Connect with us

Buku

Vedi R. Hadiz dan Pemikirannya Tentang Kekuasaan dan Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Soeharto

mm

Published

on

Latar Belakang Sang Profesor

Vedi R Hadiz, Lahir di Jakarta, 1964. Ia adalah Professor pada Departemen Sosiologi di Universitas Singapura dan peneliti tamu di Universitas Murdoch, Australia. Vedi Hadiz banyak menulis di beberapa jurnal internasional, Buku-Buku, dan majalah Prisma. Sosok ini merupakan pemikir ilmu sosial kontemporer yang pendekatannya mengenai sistem  kekuasaan dan ekonomi-politik patut menjadi rujukan utama untuk mengenali proses demokrasi di Indonesia. Beruntung saya mengenalnya melalui seorang teman yang menyukai kajian sejarah dan ilmu politik semasa mahasiswa tingkat akhir. Lewat karya “Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Suharto” terbitan LP3ES tahun 2000,  beberapa  esainya di situs Indoprogress.com, dan ceramahnya yang sudah banyak di Youtube – membuat saya sadar betapa miskinnya analisa ilmu politik dan ilmu sosial Indonesia saat ini dalam menganalisa korupsi massal pejabat negara  di pelbagai lembaga, dan partai politik yang dikepalai wajah lama Orba.

Pada tahun 2017, Vedi Hadiz dengan panjang lebar memberikan ceramahnya di Universitas Indonesia. Menurutnya pendekatan Ekonomi-Politik (Ekopol) di Indonesia terutama di kampus-kampus tidak berkembang, karena dianggap terlalu resisten terhadap kekuasaan. Pendekatan Ekopol menurutnya bersifat fundamental, yaitu membedah hubungan-hubungan negara dengan pasar. Yang berarti pendekatan ini meneliti hubungan struktur sosial-struktur kekuasaan-relasi kekuasaaan secara historis. Baginya, Indonesia bisa di pelajari melalui sejarah deari masa ke masa. Karena perubahan tidaklah “Taken For Granted” namun ada proses dan dialektika.

Menurutnya, struktur kekuasaan Orba dibangun dengan pendisorganisasian dan pendepolitisasian masyarakat sipil, dengan pembangunan kapitalisme negara yang di pimpin oleh Suharto selaku “Godfather” beserta kroninya yang bertujuan menguasai sumber-sumber ekonomi dan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

“Saya selalu mengkritik mahasiswa Indonesia, yang saya ajar di S-3. Umumnya mereka memiliki dua kelemahan. Pertama, pemahaman teori yang lemah. Kedua, lemah dalam kajian komparasi. Karena lemahnya kajian komparasi, seolah-olah kasus yang ada di Indonesia terlihat unik dan berdiri sendiri. Padahal ada banyak kasus di amerika latin, Afrika, Asia, dan Timur Tengah yang memiliki persamaann terhadap kondisi Indonesia.” Ucap Vedi R Hadiz pada ceramahnya di Universitas Indonesia 2017.

Kemunculan Orde Baru dan Sistemnya

Pendekatan Vedi Hadiz sangat berbeda dengan akademisi arus utama. Bagi Vedi, untuk mengenali politik Indoensia harus mengetahui bagaimana pemerintahan Orde Baru dibangun. Orde Baru dibangun dengan penumpasan terhadap musuh bebuyutannya; Partai Komunis Indonesia dan massa pendukung Sukarno. Pengalaman akan masa rezim Sukarno yang mengandalkan politik mobilisasi massa untuk mencapai tujuan-tujuan politik negara dengan meradikalisasi golongan petani-buruh, sangat membahayakan kepentingan para kapitalis birokrat.

“Naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan di tahun 1966 ditandai dengan pembunuhan ratusan ribu orang-orang komunis, serta pemenjaraan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya . . . Tak diragukan lagi bahwa Orde Baru yang ia dirikan di dasarkan pada penghancuran Partai Komunis Indonesia berserta seluruh ormasnya, serikat-serikat buruh, dan organisais kaum tani yang militan. Serikat-serikat buruh radikal juga tampil sebagai pelopor dalam upaya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing pada akhir era 1950-an. Namun, pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini jatuh dalam kendali militer, yang kemudian membangun kepentingan-kepentingan mereka sendiri yang lebih besar denagn menduduki jabaran-jabatan manajer untuk menindas kecenderungan organisasional militan kaum pekerja.” (Hadiz, 2000: 210-211)

Bagi Rezim Orba, oposisi dalam politik bukanlah budaya masyarakat Indonesia. Hal yang paling cocok untuk Indonesia adalah sistem kekeluargaan dan harmoni sosial. Oleh sebabnya pemerintah melakukan penerapan azas tunggal Pancasila dalam seluruh lanskap kehidupan politik dan negara. Orba juga melakukan peleburan partai-partai menjadi tiga pratai; Golkar, PDIP, dan PPP – Dengan  Golkar sebagai pemegang kendali kekuasaan. Seluruh pegawai negeri dari pusat sampai desa menjadi kader fungsionaris Golkar, sementara militer menjadi pengawal setia rezim. Untuk meredam konflik perburuhan, rezim membuat wadah organisasi formal bernama Serikat Pekereja Seluruh Indonesia (SPSI) sebagai wadah organisasi yang dibawahi langsung oleh pemerintah. Hal ini membuat serikat buruh yang independen tidak akan diakui sebagai organisasi, dan dianggap menggagu stabilitas rezim. Bagi rezim, perjuangan kelas dan konflik adalah bentuk dari anti-pancasila, sehingga dibuatlah peraturan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang prinsipnya menganggap bahwa pengusaha dan buruh adalah keluarga yang saling mengayomi. Pegusaha sebagai bapak keluarga, sementara buruh menjadi anak yang menuruti bapaknya. Segala bentuk pemogokan kerja adalah subversif dan menentang pancasila.

Kosa kata “Buruh” yang identik dengan gerakan marxis di hapus menjadi kata “pekerja/karyawan” yang dinilai lebih Indonesia. Konsep perjuangan kelas-pun tidak mendapatkan tempat dalam Orba, karena bersifat merusak dan mengancam harmoni sosial. Politik massa mengambang yang dibuat Ali Moertopo, menjadi senjata utama Orba dalam menetralisir kehidupan masyarakat dari politik, dan mobilisasi massa. Kebijakan ini bisa disebut “Fungsionalisme” bahwa semua profesi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara. Petani lebih baik mengurusi lahannya, guru lebih baik fokus mengajar, karyawan lebih baik bekerja demi pengusaha; untuk urusan politik serahkan semuanya kepada pemerintah dan politisi.

Singkatnya menurut Vedi, Orde Baru dibangun dan bertujuan untuk melindungi kepentingan  bisnis Oligarki Kapitalis Keluarga Suharto dan rekan-rekannya, serta Militer sebagai pengawal kepentingannya.

“Pertama, Orde baru merupakan suatu oligarki kapitalis yang mampu menguasai dan secara instrumental – tidak sekedar struktural – memanfaatkan kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya berikut kapasitas-kapasitas koersif untuk memperluas kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Kedua, Suatu sistem hubungan antar negara dan masyarakat yang ditandai dengan disorganisasi sistematis kelompok-kelompok civil society dan dominasi lembaga-lembaga korporatis ciptaan negara. Ketiga, Suatu sistem patronase yang luas dan kompleks yang dipersonifikasikan oleh Suharto sendiri, dengan poros yang terletak di Cendana. Sistem Patronase ini menjalar dan menembus semua lapisan masyarakat dari Jakarta hingga provinsi-provinsi, Kabupaten-Kabupaten, Kota-kota, dan desa-desa. Penopang jaringan ini adalah gabungan dari pekjabat-pejabat tinggi negara, birokrat-birokrat kecil lokal, kapitalis nasional dan lokal, perantara dan bandar politik yang sangat ahli, tokoh-tokoh informal lokal, para pejabat militer, serta gerombolan (hooligan) dan kaum preman di luar jalur resmi.” (Hadiz, 2000: 259-260)

Kekuasaan Orba merupakan cerminan bagaimana predator politik di sekeliling Suharto saling berebut pengaruh untuk mendapatkan keuntungan dalam lembaga negara dan pembangunan nasional. Misalnya, korupsi di tubuh pertamina era 80-an yang melibatkan Ibnu Sutowo, eksploitasi hutan di berbagai wilayah di Indonesia, berbagai proyek pembangunan jalan yang di serahkan pada kontraktor yang tak berpengalaman, perizinan lisensi impor kepada perusahaan yang punya hubungan baik dengan Cendana, dan perizinan pinjaman kredit bank macet kepada keluarga dan kroni Suharto yang jumlahnya miliaran rupiah. Para Oligark ini memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan, dengan memonopoli sistem, dan berusaha mengeksploitasi apapun yang di miliki oleh negara untuk keuntungan pribadi para elit.  Sehingga kapitalisme di Indoneisa bukanlah kapitalisme yang berasal dari hukum akumulasi kapital dengan persaingan bebas di dalamnya, yang mengandaikan negara hanya menjadi regulator saja. Kapitalisme Indonesia dibangun oleh kumpulan keluarga-keluarga bisnis yang menduduki jabatan lembaga negara dan memanfaatkan kedekatannya dengan kekuasaan untuk mendapatkan akses modal dan sumber daya yang luas untuk memperkaya kerajaan bisnisnya melalui serangkai monopoli dan korupsi.

“Dengan mengontrol lembaga-lembaga Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan, Bulog, dan Pertamina – Para birokrat politik yang berkuasa dapat membagi-bagikan lisensi perdagangan, kredit bank negara, konsesi-konsesi kehutanan, dan kontrak-kontrak pasokan. Hubungan tersebut bersifat simbiosis, dimana akses kepada perekonomian ditukarkan dengan dana-dana yang digunakan untuk tujuan-tujuan politik atau pribadi. . .Dana-dana bagi yayasan yang disediakan oleh kalangan bisnis bank-bank negara itu digunakan untuk mendanai Golkar, dan menanmkan investasi pada usaha-usaha bisnis pribadi Suharto.” (Hadiz, 2000: 119)

Reformasi, dan Re-Organisasi Kekuasaan Orde Baru

Pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang membuat struktur Oligarki di sekitar Suharto terguncang. Beberapa kredit macet yang jumlahnya miliaran dolar tak mampu di bayar oleh perusahaan swasta maupun negara. Pemerintahan Orba-pun tak tinggal diam, pemerintah melakukan kredit kepada IMF untuk memulihkan kondisi perekonomian nasional. Namun bantuan dana IMF bukan dimaksimalkan untuk kepentingan publik, namun disalurkan kepada kroni, dan keluarga Suharto. Ekonomi kian terpuruk, dan terjadilah kerusuhan etnis di Jakarta yang membuat rezim tidak bisa lagi menutupi kebobrokannya.

Gerakan mahasiswa kian radikal menuntut Suharto untuk jatuh, penembakan mahasiswa di kampus Tri Sakti memunculkan dukungan yang luas dari masyarakat kepada mahasiswa untuk berjuang melawan kekuasaan Orba. Tepat 21 Mei 1998, Suharto mengundurkan diri dari kekuasaan dan babak baru kekuasaan politik di mulai.

Pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kenapa setelah reformasi tak ada gerakan mahasiswa yang mampu mendudukkan wakilnya ke dalam jabatan strategis negara atau presiden? Mengapa setelah reformasi wajah-wajah Orba masih dominan dalam kekuasaan? Apakah ada yang salah dengan gerakan reformasi yang tak bisa merubah struktur kekuasaan?

Tiga pertanyaan ini tak pernah bisa dijawab oleh rekan diskusi saya semasa mahasiswa, ataupun buku-buku kuliah yang pernah saya baca. Namun  Vedi Hadiz mampu menjawabnya dengan sangat detil untuk mengurai jawaban dari pertanyaan saya ini.

  1. Kegagalan gerakan mahasiswa beraliansi dengan lintas kelas

Gerakan mahasiswa yang kian masif pada periode 1996-1998 cenderung terlambat untuk beraliansi dengan gerakan buruh-tani yang pada masa itu juga terkena dampak langsung dari krisis ekonomi. Kelas menengah yang banyak di pecat oleh perusahaan-pun turut mendukung gerakan mahasiswa. Namun hal yang sulit adalah terkotak-kotaknya gerakan mahasiswa, ada yang mendukung kepemimpinan Habibie, dan ada yang terus mendorong perubahan sosial-politik yang lebih luas. Diksi “reformasi” masih menjadi perdebatan di kalangan internal mahasiswa, karena kata “revolusi” dianggap ke kiri-kirian. Gerakan-pun menolak disebut gerakan politik, mahasiswa menganggap gerakan ini adalah gerakan moral untuk kebaikan bersama. Corak aktivisme mahasiswa 1966, 1974, dan 1998 masih tetap sama – lebih mengafiliasikan dirinya kedalam gerakan kebaikan, ketimbang membangun kepeloporan politik untuk menggantikan rezim Orba. Bagaimana pun kekuatan politik dalam hal ini partai, merupakan kendaraan untuk bertarung dalam arena, meskipun PRD sudah terbentuk namun jumlahnya masih sangat kecil dan tidak mampu menjaring suara dari publik yang kecewa dengan kebijakan Orba. Sesudah reformasi praktis gerakan mahasiswa hanya berharap pada elit reformis dan partai-partai tanpa memiliki kendaraan politik sendiri. Hal ini membuat aktivis berpetualang mencari partai yang mau menampungnya, dan berharap menjadi petinggi politik untuk mengusir tokoh lama. Namun cara yang terakhir ini terbukti gagal.

  1. Pembangunan kekuasaan baru, dan Jaringan Oligarki

Pasca Suharto semakin terdesak, elit-elit disekitarnya hanya memiliki dua pilihan;  loncat dari kapal atau tetap berada di dalam kapal. Ketua DPR pada saat itu, Harmoko salah satu sekutu Suharto, lebih memilih mendukung mahasiswa, beberapa menterinya yang loyal-pun iku mengundurkan diri, Jenderal Wiranto dan Militer pun sudah tida mendukungnya dan para oligark yang mayoritas ber-etnis Tionghoa juga sudah tidak percaya lagi dengannya pasca kerusuhan etnis di Jakarta. Setelah reformasi aktor-aktor kuat yang di besarkan Suharto mulai membangun kekuasaan baru. Dengan adanya perubahan UU Pemilu – semua kelompok masyarakat bisa membangun partai politik. Namun karena para birokrat politik – oligark Orba ini sudah mapan dan memeiliki sumber daya yang lebih besar baik modal maupun relasi politik membuat mereka dengan mudah menjadi pemain politik baru di era reformasi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, para elit ini berlomba-lomba untuk menguasai lembaga daerah beserta sumber daya alam untuk kepentingannya. Watak predatoris terhadap penguasaan lembaga pemerintahan ternyata tidak hilang, hanya sekarang medan pertempurannya menjadi lluas namun lebih beringas. Meskipun militer sudah tidak lagi menjadi pengawal rezim, mereka tetap mendaptkan bisnis gelap dengan struktur komando teritorial yang ada. Pada masa reformasi inilah penggunaan politik uang dan organisais milisi sipil semakin kuat, beberapa ormas sipil dibentuk oleh partai-partai untuk mengancurkan lawan politiknya ataupun sebagai penjaga bisnisnya. Politik lokal di tingkat kabupaten dan provinsi menjadi lebih beringas, para milisi sipil tak segan-segan melakukan tindakan kekerasan dan pengrusakan terhadap kelompok tertentu. Para preman, bajingan, bandar, dan makelar politik-pun tampil naik kelas menjadi anggota parlemen. Mereka sudah mapan dan menjadi garda pelindung lahirnya Orba pasca pembantaian 65, sehingga dengan format politik lokal yang baru – mereka dengan mudah tampil ke depan publik menjadi elit baru. Kasus sorupsi atas lembaga negara dan eksploitasi SDA sudah menjadi konsekuensi dari perpolitikan predatoris.

Partai politik hanya digunakan sebagai alat dan kendaraan untuk menguasai sumber-sumber perekonomian daerah kertimbang bercorak ideologis. Bahkan tak jarang ada partai-partai yang corak ideologinya mirip satu sama lain, namun dalam kepentingan bisnis mereka berbeda jalan. Partai-partai seperti PDIP, PAN, PPP, dan PKB – menurut Vedi, partai tersebut diisi oleh gabungan dari orang-orang birokrat politik, petualang politik golkar, pensiunan militer, intelektual ICMI konglomerat, pengusaha-pengusaha menengah, dan sedikit para reformis-liberal. Dengan kombinasi yang seperti itru hampir mustahil kelompok reformis-liberal mampu memenangkan pertarungan di dalam partai melawan para pemodal kuat yang dibesarkan Orba. Bahkan partai seperti PDIP yang digadang-gadang nasionalis yang di dukung oleh gerakan buruh semasa reformasi, tak memiliki wakil buruh di dalam elit partainya.

  1. Pragmatisme Elit Reformasi

Pada saat pemilihan Presiden oleh MPR pada tahun 1999, presiden yang terpilih akan menghadapi banyak rintangan dan pekerjaan yang besar – terutama bagaimana pemerintah bersikap terhadap para konglomerat yang mempunyai hutang menumpuk di bank sentral. Badan pemerintah yang ditugaskan membekukan aset-aset pengusaha yang bernilai miliaran dolar, merupakan salah satu lembaga yang rawan terjadi korupsi dan suap-menyuap. Terpilihnya Presiden Abdurrahman Wahid ke tampuk kekuasaan melalui sidang MPR cukup mengejutkan. PKB bersama poros baru mampu mengalahkan PDIP yang mayoritas memenangi suara pemilu 1999.

Terpilihnya Gusdur, menurut Vedi adalah hasil dari perhitungan  matang, dan pembagian kekuasaan yang merata terhadap sekutu-sekutu bahkan oposisinya. Terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden, Amien Rais sebagai Ketua MPR, dan Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR – bukti bagaimana pembagian kekuasaan berjalan adil. Terpilihnya Gus Dur menjadi Presiden tak serta merta membuatnya bisa keluar dalam kubangan politik oligarki – ia pun tak berkutik untuk menindak hutang-hutang para konglomerat, terutama skandal korupsi Suharto. Menurut Vedi, dalam proses pemilihan Gusdur terjadi kesepakatan-kesepakatan gelap dan kontrak politik yang membuatnya tersandera oleh kepentingan oligarki yang duduk di partai-partai. Hal itu terbukti setelah Gusdur memecat beberapa menteri dalam kabinet tanpa berkonsultasi dengan koalisinya, dan membuat dekrit presiden pembubaran DPR, ia dengan mudah di lengserkan oleh Akbar Tanjung dan Amien Rais. Lengsernya Gusdur dari kekuasaan menguatkan asumsi bahwa kesepakatan-kesepakatan awal terhadap sekutu dan oposisinya sudah ia langgar sendiri.

Pragmatisme politik dan tidak adanya basis gerakan sosial yang mengakar kuat menjadi problema politik Indonesia. Syarat utama dari demokrasi adalah elemen gerakan sosial yang dengan efektif beroposisi dengan kekuasaan. Namun sampai saat ini pertarungan politik hanya dihiasai oleh para oligark yang dibesarkan Orba. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk menantikan gerakan sosial memiliki kendaraan politiknya sendiri melawan partai-partai oligarki.

Dengan dinamika politik Indoensia yang siklusnya terus berulang seperti ini, mungkinkah politik Indonesia akan berubah? Saya amat menyukai argumentasi dan teori yang digunakan oleh Vedi Hadiz dalam menjelaskan dinamika politik Indonesia. Bagi saya, karya-karya beliau wajib untuk dibaca bagi siapa saja yang ingin belajar bagaimana bangsa ini dibangun dan dihianati oleh kekuasaan. Seharusnya teori beliau masuk di dalam kajian Teori Sosial yang diajarkan di kampus-kampus Indonesia, ketimbang menjadi teori politik yang diajarkan di kampus-kampus, Negeri Kanguru. (*)

*) Danang Pamungkas, lahir di Rembang 2 Desember 1994. Penulis Lepas, Tinggal di Yogyakarta.

Continue Reading
Advertisement

Buku

Perempuan Jawa dalam Gerak dan Wacana Modernitas Barat

mm

Published

on

Portrait of a Javanese woman in traditional clothing artokoloro/ photo via fainart america

 Risa ingin mengatakan bahwa yang menentukan medan smantik modernitas yang menjadi identitas baru hari ini, justru dibentuk oleh “pengetahuan awam” yang saling berkelitan, sehingga memandu individu untuk menginterpretasi dan mereproduksi ulang realitas yang bernama modernitas tersebut. Di sini konteks kultural mempunyai peran utama dalam mempertemukan modern dengan masyarakat itu sendiri. Kita bisa pahami bahwa ruang budaya menjadi ruang titik temu diantara keduanya dalam hal ini. Karna ruang budaya merupakan tempat endapan, sistem nilai, ungkapan, penilaian sosial, sistem simbolik, mitologi, tradisi, agama, yang semuanya berada dalam rell bahasa masyarakat.

Oleh; Doel Rohim *)

Wacana modernitas barat dalam memandang perempuan, khususnya dalam relasi sosial di Jawa, kerap menjadi destruktif jika ia dihadirkan secara kaku dan hadap-hadapan secara langsung sebagai upaya mengganti atau merubah kultur seluruhnya, yang pada dasarnya memang telah mapan sebab telah menjadi budaya.

Modernitas yang menjadi latar belakang berkembangnya wacana tentang perempuan dari sumber ideologi barat tidak bisa secara serta merta digunakan atau dipaksakan untuk melihat kultur masyarakat kita dengan kaca mata hitam putih. Sehingga dominasi wacana moderitas selalu menjadi ukuran atas suatu obyek kultural untuk direpresentasiakan secara rasional dan material. Terciptanya Struktur metodologis yang selalu memposisikan kita sebagai obyek dari wacana akademis yang di bangun Barat juga menjadi persoalan lain, ketidakberdayaan kita dalam membangun epistimologi pengetahuan kita sendiri.

Representasi Sosial Dalam Memandang Perempuan

Dalam hal ini, buku hasil penlitian Risa Permanadeli yang berjudul Dadi Wong Wadon, Representasi Sosial Perempuan Jawa Di Era Modern, memberikan cara pandang lain kalau tidak mau dikatakan baru saat melihat perempuan Indonesia khususnya Jawa di konteks masayarakat modern. Risa melihat bahwa modernitas selalu berkait erat dengan perubahan yang ada di tengah masyarakat. Begitupun modernitas tidak lantas merubah struktur budaya perempuan Jawa yang terikat dengan adat dan tata nilai yang ada, namun malah sebaliknya memperkaya gagasan perempuan Jawa seperti direpresentasikan dalam kata “dadi wong” sebagai perwujudan manusia ideal di masyarakat Jawa.

Melalui repertoire-repertoire makna seperti ungkapan “dadi wong” dan bentuk komunikasi lain yang tumbuh dari kebiasaan masyarakat Jawa dalam menjalin relasi sosial, Risa mencari bangunan pemahaman dalam merepresentasikan perempuan Jawa dalam konteks modern. Dengan menggunakan teori representasi sosial yang merupakan turunan dari pendekatan baru psikologi sosial yang berangkat dari asumsi bahwa dalam menerima nilai, budaya, dan praktik baru (asing), sebuah masyarakat mempunyai perangkat “pengetahuan sosial” atau bisa dikatakan “nalar sosial” untuk menanggapi, menafsirkan, kemudian merekonstruksi ulang fenomena sosial tersebut, yang secara merata kemudian disebarkan ke dalam masyarakat. Jadi proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik hidup modern tersebut tidak diterima melalui proses mental individu yang terpisah dari nilai-nilai masyarakat (baca: psikologi behaviorial).

Secara sederhana dalam proses penerimaan nilai, pandangan, dan praktik modernitas, dari perespektif ini, masyarakat tidak serta merta menelan mentah-mentah fenomena sosial yang bernama modernitas ini secara serampangan. Namun, secara tidak sadar masyarakat mengklasifikasi dan menamai realitas baru atau elemen-elemen yang asing dikeseharian tersebut sesuai dengan repertoire makna yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini Risa menggunakan repertoire makna tersebut, sebagai perangkat interpretasi yang digunakan oleh masyarakat untuk membuat dan memecahkan realitas baru yang datang dalam keseharian dengan kode makna yang sudah mapan dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai suatu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.

Lebih jauh Risa ingin mengatakan bahwa yang menentukan medan smantik modernitas yang menjadi identitas baru hari ini, justru dibentuk oleh “pengetahuan awam” yang saling berkelitan, sehingga memandu individu untuk menginterpretasi dan mereproduksi ulang realitas yang bernama modernitas tersebut. Di sini konteks kultural mempunyai peran utama dalam mempertemukan modern dengan masyarakat itu sendiri. Kita bisa pahami bahwa ruang budaya menjadi ruang titik temu diantara keduanya dalam hal ini. Karna ruang budaya merupakan tempat endapan, sistem nilai, ungkapan, penilaian sosial, sistem simbolik, mitologi, tradisi, agama, yang semuanya berada dalam rell bahasa masyarakat.

Kembali pada konteks Dadi Wong Wadon seperti temuan Risa, ia ingin menyangkal dari narasi besar yang sudah digariskan oleh Barat, bahwa untuk menyongsong modernitas masyarakat Dunia Ketiga yang dipaksa untuk memilih, meneliti, dan pada akhirnya menghilangkan tradisi kulturalnya hanya untuk menuruti prasyarat menuju modernitas dengan segala perangkatnya. Namun upaya tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan masyarakat Jawa yang justru mempunyai konsep sendiri yang masih berjangkar pada tradisi kultur untuk mengapropriasi moderitas.

Karna pada kenyataanya moderitas yang lebih tepat kita sebut “dipaksakan” untuk negara Dunia Ketiga sebagai budaya, bukan merupakan sebuah gerak yang tumbuh dan lahir dari rahim kebudayaan masyarakat kita sendiri. Ia lahir dari sebuah kekecewaan dalam ketertinggalanya oleh gerak peradaban. Maka yang muncul untuk mengejar ketertinggalanya tersebut, kemudian ia perlu mengubah ataupun menyesuaiakan lapisan nilai tata pemerintahan, ekonomi, maupun kulturnya, sebagaimana telah di atur dan ditetapkan prasyaratanya oleh Barat.  Jelas kalau seperti ini, dibutuhkan suatu pengetahuan tentang Timur dengan segala aspeknya, yang selama ini telah didefinisiakan oleh Barat sesuai dengan kepentinganya. Dari hal itulah selama belenggu sejarah ini, tidak pernah coba kita bongkar sedikit demi sedikit, senyatanya kita akan selamanya terkurung sebagai bangsa yang tidak mampu menemukan arah dan rumusanya sendiri.

Dengan teori represetasi sosial ini sendiri, setidaknya Risa berhasil memposisikan budaya masyarakat Jawa sebagai obyek yang juga subyek untuk mendefenisikan dirinya sendiri. Walaupun ia tidak seutuhnya mengeliminir karangka pemahaman Barat atas kita, tapi setidaknya ia berusaha mensejajarkan bagaimana “pengetahuan” kita dengan Barat bisa saling beriringan.

 Modernitas dan Konsep Dadi Wong

Seperti telah sedikit disingung di atas, bahwa konsep menjadi orang “dadi wong” dalam alam fikir pengetahuan masyarakat Jawa juga beriringan dengan gagasan menjadi modern yang sudah melekat di tengah-tengah masyarakat Jawa. Dengan kriteria yang muncul sebagai parameter orang modern hari ini, seperti yang dapat kita lihat melalui penampilan yang mengikuti zaman, ketebukaan cara berfikir, tidak fanatik, kemudian bersekolah tinggi, ditempatkan kemudian dipersonifikasi untuk mengukuhkan gagasan konsep “dadi wong” seperti diamini oleh banyak perempuan Jawa.

Dalam konteks seperti itu, gagasan dadi wong menyimpan semesta simbolik masyarakat Jawa yang ditetapkan sebagai ukuran akan keadaan ketercukupan material manusia Jawa. Dalam kata lain orang yang sudah “mentes”, mandiri, dan “mulya” kemudian mempunyai posisi sosial yang terpandang karna sudah mempunyai keluarga (tidak lagi bergantung pada orang tua). Mengacu dari apa yang ada, gagasan dadi wong kemudian selalu diasosiasikan dengan keberlimpahan material semata. Namun sebenarnya kalau kita ingin bedah dan kita kaitkan dengan khasanah pengetahuan dari tradisi keilmuan masyarakat Jawa, gagasan tersebut sudah melakat dalam kesadaran alam batin yang sangat subtil dari masyarakat Jawa.

Secara geneologic bentuk-bentuk repertoire yang terkandung dalam ungkapan dadi wong seperti yang telah disebutkan di atas, semuanya mempunyai relasi pengetahuan yang termanivestasiakan dalam tradisi dan tata nilai masyarakat yang selalu menyesuaikan ruang dan waktu yang ada. Jadi gagasan “dadi wong” berkembang secara produktif dengan bentuk-bentuk bahasa atau definisi secara semantic yang mungkin juga berbeda, namun secara subtantif tetap berjangkar dari akar tradisi pengetahuan masyarakat Jawa.

Masih banyak sebenarnya ungkapan-ungkapan juga konsep yang tumbuh dari masyarakat

Jawa terutama perempuan yang digunakan Risa untuk menjelaskan bahwa perempuan Jawa tidak serta merta menerima modernitas dengan dangkal. Namun diantara konsep-konsep yang ada, penjangkaran dari keilmuan Jawa yang membentuk tradisi tata nilai masyarakat yang menjadi sistem sosial telah merubah wajah modernitas di hadapan perempuan Jawa. Wajah baru modernitas yang bisa jadi malah akan memperkaya tradisi masyarakat Jawa di dalam gerak zaman, begitupun tidak kehilangan identitas perempuan Jawa yang seutuhnya. (*)

*) Santri Pondok Pesantren Budaya Kaliopak Piyungan Bantul, Juga Mahasiswa Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 

 

 

Continue Reading

Buku

Jakarta, Pusat Pinggiran yang Meluruh

mm

Published

on

photo: Modern and Contemporary Art in Nusantara/ Getty Image/ Nadia L / via pegipegi

Satu tulisan panjang lainnya adalah soal pemeran teater. Jawir menceritakan dengan panjang bagaimana hidup dan dengan cara apa sang seniman tersebut mengakhiri hidup. Seniman tersebut adalah Dudung Hadi.

by Triyo Handoko

Tahun 2019 Jakarta genap berusia 492 tahun. Kota ini banyak menyimpan cerita. Sebagai ibu kota, ia ibarat miniatur Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah telah mencoba peruntungannya disana. Peruntungan ekonomi, politik, hingga seni.

Chairil Anwar, misalnya, merantau ke Jakarta untuk menjadi penyair. Dalam tulisan berjudul “Epilog Sejarah Pasar Senen”, Viriya Paramita menulis dalam buku ini, bagaimana Pasar Senen tidak hanya sebagai tempat ekonomi. Namun juga tempatnya seni.

Tidak hanya Chairil Anwar, disana ada H.B. Jasin, Wim Humboh, hingga Ajip Rosidi mendiami Pasar Senen untuk menggal ide-ide kesenian. Termasuk didalamnya mengadakan diskusi rutin disana.

Kota sebagai ruang interaksi multidimensi memang menarik sekali untuk ditelisik lebih dalam lagi. Kadang penghuninya tidak menyadari setiap jalan yang dilewatinya memiliki banyak hal yang ternyata menyimpan banyak hal yang mengesankan. Apalagi Jakarta, dengan sejarah dan hiruk pikuknya.

Viriya Paramita dengan “Menjejal Jakarta”-nya memberi khasanah bagaimana kota bernama Jakarta dihidupi oleh beragam orang di dalamnya. Diracik dari hasil kumpulan reportase dalam kurun waktu 2013 hingga 2015 yang ditulis dengan gaya feature. Buku ini menarik untuk dismiak karena dituturkan dengan mengalir. Dari satu titik ke titik lain. Dalam satu koridor tema Jakarta.

Dari soal bagaiamana ragamnya penghuni Jakarta yang menjadikan lahirnya stigma etnisitas. Soal bagaimana kota memberikan ruang untuk minoritas orientasi seksual. Hingga soal kesenin, bagaimana kesenian menghibur dan mengedukasi penghuninya. Namun ada satu tema yang determinan dibanding tema lain. Yaitu soal ekonomi, soal bagaimana perut terisi.

“Menjejal Jakarta” by Viriya Paramita dengan/ Photo via Mojok Store

Jawir—sapaan akrab Viriya Paramita—terjebak disana. Saya merasakan hitam putih sekali ketika membaca tulisannya soal ekonomi. Kemudian jika berbicara permasalahan ekonomi maka tidak bisa lepas dari politik. Siapa yang berkuasa. Ia yang mengatur sumber penghidupan.

Membaca tulisan berjudul “Tahu Gejrot Syaiful” atau “Puluhan Tahun Menuntut Keadilan”. Kemudian membaca “Sehari Bersama Jokowi”, terlihat sekali keanehan dari keberpihakan Jawir.

Dalam tulisan “Sehari Bersama Jokowi”, Jawir adalah humas Pemda Jakarta. Membututi Jokowi dari pagi hingga sore hari. Tidak ada celah bagi sempurnanya Jokowi sebagai pemimpin.

Barangkali tulisan tersebut juga punya kontribusi atas dua kalinya Jokowi jadi presiden. Dalam medio Jawir meliput dan menulis “Sehari Bersama Jokowi”, memang banyak sekali wartawan yang menulis soal serupa. Seakan-akan media berlomba untuk menaikan nama Jokowi.

Pusat di Pinggiran

Jawir menggunakan Jakarta bukan sebagai identifikasi geografis, lebih dari itu ia menggunakan Jakarta sebagai geliat hidup warga urban. Syaiful misalnya, seorang tukang tahu gejrot di pinggiran Jakarta.

Slamet menjadi kontras karena ia berada jauh dari  gemerlapnya Jakarta. Padahal, Syaiful si tukang tahu gejrot dan puluhan tokoh lainnya dalam Menjejal Jakarta berada di pusaran ibukota. Mereka lah yang menghidupkan Jakarta yang menandai sekaligus menjadi tanda bahwa Jakarta berbeda dengan yang lain.

Selain Syaiful juga ada Jose Rizal Manua. Seorang seniman teater yang membidani juga mengurusi Teater Tanah Air. Sanggar teaternya tersebut awalnya tidak dibantu oleh otoritas setempat. Namun Jose, terus berusaha hingga sanggar teaternya dapat pentas dan dikenal di manca negara.

Jose menghidup Jakarta dengan keseniannya. Melalui anak-anak kecil ia memberikan harapan bahwa Jakarta tidak hanya kerak kehidupan yang mekanistik. Sayangnya fokus dari kebanyakan cerita Jawir di buku ini hanya sebatas fenomena. Tidak bisa lebih besar dari itu.

Padahal setiap fenomena hadir karena ada yang memicu. Pemicu dari setiap fenomena Jakarta adalah hasrat. Banyak orang berbondong-bondong ke Jakarta karena hasrat. Hasrat ekonomi adalah yang dominan. Dimana hasrat ini seperti rantai yang tak putus-putus, yang menghasilkan hasrat lainnya. Gaya hidup misalnya.

Salah satu tulisan paling panjang di buku ini adalah “Menjejal Transjakarta”, Jawir hanya menceritakan bagaimana beberapa tokohnya menjejal transajakarta. Selain bagaimana Jakarta adalah  kota dengan tingkat kemancetan tertinggi di dunia. Padahal disisi lain, ada hasrat warga Jakarta untuk terus membeli kendaraan pribadi. Selain tidak sigapnya otoritas menghadapi perkembangan Jakarta.

Satu tulisan panjang lainnya adalah soal pemeran teater. Jawir menceritakan dengan panjang bagaimana hidup dan dengan cara apa sang seniman tersebut mengakhiri hidup. Seniman tersebut adalah Dudung Hadi.

Dalam judul “Lelucon Pamungkas Sukiu” Jawir menceritakan dengan apik bagaimana Dudung berperan sebagai Sukiu, karakter yang akan terus melekat pada dirinya. Dudung Hadi adalah punggawa Teater Koma. Dari bagaimana Dudung mengawali karir sebagai pemain teater hingga problematika kehidupan pribadinya ditulis Jawir dalam 22 halaman di buku ini. Saya benar-benar menikmatinya.

Jawir dengan minatnya di teater membuat setiap tulisannya soal teater mengasikan sekali untuk dibaca. Terutama reportasenya soal teater. Semua sudut berhasil dibidiknya dan analisanya mengesankan. (*)

Continue Reading

Buku

Mengatasi Ketimpangan, Mewujudkan Kapitalisme dan Demokrasi Progresif

mm

Published

on

Professor Joseph Stiglitz at Columbia University / via commons.wikimedia.org

Celakanya, ketidakpuasan justru dimanfaatkan oleh para politisi sebagai objek untuk mendulang suara. Cherian George (2016) menyatakan, politisi tak segan untuk memelintir kebencian, mengagitasi massa, dan membuat polarisasi di masyarakat.

by Virdika Rizky Utama *)

Tak ada yang memungkiri bahwa abad ke-21 merupakan abad penuh dengan kemajuan. Baik di bidang ekonomi, kesehatan, maupun teknologi. Demi membuktikan hal tersebut, Steven Pinker (2018) membandingkan data-data tersebut selama 200 tahun. Hasilnya, Pinker menyatakan bahwa bumi tengah mengalamai abad pencerahan terbaru.

Kendati demikian, ada satu hal yang terlewatkan oleh Pinker yakni ketimpangan. Hal tersebut yang ingin diungkapkan oleh Joseph E. Stiglitz dalam buku terbarunya ini. Berdasarkan data yang diteliti oleh peraih nobel di bidang ekonomi pada 2001, jika pada abad ke-20, 1 persen populasi manusia menguasai bumi, maka saat ini hanya 0,1 persen populasi manusia yang menguasai bumi (hlm. 38).

Bahkan majalah Forbes pada 2018 mengungkapkan bahwa saat ini ada “Individu-individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi” – istilah industri manajemen kekayaan untuk orang-orang yang bernilai lebih dari USD30 juta – memiliki bagian yang sangat tidak proporsional dari kekayaan global. Pemilik kekayaan ini—kapitalis— memiliki 11,3 persen dari total kekayaan global, namun hanya mewakili sebagian kecil (0,003%) dari populasi dunia.

Sedangkan di Indoneisa, World Bank pada 2015 sudah memberikan peringatan. Pasalnya, sejak tahun 2000, ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat pesat. Pertumbuhan ekonomi yang ada lebih dinikmati oleh 20 persen penduduk terkaya daripada masyarakat umum lainnya. Meskipun, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018 merilis data rasio gini Indonesia selama periode September 2017 hingga Maret 2018. BPS mencatat rasio gini sebesar 0,389, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 0,391. Ini merupakan rasio gini terendah dalam tujuh tahun terakhir.

Judul Buku: People, Power, and Profits | Penulis : Joseph E. Stiglitz Penerbit: WW Norton and Company | Tebal: xxvii+ 366 halaman, ISBN 978-1324004219 Tahun Terbit : Cetakan I, April 2019

Stiglitz berargumen bahwa ketimpangan terjadi karena dua aspek yang tak dapat dipisahkan yakni ekonomi dan politik. Di bidang ekonomi, Stiglitz menyatakan bahwa ada yang salah dalam praktik kapitalisme yang tengah berlangsung. Mengutip Adam Smith (1776) Ia menjelaskan bahwa kapitalisme yang menyerahkan sistem ekomnomi kepada pasar—meminimalisasi serta mengeleminasi peran pemerintah— dan terjadinya persaingan akan menghasilkan kompetisi yang sehat diiringi dengan adanya inovasi.

Dua hal ini diyakini akan membawa kesejahteraan bagi manusia. Sayangnya, kesejahteraan itu tak terjadi. Pada kenyataannya, para kapitalis tak senang dengan adanya persaingan. Sebagai contoh, Facebook mengakuisisi Whatsapp dan Instagram (hlm.73). Dengan kata lain, yang terjadi adalah monopoli. Konsekuensi logisnya adalah modal terkonsentrasi pada satu tempat saja. Alhasil, tidak ada distribusi kemakmuran dari adanya persaingan yang sehat. Padahal, tolok ukur kesejateraan suatu negara adalah adanya kemampuan untuk mendistribusikan standar hidup yang tinggi bagi seluruh rakyat (hlm.9). Hal ini dapat diprediksi, sebab kemajuan ekonomi diraih bukan melalui inovasi, melainkan dengan eksploitasi.

Sedangkan, tak adanya peran negara dalam mekanisme pasar justru malah kekacauan. Stiglitz bersikukuh bahwa peran pemerintah mesti diperkuat. Musababnya, pemerintah dapat membuat regulasi yang bisa memproteksi ekonomi rakyat kecil dan mendistirbusikan kesejahteraan. Tak hanya itu, semestinya pemerintah juga dapat mendorong tumbuh kembangnya ekonomi rakyat. Hal yang paling penting, kata Stiglitz, adalah penerapan pajak yang adil bagi para konglomerat.

Pajak dinilai penting untuk mengurangi ketimpangan dan menjamin program-program sosial yang banyak diperuntukan bagi rakyat miskin. Ia mencontohkan, di negara-negara Skandinavia—yang terkenal sejahtera, pemerintahnya tak segan menerapkan pajak tinggi. Sebab, pemerintah berhasil membuat kesadaran baik pemilik modal maupun rakyat pun sadar bahwa pajak akan diperuntukan untuk menjalankan program-program sosial pemerintah (hlm.100).

Sekilas, gagasan Stiglitz mirip dengan ide-ide sosialisme yang menekankan pentingnya peran pemerintah dan jaminan sosial bagi rakyat. Akan tetapi, Stiglitz tetap bersikukuh bahwa kritiknya untuk menyelamatkan kapitalisme kepada fitrahnya yang ia sebut kapitalisme progresif (hlm.247). Bukan tanpa sebab Stiglitz bersikukuh pada pendiriannya, pasalnya kapitalisme dianggap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjamin hak-hak individu. Satu hal yang tak diakui dalam sistem sosialis.

Besarnya ketimpangan, juga diakibatkan dengan praktik politik demokrasi, kata Stiglitz, ditekan oleh para kapitalis yang tak ingin adanya persaingan. Akibatnya, sifat monopolistik menginternalisasi ke dalam politik. Sebuah sifat yang tentu tidak sejalan dengan demokrasi dan cenderung totaliter. Stiglitz mencontohkan terpilihnya Donald Trump sebagai bukti nyata dari internalisasi sifat monopolistik ekonomi dan politik.

Hal itu disebabkan karena demokrasi yang berjalan sangat liberal dan transaksional, kekuatan ekonomi dapat mengintervensi ranah politik. Para kapitalis biasanya berperan sebagai pendonor calon presiden atau anggota legisliatif. Ketika calon mereka terpilih, maka si calon akan menyiapkan segudang aturan untuk mempermudah bisnisnya. Alhasil, rakyat tak pernah mendapatkan “kue kesejahteraan” dari negara. Hal ini yang menimbulkan ketidakpuasan.

Celakanya, ketidakpuasan justru dimanfaatkan oleh para politisi sebagai objek untuk mendulang suara. Cherian George (2016) menyatakan, politisi tak segan untuk memelintir kebencian, mengagitasi massa, dan membuat polarisasi di masyarakat.

Lantas bagaimana apakah kita mesti percaya pemerintah akan berperan untuk menyejahterakan rakyat seperti yang diungkapkan Stiglitz di atas?

Stiglitz berkeyakinan bahwa hal itu masih sangat dapat terjadi. Banyak politisi yang memiliki program dan gagasan bagus tapi tak terpilih karena kalah modal dalam kampanye. Oleh sebab itu, kata Stiglitz, medan pembuktian kekuatan rakyat terjadi saat pemilu berlangsung (hlm.246). Karena mencapai kesejateraan bukan hanya sekadar masalah moral atau bagusnya ekonomi, melainkan juga tentang memperjuangkan demokrasi. Maka tak heran bila Stiglitz memercayai bahwa sebelum mereformasi ekonomi, yang harus dilakukan adalah mereformasi politik.

Selain itu, pemerintah punya segala perangkat untuk mencapai kemajuan. Salah satunya memberikan banyak investasi dalam riset. Sebab, kemajuan dunia selama 200 tahun dapat terjadi karena banyaknya penemuan dan inovasi berdasarkan riset yang besar. Maka tak dapat tidak, jika pemerintah wajib mendanai riset (hlm.141). Sebab, kesejahteraan tak bisa terus menerus diwujudkan dari praktik ekonomi yang bersifat eksploitasi, tapi harus berbasis pada produktivitas, kreativitas, dan kekuatan rakyat.

Buku yang terdiri dari 11 Bab ini layak oleh dibaca oleh semua kalangan—terutama para pebisnis dan pemerintah. Agar mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia benar-benar terjadi. Bukan hanya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang mampu menjangkaunya. Sebab, seperti dikatakan Bung Karno bahwa Indonesia didirikan bukan untuk golongan tertentu, melainkan untuk semua. (*)

 __________

*) Virdika Rizky Utama–Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending