Connect with us

COLUMN & IDEAS

Tuan Menyita, Kami Membaca…

mm

Published

on

Tuan Menyita Kami Membaca

 Damhuri Muhammad*

 

“Caesar, maukah nama Paduka dikenang anak cucu sebagai tentara barbar yang terlampau bodoh untuk mengerti nilai penting buku-buku?” kata Theodotus pada Caesar di sebuah adegan dalam lakon Caesar and Cleopatra karya George Bernard Shaw (1856-1950). Fernando Baez, penulis buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa–diedisi-Indonesiakan oleh Penerbit Marjin Kiri, 2013– mengutip dialog itu demi menegaskan fakta tentang luluhlantaknya gedung Perpustakaan Nasional Bagdad berikut jutaan koleksi bukunya, Mei 2003, seiring dengan jatuhnya kuasa Saddam Hussein. Ribuan kertas berhamburan. Ruang baca, kartu katalog, dan tumpukan buku-buku, telah rata. “Inilah bab terakhir pendudukan Bagdad. Harta karun berupa dokumen-dokumen bersejarah dari zaman Ottoman, termasuk arsip kerajaan kuno di Irak berubah jadi abu dalam panas 3000 derajat,” tulis Robert Fisk, koresponden Independent untuk Timur Tengah, seperti dicatat Baez. “Kenangan kita tak ada lagi. Tempat lahirnya peradaban, tulisan, dan hukum, musnah terbakar,” keluh seorang profesor sejarah yang berdengung langsung di kuping Baez.

Baez seketika teringat ungkapan kemarahan Theodotus itu. Dan, yang lebih memilukan, ingatannya terpelanting jauh ke masa lalu, pada peristiwa tahun 1258 di negeri yang sama. Masa itu pasukan Hulagu Khan menaklukkan kedigdayaan Dinasti Abbasiyah, menghancurkan semua buku di semua perpustakaan kota Bagdad dengan membuangnya ke sungai Tigris. Tinta dan darah bersenyawa, dan mengalir sampai jauh. “Yang terbakar di sana adalah ingatan umat manusia,” kata Theodotus, melanjutkan kemurkaannya pada Caesar.

Para biblioklas–istilah yang digunakan untuk para perusak buku–sesungguhnya tidak memusuhi kertas-kertas berjilid, tapi membenci ingatan yang dimonumentasikan oleh buku. Ingatan yang mungkin menakutkan, atau mengingatkan pada dosa-dosa masa silam. Novel 1984 karya George Orwell bahkan menggambarkan sebuah negara totaliter di mana pemerintahnya harus membentuk kementerian khusus yang bertugas menemukan, sekaligus melenyapkan ingatan masa lalu. “Masyarakat demokratis pun tak segan-segan menghancurkan buku demi memperkokoh penolakan identitas yang lain,” ungkap Baez.

Inilah jawaban bagi kegemparan akibat aksi penyitaan buku oleh aparat negara yang kembali terulang. Bila berpijak pada argumentasi dan hasil kajian Fernando Baez, ada perlindungan hukum atau tak, pelarangan, penyitaan, bahkan pemusnahan buku akan sukar dihindari. Kaum biblioklas, tak akan pernah bosan, sepanjang buku masih ditulis dan disiarkan. Bagi mereka, ikatan kuat antara buku dan memori membuat teks harus dibaca sebagai patrimonium budaya utama. Baez menjelaskan, “patrimonium” berasal dari bahasa Yunani dan merujuk pada Padre (ayah) dan Moneo (mengetahui, mengingat). Maka, “patrimonium” berarti yang diingat oleh ayah.” Berbeda dengan  “matrimoni” (pernikahan) yang berarti yang diingat oleh ibu. Patrimonium budaya dimaknai sebagai  yang  paling representatif secara kultural dari suatu negeri. Ia menggugah rasa afirmasi dan kepemilikan, memperkuat atau menstimulasi identitas masyarakat di suatu wilayah. Perpustakaan, arsip, museum adalah patrimonium budaya, dan semua bangsa memandangnya sebagai kuil-kuil memori.

Dengan begitu, dibaca atau tak, buku bakal tetap dianggap sebagai ancaman. Tengoklah aksi membakar buku berjudul Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme karya Prof Franz Magnis Suseno, oleh Aliansi Anti Komunis, 19 April 2001. Dalil pembakaran adalah klaim bahwa buku itu bagian dari propaganda dan penyebarluasan Marxisme-Leninisme yang dilarang oleh TAP MPRS No.XXV tahun 1996. Padahal, sebagaimana disinyalir oleh Robertus Robet–dalam kata pengantar untuk buku Penghancuran Buku dari Masa ke Masa–jika dibaca dengan saksama, buku itu justru mengandung kritik tajam terhadap ideologi Marxisme.

Pemusnahan buku tak kunjung berhenti. Pada 2007, Kejaksaan Tinggi Semarang yang diikuti oleh Kejaksaan Tinggi beberapa daerah menghancurkan ribuan buku Pelajaran Sejarah SMP dan SMA, atas dasar keberatan sejumlah pihak lantaran dihapusnya kata “PKI” dari kelaziman istilah Orde Baru: “G30S/PKI.” Di tahun yang sama, Jaksa Agung RI melarang peredaran lima judul buku, antara lain: Dalih Pembunuhan Massal (John Rossa), Gereja Umat Penderitaan  (Socrates Sofyan Yoman), LEKRA Tak Membakar Buku (R Dwi Aria Yulianti dan Muhidin M Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (Dharmawan), Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahrudin Ahmad). Meski dunia buku kemudian beroleh kabar baik dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), 13 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa pelarangan buku bertentangan dengan konstitusi, tapi aksi kaum biblioklas bagai tak kunjung letih. Terulang kembali, dan mungkin akan begitu seterusnya, sepanjang dunia buku masih berdenyut.

Di kurun ketika ruang bagi kebebasan berekspresi telah sedemikian lapang dan tidak lagi terbatas di atas kertas-kertas berjilid, rupa-rupa dalil pelarangan akan sia-sia belaka. Bagi para pengarang–apalagi saudagar buku–aksi pelarangan buku justru ditunggu, diam-diam tentunya. Heboh akibat penyitaan buku baru-baru ini akan membuat banyak orang memburu buku, bahkan kelompok yang anti-buku sekalipun. Bila penerbit kesulitan menyediakannya dalam bentuk buku berjilid, teknologi digital dengan segera akan mengantarkan buku-buku itu ke tangan pembaca, tanpa halangan yang berarti, dan pasal-pasal dalam kitab hukum, akan kepayahan mengejarnya.

Dalam kemarau pembaca yang senantiasa melanda dunia literasi di republik ini, kita akan berhutang banyak pada kaum biblioklas, baik aparat negara maupun “intel buku”  dari  macam-macam aliansi anti ini-itu. Sitalah buku-buku itu, kami akan lekas membacanya!  Kepada tuan-tuan biblioklas yang budiman, mungkin para pembaca hanya perlu menyuarakan maklumat ringan bahwa, yang semestinya tuan ringkus adalah pikiran. Bukan buku-buku yang tanpa membacanya, lalu tuan anggap berbahaya. Perbuatan menyita buku adalah pertanda kekuasaan yang tegak di atas kepandiran… (Versi Cetak Dari Artikel Ini Tersiar Di Harian Kompas, Sabtu, 14 Mei 2016)

 

*Damhuri Muhammad: Cerpenis, Esais. Editor dan Kolumnis tetap Galeri Buku Jakarta.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Apakah Kita Benar-benar Memahami “Berita Palsu”?

mm

Published

on

Kita berpikir bahwa kita sedang membagikan fakta, tapi sebenarnya kita sedang mengekspresikan emosi kita di sebuah pabrik amarah. Jadi bisa dipahami bahwa media sosial adalah pabrik amarah. Dan secara paradoksal, itu bisa terjadi karena kebanyakan orang tak menyadari, dan tak ingin menyadari, tentang hal ini.

by: Oleh Michael P. Lynch | Agus Tegus (p) Sabiq Carebesth (ed)

____

Dengan begitu seringnya diobrolkan, ditwitkan, dan dipermasalahkan, pasti Anda berpikir Anda tahu banyak tentang berita palsu. Untuk beberapa hal memang begitu. Kita tahu ada artikel-artikel dari lembaga jurnalisme terlegitimasi yang digunakan untuk mengatur hasil pemilu. Kita tahu tulisan-tulisan itu menyebarluaskan teori konspirasi, bahkan menciptakan bias memori di benak kita. Dan kita tahu bahwa istilah “berita palsu” menjadi klise, terlampau banyak diucapkan dan disalahartikan sampai tak lagi sesuai dengan maknanya yang semula.

Kenapa demikian? Dan mengapa berita palsu–sebagai fenomena aktual—masih efektif disebarkan? Cerminan dari pada emosi-emosi kita, ditambah sedikit acuan dari filsafat kebahasaan dan neuroscience yang sekarang berlaku, menawarkan jawaban untuk kedua pertanyaan itu.

Kita sering bingung tentang peran emosi dalam kehidupan kita. Satu hal, kita suka berpikir, mirip Plato, bahwa alasan menjadi pendorong kereta nalar kita dan menjaga agar kuda-kuda liar emosi tak keluar dari jalur. Tapi kebanyakan orang mungkin mengakui bahwa seringkali pernyataan Hume lebih mendekati kenyataan, bahwa: alasan itu budaknya nafsu. Kita pun seringkali mencampuradukkan antara apa yang kita rasa dengan kenyataan yang sebenarnya: jika sesuatu membuat kita jengkel, maka  kita bilang itu menjengkelkan.

Akibatnya, tanpa kita sadari, perilaku komunikasi kita sehari-hari ditunggangi oleh emosi. Inilah yang digarisbawahi oleh para filosof bahasa pada pertengahan abad ke-20 sebagai “ekspresivis”. Mereka menunjuk bahwa terkadang orang mengira bahwa mereka sedang bicara tentang fakta-fakta, sementara kenyataannya mereka sedang mengekspresikan diri secara emosional. Para ekspresivis menerapkan pemikiran tersebut secara meluas pada semua laku komunikasi etis tentang benar atau salah, baik atau buruk. Bahkan kalaupuan kita belum sampai sejauh itu, pemahaman mereka menggambarkan tentang apa yang terjadi saat kita membagikan atau meretwit postingan baru–palsu ataupun tidak—secara online.

Saat membagikan atau meretwit, kita suka membayangkan diri kita menjalani apa yang disebut para filosof sebagai perilaku testimoni–mencoba menyampaikan atau mendukung (meng-endorse) sebuah pengetahuan. Tentu saja tak selalu seperti itu; masih ada ironi. Meski begitu, membagikan atau meretwit sesuatu padahal tak sepakat dengan isinya itu melanggar kelaziman–terlihat juga dalam fakta bahwa kebanyakan orang merasa wajib memperlihatkan bahwa retwit mereka bukanlah endorsement. Dengan demikian jadi tak masuk akal jika dibilang bahwa default-nya bukan bahwa membagikan dan meretwit adalah perilaku meng-endorse.

Tapi bagaimana jika kita sekadar bingung tentang bagaimana sebenarnya komunikasi menjalani fungsinya secara online? Petunjuknya bisa ditemukan dalam apa yang kita lakukan dan kita hindari saat membagikan konten secara online.

Mari kita mulai dengan yang tak kita lakukan. Riset baru-baru ini memperkirakan bahwa setidaknya 60 persen berita yang dibagikan secara online itu bahkan tak dibaca sama sekali oleh orang yang membagikannya. Seorang peneliti menyimpulkan, “Orang lebih suka membagikannya ketimbang membacanya sendiri.” Di lain pihak, yang kita lakukan adalah membagikan konten yang membikin orang meradang.

Riset telah menemukan bahwa prediktor paling baik untuk berbagi sesuatu adalah emosi yang kuat–baik emosi berupa kasih sayang (misalnya postingan tentang anak kucing) maupun emosi-emosi semacam gejolak moral. Penelitian membeberkan bahwa emosi yang menyangkut moral itu luar biasa efektif: setiap sentimen moral meningkatkan 20 persen kemungkinan sebuah twit dibagikan. Dan media sosial pun berlaku menggejolakkan perasaan-perasaan kita. Berbagai perilaku yang di dunia nyata tak begitu membangkitkan kemarahan, misalnya, bisa lebih berdampak di online, karena bisa jadi manfaat sosial dari kemarahan itu bisa tetap ada tanpa ada risiko-risiko yang yang biasanya timbul.

Mau tak mau, ini memperlihatkan kepada kita bahwa menyampaikan pengetahuan bukan menjadi alasan utama berita dibagikan. Sebagaimana disebut oleh filosof kontemporer Ruth Millikan, fungsi stabilisasi dari komunikasilah yang menjelaskan kenapa tindakan itu terus dilakukan. Fungsi stablisasi teriakan “Air ball!” (meleset) kepada seorang pemain basket yang sedang melakukan lemparan bebas adalah untuk mengalihkan perhatiannya. Orang yang baru bermain basket bisa jadi menganggapnya sebaliknya. Mereka mengira orang-orang sedang mengingatkan pemain itu atau memprediksi bahwa lemparannya bakal meleset. Interpretasi semacam ini bisa membuat orang menyalahartikan sebuah fungsi stabilisasi.

Hal seperti ini dalam skala besar terjadi di media sosial. Kita mirip dengan orang seperti itu, yang baru dalam permainan basket. Kita berpikir sedang membagikan berita untuk sebuah hal, semisal transfer pengetahuan, tapi sering kali sebenarnya sama sekali tak melukan hal itu –betapapun kita memikirkannya dengan sadar. Seandainya itu, bisa dibilang kita memang sudah membaca berita yang kita bagikan. Tapi kebanyakan kita tak melakukannya. Jadi, kita sebenarnya sedang apa?

Selengkapnya dalam edisi majalah “Book, Review and More”

Continue Reading

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending