© 2016 GALERI BUKU JAKARTA. ALL RIGHTS RESERVED.
 

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger[1]

Oleh: Johannes Miller

 Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.

  1. Pendekatan etika politik yang diajukan dalam Pyramids of Sacrifice didasari oleh suatu filsafat manusia atau pengertian antropologis yang sungguh memusatkan segala perhatian pada manusia seutuhnya yang konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah manusia yang menderita, baik dalam masa lampau maupun dewasa ini, karena kebutuhan-kebutuhan fisik, psikis, kognitif, dan sosial dikorbankan demi tujuan-tujuan lain. Manusia yang diperalatkan oleh kepentingan ideologis dan politis. Implikasi dari pengertian antropologis ini adalah imperatif etis bahwa manusialah yang selalu harus menjadi pusat dan tujuan, subyek dan pengemban dari segala usaha pembangunan.
  2. Dengan demikian, etika politik tersebut memang bercorak “ realistis-utopis“. Segala cita-cita untuk yang melayang-layang dan didengung-dengungkan saja dielakkan. Cita-cita yang sering begitu luhur sehingga dijadikan dalih untuk tidak berbuat apa-apa. Ataupun sebaliknya, cita-cita yang tak jarang begitu dimutlakkan dan di”mitos”kan sehingga hanya bisa diwujudkan dengan paksaan dalam suatu sistem politik totaliter, di mana elite yang berkuasa sebagai “barisan depan” (vanguard)) memperbudak manusia demi cita-cita tersebut. Bagi manusia yang lemah tak ada tempat dalam sistem itu. Lain sekali pendekatan Berger yang bertitik tolak dari kenyataan penderitaan dan bercita-cita memperbaiki nasib orang yang menderita itu sedapat mungkin. Suatu utopia yang justru ditemukan dalam realitas.[2] Suatu realisme yang barangkali bahkan bisa disebut rendah hati.
  3. Dalam etika politik semacam itu, perbuatan nyata dan pelaksanaan (praxis) merupakan faktor yang sangat strategis. Yang akhirnya menentukan ialah keterlibatan dan tindakan yang konkret-praktis untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia sekarang ini. Pengertian tentang praxis ini mempunyai bobotnya sendiri. Tindakan-tindakan praktis sering dipandang sebagai pengeterapan dari teori ataupun pelaksanaan dari apa yang direncanakan lebih dahulu. Namun, pandangan itu kurang tepat. Baik teori maupun perencanaan tak mungkin mengantisipasi segala sesuatu yang dihadapi dan perlu ditangani dalam kenyataan. Sekalipun kedua faktor ini mempunyai  fungsi penting sebagai kerangka acuan, namun praxis tak pernah bisa diturunkan secara langsung dari situ. Tindakan-tindakan praktis selalu harus ditanggapi pada tantangan-tantangan penderitaan yang baru nampak kalau usaha-usaha untuk mengatasi penderitaan itu sudah sedang dijalankan. Justru disini menjadi kentara bahwa manusia sendirilah yang harus berperan sebagai subyek dan pengemban segala pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan khusus dari praxis merupakan suatu tuntutan etis-politis yang didasari oleh analisis sosiologis.
  4. Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.
  5. Pendekatan etika politik ini bercorak universal , dalam arti kata bahwa penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” merupakan ukuran penilaian yang berlaku dalam setiap kebudayaan dan oleh karena itu tidak terikat akan salah satu kebudayaan tertentu. Paling tidak dalam arti paling dasarlah ini, etika manusia bercorak tunggal dan tak terbagikan. Dengan demikian, dua bahaya yang dielakkan. Di satu pihak, bahaya relativisme kebudayaan atau nilai dalam bentuk mutlak yang menolak adanya unsur budaya yang berlaku secara universal. Di pihak lain, bahaya etnosentrisme yang mengartikan proses pembangunan secara berat sebelah sebagai tiruan pula perkembangan di salah satu kebudayaan atau negara yang dipandang sebagai model. Namun demikian, universalisme ini tidak berarti bahwa keanekaragaman dan keunikan masing-masing lingkaran kebudayaan harus dikorbankan. Justru sebaliknya diandaikan bahwa setiap bangsa dan negara harus mencari jalan pembangunan sendiri, dalam usahanya untuk menanggulangi segala penderitaan konkret yang dihadapinya.
  6. Dengan mengandalkan kriterium “biaya-biaya manusiawi” sebagai ukuran penilaian universal, maka akan menjadi kentara bahwa setiap kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua. Sebab dalam setiap kebudayaan terdapat unsur yang menghambat dan unsur yang membantu pembebasan manusia dari penderitaan. Hal itu telah dibahas sehubungan dengan peranan tradisi di negara-negara berkembang, yang di satu pihak memiliki nilai dan fungsi tak tergantikan, tetapi di pihak lain juga tidak boleh dimutlakkan atau dianggap tahu. Begitu pula, kriterium yang sama memungkinkan kritik yang cukup tajam terhadap perkembangan di negara-negara industri, yang di satu pihak memang sangat berhasil, tetapi di pihak lain juga melahirkan banyak penderitaan baru, seperti umpamanya nampak dalam hal perusakan lingkungan alam atau dalam gejala kesepian dan isolasi, yang mencekam kehidupan.
  7. Dalam pendekatan etika politik yang diajukan Berger sungguh-sungguh ada tempat bagi agama, dipandang dari beberapa sudut. Titik pangkal dan pusat seluruh etika itu adalah manusia seutuhnya dengan segala dimensinya, tak terkecualikan dimensi religius-transendental. Hal itu paling nampak berkenaan dengan hak manusia atas suatu dunia yang bermakna. Selain tradisi pada umumnya, faktor agamalah yang sangat berperan dalam mengartikan dan mengarahkan dan dengan demikian memberi makna pada kehidupan manusia, lebih-lebih di negara-negara berkembang. Dengan lain kata, agama bagaimanapun juga tidak boleh diremehkan begitu saja, sebagaimana ditandaskan oleh Berger pada banyak kesempatan lain juga.[3] Lagi pula, paling tidak semua agama besar yang bercorak universal mengajar bahwa manusia sebagai puncak pencitpaan tidak boleh dikorbankan begitu saja dan bahwa ia ditugaskan untuk meringankan penderitaan sesamanya. Jadi dari sudut isi ajaran agama-agama itu, juga terdapat keserasian dengan pendirian Berger. Malah bisa dikatakan bahwa tuntutan etis yang paling dasariah ini sekaligus merupakan ukuran untuk menilai bentuk-bentuk dan kegiatan-kegiatan konkret masing-masing agama. Jadi, suatu titik tolak untuk suatu bentuk kritik agama yang wajar, mengingat bahwa agama-agamapun bisa baik merintangi maupun mendorong pembebasan manusia dari penderitaan.
  8. Akhirnya, ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” memungkinkan pula kesepakatan yang agak luas tentang tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan. Kesepakatan itu sulit tercapai lewat suatu pendekatan positif. Konsensus dasariah semacam itu sangat penting dan bermanfaat buat segala usaha dan kebijaksanaan politik pembangunan, yang berhasil tidaknya sangat tergantung pada kesepakahaman dan kerja sama dari sebanyak mungkin orang.

Para Perempuan pejuang Agraria dari Kendeng dalam aksi protes mempertahankan Hak Agrarianya (2015)

Perwujudan dalam Kebijaksanaan Politik

  1. Hak-hak asasi manusia, yang akhir-akhir ini banyak disoroti lagi,[4]kiranya boleh dipandang sebagai salah satu penjabaran dari etika politik Berger. Hak-hak asasi itu sebaiknya jangan dilihat sebagai sejumlah tuntutan yang dirumuskan secara apriori atau diturunkan dari suatu teori atau filsafat tertentu. Dari sudut munculnya, hak-hak asasi itu kiranya lebih tetap dimengerti sebagai reaksi umat manusia atas sejarahnya bersama, yang merupakan suatu sejarah penderitaan korban-korban manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dari situ timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan manusia dan menyatakan dengan tegas apa yang menjadi hak setiap orang. Dengan perkataan lain, hak-hak asasi tersebut sebaiknya ditafsirkan menurut pola “dialektika negatif” sebagai imperatif-imperatis “jangan”. Dalam arti itu, hak-hak asasi manusia merupakan tuntutan-tuntutan universal dan bukan hasil buah pemikiran liberal di Barat.
  2. Di antara pendekatan-pendekatan pembangunan, model “kebutuhan-kebutuhan pokok”, yang sekarang ini semakin menonjol sebagai pengganti model-model lama,[5] kiranya paling searah dan sesuai dengan pendekatan Berger. Sebab model itu pun bertitik tolak dari apa yang kurang ada, padahal sangat perlu untuk hidup secara manusiawi, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok. Istilah kebutuhan saja sudah bernada negatif dalam arti bahwa istilah itu menunjuk pada kekosongan tertentu. Begitu pula, manusia konkret yang merupakan pusat perhatian model itu dan bukan suatu teori yang abstrak. Meskipun masih membutuhkan banyak pemikiran dan pengolahan lebih lanjut, namun pendekatan itu kiranya boleh dianggap suatu perwujudan dari gagasan-gagasan Berger.
  3. Dalam tesis kedua puluh satu dan kedua puluh dua, sehubungan dengan proses peralihan yang melanda seluruh dunia dewasa ini. Berger sangat menekankan perlunya suatu kerangka institusional-struktural yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan dengan demikian bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat modern.[6] Tuntutan itu menyangkut faktor yang sangat atau bahkan paling menentukan sehubungan dengan setiap kebijaksanaan politik, lebih-lebih di Dunia Ketiga, walaupun sering justru diabaikan. Sebab faktor tersebut merupakan mata rantai utama dalam perwujudan tujuan pembangunan ke dalam suatu kebijaksanaan politik yang sampai pada sasarannya. Kenyataan institutional-struktural masyarakat adalah bagaikan sebuah  prisma yang menentukan dan dengan demikian juga bisa membelokkan arah dari setiap tindakan pembangunan. Tak jarang dialami bahwa tujuan suatu program sangat tepat, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Misalnya sehubungan dengan suatu politik pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan baik produksi maupun pendapatan para petani, tetapi dalam kenyataannya malah berakibat bahwa kesenjangan antara golongan kaya (petani bertanah luas, lurah, pedagang) dan rakyat biasa di desa (petani gurem, buruh tani) semakin besar. Keganjilan itu disebabkan terutama oleh suatu struktur institusional yang tidak adil dan sudah usang, seperti nampak, umpamanya, dalam pembagian milik tanah yang tidak merata, mekanisme panenan dan pemasaran yang dikuasai oleh sekelompok kecil, taraf pendidikan dan dengan demikian juga kesempatan informasi yang sangat berbeda, dan sebagainya. Kalau struktur institusional itu tidak dijadikan bagian integral dari kebijaksanaan politik, maka tak ada harapan bahwa “biaya-biaya manusiawi” dalam pembangunan bisa ditekan sampai serendah mungkin. Justru sektor tradisional dalam masyarakat dan dengan demikian massa rakyat yang tak berdaya selalu akan menjadi korban yang harus melunasi biaya tersebut.[7] Itulah kenyataan yang sekarang dibahas sebagai “kemiskinan struktural” ataupun “kemiskinan institusional”. Kunci buat pembangunan yang berwajah manusiawi kiranya ditemukan disini.

Kesimpulan

Buku Pyramids of Sacrifice tidak menyajikan suatu teori pembangunan yang baru. Apalagi suatu teori yang menyeluruh dan difinitif. Itulah juga bukan maksudnya. Maksud Berger ialah mengundang si pembaca untuk menaruh lebih banyak perhatian pada masalah-masalah etis-politis yang mau tak mau  tersirat dalam setiap usaha pembangunan, mulai dari proyek yang paling kecil sampai pada kebijaksanaan politik tingkat nasional maupun internasional. Dengan uraiannya yang sangat cermat dan masuk akal, Berger ingin mengajak si pembaca untuk betul-betul memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi” dalam perubahan sosial raksasa yang sedang berlangsung di Dunia Ketiga. Sebab ukuran penilaian itu dengan segala segi dan dimensinya merupakan satu ujian bagi kesungguhan niat menjalankan pembangunan yang berwajah manusiawi.

Mengamati proses pembanguan di Indonesia yang mencita-citakan “Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia”, namun dalam kenyataannya juga tidak luput dari “biaya-biaya manusiawi”, sebagaimana bisa dibaca tiap hari dalam koran, ajakan Berger itu memang sangat mengena. Uraian bukunya melontarkan banyak pertanyaan yang menunggu jawaban; Apakah ilmu-ilmu sosial sudah cukup memikirkan masalah premis-premis nilai? Apakah dalam politik pembangunan juga terdapat “mitos-mitos” yang perlu dibongkar? Siapa yang harus menanggung “biaya-biaya manusiawi”? Apakah hak atas makna terjamin dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung? Sejauh mana politik pembangunan sudah memberi cukup kesempatan bagi “partisipasi kognitif”? Sejauh mana kenyataan institusional-struktural sudah sungguh mulai diubah, mengingat perubahan semacam itu mau tak mau menyentuh kepentingan-kepentingan lapisan elite yang tidak mudah akan melepaskan kekayaan dan kuasanya? Apakah sudah diandalkan suatu etika politik pembangunan yang tidak mengawang, melainkan berakar pada penderitaan orang-orang kecil? Moga-moga buku karangan Berger ini menjadi bahan bacaan dan pertimbangan bagi sebanyak mungkin politisi, pejabat pemerintah, cendekiawan, mahasiswa, dan pemuka masyarakat lain. (*)

Jakarta, Mei 1980.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] Apa yang lazim disebut utopianisme mempunyai sejarah yang cukup lama dan diartikan secara sangat berbeda-beda. Bandingkan: G. Kateb, “Utopias and Utopianism”, IESS,op, cit., vol.16. 26-271.

[3] P.I. Berger, The Social Reality of Religion, (Harmondsworth: Penguin Books, 1973): id., Arumour of Angels: Modern Society and the Rediscovery of The Supernatural, (Harmondswort: Penguin Books, 1971).

[4] Prisma VIII (1979), No. 12 “Wajah Hak Asasi”, hal.2-37, 49-56.

[5] K. Gunadi, “Strategi Pembangunan dan Kebutuhan Pokok Manusia”, dalam Prisma IV (1977), No. 11, hal. 3-12; Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Mau ke Mana kita dengan Pembangunan Ekonomi Ini?”, dalam Prisma VII (1978), No. 10, hal. 10-15; Soedjatmoko, “Berbagai implikasi Kebijaksanaan Nasional dari Model kebutuhan Dasar”, dalam ibid,., hal. 50-79.

[6] Bandingkan pula: P.I. Berger/R.J. Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy,  (Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public:; Policy Research, 1977).

[7] Bandingkan a.l.: W.I. Coolier/Soentoro/Gunawan Wiradi/Makali, “Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa”, dalam: Prisma III (1974), No. 6, hal. 13-30; id., “Masalah Pangan, Pengangguran, dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan jawa”, dalam Prisma VII (1978), No. 1, hal. 20-35; Prisma VIII (1979), No. 9 “Mencari Hak Rakyat atas Tanah”, hal. 2-62.

Share Post
Written by

Galeri Buku Jakarta (GBJ) merupakan portal berita literasi; “halaman kebudayaan” yang memuat dan menayangkan karya-karya tulis (literature) mau pun ragam karya seni lain dalam bentuk fotografi, video, mau pun lukisan dengan tujuan mendampingi proses pembangunan manusia Indonesia. Kirim karyamu ke email redaksi: galeribukujakarta@gmail.com Twitter @galeribuku_jkt

No comments

LEAVE A COMMENT