Connect with us

COLUMN & IDEAS

Apatisme Bangsa Kita

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Mungkin baik jika lain kali pada liburan akhir atau awal tahun Anda mengunjungi Kota Tangerang Selatan. Pusat kotanya, tempat kantor wali kota, kepolisian resor, hingga universitas dengan mahasiswa terbanyak berada, memiliki unikum tiada duanya.

Di pusat salah satu kota ber-APBD tertinggi di Indonesia itu, bukan jalan mulus, taman nyaman, arsitektur indah, atau pesona tradisi seperti yang ditawarkan banyak daerah lain, melainkan justru medan off road yang menantang, lengkap dengan ancaman bahaya yang sudah memakan korban. Berbulan-bulan jalan-jalan utama pusat kota tersebut dihiasi kekacauan pembangunan infrastruktur (listrik, telepon, gorong-gorong, hingga perbaikan jalan) yang terlalu lamban prosesnya, kacau, bahkan cenderung khaotik manajemennya. Mengakibatkan kerugian besar, bahkan sebagian membuat para pengusaha usaha kecil menengah (UKM) di seputar kekacauan itu bangkrut.

Sebuah bengkel milik pengusaha muda sampai menulis poster besar dengan ungkapan getir dan protes tertahan: “Biar Beton Menghadang, Kami Tetap Buka”. Namun, tetap saja kerugian besar pemasukan harian terus terjadi karena pelanggan terhalang beton jalanan yang meninggi hingga 30-an sentimeter.

Syukurlah, pemerintahan petahana—entah dengan skor berapa atau cara apa—berhasil mempertahankan kekuasaannya dalam pilkada beberapa waktu lalu. Hasil itu kian memperkuat unikum kota yang sewindu pun belum usianya ini. Realitas aktual yang nyata buruk dan mengganggu aktivitas dan kepentingan warga setempat itu ternyata tidak memengaruhi elektabilitas dari pemimpinnya. Sebagaimana mereka pun tidak peduli atau mempertimbangkan realitas keluarga sang wali kota yang jadi terpidana korupsi tingkat tinggi. Rakyat tidak peduli.

Hal terakhir di atas mungkin bisa menjadi representasi dari fenomena mutakhir akan ketidakpedulian, yang dalam jenis atau tingkat tertentu bisa jadi semacam apatisme (rakyat) pada masalah sosial kita yang kian berat dan rumit. Situasi atau gejala ini menengarai beberapa fakta dan gejala sosial lain, seperti semakin kuatnya egoisme—dalam pengertian sikap individualistis—dalam diri (bangsa) kita.

Tentu saja realitas psikologis bangsa, terutama di wilayah urban yang sudah diisi lebih dari separuh populasi negeri, itu jadi alarm kuat luntur atau lenyapnya salah satu sifat utama (dan luhur) bangsa Indonesia yang diakui atau diaku-aku, yakni gotong royong, suatu cara hidup di mana etos persaudaraan, kebersamaan, atau kesetaraan antarmanusia termaktub di dalamnya. Ini juga indikasi bagi ketakberdayaan, frustrasi, putus asa, disorientasi, semua bahan ramuan yang menghasilkan adonan apatisme (sosial) bangsa kita.

Apa yang getir dan cukup mencemaskan adalah bahwa apatisme itu juga terjadi pada perihal-perihal yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Banyak contohnya: mulai dari kongkalikong politik dalam kasus ketua DPR, konspirasi bisnis-politik dalam berbagai kontrak dengan perusahaan besar asing, politik uang yang tetap efektif memuluskan para koruptor dan penjahat politik mendapatkan kekuasaan, penegakan hukum yang sangat lemah dan tebang-pilih, ketakhadiran negara dalam berbagai kasus yang mengorbankan rakyat kecil, hingga pembiaran oleh aparat keamanan terhadap ulah sekelompok masyarakat yang mengacaukan bahkan mengancam ekspresi seni dan budaya.

Untuk yang disebut terakhir, hal itu dialami Federasi Teater Indonesia yang mendapat ancaman dan gangguan keras dalam acara Anugerah Kebudayaan yang diselenggarakannya akhir Desember 2015. Polisi dan petugas militer setempat bukannya melindungi kerja kebudayaannya, melainkan justru “mengancam” dengan meminta pembatalan dengan logika absurd: “tidak menjamin keamanannya”. Lebih jauh, pihak keamanan melakukan pembiaran tindakan destruktif kelompok tersebut, bahkan sepertinya memfasilitasi ketika secara samar pihak pengganggu memasuki ruang acara, ruang yang selama ini steril dari kepentingan non-artistik.

Negara ternyata hadir bukan untuk melindungi dan mengamankan kerja kebudayaan rakyatnya. Negara malah menyabotase rakyat yang memberinya amanah dan kepercayaan. Mau apa negara? Untuk apa negara? Mendestruksi rakyatnya sendiri dengan fasilitas dan gaji yang didapat dari rakyat yang sama?

Kemampatan sistemik

Secara psikologis, kondisi atau état yang apatik ini berpeluang menciptakan sikap yang lebih patetik di tingkat yang fatalistik. Ketakpedulian atau “masa bodoh” massal ini dapat berakhir pada sikap yang fatal dengan, misalnya, hanya mengakui kebenaran kelompok (dirinya) sendiri. Sebuah fatalisme yang segera akan diiringi tindakan ekstrem atau anarkistis sebagai destruksi sosial (personal juga, tentu saja) yang menghasilkan kehancuran dasar kebersamaan, komunalitas hingga apa yang disebut kebangsaan (nasionalisme, dalam istilah lebih sempit).

Betapa menggiriskan jika ternyata bangsa ini akan hancur justru lebih disebabkan oleh faktor-faktor negatif dan destruktif dari dalam dirinya sendiri ketimbang faktor-faktor eksternal yang selama ini kita khawatirkan. Dan, menjadi satu tragedi ketika kegirisan yang terjadi itu justru tak disadari atau tidak dipahami oleh manusia/bangsa itu sendiri. Kita tidak mengerti kenapa kita sampai pada gejala dan kecenderungan seperti itu.

Ada beberapa penjelasan untuk masalah di akhir paragraf di atas. Misalnya, kondisi kesadaran kita yang tertutup atau terpenjara oleh kebutuhan syahwat biologis atau nafsu libidal mengejar tanpa letih, dengan apa pun cara, pemasukan material untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Atau kesadaran kita termanipulasi atau terkooptasi pikiran-pikiran artifisial yang dibuat dan diinternalisasi justru untuk mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan ber-”lebih” itu. Atau, pelbagai alasan idealistis/akademis lainnya.

Namun, secara praktis, kondisi buruk dan busuk kita di atas lebih diakibatkan oleh praksis atau implementasi sistem hukum, ekonomi, dan politik kita yang terbukti mampat dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan tuntutan mutakhir dan nyata dari konstituen atau rakyat negeri ini. Saluran-saluran yang tersedia, dalam ketiga sistem itu, kalaupun ada, jika tidak sangat sempit lubangnya, sangat kecil pula peluangnya untuk terakomodasi. Protes, demo, kritik-kritik media massa, berbagai petisi, hingga laporan institusional lewat lembaga-lembaga negara (seperti Ombudsman, KPK, PPATK), atau swasta macam banyak LSM tidaklah efektif karena daya tawar dan daya tekannya lemah. Apalagi, banyak manuver para penjahat dan pengkhianat bangsa yang justru ingin mengerdilkan lembaga-lembaga dan saluran-saluran di atas.

Inilah realitas hidup berbangsa dan bernegara kita. Sistem ada bukan untuk merealisasikan tujuan luhur dan mulianya, menempatkan rakyat sebagai “tuan” dan pemilik kedaulatan, menyelenggarakan kesejahteraan mereka atau jadi pembela utama dari rakyat dan ibu pertiwinya. Namun, justru menjadi jebakan maut yang menjerumuskan rakyat, menjadi argumen palsu dan alibi bagi pencoleng dan perampok negara, hingga menelikung wewenang pejabat publik yang berintegritas dan berkomitmen. Hal terakhir terlihat pada banyaknya pejabat yang terpuji, karakter dan prestasinya, didakwa oleh kesalahan-kesalahan kecil yang dicari-cari, sementara gajah kesalahan pejabat-penjahat di depan mata dibiarkan.

Hijrah spiritual

Kemampatan sistemik inilah yang antara lain membuat rakyat secara umum putus asa, marah secara terpendam, hingga akhirnya memunculkan frustrasi dan sikap tidak peduli, apatis. Semua itu, sekali lagi, diperkuat oleh cara berpikir dan cara hidup artifisial-manipulatif di atas, yang memaksa mereka menerima sistem itu secara given, bahkan menganggap hal given yang cilaka itu, justru menjadi sumber kebanggaan nasional.

Apa yang dapat kita perbuat dari jebakan maut peradaban jumud seperti itu? Apakah kita harus menolak semua sistem itu? Maaf, tidak bisa, Saudaraku. Bukan karena kita tidak mampu, atau tidak mau, tapi memang secara internal kita ternyata sudah tidak lagi memiliki software atau perangkat lunak yang mampu memproses penolakan atau penentangan itu. Seperti saya tegaskan sebelumnya, semua kita terima given, dalam arti tidak hanya intelektual, mental, bahkan spiritual.

Perubahan yang mungkin terjadi secara praktis (nyata) tidak lagi mungkin terjadi secara intelektual. Karena akal sehat ternyata sama sekali tidak ampuh mengubah perilaku siapa pun. Pelanggar lalu lintas hingga Setya Novanto cs sangatlah paham, dengan kecerdasan kurikulum pendidikan nasional yang dijalaninya, bahwa apa yang ia lakukan salah, dosa, dan menciptakan destruksi publik. Tapi, apa yang terjadi? Mereka tetap melakukannya. Santai, tegas, lengkap dengan manipulasi sikap (tubuh, mimik, dan pikiran) yang seakan innocence.

Maka, kata-kata langsung, apalagi bergaya (simbolik, literer), atau retorika canggih tidak mempan. Begitu pun terapi mental/psikologis yang sering dilakukan para ustaz, pendeta atau kaum rohaniwan umumnya, hingga guru konseling, pelbagai lembaga terapi, ritus-ritus spiritual-formal, para penyuluh atau para motivator—yang seluruhnya berkait dengan gerakan mental—tidak memperlihatkan hasil positif-signifikan dalam mengubah perilaku jemaat, anggota, atau para peserta, baik yang gratisan maupun membayar.

Apa yang masih mungkin dilakukan tinggal pada tingkat spiritual, tingkat kebatinan, muara dari mana kita mendapat acuan hingga keyakinan tentang apa yang bisa, boleh, dan benar kita lakukan. Perubahan itu, terserah mau radikal, revolusi atau evolusioner, harus terjadi di tingkat spiritual, religius (bukan religion). Bagaimana cara? Pindah keyakinan atau pindah agama? Bukan, tentu saja bukan. Yang kita pindah bukan keyakinan atau agamanya, melainkan dasar-dasar dari apa yang membuat kita yakin dengan hati kita, percaya pada agama kita.

Dasar-dasar itu harus diganti atau dipindah, dihijrahkan, dari apa yang dimiliki sekarang (modern-kontinental, yang manipulatif artifisial) ke kesejatian (modern-tradisional, yang sejati dan nyata). Hijrah spiritual. Dengan cara, antara lain, secara berani melucuti—secara perlahan maupun cepat—sistem dan cara berpikir dan bersikap kita yang dipenuhi oleh ilmu, filosofi, hingga ideologi kontinental (yang kapitalistis-demokratis-kontinentalistis dalam hukum). Kemudian dengan kesungguhan, plus keberanian, menengok kembali khazanah ilmu dan budaya yang terpendam dalam tradisi kita.

Tradisi mana? Tidak jauh-jauh, tradisi di mana kita atau orangtua kita berasal. Yang Sunda kembali mengenali Sunda-nya, yang Jawa begitu pula, yang Bugis, Batak, Flores, atau Melayu pun melakukan hal yang sama. Dapatkanlah dengan hati dan pikiran jernih terbuka, solusi-solusi terbaik dalam menghadapi persoalan zaman (mutakhir sekalipun) dalam tradisi-tradisi yang sebagian besar purba (dalam arti sudah bertahan dan berkembang sejak lama sekali) itu. Ramulah semua itu, dengan bagian terbaik dari pengetahuan modern-kontinental, sehingga kita menemukan rumusan baru, bahkan jati diri dan identitas baru.

Sampai akhirnya kita tahu, sejak dahulu, bangsa-bangsa di Nusantara, bahkan kemudian Indonesia, sesungguhnya dibentuk, ada, dan mampu bertahan, karena proses pembudayaan semacam itu. Maka tak ada yang lebih baik, hijrahlah…. (*)

 

*Budayawan
Kolom ini pernah dimuat di Harian Kompas, 18 Januari 2016

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Absurditas Golput

mm

Published

on

Getty Images/ Kompas.com

Seorang penulis yang namanya cukup tersohor dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia baru-baru ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam momentum pesta demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput.

Dia menyatakan bahwa pada era pemerintah saat ini hoaks merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia. Juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elite, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi.

Argumennya faktual dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, bagi saya, hal itu terkesan menyederhanakan persoalan karena Jokowi dijadikan sebagai aktor tunggal yang layak dibebani dan dimintai tanggung jawab atas begitu banyak beban sejarah dan persoalan bangsa ini.

Fakta dan data yang ia sampaikan tidak ada yang salah, lebih-lebih sebagai suara kritis. Kita butuh argumentasi kontrol kekuasaan semacam itu untuk bangsa yang tengah berusaha melaju dari beban reformasi yang puluhan tahun mandek dan tersandera begitu banyak kepentingan.

Tapi saya melihat keterjebakan sudut pandang, yang sayangnya juga banyak mengemuka dalam argumentasi kebanyakan mereka yang hari ini memilih untuk tidak memilih (golput). Fakta yang meski benar sejatinya tidak kontekstual karena terisolasi dari realitas besar sosial dan sejarah sehingga menghasilkan tafsir keliru atas “kenyataan politik” Indonesia saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama, realitas oligarki. Lima tahun memimpin bangsa dengan beban sejarah monolitik dan oligopolistik hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa selama 32 tahun jelas tidak cukup untuk membereskan semua krisis yang dihadapi Indonesia. Lebih-lebih reformasi 1998 juga gagal mentransformasi secara menyeluruh bangsa ini ke tujuan dan bentuk baru politik yang lebih moderat dan kosmopolit.

Kedua, sejarah warisan Orde Baru yang belum tuntas. Birokrasi dan paradigma budaya politik kita masih banyak mengamini cara-cara lama, baik dalam hal korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Butuh kehendak politik sekaligus kesiapan generasi yang lebih kekinian untuk menggantikan cara, praktik, dan budaya politik Indonesia. Dan, sekali lagi, Jokowi sebagai pribadi tidak cukup dan tidak akan kuat dibebani itu semua seorang diri.

Ketiga, fungsionalisme individual dalam melihat kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini golput mengajukan argumen seolah-olah Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari realitas global dan konfigurasi ekonomi-politik dunia, terutama perkembangan kapitalisme lanjut.

Keempat, golput hari ini lebih mendekati proses dari pilihan yang secara faktual tidak dialektis dan mengabaikan proses negasi menuju kualitas substansi demokrasi. Mengapa? Karena ia tidak dijadikan sebagai organisme intelektual dan massa, melainkan lebih ke sentimen individu.

Dengan empat hal yang saya sebutkan, saya berpandangan bahwa meski pilihan untuk tidak memilih adalah juga hak yang konstitusional, fenomena golput hari ini lebih menunjukkan suatu perasaan sentimental dan personal ketimbang sebagai keluhan dari sistem sosial dan kultural yang berkembang lima tahun ke belakang.

Bagi saya, sudah terlambat untuk golput dan pemilihan umum sudah di depan mata. Fakta-fakta negatif dan pesimisme sebagaimana dituliskan penulis tadi justru tengah berlangsung semakin masif. Haruskah kita memilih abai dan tidak terlibat?

Golput sudah terlambat karena pilihan untuk tidak memilih sejatinya bukan laku personal meski subyeknya individual. Golput seharusnya merupakan politik alternatif, dan karena itu subyeknya harus menuju suatu gerakan sosial. Sebab, ia merupakan jalan bagi kelompok politik alternatif untuk menarik atau mengembalikan realitas politik yang elitis agar kembali pada fitrahnya sebagai sarana artikulatif kepentingan rakyat.

Jadi, golput dalam momentum pemilihan umum kali ini adalah absurd. Bukan karena pilihan untuk tidak memilihnya, melainkan lebih pada latar belakang sikap yang tidak hanya inkonsisten, tapi juga pada dasarnya tidak punya tujuan yang berkaitan dengan perbaikan situasi politik dan kebangsaan yang kita inginkan. Alih-alih golput dalam situasi politik sekarang, saya merasa masih banyak argumen dan rasionalisasi untuk tetap aktif mengawal dinamika politik dan demokratisasi Indonesia.

Selamat memilih dan tegak lurus dalam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Saya sendiri akan memilih untuk memilih karena saya tidak ingin menjadi yang absurd, seperti Sisifus: sudah menjadi korban, harus pula yang menjalani hukuman. (*)

*) Sabiq Carebesth. Penyair dan Penulis Lepas—editor Galeri Buku Jakarta

Tulisan ini sebelumnya tayang di Koran Tempo.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

Trending