Connect with us

COLUMN & IDEAS

Uraian Singkat Mengenai Belajar

mm

Published

on

Oleh: Jimmy Ph Paat

APA yang disebut belajar, bagi saya sebagai orang yang sehari-harinya bekerja sebagai guru, merupakan topik yang menarik. Per definisi bisa dikatakan guru adalah orang yang tugasnya, salah satu dari sekian tugas yang dimilikinya, mengajak peserta didik untuk belajar (lihat Reboul, 1983).

Mendiskusikan apa yang disebut belajar merupakan hal yang menarik karena topik ini familiar bagi siapapun. Hampir dapat dikatakan tak satu pun orang dari usia sekolah hingga akhir hayat yang tidak mengenal belajar sebagai kata maupun sebagai tindakan, atau lebih khusus, kata belajar.

Meski tema ini familiar, tetapi belajar sesungguhnya merupakan konsep yang sangat kompleks, untuk tidak mengatakan topik yang sulit untuk dibahas (untuk sekedar menunjukkan kompleksitas konsep belajar, kita cukup melihat teori belajar yang beragam itu).

Catatan ringkas tentang belajar ini saya bagi tiga bagian. Pertama, penguraian singkat pengertian belajar dari sisi semantik. Kedua, dengan deskripsi singkat teori belajar yang umum dipakai oleh mereka yang mengantar anak didik atau peserta didik untuk belajar. Dan terakhir, pengertian belajar di luar dua teori dominan tetang belajar.

Apa itu belajar?

Seperti telah saya kemukakan di atas, tidak saja kata belajar tetapi juga tindakan dari belajar telah ada bersama kita sejak usia dini atau paling tidak sejak memasuki dunia sekolah. Saya percaya kita tidak saja mampu mendefinisikan konsep belajar secara verbal, tetapi telah menjalankan pengertian belajar dalam kehidupannya masing-masing. Seperti saya kemukakan di atas bahwa konsep belajar telah bersama kita sejak masuk sekolah. Jadi secara dini kita telah bersentuhan dengan yang disebut belajar. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika pengertian belajar bisa beragam.

Ada beberapa pengertian konsep belajar yang saya ambil dari Olivier Reboul. Untuk sekedar pengingat dan sekeligus pendorong diskusi, saya mengajak untuk melihat pengertian bahasa dari sisi kata atau makna kata (Reboul, 1983: 9-17):

  1. “Saya belajar gitar, belajar menari, belajar (berbicara) bahasa Perancis.”

Kata belajar dalam susunan kalimat ini, bermakna bahwa tindak belajar (l’acte d’apprendre) yang saya lakukan adalah suatu kegiatan belajar yang mengantar saya untuk memperoleh suatu keterampilan (acquerir un savoir-faire), artinya memperoleh suatu perilaku yang berguna bagi yang belajar dan dapat mereproduksi perilaku tersebut sekehendaknya jika keadan mendukung (Oliver Reboul, 1983:. 41).

Ciri atau salah satu bentuk belajar pertama ini di antaranya adalah “belajar tubian” (drill), yaitu bentuk belajar yang sebagian orang beranggapan sebagai bentuk belajar yang paling rendah. Belajar berdasarkan atau bertumpu pada pengkondisian. Salah satu bentuk belajar tubian yang terkenal adalah belajar dengan pengkondisian Pavlov. Belajar dengan model Pavlov, jika merujuk pada Reboul, ini perlu digarisbawahi, anak memperoleh sesuatu, tetapi tidak belajar sesuatu.

  1. Belajar yang dikaitkan dengan sekolah, misalnya, “Saya belajar linguistik”.

Saya belajar linguistik dengan tujuan atau hasil dari belajar linguistik tersebut adalah pemahaman tentang linguistik atau kebahasaan. Karakteristik dari belajar jenis kedua ini adalah adanya ‘rasa heran” (Reboul, 1983: 82) Dengan demikian tujuan atau hasil dari belajar dalam pengertian kedua adalah pemahaman atas sesuatu, atau pemerolehan pengetahuan yang objektif (Reboul, 1983: 40).

Dari uraian singkat mengenai pengertian kata atau konsep belajar di atas, kita bisa melontarkan beberapa pertanyaan dalam kaitannya dengan penggunaan konsep kata belajar di sekolah kita. Ambil contoh, belajar bahasa asing di sekolah-sekolah. Apakah belajar bahasa Inggeris atau bahasa Perancis sebagai bahasa asing di sekolah-sekolah kita mengacu pada makna pertama, yaitu belajar yang hasilnya adalah keterampilan berbahasa Inggeris atau Perancis atau pada makna kedua, yaitu hasilnya adalah pemahaman tentang bahasa Inggeris atau Perancis. Pengertian kata “belajar” di atas, baik yang hasilnya menujuk pada “keterampilan’ atau “pemahaman”. Atau menggunakan kedua makna belajar tersebut. Nampaknya, jika kita perhatikan yang terjadi di sekolah, boleh dikatakan para guru memakai kedua makan belajar tersebut di atas.

Apprendre à être (belajar untuk menjadi atau mengada), menurut Olivier Reboul, adalah bentuk belajar yang paling penting, dan belajar bentuk ini terjadi atau dilakukan di “dalam kehidupan”. “Belajar menjadi atau mengada” ini, bagi Reboul, merupakan syarat mutlak yang mendasar bagi manusia (une exigence humaine fondamentale). Tanpa bentuk belajar semacam itu, apa yang kita pelajari tidak ada artinya, begitu ungkap Reboul. Jika belajar, seperti yang dikemukakan di atas, mengacu pada memperoleh keterampilan sesuatu atau (dan) memperoleh pemahaman tentang sesuatu, sedangkan “belajar mengada, menjadi” bertujuan bukan menjadikan kita lebih ahli atau lebih pandai, tetapi berbahagia dan merdeka. Sifat kemerdekaan dalam bentuk “belajar mengada, menjadi” tampak jelas, karena, seperti diujarkan Olivier Reboul, être ne s’apprend jamais sur commande… (mengada tidak pernah diajarkan melalui perintah atau terpaksa). Dalam pengertian kata belajar ini (pengertian ketiga), Olivier Reboul menunjukkan bahwa kata kerja belajar merujuk pada kata pendidikan. Dalam pengertian ini juga, saya berpendapat kata kerja belajar yang merujuk pada atau berkarakteristik konsep merdeka merupakan bentuk belajar yang jarang atau bahkan dapat dikatakan belum hadir di dunia persekolahan kita. Padahal belajar yang bertujuan menjadikan kita merdeka merupakan belajar yang sesungguhnya.

Belajar Merdeka

Untuk membahas apa yang disebut belajar merdeka, tentu tidak bisa tidak, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan merdeka itu sendiri. Sesungguhnya konsep merdeka dalam dunia pendidikan kita, telah hadir jauh sebelum bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya. Yang saya maksud adalah konsep kemerdekaan yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara (selanjutnya disebut KHD). Tidak berlebihan jika KHD dikelompokkan sebagai salah satu orang pertama di Indonesia yang mendefinisikan makna merdeka dalam konteks pendidikan atau lebih sempit dalam konteks persekolahan.

Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan merdeka menurut sang perintis perjuangan kemerdekaan bangsa ini: “… perkataan merdeka itu diartikan: a. tidak hidup terperintah, b. berdiri tegak karena kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib” (Dewantara: 1962: 400)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidup baik secara lahir maupun batin tidak tergantung pada manusia lain tetapi berlandaskan pada kekuatan diri sendiri. Sekalipun manusia merdeka selalu bersandar pada kemampuan diri sendiri, tidak berarti dia mengabaikan orang lain karena manusia selalu berada bersama manusia lain. Manusia merdeka, dia hidup tidak bisa tidak harus bersama orang lain.

Kemerdekaannya tidak dibenarkan untuk mengganggu diri orang lain, atau bahkan menghambat kemerdekaan orang lain. Untuk menjaga kemerdekaan dirinya dan juga orang lain, manusia merdeka harus pandai mengatur hidupnya dengan tertib.  Dari pengertian kata merdeka menurut KHD, belajar merdeka adalah belajar yang tujuannya atau hasilnya adalah manusia yang memiliki tiga unsur kemerdekaan di atas.

Bagi KHD, tiga unsur kemerdekaan tersebut harus selalu bersama. Tanpa satu unsur kemerdekaan tersebut, hilanglah kemerdekaan pada manusia. Misalnya peserta didik yang belajar merdeka hanya menggarisbawahi atau mengejar “ketidakterperintahan”, artinya mengabaikan belajar untuk “cakap mengatur hidup dengan tertib”, maka anak didik tersebut tidak dapat dikatakan anak yang telah belajar merdeka atau anak yang merdeka. Anak yang belajar secara merdeka adalah anak yang belajar tetapi tidak mengganggu ketertiban orang lain.

Setiap manusia memiliki potensi kemerdekaan. Karena itu potensi itu tidak saja harus dimunculkan tetapi lebih dari itu, yaitu diasah, dipertajam, diperkuat. Pengasahan, penguatan potensi kemerdekaan yang dimiliki peserta didik adalah melalui belajar merdeka. Tanpa hadirnya belajar merdeka, potensi kemerdekaan yang dimiliki setiap peserta didik tidak akan muncul, atau bahkan akan lenyap. Pendidiklah yang bertugas memperkuat potensi kemerdekaan peserta didik.

Pendidik atau sekolah yang menjalankan belajar merdeka atau yang memperkuat potensi kemerdekaan yang dimiliki setiap peserta didik, atau mengacu kepada Tilaar , untuk menghormati kemerdekaan yang dimiliki anak, adalah pendidik yang memperhatikan perkembangan anak dan bukan kemauan orang tua; memperhatikan perkembangan anak itu sendiri yang penting, dan bukan perkembangan anak yang diinginkan lembaga, negara, dan keinginan dunia asing atau ideologi dominan baik di dalam bangsa maupun dari luar bangsa.

Hubungan Pendidik Dan Peserta Didik

Bagaimana hubungan antara peserta didik dan pendidik dalam belajar merdeka? Tentu tidak seperti yang kita lihat atau alami sebagai peserta didik, yaitu posisi pendidik diletakkan jauh di atas peserta didik. Artinya posisi yang tidak simetris antara pendidik dan anak didik. Karena diasumsikan baik peserta didik maupun pendidik, kedua-duanya memiliki potensi kemerdekaan, posisi mereka sesungguhnya sama atau setara. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah kaitannya dalam belajar merdeka. Mereka, sebagai manusia yang menjadi, tetap harus mengasah, mempertajam, memperkuat potensi kemerdekaan yang mereka miliki.

Dialog

Pada diskusi ini pembahasan konsep belajar berada dalam konteks sekolah, atau tepatnya dalam pengertian pendidik mengantar anak atau peserta didik untuk belajar. Jadi dalam kegiatan atau tindak belajar muncul tidak selalu hasil kerja sang peserta didik sendiri tetapi dapat juga karena hasil peserta didik dan juga pendidik. Dengan kata lain belajar, dalam konteks ini muncul karena adanya dua manusia yang berhubungan. Hubungan dua manusia itu “diikat” dengan apa yang disebut dialog. Sesungguhnya dialog terjadi tidak harus antara peserta didik dengan pendidik tetapi bisa juga peserta didik “berdialog” dengan dirinya sendiri. Yang dimaksud dengan dialog adalah munculnya aliran makna yang datang dari kedua peserta dialog . Dan tujuan dialog adalah tidak hanya mengalirkan makna tetapi peserta dialog sepatutnya menjelajahi, mempertanyakan, membongkar apa yang ada di balik asumsi-asumsi peserta dialog. Dalam dialog, tetap mengacu pada David Bohm , tidak ada peserta dialog yang mencoba untuk menang, tetapi setiap peserta dialog menang.

Belajar merdeka bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Tidak sedikit orang yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya orang berpotensi merdeka seperti yang dikemukakan di atas. Potensi merdeka itu ditutupi oleh pikiran-pikiran yang menunjukkan bahwa hakekat manusia yang merdeka itu bukan miliknya. Di sinilah kesulitan yang dihadapi pendidik yang akan mengajak peserta didiknya untuk belajar merdeka. Satu alternatif untuk memecahkan persoalan itu adalah dialog. Untuk itu pendidik harus mampu berdialog dengan peserta didik yang diajak untuk belajar merdeka. Salah satu syarat agar dialog berjalan adalah hadirnya rasa percaya antara peserta dialog, dalam hal ini antara pendidik dan peserta didik.

Berpikir Kritis

Belajar tidak hanya untuk memperoleh keterampilan, tidak juga hanya untuk memperoleh pemahaman atas sesuatu, sekalipun dengan pemahaman kita dapat menganalisa sesuatu. Itu semua belum cukup. Pendidik harus merealisasikan apa yang disebut belajar untuk mengada (apprendre à être) dan belajar merdeka. Selain itu belajar harus juga membentuk peserta didik yang berpikir kritis. Dengan berpikir kritis atau belajar yang mengantar peserta didik berpikir kritis, mereka akan terhindar dari indoktrinasi, dan terlepas dari pengajaran yang menjinakkan , yaitu pengajaran yang mengabaikan martabat dan kemerdekaan manusia Dalam konteks ini berpikir kritis yang merupakan bagian dari belajar merdeka, bertujuan mengantar peserta didik bukan saja untuk mempertanyakan persoalan-persoalan ketidakadilan di sekelilingnya tetapi lebih dari itu, yaitu mengubah masyarakat yang tidak adil.

Bagi saya pendefinisian semacam itu tidak perlu dimasalahkan. Karena saya pun dalam diskusi ini akan lebih banyak mengutarakan apa yang dimaksud dengan belajar menurut apa yang saya alami, artinya apa yang saya peroleh dari hasil bacaan dan juga hasil kerja saya sebagai guru.

Seperti saya katakan di atas, kita masing-masing, berdasarkan pengalaman hidup, kalau boleh dikatakan seperti itu, tidak saja mampu mendefinisikan secara verbal apa yang disebut belajar tetapi lebih dari itu, yaitu telah menjalankan dalam kehidupan apa yang disebut belajar.(*)

Jimmy Ph Paat: Aktivis Sekolah Tanpa Batas dan Pengajar di Universitas Negeri Jakarta

————
Catatan:

Pernyataan bahwa guru adalah orang yang tugasnya –salah satu dari sekian tugas yang dimilikinya – mengajak peserta didik untuk belajar saya ambil dari Olivier Reboul yang mengutarakan bahwa “l’intention de faire apprendre est inhérente à l’activité d’enseigner”, yang dalam bahasa Indonesia dapat dikatakan “tujuan pengajaran adalah mengantar anak didik untuk belajar.”

Tindak mengajar (activité d’enseigner) yang dilakukan guru tidak bisa tidak harus berisi “niatan” membuat anak belajar, jika tidak kita hanya akan melihat tindak mengajar yang sekedar menyampaikan pengetahuan atau sekedar menginformasikan sesuatu. Dan ini berarti mengajar tidak lain hanya kegiatan merekam dan bukan memuat anak bertindak, berbuat sesuatu yang lebih dari sekedar mengingat apa yang disampaikan guru. Lihat Olivier Reboul, Qu’est-ce q’apprendre. Pour une philosophie de l’enseignement (Apakah Belajar itu? Sebuah filsafat pengajaran), Paris, PUF, 1983, cetakan kedua.

Buku Reboul ini menjadi acuan utama dalam catatan singkat mengenai Belajar yang didiskusikan dalam diskusi Rabuan. Olivier Reboul adalah seorang filosof pendidikan Perancis, (professeur de philosophie l’éducation) yang mengajar sampai tahun 1992 di l’Université des Sciences Humaine de Strasbourg, Perancis. (*)
Referensi:

Oliver Reboul, Qu’est-ce q’apprendre. Pour une philosophie de l’enseignement (Apakah Belajar itu? Sebuah filsafat pengajaran), Paris, PUF, 1983, cetakan kedua.

Ki Hadjar Dewantara, Karja Ki Hadjar Dewantara. Bagian Pertama: Pendidikan, Jogjakarta, Pertjetakan Taman Siswa, 1962.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending