Connect with us

Buku

Genealogi Korupsi Indonesia

mm

Published

on

Terutama di Indonesia, korupsi menjadi musuh nyata dalam usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebab, korupsi merupakan tindakan sistematis yang memiliki efek ke seluruh lapisan rakyat.

Saat ini di Indonesia, korupsi menjadi gejala endemik. Hampir setiap minggu, kita disuguhkan kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah, pegawai negeri sipil, dan politisi. Bahkan sepanjang 2015, Indonesian Corruption Watch (ICW) menyebutkan ada 550 tindak pidana korupsi dan merugikan negara Rp.31,077 Triliun.

Lantas muncul pertanyaan, apa penyebab orang dengan sangat mudah melakukan korupsi? Beberapa orang menganggap bahwa korupsi dilakukan karena kurangnya iman, sehingga dalam melakukan korupsi, ia tidak lagi mempertimbangkan dosa. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya salah, begitu pula sebaliknya. Hanya saja pandangan tersebut terkesan naif, karena mengedepankan determinisme agama.

Peter Carey dalam buku ini mencoba membahas akar permasalahan korupsi. Pertanyaan yang diajukan oleh mereka adalah kenapa ada korupsi dan bagaimana korupsi dipraktikkan?

Tesis awal Peter Carey mengenai korupsi di Indonesia yaitu terjadi akibat adanya peraturan yang justru mendorong seseorang untuk melakukan tindak korupsi (hlm.xiv).

Pater Carey menggunakan teori fungsionalis dan strukturalis ala Emile Durkheim sebagai pisau analisis. Dalam teori tersebut, Durkheim menyebut rakyat merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem (George Ritzer dan Douglas J. Goodman:2010). Oleh sebab itu, penulis mencari genealogi struktur rakyat Indonesia—terutama Jawa— sebagai dasar untuk menguatkan tesisnya.

Penulis berpendapat semua sistem pemerintahan, hukum, dan sosial masayarakat dibentuk oleh Herman William Daendels yang menguasai Jawa pada 1808—1811. Daendels mereorganisasi pemerintahan kolonial menjadi terpusat di Batavia dan membagi wilayah Jawa menjadi beberapa residen (hlm.12). Sistem sentralistik ini terus bertahan hingga lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan pada 1998.

Di bidang kepegawaian, Daendels mengubah sistem keturunan menjadi keterampilan ditambah dengan pakaian dan bahasa khusus untuk pegawai pemerintahan. Selain sistem pemerintahan dan struktur birokrasi, sistem hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Sistem hukum Indonesia yang sebelumnya berdasarkan hukum adat tradisional digantikan oleh sistem hukum barat modern (hlm.38).

Celakanya, sistem yang dibuat Daendels sebagai koreksi atas sistem Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang hancur karena korupsi ini, justru tidak lepas dari korupsi sendiri. Dalam buku ini memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana sistem yang dibuat Daendles ini ternyata juga tetap menjadi sarang korupsi—terutama di tataran residen. Sebab, hubungan antara pihak kolonial dan penguasa Jawa (residen) menjadi sangat patron-klien. Pihak kolonial sebagai patron dan residen menjadi klien.

Cara kerjanya ialah residen meminta pajak yang sangat tinggi kepada rakyat, hasil pajak tersebut sebagaian dijadikannya sebagai penghasilan pribadi dan sebagai upeti untuk pihak kolonial. Tujuannya agar posisi jabatan Residen aman, tidak digantikan oleh orang lain. Jika ada tawaran posisi lain, maka posisi tersebut diisi oleh kerabatnya—bahkan cenderung menjadi oligarki. Dengan kata lain, Indonesia ditindas oleh dua kekuatan sekaligus yakni kolonialisme dan feodalisme (Soekarno:1947). Kebiasaan tersebut terus berlanjut dan menginternalisasi menjadi mental birokrat dan politisi hingga saat ini—terutama masih masih maraknya oligarki kekuasaan di suatu wilayah.

Pertanyaan terakhir, bisakah Indonesia lepas dari korupsi? Peter Carey sangat optimis Indonesia dapat keluar dari masalah korupsi. Ia mencontohkan perjuangan Inggris yang butuh waktu lebih dari 150 tahun (1660—1830) untuk lepas dari korupsi (hlm.51-93). Perbandingan ini merupakan unsur subjektivitas Peter Carey, sebab Inggris merupakan asal negara Peter Carey. Menurut Peter Carey, faktor penting korupsi di Inggris bisa hilang karena adanya ketakutan dari seluruh rakyat, jika Inggris akan menjadi negara gagal (hlm.94). Alhasil, rakyat dapat memaksa seluruh penyelenggara pemerintahan bertindak transparan.

Meski kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia berbeda dengan Inggris. Tapi setidaknya, kita dapat meniru rasa ketakutan rakyat Inggris untuk mendesak penyelenggara pemerintahan tidak lagi bertindak korup. Dengan begitu, bukan tidak mungkin sila kelima pancasila bisa terwujud. Sebab, terkadang kita tidak bisa menjadi baik hanya demi kebaikan, tetapi kita harus menjadi baik karena keadaan mengharuskan.

Buku yang terdiri dari empat bab ini dapat dikatakan sebuah kumpulan esai sejarah tentang korupsi dibandingkan buku tentang sejarah korupsi. Sebab, dalam buku ini tidak ada pembahasan menyeluruh tentang korupsi di setiap periode sejarah Indonesia. Kendati demikian, buku ini sangat layak dibaca untuk mengetahui akar masalah korupsi. Bukankah kita akan dengan mudah memberantas benalu, jika kita mengetahui akarnya? (*)

| Virdika Rizky Utama

———————

Judul Buku      : Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia (dari Daendels hingga  Reformasi)
Penulis : Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi
Penerbit           : Komunitas Bambu
Tahun Terbit    : Desember 2016
Tebal               : liv + 208 halaman, ISBN 979-979-9542-32-4
Harga              : Rp.125.000
Peresensi        :  Virdika Rizky Utama

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

mm

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Trending