Connect with us

COLUMN & IDEAS

Ada Apa Di Balik Wajah, The Other?

mm

Published

on

Pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.

Oleh: Agust Gunadin

            Semua orang berbangga menamakan abad ke-21 sebagai zaman ketakberhinggaan. Proses penamaan itu bukan tanpa dasar sebab semua orang merasakan sekaligus ambil bagian  dalam ketakberhinggaan. Alasan dasar menamakan zaman ketakberhinggan karena disebabkan kelindanan teknologi informasi yang secara parsial bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Jelas, keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan teknologi secara bijak sebaliknya kerugian diperoleh apabila teknologi menjadikan manusia lain sebagai objek sekaligus melihat yang lain dari keberadaan subjek. Lantas, di tengah loyalitas teknologi yang semakin menanjak, muncul berbagai macam persoalan kemanusian. Manusia kehilangan pengontrolan diri antarsesama sebab seringkali sesama dilihat sebagai yang lain dari keberadaan sang Aku yang bereksistensi. Kehadiran orang lain seolah-olah menjadi homo lupus, manusia serigala yang menerkam  dan mengganggu keberadaan Aku. Sehingga yang terjadi relasi Aku-Engkau dideterminasi menjadi Aku-Dia dan Aku-Itu.

Persoalan relasi Aku-Dia dan Aku-Itu semakin mempertegaskan bahwa manusia kehilangan akan kesadaran sebagai Homo Socius sekaligus makhluk yang bermartabat. Di mana sesama dilihat sebagai partner bukan sebagai musuh. Namun, realitas mengentaskan manusia melihat sesama sebagai objek yang harus ditiadakan. Peniadaan manusia lain itu, muncul dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Maka jelas,  penghayatan kemanusian dalam “epifani wajah” oleh Emanuel Levinas telah dipinggirkan. Bagi Levinas, wajah orang lain sebagai aktus kehadiran Allah yang harus dijaga sekaligus mencintai atas wajah itu. Di dalam wajah, ada Roh Allah yang tersembunyi agar manusia bisa melihat sesama sebagai Aku-Engkau yang sama-sama diciptakan untuk menjadi partner Allah sendiri. Ketika pertama kali melihat wajah orang lain maka yang ada adalah tangggungjawab atas keberadaan itu bukan peniadaan atas wajah. Dengan melihat pentingnya kehadiran wajah yang bertanggungjawab atas orang lain, penulis dalam tulisan ini berusaha membangkitkan kesadaran Epifani Wajah oleh Levinas sebagai salah satu cara mempersempit pemahaman ruang kegelisahan kehadiran orang lain sehingga orang lain dilihat sebagai Aku-Subjek yang sedang bereksisten.[1]

Kehilangan Kesadaran Akan Wajah

Persoalan tentang makna di balik wajah pada abad 21 semakin rumit untuk ditelaah. Wajah seringkali menjadi objek dari tindakan kriminal sekaligus menuntaskan wajah dari ruang ada (being) menjadi ketiadaan (nothingness). Tindakan meniadakan wajah dari ruang ada menuju ketiadaan sangat nampak dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Masalah-masalah seperti ini dipicu dan dikotomi kebencian yang bertumbuh subur dalam diri seseorang sehingga memandang wajah orang lain sebagai objek yang perlu ditiadakan. Serentak wajah menjadi faktor pemicu yang menimbulkan kebencian.

Lalu kemudian, mengapa wajah dibenci oleh suatu subjek? Sebab manusia memahami wajah sebagai bagian terdepan dari mata, hidung, mulut dalam berada. Wajah seringkali merepresentasi identitas manusia. Di dalam wajah ada dilema yang bisa menimbulkan kecemasan dan keharuan bagi orang lain. Kecemasan muncul akibat wajah yang menolak usaha Aku untuk menyerapkan Aku dalam pemikiran sendiri. Artinya, kehadiran wajah orang lain menambah beban dalam keberadaanku sebagai makhluk yang bebas. Orang lain dalam bahasa Thomas Hobbes sebagai Homo Homini Lupus yang menimbulkan keresahan bagi eksestensi sang Aku ingin berkuasa. Maka jalan pintas bagi orang yang menjunjung tinggi konsep seperti ini adalah meniadakan orang lain, membunuh orang lain agar tercapainya the will of power. Tergerusnya erosi kemanusian yang menimbulkan pembantaian antarsesama karena manusia kurang memaknai siapa dirinya dan sesama bagi dirinya. Namun, untuk meminimalisasi kesalahan pemahaman konsep yang lain sebagai serakah dan resah maka penting menghadirkan konsep humanistis Emanuel Levinas sebagai salah-satu jalan  menuju pemahaman wajah yang etis dan moralistis. Konsep yang lain (L’Autrui atau the Other) bagi Levinas adalah jalan untuk membuka horizon keberadaan Aku menuju Engkau yang transenden. Yang lain sebagai ada untuk keberadaanku sekaligus memperindah keberadaanku sebagai mahkluk yang sama di mata Allah. Pribadi yang lain tidak boleh diperlakukan sebagai objek, benda melainkan memahami yang lain sebagai pertemuan intersubjektif.[2] Di mana, menjaga yang lain sebagai kewajiban moral yang terus dirawat demi meningkatkan keutuhan ciptaan sekaligus panggilan yang merupakan pancaran yang baik dalam diri Aku-Engkau Tak Terhingga.

Tanggung Jawab Atas Wajah Orang Lain

Jika realitas ego abad 21 memanggil manusia untuk melebarkan sayap dari prinsip humanisme otentik kemanusian maka kehadiran Emanuel Levinas dalam nilai estetis wajah sangat penting untuk dimaknai kembali. Nilai estetika yang dikembangkan oleh Levinas tidak serta-merta hadir untuk menteorikan melainkan lahir di atas fakta sejarah yang membelenggu wajah sebagai objek dalam relasi kemanusian. Di mana pada masanya, sesama manusia dilihat sebagai yang lain sebagai pemberontak, benda dan bahkan bukan sebagai manusia. Maka, demi merawat nilai otoriter, totalitarian, dan sekretarian Genosida Nazi terhadap orang-orang Yahudi.[3]

Apa yang dilakukan oleh para Nazi pada masa itu sesungguhnya kehilangan kesadaran akan makna “wajah”. Makna wajah yang memerintahkan “sesamaku sebagai bagian dari keberadaanku untuk memerintahkan terhadapku dalam menjaga dan merawat untuk tidak membunuh”. Bertolak dari pandangan Levinas, wajah berarti situasi di mana seseorang berhadapan dengan seseorang yang sama-sama manusia bukan sebagai sesuatu. Kehadiran wajah sesungguhnya menyapa seseorang, mengetuk pintu hati seseorang agar bersolider akan kehadiran “yang lain”.[4] Di sini, konsep yang lain merupakan fenomenologi yang luar biasa sekaligus memiliki nilai tersirat yang menyatakan kepolosan dalam wajah yang telanjang. Maka, penampilan wajah yang lain menjadi penampilan estetis sekaligus kejadian etis untuk kemudian sama-sama dalam menjaga dan merawat sehingga relasi subjek dan objek ditiadakan sebaliknya mengacungkan relasi Subjek-Subjek atau Aku-Engkau.

Apabila konsep wajah yang digagas oleh Levinas dimaknai secara benar, setiap orang mungkin manusia menjadi harmonis, humanis sekaligus estetis. Dengan demikian, pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.[5] Sebaliknya, orang lain sebagai bagian dari “Aku” yang menyatakan diri dalam “yang lain” tetapi memiliki nilai martabat yang sama sehingga mewajibkan Aku untuk bertanggungjawab atas kehadirannya. Kehadirannya sungguh diterangkan dalam wajah yang telanjang dan polos untuk memperkokoh sikap solidaritas kemanusian antara sesama manusia. Karena itu, wajah ingin menyatakan diri bahwa aku bukan solitude being melainkan selalu terhubung dalam relasi dengan Yang Lain. Aku membutuhkan yang lain sebab yang lain bagian dari keberadaanku.

Erosi kemanusiaan

Levinas menggali pandangan wajah karena ada fakta yang berkata bahwa ada keguguran dan erosi kemanusian dalam berelasi. Gagasannya ingin merekontruksi kembali pemahaman manusia agar secara in se menyadari prinsip kesadaran humanistis yang otentik. Jika Nazi melegalkan relasi Subjek-Objek  pada yang lain, sebaliknya gagasan Levinas ingin meniadakan prinsip demikian. Baginya manusia harus berelasi Aku-Engkau atau Subjek-Subjek, sebab sama-sama memiliki martabat yang sama. Maka, untuk tercapainya prinsip tersebut manusia harus memandang wajah sesama sebagai bagian dari keberadaannya sendiri. Di dalam wajah yang lain terbersit Aku yang lain sedang bereksisten sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama yaitu merawat dan mencintai atas wajah yang berlainan itu.

*) Mahasiswa STFK Ledalero-Maumere. Ketua Kelompok Sastra di Seminari Tinggi St. Kamilus-Maumere. Beberapa artikel pernah dimuat dalam Pos Kupang, Floresmuda.com, Marjinnews, Majalah Simalaba-Lampung dan media lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, Kees. Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia      Pustaka Utama, 2002.

Magnis-Suseno, Franz. 12 Tokoh Etika Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Nogroho, Ito Prajna.  “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”.         dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012.

Tjaya, Thomas Hidya. Enigma Wajah Orang lain. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

 

[1] Thomas Hidya Tjaya, Enigma Wajah Orang lain (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 96-101.

[2] Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 93-94.

[3]Ibid., hlm. 100.

[4] Kees Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 236-238.

[5] Ito Prajna Nogroho, “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”,  dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012. hlm. 15.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending