© 2016 GALERI BUKU JAKARTA. ALL RIGHTS RESERVED.

Oleh: Ignas Kleden

Memang harus dikatakan bahwa kontradiksi adalah suatu pengertian filsafat pengetahuan dan bukan suatu pengertian filsafat keindahan. Dalam pengetahuan diandaikan bahwa kita bisa menetapkan salah benarnya suatu pengetahuan, berdasarkan criteria-kriteria yang telah disepakati bersama, sekalipun criteria itu bersifat sementara. Dalam filsafat keindahan atau estetika, kontradiksi tidak dimungkinkan, karena de gustibus non est disputandum (tidak mungkin kita berdebat tentang selera). Sudah jelas bahwa baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam kesenian selalu terdapat subyektivitas. Namun, sementara ilmu menuntut agar subyektivitas itu dikontrol dan dibatasi, seni membiarkan subyektiitas itu berkembang dan bahkan digalakkan. Tidak mungkin mendapatkan kontradiksi antara indah dan tidak indah, seperti halnya kontradiksi di antara benar dan tidak benar (kontradiksi epistemologis) atau antara ada dan tidak ada (kontradiksi ontologism).

Selama dua millennium, filsafat etika masih juga berdebat tentang satu masalah yang sama, yaitu apakah etika itu berurusan dengan soal baik dan buruk (etika teleologis) atau berurusan dengan soal benar dan salah (etika deontologist). Pertimbangan tentang baik dan buruk selalu didasarkan pada sesuai tidaknya suatu tindakan dengan tujuan.Eduard Spranger, psikolog yang menjadi rujukan dan pujaan Sutan Takdir Alisjahbana, akan mengatakan bahwa tujuan setiap orang masih akan ditentukan oleh tipologinya. Untuk seorang homo oeconomicus, baik adalah tindakan yang mendatangkan kerugian. Sebaliknya, seorang homo politicus akan melihat suatu tindakan menjadi barik kalau mendatangkan kekuasaan, dan buruk kalau membuat kekuasaan berkurang atau hilang sama sekali. Kritik umum terhadap etika teleologis bahwa dia pada dasarnya bersifat terlalu pragmatis atau serba ontologism (misalnya, bahwa baik adalah tindakan yang sessuai dengan kodrat manusia).

Etika deontologist menunjukkan peranan manusia dalam menetapkan apa yang dianggap sebagai benar dan salah (bukan berdasarkan tujuan yang bersifat pragmatis atau  ontologism, tetapi berdasarkan persetjujuan dan ksnsensus bersama). Hukum positif adalah contoh suatu etika deotologis. Mengatakan hahwa negara RI merupakan negara hukum adalah menerima bahwa kehidupan bersama dalam negara ini didasarkan pada berbagai peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan persetujuan bersama dank arena itu mengikat semua yang terlibat dalam persetujuan tersebut. Etika ini mempunyai dua kelebihan. Pertama, memberi peran aktif kepada anggota masyarakat untuk menetapkan sendiri apa yang benar dan salah berdasarkan criteria yang disepakati. Kedua, antara benar dan salah dimungkinkan munculnya kontradiksi yang tegas dan jelas. Tidak mungkin perbuatan membunuh orang yang berbeda pendirian politik itu sekalgus benar dan salah. Sebaliknya, secara teleologis, membunuh orang mungkin sesuatu yang baik karena dapat mengurangi kepadatan penduduk misalnya.

Debat teoritis itu kedengarannya amat mengawang, tetapi mempunyai konsekuensi yang amat konkret untuk kehidupan politik dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Kalau mengadili mantan Presiden Soeharto dianggap tindakan yang tidak baik karena membahayakan integrasi bangsa atau tidak menghormati orang tua yang sakit-sakitan, kita terjebak lagi dalam etika teleologis yang pragmatis. Dengan pragmatism seperti ini tidak bisa diputuskan apakah mengadili mantan Presiden Soeharto sesuatu yang baik atau buruk. Masalahnya, baik dan buruk selalu tergantung dari suatu tujuan, sedangkan selalu bisa diciptakan tujuan baru untuk membuat tindakan kita menjadi baik karena sesuai dengan tujuan baru tersebut.

Demikian pun kalau hukum didasarkan kepada etika teleologis ini maka asas hukum positif justru menjadi kabur. Sistem hukum positif baru efektif kalau kontradiksi antara salah dan benarnya suatu tindakan dibuat sejelas-jelasnya secara normative, sekalipun dalam penerapannya perlu memperhitungkan sikumstansi empiris di mana suatu tindakan dilakukan. Pada titik itu terjadi pertarungan antara suatu peristiwa politik dan peristiwa hukum. Moralitas politik adalah moralitas telelogis yang bergantung pada tujuan suatu perbuatan. Moralitas hukum merupakan moral deontologist, yang bergantung pada peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Dalam politik kontradiksi menjadi tidak jelas, karena tujuan selalu bisa diubah sehingga suatu tindakan dapat dibenarkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan baru itu. Dalam hukum peraturan yang berlaku tak dapat diubah sesuka hati, dank arena itu kontradiksi dimungkinkan. Kalau moralitas salah-benar ini tidak ditegakkan, perubahan structural yang paling revolusioner pun tidak akan membawa banyak kemajuan kualitatif, justru karena kita tidak bisa memutuskan apa yang salah yang harus ditinggalkan dan apa yang benar yang harus ditegakkan.

Tanpa menerima kontradiksi ilmu pengetahuan, juga tidak akan dimungkinkan. Pada prinsipnya, ilmu pengetahuan berkembang karena pengetahuan yang salah disingkirkan untuk memberi tempat bagi pengetahuan yang lebih teruji kebenarannya. Tentu dalam praktek hal ini tidak selalu mudah, karena penentuan salah-benar masih akan bergantung pada metode dan teori yang dianut oleh masing-masing mazhab. Namun, demikian prinsip kontradiksi itu diterima secara umum, bahwa tidak mungkin suatu pengetahuan itu bersifat salah dan benar sekaligus. Kontradiksi logis dalam pengetahuan adalah parallel dengan kontradiksi empiris dalam ilmu, dan juga parallel dengan kontradiksi etis dalam moralitas dan hukum.

Tentu tidak kurang orang Indonesia yang telah menghayati moral deontologist ini, barangkali tanpa banyak peduli tentang teori yang mendasari. Bulan Desember 1999, seorang intelegensia muda Indonesia, Soe Hok Gie, genap 30 tahun meninggal dunia di puncak Gunung Semeru. Berdasarkan perjuangannya dan teks-teks yang ditinggalkan, Soe Hok Gie adalah prototype moral deontologist ini atas cara yang hampir untuh dan sempurna. Dasar pertimbangan untuk semua tindakannya adalah kontradiksi antara salah dan benar, bukan keadaan tanpa kontradiksi antara baik dan buruk.

Dengan mudah bisa disebutkan apa yang menjadi “teori kebenaran” pada tokoh ini. Untuk dia, tindakan benar adalah tindakan yang sesuai dengan hati nurani (keberanian dan kejujuran bukan sekadar pembawaan prikologis, melainkan hasil kesimpulan filosofis), yang menyesuaikan perbuatan dengan keyakinan dan ucapan (karena itu, dia amat membenci kemunafikan), yang membela pihak lemah terhadap mereka yang lebih kuat (karena itu, penting mengenal masyarakat keicl dari dekat dengan banyak berjalan dan mendaki gunung), yang menolakk tunduk kepada ketakutan (baik ketakutan terhadap kekuasaan maupun ketakutan terhadap penyingkiran social oleh teman-teman sendiri), yang tidak mendiamkan kejahatan atau ketidak-adilan yang ada di depan mata (karena dengan itu melakukan the crime of silence), dan yang menolak kebenaran resmi yang ditawarkan tanpa menguji terlebih dahulu (entah kebenaran yang ditawarkan oleh doktrin politik atau yang diberikan oleh doktrin agama).

            Pilihan seperti itu yang oleh John F. Kennedy dinamakan keberanian, yaitu kesediaan secara sadar untuk mengabaikan akibat suatu pilihan dan tindakan karena hendak berpegang teguh kepada prinsip dan nilai yang diyakini. Keberanian dalam pengertian ini merupakan kebajikan manusia yang oleh John F. Kennedy dianggap paling tinggi dan paling mulia.

Dengan mengutip Hemingway, dia mengatakan bahwa keberanian adalah grace under pressure, yaitu semacam keagungan yang tetap bermartabat dan tidak hilang keanggunannya sekalipun berada di b awah tekanan dan represi. Dengan kata lain, kesediaan untuk menghadapi kontradiksi antara keadaan nyata dan prinsip yang diyakini.

Kehidupan politik memang bukan dua bidang hitam putih yang terpisah oleh satu garis lurus. Seperti juga spectrum cahaya, warna-warna yang muncul dalam suatu prisma hanya mungkin timbul kalau ada kontradiksi antara warna putih dan warna gelap. Rahasia kebudayaan barangkali terletak di sana, bahwa bersikap jelas dengan mempertegas kontradiksi, justru memudahkan kita melihat aneka warna yang muncul di antara ujung spectrum yang satu ke ujung yang lain. Sebaliknya, menghilangkan kontradiksi justru akan membuat segala sesuatunya tunggal-makna, seragam, dengan nuansa yang buyar karena kehilangan tenaga yang diberikan oleh dua titik yang tadinya tentang-menentang dan tarik-menarik. Ketakutan terhadap kontradiksi merupakan kecenderungan prosaic yang tak sanggup memahami bahwa kata-kata dalam sajak tidak sekadar bunyi bahasa yang dituliskan, tetapi suatu rancang-bangun dunia potensial yang belum ada  sekarang dan mungkin selamanya tak pernah ada, tetapi bukan sesuatu yang tak mungkin. Sebaliknya, menghormati kontradiksi akan memungkinkan seseorang melihat makna dari daun yang luruh, terbawa angin lalu menjelma dalam sajak. Pada saat itu, politik sebagai seni kemungkinan menemukan diri kembali dari puisi sebagai dunia kemungkinan. (*)

_________________________

IGNAS KLEDEN:

Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

Written by

Galeri Buku Jakarta (GBJ) merupakan portal berita literasi; “halaman kebudayaan” yang memuat dan menayangkan karya-karya tulis (literature) mau pun ragam karya seni lain dalam bentuk fotografi, video, mau pun lukisan dengan tujuan mendampingi proses pembangunan manusia Indonesia. Kirim karyamu ke email redaksi: galeribukujakarta@gmail.com Twitter @galeribuku_jkt

No comments

LEAVE A COMMENT