lakukan dan kita hindari saat membagikan konten secara online.

Mari kita mulai dengan yang tak kita lakukan. Riset baru-baru ini memperkirakan bahwa setidaknya 60 persen berita yang dibagikan secara online itu bahkan tak dibaca sama sekali oleh orang yang membagikannya. Seorang peneliti menyimpulkan, “Orang lebih suka membagikannya ketimbang membacanya sendiri.” Di lain pihak, yang kita lakukan adalah membagikan konten yang membikin orang meradang.

Riset telah menemukan bahwa prediktor paling baik untuk berbagi sesuatu adalah emosi yang kuat–baik emosi berupa kasih sayang (misalnya postingan tentang anak kucing) maupun emosi-emosi semacam gejolak moral. Penelitian membeberkan bahwa emosi yang menyangkut moral itu luar biasa efektif: setiap sentimen moral meningkatkan 20 persen kemungkinan sebuah twit dibagikan. Dan media sosial pun berlaku menggejolakkan perasaan-perasaan kita. Berbagai perilaku yang di dunia nyata tak begitu membangkitkan kemarahan, misalnya, bisa lebih berdampak di online, karena bisa jadi manfaat sosial dari kemarahan itu bisa tetap ada tanpa ada risiko-risiko yang yang biasanya timbul.

Mau tak mau, ini memperlihatkan kepada kita bahwa menyampaikan pengetahuan bukan menjadi alasan utama berita dibagikan. Sebagaimana disebut oleh filosof kontemporer Ruth Millikan, fungsi stabilisasi dari komunikasilah yang menjelaskan kenapa tindakan itu terus dilakukan. Fungsi stablisasi teriakan “Air ball!” (meleset) kepada seorang pemain basket yang sedang melakukan lemparan bebas adalah untuk mengalihkan perhatiannya. Orang yang baru bermain basket bisa jadi menganggapnya sebaliknya. Mereka mengira orang-orang sedang mengingatkan pemain itu atau memprediksi bahwa lemparannya bakal meleset. Interpretasi semacam ini bisa membuat orang menyalahartikan sebuah fungsi stabilisasi.

Hal seperti ini dalam skala besar terjadi di media sosial. Kita mirip dengan orang seperti itu, yang baru dalam permainan basket. Kita berpikir sedang membagikan berita untuk sebuah hal, semisal transfer pengetahuan, tapi sering kali sebenarnya sama sekali tak melukan hal itu –betapapun kita memikirkannya dengan sadar. Seandainya itu, bisa dibilang kita memang sudah membaca berita yang kita bagikan. Tapi kebanyakan kita tak melakukannya. Jadi, kita sebenarnya sedang apa?

Selengkapnya dalam edisi majalah “Book, Review and More”

Continue Reading

Trending