Connect with us

COLUMN & IDEAS

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger

mm

Published

on

Ciri Khas Etika Politik Peter L. Berger[1]

Oleh: Johannes Miller

 Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.

  1. Pendekatan etika politik yang diajukan dalam Pyramids of Sacrifice didasari oleh suatu filsafat manusia atau pengertian antropologis yang sungguh memusatkan segala perhatian pada manusia seutuhnya yang konkret dan nyata. Titik pangkal dan ukuran penilaian seluruh uraian Berger adalah manusia yang menderita, baik dalam masa lampau maupun dewasa ini, karena kebutuhan-kebutuhan fisik, psikis, kognitif, dan sosial dikorbankan demi tujuan-tujuan lain. Manusia yang diperalatkan oleh kepentingan ideologis dan politis. Implikasi dari pengertian antropologis ini adalah imperatif etis bahwa manusialah yang selalu harus menjadi pusat dan tujuan, subyek dan pengemban dari segala usaha pembangunan.
  2. Dengan demikian, etika politik tersebut memang bercorak “ realistis-utopis“. Segala cita-cita untuk yang melayang-layang dan didengung-dengungkan saja dielakkan. Cita-cita yang sering begitu luhur sehingga dijadikan dalih untuk tidak berbuat apa-apa. Ataupun sebaliknya, cita-cita yang tak jarang begitu dimutlakkan dan di”mitos”kan sehingga hanya bisa diwujudkan dengan paksaan dalam suatu sistem politik totaliter, di mana elite yang berkuasa sebagai “barisan depan” (vanguard)) memperbudak manusia demi cita-cita tersebut. Bagi manusia yang lemah tak ada tempat dalam sistem itu. Lain sekali pendekatan Berger yang bertitik tolak dari kenyataan penderitaan dan bercita-cita memperbaiki nasib orang yang menderita itu sedapat mungkin. Suatu utopia yang justru ditemukan dalam realitas.[2] Suatu realisme yang barangkali bahkan bisa disebut rendah hati.
  3. Dalam etika politik semacam itu, perbuatan nyata dan pelaksanaan (praxis) merupakan faktor yang sangat strategis. Yang akhirnya menentukan ialah keterlibatan dan tindakan yang konkret-praktis untuk mengurangi dan mencegah penderitaan manusia sekarang ini. Pengertian tentang praxis ini mempunyai bobotnya sendiri. Tindakan-tindakan praktis sering dipandang sebagai pengeterapan dari teori ataupun pelaksanaan dari apa yang direncanakan lebih dahulu. Namun, pandangan itu kurang tepat. Baik teori maupun perencanaan tak mungkin mengantisipasi segala sesuatu yang dihadapi dan perlu ditangani dalam kenyataan. Sekalipun kedua faktor ini mempunyai  fungsi penting sebagai kerangka acuan, namun praxis tak pernah bisa diturunkan secara langsung dari situ. Tindakan-tindakan praktis selalu harus ditanggapi pada tantangan-tantangan penderitaan yang baru nampak kalau usaha-usaha untuk mengatasi penderitaan itu sudah sedang dijalankan. Justru disini menjadi kentara bahwa manusia sendirilah yang harus berperan sebagai subyek dan pengemban segala pembangunan. Dengan perkataan lain, peranan khusus dari praxis merupakan suatu tuntutan etis-politis yang didasari oleh analisis sosiologis.
  4. Etika politik ini juga tidak mengenal suatu pemecahan jitu dan definitif untuk masalah-masalah yang dihadapi. Keadaan penderitaan harus diperbaiki tetap dan langkah demi langkah. Maka dari itu, pembangunan selalu berupa suatu proses terus-menerus yang tak kunjung habisnya. Dibelakang pengertian ini terdapat kesadaran realistis bahwa penderitaan manusiawi kiranya tak pernah bisa diatasi secara tuntas dan penuh, sekurang-kurangnya menurut batas-batas jangkauan penglihatan kita. Malahan harus diakui bahwa usaha-usaha kita sungguhpun beritikad baik, tak jarang secara tak terduga melahirkan penderitaan dalam bentuk baru. Kesadaran ini tentu saja tidak boleh dijadikan dalih untuk berlepas tangan, melainkan justru memungkinkan kritik dan koreksi yang tetap dan cepat terhadap segala usaha membangun.
  5. Pendekatan etika politik ini bercorak universal , dalam arti kata bahwa penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” merupakan ukuran penilaian yang berlaku dalam setiap kebudayaan dan oleh karena itu tidak terikat akan salah satu kebudayaan tertentu. Paling tidak dalam arti paling dasarlah ini, etika manusia bercorak tunggal dan tak terbagikan. Dengan demikian, dua bahaya yang dielakkan. Di satu pihak, bahaya relativisme kebudayaan atau nilai dalam bentuk mutlak yang menolak adanya unsur budaya yang berlaku secara universal. Di pihak lain, bahaya etnosentrisme yang mengartikan proses pembangunan secara berat sebelah sebagai tiruan pula perkembangan di salah satu kebudayaan atau negara yang dipandang sebagai model. Namun demikian, universalisme ini tidak berarti bahwa keanekaragaman dan keunikan masing-masing lingkaran kebudayaan harus dikorbankan. Justru sebaliknya diandaikan bahwa setiap bangsa dan negara harus mencari jalan pembangunan sendiri, dalam usahanya untuk menanggulangi segala penderitaan konkret yang dihadapinya.
  6. Dengan mengandalkan kriterium “biaya-biaya manusiawi” sebagai ukuran penilaian universal, maka akan menjadi kentara bahwa setiap kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua. Sebab dalam setiap kebudayaan terdapat unsur yang menghambat dan unsur yang membantu pembebasan manusia dari penderitaan. Hal itu telah dibahas sehubungan dengan peranan tradisi di negara-negara berkembang, yang di satu pihak memiliki nilai dan fungsi tak tergantikan, tetapi di pihak lain juga tidak boleh dimutlakkan atau dianggap tahu. Begitu pula, kriterium yang sama memungkinkan kritik yang cukup tajam terhadap perkembangan di negara-negara industri, yang di satu pihak memang sangat berhasil, tetapi di pihak lain juga melahirkan banyak penderitaan baru, seperti umpamanya nampak dalam hal perusakan lingkungan alam atau dalam gejala kesepian dan isolasi, yang mencekam kehidupan.
  7. Dalam pendekatan etika politik yang diajukan Berger sungguh-sungguh ada tempat bagi agama, dipandang dari beberapa sudut. Titik pangkal dan pusat seluruh etika itu adalah manusia seutuhnya dengan segala dimensinya, tak terkecualikan dimensi religius-transendental. Hal itu paling nampak berkenaan dengan hak manusia atas suatu dunia yang bermakna. Selain tradisi pada umumnya, faktor agamalah yang sangat berperan dalam mengartikan dan mengarahkan dan dengan demikian memberi makna pada kehidupan manusia, lebih-lebih di negara-negara berkembang. Dengan lain kata, agama bagaimanapun juga tidak boleh diremehkan begitu saja, sebagaimana ditandaskan oleh Berger pada banyak kesempatan lain juga.[3] Lagi pula, paling tidak semua agama besar yang bercorak universal mengajar bahwa manusia sebagai puncak pencitpaan tidak boleh dikorbankan begitu saja dan bahwa ia ditugaskan untuk meringankan penderitaan sesamanya. Jadi dari sudut isi ajaran agama-agama itu, juga terdapat keserasian dengan pendirian Berger. Malah bisa dikatakan bahwa tuntutan etis yang paling dasariah ini sekaligus merupakan ukuran untuk menilai bentuk-bentuk dan kegiatan-kegiatan konkret masing-masing agama. Jadi, suatu titik tolak untuk suatu bentuk kritik agama yang wajar, mengingat bahwa agama-agamapun bisa baik merintangi maupun mendorong pembebasan manusia dari penderitaan.
  8. Akhirnya, ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” memungkinkan pula kesepakatan yang agak luas tentang tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan. Kesepakatan itu sulit tercapai lewat suatu pendekatan positif. Konsensus dasariah semacam itu sangat penting dan bermanfaat buat segala usaha dan kebijaksanaan politik pembangunan, yang berhasil tidaknya sangat tergantung pada kesepakahaman dan kerja sama dari sebanyak mungkin orang.

Para Perempuan pejuang Agraria dari Kendeng dalam aksi protes mempertahankan Hak Agrarianya (2015)

Perwujudan dalam Kebijaksanaan Politik

  1. Hak-hak asasi manusia, yang akhir-akhir ini banyak disoroti lagi,[4]kiranya boleh dipandang sebagai salah satu penjabaran dari etika politik Berger. Hak-hak asasi itu sebaiknya jangan dilihat sebagai sejumlah tuntutan yang dirumuskan secara apriori atau diturunkan dari suatu teori atau filsafat tertentu. Dari sudut munculnya, hak-hak asasi itu kiranya lebih tetap dimengerti sebagai reaksi umat manusia atas sejarahnya bersama, yang merupakan suatu sejarah penderitaan korban-korban manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dari situ timbul hasrat kuat bersama untuk menghentikan segala pemerkosaan manusia dan menyatakan dengan tegas apa yang menjadi hak setiap orang. Dengan perkataan lain, hak-hak asasi tersebut sebaiknya ditafsirkan menurut pola “dialektika negatif” sebagai imperatif-imperatis “jangan”. Dalam arti itu, hak-hak asasi manusia merupakan tuntutan-tuntutan universal dan bukan hasil buah pemikiran liberal di Barat.
  2. Di antara pendekatan-pendekatan pembangunan, model “kebutuhan-kebutuhan pokok”, yang sekarang ini semakin menonjol sebagai pengganti model-model lama,[5] kiranya paling searah dan sesuai dengan pendekatan Berger. Sebab model itu pun bertitik tolak dari apa yang kurang ada, padahal sangat perlu untuk hidup secara manusiawi, yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok. Istilah kebutuhan saja sudah bernada negatif dalam arti bahwa istilah itu menunjuk pada kekosongan tertentu. Begitu pula, manusia konkret yang merupakan pusat perhatian model itu dan bukan suatu teori yang abstrak. Meskipun masih membutuhkan banyak pemikiran dan pengolahan lebih lanjut, namun pendekatan itu kiranya boleh dianggap suatu perwujudan dari gagasan-gagasan Berger.
  3. Dalam tesis kedua puluh satu dan kedua puluh dua, sehubungan dengan proses peralihan yang melanda seluruh dunia dewasa ini. Berger sangat menekankan perlunya suatu kerangka institusional-struktural yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan dengan demikian bisa menjamin kelangsungan hidup masyarakat modern.[6] Tuntutan itu menyangkut faktor yang sangat atau bahkan paling menentukan sehubungan dengan setiap kebijaksanaan politik, lebih-lebih di Dunia Ketiga, walaupun sering justru diabaikan. Sebab faktor tersebut merupakan mata rantai utama dalam perwujudan tujuan pembangunan ke dalam suatu kebijaksanaan politik yang sampai pada sasarannya. Kenyataan institutional-struktural masyarakat adalah bagaikan sebuah  prisma yang menentukan dan dengan demikian juga bisa membelokkan arah dari setiap tindakan pembangunan. Tak jarang dialami bahwa tujuan suatu program sangat tepat, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Misalnya sehubungan dengan suatu politik pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan baik produksi maupun pendapatan para petani, tetapi dalam kenyataannya malah berakibat bahwa kesenjangan antara golongan kaya (petani bertanah luas, lurah, pedagang) dan rakyat biasa di desa (petani gurem, buruh tani) semakin besar. Keganjilan itu disebabkan terutama oleh suatu struktur institusional yang tidak adil dan sudah usang, seperti nampak, umpamanya, dalam pembagian milik tanah yang tidak merata, mekanisme panenan dan pemasaran yang dikuasai oleh sekelompok kecil, taraf pendidikan dan dengan demikian juga kesempatan informasi yang sangat berbeda, dan sebagainya. Kalau struktur institusional itu tidak dijadikan bagian integral dari kebijaksanaan politik, maka tak ada harapan bahwa “biaya-biaya manusiawi” dalam pembangunan bisa ditekan sampai serendah mungkin. Justru sektor tradisional dalam masyarakat dan dengan demikian massa rakyat yang tak berdaya selalu akan menjadi korban yang harus melunasi biaya tersebut.[7] Itulah kenyataan yang sekarang dibahas sebagai “kemiskinan struktural” ataupun “kemiskinan institusional”. Kunci buat pembangunan yang berwajah manusiawi kiranya ditemukan disini.

Kesimpulan

Buku Pyramids of Sacrifice tidak menyajikan suatu teori pembangunan yang baru. Apalagi suatu teori yang menyeluruh dan difinitif. Itulah juga bukan maksudnya. Maksud Berger ialah mengundang si pembaca untuk menaruh lebih banyak perhatian pada masalah-masalah etis-politis yang mau tak mau  tersirat dalam setiap usaha pembangunan, mulai dari proyek yang paling kecil sampai pada kebijaksanaan politik tingkat nasional maupun internasional. Dengan uraiannya yang sangat cermat dan masuk akal, Berger ingin mengajak si pembaca untuk betul-betul memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi” dalam perubahan sosial raksasa yang sedang berlangsung di Dunia Ketiga. Sebab ukuran penilaian itu dengan segala segi dan dimensinya merupakan satu ujian bagi kesungguhan niat menjalankan pembangunan yang berwajah manusiawi.

Mengamati proses pembanguan di Indonesia yang mencita-citakan “Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia”, namun dalam kenyataannya juga tidak luput dari “biaya-biaya manusiawi”, sebagaimana bisa dibaca tiap hari dalam koran, ajakan Berger itu memang sangat mengena. Uraian bukunya melontarkan banyak pertanyaan yang menunggu jawaban; Apakah ilmu-ilmu sosial sudah cukup memikirkan masalah premis-premis nilai? Apakah dalam politik pembangunan juga terdapat “mitos-mitos” yang perlu dibongkar? Siapa yang harus menanggung “biaya-biaya manusiawi”? Apakah hak atas makna terjamin dalam proses modernisasi yang sedang berlangsung? Sejauh mana politik pembangunan sudah memberi cukup kesempatan bagi “partisipasi kognitif”? Sejauh mana kenyataan institusional-struktural sudah sungguh mulai diubah, mengingat perubahan semacam itu mau tak mau menyentuh kepentingan-kepentingan lapisan elite yang tidak mudah akan melepaskan kekayaan dan kuasanya? Apakah sudah diandalkan suatu etika politik pembangunan yang tidak mengawang, melainkan berakar pada penderitaan orang-orang kecil? Moga-moga buku karangan Berger ini menjadi bahan bacaan dan pertimbangan bagi sebanyak mungkin politisi, pejabat pemerintah, cendekiawan, mahasiswa, dan pemuka masyarakat lain. (*)

Jakarta, Mei 1980.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] Apa yang lazim disebut utopianisme mempunyai sejarah yang cukup lama dan diartikan secara sangat berbeda-beda. Bandingkan: G. Kateb, “Utopias and Utopianism”, IESS,op, cit., vol.16. 26-271.

[3] P.I. Berger, The Social Reality of Religion, (Harmondsworth: Penguin Books, 1973): id., Arumour of Angels: Modern Society and the Rediscovery of The Supernatural, (Harmondswort: Penguin Books, 1971).

[4] Prisma VIII (1979), No. 12 “Wajah Hak Asasi”, hal.2-37, 49-56.

[5] K. Gunadi, “Strategi Pembangunan dan Kebutuhan Pokok Manusia”, dalam Prisma IV (1977), No. 11, hal. 3-12; Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Mau ke Mana kita dengan Pembangunan Ekonomi Ini?”, dalam Prisma VII (1978), No. 10, hal. 10-15; Soedjatmoko, “Berbagai implikasi Kebijaksanaan Nasional dari Model kebutuhan Dasar”, dalam ibid,., hal. 50-79.

[6] Bandingkan pula: P.I. Berger/R.J. Neuhaus, To Empower People: The Role of Mediating Structures in Public Policy,  (Washington, D.C: American Enterprise Institute for Public:; Policy Research, 1977).

[7] Bandingkan a.l.: W.I. Coolier/Soentoro/Gunawan Wiradi/Makali, “Sistem Tebasan, Bibit Unggul dan Pembaharuan Desa di Jawa”, dalam: Prisma III (1974), No. 6, hal. 13-30; id., “Masalah Pangan, Pengangguran, dan Gerakan Penghijauan di Pedesaan jawa”, dalam Prisma VII (1978), No. 1, hal. 20-35; Prisma VIII (1979), No. 9 “Mencari Hak Rakyat atas Tanah”, hal. 2-62.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

“Salah Pilih” Puisi dan Anak

mm

Published

on

Bandung Mawardi *)

Dulu, kita di TK sering bertepuk tangan dan bersenandung. Setiap hari bermain dan bergembira. Pasti! Di TK, bocah-bocah diajak belajar belum mengacu ke serius-serius. Mereka mengerti binatang, tumbuhan, kata, angka, langit, dan lain-lain cenderung dengan bermain, belum menanggungkan kaidah-kaidah ketat keilmuan. Peristiwa menggirangkan tentu bersenandung. Selama di TK, bocah-bocah mengenal dan menghapal puluhan lagu tanpa guru mengumumkan nama para penggubah: Ibu Sud, Pak Dal, Pak Kasur, atau AT Mahmud. Nostalgia di TK adalah bersenandung merdu atau teriak-teriak menjadikan lagu berantakan.

Bandung Mawardi, Esais.

Lagu memang cespleng mengenalkan dan mengantarkan bocah-bocah ke pelbagai pengertian. Guru pun memiliki peristiwa mengajak bocah berpuisi meski gairah tak semeriah lagu. Kita mungkin lupa atau sulit melacak lagi episode belajar membacakan puisi diajarkan oleh guru atau orangtua. Puisi belum keutamaan di TK. Pengingat puisi mungkin bocah ditunjuk guru ikut dalam lomba deklamasi. Puisi kadang dibacakan dalam pentas seni atau peringatan hari-hari nasional. Kita menduga bocah sulit mengingat kata-kata dalam puisi dibandingkan lagu.

Pada 1992, terbit buku berjudul Kumpulan Sajak untuk Anak TK. Buku tipis terbitkan Depdikbud. Buku mustahil tercatat dalam sejarah sastra Indonesia, tersingkir dari perbincangan arus kesusastraan anak di Indonesia. Buku itu “milik negara, tidak diperdagangkan.” Cap mengartikan buku-buku lazim berada di perpustakaan atau pihak-pihak berkepentingan. Para pengarang berlagak berpihak ke pengajaran sastra terduga tak meminati dan memiliki buku bersampul warna hijau tanpa gambar. Buku itu pasti bukan referensi penting bagi Taufiq Ismail, dosen-dosen di jurusan sastra, pengamat bacaan anak, atau kritikus sastra.

Buku terbitan di masa Orde Baru tentu wajib turut dalam capaian pembangunan nasional. Bocah-bocah diajak berpuisi tapi “dipatuhkan” oleh petunjuk-petunjuk cenderung politis ketimbang estetis. Bocah memang tak lekas merasakan tapi tata cara mengajarkan puisi mengikuti alur bentukan situasi pendidikan nasional cap Orde Baru. Misi mengajarkan puisi adalah pengembangan: Pendidikan Moral Pancasila; perasaan, kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan; pengetahuan; jasmani dan kesehatan.

Buku disusun oleh tim. Kita tak bakal mengetahui nama-nama penggubah puisi-puisi dimuat dalam buku. Kita mengutip puisi berjudul “Indonesia” berimajinasi kepulauan: Alangkah banyak pulaumu/ Tak dapat aku menghitungnya/ Tapi ada lima yang kau tahu/ Pulau yang besar di Indonesia// Pulau Sulawesi, pulau Jawa/ Pulau Kalimantan dan Sumatera/ Yang akhir Irian Jaya/ Itulah Indonesia. Guru mungkin mengajarkan sambil menunjuk peta Indonesia di dinding kelas.

Ada puisi bertema makanan berjudul “4 Sehat 5 Sempurna”. Dulu, propaganda pemerintah menginginkan jutaan orang sehat. Sekolah, puskemas, dan posyandu bertugas mengumumkan “4 sehat 5 sempurna” dengan poster atau pidato. Di TK, bocah-bocah menikmati puisi: Sayuran makanan yang bergizi/ Telur, daging, tempe dan tahu/ Jangan lupa buah dan nasi/ Ditambah dengan segelas susu. Masalah besar adalah susu dan buah. Di keluarga-keluarga miskin dan sederhana saat Orde Baru mementaskan muslihat kemakmuran, usaha mengadakan buah dan susu di atas meja itu sulit. Pengecualian di keluarga pejabat, pegawai, atau saudagar. Puisi agak memicu masalah imajinasi dan pengalaman bocah dari keluarga-keluarga miskin. 

Pada masa berbeda, institusi bahasa di naungan pemerintah ingin membuktikan melakukan kerja riset dan publikasi bertema sastra anak. Ikhtiar mengarah ke pendidikan-pengajaran sastra di sekolah. Buku mungkin ingin terbedakan dari selera kebijakan-kebijakan masa Orde Baru. Pada 2003, terbit buku berjudul Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-Anak disusun oleh Suyono Suyatmo, Joko Adi Sasmito, dan Erli Yati. Mereka berpredikat pegawai bahasa di instansi pemerintah.

Kita membaca kutipan penjelasan pejabat dicantumkan di buku sepanjang dua halaman: “… Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, secara berkesinambungan menggiatkan penelitian sastra dan penyusunan buku tentang sastra dengan mengolah hasil penelitian sastra lama dan modern ke dalam bentuk buku yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat, misalnya penyediaan bacaan anak, baik untuk penulisan buku ajar maupun untuk keperluan pembelajaran apresiasi sastra. Melalui langkah ini diharapkan terjadi dialog budaya antara anak-anak Indonesia pada masa kini dan pendahulunya pada masa lalu agar mereka akan semakin mengenal bentuk keragaman budaya bangsa yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.” Kalimat-kalimat khas pejabat tapi wajib ada dalam buku-buku jarang bermutu.

Buku ingin berfaedah tapi mengandung masalah. Tim memiliki dalil-dalil pemilihan puisi dalam apresiasi sastra untuk anak: “Puisi yang menampilkan hal-hal yang akrab dengan dunia anak-anak ataupun hal-hal lain yang bisa diterima oleh kalangan anak-anak; Puisi yang secara estetis cukup bernilai tinggi sehingga memperkenalkan dan mengakrabkan pembaca anak-anak pada puisi yang berkualitas.” Tim sudah bekerja keras dalam mencari sumber-sumber bacaan dan bermufakat dalam seleksi puisi. Semua disajikan di buku menantikan pendapat para pembaca.

Kita menduga tim sulit mencari buku-buku puisi (selera) anak sudah diterbitkan sejak masa kolonial sampai masa 1990-an. Dulu, ada puluhan buku cap Inpres adalah buku puisi, tak selalu novel atau kumpulan cerita. Majalah-majalah memuat puisi anak tercatat puluhan: Kunang-Kunang, Si Kuntjung, Gatotkaca, Taman Putra, Ananda, Kawanku, Bobo, dan lain. Koran-koran pun memiliki rubrik puisi anak. Tim sengaja membatasi pilihan sumber atau gagal dalam lacakan sumber.

Buku bermisi apresiasi sastra untuk anak itu malah membuat komposisi: 80% gubahan orang dewasa dan 20% gubahan anak. Kekagetan dalam daftar puisi gubahan kalangan dewasa. Di situ, anak-anak disuguhi puisi-puisi gubahan Amir Hamzah, Chairil Anwar, Asrul Sani, Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Sutardji Calzoum Bachri, Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib, Hammid Jabbar, A Mustofa Bisri, dan lain-lain. Pilihan itu berpengaruh dalam lomba-lomba membaca puisi untuk murid-murid SD. Mereka membacakan puisi-puisi gubahan orang dewasa dengan pengucapan dan gerak “dipaksa” dewasa. Keluguan dan keriangan anak terlalu cepat diselerakan dewasa. Panitia lomba atau dinas-dinas pendidikan tak terlalu mengurusi masalah kepantasan dan kenikmatan puisi-puisi bagi murid-murid SD.

Di situ, dimuat puisi berjudul “Nyanyian Preman” gubahan Rendra. Anak-anak membaca: Wajahku disabet angin jadi tembaga./ Ketombe di rambut, celana kusut./ Umurku ditelan jalan dalam kembara./ Impian di rumput cerita butut// TKW/ Susu macan./ Ijazah SD/ Pengalaman// Adresku pojokan jalan tapi merdeka./ Hidupku bersatu bersama rakyat./ Jiwaku menolak menjadi kuku garuda./ Hatiku setia meskipun cacat.// Kugenggam nasibku mantap tanpa sesalan./ Bapakku mentari bundaku jalan./ Hidupku berlangsung tanpa buku harian./ Berani konsekuen pertanda jantan. Pada masa Orde Baru, puisi itu pernah digarap menjadi lagu oleh Rendra, Iwan Fals, Sawung Jabo, dan lain-lain. Kita mengandaikan saja guru dan murid membaca puisi Rendra sambil “kebingungan” dan sulit menuruti penasaran-penasaran mengacu ke situasi anak.

Buku itu terbit, tak diketahui diminati atau berpengaruh dalam pendidikan-pengajaran sastra anak. Kita mendingan menilik ulang masalah sastra anak. Sekian tahun, perbincangan atau ulasan sastra anak sering prosa ketimbang puisi. Penerbitkan buku-buku anak di Indonesia pun berlimpahan prosa. Burhan Nurgiyantoro dalam buku berjudul Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak (2005) menggunakan pelbagai referensi asing menjelaskan ulang: “Puisi anak juga memiliki karakteristik yang identik dengan sastra anak: pengungkapan sesuatu dari kacamata anak. Sebagaimana halnya dengan puisi dewasa, puisi anak juga ditulis dengan seleksi kata yang ketat, pendayaan metafora dan citraan untuk menggambarkan imajinasi, memori, dan emosi.”

Kita bakal bertele-tele memahami dan menambahi penjelasan untuk memasalahkan kehadiran puisi-puisi gubahan para penulis moncer dalam buku berjudul Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-Anak. Kita semakin membuktikan sedikit buku mau berpihak ke puisi anak. Artikel dan buku membahas prosa anak sering terbaca, berbeda nasib dengan puisi. Begitu.   

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Marah: Cerita dan Berita

mm

Published

on

Bandung Mawardi *)

Bocah itu sasaran marah. Album biografi memiliki bab-bab awal sebagai bocah dimarahi bapak atau ibu. Bocah mungkin bersalah diganjar marah. Bocah tak bersalah kadang terkena marah. Episode menjadi bocah sudah mengalami dan mencipta ingatan-ingatan marah. Pada saat “pementasan” kemarahan, bocah memilih diam, menangis, atau membalas dengan omelan-omelan. Marah itu peristiwa “dramatis” di pembentukan diri bersama keluarga, teman, guru, dan orang-orang pernah bersama si bocah membuat bab-bab biografis.

*) Bandung Mawardi, Esais.
Penulis Dahulu: Mereka dan Puisi (2020)

Marah memiliki tata cara? Sekian orang menganggap marah tak memiliki kaidah dan urutan. Marah sering mendadak atau “meledak” dalam usaha memendam di hitungan detik, menit, jam, dan hari. Bahasa dan gerak saat marah dimiliki si pemarah tanpa wajib mengikuti petunjuk di sekolah, kursus, les, atau pelatihan secara “profesional”. Pemarah itu aktor. Ia pun mengumbar kata-kata sulit dipelajari melalui tata bahasa formal dan berpijak di kamus-kamus. Kata-kata dalam marah justru peristiwa bahasa mengejutkan tapi mendebarkan bila terduga berdampak fatal.

Kita ingin membaca (lagi) rekaman-rekaman marah dalam gubahan sastra. Pilihan memang mengandung imajinasi. Kita membaca dengan tokoh dan latar berbeda, menginginkan penemuan mutu atau selera marah. Kita mulai dengan buku cerita berjudul Tono dan Tini (1979) gubahan Annie MG Schmidt. Buku cerita disimak bocah-bocah di Belanda, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Alma Evita Almanar. Pada hari hujan, Tono dan Tini cuma bisa bermain di dalam rumah. Ibu Tono menganjurkan dua bocah itu menikmati waktu dengan menggunting gambar-gambar bagus di buku sudah tak dipakai. Gunting dan 3 buku diberikan ke mereka. Tono dan Tini senang menggunting beragam gambar.

Hujan belum reda, mereka masih ingin menggunting dan mengoleksi gambar. Tono melihat buku-buku di lemari koleksi bapak. Ia sengaja mengambil lagi buku-buku di bagian bawah. Tiga buku tadi sudah habis digunting. Mereka ingin buku-buku lagi, menambahi kegembiraan menggunting. Sekian buku menjadi sasaran penggutingan. Dua bocah girang dan saling pamer. Meni-menit berganti, bapak Tono datang tercengang. Tono dan Tini menggunting, kertas-kertas sisa guntingan dari buku-buku berserakan. Bapak marah melihat buku-buku penting ikut diguntingi. Bapak pun berteriak. Marah! Tono dan Tini berhenti, gunting lepas dari tangan. Pengarang menceritakan: “O, dia sangat marah! Alangkah marahnya dia!” Tono sedih sekali dimarahi. Pada malam hari, Tono tak dibacakan buku oleh bapak. Konon, Tono mendapat hukuman. Rumah memang tempat “pementasan” marah mungkin terjadi setiap hari. Tono mengerti berbuat salah. Marah itu memastikan pihak bersalah. Hukuman pun wajar.

Kita bergerak ke Tiongkok, membaca marah di keluarga miskin berlatar Revolusi Kebudayaan. Marah diceritakan dalam novel berjudul Kisah Seorang Pedagang Darah (2015) gubahan Yu Hua, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Agustinus Wibowo. Kemarahan biasa terjadi setiap hari dengan pelbagai pemicu. Tiga bocah hidup dalam “roman” kemarahan dicipta bapak dan ibu. Marah mengartikan mengingatkan, mendidik, merendahkan, melukai, dan lain-lain. Tokoh bapak dalam novel memiliki kebiasaan marah dengan parade kata mengejutkan. Kita cuma membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemarahan bapak pada anak: “Kamu genjik cilik. Kamu telur kura-kura cilik… Suatu hari nanti kamu pasti bakal bikin aku mati marah-marah.” Kemarahan akibat makanan, sikap, pekerjaan, politik, atau asmara “diselenggarakan” di rumah. Sekian kata “aneh” itu mengesankan kemarahan memiliki referensi kata dan khazanah kata terwariskan. Pemarah bisa mengumbar kata-kata lugas atau sejenis metafora. Pembaca novel Yu Hua menemukan sekian “pementasan” kemarahan khas dalam kata.

Kita memiliki dua bacaan mengandung marah berasal dari Belanda dan Tiongkok. Kita menemukan tokoh bocah terkena marah. Kesalahan bocah mudah menghasilkan marah. Konon, orangtua berdalih marah untuk memberi “pelajaran” atau membuat si bocah kapok. Marah terasakan serbuan tanda seru. Suara keras, pilihan kata, dan wajah membuat marah itu “bermakna”. Marah itu “api”, “letusan”, “ledakan”, atau “gempuran”. Marah pun menerbitkan sumpah atau kata-kata bertuah “mengundang” petaka. Di hadapan buku cerita atau novel, kita belajar marah di pelbagai peradaban. Kita perlahan mengerti sejarah peradaban besar disahkan kemarahan-kemarahan. Arus peradaban di Yunani, India, Tiongkok, Persia, Mesir, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan lain-lain pasti memiliki bab-bab marah dengan daftar para tokoh kondang: raja, ratu, jenderal, pengarang, saudagar, filosof, seniman, buruh, dan lain-lain. Kemarahan melegenda dalam album peradaban dunia. Marah mengubah arah kekuasaan. Marah memicu duka dan darah dalam masalah agama. Marah pun bermula dari asmara membuat orang-orang bergelimpangan.

Novel penting bercerita marah digubah oleh Chinua Achebe berjudul Things Fall Apart, diterjemahkan ke bahasa Indonesia berjudul Segalanya Berantakan (1986). Ungkapan dan dampak kemarahan dalam novel menguak sejarah rumit Afrika. Kehidupan suku guncang gara-gara kedatangan “orang kulit putih” membawa misi-misi besar: agama, bisnis, pendidikan, kekuasaan. Novel mengajak pembaca ke halaman-halaman bercerita antropologis. Kemarahan melanda keluarga-keluarga di suku mengakibatkan petaka-petaka. Pembaca mafhum “berantakan” bermula dari salah paham, penghinaan, pelanggaran, atau penindasan Marah dilancarkan sebagai konsekuensi melawan, balasa dendam, putus asa, dan lain-lain. Marah di Afrika itu menggerakkan sejarah: ditolak dan diterima. Buku sejarah sering memiliki halaman-halaman marah. “Berantakan” dari ratusan tahun lalu belum berakhir.

Kita sudah mengingat tiga buku, berusaha mengerti marah di Belanda, Tiongkok, dan Afrika. Buku-buku cerita tak bermaksud menjadi sumber pelajaran sejarah secara “resmi”. Kita membaca dan mengutip saja dalam membuka ingatan-ingatan kemarahan berlangsung di pelbagai negeri, dari masa ke masa. Kita sengaja belum ingin membaca buku-buku cerita gubahan pengarang Indonesia dalam menguak makna dan dampak marah. Buku-buku biar tetap tertutup, menunggu saat paling tepat untuk terbaca dengan tenang.

Konon, orang-orang Indonesia sedang dihebohkan kemarahan tokoh berdampak ke ikhtiar penanggulangan wabah dan pemulihan nasib Indonesia. Kemarahan itu anggaplah “resmi” berkaitan kekuasaan dan pemenuhan amanah sudah diberikan dalam tata cara berdemokrasi, sekian tahun lalu. Kita tak lagi berurusan dengan fiksi tapi fakta. Kemarahan itu ditonton jutaan orang, menimbulkan tafsir-tafsir mungkin memberi pujian atau ledekan. Kemarahan pun menjadi berita di koran-koran terbit 29 dan 30 Juni 2020. Kita pastikan membaca berita-berita, bukan cerita-cerita bergelimang imajinasi. Wabah belum rampung, kita sibuk “bergosip” dengan tema marah. Begitu.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Emha, Satra dan Pengakuan

mm

Published

on

Oleh Bandung Mawardi *)

Semula, orang-orang mengenali Emha Ainun Nadjib di sastra. Para pembaca majalah Horison masa lalu sering membaca puisi dan cerpen gubahan Emha Ainun Nadjib. Majalah itu tercatat dalam biografi tokoh telah menua. Kini, ia masih lantang saat omong dan sregep menulis. Leren atau tamat tak tercantum dalam “kamus” milik Emha Ainun Nadjib. Di toko buku, kita memastikan puluhan buku Emha Ainun Nadjib menggoda orang untuk membeli dan membaca. Buku lama cetak ulang. Buku baru pun terbit. Di situ, kita membaca nostalgia dan kecenderungan mutakhir ibadah keaksaraan Emha Ainun Nadjib dengan pelbagai ke-mbeling-an dan kesantunan.



Muhammad Ainun Nadjib (born 27 May 1953), best known as Emha Ainun Nadjib or Cak Nun, is an Indonesian poet, essayist, and humanist. Born in JombangEast Java, Nadjib began writing poetry while living in Yogyakarta, publishing his first collection in 1976. He became one of the city’s predominant poets by the late 1980s, and by then had also began writing essays. He is the leader of the Kiai Kanjeng group, which stages dramas and musical performances on religious themes. Early poems by Nadjib have elements of social criticism. However, more prominent are Islamic values, variously described as santri or Sufi. Islam is also a common subject for his essays. His writings have taken a variety of forms, including poetry, essays, novels, and short stories. (Wikipedia)

Keranjingan bersastra memiliki kaitan dengan Horison, sebelum Emha Ainun Nadjib sering menulis kolom di pelbagai koran dan majalah. Kita ingin menghormati Emha Ainun Nadjib saat ulang tahun dengan mengingat babak pergulatan dan pergaulan sastra masa lalu. Di Horison edisi Oktober 1991, kita simak hasil wawancara bersama Emha Ainun Nadjib. Ia tak melulu di sastra. Emha Ainun Nadjib terbukti mumpuni pula di teater dan musik. Ia rajin berceramah atau membuat obrolan-obrolan bertema agama di pelbagai tempat. Sastra mungkin masih pijakan atau titik mula.

Emha Ainun Nadjib menjadi “manusia seribu acara”. Sibuk! Ia kangen bersastra tapi harus berhitung dengan segala peristiwa dan perjumpaan manusia di keseharian. Ia mengaku ingin “menjadi sastrawan kembali”. Sulit! Kita simak perkataan Emha Ainun Nadjib berlatar 1980-an dan 1990-an: “Tapi sebenarnya bertahun-tahun saya hampir tak punya peluang bersastra-sastra ria. Artinya, ragam kegiatan saya yang ‘disusun’ oleh orang banyak kurang toleran terhadap berlangsungnya metabolisme kreativitas sastra saya.” Ia tak mengeluh atau pamer sesalan telah berada dan mengalami pelbagai peristiwa di luar sastra. Sekian kegiatan memang semakin jarang berkategori sastra. Emha Ainun Nadjib telah milik umat beragam tema, tak cuma sastra. Orang-orang memang mulai terpikat dan menganggap Emha Ainun Nadjib itu kolomnis tanpa tanding. Tulisan-tulisan menggairahkan opini publik bersikap atas keadaan aktual. Sastra masih disinggung tapi menipis.

Tarik-ulur dalam menempatkan diri untuk pergulatan keaksaraan dan omongan masa 1990-an memicu dilema. Emha Ainun Nadjib memilih berkelakar: “Yang menyangkut sastra adalah keinginan saya agar kelak saya sanggup merepresentasikannya melalui bahasa sastra. Tapi susah, ya? Sastrawan itu pasti kekasih gelap Tuhan, diizinkan dilalui oleh keindahan-Nya.” Sekian orang tetap membaca puisi-puisi gubahan Emha Ainun Nadjib terbit menjadi buku berjudul 99 Untuk TuhankuSyair Lautan JilbabSeribu Masjid Satu JumlahnyaCahaya Maha Cahaya, dan lain-lain. Di mata kalangan sastra, Emha Ainun Nadjib itu pujangga religius dengan memberi bobot kritik sosial dan sikap-sikap kemanusiaan. Ia tak perlu dipaksa masuk dalam kategori menghasilkan sastra sufistik, sastra profetik, atau sastra transendental.

Pada masa 1970-an dan 1980-an, diskusi sastra dan penulisan kritik sastra menempatkan para pujangga dan buku puisi dalam kategori-kategori mengarah ke keagamaan. Publik membaca dan memberi predikat pada Abdul Hadi WM, Taufiq Ismail, Kuntowijoyo, Emha Ainun Nadjib, Sutardji Calzoum Bachri, Zawawi Imron, dan lain-lain. Di pelbagai perbincangan sastra, nama Emha Ainun Nadjib mungkin disebut tapi ia perlahan tak terlalu “terpandang” dalam gejolak kesusastraan Indonesia. “Saya bukan apa-apa, belum ‘seseorang’ dalam dunia sastra Indonesia,” pengakuan Emha Ainun Nadjib.

Pendapat atau pengalaman bersastra Emha Ainun Nadjib selama sekian tahun terbit menjadi buku berjudul Sastra yang Membebaskan (1984). Buku kecil bekertas buram. Kita membaca (lagi) sebagai pembukti ingatan masa keranjingan bersastra, sebelum Emha Ainun Nadjib menjadi “manusia seribu peristiwa” dan harus “merebut” kewaktuan untuk sastra di masa 1990-an. Tulisan-tulisan dokumentatif dan menjelaskan posisi Emha Ainun Nadjib sebagai penggubah atau pengamat sastra.

Emha Ainun Nadjib menerangkan: “Sejak awal 1982, kita menyaksikan berbagai gugatan agar sastra lebih menunjukkan peran sertanya dalam proses perubahan sosial. Ini jelas bukan sekadar gejala kesusastraan, tapi bersumber pada kompleksitas kegelisahan sosial yang lebih luas. Meskipun batang tubuhnya berupa pemikiran sastra, namun ia adalah ‘saudara kembar’ dari sebutlah meluasnya kesadaran akan keperluan sosiologi dalam banyak ilmu-ilmu pilah modern, munculnya antitesa terhadap tradisi arsitektur modern, tumbuhnya solidaritas-solidaritas dalam kehidupan beragama, atau makin banyak diselenggarakannya kegiatan yang menegur-sapakan berbagai spesialisasi kehidupan.” Sastra “diwajibkan” terbuka, tak sendirian atau dalam pengistimewaan tanpa jamahan atau keterjalinan dengan hal-hal lain.  

Pada 2020, Emha masih menulis beragam tema. Wabah pasti dituliskan dengan kelenturan sikap dan acuan. Orang-orang merasa berhak memberi penghormatan meski tanpa acara besar dan menghebohkan. Situasi tak memungkinkan, Emha Ainun Nadjib mungkin tak menginginkan. Di hadapan kita, Emha Ainun Nadjib telah berubah menandai tua. Wajah itu masih ganteng dan berwibawa dengan sekian kerut. Ketuaan mustahil menghentikan ibadah menulis dan membuat obrolan-obrolan di seantero Indonesia. Ia belum letih. Emha Ainun Nadjib belum ringkih.

Kita mengingat masa muda bersatra di Jogjakarta melalui pengakuan Emha Ainun Nadjib: “Kompetisi yang ketat, suatu perjalanan penuh api, hidup koyak sekolah terbengkalai, hingga akhirnya tiba di sampai ke sampai, meskipun tak akan pernah selesai…. Di Pelopor Yogya ketika itu, suatu hari, puisiku tiba-tiba telah terpasang di ruang ‘Sabana’, suatu tempat tinggi yang di perasaanku waktu itu bagaikan di Arsy. Sesudah membeli sebiji koran itu rasanya ingin aku berlari ke setiap jakan dan gang-gang di kampung-kampung seluruh Jogjakarta untuk melaporkan puisiku.” Kegirangan seorang muda ingin mendapat tempat di sastra, setelah tekun belajar dan mendapat pengasuhan dari Umbu Landu Paranggi. Ia merasa sah sebagai pujangga.

Pulang ke Jombang, Emha Ainun Nadjib mengumumkan ke ibu mengenai puisi di Pelopor Yogya. Puisi tak setinggi pemaknaan bagi ibu dan keluarga. Emha Ainun Nadjib terkejut melakukan kesalahan dugaan dan pengukuran. Ia pun menceritakan pada kita: “Ibuku sama sekali tak terkejut. Bahkan tak sedikit pun ada perubahan di roman mukanya. Meskipun pancaran kasih sayangnya tak pernah berhenti mengalir, tapi aku tahu betul ‘Sabana’ itu tak berarti sama sekali bagi alam hidup pribadi ibuku. Segera sesudah itu aku pun makin melihat juga bahwa semua sahabatku di desa, orang-orang tua, seluruh anggota keluargaku, tidak bergeming oleh pameran itu. Mereka asing.” Emha Ainun Nadjib mulai berhitung ulang: diri, puisi, keluarga, agama, Indonesia, dan lain-lain. Puluhan tahun lalu, ia telanjur menjadi pujangga. Kini, kita tetap mengakui ia adalah pujangga, memberi puisi-puisi di arus penginsafan dan kesadaran mengarah ke religiusitas dan kemanusiaan. Begitu. (*)     

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending