Connect with us

COLUMN & IDEAS

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger

mm

Published

on

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger[1]

Oleh: Johannes Miller

 Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.

  1. Pendekatan etika politik yang diajukan dalam Pyramids of Sacrifice didasari oleh suatu filsafat manusia atau pengertian antropologis yang sungguh memusatkan segala perhatian pada manusia seutuhnya yang konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah manusia yang menderita, baik dalam masa lampau maupun dewasa ini, karena kebutuhan-kebutuhan fisik, psikis, kognitif, dan sosial dikorbankan demi tujuan-tujuan lain. Manusia yang diperalatkan oleh kepentingan ideologis dan politis. Implikasi dari pengertian antropologis ini adalah imperatif etis bahwa manusialah yang selalu harus menjadi pusat dan tujuan, subyek dan pengemban dari segala usaha pembangunan.
  2. Dengan demikian, etika politik tersebut memang bercorak “ realistis-utopis“. Segala cita-cita untuk yang melayang-layang dan didengung-dengungkan saja dielakkan. Cita-cita yang sering begitu luhur sehingga dijadikan dalih untuk tidak berbuat apa-apa. Ataupun sebaliknya, cita-cita yang tak jarang begitu dimutlakkan dan di”mitos”kan sehingga hanya bisa diwujudkan dengan paksaan dalam suatu sistem politik totaliter, di mana elite yang berkuasa sebagai “barisan depan” (vanguard)) memperbudak manusia demi cita-cita tersebut. Bagi manusia yang lemah tak ada tempat dalam sistem itu. Lain sekali pendekatan Berger yang bertitik tolak dari kenyataan penderitaan dan bercita-cita memperbaiki nasib orang yang menderita itu sedapat mungkin. Suatu utopia yang justru ditemukan dalam realitas.[2] Suatu realisme yang barangkali bahkan bisa disebut rendah hati.
  3. Dalam etika politik semacam itu, perbuatan nyata dan pelaksanaan (praxis) merupakan faktor yang sangat strategis. Yang akhirnya menentukan ialah keterlibatan dan tindakan yang konkret-praktis untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia sekarang ini. Pengertian tentang praxis ini mempunyai bobotnya sendiri. Tindakan-tindakan praktis sering dipandang sebagai pengeterapan dari teori ataupun pelaksanaan dari apa yang direncanakan lebih dahulu. Namun, pandangan itu kurang tepat. Baik teori maupun perencanaan tak mungkin mengantisipasi segala sesuatu yang dihadapi dan perlu ditangani dalam kenyataan. Sekalipun kedua faktor ini mempunyai  fungsi penting sebagai kerangka acuan, namun praxis tak pernah bisa diturunkan secara langsung dari situ. Tindakan-tindakan praktis selalu harus ditanggapi pada tantangan-tantangan penderitaan yang baru nampak kalau usaha-usaha untuk mengatasi penderitaan itu sudah sedang dijalankan. Justru disini menjadi kentara bahwa manusia sendirilah yang harus berperan sebagai subyek dan pengemban segala pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan khusus dari praxis merupakan suatu tuntutan etis-politis yang didasari oleh analisis sosiologis.
  4. Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.
  5. Pendekatan etika politik ini bercorak universal , dalam arti kata bahwa penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” merupakan ukuran penilaian yang berlaku dalam setiap kebudayaan dan oleh karena itu tidak terikat akan salah satu kebudayaan tertentu. Paling tidak dalam arti paling dasarlah ini, etika manusia bercorak tunggal dan tak terbagikan. Dengan demikian, dua bahaya yang dielakkan. Di satu pihak, bahaya relativisme kebudayaan atau nilai dalam bentuk mutlak yang menolak adanya unsur budaya yang berlaku secara universal. Di pihak lain, bahaya etnosentrisme yang mengartikan proses pembangunan secara berat sebelah sebagai tiruan pula perkembangan di salah satu kebudayaan atau negara yang dipandang sebagai model. Namun demikian, universalisme ini tidak berarti bahwa keanekaragaman dan keunikan masing-masing lingkaran kebudayaan harus dikorbankan. Justru sebaliknya diandaikan bahwa setiap bangsa dan negara harus mencari jalan pembangunan sendiri, dalam usahanya untuk menanggulangi segala penderitaan konkret yang dihadapinya.
  6. Dengan mengandalkan kriterium “biaya-biaya manusiawi” sebagai ukuran penilaian universal, maka akan menjadi kentara bahwa setiap kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua. Sebab dalam setiap kebudayaan terdapat unsur yang menghambat dan unsur yang membantu pembebasan manusia dari penderitaan. Hal itu telah dibahas sehubungan dengan peranan tradisi di negara-negara berkembang, yang di satu pihak memiliki nilai dan fungsi tak tergantikan, tetapi di pihak lain juga tidak boleh dimutlakkan atau dianggap tahu. Begitu pula, kriterium yang sama memungkinkan kritik yang cukup tajam terhadap perkembangan di negara-negara industri, yang di satu pihak memang sangat berhasil, tetapi di pihak lain juga melahirkan banyak penderitaan baru, seperti umpamanya nampak dalam hal perusakan lingkungan alam atau dalam gejala kesepian dan isolasi, yang mencekam kehidupan.
  7. Dalam pendekatan etika politik yang diajukan Berger sungguh-sungguh ada tempat bagi agama, dipandang dari beberapa sudut. Titik pangkal dan pusat seluruh etika itu adalah manusia seutuhnya dengan segala dimensinya, tak terkecualikan dimensi religius-transendental. Hal itu paling nampak berkenaan dengan hak manusia atas suatu dunia yang bermakna. Selain tradisi pada umumnya, faktor agamalah yang sangat berperan dalam mengartikan dan mengarahkan dan dengan demikian memberi makna pada kehidupan manusia, lebih-lebih di negara-negara berkembang. Dengan lain kata, agama bagaimanapun juga tidak boleh diremehkan begitu saja, sebagaimana ditandaskan oleh Berger pada banyak kesempatan lain juga.[3] Lagi pula, paling tidak semua agama besar yang bercorak universal mengajar bahwa manusia sebagai puncak pencitpaan tidak boleh dikorbankan begitu saja dan bahwa ia ditugaskan untuk meringankan penderitaan sesamanya. Jadi dari sudut isi ajaran agama-agama itu, juga terdapat keserasian dengan pendirian Berger. Malah bisa dikatakan bahwa tuntutan etis yang paling dasariah ini sekaligus merupakan ukuran untuk menilai bentuk-bentuk dan kegiatan-kegiatan konkret masing-masing agama. Jadi, suatu titik tolak untuk suatu bentuk kritik agama yang wajar, mengingat bahwa agama-agamapun bisa baik merintangi maupun mendorong pembebasan manusia dari penderitaan.
  8. Akhirnya, ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” memungkinkan pula kesepakatan yang agak luas tentang tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan. Kesepakatan itu sulit tercapai lewat suatu pendekatan positif. Konsensus dasariah semacam itu sangat penting dan bermanfaat buat segala usaha dan kebijaksanaan politik pembangunan, yang berhasil tidaknya sangat tergantung pada kesepakahaman dan kerja sama dari sebanyak mungkin orang.

Para Perempuan pejuang Agraria dari Kendeng dalam aksi protes mempertahankan Hak Agrarianya (2015)

Perwujudan dalam Kebijaksanaan Politik

  1. Hak-hak asasi manusia, yang akhir-akhir ini banyak disoroti lagi,[4]kiranya boleh dipandang sebagai salah satu penjabaran dari etika politik Berger. Hak-hak asasi itu sebaiknya jangan dilihat sebagai sejumlah tuntutan yang dirumuskan secara apriori atau diturunkan dari suatu teori atau filsafat tertentu. Dari sudut munculnya, hak-hak asasi itu kiranya lebih tetap dimengerti sebagai reaksi umat manusia atas sejarahnya bersama, yang merupakan suatu sejarah penderitaan korban-korban manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dari situ timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan manusia dan menyatakan dengan tegas apa yang menjadi hak setiap orang. Dengan perkataan lain, hak-hak asasi tersebut sebaiknya ditafsirkan menurut pola “dialektika negatif” sebagai imperatif-imperatis “jangan”. Dalam arti itu, hak-hak asasi manusia merupakan tuntutan-tuntutan universal dan bukan hasil buah pemikiran liberal di Barat.
  2. Di antara pendekatan-pendekatan pembangunan, model “kebutuhan-kebutuhan pokok”, yang sekarang ini semakin menonjol sebagai pengganti model-model lama,[5] kiranya paling searah dan sesuai dengan pendekatan Berger. Sebab model itu pun bertitik tolak dari apa yang kurang ada, padahal sangat perlu untuk hidup secara manusiawi, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok. Istilah kebutuhan saja sudah bernada negatif dalam arti bahwa istilah itu menunjuk pada kekosongan tertentu. Begitu pula, manusia konkret yang merupakan pusat perhatian model itu dan bukan suatu teori yang abstrak. Meskipun masih membutuhkan banyak pemikiran dan pengolahan lebih lanjut, namun pendekatan itu kiranya boleh dianggap suatu perwujudan dari gagasan-gagasan Berger.
  3. Dalam tesis kedua puluh satu dan kedua puluh dua, sehubungan dengan proses peralihan yang melanda seluruh dunia dewasa ini. Berger sangat menekankan perlunya suatu kerangka institusional-struktural yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan dengan demikian bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat modern.[6] Tuntutan itu menyangkut faktor yang sangat atau bahkan paling menentukan sehubungan dengan setiap kebijaksanaan politik, lebih-lebih di Dunia Ketiga, walaupun sering justru diabaikan. Sebab faktor tersebut merupakan mata rantai utama dalam perwujudan tujuan pembangunan ke dalam suatu kebijaksanaan politik yang sampai pada sasarannya. Kenyataan institutional-struktural masyarakat adalah bagaikan sebuah  prisma yang menentukan dan dengan demikian juga bisa membelokkan arah dari setiap tindakan pembangunan. Tak jarang dialami bahwa tujuan suatu program sangat tepat, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Misalnya sehubungan dengan suatu politik pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan baik produksi maupun pendapatan para petani, tetapi dalam kenyataannya malah berakibat bahwa kesenjangan antara golongan kaya (petani bertanah luas, lurah, pedagang) dan rakyat biasa di desa (petani gurem, buruh tani) semakin besar. Keganjilan itu disebabkan terutama oleh suatu struktur institusional yang tidak adil dan sudah usang, seperti nampak, umpamanya, dalam pembagian milik tanah yang tidak merata, mekanisme panenan dan pemasaran yang dikuasai oleh sekelompok kecil, taraf pendidikan dan dengan demikian juga kesempatan informasi yang sangat berbeda, dan sebagainya. Kalau struktur institusional itu tidak dijadikan bagian integral dari kebijaksanaan politik, maka tak ada harapan bahwa “biaya-biaya manusiawi” dalam pembangunan bisa ditekan sampai serendah mungkin. Justru sektor tradisional dalam masyarakat dan dengan demikian massa rakyat yang tak berdaya selalu akan menjadi korban yang harus melunasi biaya tersebut.[7] Itulah kenyataan yang sekarang dibahas sebagai “kemiskinan struktural” ataupun “kemiskinan institusional”. Kunci buat pembangunan yang berwajah manusiawi kiranya ditemukan disini.

Kesimpulan

Buku Pyramids of Sacrifice tidak menyajikan suatu teori pembangunan yang baru. Apalagi suatu teori yang menyeluruh dan difinitif. Itulah juga bukan maksudnya. Maksud Berger ialah mengundang si pembaca untuk menaruh lebih banyak perhatian pada masalah-masalah etis-politis yang mau tak mau  tersirat dalam setiap usaha pembangunan, mulai dari proyek yang paling kecil sampai pada kebijaksanaan politik tingkat nasional maupun internasional. Dengan uraiannya yang sangat cermat dan masuk akal, Berger ingin mengajak si pembaca untuk betul-betul memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi” dalam perubahan sosial raksasa yang sedang berlangsung di Dunia Ketiga. Sebab ukuran penilaian itu dengan segala segi dan dimensinya merupakan satu ujian bagi kesungguhan niat menjalankan pembangunan yang berwajah manusiawi.

Mengamati proses pembanguan di Indonesia yang mencita-citakan “Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia”, namun dalam kenyataannya juga tidak luput dari “biaya-biaya manusiawi”, sebagaimana bisa dibaca tiap hari dalam koran, ajakan Berger itu memang sangat mengena. Uraian bukunya melontarkan banyak pertanyaan yang menunggu jawaban; Apakah ilmu-ilmu sosial sudah cukup memikirkan masalah premis-premis nilai? Apakah dalam politik pembangunan juga terdapat “mitos-mitos” yang perlu dibongkar? Siapa yang harus menanggung “biaya-biaya manusiawi”? Apakah hak atas makna terjamin dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung? Sejauh mana politik pembangunan sudah memberi cukup kesempatan bagi “partisipasi kognitif”? Sejauh mana kenyataan institusional-struktural sudah sungguh mulai diubah, mengingat perubahan semacam itu mau tak mau menyentuh kepentingan-kepentingan lapisan elite yang tidak mudah akan melepaskan kekayaan dan kuasanya? Apakah sudah diandalkan suatu etika politik pembangunan yang tidak mengawang, melainkan berakar pada penderitaan orang-orang kecil? Moga-moga buku karangan Berger ini menjadi bahan bacaan dan pertimbangan bagi sebanyak mungkin politisi, pejabat pemerintah, cendekiawan, mahasiswa, dan pemuka masyarakat lain. (*)

Jakarta, Mei 1980.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] Apa yang lazim disebut utopianisme mempunyai sejarah yang cukup lama dan diartikan secara sangat berbeda-beda. Bandingkan: G. Kateb, “Utopias and Utopianism”, IESS,op, cit., vol.16. 26-271.

[3] P.I. Berger, The Social Reality of Religion, (Harmondsworth: Penguin Books, 1973): id., Arumour of Angels: Modern Society and the Rediscovery of The Supernatural, (Harmondswort: Penguin Books, 1971).

[4] Prisma VIII (1979), No. 12 “Wajah Hak Asasi”, hal.2-37, 49-56.

[5] K. Gunadi, “Strategi Pembangunan dan Kebutuhan Pokok Manusia”, dalam Prisma IV (1977), No. 11, hal. 3-12; Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Mau ke Mana kita dengan Pembangunan Ekonomi Ini?”, dalam Prisma VII (1978), No. 10, hal. 10-15; Soedjatmoko, “Berbagai implikasi Kebijaksanaan Nasional dari Model kebutuhan Dasar”, dalam ibid,., hal. 50-79.

[6] Bandingkan pula: P.I. Berger/R.J. Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy,  (Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public:; Policy Research, 1977).

[7] Bandingkan a.l.: W.I. Coolier/Soentoro/Gunawan Wiradi/Makali, “Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa”, dalam: Prisma III (1974), No. 6, hal. 13-30; id., “Masalah Pangan, Pengangguran, dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan jawa”, dalam Prisma VII (1978), No. 1, hal. 20-35; Prisma VIII (1979), No. 9 “Mencari Hak Rakyat atas Tanah”, hal. 2-62.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Absurditas Golput

mm

Published

on

Getty Images/ Kompas.com

Seorang penulis yang namanya cukup tersohor dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia baru-baru ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam momentum pesta demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput.

Dia menyatakan bahwa pada era pemerintah saat ini hoaks merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia. Juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elite, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi.

Argumennya faktual dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, bagi saya, hal itu terkesan menyederhanakan persoalan karena Jokowi dijadikan sebagai aktor tunggal yang layak dibebani dan dimintai tanggung jawab atas begitu banyak beban sejarah dan persoalan bangsa ini.

Fakta dan data yang ia sampaikan tidak ada yang salah, lebih-lebih sebagai suara kritis. Kita butuh argumentasi kontrol kekuasaan semacam itu untuk bangsa yang tengah berusaha melaju dari beban reformasi yang puluhan tahun mandek dan tersandera begitu banyak kepentingan.

Tapi saya melihat keterjebakan sudut pandang, yang sayangnya juga banyak mengemuka dalam argumentasi kebanyakan mereka yang hari ini memilih untuk tidak memilih (golput). Fakta yang meski benar sejatinya tidak kontekstual karena terisolasi dari realitas besar sosial dan sejarah sehingga menghasilkan tafsir keliru atas “kenyataan politik” Indonesia saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama, realitas oligarki. Lima tahun memimpin bangsa dengan beban sejarah monolitik dan oligopolistik hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa selama 32 tahun jelas tidak cukup untuk membereskan semua krisis yang dihadapi Indonesia. Lebih-lebih reformasi 1998 juga gagal mentransformasi secara menyeluruh bangsa ini ke tujuan dan bentuk baru politik yang lebih moderat dan kosmopolit.

Kedua, sejarah warisan Orde Baru yang belum tuntas. Birokrasi dan paradigma budaya politik kita masih banyak mengamini cara-cara lama, baik dalam hal korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Butuh kehendak politik sekaligus kesiapan generasi yang lebih kekinian untuk menggantikan cara, praktik, dan budaya politik Indonesia. Dan, sekali lagi, Jokowi sebagai pribadi tidak cukup dan tidak akan kuat dibebani itu semua seorang diri.

Ketiga, fungsionalisme individual dalam melihat kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini golput mengajukan argumen seolah-olah Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari realitas global dan konfigurasi ekonomi-politik dunia, terutama perkembangan kapitalisme lanjut.

Keempat, golput hari ini lebih mendekati proses dari pilihan yang secara faktual tidak dialektis dan mengabaikan proses negasi menuju kualitas substansi demokrasi. Mengapa? Karena ia tidak dijadikan sebagai organisme intelektual dan massa, melainkan lebih ke sentimen individu.

Dengan empat hal yang saya sebutkan, saya berpandangan bahwa meski pilihan untuk tidak memilih adalah juga hak yang konstitusional, fenomena golput hari ini lebih menunjukkan suatu perasaan sentimental dan personal ketimbang sebagai keluhan dari sistem sosial dan kultural yang berkembang lima tahun ke belakang.

Bagi saya, sudah terlambat untuk golput dan pemilihan umum sudah di depan mata. Fakta-fakta negatif dan pesimisme sebagaimana dituliskan penulis tadi justru tengah berlangsung semakin masif. Haruskah kita memilih abai dan tidak terlibat?

Golput sudah terlambat karena pilihan untuk tidak memilih sejatinya bukan laku personal meski subyeknya individual. Golput seharusnya merupakan politik alternatif, dan karena itu subyeknya harus menuju suatu gerakan sosial. Sebab, ia merupakan jalan bagi kelompok politik alternatif untuk menarik atau mengembalikan realitas politik yang elitis agar kembali pada fitrahnya sebagai sarana artikulatif kepentingan rakyat.

Jadi, golput dalam momentum pemilihan umum kali ini adalah absurd. Bukan karena pilihan untuk tidak memilihnya, melainkan lebih pada latar belakang sikap yang tidak hanya inkonsisten, tapi juga pada dasarnya tidak punya tujuan yang berkaitan dengan perbaikan situasi politik dan kebangsaan yang kita inginkan. Alih-alih golput dalam situasi politik sekarang, saya merasa masih banyak argumen dan rasionalisasi untuk tetap aktif mengawal dinamika politik dan demokratisasi Indonesia.

Selamat memilih dan tegak lurus dalam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Saya sendiri akan memilih untuk memilih karena saya tidak ingin menjadi yang absurd, seperti Sisifus: sudah menjadi korban, harus pula yang menjalani hukuman. (*)

*) Sabiq Carebesth. Penyair dan Penulis Lepas—editor Galeri Buku Jakarta

Tulisan ini sebelumnya tayang di Koran Tempo.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

Trending