Sekilas, gagasan Stiglitz mirip dengan ide-ide sosialisme yang menekankan pentingnya peran pemerintah dan jaminan sosial bagi rakyat. Akan tetapi, Stiglitz tetap bersikukuh bahwa kritiknya untuk menyelamatkan kapitalisme kepada fitrahnya yang ia sebut kapitalisme progresif (hlm.247).
Virdika Rizky Utama & Sabiq Carebesth
Ketimpangan, Kapitalisme dan Demokrasi Progresif
Tak ada yang memungkiri bahwa abad ke-21 merupakan abad penuh dengan kemajuan. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun teknologi. Demi membuktikan hal tersebut, Steven Pinker (2018) membandingkan data-data tersebut selama 200 tahun. Hasilnya, Pinker menyatakan bahwa bumi tengah mengalamai abad pencerahan terbaru.
Kendati demikian, ada satu hal yang terlewatkan oleh Pinker yakni ketimpangan. Hal tersebut yang ingin diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz dalam buku terbarunya “People, Power, and Profits”. Berdasarkan data yang diteliti oleh peraih nobel di bidang ekonomi pada 2001 ini, jika pada abad ke-20, 1 persen populasi manusia menguasai bumi, maka saat ini hanya 0,1 persen populasi manusia yang menguasai bumi (hlm. 38).
Bahkan majalah Forbes pada 2018 mengungkapkan bahwa saat ini ada “Individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi”—Istilah industri manajemen kekayaan untuk orang-orang yang bernilai lebih dari USD30 juta—memiliki bagian yang sangat tidak proporsional dari kekayaan global. Pemilik kekayaan ini—para kapitalis— memiliki 11,3 persen dari total kekayaan global, namun hanya mewakili sebagian kecil (0,003%) dari populasi dunia.
Sedangkan di Indoneisa, World Bank pada 2015 sudah memberikan peringatan. Pasalnya, sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Meskipun, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 merilis data rasio gini Indonesia selama periode September 2017 hingga Maret 2018 turun yakni sebesar 0,389, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,391 dan ini merupakan rasio gini terendah dalam tujuh tahun terakhir. Begitu juga pencapain angka kemiskinan di level angka satu digit.
Stiglitz berargumen bahwa ketimpangan terjadi karena dua aspek yang tak dapat dipisahkan, yakni ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, Stiglitz menyatakan bahwa ada yang salah dalam praktik kapitalisme yang tengah berlangsung. Mengutip Adam Smith (1776) Ia menjelaskan bahwa kapitalisme yang menyerahkan sistem ekonomi kepada pasar—meminimalisasi serta mengeleminasi peran pemerintah—dan terjadinya persaingan akan menghasilkan kompetisi yang sehat diiringi dengan adanya inovasi.
Dua hal ini diyakini akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Sayangnya, kesejahteraan itu tak terjadi. Pada kenyataannya, para kapitalis tak senang dengan adanya persaingan. Sebagai contoh, Facebook mengakuisisi Whatsapp dan Instagram (hlm.73). Dengan kata lain, yang terjadi adalah monopoli. Konsekuensi logisnya adalah modal terkonsentrasi pada satu tempat saja. Alhasil, tidak ada distribusi kemakmuran dari adanya persaingan yang sehat. Padahal, tolok ukur kesejateraan suatu negara adalah adanya kemampuan untuk mendistribusikan standar hidup yang tinggi bagi seluruh rakyat (hlm.9). Hal ini dapat diprediksi, sebab kemajuan ekonomi diraih bukan melalui inovasi, melainkan dengan eksploitasi.
Sedangkan, tak adanya peran negara dalam mekanisme pasar justru malah berarti kekacauan. Stiglitz bersikukuh bahwa peran pemerintah mesti diperkuat. Musababnya, pemerintah dapat membuat regulasi yang bisa memproteksi ekonomi rakyat kecil dan mendistirbusikan kesejahteraan. Tak hanya itu, semestinya pemerintah juga dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi rakyat. Hal yang paling penting, kata Stiglitz, adalah penerapan pajak yang adil bagi para konglomerat.
Pajak dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin program-program sosial yang banyak diperuntukan bagi rakyat miskin. Ia mencontohkan, di negara-negara Skandinavia—yang terkenal sejahtera, pemerintahnya tak segan menerapkan pajak tinggi. Sebab, pemerintah berhasil membuat kesadaran baik pemilik modal maupun rakyat pun sadar bahwa pajak akan diperuntukan untuk menjalankan program-program sosial pemerintah (hlm.100).
Sekilas, gagasan Stiglitz mirip dengan ide-ide sosialisme yang menekankan pentingnya peran pemerintah dan jaminan sosial bagi rakyat. Akan tetapi, Stiglitz tetap bersikukuh bahwa kritiknya untuk menyelamatkan kapitalisme kepada fitrahnya yang ia sebut kapitalisme progresif (hlm.247).
Bukan tanpa sebab Stiglitz bersikukuh pada pendiriannya, pasalnya kapitalisme dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin hak-hak individu. Satu hal yang tak diakui dalam sistem sosialis.
Besarnya ketimpangan, juga diakibatkan praktik politik demokrasi, kata Stiglitz, ia ditekan oleh para kapitalis yang tak ingin adanya persaingan. Akibatnya, sifat monopolistik menginternalisasi ke dalam politik. Sebuah sifat yang tentu tidak sejalan dengan demokrasi dan cenderung totaliter. Stiglitz mencontohkan terpilihnya Donald Trump sebagai bukti nyata dari internalisasi sifat monopolistik ekonomi dan politik.
Hal itu disebabkan karena demokrasi yang berjalan sangat liberal dan transaksional, kekuatan ekonomi dapat mengintervensi ranah politik. Para kapitalis biasanya berperan sebagai pendonor calon presiden atau anggota legisliatif. Ketika calon mereka terpilih, maka si calon akan menyiapkan segudang aturan untuk mempermudah bisnisnya. Alhasil, rakyat tak pernah mendapatkan “kue kesejahteraan” dari negara. Hal ini yang menimbulkan ketidakpuasan.
Celakanya, ketidakpuasan justru dimanfaatkan oleh para politisi sebagai objek untuk mendulang suara. Cherian George (2016) menyatakan, politisi tak segan untuk memelintir kebencian, mengagitasi massa, dan membuat polarisasi di masyarakat.
Lantas, apakah kita mesti percaya pemerintah akan berperan untuk menyejahterakan rakyat seperti yang diungkapkan Stiglitz di atas?
Stiglitz berkeyakinan bahwa hal itu masih sangat dapat terjadi. Banyak politisi yang memiliki program dan gagasan bagus tapi tak terpilih karena kalah modal dalam kampanye. Oleh sebab itu, kata Stiglitz, medan pembuktian kekuatan rakyat terjadi saat pemilu berlangsung (hlm.246). Karena mencapai kesejateraan bukan hanya sekadar masalah moral atau bagusnya ekonomi, melainkan juga tentang memperjuangkan demokrasi. Maka tak heran bila Stiglitz memercayai bahwa sebelum mereformasi ekonomi, yang harus dilakukan adalah mereformasi politik.
Selain itu, pemerintah punya segala perangkat untuk mencapai kemajuan. Salah satunya memberikan banyak investasi dalam riset. Sebab, kemajuan dunia selama 200 tahun dapat terjadi karena banyaknya penemuan dan inovasi berdasarkan riset yang besar. Maka tak dapat tidak, jika pemerintah wajib mendanai riset (hlm.141). Sebab, kesejahteraan tak bisa terus menerus diwujudkan dari praktik ekonomi yang bersifat eksploitasi, tapi harus berbasis pada produktivitas, kreativitas, dan kekuatan rakyat.
Kapitalisme Untuk Siapa Sosialisme Untuk Siapa?
Dalam buku barunya, “Optimism Over Despair” Noam Chomsky kembali mengumandangkan kekesalan atau lebih tepatnya kemarahan terhadap Amerika dan kapitalisme. Buku ini merupakan hasil sebuah wawancara Noam Chomsky dengan C. J. Polychroniou dalam kurun waktu 2014—2016. Meski secara garis besar buku ini sama dengan buku Chomsky lainnya, tapi Chomsky coba menguraikan situasi sosial, ekonomi, dan politik abad ke-21 dan dampak yang ditimbulkan hingga bagaiamana kita harus menyikapi dampak tersebut.
Siapa yang tak kenal dengan Noam Chomsky? Seorang intelektual yang dianggap “nyeleneh” karena selalu berbeda pandangan dalam tatanan keilmuan dan masyarakat Amerika Serikat. Banyak buku yang ia tulis justru untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Amerika baik dalam maupun luar negeri. Namun, sebenarnya yang ia kritik bukan Amerika, melainkan sistem kapitalisme yang dianut oleh Amerika.
Menurut Marx, kapitalisme merupakan sebuah hubungan masyarakat yang dibangun atas hubungan-hubungan produksi dan menghadirkan ketimpangan kelas serta alienasi. Pada perkembangan awal kapitalisme, kapitalisme didasari oleh pemilikan modal yang diwujudkan dalam pabrik dan negara bagian dari kelas tersebut.
Sedangkan, kapitalisme pada abad ke-21 menurut Chomsky jauh lebih buruk. Kenapa dapat dikatakan lebih buruk? Sebab, kapitalisme abad ke-21 sudah menutup akses atau alat bagi masayarakat bawah untuk melakukan mobilitas sosial (hlm.154).
Jika konteks dalam negara, maka negara maju sudah menutup kesempatan bagi negara miskin untuk melakukan perbaikan kehidupan ekonomi. Dengan kata lain, kapitalisme sudah menjadi sebuah kekaisaran besar dengan Amerika sebagai rajanya. Kenapa demikian? Karena Amerika masih menguasai perekonomian dan politik dunia, meski pasca-perang dingin Amerika secara perlahan sudah tidak lagi digdaya.
Dengan dana besar yang dimiliki, Amerika dengan sangat mudah untuk mengintervensi suatu negara dengan memaksakan sistem “plutokrasi”. Plutokrasi dibahasakan oleh Chomsky karena sangat jauh dari cita-cita demokrasi. Jika demokrasi bertujuan untuk memakmurkan rakyat dengan menjamin hak asasi, maka plutokrasi sebaliknya.
Plutokrasi hanya akan memamurkan dan menjamin hak asasi untuk penguasa, sedangkan masyarakat akan terus dieksploitasi melalui serangkaian aturan yang dibuat oleh negara (hlm.155). Dengan kata lain, sosialisme untuk si kaya dan kapitalisme untuk si miskin.
Kenapa kesenjangan justeru kian memuncak di era kapitalisme hari ini? Chomsky setidaknya menyebut dua masalah besar yakni meningkatnya kekuatan fundamentalisme dan rusaknya lingkungan. Munculnya fundamentalisme dalam berpolitik dapat tercermin dari terpilihnya pemimpin seperti Donald Trump sebagai Presiden Amerika. Chomsky menganalisis kemenangan Trump sebagai sebuah bentuk kekecewaan dan frustrasinya rakyat Amerika karena demokrasi dan kemakmuran tidak terjadi di masyarakat.
Lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan? Chomsky berpendapat bahwa ini terjadi secara nyata, bukan hanya sebuah iklan terselubung dari produk tertentu agar warga menggunakan atau membeli produknya. Keluarnya Amerika dari Kesepakatan Paris merupakan sebuah kekonyolan terbesar. Kesepakatan yang dibuat pada 2015 lalu, Amerika dan 187 negara lainnya mesti menjaga kenaikan temperature global di bawah 2 derajat Celscius.
Optisme Yang Tersisa
Dengan segala kekacauan tersebut, apa yang harus dilakukan? Tentu saja kita tak memiliki banyak pilihan. Menyitat Gramsci, Chomsky berpendapat akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133). Akan tetapi, layaknya seorang filsuf, Chomsky tidak menjabarkan secara rinci bagaimana kita mesti menghadapi kekacauan itu dan mengubahnya menjadi sebuah kebaikan.
Secara tersirat Chomsky masih memercayai adanya kekuatan rakyat. Kekuatan rakyat itu dapat mendesar pemerintah dan membawa perubahan. Akan tetapi, dalam konteks abad ke-21, kekuatan rakyat bukan berarti harus mengadakan sebuah revolusi besar seperti yang terjadi di abad ke-20.
Kekuatan rakyat terjewantahkan dalam sebuah kelompok komunitas. Dengan konsentrasi di bidangnya masing-masing, mereka mesti berjejaring satu sama lain dan dapat melebur sebagai kekuatan baru tanpa sekat negara layaknya kapitalisme saat ini. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan public untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, social, dan ekonomi (hlm165).
Kita hanya memiliki dua pilihan. Kita bisa pesimis, menyerah, dan membantu keberlangsungan yang terburuk akan terjadi atau kita bisa optimis, menangkap kesempatan yang masih ada, dan mungkin dapat membuat dunia menjadi lebih baik. (*)