Connect with us

COLUMN & IDEAS

Anak-anak Dunia Maya

mm

Published

on

Anak-anak Dunia Maya

Damhuri Muhammad*

 

Di masa lalu, bila seorang anak hendak berpamitan, ia mesti mengetuk pintu kamar ayahnya, atau menghampiri ibunya ke dapur, untuk bersalaman, cium tangan, sebelum meninggalkan rumah. Tata krama dan laku santun itu kini telah diringkas oleh perkakas bernama gawai. Ia cukup mengetik satu-dua kalimat di layar telpon pintar, lalu kirim melalui fasilitas online messenger ke nomor Mama-Papa, dan tuntas perkara. Mama-Papa akan membalas pesan-pesan digital dari anak-anaknya, lantas kembali tenggelam dalam rutinitas yang tiada sudah-sudah. Begitu selalu, hingga banyak keluarga seperti sedang membangun rumah di semesta jagad maya. Seolah-olah ramai perbincangan, seakan-akan semarak kehangatan, padahal mereka jarang bertemu-muka.

Generasi yang lahir di era 1980-an hingga 2000-an adalah generasi yang tumbuh di lingkungan serba digital. Mereka meluncur ke bumi ketika dunia internet telah merajalela. Hampir semua aktivitas mereka dijembatani oleh internet. Mereka mencari informasi untuk keperluan tugas-tugas sekolah di Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan berkomunikasi dengan macam-macam fasilitas online messenger semacam BBM, WhatsApp, Line. Pendeknya, tak ada satu urusan pun yang lepas dari dunia maya.  Gawai adalah perkakas. Jagad maya adalah napas.

Marc Prensky (2001) menyebut mereka sebagai generasi digital native. Bila anak-anak yang terbiasa berbincang dengan ibu-bapaknya via  WhatsApp–meski mereka berada di rumah yang sama–disebut digital native, maka orangtua atau generasi di atas usia mereka, adalah kaum digital immigrant. Orang-orang yang lahir di jaman analog, tapi tidak bisa lari dari kepungan dunia digital. Ada yang bisa beradaptasi, tapi lebih banyak yang kepayahan, karena generasi masa kini tidak lagi bisa memahami fitur-fitur analog dalam bahasa mereka.

Kolumnis M Burhanuddin (2016) mencatat, generasi digital native membangun gaya,  perilaku, dan bahasa-bahasa baru dalam alur komunikasi dan interaksi yang cepat, massif, dan penuh fantasmagoria. Mereka mengubah tatanan nilai dan gaya hidup menjadi serba digital. Jumlah mereka sangat besar, dan akan menjadi yang terbesar di Indonesia pada 2030. Bila menggunakan istilah Manuel Castel (1996), pertumbuhan generasi digital native dianalogikan seperti rhizome, tumbuhan yang berkembang dengan cara menjalar ke segala arah.

Di berbagai belahan dunia, kaum digital native terus bermunculan. Bahkan di negara yang dikuasai oleh junta militer dan paling represif terhadap media seperti Myanmar sekalipun, sejak 1988–sebagaimana dicatat oleh Reza AA Wattimena–muncul kelompok virtual bernama Support the Monks Protest. Setiap 12 jam, 10.000 anggota baru mendaftar. “Kini, Anda bisa menyaksikan komunitas-komunitas yang kuat, dari orang-orang Myanmar di Norwegia, Thailand, India, dan Inggris. Teknologi digital membuat jaringan bawah tanah menjadi lebih efektif,” ungkap Vincent Brossel, wartawan Reporters Without Border. Di negara-negara Arab, revolusi digital bahkan menggerakkan perubahan sosial politik. Otoritarianisme bertumbangan digilas gelombang perlawanan yang bermula dari suara anak-anak dunia maya.

Dari kaum digital native pula lahirnya sosok seperti Travis Kalanick, pendiri sekaligus CEO Uber, aplikasi penghubung para pengguna jasa transportasi. Sebagaimana dilansir www.cnnindonesia.com (24/03/16), Kalanick mendirikan Uber pada 2009 di San Fransisco, California. Uber diterima  masyarakat, karena harganya terjangkau. Uber mengekspansi layanan ke berbagai negara secara agresif, mengganggu tatanan transportasi, dan memicu kontroversi. Pada 2015 di New York, Uber menyediakan layanan kepada 1,9 juta pengguna dalam waktu tiga tahun dan menciptakan rata-rata 13.750 pekerjaan.  Sementara di London, pengguna Uber sudah mencapai 900 ribu dan membuka 7.800 pekerjaan. Kini Uber telah menyebar ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan  dianggap mengganggu bisnis transportasi konvensional.

Anthony Tan, putra seorang konglomerat Malaysia, suatu hari saat ia kuliah di Harvard Business School (AS), temannya berkabar perihal sulitnya mendapatkan taksi di Malaysia. Ia kemudian menyusun rencana bisnis yang mirip layanan Uber pada 2012. Tan membangun GrabTaxi, aplikasi yang semula dirancang guna mendukung operasional perusahaan taksi, tapi kemudian malah menggoyang perusahaan taksi itu sendiri. GrabTaxi semakin membuat pusing perusahaan taksi dengan meluncurnya GrabCar, Juni 2015 di Bali. Aplikasi online yang memungkinkan mobil pribadi mengangkut penumpang. GrabCar hadir di Jakarta pada Agustus 2015 (www.cnnindonesia.com 15/3/2016).

Generasi digital native adalah para penggerak ekonomi digital.  Pertumbuhan kelas menengah dan penetrasi internet tak dapat diabaikan. Menurut catatan Bank Dunia,  Indonesia telah mengalami pertumbuhan kelas menengah yang fantastis sejak krisis moneter 1998. Pertumbuhan itu diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan populasi sebanyak 141 juta jiwa. Lembaga riset eMarketer mensinyalir, pada 2014 jumlah pengguna internet dalam negeri sudah 83.7 juta jiwa. Litbang Kompas memprediksi, pada 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa.

Uber, Grab, Go-jek, hanya sebagian kecil dari bentuk-bentuk kreativitas kaum digital native, yang kini sedang menggelinding menjadi buah simalakama. Disukai banyak orang, tapi dicerca banyak orang pula. Dalam silang-singkarut layanan transportasi publik yang tak kunjung terurus, banyak orang merasa terbantu, ratusan ribu orang terlapangkan ekonominya. Tapi, penyelenggara negara tak bisa membiarkan itu bergulir tanpa aturan. Maka, dalil undang-undang lekas dibacakan, himbauan dimaklukmatkan, bahkan ancaman memblokir situs, telah dikumandangkan. Solusi analog dan super-manual. Kreativitas dihadang dengan undang-undang. Keleluasaan berinovasi dikunci dengan regulasi yang kaku.

Jarak ideologis antara digital native dan digital immigrant, dalam psikologi disebut “efek juvenoia.” Orang-orang masa lalu memandang anak-anak masa kini sebagai gerombolan tak bermoral. Sebaliknya, anak-anak masa kini memandang generasi tua sebagai kerumunan yang tak mampu berpikir. Undang-undang tak akan mempan menjinakkan keliaran kaum digital native, kecuali negara menjadi bagian dari ranah digital itu sendiri. Kontrol, sanksi, dan hukuman seharusnya juga berlaku secara digital, bukan mengandalkan undang-undang, ancaman pemblokiran, dan semacamnya.

Anak-anak dunia maya tak terbiasa banyak bicara di dunia analog. Mereka akan terus berselancar di layar-layar digital, mencari celah yang bisa ditelusuri untuk kembali menemukan bentuk-bentuk kreativitas baru, dan boleh jadi akan jatuh sebagai buah simalakama yang jauh lebih pahit. Begitu seterusnya, hingga negara ini lapuk dalam keletihan…

 

*Damhuri Muhammad: Cerpenis, Esais. Editor dan Kolumnis tetap Galeri Buku Jakarta.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Apakah Kita Benar-benar Memahami “Berita Palsu”?

mm

Published

on

Kita berpikir bahwa kita sedang membagikan fakta, tapi sebenarnya kita sedang mengekspresikan emosi kita di sebuah pabrik amarah. Jadi bisa dipahami bahwa media sosial adalah pabrik amarah. Dan secara paradoksal, itu bisa terjadi karena kebanyakan orang tak menyadari, dan tak ingin menyadari, tentang hal ini.

by: Oleh Michael P. Lynch | Agus Tegus (p) Sabiq Carebesth (ed)

____

Dengan begitu seringnya diobrolkan, ditwitkan, dan dipermasalahkan, pasti Anda berpikir Anda tahu banyak tentang berita palsu. Untuk beberapa hal memang begitu. Kita tahu ada artikel-artikel dari lembaga jurnalisme terlegitimasi yang digunakan untuk mengatur hasil pemilu. Kita tahu tulisan-tulisan itu menyebarluaskan teori konspirasi, bahkan menciptakan bias memori di benak kita. Dan kita tahu bahwa istilah “berita palsu” menjadi klise, terlampau banyak diucapkan dan disalahartikan sampai tak lagi sesuai dengan maknanya yang semula.

Kenapa demikian? Dan mengapa berita palsu–sebagai fenomena aktual—masih efektif disebarkan? Cerminan dari pada emosi-emosi kita, ditambah sedikit acuan dari filsafat kebahasaan dan neuroscience yang sekarang berlaku, menawarkan jawaban untuk kedua pertanyaan itu.

Kita sering bingung tentang peran emosi dalam kehidupan kita. Satu hal, kita suka berpikir, mirip Plato, bahwa alasan menjadi pendorong kereta nalar kita dan menjaga agar kuda-kuda liar emosi tak keluar dari jalur. Tapi kebanyakan orang mungkin mengakui bahwa seringkali pernyataan Hume lebih mendekati kenyataan, bahwa: alasan itu budaknya nafsu. Kita pun seringkali mencampuradukkan antara apa yang kita rasa dengan kenyataan yang sebenarnya: jika sesuatu membuat kita jengkel, maka  kita bilang itu menjengkelkan.

Akibatnya, tanpa kita sadari, perilaku komunikasi kita sehari-hari ditunggangi oleh emosi. Inilah yang digarisbawahi oleh para filosof bahasa pada pertengahan abad ke-20 sebagai “ekspresivis”. Mereka menunjuk bahwa terkadang orang mengira bahwa mereka sedang bicara tentang fakta-fakta, sementara kenyataannya mereka sedang mengekspresikan diri secara emosional. Para ekspresivis menerapkan pemikiran tersebut secara meluas pada semua laku komunikasi etis tentang benar atau salah, baik atau buruk. Bahkan kalaupuan kita belum sampai sejauh itu, pemahaman mereka menggambarkan tentang apa yang terjadi saat kita membagikan atau meretwit postingan baru–palsu ataupun tidak—secara online.

Saat membagikan atau meretwit, kita suka membayangkan diri kita menjalani apa yang disebut para filosof sebagai perilaku testimoni–mencoba menyampaikan atau mendukung (meng-endorse) sebuah pengetahuan. Tentu saja tak selalu seperti itu; masih ada ironi. Meski begitu, membagikan atau meretwit sesuatu padahal tak sepakat dengan isinya itu melanggar kelaziman–terlihat juga dalam fakta bahwa kebanyakan orang merasa wajib memperlihatkan bahwa retwit mereka bukanlah endorsement. Dengan demikian jadi tak masuk akal jika dibilang bahwa default-nya bukan bahwa membagikan dan meretwit adalah perilaku meng-endorse.

Tapi bagaimana jika kita sekadar bingung tentang bagaimana sebenarnya komunikasi menjalani fungsinya secara online? Petunjuknya bisa ditemukan dalam apa yang kita lakukan dan kita hindari saat membagikan konten secara online.

Mari kita mulai dengan yang tak kita lakukan. Riset baru-baru ini memperkirakan bahwa setidaknya 60 persen berita yang dibagikan secara online itu bahkan tak dibaca sama sekali oleh orang yang membagikannya. Seorang peneliti menyimpulkan, “Orang lebih suka membagikannya ketimbang membacanya sendiri.” Di lain pihak, yang kita lakukan adalah membagikan konten yang membikin orang meradang.

Riset telah menemukan bahwa prediktor paling baik untuk berbagi sesuatu adalah emosi yang kuat–baik emosi berupa kasih sayang (misalnya postingan tentang anak kucing) maupun emosi-emosi semacam gejolak moral. Penelitian membeberkan bahwa emosi yang menyangkut moral itu luar biasa efektif: setiap sentimen moral meningkatkan 20 persen kemungkinan sebuah twit dibagikan. Dan media sosial pun berlaku menggejolakkan perasaan-perasaan kita. Berbagai perilaku yang di dunia nyata tak begitu membangkitkan kemarahan, misalnya, bisa lebih berdampak di online, karena bisa jadi manfaat sosial dari kemarahan itu bisa tetap ada tanpa ada risiko-risiko yang yang biasanya timbul.

Mau tak mau, ini memperlihatkan kepada kita bahwa menyampaikan pengetahuan bukan menjadi alasan utama berita dibagikan. Sebagaimana disebut oleh filosof kontemporer Ruth Millikan, fungsi stabilisasi dari komunikasilah yang menjelaskan kenapa tindakan itu terus dilakukan. Fungsi stablisasi teriakan “Air ball!” (meleset) kepada seorang pemain basket yang sedang melakukan lemparan bebas adalah untuk mengalihkan perhatiannya. Orang yang baru bermain basket bisa jadi menganggapnya sebaliknya. Mereka mengira orang-orang sedang mengingatkan pemain itu atau memprediksi bahwa lemparannya bakal meleset. Interpretasi semacam ini bisa membuat orang menyalahartikan sebuah fungsi stabilisasi.

Hal seperti ini dalam skala besar terjadi di media sosial. Kita mirip dengan orang seperti itu, yang baru dalam permainan basket. Kita berpikir sedang membagikan berita untuk sebuah hal, semisal transfer pengetahuan, tapi sering kali sebenarnya sama sekali tak melukan hal itu –betapapun kita memikirkannya dengan sadar. Seandainya itu, bisa dibilang kita memang sudah membaca berita yang kita bagikan. Tapi kebanyakan kita tak melakukannya. Jadi, kita sebenarnya sedang apa?

Selengkapnya dalam edisi majalah “Book, Review and More”

Continue Reading

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending