Connect with us

COLUMN & IDEAS

Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik (Piramida Kurban Manusia)

mm

Published

on

“Biaya-Biaya Manuasiawi” Nonfisik[1]

Oleh: Johannes Miller

  1. Salah satu segi dalam Pyramids of Sacrifice yang patut mendapat perhatian khusus adalah apa yang Berger sebut “perhitungan makna”. Sebagaimana dirumuskan dalam tesis kesembilan belas, “manusia berhak hidup di dalam sebuah dunia yang mengandung makna”. Sebab manusia membutuhkan sesuatu kerangka orientasi yang mengartikan dan mengarahkan seluruh hidup dan kerjanya. Suatu dunia yang bisa dimengerti karena disusun dan diatur menurut suatu pola makna dan nilai, sebagaimana ditegaskan dalam hampir semua buku karangan berger. [2] Kerangka orientasi tersebut pada umumnya ditemukan dalam kebudayaan manusiawi, yaitu hasil usaha kolektif suatu masyarakat sepanjang sejarahnya untuk “me-makna-kan” kenyataan yang dihadapi dan dialaminya, baik dengan menafsirkan maupun dengan mengolahnya. Dalam hubungan ini, agama memainkan peranan yang sangat penting.[3]

Berger menandaskan bahwa “perhitungan makna” ini merupakan salah satu segi terpenting sehubungan dengan “biaya-biaya manusiawi”.  Sekalipun penderitaan fisik adalah paling dasariah, namun penderitaan dalam arti kongnitif dan psikis pula menuntut biaya yang terlalu mahal, yaitu kalau makna hidup manusia dicaplok begitu saja  tanpa ada gantinya.

Berpangkal pada pendirian itu, Berger mengupas secara kritis masalah yang sangat pokok dan majemuk, yaitu masalah perbenturan antara modernisasi dan tradisi yang membayangi proses pembangunan hampir di seluruh Dunia Ketiga. Menurut Berger, apa yang dicanangkan sebagai modernisasi tak jarang merupakan suatu ideologi dan “mitos” yang tidak manusiawi.[4] Kesimpulan dirumuskan dalam tesis kedua puluh:

“Modernisasi menuntut harga yang tinggi pada tingkat makna. Mereka yang tidak bersedia membayar harga ini harus dipandang dan diperlakukan dengan hormat, dan tidak boleh diremehkan sebagai ‘terbelakang’ atau ‘irasional’.”

            Peringatan Berger ini tepat pada tempatnya. Cukup lama modernisasi disamakan dengan pembangunan atau bahkan disempitkan pada segi ekonomi saja, bagaikan suatu obat ampuh dan mujarab untuk mengejar kemajuan.  Namun, semakin terdengar suara-suara kritis, berdasarkan pengalaman yang cukup pahit. Proses modernisasi ternyata tidak membawa hasil yang diidam-idamkan, melainkan malah menimbulkan banyak masalah baru. Akibat yang paling buruk adalah proses “meluruhnya kebudayaan” (cultural loss) yang sedang berlangsung dimana-mana.

Dengan demikian, semakin banyak orang kehilangan makna dan pegangan hidup mereka. Banyak gejala sosial yang dikeluhkan dewasa  ini, seperti umpamanya sikap materialis dan konsumtif, yang pada gilirannya menyokong korupsi, ketidaksamarataan sosio-ekonomis, dan kemiskinan rakyat kecil, akhirnya berakar pada kenyataan itu. Yang paling terkena adalah angkatan muda yang dibesarkan ditengah suatu vakum kebudayaan dan nilai.  Tradisi lama telah dibuang sebagai usang atau paling-paling didengung-dengungkan saja, padahal belum ditemukan suatu kebudayaan baru. Kebudayaan barat pun hanya dijiplak dan ditiru secara lahiriah. Di  tengah-tengah kemelut ini, nilai tak tergantikan dari setiap kebudayaan memang perlu disadari kembali.

Sekalipun demikian, tak bisa disangkal bahwa tradisi yang sudah usang juga bisa mencengkam manusia. Misalkan saja suatu kebiasaan takhayul yang barangkali pernah mempunyai fungsi tertentu, tetapi sekarang justru sangat membatasi makna hidup para penganutnya. Ataupun suatu tradisi, seperti umpamanya struktur sosial yang bercorak feodal dan patriarkal, yang hanya dipertahankan oleh segelintir orang elite demi kelestarian kuasa mereka, tetapi membelenggu rakyat kecil dalam kemelaratannya, hal mana juga berarti bahwa makna dunia mereka semakin menyusut. Dengan perkataan lain, tradisi pun bisa makan “biaya-biaya manusiawi” yang sangat tinggi, baik dalam arti fisik maupun dalam arti makna.

  1. Hak manusia atas hidup yang bermakna mempunyai suatu implikasi sangat penting, yang ditegaskan oleh Berger dalam tesis kelima belas:

“Mereka yang merupakan sasaran kebijaksanaan politik harus mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi, bukan saja dalam mengambil keputusan-keputusan khusus, tetapi juga dalam merumuskan definisi-definisi situasi yang merupakan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan tadi. Partisipasi ini bisa disebut “partisipasi kognitif”.

Perempuan Pejuang Agraria Kendeng

Dengan demikian,  Burger mengemukakan dua imperatif ets. Pertama, bahwa manusia berhak atas partisipasi, dan kedua, bahwa hak partisipasi itu juga mencakup segi kognitif. Jadi, manusia juga berhak untuk ikut serta dalam menafsirkan dan “me-makna-kan” dunia dan kenyataan yang ia hadapi. Kalau tidak demikian, maka sangat besarlah bahaya bahwa rakyat menjadi korban dari keputusan-keputusan politik yang diambil terlepas dari pengetahuan dan kepentingan-kepentingan rakyat itu sendiri. Dengan perkataan lain, manusia tidak boleh dipandang dan diperlakukan sebagai obyek pembangunan belaka, entah dalam analisis yang diadakan kaum cendekiawan, entah dalam kebijaksanaan politik yang diambil oleh para penguasa. Penalaran Nerger dalam hubungan ini sekali lagi adalah perhitungan “biaya-biaya manusiawi”.

Berpijak pada pendirian ini, bab keempat dari Pyramids of Sacrifice menyoroti secara kritis dan mengecam cukup tajam apa yang lazim disebut “peningkatan kesadaran” atau “konsientisasi”. Menurut Berger, dalam setiap program semacam itu tersiratlah pengandaian bahwa terdapat suatu elite atau barisan pelopor politis intelektualis yang memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi ataupun benar. Entah mereka itu anggota-anggota partai komunis dalam sosialisme, para teknokrat dalam diktatur pembangunan yang bercorak kapitalis, ataupun para pengikut “gerakan konsientisasi” yang diprakarsai oleh Paulo Freire. Berger berpendapat bahwa semua usaha semacam itu bersifat ideologis dan tidak legitim, sebab dalam hal kesadaran tidak ada keunggulan atau tingkat-tingkat hirarkis.

Sejauh mana kritik Berger itu bisa disebut tepat, khususnya sehubungan dengan “konsientisasi” menurut pengertian Freire,[5] yang memang menjadi sasaran utama dari kritik tersebut? Paling tidak dalam dua hal, kritik itu kiranya cukup mengena, sekurang-kurangnya sebagai peringatan. Di pandang sepintas saja, setiap penampilan yang berambisi menyadarkan sudah menimbulkan kesan kesombongan. Kiranya tak ada seorang pun yang senang disadarkan oleh orang lain yang menganggap diri lebih tahu atau lebih sadar. Akan tetapi, setiap usaha “konsientisasi” yang menyangkut makna seluruh kehidupan, mau tak mau memang mengandaikan bahwa rakyat belum atau kurang sadar. Andai kata tidak demikian, maka tak usah diadakan “konsientisasi” karena rakyat sendiri sudah menyadari diri. Begitu pula, tak bisa disangkal bahwa program “konsientisasi” selalu datang dari luar dan paling tidak dalam arti ini juga dari atas. Maka dari itu, setiap pernyataan tentang “rakyat yang menyadarkan diri sendiri” akan terasa ganjil dan gampang menjadi semacam penipuan diri sendiri. Dari sudut logika bahasa saja sudah demikian. Hal yang kedua lebih menyangkut metode. Di bawah judul “konsientisasi” tak jarang dipakai suatu pola yang rupa-rupanya sangat partisipatif, tetapi dalam kenyataannya justru otoriter sekali. Para peserta proses “konsientisasi” tersebut diajak untuk berdiskusi dan mengemukakan pendapat mereka sendiri, tetapi kalau hasil diskusi itu tidak sesuai dengan pendapat para “penyadar”  itu sendiri, maka para peserta dianggap belum sadar dan disuruh berdiskusi lagi, sampai mereka mencapai kesimpulan yang “benar”, yaitu pendapat para “penyadar”, dan diloloskan sebagai sadar.

            Namun demikian, kritik Berger juga tidak luput dari ketimpangan, terutama sejauh menyangkut Paulo Freire. Dalam Pedagogy of the Oppressed[6] buku karangannya yang termasyur, Freire mennguraikan dengan cermat  dan meyakinkan kenyataan “kebudayaan kemelaratan” atau “kebudayaan bisu” rakyat kecil di Amerika Latin. Rakyat itu hidup terkurung dalam lingkungan sosio-budaya yang dikuasai dan diperalatkan oleh golongan elite yang menindasnya.

Freire menunjukkan bahwa penindasan itu merangkum dan telah meresapi seluruh kehidupan rakyat kecil sampai pada akar-akarnya. Mereka tidak hanya menjadi korban fisik, tetapi seluruh proses sosialisasi dan internalisasi dan dengan demikian kesadaran mereka pun telah diperbudak dan dipalsukan oleh semboyan-semboyan dan ideologi kaum elite. Yang disoroti secara khusus oleh Freire ialah lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana dan alat demi melestarikan “kebudayaan bisu” itu. Suatu mekanisme sosio-psikologis yang kemungkinan maupun kenyataannya tidak bisa disangkal.[7] Berdasarkan analisis itu, Freire mengembangkan konsepnya mengenai “konsientisasi”, terutama lewat alfabetisasi.

Kalau dibandingkan dengan pendekatan Berger, maka pendirian dan analisis Freire itu sebenarnya tidak begitu berlainan. Apa yang dituntut oleh Berger sebagai pembongkaran “mitos-mitos”, hak atas suatu dunia yang bermakna, “partisipasi kognitif”, serta suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis”, semua tuntutan itu juga tersirat dalam pendekatan Freire. Selain itu, kiranya tak bisa dibantah bahwa Berger pun berbicara sebagai seorang cendekiawan. Dengan perkataan lain, ia pun menyoroti kenyataan rakyat kecil dari luar dan menganggap diri “lebih tahu”, sungguhpun “lebih tahu” tidak sama dengan “lebih sadar”, sebagaimana ditegaskannya sendiri. Jadi, paling tidak dalam arti tertentu ia terkena oleh kritiknya sendiri, walaupun ia memang cukup sadar akan  hal itu dan uraiannya tidak begitu bernada “kenabian”.

Peter L. Berger

Titik perselisihan yang sebenarnya adalah proses penyadaran sendiri serta terutama pola kepemimpinan di dalamnya. Kiranya memang tidak relistis kalau diandaikan bahwa rakyat banyak akan begitu saja bergerak sendiri. Rakyat itu memang biasanya lebih bersikap pasif dan apatis, lantaran mekanisme penindasan majemuk yang dianalisa oleh Freire. Maka dari itu, memang dibutuhkan orang yang mendampingi rakyat, yang mau tak mau merupakan pemimpin dalam arti sosiologis. Tak ada gunanya mengelakkan kenyataan ini. Yang menentukan dalam hal ini adalah pola kepemimpinan serta kepentingan-kepentingan di belakangnya. Apakah pola itu bersifat otoriter, monologis, berprasangka, dan menggurui, ataukah partisipatif, dialogis, terbuka, dan reponsif. Dan apakah para pemimpin tersebut sebenarnya hanya menyampaikan ideologi kaum elite dan dengan demikian menyokong kepentingan-kepentingannya, ataukah sungguh-sungguh dan tanpa pamrih memihak dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat yang tertindas sendiri. Dalam hal ini, kejujuran dan sikap mawas diri dari pihak para pemimpin sangat penting. Mengingat semua itu, peringatan-peringatan Berger berkenaan dengan usaha “peningkatan kesadaran” sangat bermanfaat dan pada tempatnya, sekalipun tidak meyakinkan sepenuhnya.

  1. Apa yang dikemukakan dalam Pyramids of Sacrifice mengenai hak atas suatu dunia yang bermakna dan “partisipasi kognitif” sangat menarik dan penting, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” ataupun penderitaan manusia. Kentaralah disini bahwa ukuran itu tidak boleh dibatasi pada apa yang langsung menyolok mata atau mengesankan. Penderitaan merupakan suatu katagori atau dimensi menyeluruh, artinya bercorak baik fisik maupun kognitif, psikis, sosial, dan sebagainya. Manusia seutuhnya yang perlu diperhitungkan sehubungan dengan “biaya-biaya manusia”. Itulah landasan dan latar belakang dari pengertian pembangunan sebagai “pembebasan manusia dari penderitaan menurut segala segi dan dimensinya”.

Selain itu, nampaklah di sini pula keampuhan dari ukuran penilaian “biaya-biaya manusiawi” kalau dimengerti secara “dialektis-negatif”. Sebagaimana telah dikupas di atas tadi, setiap tradisi kebudayaan bersifat ambivalen atau bermuka dua, artinya bisa memberi makna pada kehidupan manusia, tetapi juga bisa menjadi halangan dalam hal ini. Kesimpulan itu ditarik berdasarkan ukuran penderitaan yang menampakkan diri dalam kenyataan. Suatu kesimpulan yang kiranya sulit tercapai berdasarkan suatu pendekatan yang bersifat apriori. Begitu pula, seluruh diskusi di sekitar “partisipasi kognitif” menunjukkan bahwa dasar etika politik yang diandalkan Berger cukup ampuh untuk menghadapi masalah-masalah pembangunan yang nyata. (*)

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

[2] P.I. Berger, Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966); P.I. Berger/Th. Luckmann, The Cocial Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, (Harmondsworth: Penguin Books, 1966).

[3] Dalam hubungan ini, melulu fungsi agama dalam arti sosiologis dimaksudkan, tanpa mengacuhkan pengertian diri masing-masing agama dalam hal “wahyu”.

[4] Kritik itu diajukan Berger juga terhadap modernitas di negara-negara industry. Bandingkan: P.L. Berger/B. Berger/H. Kellner. The Homeless Mind: Modernization and Consciousness, (Harmondsworth: Penguin Books, 1974); P.L. Berger, Facing Up To Modernity: Excursions in Society, Politics, and Religion. (New York: Basic Book, 1977).

[5] Kritik Berger dalam hal ini terutama didasarkan pada P. Freire, Culture Action for Freedom, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[6] P. Freire, Pedagogy of the Oppressed, (Harmondsworth: Penguin Books, 1972).

[7] Masalah itu pernah dibahas dalam karangan saya” “Pendidikan dalam Cengkeraman Kemelaratan”, Kompas, Senin 7 April 1980, hal IV+V.

Continue Reading
Advertisement

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending