Tuesday, May 17, 2022

Membangun (Kembali) Republik

Meningkatnya gerakan intoleransi dan sentimen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA)  di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, membuat kita mesti menghidupkan kembali tentang diskursus keindonesiaan kita. Setidaknya ada beberapa pertanyaan untuk menghidupkan kembali diskursus tersebut. Pertama, apa raison d’etre Indonesia? Kedua, apakah konsensus berdirinya Republik ini sebagai sebuah negara bangsa benar-benar sudah final? Ketiga, Quo Vadis Indonesia?

Melalui buku yang disunting oleh Baskara T. Wardaya ini, pembaca diajak kembali untuk berdialog mengenai jalannya Republik Indonesia sejak masa prakemerdekaan hingga akhir 1990-an. Buku yang sejatinya kumpulan wawanacara dengan enam indonesianis dan dua intelektual Indonesia yakni Takashi Shiraishi, Bennedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Bill Liddle, Sartono Kartodirdjo dan Goenawan Mohammad ini setidaknya menyoroti tiga poin penting dalam perjalanan Indonesia yakni politik, budaya, dan hukum.

Dalam konteks politik, setiap kekuasaan memiliki dinamikanya sendiri yang cukup menarik. Selalu ada patahan sejarah di dalam proses menjadi Indonesia, mulai dari kekuasaan Hindu, Budha, Islam, Kolonialisme, hingga menjadi Republik (Parakitri Simbolon: 1995). Sayangnya, tiap fase kekuasaan tersebut dianggap tidak memiliki hubungan satu sama lain.

Salah satunya contohnya adalah ketika para pendiri bangsa bermufakat bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik. Padahal, dalam geneaologi kekuasaan di nusantara, tidak pernah ada sekali pun yang memakai bentuk republik. Bahkan, Belanda yang menjajah Indonesia pun merupakan sebuah negara monarki. Semua kepemimpinan di nusantara tidak dibentuk atas kehendak rakyat atau wakil-wakilnya, melainkan hampir selalu berada di tangan sang penguasa tunggal beserta para kerabat dan pendukungnya (hlm.xvii-xviii). Hal ini yang terus terjadi hingga masa kepresidenan Soeharto.

Pemilihan bentuk negara republik merupakan hasil pergulatan intelektual para pendiri bangsa, bukan dari pengalaman empiris seperti yang dituliskan oleh Tan Malaka dalam Naar de Republiek (1925). Konsekuensi dari tidak adanya pengalaman empiris tersebut, sudah pasti memiliki banyak kendala dalam upaya membangun republik. Sebab, Indonesia tidak memiliki preseden yang baik dalam membangun sebuah negara dan bagaimana cara menghadapi masalah.

Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses politik Indonesia adalah pemuda. Ben Anderson dalam buku Revolusi Pemuda (1988), “Saya percaya bahwa watak khas dan arah dari revolusi Indonesia pada permulaannya memang ditentukan oleh kesadaran pemuda.” Hal itu terus berlanjut saat mengakhir kekuasaan Soekarno pada 1966 dan Soeharto pada 1998. Sayangnya, pemuda sering kali dijadikan alat politik tertentu oleh pimpinan politik dalam pergulatan untuk berkuasa (hlm.57).

Dalam konteks budaya, Indonesia merupakan salah satu negara dan paling masyarakat yang paling kompleks di dunia. Banyaknya perbedaan dalam sebuah masyarakat, memerlukan persatuan untuk mengelolanya. Hal itu berhasil dibuktikan pada 1945, persatuan menjadi alat ampuh untuk meraih kemerdekaan.

Menurut Clifford Geertz, kemajemukan tersebut bisa melebur hanya dalam konteks tertentu, misalnya revolusi 1945. Lantas, setelah bersatu, ikatan-ikatan pengelompokan dan primordial kembali terjadi. Sebab, sifat-sifat primordial merupakan hasil sebuah proses sejarah, bukan sebuah nasib (hlm.147).

Oleh sebab itu setelah kemerdekaan, di dalam masyarakat, sifat-sifat primordial tersebut tetap ada dan kadang saling bersinggungan, hanya saja memerlukan waktu lama untuk menghasilkan gejolak. Dalam masyarakat, kata Geertz, kita akan selalu memikirkan: apa tujuan negara itu? Siapa yang mendapatkan untung dari negara itu? Untuk apa masyarakat berkumpul membuat negara itu?

Dengan demikian, Geertz melihat banyaknya peristiwa politik di Indonesia yang sekaligus merupakan persoalan budaya. Termasuk masalah agama dan sentimen ras (hlm.159). Baik menjelang runtuhnya Soekarno maupun saat menjelang lengsernya Soeharto dari tampuk kekuasaan.

Berkenaan dengan budaya, sifat-sifat feodal seperti pola kekerabatan— membangun oligarki politik dalam sebuah daerah atau partai politik—masih berlaku hingga saat ini menjadi penghambat dalam proses membangun. Ini tentu sebuah paradoks ketika para pendiri bangsa memutuskan membangun republik dan meninggalkan bentuk kekuasaan monarki, tapi tidak bisa menghilangkan sifat-sifat feodal yang kontra produktif dengan demokrasi. Soekarno dalam Sarinah (1947) menyatakan Indonesia merupakan sebuah negara yang dijajah oleh dua kekuatan yakni kolonial dan feodal. Oleh karenanya, setelah revolusi nasional, diperlukan revolusi sosial untuk membentuk sebuah tatanan masyarakat yang baru.

Di ranah hukum, Indonesia masih belum bisa menjadikan hukum sebagai panglima. Hal ini ditambah buruk dengan banyaknya korupsi yang melibatkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal tersebut semakin mempersulit republik untuk mewujudkan cita-citanya yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terkait hukum dengan membangun republik mestinya, menurut Daniel Lev, membangun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Dalam sebuah republik yang baik, lembaga pemerintahan mesti dikontrol oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat. Elite-elite dalam setiap lembaga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan diri dan ini pun harus dikontrol (hlm.156).

Sebenarnya, tidak ada masalah dan atau kesalahan yang baru dalam membangun republik. Hanya saja, kita selalu mengulangi kesalahan yang sama. Seolah-seolah kesalahan itu menjadi sebuah preseden yang layak ditiru. Pengalaman masa lalu tersebut semestinya bisa jadi pijakan dalam membangun republik di masa depan, itulah sebabnya sejarah menjadi penting. Bukankah hanya keledai yang mengulangi kesalahan yang sama?

Peristiwa atau pengalaman dari setiap periode perjalanan bangsa Indonesia selalu terputus. Seolah-olah setiap fase sejarah Indonesia tidak memiliki hubungan dengan fase sebelumnya. Maraknya aksi intoleransi dan sentimen antargolongan pun sudah terjadi sejak 1960-an dan 1990-an. Tinggal bagaimana kita memahami pemahaman sejarah yang baik untuk melalui proses tersebut dengan baik.

Oleh sebab itu, pewarisan ingatan sejarah menjadi sangat penting bagi generasi muda. Sebab, tonggak estafet membangun Indonesia terletak di tangan pemuda. Seperti Ben Andrson katakan, pemuda adalah penggerak sejarah. Namun, tentu dengan cara yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sebab, semangat zamannya pasti berbeda.

Buku ini menarik untuk dibaca sebagai pengantar untuk memahami persoalan Indonesia dari berbagai sudut pandang. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi pengantar untuk memahami karya-karya utuh para tokoh yang terlibat dalam wawancara ini.

Indonesia memang bangsa yang belum selesai, ia masih dalam tahap proses menjadi sebuah bangsa yang kokoh. Namun, bukan berarti Indonesia tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan mewujudkan cita-citanya menjadi sebuah bangsa. Apa pun masalahnya, bila dalam upayanya menyelesaikan masalah-masalah besar pascarevolusi rakyat Indonesia mampu menunjukkan yang sama seperti yang telah mereka perlihatkan dalam perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan politik, peluang sukses mereka tampak kuat (Kahin: 2013).


Peresensi: Virdika Rizky Utama

Share This Story!
Shares
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Shares