Connect with us

Buku

Frankenstein Sebagai Ilmu Pengetahuan dan Science Fiction

mm

Published

on

Pengantar Redaksi: Sebelumnya Redaksi Galeri Buku Jakarta telah menayangkan tulisan “Frankenstein, Hermeneutika dan Science Fiction”, tulisan berikut adalah bagian ke II dari tulisan tersebut di atas. Frankenstein; atau, The Modern Prometheus secara umum dikenal sebagai Frankenstein adalah sebuah novel gothik karya penulis Mary Shelley yang berkebangsaan Inggris

_____________________________________________

Frankenstein (1818) karya Mary Shelley merupakan salah satu dari novel klasik yang terus diterbitkan dari waktu ke waktu. Karena cukup populer, orang-orang setidaknya pernah mendengar judul novel yang juga sempat diadaptasi menjadi beberapa film tersebut. Ketika misalnya bertanya pada orang-orang mengenai kesan terhadap judul “Frankenstein”, kebanyakan akan berkata bahwa itu adalah nama makhluk yang mengerikan atau itu adalah cerita horror. Sebelum saya belajar filsafat dan juga hermeneutika, ketika saya membaca novel Frankenstein, saya justru menemukan kekeliruan dari anggapan umum terhadapnya. Yaitu, bahwa Frankenstein bukan nama makhluk yang mengerikan itu melainkan nama panjang dari orang yang menciptakannya, sementara makhluk itu tak bernama dan sering disebut “demon”, “monster”, “wretch”, dan kata gantinya “it”. Kemudian, sensasi yang saya dapatkan dari cerita Frankenstein adalah itu bukan cerita horror seperti film-film horror yang sempat marak di bioskop, tetapi kalaupun horror, itu merupakan horror dan mengerikan yang merupakan konsekuensi dari tindakan yang kurang dipikirkan secara bijak, dan bukannya merasa ketakutan justru saya merasa sedih. Agaknya cerita tersebut ada hubungannya dengan kemanusiaan, pengetahuan, agama, dan moralitas. Untuk tugas akhir ini saya berupaya meninjau novel Frankenstein untuk menelaahnya terutama dengan hermeneutika dekonstruksi Derrida dan hermeneutika faktisitas Heidegger.

  • Ilmu Pengetahuan dan Science Fiction

Science fiction yang merupakan genre fiksi spekulatif yang berhubungan dengan imajinasi konsep-konsep ilmu pengetahuan dan teknologi sering digunakan untuk melampaui sekaligus berkontemplasi mengenai ilmu pengetahuan, tentang berbagai kemungkinan dan berbagai dampaknya. Di abad ke-18 dan ke-19, ada kepercayaan umum bahwa para ilmuwan sedang mencoba menemukan esensi kehidupan dan mencari tahu apa yang membuat organisme dapat hidup. Konsep-konsep seperti kehidupan abadi di dunia, elixir of life, dan yang semacam itu mengisi percakapan sehari-hari dan menginspirasi penyelidikan ilmiah. Novel Frankenstein dengan tema yang serupa dapat dipandang sebagai salah satu literatur awal yang memiliki tema science fiction.

Contoh positif dalam kegiatan di ilmu pengetahuan misalnya Newton dan gravitasi yang tidak sengaja ditemukannya. Sementara contoh negatif dalam kegiatan di ilmu pengetahuan misalnya Einstein dan atomic bomb yang tidak sengaja ditemukan kearah sana ketika ia menelaah tentang neutron dan kelanjutan teori relativitas. Sudah merupakan hal yang diketahui sejak lama bahwa ilmu pengetahuan itu dapat digunakan untuk tujuan baik dan tujuan yang buruk, tergantung dari maksud para ilmuwannya. Tetapi kadang, para ilmuwan yang cukup pintar untuk melakukan berbagai eksperimen canggih itu ironisnya, seperti Frankenstein, tidak sadar, tidak waspada, malah tidak cukup pintar untuk berpikir lebih lanjut atas dampak dari hasil karyanya. Maksud mereka mungkin baik dalam pikirannya sendiri, untuk kebesaran diri, untuk kebaruan, tetapi hasilnya malah buruk untuk hasil ciptaannya seperti makhluk itu sendiri dan juga untuk sekelilingnya.

Baca juga: Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

Baca juga: Tiongkok Tuliskan Sejarah Nusantara

 

  • Tuhan, Adam, dan Hawa

Frankenstein dapat dibandingkan dengan Tuhan tetapi juga Adam dan Hawa, sementara itu, Makhluk Tak Bernama dapat dibandingkan dengan Adam dan Hawa. Dengan bekerja dan menghidupkan sesuatu, Frankenstein seakan bekerja bukan dengan ilmu pengetahuan lagi, dan hal itu melawan bukan hanya aturan masyarakat tetapi juga melawan aturan Tuhan. Secara serupa, Adam dan Hawa juga bertindak melawan aturan Tuhan dengan memakan buah terlarang. Frankenstein, seperti Adam dan Hawa, ia ingin dan berupaya untuk memiliki pengetahuan yang hanya ditujukan untuk Tuhan yang Maha Pencipta. Tapi, Frankenstein yang berusaha menciptakan karyanya dengan indah ia tak sadar bahwa ia gagal hingga sudah terlambat. Lalu, Frankenstein meninggalkan dan menghina karyanya sendiri. Sementara itu, serupa dengan Adam dan Hawa yang diusir oleh penciptanya ke dunia, Makhluk Tak Bernama itu diusir oleh penciptanya ke dunia dimana tidak ada seorang pun menerima dan memahaminya. Bedanya, Adam dan Hawa mengetahui kesalahannya, sementara Makhluk Tak Bernama itu tidak mengetahui kesalahannya atau mungkin tidak memiliki kesalahan apapun untuk diusir. Kemudian sama seperti Adam yang meminta pasangan yang serupa dengannya pada Tuhan, Makhluk Tak Bernama juga meminta pasangan yang sama mengerikan dengannya pada Frankenstein, bedanya, yang satu dikabulkan, yang satunya tidak. (Bagian ini menunjukkan kecenderungan ke hirarki metafisis yang entah Mary Shelley sengaja dan sadari, atau malah penafsiran yang cenderung ke arah sana.)

  • Moralitas dan Kepedulian Dimulai dengan Berpikir dan Merasa

Keterbukaan akan pengalaman merupakan awal yang penting untuk memungkinkan seseorang agar dapat mengenal dan memahami sesuatu. Dialog dan komunikasi menjadi medium untuk pengalaman antar subjek sehingga satu sama lain dapat mengenal dan memahami lebih baik. Dengan berpikir dan merasa, seseorang dapat mempertimbangkan dan menjelaskan baik atau tidaknya suatu perbuatan. Dalam cerita Frankenstein, Makhluk Tak Bernama itu langsung ditolak dan diserang oleh semua manusia yang ditemuinya. Mereka semua mencerminkan ketidakterbukaan pandangan untuk mengenal dan memahami sesuatu yang lain daripada mereka. Kemudian, dialog dan komunikasi antara Frankenstein dan Makhluk Tak Bernama walaupun tidak membuat Frankenstein mengenal dan memahami makhluk itu dengan lebih baik, setidaknya berguna untuk memberikan pandangan pada para pembaca. Meskipun makhluk itu jelek, mengerikan, dan menyeramkan, ia merupakan karakter satu-satunya dalam cerita yang terus berpikir dan merasa dengan kritis dan refleksif. Ia karakter yang selalu memikirkan permasalahan baik dan buruk, meskipun pada akhirnya kalah pada sisi gelap kehidupan. (*)

*) Karina Andjani, Pianis, saat ini tengah menyelesaikan studi di negeri kincir angin, Belanda.

___________________

 

Referensi

Shelley, Mary. (1818). Frankenstein. HarperCollins Publishers: London.

Sarup, Madan. (2011). Poststrukturalisme & Posmodernisme. Jalasutra: Yogyakarta.

Hardiman, F. Budi. (2015). Seni Memahami. PT Kanisius: Yogyakarta.

Haryatmoko. (2016). Membongkar Rezim Kepastian. PT Kanisius: Yogyakarta.

Schmidt, Lawrence K. (2006). Understanding Hermeneutics. Acumen Publishing: Durham.

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading

Classic Prose

Trending