Connect with us

Kolom

W.S. Rendra: Mempertimbangkan Tradisi

mm

Published

on

W.S. Rendra: Mempertimbangkan Tradisi

(Pidato Rendra Pada Penerimaan Penghargaan

Dari Akademi Jakarta)

 

HARI ini Akademi Jakarta telah memberikan hadiah penghargaan kepada saya sebagai seorang seniman.

Hadiah penghargaan itu saya terima dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya perkenankan saya mengutarakan kegirangan hati saya karena mendapatkan penghargaan ini.

Pepatah mengatakan: “Di dalam ilmu silat tidak ada juara nomor dua, di dalam ilmu surat tidak ada juara nomor satu”.

Tentu saja: di dalam persaingan di rimba persilatan, yang tinggal jaya hanyalah juara nomor satu, sebab yang nomor dua sudah terbunuh di dalam pertarungan; sedangkan di dalam ilmu surat, ukuran apa yang akan dipakai untuk menetapkan juara nomor satu? Bukankah ilmu surat itu cermin kehidupan? Maka kehidupan itu banyak seginya. Dan semua segi kehidupan itu penting. Jadi, para ahli ilmu surat itu, yang masing-masing mencerminkan segi berbeda dari kehidupan, tidak mungkin dipertandingkan. Semuanya nomor satu. Tidak ada yang lebih unggul dari lainnya.

Jadi mustahil bila saya menganggap bahwa penghargaan dari Akademi Jakarta ini bisa menjadi ukuran mutu bagi kesenian saya, di dalam perbandingannya dengan karya seniman-seniman lain yang  tidak mendapatkan hadiah pada tahun ini.

Maka kegembiraan saya hari ini tidak ada hubungannya dengan rasa unggul.

Lalu apakah dasar kegembiraan saya yang sangat besar hari ini?

            Di kota di mana saya tinggal, di Yogya, sejak pementasan drama saya Mastodon dan Burung Kondor, saya belum pernah diizinkan untuk melakukan pementasan sandiwara lagi. Alasan pelarangan-pelarangan terhadap pementasan saya itu tidak bisa diterima oleh akal sehat.

Oidipus Berpulang dan Lysistrata yang sudah diizinkan di Jakarta itu, tidak diizinkan untuk dimainkan di Yogya.

Naskah Oidipus Berpulang itu dilarang karena dinilai tidak sesuai dengan naskah Sophocles yang asli. – Tetapi apakah ada undang-undang yang melarang penyaduran?

Sedang Lysistrata dilarang berdasarkan pertimbangan atasan, serta mengingat “situasi dan kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu”. – Astaga, jadi rupa-rupanya saat ini, menurut keterangan di dalam surat polisi ini, Yogya dalam keadaan sedemikian rupa sehingga pementasan sebuah sandiwara semacam Lysistrata saja dianggap akan bisa membahayakan suasana. Kalau begitu secara tidak langsung diakui bahwa Yogya penuh dengan keadaan yang tidak normal. Ataukah keadaan Yogya diakui selalu tegang dan gawat terus-menerus? – Bagaimanakah sebenarnya? Sebagai penduduk Yogya saya kurang tahu duduk perkara keadaan aneh semacam itu. Pemerintah Pusat, para wakil rakyat, dan para wartawan harus menyelidiki “situasi yang dikuatirkan oleh polisi Yogya tersebut di atas. Apakah para atasan yang disebut oleh polisi itu benar sudah tidak bisa menguasai suasana sehingga mereka menjadi repot hanya oleh sebuah sandiwara? Ini harus benar-benar diselidiki. Apakah mereka takut menghadapi sindiran dan kritikan? Kalau begitu apakah kewibawaan mereka sudah sedemikian tipis sehingga gentar menghadapi kritikan?

            Syahdan, para ksatria dan raja-raja bijaksana didalam wayang tidak pernah mengamuk karena kritikan-kritikan dari Semar, Bagong dan Petruk. Mereka selalu menanggapi kritikan-kritikan itu dengan baik. Mereka adalah ksatria dan raja-raja yang bijaksana yang bisa diajak bicara. Karena itu mereka mendapatkan wibawa. – Lain daripada para raja raksasa.

Mereka tidak punya Semar, Bagong, Gareng, dan Petruk yang memberikan kritikan-kritikannya. Mereka penuh gairah angkara murka, adigang-adigung-adiguna, penuh roso risi = rasa bersalah, sehingga mereka tidak tahan terhadap kritikan. Mereka kasar. Mereka hanya bisa menekan dan melarang. Mereka tidak bisa diajak bicara.

Mereka hanya punya kekuasaan, tetapi mereka tidak punya wibawa, oleh karena itu mereka tidak tahan terhadap kritikan yang dilancarkan dalam goro-goro atau adegan banyolan yang penuh sindiran.

Setelah wayang mencapai saat: goro-goro itu, hanya para ksatria yang bisa tinggal jaya, para raksasa tak bisa jaya sesudah itu. Ya, bagaimana cara penguasa menghadapi goro-goro itulah ukuran mutunya. Kita akan segera bisa melihat apakah ia termasuk ksatria atau raksasa.

Adapun sandiwara-sandiwara saya tak lebih dari sebuah goro-goro. Di Dalam goro-goro Semar, Bagong, Gareng dan Petruk memang melancarkan kritikan yang menginginkan keadilan yang merata, namun tidak menyarankan perubahan kekuasaan. Goro-goro yang sudah saya mainkan di Jakarta tidak pernah menimbulkan anarki, karena pada hakikatnya saya antianarki. Jadi kenapa para atasan yang disebut oleh polisi di Yogya itu melarang goro-goro saya yang menentang anarki itu? Ini menimbulkan keprihatinan saya yang dalam.

Rendra tengah beraltih teater bersama rekan-rekannya di halaman rumahnya yang jadi markas Bengkel Teater di Kampung Ketanggungan, Yogya, 1970. (Photo: Arsip Rumah Budaya Tembi)

 

Tiba-tiba di dalam keprihatinan saya itu, datanglah keputusan Akademi Jakarta  untuk memberikan penghargaan kepada saya. Inilah suatu keseimbangan di dalam masyarakat yang menjadi rahmat bagi saya.

Itulah sebabnya kenapa hari ini saya benar-benar bergembira dan bersyukur sedalam-dalamnya.

Ah, sekarang saya ingin gantian berbuat sesuatu untuk Akademi Jakarta. Saudara-saudara telah berkenan untuk memberi penghargaan kepada saya, maka kini saya pun berkenan untuk memberikan tanda mata kepada Saudara-saudara. Tanda mata saya ini bernama goro-goro.

Orang-orang di kampung saya, di Ketanggungan, Yogya, dan juga orang tua saya, tidak bisa membayangkan apakah Akademi Jakarta itu. Sesungguhnya banyak orang yang belum pernah mendengar tentang adanya Akademi ini, dan baru sekarang mereka membicarakannya.

Banyak di antara mereka menyangka bahwa Akademi Jakarta ini semacam Akademi Bank, atau Akademi Bahasa Asing, atau Akademi Kesenian, atau semacam itu.

Salah tampa rakyat banyak yang semacam ini wajar sekali, sebab sampai sekarang Akademi Jakarta belum berbuat sesuatu yang dengan kuat menyangkut kepentingan mereka, dan belum pernah pula Akademi Jakarta mempunyai bahasa yang kuat untuk menjelaskan kehadirannya.

Saya sendiri juga susah dalam memberikan jawaban kepada mereka perihal lembaga Saudara-saudara ini.

Nama “Akademi” selalu mengingatkan saya kepada pabrik pengangguran, sekolah-sekolah yang miskin metoda dan serba melahap kesimpulan-kesimpulan pemikiran asing tanpa mengolah daya pencernaan yang baik!

Beberapa hari sebelum saya datang kemari untuk menerima penghargaan ini, sering kali, sambil mengasuh anak bungsu saya di bawah pohon-pohon nangka, di kampung saya, di Ketanggungan, Yogya, saya merenung, mencoba mencari-cari kaitan Akademi Saudara-saudara dengan dunia saya. – Ya, bagi orang kampung seperti saya, apakah artinya Akademi semacam itu?

Di Prancis memang ada Akademi Prancis, didirikan oleh Richelieu. Maksudnya untuk setiap kali membuat takaran resmi bagi kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Ini penting bagi Prancis waktu itu, karena merupakan tuntutan dari bentuk politik monarki absolut. Waktu itu, disesuaikan dengan kebutuhan politis Raja Louis kebudayaan harus bercorak neoklasik. Satu per satu, seniman Prancis waktu itu, dipaksa bertekuk lutut terhadap aliran neoklasik. Corneille menderita, mencoba bertahan, tetapi akhirnya bertekuk lutut juga. Hanya Moliere yang sanggup bertahan terhadap tekanan dari Akademi Prancis.

Dan kini Akademi Jakarta.

Apakah saya sekadar melahap ataukah saya akan mencernakannya? Ini suatu laku yang penting untuk menentukan kelangsungan hidup saya.

Nama Akademi Jakarta memang mengingatkan saya kepada Akademi Prancis, lalu terlintas pula di dalam renungan saya bagan-bagan masyarakat yang merupakan kesimpulan pikiran dan pengalaman orang Barat. Apakah saya harus mengaitkan kedudukan Akademi Jakarta ke sana?

Wah, ini tidak sesuai dengan alat pencernaan orang kampung seperti saya.

Selera bisa dibina, pencernaan selalu berkiblat kepada lingkungan.

Jadi saya akan mencoba mengaitkan Akademi Jakarta dengan alam pikiran dan pengalaman lingkungan saya.

Bencana dan keberuntungan manusia ialah bahwa ia terdiri dari roh dan badan. Modern atau tidak modern, manusia harus mempertahankan keseimbangan antara roh dan badannya, demi kesehatan.

Di dalam masyarakat modern atau bukan modern, pembagian roh dan badan itu tetap ada. Lembaga hukum, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan itulah badan. Naluri dan mimpi, itulah roh. Adalah tugas para ulama, cendekiawan, dan seniman untuk menjaga peranan roh masyarakat. Kerja sama dengan badan harus dilakukan. Keseimbangan harus dijaga.

Kesepuluh anggota Akademi Jakarta adalah cendekiawan-cendekiawan dan seniman-seniman yang terpandang, dan masing-masing sudah nyata jasanya. Di zaman dulu orang-orang seperti mereka disebut empu-empu. Dan kedudukan mereka masing-masing di dalam mata masyarakat, adalah penjaga nilai-nilai rohani.

            Maka, raja berumah di keraton dan empu berumah di angin. Begitu kata pepatah yang tersangkut di rantang pohon.

Jadi kenapa kesepuluh empu ini mesti dilembagakan? Bukankah sejauh-jauhnya empu berkelembaga, pasti hanya menjadi lembaga setengah badan?

Rupa-rupanya di dalam saat perubahan masyarakat diperlukan secara mengakar, maka raja atau pengatur lembaga selalu berusaha untuk setengah melembagakan empu-empu itu. Maksud saya bukannya mengubah cendekiawan itu menjadi teknokrat, sebab itu artinya membadankan mereka sama sekali, tetapi hanya sekadar setengah membadankan saja.

Maksudnya tentulah untuk mengatur ketangkasan masyarakat di dalam mengadakan perubahan-perubahan yang diperlukan, sesuai dengan kebutuhan bersama.

Maka apabila empu-empu ini seluruhnya dibadankan menjadi patih atau teknokrat, akan hilanglah kemampuan mereka untuk dipakai sebagai imbangan rohani oleh raja. Tetapi apabila setengah dibadankan saja, maka mereka akan lebih bisa dirapikan untuk kepentngan ketangkasan kerja sama, sementara itu mereka masih mampu memiliki kewibawaan rohani.

Dahulu di zaman kehinduan akan ditanamkan di Indonesia, dan masyarakat memerlukan perubahan tata kemasyarakatan serta tata pertanian yang mengakar, maka empu-empu juga diusahakan oleh raja untuk setengah dilembagakan. Pada saat itu empu-empu dipindahkan dari padepokan-padepokan dan mulai berumah di keraton. Banyak pujangga menjadi pujangga keraton. Dukun menjadi dukun keraton semacam Empu Lohgawe, meskipun saat itu empu-empu pembuat keris tetap sukar untuk dikeratonkan dan banyak di antara mereka, tetap tinggal di angin, seperti Empu Gandring, Empu Supo Pertama, dan lain-lain.

Kejadian ini berulang lagi waktu agama Islam mula-mula masuk ke Jawa. Waktu itu Islam memberikan kesegaran kepada kemacetan masyarakat yang terlalu dijuruskan oleh Gajah Mda kepada kebudayaan pertanian, sehingga sangat lemah kebudayaan perdagangannya; apalagi setelah Syahbandar Tuban hijrah ke Malaka dengan segenap kapal dan modal-modalnya. Islam yang masuk waktu itu juga berarti tambahnya kembali kekuatan perdagangan. Raja Islam yang mengganti kekuasaan Majapahit sanggup menghadapi kekuatan perdagangan bangsa Portugis. Sultan Trenggono dengan gilang-gemilang bisa merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan orang-orang Portugis. Ia adalah raja yang membawa pembaruan kepada masyarakat. Empu-empu, ya, ulama-ulama, yang penting  disetengah-lembagakan menjadi wali, sehingga menjadi Wali Sembilan. Ada juga empu yang tidak mau disetengah-lembagakan, ia ingin tetap berumah di angin, yaitu Syekh Siti Jenar.

Sekarang di zaman kita ini, perubahan masyarakat perlu diadakan secara mengakar, sebab kebudayaan Jawa Baru yang kepriayian, yang sudah kehilangan kerakyatannya itu, serta juga sisa-sisa kebudayaan penjajahan yang sok barat tetapi tidak ilmiah itu, perlu diganti dengan kebudayaan baru yang lebih memberi kesempatan kepada nilai-nilai analitis dan logis, serta juga mengutamakan keadilan kerakyatan, tanpa melupakan dasar agama yang kuat tertanam di dalam naluri bangsa.

Tentu saja, demi ketangkasan kerja sama di dalam masyarakat dalam memperjuangkan perubahan itu, para empu, yah, maksud saya cendekiawan-cendekiawan, ulama dan seniman perlu juga disetengah-badankan. Jadi akhirnya saya bisa menerima dan mengatakan kedudukan Akademi Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta, Majelis Ulama, dan lain sebagainya kepada kebutuhan masyarakat.

Meskipun tentu saja akan tetap ada cendekiawan atau seniman yang tidak mau disetengah-badankan, misalnya saya, dan banyak lagi yang lain. Yah, saya ingin tetap tinggal di angin.

Begitulah memang seharusnya keseimbangan di dalam masa-masa perubahan. Badan + setengah roh, setengah badan + roh. Salah satu ditiadakan, keseimbangan akan terguncang. Tugas penjaga roh, yaitu mereka yang berumah di angin, adalah untuk mencari imspirasi dan daya hidup. Tugas penjaga badan, yaitu yang berumah di keraton adalah untuk menjalankan pelaksanaan, menjaga setengah badan = adalah mereka yang berumah di dewan, untuk menyebarkan nilai roh dan nilai badan sehingga menjelma menjadi perumusan yang bisa dilaksanakan. Inilah tugas yang berat dan gawat, karena menurut kebijaksanaan dan kematangan jiwa.

Rendra (tengah) bersama Iwan Fals dan Sawung Jabo. (photo koleksi http://sidomi.com)

Saya percaya bahwa orang-orang yang berkualitas semacam itu ada di dalam masyarakat kita. Tetapi saya tidak percaya bahwa orang itu bisa bersifat dewa. Saya tidak bisa percaya bahwa ada orang bisa maju penuh sementara ia berumah di angin dan sekaligus berumah di keraton atau di dewan. Disiplin bekerja antara ketiga golongan itu sungguh-sungguh berbeda.

Orang yang tinggal di keraton harus bekerja dengan rencana: rencana pelaksanaan, rencana tempat, rencana waktu, rencana keamanan. Orang yang tinggal di angin tidak punya rencana ruang karena ia meruang: ia tidak punya rencana waktu karena didalam alam; kemarin dan esok adalah hari ini; ia tidak punya perhitungan untung rugi karena di mata alam: bencana dan keberuntugnan sama saja; ia tidak mencari ketika  di luar dirinya karena begitu ia mengalami langit di luar dan langit di badan bersatu dalam jiwanya:  … itulah ketikanya!

Maka, orang yang berumah di dewan, lain lagi disiplinnya: mereka harus menjaga agar selalu ada ruang dalam pikiran, perasaan, dan perkataannya untuk diplomasi. Merekalah yang bertugas untuk menjaga agar pertentangan roh dan badan tidak menjelma menjadi perang, tetapi menjadi diplomasi. Segala persaolan harus mereka  hadapi dengan disiplin ilmu silat pedang. Adapun menggenggam pedang itu seperti menggenggam burung: terlalu longgar dipegang ia terbang, terlalu erat dipegang ia mati.

Begitulah besarnya perbedaan disiplin antara ketiga golongan itu. Sehingga tidak mungkin satu golongan merangkap menjadi golongan lain pula.

Orang yang berumah di angin harus mendapat keadilan di dalam keseimbangan masyarakat di dalam alam semesta.

Syekh Siti Jenar sesungguhnya tak usah dibunuh. Sebab nilai rohani yang menghalalkan pembunuhan semacam itu sudah menjadi budak dari badan. Itulah kesalahan Sunan Kudus, wali yang terlalu membudak kepada badan. Ia lah yang memulai timbulnya keguncangan keseimbangan antara roh dan badan.

Kerajaan Demak jatuh diganti Kerajaan Pajang yang cuma singkat usianya, lalu jatuh pula, lalu diganti oleh kekusaan Panembahan Senopati pendiri Kerajaan Mataram II.

Orang-orang priayi Jawa Baru menganggap Panembahan Senopati adalah teladan utama. Tetapi sebenarnya ia adalah raja yang buruk dan liar. Salah seorang putranya disuruh membunuh ibunya. Salah seorang putrinya disuruh menjadi ronggeng, memikat hati seorang pemberontak, menjadi isterinya dan akhirnya lalu menjadi jalan kematiannya. Sesudah itu hampir pula putrinya itu ia bunuh juga karena sudah terlanjur mengandung anak dari benih pemberontak itu. Untung bisa dicegah oleh salah seorang putranya. Dan terhadap raja yang sewenang-wenang ini tak ada suara roh yang berani menentangnya. Suara-suara roh sudah disirnakan oleh Sunan Kudus dengan bantuan wali-wali lainnya.

Akhirnya Sultan Agung, cucu Panembahan Senopati, menambah parah kegawatan imbangan itu.

Ia merasa mendapat wahyu cakraningrat, yaitu wahyu untuk menjadi raja dan pendeta sekaligus, roh dan badan sekaligus. Suara roh makin tak ada  jadinya. Ia bergerak tanpa imbangan dan aturan.

Lalu mulailah Mataram mewarisi kepriayian yang bertele-tele itu. Daya cipta yang segar parah. Kebudayaan Jawa Baru hanyalah kebudayaan gincu dan rendah-renda, roh yang polos lemah suaranya, diganti dengan kecerdikan yang gemerlapan.

Sungguh besar ongkos yang harus dibayar karena menyingkirkan orang-orang yang berumah di angin.

Orde Lama jatuh karena mencap orang-orang yang berumah di angin sebagai golongan antirevolusi, sehingga tak ada lagi imbangan kontrol yang bisa memberi tanda bahaya.

Dan sekarang bagaimanakah keadaan orang-orang yang berumah di dewan saat sekarang?

Rakyat ingin melihat dan membuktikan, apakah orang-orang yang berumah di dewan sanggup membela orang yang berumah di angin? Apakah mereka sanggup merapikan orang yang berumah di keraton? Apakah mereka sanggup membela keadilan kerakyatan dengan lebih mendorong agar bisa tercapai demokratis politik yang lebih bijaksana? Apakah mereka sanggup lebih mendorong terlaksananya demokrasi ekonomi? Apakah mereka sanggup mendorong tercapainya demokrasi pendidikan? Sebab inilah semua alur perubahan yang diperlukan untuk membela rakyat.

Tetapi juga ini: apakah orang-orang yang berumah di dewan akan sanggup mendorong agar nilai ilmiah benar-benar bisa diterapkan di dalam melaksanakan kemajuan? Yang saya maksud, agar urutan 5 disiplin ilmiah: mengumpulkan fakta, menyusun fakta, menganalisa fakta, membuat kesimpulan dan membuktikan kesimpulan, benar-benar bisa diterapkan di Indonesia. Tanpa salah satu dari kelima disiplin itu tidak akan mungkin bisa ada penghayatan ilmiah. Jadi sangat penting agar penghayatan ilmiah bisa dilaksanakan rakyat bahwa semua fakta bisa terbuka untuk mereka, dan mereka pun harus dibebaskan untuk mengumpulkan fakta apa saja.

            Selanjutnya harus pula ada kesempatan untuk membuktikan kesimpulan-kesimpulan yang sudah ada. Tanpa kesempatan-kesempatan semacam itu sikap ilmiah adalah omong kosong.

Dalam hubunganya dengan renungan saya di kampung Ketanggungan, itulah kaitan Akademi Jakarta dengan kepentingan rakyat.

Nama “Akademi” memang asing, tetapi dalam takaran soal ini, tak perlu menjadi masalah lagi. Kata “wali” toh juga kata asing tadinya.

Yang penting tantangan kepada mereka sudah saya ucapkan. Sudah terang tantangan serupa itu tidak cukup bisa dijawab dengan memberikan hadiah-hadiah semacam ini. Saya masih menunggu kapan lagi Akademi Jakarta akan bisa mengundang orang-orang yang berumah di angin untuk berpidato di masyarakat terbuka yang diselenggarakan oleh Akademi. Saya masih ingin melihat buku-buku apa yang akan diterbitkan. Dan juga ingin menyaksikan bagaimana pelaksanan-pelaksanaan lain yang lebih nyata.

Sekarang saya ambil hadiah dari Akademi Jakarta. Terima kasih.

Saya akan kembali ke angin.

Kemarin dan esok

adalah hari ini

Bencana dan keberuntungan

sama saja

Langit di luar

langit di badan

bersatu dalam jiwa

1975

***

 

*Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah, 7 November 1935. Sepulang memperdalam pengetahuan  drama di American Academy of Dramatical Arts, ia mendirikan Bengkel Teater. Sajak-sajaknya mulai dikenal luas sejak tahun 1950-an. Antara April-Oktober 1978 ditahan Pemerintah Orde Baru karena pembacaan sajak-sajak protes sosialnya di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Kumpulan puisinya: Balada Orang Tercinta (1956; meraih Hadiah Sastra Nasional BMKN 1955-56); Empat Kumpulan Sajak (1961); Blues untuk Bonnie (1971); Sajak-sajak Sepatu Tua (1972); Potret Pembangunan dalam Puisi (1983); Disebabkan oleh Angin (1993); Orang-orang Rangkasbitung (1993); Perjalanan Bu Aminah (1997); Mencari Bapak (1997). Buku-buku puisinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yaitu: Indonesia Poet in New York (1971; diterjemahkan Harry Aveling, et.al.); Rendra Ballads and Blues (1974; Harry Aveling, e.al.); Contemporary Indonesian Poetry (1975; diterjemahkan Harry Aveling), ia pun menerjemahkan karya-karya drama klasik dunia, yaitu: Oidipus Sang Raja (1976); Odipus di Kolonus (1976); Antigone (1976); Ketiganya karya Sophocles, Informan (1968; Bertoit Brecht); SLA (1970; Arnold Pearl). Pada 1970, Pemerintah RI memberinya Anugerah Seni dan lima tahun setelah itu ia memperoleh penghargaan dari Akademi Jakarta.

**Sumber: Rendra, Mempertimbangkan Tradisi, PT Gramedia, Jakarta, 1984.

 

 

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *)

Beberapa hari ini Presiden Joko Widodo tengah fokus membicarakan perkara Wasathiyah Islam (Islam Jalan Tengah) dengan Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dalam rangkain pertemuan mereka di Jakarta. Islam jalan tengah yang tengah digagas adalah upaya mencari jalan bagi perdamaian dunia, beragama secara moderat dan tujuan perdamaian yang bertumpu pada keadilan bagi sebanyak-banyak umat. Tulisan ini ingin melengkapi dengan fokus pada refleksi atas memori nasional “jalan tengah” dalam Pancasila sebagai paradigma yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Jalan Tengah Pancasila

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”.

Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting untuk mengingatkan khususnya pada pemerintah Jokowi-JK agar tidak melupakan pembangunan kebudayaan manusia di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair, Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

Continue Reading

Classic Prose

Trending