© 2016 GALERI BUKU JAKARTA. ALL RIGHTS RESERVED.

Terutama di Indonesia, korupsi menjadi musuh nyata dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, korupsi merupakan tindakan sistematis yang memiliki efek ke seluruh lapisan rakyat.

Saat ini di Indonesia, korupsi menjadi gejala endemik. Hampir setiap minggu, kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah, pegawai negeri sipil, dan politisi. Bahkan sepanjang 2015, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 550 tindak pidana korupsi dan merugikan negara Rp.31,077 Triliun.

Lantas muncul pertanyaan, apa penyebab orang dengan sangat mudah melakukan korupsi? Beberapa orang menganggap bahwa korupsi dilakukan karena kurangnya iman, sehingga dalam melakukan korupsi, ia tidak lagi mempertimbangkan dosa. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, begitu pula sebaliknya. Hanya saja pandangan tersebut terkesan naif, karena mengedepankan determinisme agama.

Peter Carey dalam buku ini mencoba membahas akar permasalahan korupsi. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka adalah kenapa ada korupsi dan bagaimana korupsi dipraktikkan?

Tesis awal Peter Carey mengenai korupsi di Indonesia yaitu terjadi akibat adanya peraturan yang justru mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi (hlm.xiv).

Pater Carey menggunakan teori fungsionalis dan strukturalis ala Emile Durkheim sebagai pisau analisis. Dalam teori tersebut, Durkheim menyebut rakyat merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem (George Ritzer dan Douglas J. Goodman:2010). Oleh sebab itu, penulis mencari genealogi struktur rakyat Indonesia—terutama Jawa— sebagai dasar untuk menguatkan tesisnya.

Penulis berpendapat semua sistem pemerintahan, hukum, dan sosial masayarakat dibentuk oleh Herman William Daendels yang menguasai Jawa pada 1808—1811. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial menjadi terpusat di Batavia dan membagi wilayah Jawa menjadi beberapa residen (hlm.12). Sistem sentralistik ini terus bertahan hingga lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998.

Di bidang kepegawaian, Daendels mengubah sistem keturunan menjadi keterampilan ditambah dengan pakaian dan bahasa khusus untuk pegawai pemerintahan. Selain sistem pemerintahan dan struktur birokrasi, sistem hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Sistem hukum Indonesia yang sebelumnya berdasarkan hukum adat tradisional digantikan oleh sistem hukum barat modern (hlm.38).

Celakanya, sistem yang dibuat Daendels sebagai koreksi atas sistem Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang hancur karena korupsi ini, justru tidak lepas dari korupsi sendiri. Dalam buku ini memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana sistem yang dibuat Daendles ini ternyata juga tetap menjadi sarang korupsi—terutama di tataran residen. Sebab, hubungan antara pihak kolonial dan penguasa Jawa (residen) menjadi sangat patron-klien. Pihak kolonial sebagai patron dan residen menjadi klien.

Cara kerjanya ialah residen meminta pajak yang sangat tinggi kepada rakyat, hasil pajak tersebut sebagaian dijadikannya sebagai penghasilan pribadi dan sebagai upeti untuk pihak kolonial. Tujuannya agar posisi jabatan Residen aman, tidak digantikan oleh orang lain. Jika ada tawaran posisi lain, maka posisi tersebut diisi oleh kerabatnya—bahkan cenderung menjadi oligarki. Dengan kata lain, Indonesia ditindas oleh dua kekuatan sekaligus yakni kolonialisme dan feodalisme (Soekarno:1947). Kebiasaan tersebut terus berlanjut dan menginternalisasi menjadi mental birokrat dan politisi hingga saat ini—terutama masih masih maraknya oligarki kekuasaan di suatu wilayah.

Pertanyaan terakhir, bisakah Indonesia lepas dari korupsi? Peter Carey sangat optimis Indonesia dapat keluar dari masalah korupsi. Ia mencontohkan perjuangan Inggris yang butuh waktu lebih dari 150 tahun (1660—1830) untuk lepas dari korupsi (hlm.51-93). Perbandingan ini merupakan unsur subjektivitas Peter Carey, sebab Inggris merupakan asal negara Peter Carey. Menurut Peter Carey, faktor penting korupsi di Inggris bisa hilang karena adanya ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal (hlm.94). Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan.

Meski kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia berbeda dengan Inggris. Tapi setidaknya, kita dapat meniru rasa ketakutan rakyat Inggris untuk mendesak penyelenggara pemerintahan tidak lagi bertindak korup. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sila kelima pancasila bisa terwujud. Sebab, terkadang kita tidak bisa menjadi baik hanya demi kebaikan, tetapi kita harus menjadi baik karena keadaan mengharuskan.

Buku yang terdiri dari empat bab ini dapat dikatakan sebuah kumpulan esai sejarah tentang korupsi dibandingkan buku tentang sejarah korupsi. Sebab, dalam buku ini tidak ada pembahasan menyeluruh tentang korupsi di setiap periode sejarah Indonesia. Kendati demikian, buku ini sangat layak dibaca untuk mengetahui akar masalah korupsi. Bukankah kita akan dengan mudah memberantas benalu, jika kita mengetahui akarnya? (*)

| Virdika Rizky Utama

———————

Judul Buku      : Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia (dari Daendels hingga  Reformasi)
Penulis : Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi
Penerbit           : Komunitas Bambu
Tahun Terbit    : Desember 2016
Tebal               : liv + 208 halaman, ISBN 979-979-9542-32-4
Harga              : Rp.125.000
Peresensi        :  Virdika Rizky Utama

Written by

Galeri Buku Jakarta (GBJ) merupakan portal berita literasi; “halaman kebudayaan” yang memuat dan menayangkan karya-karya tulis (literature) mau pun ragam karya seni lain dalam bentuk fotografi, video, mau pun lukisan dengan tujuan mendampingi proses pembangunan manusia Indonesia. Kirim karyamu ke email redaksi: galeribukujakarta@gmail.com Twitter @galeribuku_jkt

No comments

LEAVE A COMMENT