Connect with us

COLUMN & IDEAS

Apatisme Bangsa Kita

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Mungkin baik jika lain kali pada liburan akhir atau awal tahun Anda mengunjungi Kota Tangerang Selatan. Pusat kotanya, tempat kantor wali kota, kepolisian resor, hingga universitas dengan mahasiswa terbanyak berada, memiliki unikum tiada duanya.

Di pusat salah satu kota ber-APBD tertinggi di Indonesia itu, bukan jalan mulus, taman nyaman, arsitektur indah, atau pesona tradisi seperti yang ditawarkan banyak daerah lain, melainkan justru medan off road yang menantang, lengkap dengan ancaman bahaya yang sudah memakan korban. Berbulan-bulan jalan-jalan utama pusat kota tersebut dihiasi kekacauan pembangunan infrastruktur (listrik, telepon, gorong-gorong, hingga perbaikan jalan) yang terlalu lamban prosesnya, kacau, bahkan cenderung khaotik manajemennya. Mengakibatkan kerugian besar, bahkan sebagian membuat para pengusaha usaha kecil menengah (UKM) di seputar kekacauan itu bangkrut.

Sebuah bengkel milik pengusaha muda sampai menulis poster besar dengan ungkapan getir dan protes tertahan: “Biar Beton Menghadang, Kami Tetap Buka”. Namun, tetap saja kerugian besar pemasukan harian terus terjadi karena pelanggan terhalang beton jalanan yang meninggi hingga 30-an sentimeter.

Syukurlah, pemerintahan petahana—entah dengan skor berapa atau cara apa—berhasil mempertahankan kekuasaannya dalam pilkada beberapa waktu lalu. Hasil itu kian memperkuat unikum kota yang sewindu pun belum usianya ini. Realitas aktual yang nyata buruk dan mengganggu aktivitas dan kepentingan warga setempat itu ternyata tidak memengaruhi elektabilitas dari pemimpinnya. Sebagaimana mereka pun tidak peduli atau mempertimbangkan realitas keluarga sang wali kota yang jadi terpidana korupsi tingkat tinggi. Rakyat tidak peduli.

Hal terakhir di atas mungkin bisa menjadi representasi dari fenomena mutakhir akan ketidakpedulian, yang dalam jenis atau tingkat tertentu bisa jadi semacam apatisme (rakyat) pada masalah sosial kita yang kian berat dan rumit. Situasi atau gejala ini menengarai beberapa fakta dan gejala sosial lain, seperti semakin kuatnya egoisme—dalam pengertian sikap individualistis—dalam diri (bangsa) kita.

Tentu saja realitas psikologis bangsa, terutama di wilayah urban yang sudah diisi lebih dari separuh populasi negeri, itu jadi alarm kuat luntur atau lenyapnya salah satu sifat utama (dan luhur) bangsa Indonesia yang diakui atau diaku-aku, yakni gotong royong, suatu cara hidup di mana etos persaudaraan, kebersamaan, atau kesetaraan antarmanusia termaktub di dalamnya. Ini juga indikasi bagi ketakberdayaan, frustrasi, putus asa, disorientasi, semua bahan ramuan yang menghasilkan adonan apatisme (sosial) bangsa kita.

Apa yang getir dan cukup mencemaskan adalah bahwa apatisme itu juga terjadi pada perihal-perihal yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Banyak contohnya: mulai dari kongkalikong politik dalam kasus ketua DPR, konspirasi bisnis-politik dalam berbagai kontrak dengan perusahaan besar asing, politik uang yang tetap efektif memuluskan para koruptor dan penjahat politik mendapatkan kekuasaan, penegakan hukum yang sangat lemah dan tebang-pilih, ketakhadiran negara dalam berbagai kasus yang mengorbankan rakyat kecil, hingga pembiaran oleh aparat keamanan terhadap ulah sekelompok masyarakat yang mengacaukan bahkan mengancam ekspresi seni dan budaya.

Untuk yang disebut terakhir, hal itu dialami Federasi Teater Indonesia yang mendapat ancaman dan gangguan keras dalam acara Anugerah Kebudayaan yang diselenggarakannya akhir Desember 2015. Polisi dan petugas militer setempat bukannya melindungi kerja kebudayaannya, melainkan justru “mengancam” dengan meminta pembatalan dengan logika absurd: “tidak menjamin keamanannya”. Lebih jauh, pihak keamanan melakukan pembiaran tindakan destruktif kelompok tersebut, bahkan sepertinya memfasilitasi ketika secara samar pihak pengganggu memasuki ruang acara, ruang yang selama ini steril dari kepentingan non-artistik.

Negara ternyata hadir bukan untuk melindungi dan mengamankan kerja kebudayaan rakyatnya. Negara malah menyabotase rakyat yang memberinya amanah dan kepercayaan. Mau apa negara? Untuk apa negara? Mendestruksi rakyatnya sendiri dengan fasilitas dan gaji yang didapat dari rakyat yang sama?

Kemampatan sistemik

Secara psikologis, kondisi atau état yang apatik ini berpeluang menciptakan sikap yang lebih patetik di tingkat yang fatalistik. Ketakpedulian atau “masa bodoh” massal ini dapat berakhir pada sikap yang fatal dengan, misalnya, hanya mengakui kebenaran kelompok (dirinya) sendiri. Sebuah fatalisme yang segera akan diiringi tindakan ekstrem atau anarkistis sebagai destruksi sosial (personal juga, tentu saja) yang menghasilkan kehancuran dasar kebersamaan, komunalitas hingga apa yang disebut kebangsaan (nasionalisme, dalam istilah lebih sempit).

Betapa menggiriskan jika ternyata bangsa ini akan hancur justru lebih disebabkan oleh faktor-faktor negatif dan destruktif dari dalam dirinya sendiri ketimbang faktor-faktor eksternal yang selama ini kita khawatirkan. Dan, menjadi satu tragedi ketika kegirisan yang terjadi itu justru tak disadari atau tidak dipahami oleh manusia/bangsa itu sendiri. Kita tidak mengerti kenapa kita sampai pada gejala dan kecenderungan seperti itu.

Ada beberapa penjelasan untuk masalah di akhir paragraf di atas. Misalnya, kondisi kesadaran kita yang tertutup atau terpenjara oleh kebutuhan syahwat biologis atau nafsu libidal mengejar tanpa letih, dengan apa pun cara, pemasukan material untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Atau kesadaran kita termanipulasi atau terkooptasi pikiran-pikiran artifisial yang dibuat dan diinternalisasi justru untuk mengafirmasi kebutuhan-kebutuhan ber-”lebih” itu. Atau, pelbagai alasan idealistis/akademis lainnya.

Namun, secara praktis, kondisi buruk dan busuk kita di atas lebih diakibatkan oleh praksis atau implementasi sistem hukum, ekonomi, dan politik kita yang terbukti mampat dalam menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan tuntutan mutakhir dan nyata dari konstituen atau rakyat negeri ini. Saluran-saluran yang tersedia, dalam ketiga sistem itu, kalaupun ada, jika tidak sangat sempit lubangnya, sangat kecil pula peluangnya untuk terakomodasi. Protes, demo, kritik-kritik media massa, berbagai petisi, hingga laporan institusional lewat lembaga-lembaga negara (seperti Ombudsman, KPK, PPATK), atau swasta macam banyak LSM tidaklah efektif karena daya tawar dan daya tekannya lemah. Apalagi, banyak manuver para penjahat dan pengkhianat bangsa yang justru ingin mengerdilkan lembaga-lembaga dan saluran-saluran di atas.

Inilah realitas hidup berbangsa dan bernegara kita. Sistem ada bukan untuk merealisasikan tujuan luhur dan mulianya, menempatkan rakyat sebagai “tuan” dan pemilik kedaulatan, menyelenggarakan kesejahteraan mereka atau jadi pembela utama dari rakyat dan ibu pertiwinya. Namun, justru menjadi jebakan maut yang menjerumuskan rakyat, menjadi argumen palsu dan alibi bagi pencoleng dan perampok negara, hingga menelikung wewenang pejabat publik yang berintegritas dan berkomitmen. Hal terakhir terlihat pada banyaknya pejabat yang terpuji, karakter dan prestasinya, didakwa oleh kesalahan-kesalahan kecil yang dicari-cari, sementara gajah kesalahan pejabat-penjahat di depan mata dibiarkan.

Hijrah spiritual

Kemampatan sistemik inilah yang antara lain membuat rakyat secara umum putus asa, marah secara terpendam, hingga akhirnya memunculkan frustrasi dan sikap tidak peduli, apatis. Semua itu, sekali lagi, diperkuat oleh cara berpikir dan cara hidup artifisial-manipulatif di atas, yang memaksa mereka menerima sistem itu secara given, bahkan menganggap hal given yang cilaka itu, justru menjadi sumber kebanggaan nasional.

Apa yang dapat kita perbuat dari jebakan maut peradaban jumud seperti itu? Apakah kita harus menolak semua sistem itu? Maaf, tidak bisa, Saudaraku. Bukan karena kita tidak mampu, atau tidak mau, tapi memang secara internal kita ternyata sudah tidak lagi memiliki software atau perangkat lunak yang mampu memproses penolakan atau penentangan itu. Seperti saya tegaskan sebelumnya, semua kita terima given, dalam arti tidak hanya intelektual, mental, bahkan spiritual.

Perubahan yang mungkin terjadi secara praktis (nyata) tidak lagi mungkin terjadi secara intelektual. Karena akal sehat ternyata sama sekali tidak ampuh mengubah perilaku siapa pun. Pelanggar lalu lintas hingga Setya Novanto cs sangatlah paham, dengan kecerdasan kurikulum pendidikan nasional yang dijalaninya, bahwa apa yang ia lakukan salah, dosa, dan menciptakan destruksi publik. Tapi, apa yang terjadi? Mereka tetap melakukannya. Santai, tegas, lengkap dengan manipulasi sikap (tubuh, mimik, dan pikiran) yang seakan innocence.

Maka, kata-kata langsung, apalagi bergaya (simbolik, literer), atau retorika canggih tidak mempan. Begitu pun terapi mental/psikologis yang sering dilakukan para ustaz, pendeta atau kaum rohaniwan umumnya, hingga guru konseling, pelbagai lembaga terapi, ritus-ritus spiritual-formal, para penyuluh atau para motivator—yang seluruhnya berkait dengan gerakan mental—tidak memperlihatkan hasil positif-signifikan dalam mengubah perilaku jemaat, anggota, atau para peserta, baik yang gratisan maupun membayar.

Apa yang masih mungkin dilakukan tinggal pada tingkat spiritual, tingkat kebatinan, muara dari mana kita mendapat acuan hingga keyakinan tentang apa yang bisa, boleh, dan benar kita lakukan. Perubahan itu, terserah mau radikal, revolusi atau evolusioner, harus terjadi di tingkat spiritual, religius (bukan religion). Bagaimana cara? Pindah keyakinan atau pindah agama? Bukan, tentu saja bukan. Yang kita pindah bukan keyakinan atau agamanya, melainkan dasar-dasar dari apa yang membuat kita yakin dengan hati kita, percaya pada agama kita.

Dasar-dasar itu harus diganti atau dipindah, dihijrahkan, dari apa yang dimiliki sekarang (modern-kontinental, yang manipulatif artifisial) ke kesejatian (modern-tradisional, yang sejati dan nyata). Hijrah spiritual. Dengan cara, antara lain, secara berani melucuti—secara perlahan maupun cepat—sistem dan cara berpikir dan bersikap kita yang dipenuhi oleh ilmu, filosofi, hingga ideologi kontinental (yang kapitalistis-demokratis-kontinentalistis dalam hukum). Kemudian dengan kesungguhan, plus keberanian, menengok kembali khazanah ilmu dan budaya yang terpendam dalam tradisi kita.

Tradisi mana? Tidak jauh-jauh, tradisi di mana kita atau orangtua kita berasal. Yang Sunda kembali mengenali Sunda-nya, yang Jawa begitu pula, yang Bugis, Batak, Flores, atau Melayu pun melakukan hal yang sama. Dapatkanlah dengan hati dan pikiran jernih terbuka, solusi-solusi terbaik dalam menghadapi persoalan zaman (mutakhir sekalipun) dalam tradisi-tradisi yang sebagian besar purba (dalam arti sudah bertahan dan berkembang sejak lama sekali) itu. Ramulah semua itu, dengan bagian terbaik dari pengetahuan modern-kontinental, sehingga kita menemukan rumusan baru, bahkan jati diri dan identitas baru.

Sampai akhirnya kita tahu, sejak dahulu, bangsa-bangsa di Nusantara, bahkan kemudian Indonesia, sesungguhnya dibentuk, ada, dan mampu bertahan, karena proses pembudayaan semacam itu. Maka tak ada yang lebih baik, hijrahlah…. (*)

 

*Budayawan
Kolom ini pernah dimuat di Harian Kompas, 18 Januari 2016

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending