Connect with us

Kolom

Indonesia, Quo Vadis?

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Tahun 2015, saat Indonesia dengan pasangan pemimpin barunya, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK), menggenapi setahun kendali pemerintahnya, adalah waktu yang sangat gaduh dan hibuk, padat peristiwa (umumnya negatif, sebagaimana headlines media massa yang didasari adagium bad news is a good news dan if bleeds it leads atau untuk televisi more sensational more financial), polusi kata, tsunami retorika, keserakahan, bahkan kebengisan menyeruak galak membuat pandangan, pikiran, bahkan jiwa kita keruh dan rusak.

Apalagi dan siapa lagi yang menjadi aktor semua peristiwa itu, selain kriminal jalanan dan para gangster? Tidak lain ialah para pemuka, pesohor, dan selebritas yang menjadi elite dari negeri ini, di semua dimensinya. Tentu saja, elite politik dan ekonomi memberi kontribusi yang tidak kecil, bahkan sangat signifikan juga di banyak perhitungan sangat desisif dalam menentukan wajah bangsa kita, hingga masa depan bersama. Betapa kita tidak cukup hanya mengurut dada, apalagi memaklumi, tapi mesti bertindak mengatasi, tidak peduli, dan tergantung pada mereka yang ada di puncak piramida sosial yang konon–adalah penggerak dan penentu sejarah.

Dengan berbagai sudut pandang, teori, asumsi, hingga prasangka maupun logika yang obskur, bahkan mistik, semua kalangan -termasuk para pengamat–menyampaikan pandangan, analisis hingga solusi untuk semua persoalan yang kita merasa–ruwet, complicated, dan sulit sekali. Tidak lain karena semua pandangan atau pendapat itu sesungguhnya berkisar atau berkutat dalam dimensi teknis, bisa yang bersifat institusional dan regulasional. Perdebatan (entah itu hukum, ekonomi, politik, hingga akademis dan agama) mempersoalkan proses-proses yang ada dalam kerja legislasi dan institusi.

Sementara, sebenarnya kedua dimensi itu hanyalah medium, perangkat (software) atau kita sering mengatakan sarana untuk mencapai tujuan. Sebagaimana kita mengetahui, bahwa itu bisa pergi ke satu kota atau negara, banyak sarana (moda) yang kita gunakan. Namun, apa gunanya moda (transportasi) bila kita tidak dapat mengendarai atau mengoperasikannya? Dalam kalimat lain, untuk apa secanggih, selengkap, atau serumit apa pun aturan dan lembaga kita buat serta dirikan, jika pengendali atau operatornya ialah manusia yang invalid atau inkapabel?

Bila komprehensi sederhana, tak membutuhkan 16 tahun sekolah atau gelar profesor, ini dapat kita terima dengan baik. Kita pun akan paham bila sebuah teori besar dunia, ideologi besar dunia, hingga agama besar dunia, tak dapat berbuat apaapa, menjadi keranjang kata, bahkan sampah saat disikapi dan dijalankan oleh manusia yang isinya hanya keranjang nafsu dan sampah kotoran badan serta pikirannya saja. Itu terlalu keras dan banal? Maaf tidak. Dengan ukuran yang teruji, dengan mudah dapat dibuktikan pada tingkat (état), itulah sesungguhnya keberadaan kita (lebih khusus: mereka, elite) sebagai manusia, sebagai bagian penting dari sebuah bangsa. Manusia adalah substansi, pengembangan potensi, dan keilahiannya adalah upaya besar manusia dalam sejarah, yang kemudian kita kenal sebagai: kebudayaan.

Di sinilah, saya akan sekali lagi, dan sekali lagi….menegaskan bila benar pembangunan sebuah bangsa hendak dilakukan, terlebih bila ia didasari Trisila-Soekarno, ia akan hampa, bahkan justru menjadi destruksi-diri, jika dimensi atau ‘sila ke-3’ tentang manusia yang (ber)’kepribadian budaya’ tidak diletakkan sebagai fundamennya. Alangkah tidak beruntungnya kita karena justru dimensi itu yang tertinggal (baca: ditinggal) oleh pace dan speed kencang dari pembangunan ekonomi serta politiknya.

Manusia dan kebudayaan

Substansi masalah di atas tentu akan menimbulkan pertanyaan besar, yakni di mana atau dengan apa, misalnya, persoalan manusia itu diwujudkan dalam program-program pemerintah jangka pendek, menengah, atau panjang? Sayang sekali saudaraku, hampir nil. Setidaknya secara komprehensif, dan solusinya memberi output serta outcome yang positif. Bahkan, lihat dalam elaborasi Nawa Cita yang menjadi ‘pedoman ideologis’ pem bangunan kita, kata budaya tidak disebut sama sekali. Bagaimana manusia akan terbangun bila kebudayaan dinafikan atau dipinggirkan? Bukankah kata ‘kepribadian’ dalam Trisila tak lain menunjuk pada kualitas manusia, dan ‘berkebudayaan’ ialah basis utama dari kualitas itu?

Siapa yang bisa menolak adagium purba ini, terbentuk dan tersadarinya eksistensi manusia karena ia berbudaya; kebudayaanlah yang menentukan ek sistensi manusia. Artinya, pembangunan manusia itu adalah bagian kerja utama (integrated dalam) dinamika kebudayaan, tak bisa, bahkan lucu bila dipisahkan. Namun, bagaimana kemudian kebudayaan dibangun dan dikembangkan dalam era baru ini setelah di era sebelumnya (Orde Baru) kebudayaan dikerdilkan (jika tidak dibunuh secara sistemik) dan berlanjut pada masa-masa berikutnya, ketika para pemangku kepentingan cuek, meninggalkannya jauh di belakang gerbong kemajuan (dan RAPBN), bahkan menganggapnya sekadar gangguan atau kecerewetan yang menyu sahkan (kekuasaan)?

Apa yang kemudian (mungkin) dianggap sebagai realisasi dari pembangunan manusia, dalam payung besar ide(alisme) atau konsep ‘revolusi mental’, yang diselenggarakan lembaga dan pejabat yang bersangkutan dengan hal tersebut? Kita tahu begitu ramainya karena menggunakan mikrofon-mikrofon besar, baik media massa maupun media luar ruang. Atau menggunakan lembaga pendidikan, dengan menyelenggarakan program meningkatkan ‘nasional isme’ dengan kembali baris-berbaris, menyanyikan lagu-lagu nasional, atau menghafal habis sila-sila atau pasal dalam ideologi atau konstitusi.

Apa yang akan terjadi dengan praksis gouvermental seperti itu? Seperti sejarah mengatakan, semua itu akan terjebak dalam proforma, santiaji, atau hujan kata-kata ‘ideal’ yang tak statis, bahkan bergaung pun tak. Selebihnya, polusi slogan yang menghabiskan dana rakyat hanya untuk memberi untung para penyedia jasa. Kata-kata kita mafhum, bahkan yang termuat dalam KUHP sekalipun, menjadi peluru kosong bagi para pelaknat dan pengkhianat cita-cita bangsa kita. Dengan kecerdikan, keculasan, dan pelintiran logika murahannya, mereka menepis serta menolak semua sanksi dan percaya seolah rakyat dan sejarah dapat ditipunya demi profit temporer yang didapatkannya. Sejuta slogan kosong pendapatan.

Semua hal itu diakibatkan oleh usaha pertama dari kebudayaan gagal mereka, para obligor utama negara, selesaikan dengan sempurna, yakni memahami lebih dulu manusia, ‘manusia Indonesia’, itu apa dan siapa? Itulah sesungguhnya tugas pembangunan pada fundamennya. Komprehensi atau pemahaman utuh tentang ‘manusia Indonesia’ itu sangat desisif dalam menentukan bagaimana dan ke arah mana pembangunan harus diselenggarakan. Sebabnya sederhana, yakni pembangunan bukan untuk institusi, regulasi bahkan idealisasi belaka, melainkan tak lain untuk manusia. Manusialah yang menerima atau menderita akibatnya. Manusialah tujuan kerja kita, personal, komunal, hingga nasional.

Harus keras dan tegas

Namun, ke mana sebenarnya pembangunan saat ini diselenggarakan ketika setahun ini, pada 2015, kita hanya disibukkan polah lucu, tidak lucu, menjemukan, dan menggiriskan dari para elitenya. Setiap hari, di tiap waktu. Bagaimana dengan kuasa -politik, ekonomi, hukum, dan lainnya-para elite bukan hanya mempermainkan, bahkan mengkhianati rakyatnya sendiri, para pendukung yang telah memberinya amanah, kedudukan, dan fasilitas serba wah.

Pencapaian-pencapaian apa pun yang dihasilkan pemerintah, apalagi dengan ukuran yang tidak gigantik sebagaimana kita diberi contoh yang ‘membanggakan’ dari bangsa-bangsa lain, seperti di Tiongkok, Korea Selatan, India, bahkan Vietnam, terasa kemudian mejan atau melempem. Tidak mampu menggugah rasa percaya diri dan kebanggaan, kecuali dalam -sekali lagi bentuk–slogan.Akhirnya, ekses atau kekurangan yang juga dimiliki pemerintahan mana pun di dunia, terekspos dan tereksploitasi menjadi amunisi yang tajam -tidak kosong–bagi para penentang untuk mendelegitimasi pemerintah yang sah, demi syahwat kekuasaannya sendiri. Tak peduli bila eksploitasi menjadi kegaduhan destruktif yang melukai nurani publik.

Namun, kita maklum, dan seharusnya pemerintah memahami, para penentang dan pengkhianat konstitusi itu tidak lagi membiarkan hati dan nurani bercahaya, lalu bicara. Hati mereka hitam karena hijab syahwat kebinatangan hingga menjadi kebal dari adab, etika, dan tradisi menjadi bebal pikirannya yang sudah dikendalikan kuda liar kebinatangannya. Apa seharusnya pemerintah lakukan pada manusia-manusia semacam itu, manusia-manusia yang rajin mendestruksi semua konstruksi peradaban yang susah payah dibangun? Apa yang wajib pemerintah tegas dan keraskan dalam perbuatan, menghindari kesia-siaan dari niat dan program yang baik?

Dalam hemat saya yang rendah, kita tidak punya pilihan lain: bertindak! Tentu saja dengan kata sifat atau keterangan berikutnya: tegas dan keras. Tidak bisa lagi kita menoleransi atau mempermisikan apa pun hal yang mengganggu, menghambat apalagi merusak semua usaha kita meraih harapan bangsa. Segala pelintiran logika, dalam bentuk ide (a, ologi, dsb) apa pun harus diperiksa kembali sesuai dengan adab, budaya, dan tujuan kita awal berbangsa. Demokrasi dan kapitalisme, misalnya, sehebat atau seadekuat apa pun argumentasi akademis (baca: ideologis)-nya harus diperiksa kembali dengan saksama dan memosisikannya dalam fundamen kebudayaan cita-cita konstitusional kita.

Tidak…kita tidak terlambat. Masih ada waktu, ruang, dan peluang untuk itu. Tidak perlu kita berletih hanya untuk mengidola hingga mengidealisasikan negeri atau negara-negara lain yang sukses dengan cara dan latar sejarah yang notabene sama sekali berbeda. Sebagai sebuah bangsa yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian, kita harus menyusun kembali kepercayaan diri kita untuk membasiskan seluruh masa depan serta segenap upaya (sistemik, mekanik, atau programik) pada kualitas dan kapasitas kebudayaan serta sejarah ribuan tahun bangsa ini. Tak bisa lagi.

Atau tetap ngotot dan ngeyel dengan iman ideologis yang berlaku (global) sekarang ini? Silakan. Peringatan sudah dinyatakan berkali-kali. Seperempat miliar nasib dipertaruhkan. Apakah masih kita menghamba pada mereka? Quo vadis, Indonesia? (*)

 

*Radhar Panca Dahana, Budayawan

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Sastra dan Rekor

mm

Published

on

Kita sudah biasa menjumpai sastra dalam teks, diskusi, dan yang paling mutakhir: berperistiwa di media sosial. Padahal, sudah cukup lama sastra Indonesia berurusan juga dengan rekor. Kita sering mendengar buku-buku sastra paling laris, paling diakui dunia, paling banyak diberi penghargaan, dan sebagainya. Semua itu dapat kita anggap rekor-rekor dalam sastra Indonesia. Kita memang hanya bisa menganggap. Sebab, yang paling memiliki legitimasi untuk menyebut rekor ini-itu tentu Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Pendiri sekaligus Ketua Umum MURI, Jaya Suprana, menyatakan, “Museum Rekor-Dunia Indonesia berusaha mengabdikan diri dalam mendukung pembangunan mental dan spiritual bangsa Indonesia melalui jalur anugerah perhatian dan penghargaan terhadap karsa dan karya superlatif para insan warga bangsa Indonesia.”

Pernyataan yang bertitimangsa Januari 2012 itu dapat kita temukan dalam sekapur sirih buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) susunan Aylawati Sarwono. Rekor bukan cuma soal perhatian dan penghargaan, melainkan juga pencatatan. Kita mafhum, di luar negeri sana rekor-rekor membuku dalam Guinness Book of World Records. Kata book (buku) menandai pencatatan sebagai pengesah rekor. Kita lantas sedih, pencatatan rekor di Indonesia rupanya terlambat sekian tahun. Pencatatan tentu dilakukan pada hari saat rekor tercipta. Namun, buku sebagai hasil pencatatan rekor itu terlambat disampaikan ke publik. Rekor-rekor MURI sepanjang tahun 2008-2009 baru kita ketahui melalui buku yang terbit pertama kali di tahun 2012. Aduh!

Demi menjaga mentalitas dan spiritualitas bangsa, sebagaimana diharapkan Jaya Suprana, maka kita tak pantas mengeluh. Kita memaklumi saja keterlambatan itu, yang penting pencatatan rekor sempat hadir dalam wujud buku. Rekor-rekor di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009) dibagi dalam puluhan kategori. Salah satu kategori perlu kita perhatikan, yakni karya tulis. Saat membaca urutan-urutan awal, kita menjumpai rekor “profesor kedokteran pertama di Indonesia yang menulis buku tentang teknik jazz”. Kita pantas bingung, mengapa ada rekor seperti ini di Indonesia? Profesor kedokteran yang punya pengetahuan mumpuni di bidang terkait semestinya dianugerahi rekor “penemu teknik pengobatan…”, “dokter pertama yang…”, dan lain-lain, bukan malah dianugerahi rekor untuk penulisan buku di luar bidang yang ditekuni.

Rekor lainnya yang boleh kita persoalkan adalah “penerbit buku dengan komentar tokoh Indonesia terbanyak”. Dalam bahasa termutakhir, komentar yang mendampingi penerbitan sebuah buku lazim kita sebut endorsement. Perannya adalah menggoda calon pembaca agar tertarik membeli buku itu. Maka, seringkali komentar tokoh ditaruh pada sampul belakang, bahkan tak jarang di sampul depan, supaya langsung terbaca meski buku masih bersegel plastik. Satu-dua komentar tokoh kondang sebetulnya sudah cukup mengangkat daya jual sebuah buku, tidak perlu sampai puluhan. Ada pula yang bahkan tak membutuhkan komentar tokoh, dan menyerahkan tanggung jawab apresiatif kepada penulis kata pengantar, entah dari pihak penerbit atau tokoh yang ditunjuk. Komentar tentang buku tak lebih penting dari buku itu sendiri.

Kita lantas menengok rekor-rekor sastra yang tercatat di buku Rekor-Rekor MURI (2008-2009). Nadya Nadine mencatatkan diri sebagai “penulis puisi tunggal terbanyak” di buku itu. Dalam keterangan, tertulis, “Nadya Nadine berhasil menulis 900 judul puisi dalam waktu 3 bulan, ditambah 101 puisi karya terdahulunya sehingga total puisi yang kemudian dibukukan ada 1.001 judul.” Buku kumpulan puisi Nadya Nadine diterbitkan berjudul Bunga Batu: 1001 Puisi Nadya Nadine (2012).

Buku kumpulan puisi Nadya Nadine mengalahkan 630 puisi Sitor Situmorang di buku Sitor Situmorang: Kumpulan Sajak 1948-2008 (2016) secara ketebalan maupun harga. Namun, jika kita menimbang kualitas dan terutama etosnya, kepenyairan Sitor Situmorang tentu lebih baik ketimbang Nadya Nadine.

Membandingkan Nadya Nadine dengan penyair ampuh sekelas Sitor Situmorang sekilas terasa tidak adil. Namun, kita sebetulnya dapat mengabaikan keagungan nama Sitor Situmorang dengan berfokus pada proses kreatifnya. Kita sedang membandingkan antara 900 puisi yang ditulis dalam kurun 3 bulan (101 puisi Nadya Nadine yang lain kita abaikan dulu, karena tidak ada keterangan waktu penulisannya) dengan 630 puisi yang ditulis sepanjang 60 tahun. Puisi yang ngebut kita bandingkan dengan puisi yang menangkap setiap peristiwa sepanjang hidup seseorang. Seandainya penulis puisi bukan Sitor Situmorang pun, proses penulisan yang alamiah itu jelas akan menghasilkan puisi-puisi yang lebih baik ketimbang yang dikejar tenggat waktu demi rekor.

Karya dan kepenyairan Nadya Nadine pun berpeluang berumur pendek dibanding penyair lainnya. Ia lebih memilih menumpahkan semua daya kreatifnya demi mengejar rekor MURI dalam sebuah buku kumpulan puisi amat tebal, alih-alih secara konsisten hadir menyapa pembaca pada rubrik sastra surat kabar edisi akhir pekan atau di laman-laman daring yang menyediakan ruang untuk puisi. Para penyair yang rajin menyapa pembaca, lantas rajin menerbitkan buku kumpulan puisi secara rutin, umur karya dan kepenyairannya bakal jauh lebih panjang. Tentu saja, kita berhak berambisi dalam kerja sastra. Namun, kita mesti paham bahwa kerja sastra adalah kerja budaya, alih-alih kerja mekanis yang bisa begitu saja terkekang target dan tenggat waktu. []

*) Udji Kayang Aditya Supriyanto; Pembaca buku dan pengelola Bukulah!

Continue Reading

Classic Prose

Trending