Connect with us

Kajian

Transisi Agraria Dan Pelibatan Dunia Ilmiah Di Indonesia

mm

Published

on

Diantara apologia diskursus

Kritis: transisi agraria dan

Pelibatan dunia ilmiah di indonesia[1]

Benjamin White (Institute of Social Studies)

Tulisan ini menelusuri perkembangan kajian ilmu agraria di Indonesia mulai dari masa kolonial akhir sampai sekarang. ‘Kajian agraria’ yang saya maksudkan adalah riset dan pengajaran tentang struktur agraria, sejarah agraria, reformasi agraria, kemiskinan pedesaan dan pembaharuan pedesaan. Fokus utama disini adalah studi agraria Indonesia, yaitu peran sarjana Indonesia sendiri. Berbeda dengan studi agraria tentang Indonesia umumnya yang memberi  tempat  lebih besar terhadap peranan akademisi asing, pada kesempatan ini saya memberikan perhatian khusus kepada para sarjana Indonesia yang pernah menyebarkan pandangan kritis tentang kebijakan dan arah pembaharuan agraria dan pedesaan. Studi ini berusaha menguraikan ketegangan, yang kadang bersifat destruktif dan kadang kreatif, antara kebijakan negara dan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan masalah agraria. Dalam eksplorasi ini saya melihat pada empat periode: masa akhir kolonial (1920)-40-an); masa Soekarno (1950-60-an); masa Soeharto (akhir 1960-an sampai akhir 1990-an) dan pada akhirnya periode sekarang yang – dengan optimis – dikenal sebagai era reformasi.

Saya mulai dengan beberapa dalil:

  1. Meskipun setiap rezim dalam periode masing-masing menggunakan retorika progresif, Indonesia sebenarnya melewati serangkaian transisi sekular dari satu rezim, yang pada esensinya konservatif, ke rezim konservatif berikutnya, termasuk rezim sekarang ini. Semua rezim tersebut tidak mempunyai basis sosial atau komitmen yang kuat bagi berlangsungnya perubahan sosial yang mendasar di pedesaan. Pada setiap periode ilmuwan sosial yang memiliki komitmen terhadap perubahan sosial yang mendasar terpaksa menghadapi struktur kekuasaan dan kontrol konservatif di dalam kerja penelitian maupun pengajaran.
  2. Sektor agraria merupakan salah satu medan utama tempat ketegangan antara pemegang kekuasaan negara dan komunitas intelektual berlangsung. Keadaan ini tidaklah mengherankan, mengingat pentingnya sektor agraria sebagai sumber pendapatan negara terbesar maupun sumber keuntungan sektor swasta sampai dengan dekade 1970-an. Sektor ini juga merupakan lapangan pekerjaan bagi mayoritas penduduk Indonesia sampai dekade 1990-an. Di sini juga kita melihat banyak terjadi konflik penguasaan sumber daya alam, baik di dalam lingkup masyarakat desa maupun antara masyarakat lokal dengan negara. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan keahlian para sarjana dan staf pengajar fakultas pertanian untuk menjadi staf kementerian ataupun pegawai perusahaan agribisnis guna membantu keberhasilan kebijakan pemerintah yang menyangkut pertanian dan pedesaan. Namun disisi lain, para ilmuwan sosial agraria memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lapangan dan pengetahuan komparatif tentang negeri lain, sehingga mereka bisa tampil sebagai pengritik keras atas kebijakan agraria yang sedang dijalankan beserta dampaknya.
  3. Pada setiap periode tersebut selalu terdapat ketegangan antara dua visi mengenai masyarakat pedesaan Indonesia. Visi pertama, yang dominan di kalangan perumus kebijakan, akademisi dan elit urban, mengambarkan masyarakat agraris pedesaan (terutama di Jawa) yang terdiri dari komunitas “peasant” atau “petani kecil” yang egaliter dan homogen. Mereka bertani sekedar untuk penyambung hidup dan cukup terisolasi dari ekonomi pasar. Sedangkan visi kedua menggarisbawahi; Pertama, adanya ketergantungan sebagian besar masyarakat desa Indonesia sejak awal abad 20 kepada ekonomi uang. Kedua, pentingnya proses diferensiasi sosial yang menunjukkan munculnya kelas-kelas agraris berdasarkan perbedaan akses pada tanah, termasuk sebuah kelas petani nirlaban yang besar jumlahnya di berbagai wilayah.
  4. Pengaruh lembaga donor asing, terutama dari Amerika Serikat, terhadap perpustakaan dan dana riset, sudah hadir dengan kuat pada periode Soekarno. Meskipun beberapa penulis penganggap periode 1950-an dan 1960-an sebagai periode gersang dalam kajian agraria yang dilakukan peneliti Indonesia, sebenarnya ada beberapa kajian penting yang dikerjakan dalam periode ini, termasuk sejumlah “riset aksi partisipatoris” yang merupakan percobaan baru yang cukup menarik.
  5. Pembersihan politik di pusat-pusat ilmu sosial agraria pada tahun 1965/66 dan suasana terkungkung di kampus-kampus dalam dekade-dekade berikutnya telah mendatangkan pengaruh besar hingga saat ini terhadap topik yang boleh dipelajari dan pendekatan yang boleh dipakai didalam kerja penelitian dan pengajaran.
  6. Banyaknya dana yang ditanam dalam usaha pengembangan sumber daya manusia sepertinya memperkuat kecenderungan ini. Sebagian besar ilmuwan sosial agraris yang menerima beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri pada dekade 1960-an dan 1970-an, biasanya di universitas  “land grant” di Amerika Serikat, kembali ke Indonesia dengan membawa konsep-konsep ekonomi pertanian neoklasik atau “teori modernisasi” pedesaan. Kedua pendekatan ini kemudian menjadi kerangka yang, secara langsung atau pun tidak, disebarluaskan kepada mahasiswa.
  7. Sebagian besar peneliti yang berbasis kampus menghindari topik pembicaraan yang peka atau pun kontroversial secara politik. Namun demikian ada juga sejumlah perkecualian penting, yang pengaruhnya pada pemikiran dan kesadaran generasi muda menjangkau sampai jauh. Sejak pertengahan dekade 1980-an semakin banyak suara kritis di luar kampus, tepatnya dari LSM yang berorientasi kepada riset dan aksi, yang bisa di dengar. Pada satu sisi ini merupakan perkembangan yang positif. Akan tetapi perkembangan itu juga menunjukkan adanya sebuah persoalan yang terus hadir di dalam periode reformasi sekarang; jika suara kritis melarikan diri dari kampus lantas bagaimana para mahasiswa di kampus akan belajar berpikir secara kritis?
  8. Jatuhnya rezim Soeharto melepaskan banjir gerakan petani dan lingkungan hidup yang selama ini tersumbat. Banjir ini disertai dengan tumbuhnya LSM-LSM baru beserta diskursus-diskursus yang mereka bawa. Selain pembicaraan yang rumit dan tak pernah berhenti tentang pembaharuan agraria, diskursus LSM tersebut juga banyak mengandung gagasan dan slogan anti globalisasi. Sebagaimana halnya konsep-konsep lain yang pernah hadir dalam dikursus agraria di masa lalu dan yang akan muncul lagi pada masa depan, konsep-konsep yang dibawa oleh kalangan LSM belakangan ini harus dipertanyakan secara kritis dan terus menerus. Namun mengingat situasi yang sedang berlangsung di universitas, maka perlu dipertanyakan apakah pendidikan yang diberikan telah membekali para mahasiswa untuk menghadapi tantangan ini.

 

MASA KOLONIAL AKHIR DAN WARISANNYA

Dua dekade terakhir masa kolonial Hindia Belanda, yaitu tahun 1920-an dan 1930-an, menghasilkan banyak penelitian dan perdebatan tentang kondisi agraria di Indonesia. Pelaku utama kegiatan ini ialah para lulusan dan staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen (Landbouwhoge school Wageningen)[2], Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam (Economischehoge school Rotterdam)[3] dan Universitas Leiden.

Khazanah kajian mereka menunjukkan adanya dua aliran pemikiran besar diantara ilmuwan agraria kolonial. Pertama, aliran empiris yang menekankan perlunya  analisis ekonomi pedesaan dan pertanian yang rinci dan berorientasi lapangan. Kedua adalah aliran yang lebih tertarik memperdebatkan secara teoritis sifat dasar masyarakat dan ekonomi agraria Indonesia (lihat misalnya Boeke 1910, Boeke 1953; van der Kolff 1953; Ploegsma 1936; Vink 1941; de Vries 1931; Wertheim 1959; Wertheim dan van der Kolff 1966). Studi kritis dari masa itu mengenai kebijakan agraria, dan kemiskinan agraria, baik di Jawa maupun di pulau lain juga tidak sedikit. Perlu kita ingat pula bahwa para cendekiawan Belanda pada waktu itu datang dari seluruh spektrum politik Belanda, termasuk dari kiri. Pengaruh kaum cendekiawan Belanda dalam studi agraria Indonesia, terutama di Bogor, bertahan sampai peristiwa pengusiran orang Belanda dari Indonesia pada akhir dekade 1950-an.

                M.A. Jaspan[4] pernah mencatat adanya sebuah mayoritas apologetis dan sebuah minoritas kritis yang duduk berdampingan di panggung ilmu sosial kolonial. Ilmu sosial kolonial, menurutnya, banyak diwarnai dengan “pembenaran kolonial yang mengurangi ketepatan dan kredibilitas dari banyak tulisan.” Namun demikian:

Meskipun sebagian besar sarjana Belanda sangat dekat dengan semangat kolonial dan siap membenarkannya … ada beberapa sarjana istimewa yang mempertanyakan asumsi yang sedang berlaku dan mampu mempertahankan pandangan ilmiah yang Independen. Wertheim adalah sosok yang menonjol dalam kelompok terakhir ini. (…) Dia menolak mengidentifikasikan dirinya dengan kolonialisme dan karena pandangannya yang cerdas serta tajam tentang sifat dan potensi masa depan gerakan kemerdekaan, hanya dialah di antara rekan-rekannya yang mampu bertahan dalam menghadapi dampak konflik sengit dan berkepanjangan antara Republik yang baru berdiri dan pemerintah Belanda selama periode 1945-50.

Jaspan 1961:8.

Karya Wertheim yang mengkaji perubahan sosial di Indonesia secara luas tetapi juga memberi tempat layak terhadap perubahan agraria adalah Indonesian Society in Transition (Wertheim 1959)[5].

Intelektual progresif Indonesia, termasuk kaum nasionalis muda, pada umumnya ‘terdiri dari orang-orang elitis’ (Paget 1975; Ivi) yang tidak terlalu tertarik pada masalah kemiskinan agraria[6]. Sepengetahuan saya hanya ada 2 perkecualian di sini. Pertama adalah Iwa Kusuma Sumantri dengan bukunya yang kecil namun luar biasa. The Peasants’ Movement in Indonesia (Gerakan Tani di Indonesia), yang ditulis di Moskwa tahun 1927 (Dingley 1927). Iwa, yang dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Barat dan tamat dari Fakultas Hukum Universitas Leiden,[7] pergi belajar ke “Eastern University” di Moskwa tahun 1925. Dalam rangka mendapatkan tambahan uang saku di sana dia menerima sebuah pekerjaan pesanan dari Serikat Petani Internasional (Farmers’ and Peasants’ International, Krestintern)[8]. Dengan memanfaatkan  data dari Statistical Abstracts of the Netheerlands Indies dan beberapa referensi standar lain[9]. Iwa menguraikan kondisi ekonomi dan sosial kaum tani dan buruh perkebunan Indonesia. Bab tentang “kondisi sosial dan ekonomi” kaum tani, beredasarkan sumber sekunder yang tersedia, berisi pembahasan menggenai perjuangan dan konflik tanah antara raksasa-raksasa agrobisnis Eropa dan kaum tani. Dia juga membicarakan beban berat yang dipikul petani dalam bentuk pajak dan kerja bakti yang diwajibkan oleh pemerintah, tuan tanah besar dan bangsawan pribumi, dan diperparah lagi oleh “kegiatan jahat kaum lintah darah yang biasanya adalah orang Tionghoa atau para haji pribumi” (Ibid.: 25). Studi ini juga menggarisbawahi rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya hak politik di kalangan petani. Buku Iwa ditutup dengan sebuah argumen kuat yang berusaha meyakinkan kaum muda progresif Indonesia untuk lebih memperhatikan masalah petani dan lebih mendorong berdirinya organisasi petani yang dapat mengurus kebutuhan material mereka, seperti koperasi produsen maupun konsumen (Ibid.: 59). Sebagai catatan, dalam bukunya ini Iwa tidak membicarakan masalah perbedaan kelas sosial di kalangan masyarakat pedesaan atau pun watak kelas dari kaum petani, meskipun kedua masalah ini sedang diperdebatkan secara hangat di Rusia pada waktu itu.

Perkecualian kedua – dan ini merupakan pendekatan yang berpengaruh sampai sekarang – adalah berbagai tulisan Soekarno tentang kaum “Marhaen” dan “Marhaenisme”. Pada tahun 1924 saat berjalan-jalan di pedesaan selatan Cigelereng dekat Bandung,  Soekarno bertemu dengan seorang bernama “Marhaen”, seorang petani sieur,  petani  gurem. Sebagai petani pemilik lahan sempit yang digarapnya serndiri, si Marhaen ini melarat, tetapi dia bukan anggota kelas proletar. Rupanya pertemuan ini menjadi inspirasi pemikiran politik Soekarno. Marhaen (dan padanannya di Jawa, “si Kromo”) menjadi referensi utama bagi diskursus Soekarno (dan Soekarnois) tentang sebuah jenis kemiskinan dan struktur agraris yang tidak dapat diketemukan di buku teks Marxis. Ide-ide ini sering muncul dalam karya terpenting Soekarno pada dekade 1930-an, seperti pada pidato pembelaannya ketika dia diseret ke pengadilan politik tahun 1930. Indonesia Menggugat!  Dan pamflet tahun 1933 Menuju Indonesia Merdeka.

                Soekarno adalah seorang otodidak. Dia tumbuh dewasa dan mencapai kesadaran politik yang tinggi tanpa banyak berhutang kepada ide-ide Eropa atau Belanda. Dia seorang yang rakus membaca[10], dan sering menyitir karya penulis dan aktivis politik Eropa saat membangun diskursusnya tentang imperialisme dan dalam usahanya untuk “mencapai sebuah penjelasan  yang masuk akal bagi dirinya dan bagi rakyat Indonesia tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa sampai pada keadaan seperti sekarang ini” (Paget 1975: Ivi). Soekarno banyak meminjam visi Karl Kautsky untuk mengembangkan pemikirannya tentang peranan massa, partai politik dan kepemimpinan individu di dalam perjuangan politik. Pertemuannya dengan Marhaen merupakan konfrontasi klasik antara ide buku teks Marxis tentang struktur kelas dan realita Indonesia. Ide Soekarno bahwa dialog politik harus dijalankan terutama dengan massa rakyat, bukannya di kalangan elit saja, serta PNI harus menjadi sebuah partai massa kemungkinan berasal dari perpaduan Kautsky, buku teks, dan “Marhaen” yang kenyataan lapangan.

Sebab susunan pergaulan hidup Indonesia sekarang adalah pergaulan hidup merk Kromo, pergaulan hidup merk Marhaen, pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum petani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil… Suatu golongan borjuis nasional yang kuasa sebagai di India … yang tenaganya bisa dipakai di dalam perjuangan melawan imperialisme itu … disini boleh dikatakan tidak ada … Pergerakkan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang hampir melulu mencari tenaganya di dalam kalangan kang Kromo dan kang Marhaen saja.

Soekarno 1961: 138-9.

Fokus populis Soekarno kepada kaum produsen kecil yang melarat dan ketidaktahuannya, atau pengabaiannya karena tujuan politik, tentang diferensiasi sosial di dalam masyarakat terulang dalam banyak diskursus akademis dan elit tentang masyarakat Indonesia, termasuk juga dalam karya-karya Clifford Geertz.

Dengan cerdas Onghokham mengungkap persoalan tersebut:

Soekarno mengabaikan golongan-golongan seperti lurah, pamong desa, atau marhaen-marhaen yang mempunyai milik lebih besar ataupun tengkulak dan juragan-juragan batik yang kaya. Pun tidak dipersoalkan Soekarno jutaan rakyat yang tidak memiliki tanah tetapi kerja sebagai penggarap atau buruh tani, karena mengemukakan hal-hal ini hanya akan berarti memecah belah… Bagi Soekarno yang menjadi pertimbangan utama untuk melancarkan konsepsi Marhaen adalah buat meyakinkan elit Indonesia yang terdidik untuk menghilangkan konsepsi-konsepsi mereka sendiri mengenai rakyat. Konsepsi tradisionil kaum elit ini adalah seperti tercantum dalam kata-kata ‘rakyat bodoh’, ‘kampungan’, ‘orang dusun’[11] dan setersunya … Konsepsi tradisionil elit ini didobrak dan diganti dengan istilah Marhaen, sebab ‘proletar’ tidak cocok malahan akan lebih mengagetkan elit.

Onghokham 1978: 32.

TAHUN-TAHUN VIVERE PERICOLOSO

Teradisi pengamat empiris yang rinci dari ilmu agraria kolonial seperti yang diuraikan di atas – survei pedesaan, sosiologi ‘deskriptif’ – cepat berakar di universitas-universitas baru yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Sedangkan tradisi studi agraria kolonial yang lain, yaitu perdebatan teoretik dan berpikir kritis tentang struktur dan perubahan agraria, tidak berkembang. Sejumlah penulis sudah mengomentari kemangkiran komunikasi di antara ilmuwan Indonesia yang cenderung memakai pendekatan struktural-fungsional dengan mereka yang memakai pendekatan Marxis (Tjondronegoro 1995). Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan bila diingat bahwa di Amerika Serikat pada awal Perang Dingin juga tidak ada komunikasi di antara tradisi Marxis dan borjuis di universitas-universitas yang menjalankan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Pada saat itu, para sarjana agraria lebih banyak terlibat di dalam berbagai urusan yang dianggap lebih mendesak, terutama kemiskinan pedesaan dan reforma agraria. Relevan juga untuk dicatat bahwa banyak dosen dan guru besar yang mula-mula mengajar sosiologi pedesaan di Indonesia berasal dari jurusan lain yang lebih teknis, sehingga mungkin mereka kurang menguasai teori-teori ilmu sosial.[12] Selain itu jurusan-jurusan sosiologi pedesaan di Barat, apalagi di Amerika Utara, tempat banyak orang Indonesia belajar, sama sekali tidak dikenal sebagai medan perdebatan teoritis yang bergairah.

Pada masa awal kemerdekaan semua ilmu sosial di Indonesia, termasuk ilmu sosial pedesaan dan agraria, dalam keadaan sangat lemah. Hal ini merupakan cerminan dari prestasi buruk Pemerintah Hindia Belanda dalam menyediakan pendidikan pada tingkat apa pun. Tidak ada satu universitas pun didirikan di negeri 60 juta manusia ini sebelum dekade 1940-an, sampai kemudian didirikan dua fakultas di Jakarta dan Bogor (Koentharaningrat dan Harsja Bachtiar 1975).[13] Universitas Indonesia dimulai pada dekade 1940-an dengan sebagian besar staf pengajar orang Eropa dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengjaran. Sementara Universitas Gadjah Mada dimulai dengan staf pengajar kebanyakan orang Indonesia dan dengan bahasa pengajaran bahasa Indonesia. Sebelum akhir dekade 1950-an sangat sedikit ilmuwan sosial Indonesia sempat belajar di luar negeri. Pada dekade itulah dana mulai mengalir dari sejumlah yayasan seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation dan juga dari blok Timur.[14] Pada waktu itu juga beberapa universitas di Amerika Serikat membangun program kerjasama dengan beberapa fakultas di Indonesia (Berkeley dengan Fakultas Ekonomi UI, Wisconsin dengan Fakultas Ekonomi UGM, Kentucky dengan ITB dan Fakultas Pertanian UI di Bogor).

Di fakultas-fakultas yang baru dibentuk pada universitas yang juga baru didirikan ini, sarana perpustakaan sangat minim. Bantuan untuk perpustakaan datang dari Council of Economic and Cultural Affairs (CECA) yang didirikan oleh John D. Rockefeller III pada tahun 1953[15] dengan John Lossing Buck sebagai direktur pertamnya.[16] CECA didirikan dengan tujuan awal melakukan “pengembangan dan pelatihan ilmu ekonomi pertanian” di Asia, serta untuk mengembangkan disiplin lain yang terkait, seperti sosiologi pedesaan, penyuluhan pertanian dan pembangunan masyarakat desa (community development) dalam tahun-tahun berikutnya.[17] Sebelum A/D/C, nama baru untuk CECA, menyodorkan daftar paket buku standar yang kemudian dihadiahkan kepada banyak perpustakaan fakultas pertanian, baik di Jawa maupun di luar Jawa.[18] Pada tahun 1956 misalnya, Soedarsono Hadisapoetro, waktu itu Asisten Guru Besar Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, meminta 123 judul buku ilmu sosial dan manajemen pertanian. Daftar pesanan ini meliputi beberapa karya klasik tentang antropologi, seperti karya Malinowski dan Benedict, serta perubahan agraria, seperti Agraria Unrest in Southeast Asia oleh Jacoby. Buck menyurati Soedarsono: “Saya akan memeriksa daftar buku ini dan mungkin akan menggantikan beberapa judul dengan buku yang saya anggap lebih bermutu”. Pada akhirnya UGM hanya menerima 51 buku yang hampir semuanya adalah buku teknis tentang manajemen usaha tani di Amerika. Pada tahun 1960 Jurusan Ekonomi Sosial di Fakultas Pertanian Bogor meminta 118 buku senilai $500 sebagai basis untuk “sebuah perpustakaan penelitian sosiologis”. Mosher menyetujui permintaan ini tetapi dengan mencoret beberapa judul. Di antara judul yang dicoret termasuk: Soocial Organization oleh Cooley, Methodology of the Social Sciences oleh Weber, Sociology Today oleh Marton, Brown & Cottrell, Social Change oleh Hogbin, Character and Social Structure oleh Gerth & Wright Mills dan Indonesian Society in Transition oleh Wertheim. Sedangkan judul yang disetujui Mosher antara lain Sociological Aspects of Economic Growth oleh Hoselitz, The Structure of Social Action dan Structure and Process in Modern Societies oleh Parsons, The Language of Social Research oleh Lazarsfeld & Rosenberg dan The Religion of Java oleh Geertzs.[19]

                Meskipun sumber daya manusia maupun infrastruktur universitas di Indonesia pada waktu itu masih lemah tetapi penelitian tentang masalah agraria tidak selemah atau sekosong seperti yang digambarkan oleh beberapa orang, seperti misalnya Held dan kemudian Geertz (Geertz 1974; Geertz 1995). Pada waktu itu kebutuhan untuk lebih mengerti situasi dan masalah agraria semakin mendesak, mengingat adanya perdebatan sengit dan konflik seputar proses perancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang baru. Pada tahun 1948, 1951, 1956, 1958 dan 1959 serangkaian panitia diangkat untuk bergulat dengan perancangan undang-undang ini (Wiradi 1999); dan pada periode yang sama sejumlah peneliti Indonesia melakukan beberapa penelitian lapangan yang penting.

Dalam ruang pembahasan yang terbatas ini ada beberapa individu dan kelompok peneliti yang giat pada dekade 1950-an dan perlu dibahas. Di Bandung, ahli agronomi Anwas Adiwilaga, yang dikemudian hari menjadi Guru Besar Sosiologi Pertanian di universitas Pajajaran, melakukan riset rinci tentang struktur pemilikan tanah dan hubungan antara petani miskin dan petani kaya di Jawa Barat (Adiwilaga 1954a;  Adiwilaga 1954b). Bersama dengan studi tentang desa Cibodas, laporan-laporan ini memberi gambaran yang berguna tentang konsentrasi pemilikan tanah,  kepemilikan absentee, sistem bagi hasil antara pemilik-penggarap yang semakin memburuk, persaingan dan bukan resiprositas atau gotong-royong sebagai basis struktur sosial, serta beratnya beban hutang yang menjerat para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani.

Universitas Gadjah Mada juga mengembangkan sejumlah studi pedesaan. Pada tahun 1951 di universitas ini dibentuk sebuah Panitya Social Research, terutama dalam rangka menjalankan kerjasama dengan MIT dan “Indonesia Field Team”nya yang terdiri dari enam calon PhD dari Harvard, termasuk Hiddred dan Clifford Geertz, Alice Dewey dan Robert Jay. Kerjasama dengan tim MIT ambruk,[20] namun panitia ini tidak bubar dan terus menjalankan risetnya  sendiri. Beberapa tahun kemudian, di bawah pimpinan ahli antropolgi M.A. Jaspan, panitia ini ditransformasikan menjadi Lembaga Sosiografi dan Hukum Adat, yang menerbitkan jurnal  Sosiografi Indonesia (Koentjaraningrat 1975; 224). Panitia ini, kemudian sebagai lembaga, menerbitkan sekitar 30 hasil riset, diantaranya beberapa studi desa di Jawa yang semuanya menunjukkan adanya stratifikasi sosial dan ketimpangan yang berhubungan dengan akses terhadap tanah – bukannya ‘shared poverty’ a tau pemerataan kemiskinan – sebagai basis struktur sosial (Gadjah Mada university 1956; Guritno 1958; Sosrodihardjo 1955; Sosrodihardjo 1958). Perlu juga dicatat studi ekonomi yang dijalankan di 23 desa Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1954-55 (Ismael 1960; Salim 1959; Nitisastro 1956; Nitisastro dan Ismael 1959). Selain itu juga ada disertasi Selo Soemardjan di Universitas Cornell, Social Changes in Yogyakarta, yang lebih berdasarkan pengalaman pribadi penulisnya daripada penelitian lapangan sistematis. Studi ini menyoroti antara lain struktur sosial pedesaan dan dampak resesi tahun 1930-an, penduduk Jepang dan perjuangan kemerdekaan pada kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Selos Soemardjan 1962). Di Fakultas Pertanian UI di Bogor, yang kemudian menjadi IPB, ada dua disertasi penting yang dihasilkan oleh Bachtiar Rifai tentang kepemilikan dan penggarapan tanah di pedesaan Jawa (Rifai 1958) dan oleh Kompto Utomo tentang transmigrasi ‘spontan’ dari Jawa ke Lampung (Kampto Utomo 1957).

                Kegiatan penelitian lain yang juga berpengaruh di lingkungan politik maupun universitas ialah serangkaian usaha “riset aksi partisipatoris” yang disponsori oleh PKI atau onderbouwnya Barisan Tani Indonesia (BTI) pada tahun 1959, 1964 dan 1965. Studi ini yang juga mendapat dukungan pemerintah merupakan respon terhadap kelemahan tradisi penelitian angket yang positivis.[21] Hasil  studi partisipatoris ini antara lain berisi mengenai uraian tentang perbedaan kelas di desa, situasi petani tanpa tanah, masalah hutang dan seterusnya (Aidit 1964; Slamet 1988). Studi ini juga memberikan gambaran yang sama sekali berbeda dengan hasil kerja Geertz pada periode yang sama yang menekankan model “involusi” dan kaum tani sebagai golongan yang homogen dan yang “membagi kemiskinan.” (Geertz 1963a).

Memang penelitian yang disponsori PKI dan BTI ini tidak dilakukan oleh ilmuwan sosial profesional, tetapi mereka dilibatkan dalam pelatihan dan pemberian pengarahan kepada kader PKI/BTI yang akan turun ke lapangan, tempat mereka akan mempraktekkan prinsip 3 sama, 4 jangan  dan 4 harus.[22] Praktek ini merupakan contoh awal penerapan metode ‘bottom up’, participatory action research’ yang sekarang sangat popular di kalangan LSM dan baru-baru ini juga di kalangan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia.

Membandingkan dua tradisi riset ini – pendekatan angket dan pendekatan ‘partisipasi dan observasi langsung’ – Sajogyo, yang waktu itu bernama Kampto Utomo, mencatat bagaimana kebijakan Aidit dan rekan-rekannya untuk mengandalkan pendekatan kedua sebagai perkembangan yang menarik:

Yang menarik perhatian dari proyek riset hubungan angraria di Jawa oleh Aidit cs adalah karena mereka memilih tegas-tegas metode  tugas lapangan yang  (berdasarkan partisipasi dan observasi langsuns)! Dengan pedoman 3-sama (…) yang dilengkapi dengan 4-harus dan 4-jangan, partisipasi dan kontak dengan responden-responden (umumnya tani miskin) diusahakan menjadi semesra-mesranya. Di satu pihak metode partisipasi itu obyektif benar, dimana pelaksana riset boleh disebut partisan, pula karena langsung mencari keterangan-keterangan dari subyek-subyek, pelaku-pelaku utama dalam masalah yang diriset, bukan via lurah atau pemimpin-pemimpin golongan mereka sendiri di desa. Dilain pihak ternyata “approach” antropologi klasik itu hanya berlangsung satu minggu untuk satu desa; karena itulah mungkin dicari kompensasinya dalam ukuran besar dan meluasnya survey itu: desa-desa di 124 kecamatan di Jawa, dengan 3300 kader – pelaksana research, termasuk pengawas-pengawas – selama 6 minggu rata-rata bagi tiap peserta itu. Tetapi (…) mungkin luasnya survey itu banyak ditentukan pula oleh kebijaksanaan therapie bagi kader-kader ormas/orpol itu; supaya dengan riset itu lebih banyak kader berintegrasi dengan rakyat!

Kampto Utomo 1965: 259.

Hasil awal studi ini, yang meliputi 15 desa di Jawa dan mendokumtasikan banyak ketimpangan dalam penguasaan tanah, disosialisasi secara luas pada Komperensi Tani Nasional tahun 1959 dan juga melalui pers. Studi ini menghasilkan antara lain konsep “tujuh setan desa yang menghisap darah kaum tani”, yaitu “tuan-tanah jahat”, “lintah darat”, “tukang-ijon”, “kapitalis birokrat” (mereka yang menyalahgunakan dana Negara untuk memaksa petani menjual hasil mereka pada Perusahaan-Perusahaan Negara dengan harga yang rendah), “tengkulak jahat”, “bandit desa” (yang bertindak secara criminal untuk membela kepentingan kelas pemeras) dan “penguasa jahat” (Aidit 1964: Bab 2). Uraian ini kokoh dan cukup akurat untuk masa itu. Gambaran yang diajukan juga sangat berbeda dengan gambaran lain yang diterbitkan pada kurun yang sama oleh Geertz yang mengklaim, entah atas dasar fakta empiris apa, bahwa orang Jawa hanya mengenal konsep orang “tjukupan” dan “kekurangan” (“just-enaughs and not-quite enoughs”) dan tidak kenal konsep orang “punya” dan “tidak punya” (“haves and have-nots”) (Geertz 1963a; 97).[23] Geertz juga menggambarkan keadaan sosio-ekonomi dimana pola kepemilikan tanah dan kekayaan lebih mencerminkan proses fragmentasi dan pembagian tanah secara merata (near-equal fractionalization) dan dimana kemiskinan dibagi bersama (shared poverty) (Geertz 1956: 141).[24]

Mungkin para pembaca akan menduga bahwa kajian PKI/BTI ini mengandung prasangka tertentu, namun sebenarnya mereka hanya medukung dalam bahasa yang lebih bersemangat gambaran yang sudah mulai dihasilkan oleh kajian-kajian ilmiah di universitas. Seperti dicatat oleh pengamat antikomunis van der Kroef:

Dibanding dengan apa yang sudah diketahui dari sumber bukan-komunis lainnya, kesimpulan-kesimpulan umum dari peneliti PKI tentang konsentrasi pemilikan tanah, praktek ijon, penggadaian tanah, hutang para tani, dan sedikitnya lapangan pekerjaan (underemployment) di Indonesia (terutama di Jawa) bukan tidak berdasarkan keyataan.

Van der Kroef 1960: 12.

Hasil kajian-kajian awal ini dimuat juga dalam salah satu dari sedikit buku teks tentang masalah pembaharuan pedesaan yang terbit selama periode Soekarno, yaitu Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa oleh Ina Slamet (Slamet 1965).[25] Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ini diketahui luas baik di kalangan akademisi maupun di umum.

Ina Slamet menulis satu pembahasan retrospektif dan kesimpulan dari hasil kajian ketiga, terakhir, yang dilakukan kader Barisan Tani dan PKI di desa-desa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lampung pada awal 1965, dibawah naungan Akademi Ilmu Sosial Aliarcham dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Riset. Tujuan resmi studi yang dikerjakan secara partisipatoris dengan masa penelitian lapangan yang lebih lama dibandingkan studi-studi sebelumnya ini adalah untuk mempelajari kondisi produksi pangan. Hasil studi ditulis dalam bentuk monografi desa stensilan tetapi tidak sempat diterbitkan atau pun dianalisis bersama secara sintesis. Menarik untuk dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam riset ini sangat ditekankan. Di antara para peneliti lapangan terdapat banyak perempuan, yang sekaligus mencerminkan banyaknya anggota perempuan dalam BTI (Slamet 1988: 40). Pencatatan data secara obyektif dalam penelitian ini sangat ditekankan, sekali pun data ini disiapkan untuk melengkapi pengetahuan PKI dan BTI tentang kondisi pedesaan (Slamet 1988: 1). Keanekaragaman situasi yang dilaporkan dari masing-masing desa secara tidak langsung mengkonfirmasikan bahwa para kader tidak ditekan untuk melaporkan situasi dengan mengikuti suatu model yang telah ditentukan sebelumnya. PKI dan BTI memang mendasarkan pemikiran mereka pada sebuah kategorisasi kelas agraris ‘klasik’ – tuan tanah, petani kaya, petani menengah, petani miskin, buruh tani – akan tetapi mereka juga sanggup melakukan modifikasi t erhadap model tersebut sesuai kenyataan yang mereka saksikan di lapangan. Degan demikian mereka mengkombinasikan indicator penguasaan tanah dan bentuk/tingkat pendapatan untuk menentukan kategorisasi golongan sosio-ekonomi yang berlaku di masyarakat pedesaan; dan model diferensiasi masyarakat desa yang dihasilkan “tidak menghilangkan semua ambiguitas, tetapi cukup sesuai dengan realitas” (Slamet 1988: 30).

Kajian-kajian di atas tadi menunjukkan bahwa kita perlu meninjau kembali kesimpulan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana asing di kemudian hari bahwa PKI gagal mengerti struktur agraria karena terlalu kaku menerapkan model Maois tentang perbedaan social di desa (Lyon 1970; Mortimer 1972; Torngquist 1984). Baik kajian tahun 1964 maupun tahun 1965 menunjukkan bahwa PKI sanggup mengadaptasi teori-teori yang sudah berlaku umum agar sesuai dengan realitas Indonesia. Diskursus ‘tujuh setan desa’ adalah upaya yang jelas untuk menjelaskan bagaimana kaum miskin di pedesaan Indonesia tereksploitasi melalui berbagai cara yang tidak sederhana, dan bahwa ‘konsentrasi surplus’ tidak hanya berdasarkan sewa tanah dan ekstraksi nilai lebih tidak hanya berjalan melalui hubungan pengupahan buruh, tetapi melalui sebuah kombinasi mekanisme ideologis, politik dan ekonomis yang rumit (Slamet 1988: 31).

Pada waktu yang sama, awal decade 1960-an, dan mungkin terpengaruh oleh inovasi PKI dalam penelitian pedesaan, sebuah versi ‘riset aksi partisipatoris’ yang mirip muncul di kampus. Menurut Richard Franke, ini merupakan semacam “teori revolusi hijau” asli Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berdasarkan penggunaan teknologi baru – seperti halnya dengan program penggantinya yang berbentuk korporatis di bawah Soeharto – tetapi mengandalkan juga proses transformasi kelembagaan pedesaan dan mobilisasi massa yang menghilangkan tembok pemisah antara elit professional dan masyarakat desa. Diawali di Bogor pada tahun 1963, para mahasiswa ditugaskan tinggal bersama para petani di desa yang kadang berlangsung sepanjang satu musim tanam sampai panen. Mereka mengajar tetapi juga belajar dari kaum tani, sambil menawarkan usulan perbaikan tehnik bertani, menjadi juru bicara petani menghadapi pejabat setempat dan kemudian membawa pengalaman mereka kembali ke kampus untuk disebarkan kepada angkatan mahasiswa berikutnya yang akan melakukan kerja yang sama. Pada tahun 1964 dan 1965 Kementerian Pertanian mengembangkan program ini dengan mengirim 440 mahasiswa ke desa pada tahun 1964 dan 1.200 pada tahun 1965 (Franke 1972; Rieffel 1969; Roekasah dan Penny 1967). Dua sumber yang independen menilai bahwa di areal seluas 175.000 hektar tempat program ini – yang merupakan versi awal dari program Bimas pada akhir zaman Soekarno – dijalankan hasil panen per hektar mengalmi peningkatan hingga 50% di atas rata-rata [amem masopma; (Mears dan Saleh Affif 1968; Rieffel 1969).

Melihat gambaran di atas tentang kurang adanya dialog diantara berbagai tradisi intelektual pada waktu itu, maka Geertz – yang pemikiran involusi pertaniannya merupakan satu-satunya sumbangan konseptual yang berasal dari lmuwan asing yang bertahan lama dari periode itu – sepertinya bukan sebuah perkecualian. Entah apakah dia mengetahui adanya studi-studi yang dilakukan oleh peneliti  Indonesia selama decade 1950-an, namun kenyataannya ialah tidak ada satu pun diantara studi yang dibahas di atas dirujuk dalam buku Agricultural Involution. Keengganan untuk menganggap penelitian para sarjana Indonesia sebagai sesuatu yang bernilai juga tercermin dalam pernyataan Geertz beberapa tahun kemudian yang mencemooh kebiasaan riset Indonesia sebagai: “sebuah ‘kunjungan studi’ sedetik ke lapangan untuk mencari dokumentasi tertulis, ringkasan umum dari “literature” yang sudah ada, atau semacam angket mencari fakta “ala jala ikan” (Geertz 1974). Pernyataan ini bukanlah penilaian yang adil terhadap praktek dan komitmen ilmuwan social pedesaan/agraria di Indonesia pada periode itu.

 

PERUBAHAN AGRARIA, APOLOGIA DAN KOMITMEN ILMIAH PADA MASA SOEHARTO

Baik rezim pra-kolonial maupun rezim colonial telah mengadakan perubahan struktur dan system akses pada tanah yang kadang cukup radikal di banyak wilayah Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian para petani, aktivis maupun perumus kebijakan – dan hingga pertengahan 1960-an sebagian aktivis maupun perumus kebijakan – dan hingga pertengahan 1960-an sebagian penasehat asingnya – juga merasa perlu mengadakan reforma agraria dengan tujuan mengoreksi distorsi yang dilakukan oleh rezim feodal dan colonial. Pengalaman Indonesia dengan reforma agraria selama periode Perang Dingin adalah tragis bahkan ironis. Pada tahun 1959 dan 1960 diundangkan UU Pokok Agraria dan UU Bagi-Hasil baru, yang merupakan hasil sebuah kompromi politis dan tidak banyak berbeda dari model reforma agraria ‘antikomunis’ – seperti yang dijalankan dengan dukungan Amerika Serikat di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan tanpa hasil, di Vietnam Selatan.[26] Namun demikian organisasi dan kelompok yang mendesak supaya undang-undang ‘antikomunis’ ini diterapkan justru menjadi korban gerakan politik ‘antikomunis’ itu sendiri pada tahun 1965-66.

Gerakan politik serupa juga terjadi di universitas, baik sebelum maupun sesudah instruksi Menteri Pendidikan Brigjen. Syarif Thayeb tanggal 29 Oktober 1965 untuk menskors semua staf akademis dan administrasi yang memiliki hubungan dengan PKI atau onderbouwnya. Pengaruh pembersihan politik di universitas terhadap studi agraria tidak bisa diremehkan. Selain membawa korban, pembersihan ini juga meloloskan survivor, serta menghasilkan pemenang. Banyak staf akademis dari IPB , UI, UNPAD dan UGM, termasuk banyak cendekiawan muda di bidang ilmu agraria, yang dikeluarkan dari universitas. Di antara mereka ada yang tidak kembali. Ada yang boleh kembali tetapi harus hidup di bawah pengawasan ketat, mengalami interogasi secara rutin oleh staf OPSUS, serta pembatasan perjalanan. Semua pengalaman ini sempat mempengaruhi dampak terhadap cara kerja para akademisi lainnya yang tidak sempat mempengruhi dampak terhadap cara kerja  para akademisi lainnya yang tidak pernah ada hubungan dengan PKI atau politik kiri lainnya.

Periode ini ditandai oleh investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan riset pertanian, dan juga investasi dalam infrastruktur perguruan tinggi maupun sumber daya manusianya. Hal ini memungkinkan para pejabat Negara menjalankan pengendalian pemikiran di perguruan tinggi melalui berbagai macam hadiah – proyek, fasilitas, beasiswa belajar di luar negeri, penugasan pada badan pemerintah atau semi pemerintah – di samping melalui kehadiran pusat interogasi militer di kampus atau di dekat kampus. Suasana ini jelas ikut mempengaruhi kurikulum apa yang diajarkan, proyek riset apa yang mendapat dana, topic yang ditulis dan bisa dipilih sebagai topic skripsi dan sebagainya.[27] Suasana ini juga mendorong gagasan korporatis untuk menjalani modernisasi dan pembangunan di kalangan masyarakat desa yang dianggap tradisional, mandeg dan “terbelakang” dengan dukungan Soeharto sendiri, yang sejak dari REPELITA I, menunjukkan perhatian dan komitmen pribadinya untuk mencapai modernisasi pertanian pada umumnya dan swasembada pangan pada khususnya.

Perubahan kebijakan pasca – 1965 dari “reforna agraria,  mobilisasi massa dan intensifikasi” menjadi “revolusi hijau top-down, tanpa reforma agraria” sebenarnya sudah mulai tampak gejalanya sejak sebelum 1965. Badan-badan internasional seperti USAID, Bank Dunia, Ford Foundation, dan Agricultural Development Council-nya Rockefeller, semua mulai menggeser dukungan mereka dari reformasi agraria, dalam versi antikomunis atau nonkomunis, ke pendekatan yang lebih teknokratis seperti “revolusi hijau”, sebagai alat utama peningkatan produksi pangan dan pembangunan pertanian.[28] Badan-badan asing yang mensponsori beasiswa dan investasi lainnya pada ilmu social agraria, dengan beberapa kekecualian, cenderung mempromosikan satu pendekatan ekonomi pertanian dan sosiologi pedesaan yang datar dan terdepolitisasi. Sebagian besar beasiswa yang diberikan adalah untuk belajar ekonomi pertanian dan sosiologi pedesaan di universitas-universitas di Amerika Serikat. Pada decade 1950-an dan awal 1960-an, meskipun ada kebutuhan mendesak untuk pendidikan pascasarjana, sponsor kunci seperti CECA mengalami kesulitan menemukan calon yang memenuhi syarat dan bisa pergi belajar di luar negeri (Wharton 1959). Dari 1961 sampai dengan 1973, CECA-A/D/C mensponsori 20 penerima beasiswa untuk meraih gelar master atau doctor di luar negeri. Semuanya, kecuali empat orang, pergi ke universitas di Amerika Serikat dan kecuali seorang, semua belajar ekonomi pertanian.[29] Daftar penerima beasiswa ini, meskipun pendek, terdiri dari orang yang dikemudian hari menjadi sosok penting dalam dunia pengajaran, riset dan perumusan kebijakan pertanian Orde Baru, diantaranya Saleh Affif, Alhambra Rahman. Affendi Anwar, Syarifuddin Baharsyah, Achmad Birowo, Faisal kasryno, Margono Slamet, Roekasah Adiratma, Rudolf Sinaga, I Gusti Bagus Teken. Semua orang ini, selain jabatannya di universitas, diangkat menjadi pimpinan atau penasehat BAPPENAS, Departemen Pertanian dan/atau Survey Agro-Ekonomi Indonesia selama decade 1970-an.

Sikap paternalistic dari sebagian lembaga donor terlihat dari visi A/D/C tentang “ideal pattern of A/D/C-aided career development”, perjalanan karir yang ideal dari seseorang yang dibantu oleh A/D/C. Sesudah seorang mahasiswa teridentifikasi sebagai calon berpotensi, A/D/C akan mengatur agar sepanjang karirnya mahasiswa tersebut terus menerus mendapatkan materi-materi pelatihan dan hasil terbitan A/D/C, dan terlibat dalam korespondensi serta kontak dengan para petugas lapangan A/D/C. A/D/C mensponsori studi master dan doctor mereka di luar negeri, menyediakan dana riset, kursus-kursus singkat dan konferensi-konferensi selama masa studi mereka atau pula riset di sela-sela masa studi. Setelah studi doctor selesai, dukungan pengembangan karir tetap disediakan dalam bentuk dukungan riset, cuti belajar, dana perjalanan dan proyek-proyek consultancy di negeri Asia lain (A/D/C 1968).

Satu elemen tambahan penting dalam usaha ini adalah penyediaan bahan pengajaran untuk ilmu social agraria. Pada tahun 1963, dengan dana Ford Foundation yang diberikan pada CECA, diselenggaran sebuah program “pengumpulan dan pendistribusian bahan-bahan  perpustakaan yang terkait dengan pembangunan pertanian” dengan  menerbitkan kembali karya-karya lama atau memesan tulisan baru. Tiga staf yang mengurusi  semuanya orang Amerika, begitu juga keenam orang yang duduk  di dewan penasehat, mereka mewakili enam universitas dan yayasan Amerika. Hasil paling berpengaruh dari program ini adalah sebuah buku berjudul Getting Agriculure Moving: Essentials for Development and Modernisation oleh Direktur CECA A/D/C sendiri. A.T. Mosher (Mosher 1965). Semula buku kecil ini dicetak 5.000 eksemplar, kemudian dicetak ulang 25.000 eksemplar dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia (Mosher 1967). Buku ini mencerminkan dominasi teori modernisasi dalam diskursus pembangunan agraria/pedesaan, sekaligus focus baru pada paket kebijakan ‘revolusi hijau’ untuk peningkatan produktivitas. Buku Mosher ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah maupun para donor asing sudah tidak tertarik lagi pada masalah yang sulit secara politik seperti reforma agraria. Disini tidak ditemukan lagi uraian tentang ‘setan desa’ atau bagaimana cara menghadapinya, yang ada hanyalah “lima unsure esensial” dan “lima akselerator” modernisasi pertanian. Kiriman awal 200 eksemplar buku Mosher dibagikan kepada fakultas-fakultas pertanian di seluruh Indonesia, dan satu eksemplar gratis dikirimkan kepada semua mantan penerima beasiswa A/D/C, dan juga ke penerima beasiswa yang sedang menyiapkan diri untuk belajar di luar negeri dengan anjuran supaya dibaca sebelum berangkat.[30]

Pada awal decade 1970-an beragam lembaga atau pusat riset didirikan di berbagai kampus. Yang paling berpengaruh dalam bidang studi agraria ialah Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan – IPB, didirikan 1972, yang dikepalai oleh Profesor Sajogyo dan Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan  – UGM, ddirikan 1973, yang dipimpin oleh Profesor Sartono. Selama Orde Baru pengembangan diskursus kritis tentang issu-issu kunci dalam transformasi agraria sangat terkungkung oleh situasi pokok yang tidak memberi tempat terhadap pembicaraan mengenai topic tersebut.[31] Selama 10 tahun, 1966-1976, diskusi terbuka tentang masalah reforma agraria bisa dikatakan tidak mungkin diselenggarakan.

Dalam suasana represif seperti itu, tidaklah mengherankan bila kemudian para peneliti Indonesia menghindari topic yang controversial. Kalau pun mereka mau menyampaikan kekhawatiran tentang arah pembangunan pedesaan, hal itu disampaikan dengan sangat hati-hati, paling tidak kalau ditulis untuk kalangan pembaca dalam negeri. Gambaran tentang jenis riset dan diskusi yang terjadi pada waktu itu dapat pembaca periksa dari  judul dan ringkasan seminar bulanan yang diselenggarakan oleh PPPK  UGM selama 1983-1991 (Mubyarto dan Ari Basuki 1989; Mubyarto dan Ari Basuki 1992) atau memeriksa topic thesis master dan doctor jurusan Sosiologi Pedesaan di IPB, 1975-1994. (Sajogyo et al, 1995). Dari daftar tersebut ada dua pola yang terungkap jelas. Pertama, sedikitnya perhatian yang diberikan kepada masalah penguasaan lahan dan hubungan agraris serta issu-issu teoritis yang lebih luas.[32] Kedua, sebagian besar topic cenderung merupakan pengesahan terhadap model dan strategi pembangunan desa ala Orde Baru yang saat itu memang sedang dominan.

Perkecualian yang paling penting di sini adalah studi komprehensif Sajogyo Modernization without Development in Rural Java  tentang dampak program intensifikasi pertanian versi Orde Baru. Meskipun  tidak pernah  diterbitkan dalam  bahasa Indonesia buku ini dibaca luas baik di dalam maupun luar Indonesia. Sajogyo di Bogor dan Masri Singarimbun di Yogyakarta keduanya mengangkat langsung masalah kemiskinan pedesaan lewat penelitian empiris mereka (Sajogyo 1974; Sajogyo 1977; Singarimbun dan Penny 1976). Pada tahun 1976 Sajogyo mengangkat kembali isu reforma agraria untuk pertama kalinya selama Orde Baru (Sajogyo 1976).[33] Loekman Soetrisno dan Mubyarto di UGM juga sering menulis tentang masalah kemiskinan pedesaan pada decade 1980-an. Semua kerja ini membuka jalan, secara hati-hati terhadap legitimasi diskusi akademis dan kebijakan tentang topik-topik tersebut. Hasilnya terlihat pada pemilihan tema peka “Kemiskinan Struktural” untuk konferensi nasional Perhimpunan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial pada tahun 1978 di Malang (Alfian et al 1980),[34] dan sebuah Workshop Internasional tentang Agraria Reform in Comparative Perspective di Sukabumi yang disponsori oleh Survei Agro Ekonomi pada tahun 1980.[35]

Para ahli ekonomi pertanian Indonesia memiliki jurnal sendiri. Agro-Ekonomika, sejak 1969.[36] Sementara para ahli sosiologi pedesaan tidak. Namun demikian majalah lintas disiplin Prisma[37]memberi gambaran yang jelas mengenai sikap dan isi diskursus public akademik tentang masalah agraria selama Orde Baru, serta batasan-batasan sampai mana diskursus ini bisa dikembangkan. Sejak awal decade 1970-an Prisma telah menjadi sumber artikel-artikel penelitian berbahasa Indonesia terpenting bagi ilmuwan-ilmuwan social. Selain beberapa artikel tentang dampak awal dari Revolusi Hijau, [38] sebelas edisi khusus yang temanya berhubungan dengan masalah pemilikan tanah, pembangunan pedesaan, politik pangan, perkebunan terbit selama periode 1978-1995,[39] berisikan artikel yang ditulis baik oleh peneliti senior maupun oleh angkatan muda.

Selama periode pemerintahan Orde Baru dan masa revolusi hijau, Survei Agro-Ekonomi (SAE) melakukan program riset berjangka-panjang yang dibiayai oleh Ford Foundation melalui Agricultural Development Council. Dalam program ini, dimulai pada tahun 1969 dalam rangka program Studi Intensifikasi Padi Sawah dan sejak pada tahun 1969 dalam rangka program Studi Intensifikasi Padi Sawah dan sejak 1976 melalui program Studi Dinamika Pedesaan, para peneliti melakukan kunjungan berulangkali ke desa-desa sempel di Jawa. Kedua studi ini kemudian menjadi unsur   penting dalam diskusi kebijakan dan debat akademis tentang intensifikasi pertanian dan perubahan agraria di Jawa. Pengaruhnya tidak hanya terasa lewat publikasi hasil survey SAE, tetapi juga dengan keterlibatan para perumus kebijakan dalam seri Lokakarya Kebijakan SAE dalam tahun-tahun awal (de Cries 1969; Penny 1971; Strout 1985). Selain itu, banyak dari studi dan disertasi tentang dampak revolusi hijau karya peneliti asing – yang cukup dikenal – menggunakan desa-desa sampel SAE itu sebagai lokasi penelitian. Dalam deretan ini termasuk karya Breman (1995), Collier (Collier et al 1974a), Franke (1972), Hart (1986), Hayami dan Kikuchi (1981), Pincus (1996) dan White dan Wiradi (1989).[40] Dengan demikian desa-desa sampel SAE menjadi sumber data yang diandalkan oleh para peneliti ternama baik untuk mengritik maupun untuk mendukung strategi revolusi hijau Indonesia.

Studi “revolusi hijau” Indonesia sejak tahun 1970 memiliki perkembangan yang cukup rumit dan hanya dapat ditampilkan secara ringkas di sini.[41] Pertama, kajian-kajian pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an lebih banyak mempunyai tujuan empiris belaka, yakni menyediakan data empiris mengenai kondisi yang berkembang sejalan dengan pelaksanaan “revolusi hijau” di daerah pertanian sawah dataran rendah. Dalam kelompok ini termasuk, misalnya, studi oleh Sajogyo, Collier dan rekan-rekan lain di Survei Agro-Ekonomi dan juga di Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial yang baru berdiri di Universitas Kristen Satya Wacana. Periode awal tahun 1970-an merupakan sebuah momen yang jarang terjadi, ketika banyak orang -para peneliti muda dari berbagai lembaga riset di Bogor, Yogyakarta, Jakarta dan Salatiga – semuanya memusatkan perhatian pada satu hal yang sama: dampak negative teknologi dan praktek revolusi hijau terhadap pendapatan dan kesempatan kerja kaum tani marginal dan air lahan yang merupakan mayoritas masyarakat pedesaan. Kajian ini menghasilkan banyak data empiris yang sangat baik dan bermutu (lihat misalnya Budhisantoso 1975; Collier, et al 1973; Collier et al 1974a; LPIS 1976; Sairin 1976; Sinaga dan Collier 1975; Stoler 1975; Utami dan Ihalauw 1973) Hasil riset mereka berhasil menarik perhatian para perumus kebijakan dan donor asing kepada isu dampak modernisasi pertanian pada struktur distribusi pendapatan dan kesempatan kerja dalam konteks struktur agraria di Jawa dan pulau lainnya yang belum “direformasi”. Masukan ini kemudian berperan dalam proses pergeseran diskursus menuju kebijakan resmi yang lebih banyak membicarakan “pemerataan” pada akhir decade 1970-an. Namun demikian, para penulis angkatan ini hampir tidak pernah berdialog dengan teori umum atau khazanah pustaka komparatif. Pada umumnya mereka juga tidak mengenal karya lama yang sebagian besar adalah karya sarjana Belanda, tentang hubungan agraris dalam pertanian sawah di Jawa.

Pada decade 1970-an dan awal 1980-an, beberapa penulis, terutama penulis asing, tertarik untuk mempertanyakan tesis “involusi” yang sudah terlanjur menjadi “label” yang lekat pada agraria Jawa dalam pikiran banyak peneliti luar maupun dalam Indonesia. Penulis yang mempertanyakan tesis involusi  bisa dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, penulis yang menerima validitas tesis involusi sebagai model perubahan masyarakat Jawa pada zaman colonial dan awal pasca kemerdekaan sampai dengan awal decade 1960-an, atau tidak mengambil sikap untuk periode ini. Mereka menganggap bahwa di bawah Orde Baru, dengan revolusi hijau dan komersialisasi ekonomi pedesaannya, mekanisme involusi dan praktek pemerataan kemiskinan mulai ambruk. Kelompok kedua adalah penulis yang mempertanyakan kemiskinan mulai ambruk. Kelompok kedua adalah penulis yang mempertanyakan apakah tesis involusi berlaku dan berguna untuk menganalisis masyarakat Jawa baik di zaman colonial maupun sekarang. Kelompok yang ketiga adalah penulis yang bisa menerima bahwa mekanisme involusi memang bekerja, namun hanya berlansung secara singkat, sehubungan dengan kontraksi produksi pertanian ekspor colonial yang bersifat jangka pendek dan hanya pada waktu tertentu.

Sebaliknya dan sebagai reaksi terhadap perdebatan mandeg tentang “involusi”, pada akhir decade 1970-an dan 1980-an  banyak peneliti, kebanyakan peneliti asing, melakukan studi yang lebih reflektif mengenai “revolusi hijau”. Studi mereka berusaha menghubungkan pengamatan empiris tentang perubahan hubungan dan struktur agraria di lapangan dengan gagasan-gagasan klasik tentang proses diferensiasi social dan diversifikasi dalam masyarakat agraris. Sering studi seperti ini mempunai tujuan perbandingan dan kadang-kadang juga menggunakan perspektif historis yang lebih luas (Hart 1986; Hayami dan kikuchi 1981; husken 1989; Maurer 1986; Pincus 1996; White dan Wiradi 1989). Seperti pada ilmuwan Belanda yang menulis berbagai disertai “agraria” pada tahun 1920-an dan 1930-an, penulis decade 1980-an ini juga telah membaca karya klasik Eropa tentang proses-proses  diferensiasi agraria. Mereka tertarik untuk menganalisis sejauh mana salah satu dari sekian model global atau mainstream bisa membantu memami dinamika perubahan agraria di Indonesia. Meskipun beberapa di antara mereka menyediakan ruang untuk mendiskusikan tesis involusi secara kritis, hal ini tidak mereka jadikan sebagai tujuan utama analisis.

Beberapa sejarawan terkemuka Indonesia juga berhasil meraih pengakuan internasional berdasarkan analisis mereka tentang sejarah masyarakat  petani Jawa dan gerakan protes petani pada zaman colonial (Sartono, Onghokham).[42] Karya mereka, dan beberapa sejarahwan lain yang menyusul kemudian (Kuntowijoyo, Suhartono), sangat penting bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena berhasil menunjukkan manfaat pendekatan holisitik dan diilhami kerangka ekonomi politik di dalam menganalisa dinamika struktur dan hubungan agraris, dibandingkan dengan kerangka steril sosiologi ala Parsons atau model ilmu ekonomi pertanian neoklasik yang dominan dalam kebanyakan riset yang disponsori pemerintah pada masa ‘revolusi hijau’.

Sementara itu ilmu ekonomi pertanian Indonesia masih tetap merupakan sebuah disiplin ilmu yang konservatif. Kerangka neoklasik dan rumusan kebijakan neoliberal masih sangat berkuasa, meski  kadang dihidangkan dengan nada populis. Pada umumnya tidak ada ketertarikan pada masalah ketimpangan agraria atau reforma agraria. Situasi seperti ini terjadi di Bogor meskipun ilmu ekonomi dan sosiologi masih dikaitkan dengan Jurusan Sosial-Ekonomi di Fakultas Pertanian dan Peternakan.  Begitu juga di berbagai universitas swasta maupun universitas di daerah yang banyak mengangkat sarjana lulusan IPB menjadi dosennya. Satu perkecualian penting ialah Profesor Mubyarto di UGM, serta rekan sefakultasnya Ace Partadiredja.[43] Meskipun Mubyarto mendapatkan pendidikan formalnya dalam aliran mainstream, Universitas Wisconsin, tetapi buku teks Pengantar Ekonomi Pertanian yang ditulisnya pada tahun 1973 kerangka neklasik tidak begitu ia tonjolkan. Mubyarto banyak menggunakan karya sosiologi dan sejenisnya dalam rangka memberi gambaran tentang ekonomi pertanian yang sesuai dengan realita Indonesia (Mubyarto 1973). Dalam berbagai tulisannya mengenai Ekonomi Pancasila dan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan (Mubyarto 1983), dengan konsisten Mubyarto mengajukan argument bagi sebuah pendekatan ekonomi alternative yang memberi tempat lebih kuat bagi unsure keadilan social.

Di Bogor, adalah Profesor Sajogyo yang banyak mempromosikan kerjasama lintas disiplin antara ilmuwan social dan ekonomi.[44] Sajogyo mengingatkan kita kepada masa-masa awal Ilmu Sosial Agraria di Bogor di mana guru besar pertama di Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. W.J. Timmer (1984-1951), yang semula adalah seorang landbouwconsulent, pernah menulis sebuah buku berjudul Totale Landbouw-wetenschappen (‘Ilmu-ilmu total pertanian’), yang merupakan sebuah pertanda bagus bagi kerja akademik lintas disiplin. Sampai sekarang mahasiswa IPB tidak mempelajari sosiologi pedesaan murni tetapi “social-ekonomi pertanian”, disini sosiologi pedesaan itu sendiri hanya diajarkan selama empat semester terakhir. Sajogyo juga mengajukan argument:

Jika di Bogor dikembangkan  Sosiologi Pedesaan, itu bukanlah cerminan dari kurikulum fakultas pertanian di Amerika Serikat, tipe keturunan Landgrant College…! Pada staf inti pengelola program studi S-2 di Bogor , (Sajogyo and Pudjiwati Sajogyo 2002) unsure lulusan USA tak dominan sama sekali. Yang terjadi adalah bahwa kami di Bogor membentuk Sosiologi Pedesaan yang ‘hibrid’ (blasteran), ramuan antara sosiologi (warisan dari negera industry), antropologi (warisan di Barat, hasil belajar dari suku bangsa terasing sebelum tergusur), dan psikologi social (demi penyuluhan yang berdasar ilmu pendidikan orang dewasa).

Sajogyo et al. 1995: xii-xiii.

 

Sayang sekali bahwa Sajogyo, Tjondronegoro atau orang-orang kunci lain di IPB belum menghasilkan sebuah buku teks yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar sosiologi pedesaan ala IPB.[45]

Kajian gender di ilmu social agraria mulai berkembang pada akhir decade 1970-an, juga diawali di Bogor, dan maju pesat sesudah itu. Perhatian ilmu social pada situasi perempuan dan gender di  Indonesia muncul pada awal dan pertengahan decade 1970-an sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk merumuskan kebijakan keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk.[46] Beberapa studi tentang “revolusi hijau” yang disebut diatas, juga menggaris bawahi dampak teknis dan perubahan institusi terhadap kaum perempuan yang berusaha tani sempit dan tak bertanah. Akan tetapi kajian sistematis tentang perempuan dalam komunitas agraris baru dilakukan pada akhir decade 1970-an.[47]  Dari 100 thesis S-2 dan S-3 di bidang Sosiologi Pedesaan di Bogor selama kurun waktu 1975 dan 1994, kategori terbesar adalah thesis tentang “peranan wanita” (Sajogyo 1995: 294; x-xxii). Kajian gender di bidang ini berawal sebagai diskursus kritis/alternative yang kemudian disusul oleh usaha untuk menjinakkan dan mengkooptasinya melalui proses institutionalisasi melalui pendirian PSW di setiap universitas negeri dan banyak universitas swasta. Usaha kooptasi ini tidak sepenuhnya berhasil, tetapi boleh dikatakan bahwa Pusat Kajian Wanita di Bogor dan universitas lain cenderung menjadi lokasi “studi wanita”,  non-radikal, sementara perspektif “kajian gender” yang kritis dan feminis lebih berkembang di luar kampus yaitu di LSM seperti Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Jurnal Perempuan, Komnas Perempuan dan LBH Apik. Hanya sayangnya eksponen kajian gender yang kritis belum banyak menghasilkan publikasi tentang dimensi gender dari masalah agraria.[48]

Terakhir, kita harus juga mencatat bahwa sejak awal 1980-an sudah berkembang sebuah focus kuat tentang dimensi lingkungan hidup dalam kajian agraria, termasuk karya ilmu social kritis tentang kehutanan, pertanian ladang yang sering didukung oleh dana dari Ford Foundation dan Rockefeller Foundation.[49] Perkembangan ini juga ada kaitannya dengan munculnya sejumlah kajian kritis dan berani tentang marjinalisasi suku-suku asli, penggusuran sebagai akibat proyek infrastruktur besar atau proyek transmigrasi dan seterusnya. Sayang tidak cukup ruang untuk membicarakan topic tersebut disini. Pembaca dipersilahkan membaca buku Environmental Politics and Power in Indonesia yang akan terbit dalam seri Ford Foundation Celebrating Indonesia.

 

REFORMASI DAN GENERASI BARU SARJANA-AKTIVIS

Jatuhnya Soeharto dan berlangsungnya masa reformasi yang penuh kekacauan menghasilkan banjir aktivis lingkungan hidup dan gerakan petani, yang selama periode Orde Baru memang tersumbat, ke seluruh Indonesia. Gejala ini diiringi dengan munculnya ratusan LSM dengan berbagai diskursus yang mereka bawa. Dalam tahun-tahun terakhir ini terbit banyak tulisan baru tentang masalah agraria, yang kebanyakan ditulis oleh cendekiawan muda dan sebagian besar berbasis di luar kampus, yaitu di pusat kajian dan LSM. Kehadiran LSM dalam kehidupan intelektual sudah mulai terasa pada masa akhir periode Soeharto, pertengahan 1980-an hingga akhir 1990-an, sebagai kecenderungan baru di mana suara dan riset kritis semakin berkembang di luar kampus. Generasi baru LSM ini melakukan riset yang mengabdi pada aktivisme. LSM yang berminat pada masalah agraria antara lain AKATIGA, Konsorsium Pembaruan Agraria, INSIST, PERCIK, YAPIKKA, LAPPERA.

Para peneliti luar kampus ini banyak menerbitkan hasil risetnya melalui penerbit LSM dan dalam jurnal LSM, yang kadang-kadang hanya bertahan sebentar,[50]  dan bukan di jurnal mainstream seperti Masyarakat Indonesia atau Agro-Ekonomika. Kualitas studi mereka sangat beragam. Banyak di antaranya tidak diperiksa oleh seorang ‘referee’, dan pembaca sering dihadapi dengan lautan salah cetak.

Kehadiran LSM ini adalah suatu perkembangan kunci yang perlu dibicarakan. Sungguh satu paradox  bahwa  perkembangan ini justru mempertajam kecenderungan yang melahirkannya, yaitu kehidupan kampus yang semakin steril dan jurang yang semakin lebar di antara diskursus ‘akademis formal’ yang kurang kritis dan ‘LSM’ yang lebih kritis. Gejala ini bisa dilihat misalnya pada perkembangan diskusi tentang kemiskinan, termasuk tentang perempuan dan kemiskinan, dan tentu saja tentang pembaharuan agraria, di mana model Bank Dunia banyak dipakai di universitas, sementara pendekatan yang lebih radikal berkembang di luar. Sebenarnya dua dunia ini tidak terpisah sama sekali. Ada sejumlah akademisi universitas terkemuka yang menggunakan LSM sebagai jalan keluar dari kungkungan dunia akademis, sementara beberapa aktivis LSM terkemuka juga mengajar di universitas.

Studi agraria baru yang dimotori LSM banyak mengangkat kembali masalah tanah-sistem pemilikan tanah, konflik tanah dan reformasi pertanahan – sebagai masalah kunci (Adhie dan Menggala 2002; Al Araf dan Puryadi 2002; Lounela dan Xakaria 2002; Suhendar, et al 2002; Suhendar dan Winarni 1998; Fauzi 1997; 1999; Suharso 2002; Wiradi 2000). Isu popular lain adalah demokratisasi desa dan hak petani (Wijaya, et al. 2000; Juliantara 2000; Wahono 2002) dan dampak agrobisnis, sekhutanan komersil dan proyek infrastruktur terhadap komunitas local (Sangaji 2000; Bachriadi 1995; Gunawan, et al. 1998). Juga ada beberapa kajian pedesaan atau studi tingkat local yang menarik. Banyak dari tulisan ini merupakan hasil penulisan ulang skripsi S1 atau S2 dan merupakan petunjuk bahwa sebenarnya kegiatan akademis kritis masih hidup di pojok-pojok dunia akademis. Studi dari kelompok social tertentu, seperti buruh anak di desa, atau kritik terhadap kebijakan pertanian juga diterbitkan (Afandi 2001; Sangaji 2000; Tjandraningsih dan Anarita 2002; Maula 2001; Pratikto 2000; Setyobudi 2001). Umumnya tulisan ini lebih banyak mengandalkan semangat daripada teori – dengan beberapa perkecualian (Fauzi 1999; Wiradi 2000) – dan hanya sedikit yang meletakkan kajiannya dalam perspektif sejarah.

Pada satu sisi, diskusi dan publikasi LSM pada umumnya lebih menarik dan hidup daripada pembicaraaan yang berkembang di universitas,[51] namun diskusi dan tulisan ini sering terinspirasi oleh retorika dan kadang mengadopsi teori radikal tanpa sikap kritis. Harus dicatat juga bahwa LSM kritis merupakan minoritas dan keadaan ini akan tetap seperti itu – karena LSM kritis yang berhasil sering menarik sponsor dari mainstream dan kemudian menjadi terkooptasi, sehingga dibutuhkan suatu siklus agar LSM kritis yang baru akan terus-menerus muncul.

Kritik LSM terhadap diskursus modernisasi pedesaan sering menggunakan secara tidak kritis ide-ide romantic tentang “komunitas”, seperti “kehutanan berbasis komunitas”, “masyarakat adat” dan ide antiglobalisasi seperti “kedaulatan pangan”.[52] Konsep seperti ini, seperti halnya berbagai kata-kunci yang pernah muncul dalam diskursus agraria sebelumnya dan yang akan muncul lagi, harus dipertanyakan secara kritis dan terus-menerus. Apakah kampus universitas negeri dan swasta, yang belum direformasi, ataukah dunia LSM luar-kampus yang lebih peka dan tidak bertahan lama itu akan mengembangkan dan menjaga hidup diskursus kritis seperti ini?

Duapuluh tahun yang lalu, pada masa puncak periode Soeharto, Gunawan Wiradi dan saya pernah menulis:

Meskipun diskusi terbuka tentang masalah (reforma agraria) sekarang dapat diterima, satu akibat dari pemankiran diskusi terbuka tentang masalah reforma agraria adalah kelangkaan hasil riset, baik riset perbandingan maupun local tentang masalah system pemilikan tanah dan tentang teori dan praktek reforma pertanahan dan reforma agraria. Pendidikan formal tentang teori dan praktek reforma agraria hampir sepenunya hilang dari kurikulum kebanyakan jurusan yang berurusan dengan problem pembangunan pedesaan dan pertanian di universitas-universitas di Indonesia.

White & Wiradi 1984: v-vi.

Sejauh manakah kemajuan dalam bidang ini telah dicapai selama dua decade terakhir, dan khususnya selama era reformasi? Berapa banyak universitas di Indonesia yang mengajarkan teori dan praktek mengenai reforma agraria di pendidikan S1 atau S2? Dimanakah para peneliti, aktivis, jurnalis, aktivis partai politik dan yang lainnya dapat menemukan sebuah perpustakaan atau pusat data yang terarah kepada masalah struktur agraria, kemiskinan  agraria atau reformasi agraria? Sesuudah sekian decade bantuan untuk pengembangan perpustakaan, apakah terdapat perpustakaan yang masih berlangganan jurnal internasional penting atau membeli buku-buku baru dalam bahasa Indonesia di bidang ini, atau menyimpan dengan baik publikasi Indonesia lama dari tahun 1950-80 seperti yang sudah saya sebut di tulisan ini? Kebanyakan sumber yang dirujuk dalam tulisan ini – termasuk juga yang terbit di Indonesia – lebih gampang ditemukan di perpustakaan Belanda. Bagaimana agar para sarjana Inodnesia muda dapat mengembangkan pengetahuan komparatif atau kemampuan teoritisnya, atau pun belajar sejarah ilmu agraria Indonesia sendiri tanpa harus pergi ke luar negeri?

                Siapa pula yang akan menulis buku teks baru sosiologi pedesaan yang amat dibutuhkan di Indonesia? Apakah pengajaran sosiologi pedesaan di kampus akan merespon tuntutan reformasi pedesaan dan mendorong mahasiswa kembali kepada idealism yang hidup pada decade 1950-an dan 1960-an? Buku teks sosiologi pedesaan pasca Soeharto terakhir yang saya temukan di Gramedia pada tahun 2003 masih mengandalkan teori modernisasi dan ide-ide sosiologi Amerika Serikat dari decade 1960-an. Buku ini masih mengutip Art Mosher dan Everett Rogers, tanpa menyinggung sedikit pun proses diferensiasi social, konflik agraria, reforma agraria atau masalah structural secara umum. Bab tentang “perubahan social” muncul menjelang penutupan buku seolah-olah sekedar hasil telat mikir atau tambahan saja (Ibrahim 2002). Ide-ide seperti ini, yang disebarluaskan melalui kuliah dan direproduksi dalam skripsi mahasiswa, hanya akan menghalangi usaha untuk mengembalikan diskursus kritis ke rumah sebenarnya yaitu ke dunia riset, pengajaran dan perdebatan di kampus.

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kian mendesak. Arus  desentralisasi telah membuka berbagai potensi baru untuk pembangunan agraria dan kebijakan pembaharuan yang kreatif dan lincah di tingkat daerah, tetapi juga membawa problem dan persoalan baru. Kesadaran dan keahlian kritis sangat dibutuhkan di tingkat daerah. Kapan setiap kabupaten akan mempunyai Pusat Kajian Agraria sendiri dan cabang Konsorsium Pembaruan Agraria sendiri atau basis lain yang mampu mendukung riset, dokumentasi, advokasi dan debat kebijakan yang matang tentang reformasi agraria?

Di dalam sejarah tarik-menarik antara “semangat” aktivisme dan “rasio” intelektual yang memang mutlak diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan agraria dan keadilan social, universitaslah yang semula berperan sebagai perantara pokok jalur interaksi ini, sebagai lembaga pengajaran dan riset. Peran ini telah dimainkan oleh universitas, dengan berbagai keterbatasannya, selama periode Soekarno. Baru pada masa Orde Baru, universitas tidak diperbolehkan memainkan peran ini lagi. Walaupun pemikiran kritis dan kreatif sekarang berkembang di LSM-LSM luar kampus, namun pada dasarnya eksistensi mereka tidak stabil dan rentan. Jika misalnya tendensi konservatif dalam pemerintahan ‘reformasi’ ini mengeras sesudah Pemilu tahun 2004 atau Pemilu berikutnya dan suassana kebebasan berpikir diganti dengan suassana yang lebih represif, mungkin sekali kegiatan ilmiah kritis akan butuh perlindungan dan legitimasi yang dapat diberikan oleh universitas. Universitas-universitas di Indonesia sepertinya tidak mengalami banyak perubahan selama masa reformasi, meskipun mahasiswanya sendiri menjadi aktivis di luar kampus memperjuangkan perubahan politik. Dalam keadaan seperti ini, perlu dipertanyakan apakah universitas-universitas ini sedang sibuk mempersiapkan mahasiswa dan stafnya untuk menghadapi tantangan seperti yang saya gambarkan diatas. (*)

DAFTAR PUSTAKA

 

A/D/C (1968) Program and Method of Operation, New York: The Agricultural Development Council.

A/D/C (1973) Directory of Fellows 1973, New York: The Agricultural Development Council

Adam Malik (1980) Kemiskinan Struktural di Indonesia dan perubahan struktur masyarakat. Dalam kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan. Eds, Pp. 14-19, Jakarta” Pulsar/YHS/HIPIS.

Adhie.B, dan Hasan B.N Menggala, eds (2002) Reformasi  Pertanahan: Pembaerdayaan Hak-Hak atas Tanah ditinjau dari aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya, Bandung Penerbit Mandar Maju.

Adiwilaga, A. (1954a) Daerah aliran sungai Tjikapundung-Hulu, Bandung: Kantor Perantjang Tata-Bumi Djawa Barat.

  • 1954b Land tenure in the village of Tjipalago (Bandung Regency), Bandung: Kantor Perantjang Tata-Bumi Djawa Barat.

Afandi, Andik (2001) Tragedi Petani: ‘Musibah’ Panen Raya Padi 2000, Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi.

Aidit, D.N. (1964) Kaum tani mengganjang setan-setan desa: Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Jawa Barat, Jakarta: Yayasan Pembaruan.

Al Araf, dan Awan Puryadi (2002) Perebutan Kuasa Tanah, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan, eds. (1980) Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Pulsar/Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial/HIPIS.

Angger Jati Wijaya, et al., eds (2000) Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar/Yapika/Forum LSM DIY.

Anu Lounela, dan R. Yando Zakaria, eds. (2002) Berebut Tanah: Beberapa Perspektif Kampung dan Kampung, Yogyakarta; Insist Press/Jurnal Antropologi Indonesia/Karsa.

Astika, Ketut Sudhana 1978 Pengaruh social ekonomi program intensifikasi padi di Desa Abiansemal, Prisma VII (1): 77-90.

Bachriadi, Dianto (1995) Ketergantungan petani dan penetrasi capital, Bandung: Akatiga Foundation.

Boeke, J.H. (1910) Tropisch-koloniale staathuiskunde: het probleem. Dissertation, University of Leiden.

  • 1953 Economics and economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia, Haarlem: Tjeenk Willink.

Breman, J., P. Kloos, dan A. Saith, eds. (91997) The village in Asia revisited, Delhi: Oxford University Press.

Breman, J.C. (1995) Work and life of the rural proletariat in Java’s coastal plain. Modern Asian Studies 29 (1): 1-44.

Buddy Prasadja, A. (1972) Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia (skripsi).

Budhisantoso, S. (1975) Rice harvesting in the Krawang region (West Java) in relation to high yielding varieties, Melbourne: Centre for Southeas Asian Studies, Monash university.

Collier, W.L., Gunawan Wiradi, dan Soentoro (1973) Recent changes in rice harvesting methods, Bulletinof Indonesian Economic Studies 9(2): 36-45.

Collier, W.L., et al. (1974a) Agricultural technology ang institutional change in Java. Food Research Institute Studies 13(2): 169-194.

Collier, William L., et al. (1974b) Sistim tebasan, bibit unggul dan pembaharuan desa di Jawa, Prisma III(6): 13-30.

Juliantara, Dadang (ed) (2000) Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

de Vries, E. (1969) The Agrp-economic Survey of Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies 5(1): 73-77.

Dewey, Alice (1962) Peasant Marketing in Rural Java, Glencoe: Free Press.

Dingley, S. (1927) The peasants’ movement in Indonesia, Berlin: R.L. Prager.

Franke, R.W. (1972) The green revolution in a Javanese village. Tesis Ph.D., Harvard University.

Gadjah Mada University (1956) Lamporan penyelidikan ilmu djiwa social di Palidjan, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Education.

Geertz, C. (1956) The development of the Javanese economy: a sociocultural approach. Combridge: MIT Centre for International Studies.

  • (1960) The religion of Java, New York: Free Prress.
  • (1963a) Agricultural involution: the processes of ecological change in Indonesia, Berkeley: University of California Press.
  • (1963b) Peddlers and princes: social development and economic change in two Indonesian towns, Chicago: University Press.
  • (1965) The social history of an Indonesian town, Cambridge: MIT Press.
  • (1974) Social science policy in a new state: a programme for the stimulation of the social sciences in Indonesia. Mineerva XII (3): 365-381.
  • (1995) After the fact: two countries, four decades, one anthropologist, Cambridge: Harvard Univeristy Press.

Geertz, H. (1961) The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization. Glencoe: Free Press.

Guritno, Pandam (1958) Masyarakat Marangan: sebuah laporan sosiografi Ketjamatan Prambanan Daerah Istimewa Jogyakarta. Yogyakarta: Gadjah mada University, Panitya Social Research.

Hart, G. (1986) Power, labour and livelihood: processes of change in rural Java. Berkelay: University of California Press.

Hayami, Y., dan M. Kikuchi (1981) Asian village economy at the crossroads: an economic approach to institutional change. Tokyo: University Press.

Hotman Siahaan (1980) Struktur social dan kemiskinan petani. Dalam kemiskinan structural Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan, eds. Pp. 111-121. Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Huender, W. (1921) Overzicht van den economischen toestand der incheemsche bevolking van Java en Madoera (Survey of the economic  condition of the indigenous population of Java and Madura). The Hague.

Husken, F. (1989) Cycles of commercialization and accumulation in a Javanese village. In Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia. G. Hart, A. Turton, and B. White, eds, Pp. 303-331. Berkeley: University of California Perss.

Ibrahim, Jabal Tarik (2002) Sosiologi Pedesaan. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Inglis, Brian (2000) Clifford Geertz: Culture, Custom and Ethics. Cambridge: Polity Press.

Ismael, J.E. (1960) Keadaan penduduk di 23 desa di Djawa, Jakarta: Lembaa Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, university of Indonesia.

Iwa Kusuma Sumantri (1966) Riwayat hidup seorang perintis kemerdekaan. Unpublished typescript, Bandung.

Jadul MAula, M. (ed) (2001) Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi, Yogyakarta: LKiS.

Jaspan, M.A. (1961) Social stratification and social mobility in Indonesia: a trend report and annotated bibliography. Jakarta: Gunung Agung.

Jay, R. (1969) Javanese villagers: social relations in rural Modjokuto. Cambridge: MIT Press.

Kampto Utomo (1957) Masyarakat transmigran spontan di Daerah W. Sekampung. Bogor: Penerbitan Universitas Indonesia (mimeographed PhD Thesis).

  • (1965) Research sosiologi pedesaan di Indonesia. Research di Indonesia 1945-1965. Sadikin Soemintawikarta, ed. Pp. 251-265, Jakarta : PN Balai Pustaka/Departemen Urusan Research Nasional

Kartodirdjo, Sartono (1980) Struktur masyarakat Indonesia dan masalah kemiskinan. Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan (eds) Rp. 20-30, Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Koentjaraningrat, dan Harsja Vachtiar (1975) Higher education in the social sciences in Indonesia. In The Social Sciences in Indonesia. Koentharaningrat (ed.) Pp. 1-42, Jakarta: Indonesian Institute of Scienes.

Kolff, G. H. van der (1955) An economic case study: sugar and welfare in Java In Approaches to community development. P. Ruopp (ed.) Rp. 188-206. The hague and Bandung: van Hoeve.

Ladejinsky, W. (1961) Land reform in Indonesia (emorandum, 24 January 1961). In Land reform as unfinished business: the selcted papers of Wolf Ladejinsky. I. Walinsky (ed.) Pp. 297-299, Oxford: University Press for the World Bank.

  • (1964) Land reform in Indonesia (memorandum, 27 February 1964). In Land reform as unfinished business: the elected papers of Wolf Ladejinsky. Walinsky, (ed.) Rp. 340-352, Oxford. University Press for the  World Bank.

LPIS (1976) Tebasan dan beberapa perubahan  sosial ekonomi lain di pedesaan Jawa Tengah, Salatiga; Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, universitas Kristen Satya Wacana.

Lyon, Margo (1970) Bases of conflict in rural Java, Berkeley: University of California. Centre for South and Southeast Asian Studies, Research Monograph no. 3.

Maurer, J. L. (1986) Modernisation agricole, developpement economique et changement social: le riz, la terre et I’Homma a Java, Geneva: presses Universitaires de France.

Mears, Leon, dan Saleh Affif (1968) A new look at the Bimas programme and rice production, Bulletin of Indonesian Economic Studies 10:29-47.

Mortimer, Rex (1972) The Indoneian Communist Party and Land Reform, 1959-1965, Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 1

Mosher, A.T. (1965) Getting agriculture moving: esentials for development and modernization, New York: Praeger Publishers for the Agricultural Development Cuncil.

  • (1969) Creating a progressive rural structure, New York: Praeer Publishers for the Agricultural Development Council.
  • (1974a) Menciptakan struktur pedesaan progresif untuk melayani pertanian, Jakarta: CV Yasaguna for the Agricultural Development Council.
  • (1974b) Menggerakkan dan membangun pertanian. Jakarta: CV Yasaguna for the Agricultural Development Council.

Mubyarto (1973) Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: LP3ES.

  • (1976) Response penduduk terhadap penciutan kesempatan kerja di pedesaan, Prisma V(9): 50-58.
  • (1978) Involusi pertanian dan pemberantasan kemiskinan: kritik terhadap Clifford Geertz, Prisma VII(2): 55-64
  • (1983) Politik Pertanian dan pembangunan Pedesaan, Jakarta: Sinar Harapan.
  • (1996) “Prof Sajogyo: sosiolog yang ekonom, atau Bapak ekonomi-sosiologi Indonesia”, dalam Sajogyo: Bapak, Guru dan Sahabat. Mubyarto, B. Ismawan, O.S.Pamuji, and Yati Widayati (eds), Jakarta: Yayasan Agro-Ekonomika.

Mubyarto, dan Ari Basuki, eds. (1989) Rural Development Seminars: Collected Abstracts From Monthly Seminars 1983-1988, Yogyakarta: Centre or Rural & Regional Studies, Gadjah Madda University.

  • eds (1992) Seminar Pedesaan: Abstrak Makalah-Makalah Seminar Bulanan P3PK UGM, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pedesaan & Kawasan Univesitas Gadjah Mada.

Noer Fauzi, ed. (1997) Tanah dan Pembangunan: Risalah dari konferensi INFID ke-10, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

  • (1999) Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Insist/KPA/Pustaka Pelajar.

Onghokham (1978) Soekarno: Mitos dan Realitas. In Manusia Dalam Kemelut Sejarah, T. Abdullah, A. Mahasin, and D. Dhakidae (eds), pp. 20-46, Jakarta: LP3ES.

Paget, R. (1975) Introduction. In Indonesia Accuses! Soekarno’s Defence Oration in the Political Trial of 1930. R. Paget (ed), Oxford: University Press.

Partadiredja, Ace et al. (1973a) Ijon di Jawa Barat: Laporan Penelitian ke-2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi universitas Gadjah Mada.

  • (1973b) “Ijon di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur”. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
  • (1974) “Ijon system. Bulletinf of Indonesian Economic Studies X(3): 54-71.

Partadiredja, Ace et al. Penny, D. (1971) The Agro-economic Survey of Indonesia: an appreciation. Indonesia 11.

Pincus, J. (1996) Class, power and agrarian change. London: Macmillan.

Ploegsma, N.D. (1936) Oorspronkelijkheid en economisch aspect van het dorp op Java on Madoera. Ph.D., Leiden University.

Pratikto, Fadjar (2000) Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani, Yogyakarta: Media Pressindo/Yayasan Adikarya Ikapi/Ford Foundation.

Pudjiwati Sajogyo (1980) The Role of Women in Different Perspectives. Bogor: Agro Economic Survey and Centre or Rural Sociological Studies, Bogor Agricultural University.

  • 1983 Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta:

Ransom, David (1970) The Berkeley mafia and the Indonesian Massacre. Ramparts: 27-29, 40-49.

Rifai, Bachtiar (1958) Bentuk milik tanah dan tingkat kemakmuran: penyelidikan pedesaan di daerah Pati, Jawa Tengah, Bogor: Universitas Indonesia (mimeographed PhD thesis)

Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, dan Endang Suhendar (1998) Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur. Bandung: Akatiga.

Roekasah, E, and David Penny 1967 Bimas: a new approach to agricultural extension, Bulletin of Indonesian Economic Studies 7 (60-69).

Sairin, S. (1976) Beberapa masalah derep: studi kasus Yogyakarta. Prisma 5 (9): 59-67.

Sajogyo, Pudjiwati, e al. (1979) Studying rural women in West Java. Studies in Family Planning 10 (11-12): 364-9.

Sajogyo (1974) Usaha perbaikan gizi keluarga, Bogor: LPSP, Bogor Agricultural University.

  • (1976) Pengantar. In M. Singarimbun & D.H. Penny, Penduduk dan kemiskinan: kasus Sriharjo di pedesaan Jawa. Pp. 7-21, Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
  • (1977) Garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan, Bogor: Agricultural University (unpublished).
  • (2003) Dari praktek ke teori dan ke praktek yang berteori. Makalah yang disampaikan pasca acara Refleksi Sajogyo, 11 Desember 2003, Jakarta.

Sajogyo, dan Pudjiwati Sajogyo, eds. (2002) Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan. Edisi 13, Yogyakarta: UGM Press (orig, 1982).

Sajogyo, et al, eds. (1995) Panen 20 Tahun: Ringkasan Tesis dan Disertasi 1975-1994 Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor; DOKIS/ISI/PERHEPI/YAE/PUSPA SWARA.

Salim, Emil et al (1959) Kehidupan desa di Indonesia: suatu case study daripada 23 desa di Djawa, Jakarta: Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat, University of Indonesia.

Salim, Emil (1980) Kebijaksanaan pemerataan mengatsi kemiskinan. In Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan, eds. Pp. 31-45, Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Sangaji, Arianto (2000) PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah, Yogyakarta: Yayasan Tanah Merdeka, ED. Walhi Sulawesi Tengah, Pustaka pelajar.

Saptari, Ratna, dan Brigitee Holzner (1997) Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta: Grafiti/Kalyanamitra.

Scheltema, A.M.P.A. (1931) Deelbouw in Nederlandsch-Indie. PhD, Waeningen Agricultural University.

Setyobudi, Imam (2001) Menari di antara Sawah dan Kota: Ambiguitas Diri, Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta, Magelang: Indonesiatera.

Simbolon, Indira J. (1998) Peasant women and access to land. Customary law, state law and gender-based ideology: the case of the Toba-Batak (North Sumatera), Wageningen Agricultural University.

Sinaga, Rudolf, dan W.I. Collier 1975) Social and regional implications of agricultural developmentpolicy, Prisma (English version) 1(2): 24-35.

Sinaga, Rudolf, dan Ben White (1980) Beberapa aspek kelembagan di pedesaan Jawa dalam hubungannya dengan kemiskinan struktural. In Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS, pp. 138-158.

Singarimbun, M. dan D.H. Penny (1976) Penduduk dan kemiskinan: kasus Sriharjo di pedesaan Jawa, Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Sjafri Sairin (1976) Beberapa masalah derep: studi kasus Yogyakarta, Prisma V9(): 59-67.

Slamet, I. (1965) Pokok-pokok pembangunan masyarakat desa, Jakarta: Bharatara.

  • (1988) Views and strategies of the Indonesian Peasant Movement on the eve of its annihilation in 1965-66, The Hague: Institute of Social Studies.

Soedjatmoko (1980) Dimensi-dimensi struktural kemiskinan. In Kemiskinan Struktural Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS, pp: 46-64.

Soejono, Irlan, and Achmad T. Birowo (1976) Distribusi pendapatan di pedesaan padi sawah di Jawa Tengah, Prisma V(1): 26-32.

Sosrodihardjo, Soedjito (1955) Preliminary report of social research in the Daerah Istimewa Jogjakarta, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

  • (1958) Kedudukan pemimpin didalam masyarakat desa. Volume I, Yogyakarta: Gadjahm Mada University, Panitya Social Research.

Stoler, A. (1975) Some socio-economic aspects of rice harvesting in a Javanese village, Masyarakat Indonesia 2(1): 51-88.

Strout, A. (1985) Managing the agricultural transformation on Java: a review of the Survey Agro-Economi. Bulletin of Indonesian Economic Studies 21(1): 62-80.

Soekarno (1961) (orig. 1933) Inodnesia Menggugat! Pidato Pembelaan Bung Karno dimuka Hakim Kolonial, Jakarta: Departemen Penerangan/Percetakan Daja Upaja.

  • (1975) (orig 1930) Indonesia Accuses! In Indonesia Accuses! Soekarno’s Defence Oration in the Political trial of 1930. R. Paget (ed), Kuala Lummpur: Cornell University Press.

Soemardjan, Selo (1962) Social changes in Jogjakarta, Ithaca: Cornell University Press.

  • (1980) “Kemiskinan struktural dan pembangunan”, dalam Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Suharso, Pujo (2002) Tanah, petani, politik pedesaan, Solo: Pondok Edukasi.

Suhendar, Endang et al, eds. 2002 Menuju Keadilan Agraria, Bandung: Akatiga.

Suhendar, Endang dan Y.B. Winarni 1998 Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga.

Tjandraningsih, Indrasari dan Popon Anarita (2002) Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau, Bandung: Akatiga.

Tjondronegoro, S.M.P (1995) Indonesia’s social science agenda: a personal view. Dalam Social sciences in Southeast Asia; from particularism to universalism. I,. Visser and N. Schulte Nordholt (eds), CASA Comparative Asian Studies 17, Amsterdam: Free University Press, pp. 59-78.

Tornquist, Olle (1984) Dilemmas of Third World Communism: Strategic Problems in Soekarno’s Indonesia, London: Zed Books.

Utami, Widya, dan John Ihalauw (1973) “Some consequences ofr small farm size”, Bulletin of Indonesian Econoomic Studies 9(2): 46-56.

van der Kroef, J. (91960) “Agrarian reform and the Indonesian communist party”, Far Easten Survey, January: 5-13.

Vink, G.J. (1941) De grondslagen van het Indonesische landbouwvedriif.Ph.D., Wageningen Agricultural University.

Vries, E. de (1931) Landbouw en welvaart in de regentschap Pasoeroean. 2 vols, Wageningen: H. Veenman & Zonen.

Wahono, F., ed. (2002) Hak-hak Asasi Petani dan Proses Perumusannya, Yogyakarta: Cinderleras Pustaka Rakyat Cerdas.

Wertheim, W.F. (1959) Indonesian society in transition: a study of social change. The Hague & Bandung: W. van Hoeve.

  • (2002) Masyarakat Indonesia dalam peralihan.

Wharton, C.R. (1959) The US graduate training of Asian agricultural economists. New York. The Council for Economic and Cultural Affairs.

White, B. (1989) Java’s green revolution in long-term perspective. Prisma 48-66-81.

  • (2000) Rice Harvesting and Social Change in Java: An Unfinished Debate. The Asia Pacific Journal of Anthropology 1 (1): 79-102.

White, B (2002) Agrarian debates and agrarian research in Java, past and present. In Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. E. Suhendar, S. Sunito, M.F.Sitorus, A. Satria, I. Agusta, dan A.H. Dharmawan, eds. Pp. 41-82. Bandung: AKATIGA.

  • (2003) Java and social theory: agrarian debates, past and present. In The Java that Never Was. H. Antlov and J. Hellman, eds. (in press).

White, B. dan E. Hastuti (1980) Different and unequal: male and female influence in household and community affairs in two West Javanese villages. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study Working Paper no. 6.

White, B., dan Gunawan Wiradi, eds. (1984) Agrarian reform in comparative perspective: policy issues and research needs. The Hague: Institute of Social Studies and Bogor: Agro-Economic Survey.

White, B., dan Gunawan Wiradi (1989) Agrarian and nonagrarian bases of inequality in nine Javanese villages. In Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia. G. Hart, A. Turton, and B. White, eds. Pp. 266-302. Berkeley: University of California Press.

Widjojo Nitisastro (1956) Some data on the population of Djabres, a village in central Java. Ekonomi dan Keuangan Indoensia IX:731-784.

Widjojo Nitisastro, dan J.E. Ismael (1959) The government, economy and texes of a central Javanese village. Ithaca: Cornell University.

Wiradi, Gunawan (1999) Tinjauan ulang istiqarah/wacana agraria. Dalam Laporan penyelenggaraan dialog merumuskan arah dan strategi reformasi agraria. IPB, ed. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

  • (2000) Reformasi Agraria: Perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar.

 

 

 

[1] Bab ini adalah lanjutan dari dua tulisan sebelumnya tentang sejarah perdebatan dan riset agraria tentang Indonesia (White 2002; White 2002). Saya berterimakasih pada Jan Breman, Gunawan Wiradi, Mubyarto dan Sediono Tjondronegoro untuk komentarnya terhadap konsep awal makalah ini, juga pada Francisca Melia Setiawati dan Pujo Semedi yang membantu mengedit versi bahasa Indonesia ini. Sebuah fellowship di Neherlands Institute of Advanced Studies selama tahun 2000-2001 memungkinkan saya melakukan riset untuk kajian ini. Saya mengucapkan terimakasih juga ada staf Rockefeller Archive Centre, New York untuk bantuan mereka selama sebuah kunjungan pendek pada tahun 2003.

[2] Sekarang Wageningen University and Research Centre.

[3] Sekarang Erasmus University Rotterdam

[4] Jaspan adalah seorang antropolog berasal Inggris yang diperbantukan ke Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an.

[5] Diterbitkan kembali dalam bahasa Indonesia than 2002 (Wertheim 2002)

[6] Ini berbeda dengan perhatian besar terhadap masalah agraris yang bisa ditemukan di India jajahan Britania Raya dan Indonecina jajahan Perancis (Breman, et al. 1997, h. 28-29).

[7] Dikemudian hari dia menjadi Menteri Pendidikan dan Rektor Universitas Padjadjaran Bandung.

[8] Karya aslinya ditulis dalam Bahasa Perancis dan kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Rusia. Dia memilih nama pena “S. Dingley” karena pada waktu itu isterinya Anna Ivanova (seorang Ukraine), baru melahirkan anaknya  pertama. Sumira Dingli (Iwa Kusuma Sumantri 1966, h.43).

[9] Hanya beberapa referensi disebut tetapi salah satu ialah (Huender 1921).

[10] Menarik untuk berspekulasi dari mana figure seperti Soekarno, yang tak pernah belajar di luar Indonesia, bisa dapat akses pada bacaan ini. Seperti banyak orang Indonesia kritis zaman sekarang di mana system perpustakaan akademis sedang ambruk, mungkin sumber utama ialah perpustakaan pribadi orang asing yang bersimpati (Paget 1975, h. xxxxiii).

[11] Istilah-istilah yang bersifat merendahkan masyarakat pedesaan.

[12] Misalnya Sajogyo dan Anwas Adiwilaga, pelopor sosiologi pedesaan Indonesia masing-masing di Unpad dan IPB, keduanya mulai sebagai mahasiswa ilmu agronomi.

[13] Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta (1940) dan Fakultas Pertanian di Bogor (1941). Bersama dengan enam fakultas lain, dijadikan Universitas Indonesia pada tahun 1947.

[14] Saat itu akademisi muda Inodnesia pergi ke dua tujuan utama untuk belajar, yaitu (a) Negara Blok Timur, dibiayai oleh Ford dan Rockefeller Foundation. Kelompok ini terkenal oleh artikel controversial yang mengangkat peranan mereka di majalah Ramparts (Ransom 1970). Sesudah tahun 1965, kelompok pertama tidak bisa pulang atau dimarginalkan di kampus, sedangkan kelompok kedua berpengaruh besar terhadap semua ilmu social, termasuk tentunya ilmu social agraria

[15] Di kemudian hari CECA berganti nama menjadi Agricultural Development Council (A/D/C).

[16] Buck pernah menjadi Professor Ekonomi Pertanian di Universitas Nanking dan terkenal sebagai pengarang kajian yang rinci tentang Chinese Farm Economy (tahun 1930-an).

[17] Arsip Rockefeller Archive Centre (RAC), RBF Series 3 Box 37 Folder 286.

[18] Mulai pertengahan 1960-an, paket buku ini selalu juga berisikan dua eksemplar dari Agricultural Involution oleh Clifford Geertz.

[19] Arsip di RAC, A/D/C IV 3B1.13 Box 1 Folder 63, Box 2 Folder 44.

[20] Koentharaningrat (Koentjaraningrat 1975; 225) dan Geertz (Geertz 1995; 105) memberi gambaran yang sangat bertentangan mengenai kisah ambruknya kerjasama ini, salah satu dari beberapa peristiwa berhubungan dengan kerjasama antara lembaga tuan rumah di Indonesia dan mahasiswa pascasarjana asing. Dimana pun kebenaran berada (mungkin di antara kedua versi ini), adalah pandangan Geertz, dibesar-besarkan oleh penulis biografi Geertz (Inglis 2000.h.13-14), yang akan melekat dalam lingkungan internasional.

[21] Alasan untuk membuang metode riset konvensional dijelaskan oleh Aidit (1964: Ch.1).

[22]

[23] Mungkin orang Jawa kaya maupun miskin memang memakai istilah cukupan dan kekurangan atau sejenisnya kalau membicarakan kondisinya golongannya sendiri. Tetapi ini beda dengan keterusterangan masing-masing golongan dalam membicarakan kekayaan atau kemiskinan golongan lawannya.

[24] Dampak dari pekerjaan tim “mojokuto’ (yang menyelesaikan pekerjaan lapangannya pada tahun 1953) baru terasa di Indonesia agak lama kemudian. Di antara buku-buku penting yang dihasilkan oleh anggota timnya. Geertz The Religion of Java terbit  tahun 1960 (Geertz 1960). Ini disusul oleh Hildred Geertz The Javanese Family (Geertz 1961), Alice Dewey Javanese Traders (Dewey 1962), Clifford Geertz Agricultural Involution dan Peddlers and Princes (Geertz 1963a; Geertz 1963b) dan Social History of an Indonesian Town (Geertz 1965). Sementara satu-satunya karya yang berdasarkan penelitian pedesaan yang ‘sejati’, yaitu Robert Jay Javanese Villagers, baru terbit tahun 1969 (Jay 1969). Karya-karya ini baru mulai diindonesiakan pada pertengahan tahun 1970-an, dengan Involusi Pertanian sebagai terjemahan yang pertama (Geertz 1976).

[25] Versi pertama buku ini diedarkan dalam bentuk catatan kuliah tahun 1960. Edisi pertama sebagai buku terbit tahun 1962 dan cetakan kedua tahun 1964. Buku ini adalah salah satu dari sedikit buku teks tentang pembangunan pedesaan yang bisa didapatkan di toko buku dan perpustakaan pada dekade pertama periode Soeharto.

[26] Berdasarkan pada penguatan hak kepemilikan tanah pribadi berskala kecil, pemindahan kedudukan penggarap menjadi pemilik (beserta hak miliknya), penetapan batas minimum dan maksimum luas pemilikan lahan, dan kompensasi untuk tanah yang disita.

[27] Disini penulis perlu mengutip pandangan Professor Sajogyo setelah membaca pernyataan ini dalam versi konsep “Hal yang terakhir ini jelas bukan pengalaman saya serta rekan dan mahasiswa ilmu-ilmu social di Pertanian, IPB. Adat kami dosen menyilahkan mahasiswa memilih bebas topic dan masalah yang akan diteliti di tengah masyarakat! Pula dosen berupaya memberi contoh: berperilaku layaknya “orang tak berdosa”!” (Sajogyo 2003).

[28] Perubahan sikap ini sangat kelihatan selama seri kunjungan Wolf Ladejinsky (seorang penasehat reformasi pertanahan yang antikomunis) ke Indonesia pada tahun 1961, 1962 dan 1963. Sesudah kunjungan yang pertama, dia mengeluarkan memo yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia terlalu konservatif dan merupakan ‘contoh untuk bagaimana tidak memberi tanah pada kaum tak punya tanah’. Sedangkan Memorandumnya yang terakhir pada Menteri Sadjarwo tiga tahun kemudian justru menganjurkan untuk meninggalkan segala usaha di bidang reformasi pertanahan dan mengkonsentrasikan pada usaha-usaha intensifikasi pertanian skala kecil (small farm intensification efforts) sebagai cara untuk meningkatan produksi kaum tani (Ladejinsky 1961; Ladejinsky 1964).

[29] A/D/C (1973). Kekecualiannya adalah tiga beasiswa untuk belajar di University of the Philippines dan saat itu untuk belajar di Australian National University. Yang bukan ekonomi ialah M. Amin Aziz dari Sosek-IPB yang dikirim meraih MA di Rural Sociology pada University of the Philippines.

[30] RAC, A/D/C IV 3B1.4 Box 6 folders 46 dan 48.

[31] Almarhum Buddy Prasadja cerita pada saya pada tahun 1973 bagaimana dia dikritik dengan keras oleh penguji skripsinya karena dia menguraikan kemiskinan di Cirebon secara terus terang dalam studi lapangannya (Buddy Prasadja 1972).

[32] Kurang lebih satu dari sepuluh skripsi IPB menyelidiki soal pertanahan dan hampir tidak ada sama sekali seminar tentang kepemilikan tanah atau/dan hubungan agrarian di P3PK.

[33] Ketika ditanya mengapa dia mengangkat kembali masalah reforma agrarian lewat sebuah kata pengantar di buku orang lain – tapi pakai tanda seru gaya khas Sajogyo itu (Sajogyo 1976, h.17) – Profesor Sajogyo menjawab bahwa itu merupakan sebuah “proefbalon” (alat uji cuaca) untuk menguji angin politik.

[34] Dalam buku ini ada dua makalah yang menyampaikan analisis struktur agrarian berdasarkan data lapangan dan yang memajukan argumentasi dibutuhkannya solusi structural (Hotman Siahaan 1980, Sinaga dan White 1980). Ini bisa dibandingkan dengan sumbangan apologis dari para pemegang kekuasaan (Adam Malik 1980; Emil Salim 1930; Kartidjo 1980) dan omongan ngalor-ngidul ambivalen dan eufemistis dari mereka yang mempunyai satu kaki di dunia kekuasaan dan satu kaki di dunia akademis (Selo Soemardjan 1980; Soedjatmoko 1980).

[35] Kedua acara ini juga dihadiri oleh banyak aparat keamanan. Pada waktu Workshop “Agrarian Reform” jumlah aparat keamanan yang menunggu di luar, pernah melebihi jumlah peserta. Semua pemberitahuan media tentang seminar ini dilarang terbit (anom 2002, h.xix).

[36] Majalah Agro-Ekonomika pada awalnya cukup bergairah dengan memuat kritikan terhadap Program Bimas Gotong-Royong yang bernasib sial itu. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya majalah ini jarang memuat kritikan terhadap model pembangunan yang sedang dominan.

[37] Terbit pertama pada tahun 1971, dan (sayang sekali) berhenti sejak September 1996.

 

[38] Astika 1978; Collier et al, 1974b; Mubyarto 1978; Sjafri Sairin 1976; Soejono dan Birowo 1976.

[39] Ini termasuk Desa (No. 3/VII, 1978) Pengembangan masyarakat (3/VIII, 1979), Tanah (9/VIII, 1979), Desa (I/XVII, 1988), Politik agrarian (4/XVIII, 1989), Pertanian (2/XIX, 1990), Industri Perkebunan Kemakmuran Siapa? (3/XX, 1991), Kemiskinan (3/XXII, 1993), Pangan (5/XXII, 1993), 25 tahun revolusi hijau (3/XXIII, 1994) dan Pola pembangunan ekonomi desa (8/XXIV, 1995).

[40] Collier ditugaskan oleh Agricultural Development Council sebagai konsultan penuh waktu pada Survei Agro-Ekonomi dan 1967-1975 dan White dari 1975-1980.

[41] Berbagai aspek studi-studi itu dibahas lebih mendalam (White 1989; White 2000).

[42] Adalah Jurusan Sejarah pada Universitas Gadjah Mada di bawah pimpinan Profesor Sartono Kartodirdjo yang berhasil mengembangkan bidang studi sejarah agraris. Jurusan Sejarah di UI, meskipun ada figure menarik seperti Onghokham, lebih konsentrasi pada sejarah militer dan politik.

[43] Ace Partadiredja menulis beberapa studi pelopor tentang hubungan ijon dan hutang di jawa (Partadiredja 1973a; Partadiredja 1974; Partadiredja 1973b).

[44] Mubyarto pernah menyebut Sajogyo sebagai seorang “sosiologi yang ekonom, atau Bapak ekonomi sosiologi Indonesia” (Mubyarto 1996).

[45] Buku pokok yang dipakai untuk sosiologi pedesaan pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah sebuah kumpulan tulisan (dua jilid) yang disunting oleh suami-istri Sajogyo. Ini sempat dicetak kembali 13 kali di antara 1982 dan 2002. Pencetakan ke-13 masih menerbitkan karya klasik Belanda, seperti tulisan ten Dam tentang struktur agrarian di Cibodas dan Wertheim tentang system status yang berubah (Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo 2002).

[46] Edisi Prisma bertema Wanita dan Cakrawala Baru (No 5/IV, 1975) merupakan contoh baik pendekatan ilmu social pada waktu itu.

[47] Kajian sistematis pertama tentang kegiatan ekonomi dan proses pengambilan keputusan wanita dilakukan oleh Pudjiwati Sajogyo dan sebuah tim kerjasama SAL-IPB. Kajiannya dilakukan di Jawa Barat (Pudjiwati Sajogyo 1980; Pudjiwati Sajogyo 1983; Pudjiwati Sajogyo, et al. 1979; White dan Hastuti 1980). Dana Ford Foundation untuk ‘Proyek Kajian Peranan Wanita’ (1981-1986) di IPB, termasuk beberapa beasiswa S2, menolong bidang kajian ini meraih kedudukan sebagai salah satu bidang kajian terkemuka di Bogor.

[48] Tulisan Indiran Simbolong tentang gender dan tanah di Sumatera Utara merupakan sebuah karya yang mempelopori bidang ini (Simbolon 1998). Sebuah buku teks pengantar dalam bahasa Indonesia tetang ‘studi perempuan’ (kajian gender dengan perspektif feminis) ialah Ratna Saptari dan Brigette Holzner Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial (Saptari dan Holzner 1997)

[49] Kalau kita menggunakan terbitnya satu edisi tema Prisma untuk menandai munculnya masa yang kritis dalam sebuah bidang tertentu, bisa dicatat bahwa edisi pertama Prisma dengan tema Lingkungan Hidup terbit pada tahun 1978 (No 8/VII).

[50] Dua jurnal LSM yang telah mencapai kedudukan relative stabil adalah Jurnal Analisis Sosial (terbitan AKATIGA) dan Renai (terbitan PERCIK). Sangat disayangkan PRISMA (LP3ES) gugur tahun 1996, berarti tidak sempat menikmati angin segar dari banjiran ilmu social baru yang lebih kritis di masa puncak awal reformasi.

[51] Omongan umum di kalangan aktivis: “kalau saya menginjak kampus, otak saya tinggalkan di luar…”

[52] Masalah gender sudah hilang dari diskursus saat LSM dan sarjana feminis lebih memperhatikan masalah lain selama reformasi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kajian

Buku Terbaik Ditulis Althusser Adalah Autobiografinya

mm

Published

on

Louise Althusser lahir di Aljazair pada tahun 1918 dan meninggal dalam penjara di kota Paris pada tahun 1990 atas tuduhan telah membunuh isterinya. Pada tahun 1939 ia diterima sebagai calon agregation dalam bidang filsafat di Ecole Normale Superieure (reu d’Ulm). Akan tetapi, sementara itu datanglah Perang Dunia II dan Althusser ditawan oleh tentara Jerman sehingga ia tidak bisa menyelesaikan agregation-nya sampai tahun 1948. Segera setelah itu, ia diangkat menjadi caiman di rue d’Ulm, jabatan yang memberinya kesempatan untuk mempersiapkan para calon peserta agregation. Selama hampir empat puluh tahun para tokoh lingkungan kehidupan akademik dan intelektual Paris, seperti Michel Foucault dan Derrida, dipersiapkan melalui sentuhan tangan tokoh ini. Sebelum tahun 1960-an, saat artikel-artikelnya mulai diterbitkan dalam For Marx, pengaruh Althusser hanya ada dalam lingkungan Ecole saja, dan sejak saat itu ia dikenal sebagai seorang teoretisi Marxis dengan kecondongan strukturalis. Althusser menjadi salah seorang tokoh filsafat Prancis yang paling sering disebut-sebut dalam lingkungan agregation.[1]

Althusser terkenal karena sikap “anti-humanisme”-nya. Melalui anti-humanisme, para pembaca Das Kapital berupaya memberikan semangat baru pada Marxisme yang ter-Kristen-kan melalui pengaruh Teilhard de Chardin,[2] dihumanisasikan oleh Mazhab (Sekolah) Frankfurt, dan dihumanisasikan sekaligus dihistoriskan oleh Sartre dan Gramsci.[3] Althusser menentang gagasan bahwa individu itu ada sebelum munculnya kondisi-kondisi sosial. Kemudian dengan menggambarkan masyarkat sebagai suatu kesatuan struktural yang tersusun dari tingkatan-tingkatan otomi (hukum, kultural, politis, dan sebagainya) yang cara artikulasinya, atau “efektivitasnya”, pada akhirnya ditentukan oleh ekonomi, Althusser mengejutkan banyak orang, baik yang berbeda di dalam lingkungan Marxisme maupun yang berada di luarnya. Adanya perbedaan antara berbagai tingkatan tersebut, dan bukan kesatuannya, di mana setiap unsur akan mencerminkan ciri keseluruhannya, menjadi sesuatu yang penting. Sekarang sudah tidak ada lagi para pelaku individu yang dengan sadar membentuk hubungan sosial seperti disarankan oleh struktur, yang ada adalah bahwa setiap subjek menjadi pelaku sistem tersebut.

Dalam karyanya yang terkenal, Reading Capital, Althusser tidak hanya “membaca” Marx, tetapi menjelaskan perbedaan antara bacaan “permukaan” yang hanya memikirkan kata-kata yang benar-benar ada dalam naskah dengan bacaan simptomatis yang berusaha mempersatukan problematika yang mengungkapkan atau membentuk makna naskah yang sebenarnya. Upaya pemusatan perhatian pada wacana memberi Althusser kesempatan untuk mengalihkan perhatian  baik dari ekonomis – yang melihat Marx sebagai pewaris dari kerangka kerja ekonomi politik klasik (Smith dan Ricardo) – maupun dari humanisme dan historisisme yang mengandalkan otoritas karya-karya awal Marx: The Economic and Philosophic Manuscripts dan Theses on Feuerbach. Althusser berpendapat bahwa bila Marx hanya dilihat sebagai pewaris ekonomi-politik klasik, maka pengertian ekonomi menurut Marx adalah sangat sempit, tidak masuk akal, dan menghasilkan suatu determinisme ekonomi, karena, seperti juga dengan Hegel, hal ini mengandaikan bahwa masyarakat merupakan suatu totalitas sosial yang secara langsung menampilkan hubungan-hubungan ekonomi yang berlangsung di dalam masyarakat.

Meskipun dalam karya besar Marx, Das Kapital, terdapat bahasa-bahasa Hegelian, atau “ekonomi-politik”, ini belum merupakan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Marx bisa didudukkan di dalam problematika yang sama dengan Hegel atau ekonomi-politik klasik. Demikian juga, saat muncul komentar dari para ahli yang merujuk pada klaim Marx tentang dibalikkannya dialektika Hegel – membuatnya “berdiri di atas kepalanya” – sehingga yang utama adalah landasan material, bukan lingkup hegelian dari Ide Absolut, Althusser berpendapat bahwa pembalikan semacam itu tidak selalu berarti berlakunya sebuah problematika lain, atau bahwa seseorang bisa saja melepaskan diri dari pengaruh problematika Hegelian. Oleh karena sebuah problematika menunjukkan suatu cakrawala pemikiran maka: ia merupakan “wadah tempat diletakkannya semua masalah”; ia membatasi bahasa dan konsep terhadap pemikiran dalam perjalanan sejarah tertentu. Akhirnya, problematika ini membentuk situasi kemungkinan yang mutlak dan pasti dari struktur teoretis tertentu. Akibatnya, hal-hal baru yang bersifat radikal dalam Marx tidak akan bisa terungkap dalam tulisan-tulisannya karena ia terpaksa mempergunakan konsep dan bahasa yang sudah ada sebelumnya. Pencekatan Marx yang berpandangan negatif pada ekonomi-politik klasik, dan dengan demikian berarti sebagai yang mendukung para pekerja untuk melawan para ekonom politik yang mendukung kaum kapitalis, sedikit berbeda dengan pendekatan Feuerbach pada Hegel. Mempertentangkan humanisme Feuerbach dengan idealisme Hegelian berarti terus terperangkap di dalam problematika Hegelian yang sama, yang memerlukan – agar tetap manjur – aspek-aspek negatif (yang ditolaknya) seperti juga aspek-aspek positifnya.

Oleh sebab itu, strategi Althusser adalah memperkenalkan suatu praktek membaca yang bisa mengenali bagaimana Marx mengawali suatu revolus teoretis yang didasarkan pada objek yang sepenuhnya baru, yaitu cara produksi. Menurut Marx, ini menjadi suatu struktur tak kelihatan pada artikulasi unsur-unsur yang ada pada keseluruhan sistem sosial; hal ini tidak lagi berada dalam problematika yang membentuk filsafat dan ekonomi-politik klasik dari Hegel. Dalam strategi ini terdapat juga sebuah epistemologi yang memisahkan teori pengetahuan Marxis dari yang lainnya, dan secara khusus dari segala bentuk empirisisme. Sebagai akibatnya, dalam mencari konsep cara produksi, Marx harus melepaskan diri dari bentuk-bentuk pengetahuan yang, agar bisa absah, mengadalkan “kejelasan” pengalaman langsung. Cara produksi ini (struktur masyarakat) memang tidak tampak dalam pengalaman langsung. Menurutnya ia juga tidak muncul dalam bentuk-bentuk pengetahuan yang mengklaim diri sebagai bagian dari objek Nyata. Setiap epistemologi yang mempersatukan pengetahuan dengan objek nyata tidak akan mampu menghasilkan kosnep tentang objek tersebut. Menurut Althusser ini berlaku, baik saat kita berhadapan dengan idealisme Hegelian (yang nyata = pemikiran) maupun dengan empirisisme klasik (yang nyata adalah yang tidak terpisahkan dari pengalaman inderawi). Karena para pendahulunya (termasuk yang datang sesudahnya) tidak mampu menghindari empirisisme – tidak mampu melepaskan kaitan antara pengetahuan dengan objek nyata – maka mereka juga tidak mampu untuk “melihat” (memberikan pengetahuan tentang) cara produksi seperti yang dilakukan Marx, dan pada gilirannya Marx sendiri pun tidak mampu menjelaskan lebih lanjut konsep cara produksi karena ia masih bersandar pad bahasa empirisisme. Dengan demikian, hanya dalam naskah tertentu saja (dalam Pendahuluan yang dibuat tahun 1857, The Critique of Goethe Programme, dan Marginal Notes on Wagner) pendapat Marx benar-benar asli dari dirinya. Oleh sebab itu, sekarang ini para pembaca Marx harus melakukan suatu pembacaan simptomatik untuk melihat dengan jelas temuan Marx ini. Ini berarti memberikan konsep bagi revolusi teoretis yang dipelopori Marx.

Jika problematika penganut empirisisme bisa diatasi, maka pengetahuan dan dunia objektif menjadi terpisah sepenuhnya. Dari sini tampak bahwa keabsahan suatu teori itu tidak bergantung pada apakah yang disebutkannya sesuai dengan kenyataan atau tidak, tetapi pada apakah premis-premisnya itu konsisten atau tidak. Dengan cara yagn sama suatu kebenaran ilmiah tidak diturunkan secara aposteriori, tetapi sepenuhnya apriori; teori relativitas itu sepenuhnya benar (atau salah) sebelum diuji dalam kenyataan. Berdasarkan hal ini maka Althusser berani mengatakan bahwa Spinoza adalah pendahulu langsung dari Marx karena Spinoza mengatakan bahwa ilmu itu benar karena ia berhasil; bukan sebaliknya, ia berhasil karena ia benar. Ini adalah karakteristik mendasar dari suatu ilmu yang menurut Althusser membedakannya dengan ideologi. Dengan demikian, ciri menonjol ideologi adalah pengandaiannya bahwa pengetahuan atau gagasan diturunkan dari bagaimana benda-benda berperilaku baik “benda-benda” ini merupakan karya Tuhan, seperti dalam agama, maupun merupakan karya manusia seperti dalam filsafat Zaman Pencerahan. Singkatnya, ideologi menerima kejelasan (yang salah) dari benda-benda; ia tidak menerima pertanyaan, dan menghindari upaya penyusunan objek pengetahuan.

Berdasarkan hal ini, apa yang Marx temukan? Di sini muncul dua kemungkinan jawaban yang mewakili dua tingkatan analisis yang berbeda. Yang pertama adalah bahwa Marx menemukan konsep cara produksi di dalam sejarah, dan secara khusus cara produksi kapitalis (nilai lebih, nilai tukar, komoditas); jawaban kedua, menurut Althusser adalah bahwa Marx menemukan ilmu sejarah atau materialisme historis seperti juga materialisme dialektik – di sini kerangka kerja filosofis penganut non-empirisme menghasilkan konsep tentang penemuan ini. Sebaliknya, historisisme lupa bahwa Marxisme itu juga adalah sebuah filsafat, sedangkan humanisme lupa bahwa Marx memelopori sebuah ilmu baru, ilmu sejarah, di mana sejarah harus dipahami sebagai sejarah cara produksi. Althusser tidak jemu-jemunya menegaskan kembali bahwa cara produksi merupakan objek unik materialisme historis, suatu objek yang berbeda dengan objek ekonomi-politik klasik serta teori sejarah dan masyarakat dalam era Pencerahan. Menurut Marx sekarang ini tidak ada “masyarakat”, yang ada hanya cara produksi yang ber-evolusi dalam sejarah. Cara produksi ini selalu imanen dalam berbagai tingkatan yang relatif otonom dari keseluruhan struktur sosial.

Jika akhirnya cara produksi itu juga setara dengan determinisme ekonomi, bagaimana mungkin ekonomi itu muncul dalam bentukan sosial yang membangkitkannya? Selain itu, jika di dalam ekonomi berlangsung perubahan, apakah ini akan tampak dalam seluruh masyarakat? Paling tidak sampai tahun 1930-an, Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah bahwa perubahan dalam ekonomi (atau dalam infrastruktur) akan tercermin di dalam msyarakat dan kultur (super-struktur). Oleh sebab itu, jika kapitalisme setara dengan eksploitasi pekerja melalui pengurasan nilai lebih, atau keuntungan, maka hubungan antagonistik antara kaum kapitali dengan pekerja ini juga mendapatkan ungkapan ideologisnya dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, para pekerja dan kaum kapitalis akan menyadari antagonisme ini dan memeranginya. Oleh sebab itu, ekonomi akan langsung menentukan kehidupan sosial dan kultural.

Sedikit perenungan akan menunjukkan bahwa jika penjelasan determinis ini absah, maka untuk memahaminya kita tidak perlu berpaling ke Marx. Sudah sangat memadai kalau kita meninjaunya berdasarkan antropologi Feuerbachian (yang meletakkan “Manusia” di pusat alam semesta), atau mengikuti Hegel jika ingin lebih memadai. Bagi Alhusser, konsep Marx tentang cara produksi tidak bisa dipelajari dari tingkatan kesadaran atau ideologi. Sebaliknya, sebagai suatu gejala struktural ia hanya bisa ada secara “teroverdeterminasi” pada seluruh bentuk realitas seluruh bentukan sosial yang terkait dengannya. “Overdeterminasi” adalah istilah yang Althusser pinjam dari Freud (yang menggunakannya dalam The Interpretation of Dreams untuk menunjukkan bagaimana “pikiran mimpi” atau “gagasan mimpi” muncul dalam bentuk yang sudah berubah dalam mimpi itu), dalam menjelaskan bahwa realitas tataran ekonomis atau cara produksi tidak langsung terungkap dalam ideologi atau kesadaran, tetapi muncul dalam bentuk yang sudah berubah melalui bentuk realitas sosial yang terkait dengan cara produksi tersebut. Dalam hal ini berbagai kontradiksi dalam sistem menjadi teroverdeterminasi. Mereka tidak segera tampak, akan tetapi harus dianalisis dan dimunculkan melalui ilmu.

Althusser bukanlah yang pertama dari para pemikir Marxis yang menentang sikap terlalu menyederhanakan yang terdapat pada pencirian kaum determinis terhadap ekonomi. Ini karena setelah ditemukannya karya Marx, Economic and Philosophic Manuscript, pada tahun 1932, kaum Marxis humanis menentang tidak hanya determinisme ekonomi, tetapi juga semua interprestasi terhadap kehidupan sosial yang menyangkal bahwa manusia tidak bisa berinisiatif untuk mengubah kondisi sosial. Pada tahun 1960-an, kesadaran dan ideologi (politik) menjadi semboyan dari banyak teori radikal tentang masyarakat. Dengan demikian Althusser menentang gagasan bahwa Marxisme hanyalah sebuah humanisme, seperti juga ia menentang gagasan yang menyatakan bahwa Marxisme adalah sebuah determinisme ekonomis. Itulah sebabnya, khususnya pada tahun 1960-an, ia begitu giat dan tak henti-hentinya menulis tentang adanya “perpisahan epistemologis” antara Marx awal dan Marx akhir.[4] Althusser berpendapat bahwa Marx awal itu lebih bersifat humanis dan Feuerbachian; namun, Alhussser mengatakan bahwa ini bukan Marx yang memisahkan diri dari problematika Hegelian-Feuerbachian yang mengatur determinisme ekonomi maupun humanisme. Ada sebuah perpisahan epistemologis antara Marx awal yang ideologis dengan Marx akhir yang ilmiah.

Meskipun demikian, jika ilmu dari Marx ini terlepas dari problematika yang mengutamakan ideologi dalam upaya memberikan penjelasan sosial, apakah ini berarti bahwa ideologi adalah suatu ilusi murni, atau semacam mitos yang tidak memiliki landasan apa pun dalam kehidupan sosial? Seolah berupaya menjawab pertanyaan ini, pada tahun 1967 dalam rangka mengembalikan kekuatan penjelas pada ideologi yang ada dalam versinya tentang Marxisme, pada bagian Prakata For Marx (dalam versi bahasa Inggris). Althusser menuliskan: “Saya tidak mengutuk ideologi sebagai suatu realitas sosial. Sudah dikatakan Marx bahwa didalam ideologi, manusia ‘menjadi sadar’ akan pertentangan kelas yang mereka alami dan berjuang untuk menghapuskannya.”[5] Tiga tahun kemudian Althusser bergerak lebih lanjut dalam menganalisis ideologi, dan dalam sebuah esainya yang berjudul “Ideologi dan aparat pemerintahan ideologis”,[6] ia menawarkan teori ideologi yang bersifat Marxis. Negara – yang dalam pandangan kaum Leninis diangap ikut campur dalam pertarungan para borjuis melawan kaum proletar – terdiri atas beberapa aparat ideologis (gereja, sekolah, sistem hukum, keluarga, komunikasi, partai-partai politik, dan sebagainya) serta aparat-aparat represif (polisi, penjara, tentara, dan sebagainya). Althusser berusaha menggunakan teorinya tentang ideologi untuk menutupi kesenjangan yang selalu ada dalam teori Marxis; penjelasan tentang bagaimana sebenarnya hubungan-hubungan produksi yang ada direproduksi. Ideologi adalah sebuah mekanisme yang dipakai kaum borjuis untuk mereproduksi dominasi kelasnya. Melalui ideologi, berbagai generasi terus-menerus menyesuaikan diri dengan status quo. Seperti yang dikatakan Althusser, “Dalam keadaannya yang terdistorsi, ideologi tidak mewakili hubungan-hubungan produksi yang ada (dan hubungan-hubungan lain yang diturunkan darinya), tetapi mewakili semua hubungan (imajiner) para individu pada hubungan-hubungan produksi serta semua hubungan yang diturunkan darinya.”[7]

Ideologi memberikan kerangka kerja yang di dalamnya manusia menjalani hubungannya dengan realitas sosial tempat mereka berada. Ideologi membentuk subjek-subjek dan, dalam pembentukan ini, meletakkan mereka di dalam sistem hubungan yang diperlukan agar hubungan kelas yang ada bisa bertahan. Ideologi “mencela” dan atau “memuji” para individu sebagai subjek dari sistem: ia memberinya identitas yang perlu demi berfungsinya situasi yang sedang berjalan. Dalam banyak praktek, identitas ini tersusun secara material dan konkret yaitu praktek-praktek ritual seperti berjabatan tangan dan berdoa. “Kejelasan” – yang dianggap sebagai yang sudah ada dengan sendirinya – adalah satu ciri khas dari praktek-praktek ideologis; ini jelas karena semua praktek ini tidak terpisahkan dari cara manusia menjalani aspek-aspek “eksistensi” yang spontan dan dekat dengan mereka. Bila dilihat dari pengertian ini maka tidak ada seorangpun yang tidak dipengaruhi ideologi. Tidak satupun masyarakat yang tidak memiliki tataran yang spontan dan praktis ini. Setiap orang berada di bawah pengaruh ideologi, dan setiap orang menjadi subjek praktek-praktek material ini.

Keterkenalan Althusser sebagai seorang Marxis menurun bersamaan dengan memudarnya teori Marxis pada akhir tahun 1970-an. Mungkin intervensi Althusserian ini belum pernah mendapatkan landasan operasional yang mantap, sehingga akhirnya doktrin sosial yang dikembangkannya mengalami kesulitan dalam mengguncangkan pandangan dunia abad kesembilan belas yang diilhami oleh industrialisme yang juga ikut membidani kelahiran doktrin sosial tersebut. Di pihak lain, bila “nyanyian” seorang peziarah Marxis diabaikan, dan jika disiplin ketat pada organisasi dan penyusunan tulisannya diamati dengan cermat, maka karya Althusser ini sangat pantas untuk disimak terus. Lebih lanjut, tidak bisa disangkal bahwa strategi membaca ala Althusser ini membawa kegiatan yagn sudah lazim dilakukan ini ke luar dari katagori kejelasan semu menyangkut pengalaman yang bersifat langnsung. Sekarang ini tidak banyak teoretisi yang terus maju dengan empirisisme naif yang sudah menjadi kebiasaan sebelum datangnya Althusser.

Bila kita lihat secara lebih kritis lagi, teori-teori yang dikembangkan Althusser sebenarnya berwawasan sangat sempit, karena terlalu bersandar pada pokok-pokok pemikiran Marxis. Sebagai akibatnya, meskipun pemikiran Althusser langsung terkait dengan ilmu, dan meskipun ia mengklaim bahwa Marx adalah pelopor ilmu sejarah, namun apa yang sebenarnya dimaksudkannya dengan ilmu itu hampir tidak mungkin ditentukan di luar fakta bahwa ilmu itu tidak memiliki subjek, dan ini merupakan suatu hal yang bertentangan dengan kenyataan. Selain itu, bila dalam karya Althusser tentang ideologi terdapat aspek-aspeknya yang terbaik, kaitan yang nyata antara ideologi, reproduksi, dan upaya mempertanyakannya tidak tampil dengan cukup nyata. Jika ideologi (yang menjadi hubungan langsung antara manusia dengan dunia) selalu ada, namun, di bawah cara produksi kapitalis, merupakan suatu cara agar eksploitas tetap dipertahankan, lalu bagaimana kaitan antara ideologi yang bersifat umum dan cara khas historis, bahwa invidu didudukkan sebagai subjek dalam kapitalisme? Segera kita lihat bahwa dengan semua penekanan pada temuan ilmiah Marx tentang cara produksi – temuan yang meninggalkan ideologi – maka sifat ideologi sebagai kedekatan hubungan yang semu antara manusia dan dunia menjadi diabaikan. Yang dibutuhkan tampaknya bukan hanya ilmu tentang cara produksi, melainkan juga ilmu tentang sifat ideologi. Demikian juga, meskipun pada umumnya Althusser memberikan sumbangan yang penting kepada ideologi, hal ini bertentangan dengan apa yang hendak dikatakannya sebagai seorang filsuf Marxis yang berkutat dengan masalah eksploitasi. Apa sebenarnya yang bisa dikatakan oleh seorang ahli teori ideologi Marxis tentang eksploitasi? Hampir tak satu pun, jika kita ingin mengikuti jejak Althusser, meskipun ideologi itu terkait erat dengan reproduksi sistem. Secara lambat laun mulai disasari bahwa mungkin buku terbaik yang pernah ditulis Althusser adalah autobiografinya.[8]

[1] Jean Lacroix, disebutkan oleh Didier Eribon dalam karyanya Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1989, hlm. 183.

[2] Ibid., hlm. 189.

[3] Lihat komentar Althussser tentang Gramsci dalam Reading Capital, terjemahan Ben Brewster, London, New Left Books (dicetak dalam sampul tipis), hlm. 130; ‘Jelas bahwa Gramsci cenderung menganggap teori sejarah dan materialisme dialektis berada dalam materialisme historis saja, meskipun mereka membentuk dua disiplin yang berbeda’.

[4] Louis Althusser, For Marx, terjemahan Ben Brewster, Harmondworth, Penguin Books, 1960, hlm. 33.

[5] Ibid., hlm. 11.

[6] Terdapat dalam karya Louis Althusser, Lenin and Philosophy and Other Essays, terjemahan Ben Brewster, London, New Left Books, 1971, hlm. 121-173. (Di dalamnya terdapat esai ‘ideologi dan aparat negara ideologis’).

[7] Ibid., hlm. 155.

[8] Louis Althusser, L’Avenir due longtemps suivi de les faits, naskah yang dibuat oleh Olivier Corpet et Yann Moulier Boutang, paris, Stock/IMEC, 1992. Dalam bahasa Inggris diterbitkan sebagai The Future lasts a Long Time, terjemahan Richard Veasey, London. Chatto & Windus, 1993.

Continue Reading

Kajian

W.F. Wertheim “Persepsi Elit dan Massa Rakyat”

mm

Published

on

The potato eaters Karya Pelukis Vincent Willem van Gogh / Google

Oleh: Prof. Sediono M.P. Tjondronegoro.

Penerbitan buku W.F. Wertheim dalam bahasa Indonesia di tahun pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat R.I. dan Presiden R.I. 2009 kala itu dapat dikatakan tepat karena boleh dikatakan bangsa Indonesia memilih elite politiknya menjelang dasawarsa kedua abad ke-21.

Dengan alasan dan analisa Prof. Wertheim sebagai ahli/pakar sosiologi yang selama hidup beliau (18 Nov. 1907 – 3 Nov. 1998) mempunyai ikaktan batin erat dengan penduduk Indonesia, mudah-mudahan banyak cendekiawan Indonesia dapat juga menghayati pemikiran kaum elit tentang massa rakyat setelah merdeka 64 tahun dan berusaha mengembangkan tatanan demokrasi yang sesuai dengan budaya bangsa.

Namun sebelum pembaca menekuni analisa cerdik dalam buku ini ada baiknya mengetahui siapa sebenarnya Prof. Wertheim itu dan perhatian khusus beliau mengenai Indonesia beserta penduduknya juga sejak zaman penjajahan Belanda sampai menjadi Negara berdaulat R.I. melalui suatu Revolusi Nasional.

Karena itu prolog ini diawali dengan menyajikan biografi singkat pengarang buku sehingga lebih dapat difahami alur pikirannya.

Lahir dari seorang tua warga Belanda yang tinggal di St. Petersburg, Russia di tahun 1907 sebelum pecahnya revolusi dan terbentuknya Uni Soviet, dapat dimengerti mengapa perhatiannya juga mencakup pemikiran tentang revolusi (1917). Ini juga terbukti dari bukunya berjudul “Evolution and Revolution; The Rising Waves of Emancipation” (1974).

Tidak lama setelah revolusi 1917 di Russia dan kota kelahirannya berubah nama menjadi Leningrad keluarga Wertheim kembali ke negeri Belanda.

Pendidikan dasar dan menengah sampai di Fakultas Hukum di Universiteit Leiden diperolehnya di negeri Belanda dan mencapai gelar Doktor di tahun 1930 yang juga menjadi tahun pernikahannya.

Setahun kemudian pasangan muda ini pindah ke Hindia Belanda (1931) dimana Wertheim mulai bekerja di dinas kehakiman pemerintah Hindia Belanda.

Setelah Fakultas Hukum didirikan beliau menjadi Guru besar “Konflik Hukum” di Batavia dan itu jelas mencakup analisa Sosiologi.

Selama pendudukan Jepang (1942-1945) beliau dipenjarakan di Glodok, Batavia. Sedangkan mula-mula istri dan tiga puteranya dititipkan disuatu perkebunan karet di Tjipoenegara, Kabupaten Cianjur Selatan. Akan tetapi setelah tentara Jepang menguasai daerah itu juga keluarga Wertheim dipindahkan ke penjara perempuan di Tangerang.

Setelah pendudukan Jepang berakhir segenap keluarga Wertheim dapat bersatu lagi dan dipulangkan ke negeri Belanda dimana mereka tinggal di Amsterdam.

Perhatian Prof. Wertheim karena pengalaman hidupnya semakin tertarik untuk mempelajari nasionalisme Asia dan sosialisme yang meluas sebagai reaksi terhadap kolonialisme.

W.F. Wertheim dikenal sebagai seorang ilmuwan yang telah lama bergelut dengan pedesaan, perubahan sosial dan revolusi Indonesia. Ia juga dikenal sebagai orang yang mencurahkan tenaga dan fikiran untuk mengekspos rezim Suharto sebagai suatu rezim penindas yang tak berperikemanusiaan. Lewat buku “Elite Vs Massa” ini, Wertheim menguak proses bagimana elite baik yang datang dari kalngan ilmuwan, pejabat, peneliti maupun pemimpin informal di Indonesia dengan sadar atau tak sadar mengabaikan dan menyingkirkan keberadaan massa rakyat.

Karena itu Prof. Wertheim setelah kembali di negeri Belanda antara 1947-1950 mulai menulis beberapa karangan dalam majalah “De Nieuwe Stem” yang menunjukkan pengertian beliau tentang Asia yang bagaikan “Fajar Menyingsing” (Herryzend Azie) tampil sebagai kekuatan baru karena mengakhiri abad kolonalisme. Jadi bukan saja diperlukan suatu pengertian baru tentang “Timur Jauh”, tetapi akan terjadi pula pergeseran dalam struktur lapisan masyarakat di Indonesia bersama dengan kebangkitan  budaya Indonesia, mirip dengan “Renaissance” di Eropa dulu.

Pengangkatan beliau sebagai Guru Besar Sosiologi dan Sejarah Modern Indonesia di Universitas Amsterdam karena itu mudah difahami bahkan kemudian beliau berhasil mendirikan suatu lembaga penelitian dibawah nama “Sociologisch Historisch Seminarium voor Zuid Oost Azie” (Lembaga Penelitian untuk Sosiologi dan Sejarah Modern Asia Tenggara).

Sejak didirikannya lembaga tersebut banyak mahasiswa Indonesia yang diangkat dalam lembaga tersebut sebagai Assisten misalnya Drs. Soekmono Martokusumo (ekonom), Drs. The Siauw Giap (Sosiolog kemudian menjadi menantunya); Drs. Basuki Gunawan dan penulis sendiri antara 1957-1963.

Diantara assisten-assisten Belanda pun banyak yang dibimbing dan menulis disertasi mereka berdasarkan penelitian di Philipina dan India. Ini sedikit banyak akibat hubungan RI-Belanda di ranah diplomatic kurang baik karena soal Irian barat.

Tidak lama setelah kembali di negeri Belanda Prof. Wertheim sudah dihubungi oleh Sekretaris jenderal Institute of Pacific Relations (1950) yang menyarankan agar Prof. Wertheim membukukan tulisan beliau mengenai dampak peradaban barat pada masyarakat di Indonesia. Inilah yang menghasilkan buku “Indonesian Society in Transition (1956). Setelah itu diterbitkan pula “East –West Parallels; Sociological Approaches to Modern Asia” (1964).

Lebih dari itu Prof. Wertheim merangsang banyak rekan-rekannya menerbitkan tulisan mereka tentang Indonesia sehingga pasang surut pertumbuhan R.I. terekam baik dan dapat dipelajari generasi muda Indonesia.

Dalam tahun 1957 Prof. Wertheim dan Ibu kembali ke Indonesia sebagai Gurubesar tamu di Bagian Sosiologi Pedesaan, Departemen Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian UI di Bogor. Sebelumya sebenarnya sudah ada Ir. H. Ten Dam lulusan Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen yang bekerja juga di Bagian Sosiologi tersebut yang dipimpin oleh Ir. Kampto Oetomo (sekarang Prof. Sajogyo).

Kehadiran Prof. Wertheim di Bogor sangat menguntungkan dua alumni Fakultas Pertanian yang sedang menyelesaikan disertasinya, yaitu Ir. Bachtiar Rifai (alm) dan Ir. Kampto Oetomo.

Akhirnya yang dapat diselesaikan dengan Prof. Wertheim sebagai promotor adalah disertasi Ir. Kampto Oetomo mengenai “Transmigrasi Spontan di Way Sekampung” dan meraih gelar Doktor Sosiologi dari Universitas Indonesia.

Dari Indonesia Prof. Wertheim tidak langsung pulang ke Amstedam tetapi mengunjungi Negara sosialis terbesar di dunia  waktu itu, ialah Republik Rakyat Tiongkok yang dikunjungi khusus juga daerah pedesaan RRT Selatan yang mirip dengan keadaan di Jawa. Penduduknya hidup dari pertanian dan masih banyak terdapat petani-petani berlahan sempit.

 Kunjungan selama tiga minggu dan melakukan survey di daerah tersebut meyakinkan beliau bahwa pembentukan Komuna Petani dalam rangka Reforma Agraria yang bersama menggarap tanah luas sangat meningkatkan hasil produksi per Ha dan memudahkan pemasaran produk pertanian ke kota-kota.

Penulis percaya bahwa keberhasilan Deng Xiao Ping dalam merangsang pertumbuhan ekonomi yang mengesankan sejak 1978 tak dapat terwujud tanpa didahului oleh Reforma Agraria dibawah pimpinan Mao Tse Thung.

RRT sebagai negera terbebsar di dunia telah membuktikan bahwa perubahan social juga dapat dipelopori oleh para petani; berbeda dari teori Lenin yang berpendapat bahwa hanya buruh perkotaan/industry yang mampu meningkatkan peranan dan memperbaiki nasib lapisan masyarakat bawah.

Pada dasarnya perbedaan pandangan lapisan masyarakat atas dan bawah ini yang menjadi sorotan dalam “Persepsi Elit dan Massa Rakyat”. Sebenarnya lebih dari seperempat abad sebelum buku tersebut diterbitkan Prof. Wertheim sudah menganalisa pelapisan social Indonesia dalam “Indonesia in Transition”. Ketidak-tahuan (ignorance) lapisan atas elite mengenai lapisan mayoritas bawah.

Apakah gejala itu akibat dari masyarakat yang feodal atau semi-feodal sehingga kaum ningrat dan ketua adat buta mengenai massa “wong cilik” tidak jelas.

Tetapi sampai Republik Indonesia sudah berusia lebih dari 30 tahun elite di Jakarta belum terlalu memperhatikan lapisan bawah. Ini yang dalam ilmu Sosiologi disebut “Sosiologi keetidaktahuan” (Ignorant Sociology).

Analisa sosiologi yang tajam dan sangat menarik yang dilakukan dengan mengacu kepada teori-teori ilmuwan negara-negara Barat – dari K. Marx sampai G. Myrdal – sampailah penulis buku pada masalah Kesadaran Palsu para Sosiolog Indoensia (Bab II).

Dalam  bab I sudah diejalskan bagaimana lapisan elit mempunyai “False Consciousness” (kesadaran palsu) yang merupakan konsep dari teori K. Marx pada awalnya dan kemudian dikembangkan ketika sosiologi pengetahuan – yang memang mulai tumbuh di Jerman – merupakan ilmu kritis terhadap masyarakat borjuis yang tidak bersifat minta maaf (apologetic). Pemikiran borjuis memang mendukung tatanan dominasi yang dilestarikan sehingga status quo antar lapisan social juga tetap bertahan.

Gejala ini di Indonesia agaknya juga dicermati oleh ekonom Australia Dr. David Penny dan Ir. Pertanian H. Ten Dam dalam masing-masing studi mereka di Yogya dan Priangan.

Disertasi alm Prof. Selo Soemardjan tentang perubahan di Yogyakarta sebaliknya terkesan kurang memperhatikan kehidupan dan peran massa atau lapisan bawah.

Sejarah panjang sejak adanya “Negara bangsa” (nation state) memang menunjukkan bahwa terjadi lapisan social dalam perebutan tampuk pimpinan melalui revolusi, akan tetapi tidak sekaligus menghilangkan “Kesadaran Palsu”. Statusquo antara elite dan massa paling tidak tetap menjadi tugas para Sosiolog Indonesia untuk menghindari bahkan memerangi “Sosiolog Ketidaktahuan”. Lebih baik lagi bila para cendekiawan Indonesia pada umumnya juga menyadari hal tersebut dan bertindak sesuai tantangan.

Dengan berbagai perubahan sosial dan kemajuan di negara-negara baru Asia timbul pula tantangan baru. Dan sebagai pernah diulas oleh ahli Sosiologi Max Weber – mirip dengan perubahan sosial di Eropa abad ke 18 – perlu ditumbuhkan sikap dan pandangan hidup nasional mutakhir, suatu lapisan sosial baru, ialah warga perkotaan akan muncul dan berperan penting. Singkatnya perlu adanya pertumbuhan masyarakat yang lebih demokratis yang menggantikan pelapisan feodal.

Mudah-mudahan buku ini akan beredar luas dan dibaca para cendekiawan yang memasuki kancah politik dalam mengembangkan demokrasi yang artinya “pemerintahan rakyat” (demos dan cratein). Rakyat pun suatu pengertian yang  mencakup semua lapisan dalam masyarakat, tetapi dalam kebijaksanaan pemerintah perlu ditegaskan lapisan mana yang kesejahteraannya perlu ditingkatkan lebih dulu.

Di daerah pedesaan saja sudah ada perbedaan antara petani kaya yang bertanah, petani kecil dan buruh tani atau tunakisma (landless) yang sama sekali tidak memiliki tanah dan hanya dapat menjual tenaga mereka. Tiga lapisan terakhir itulah yang nasib hidupnya perlu diperbaiki apabila demokrasi dengan pemerataan akan diwujudkan.

Sejak zaman Aristoteles, ahli filsafat Yunani (384 SM) dikenal tiga kekuasaan dalam masyarakat Polis (city state) ialah: Monarchie, Aristocratie dan masyarakat. Di abad ke-18 sejak Revolusi Perancis (1789) dikenal Monarchie, Aristocratie dan Bourgeois (kelas ketiga yang kemudian setelah K. Marx dikenal sebagai kelas pedagang kapitalis). Sejak 1948 dikenal lapisan petani dan buruh yang merasa ditinggalkan kaum borjuis mulai menuntut haknya.

Demikianlah dalam perkembangan sejarah di abad ke-20 juga dibenua Asia terjadi revolusi yang kecuali menggusur kolonialisme juga menumbuhkan pelapisan social baru. Pesan jelas Prof. Wertheim melalui buku ini agar bukan saja para sosiolog tetapi juga para cendekiawan yang berperan di ranah politik praktis memerangi “Sosiologi Ketidaktahuan”. Elite, kecuali membuka mata untuk kebutuhan massa, penuhilah hak hidup dan perkembangan mereka. (*)

Bogor, 20 Mei 2009.

Prof. Dr. Sediono M.P Tjondronegoro, adalah Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB, dimatangkan melalui berbagai perjuangan, mulai dari pertempuran fisik bersenjata, bergerak di “bawah tanah”, studi di luar negeri, bertahan hidup di negeri orang, berdiplomasi, berdemonstrasi, sampai dengan perjuangan keilmuan seperti mengajar, meneliti, merumuskan kebijakan dan mendampingi masyarakat. Agaknya tepat menyebut sosok ini sebagai intelektual organik, yakni mereka yang menggulatkan diri pada problem-problem kerakyatan. Buku-Buku yang ditulisnya di antaranya adalah: Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa (Bersama Gunawan Wiradi). osiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih. Politik dan Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian. Social Organization And Planned Development In Rural Java: A Study Of The Organizational Phenomenon In Kecamatan Cibadak, West Java, And Kecamatan Kendal, Central Java dan banyak artikel di media massa lainnya.

SUMBER ACUAN:

W.F. WERTHEIM (1984)

In Gesprek met Mijzelf (Dialog antara Ego dan Alterego)

Amsterdam, N.V. Querido.

W.F. WERTHEIM (1950)

            Herryzend Azie; Opstellen over de Oosterse Samenleving Arnhem,

Van Loghum Slaterus N.V.

W.F. WERTHEIM (1957)

            Indonesian Society in Transition; A Study of Social Change.

The Hague & Bandung, W. van Hoeve Ltd.

W.F. WERTHEIM (1974)

Evolution and Revolutin; The Rising Waves of Emancipation

……………………………..

W.F. WERTHEIM (t.t)

            “Landwirtschft in China – Zehn verlorene Jahre?”

Amsterdam (karangan)

W.F. WERTHEIM (1984)

Elite Perception and the Masses; The Indonesian Case.

Amsterdam, Anthropology  Sociology Centre.

W.F. WERTHEIM (1997)

Third World Whence and Whither?; Protective State versus Aggressive market.

Amsterdam, Het Spinhuis.

Continue Reading

Editor's Choice

Thomas Paine, Common Sense dan Puntung-Berapi Amerika

mm

Published

on

Tidak ada sesiapa yang cukup waras pikirannya yang akan mau meramalkan masa depan yang gemilang bagi Thomas Paine, tatkala ia sampai dalam usia tigapuluh tujuh tahun ke Amerika. Seluruh kehidupannya sampai saat ini semata-mata terdiri dari rentetan kekandasan dan kekecewaan. Apa saja usaha yang pernah ia jamah berakhir dengan menyedihkan.

Siapa yang mengira, bahwa dalam waktu beberapa tahun imigran yang baru saja datang ke Dunia Baru ini akan muncul sebagai salah seeorang penulis pamflet terbesar dalam bahasa Inggris, salah seorang tokoh yang paling kontroversial dalam sejarah Amerika, seorang agitator politik dan revolusioner yang namanya dikenal, ditakuti, dibenci atau dielu-elukan dan disanjung-sanjung diseluruh koloni Amerika-Inggris. Britania Raya dan Eropa Barat? Seolah-olah perjalanan laut yang ia lakukan belum lama sebelum itu telah menyebabkan suatu metamorfosis yang hebat dalam kepribadian dan wataknya; ia berobah hampir dalam waktu sekejap mata dari seorang biasa menjadi seorang cendekia yang gemilang.

Common Sense (Pikiran Sehat)

Tapi jika kita selidiki masa mudanya maka jelaslah bahwa tahun-tahun dari kehidupannya yang lampau bukanlah masa yang hilang, malahan masa ini adalah semacam masa persiapan untuk hidupnya yang baru. Ia dilahirkan di Thetford, distrik Norfolk, disebelah timur Inggris, dalam bulan Januari tanggal duapuluh sembilan, tahun 1737, sebagai anak laki-laki seorang ayah penganut mazhab Quaker dan ibu penganut Gereja Anglikan. Semenjak kecil ia telah mengalami kemelaratan yang teramat sangat, kekurangan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang hina. Sampai usia tigabelas tahun, ia belajar disekolah rakyat, dimana ia, menurut ucapannya sendiri telah beroleh “pendidikan akhlak yang sangat baik dan diberi sejemput pengetahuan yang berguna.” Nalurainya untuk ilmu pengetahuan dan penemuan-penemuan baru – untuk kepentingan praktis sebagai kebalikan dari kepentingan teritis – sudah kelihatan pada waktu itu. Naluri ini kelak akan tetap subur dalam seluruh kehidupannya yang sibuk itu.

Sehabis pendidikan formil yang singkat ini Paine mempelajari pekerjaan ayahnya – pekerjaan seorang pembuat korset. Pkerjaan ini ia jalankan selama tiga tahun. Kemudian kegiuran laut dan keisengang disebabkan pekerjaan yang membosankan ini menyebabkan ia lari dari rumah dan mencatatkan diri diatas kapal bajak Terrible, yang dipimpin oleh seroang nachoda yang mempunyai nama yang dahsyat, yaitu Death (Maut). Setelah dibawa puang kembali oleh ayahnya, ia melanjutkan pekerjaan membuat korset sampai ia berumur sembilanbelas tahun. Sesudah itu selama masa singkat ia mengesampingkan pekerjaan itu kembali, kalu berlayar sebagai lanun di kapal King of Prusia. Sesudah itu sembuhlah ia dari pengertiannya yang romantis tentang kehidupan pelaut, dan sekali lagi ia memulai pertukangannya kembali, tapi tidak lagi di Thetford, melainkan di London. Disana ia bekerja diekdai seorang pembuat korset dekat Ddrury Lane. Sedangkan waktu senggangnya ia pergunakan untuk mengikuti pelajaran-pelajaran dalam ilmu falak.

Masa selanjutnya adalah masa yang penuh kesulitan dan pengelanaan tak tahu tujuan. Di Sandwich ia kawain dengan seorang gadis pelayan piatu. Gadis ini kemudian meninggal dalam masa setahun sesudah perkawinan itu. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean. Karena pekerjaan dapat memberikan kepadanya waktu-waktu senggang yang ingin ia pergunakan untuk keperluan-keperluan lain, lalu Paine merasa tertarik. Paine diangkat sebagai seorang pejabat pabean. Jabatan ini adalah jabatan yang pelaing tepat sekali jika kita ingin menjauhkan kawan dan membuat orang menghindarkan diri. Sebab pekerjaan Paine ini, ialah pekerjaan mengangkap saudagar gelap, sehingga orang baik yagn kaya maupun yang miskin menjadi tak senang kepadanya. Disebabkan ketidak-telitian dalam menjalankan peraturan, maka ia dipecat dari jabatannya. Paine kembali megnerjakan pekerjaan membuat korset selama waktu singkat. Kemudian ia hidup melarat sebagai seorang guru yang bergaji f25/ setahun di Kensington.  Setelah kemudian ia dipulihkan kembali dalam jabatan pabena, ia kawin untuk kedua kalinyad alam tahun 1771 lalu menyertai istri dan mertuanya menjalankan sebuahtoko tembakau dan rempah-rempah, sebagai cara untuk menambah pendapatannya.

Selama tahun-tahun yang akhir ini, Paine sering sekali mengunjungi White Heart Tavern, tempat pertemuan sebuah perkumpulan sosial yang ia masuki sebagai anggota. Untuk kepentingan pendidikan anggota-anggota perkumpulan ini ia menulis sajak-sajak lucu dan lagu-lagu patriotik, disamping sekaling-sekali menulis karangan-karangan mengenai persoalan-persoalan yang lebih dalam sering kali ia terlibat dalam perdebatan menyebabkan kawan-kawan sejawatnya dijabatan pabean memilih dia sebagai juru-bicara mereka dalam suatu permintaan kenaikan gaji dan perbaikan keadaan pekerjaan. Selama berminggu-minggu Paine asyik menyiapkan sebuah karangan yang berkepala “masalah gaji pejabat-pejabat pabean dan pendapat-pendapat mengenai korupsi yang disebabkan oleh kemiskinan pejabat-pejabat pabean”. Dalam musim dingin tahun 1772-1773, ia pergi ke Londong untuk mengajukan permintaan itu kepada anggota parlemen dan pejabat-pejabat lain.

Tapi bukan saja petisi yang ia majukan atas nama pejabat-pejabat cukai itu ditolak, malahan ia diperhentikan akrena menyia-nyiakan pekerjaan. Kedai tembakaunya jatuh rugi, perabot rumah tanggan dan ahrta bendanya yang lain terpaksa dijual untuk menghindarkan dia dari hukuman penjara yang telah disap-siapkan oleh mereka yang berpiutang padanya; dan ia berpisah dari isterinya. Begitulah, tatkala umurnya sudah hampir separuh baya, ia tinggal seorang diri dengan tak ada uang sepeserpun juga.

Untunglah, waktu ia pergi ke London, Paine bertemu dengan Benjamin Franklin yang lagi berada disana sebagai komisaris daerah jajahan, dan Franklin, barangkali karena ia lihat, bahwa paine adalah seseorang yang berotak cerdas, menganjurkan kepada Paine untuk mencoba nasib di Amerika. Sepucuk surat pengantar dari Franklin yang dialamatkan kepada menantunya, Ricahrd Bache di Philadelphia melukiskan Paine “sebagai seorang anak muda yang patut dan cendekia”, dan ia menganjurkan supaya Paine dijadikan kerani, seorang guru bantu disekolah atau seorang pembantu pengawas. Surat ini adalah bekal Paine satu-satunya waktu it mendarat di Philadelphia dipermulaan bulan Desember tahun 1774.

Tapi, dalam dirinya Paine juga membawa bekal yang lain bentuknya dan yang tak ternilai harganya – dasar yang diiperolehnya dari pengalaman-pengalamannya dimasa lampau. Ia telah melihat cara-cara yang lancang dan primitif yang dipergunakan orang dalam menjalankan keadilan di Inggris; ia telah mengenal kemelaratan yagn pahit; ia telah melihagt jurang yang lebar yagn memisahkan rakyat jelata yang jutaan jumlahnya dari segolongan kecil anggota keluarga raja dan kaum bangsawan di Inggris; dan ia tahu skema yang busuk yang dipergunakan kotapraja dalam pemilihan naggota-anggota House of Commons dan ia tahu kedunguan dan korupsi-korupsi yang dijalankan oleh keluarga-keluarga raja. Setelah merenungkan hal-hal ini sedalam-dalamnya, lalu Paine dirasuki oleh suatu semangat yang bergelora bagi peri-kemanusiaan, cinta yang besar pada demokrasi, dan suatu kemauan berjuang untuk mengadakan perobahan secara universil dalam soal kemasyarakatan dan politik.

Segera setelah ia sampai ke Philadelphia, Paine lalu dipekerja karier Paine yang panjang sebagai seorang pejuang. Lima yang baru diterbitkan. Disana Paine bekerja hampir selama delapanbelas bulan, yaitu seumur dengan majalah itu. Dengan menyiarkan sebuah essay yang mengutuk perbudakan bangsa Negro dan pembelaan yang gigih bagi kemajuan, maka mulailah karir Paine yang panjang sebagai seorang pejuang. Lima minggu kemudian maka di Philadelphia didirikanlah perhimpunan Amerika yang pertama untuk memberantas perbudakan. Kemudian Paine menulis karangan-karangan yang membela kesamaan hak bagi kaum wanita, usul-usul mengenai hukum hak cipta internasional, pengutukan pengajiayaan hewan, cemooh atas adat-kebiasaan untuk berperang-tanding dan usul untuk menolak  peperangan dan menegakkan perundingan antara bangsa-bangsa.

            Tepat pada saat ia menulis, sebuah peperangan internasional dalam mana Paine kelaknya akan memainkan peranan penting sedang tumbuh dengan cepat. Dalam musim semi tahun 1775 terjadilah pertempuran-pertempuran Concord. Lexington van Bunder Hill. Setelah terjadi “pembegelan di Lexington” dalam bulan April, Paine menulis keapda Benjamin Franklin. “Tidaklah enak rasanya mengalami negeri ini terbakar sejadi-jadinya tepat pada saat aku memasukinya”.

Dalam mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan sengeketa ini, pendirian-pendirian di daerah koloni ini sangat terpecah-pecah. Waktu itu dikeluarkan pendapat-pendapat yang extrim seperti oleh Samuel Adams dan John Hancock yang menyetujui perperangan dan pendapat-pendapat yang menghendaki kesetiaan kepada raja seperti yang didukung oleh kaum Tory, George Washingotn, Benjamin Franklin dan Thomas Jefferson tergolong kepada pemimpin-pemimpin yang menyatakan kesetiaan mereka kepada Inggris dan yang memandang pikiran-pikiran mengenai pemsiahan dan kemerdekaan dengan penuh curiga. Baik Kongres Kontinental yang pertama maupun yang kedua telah mengesahkan resolusi yang menegaskan hubungan tetap dengan mahkota Inggris, dengan hanya mengemukakan sedikit petisi mengenai permintaan bagi penyelesaian yang menyenangkan bagi rasa-rasa tidak-puas yang terdapat para penduduk koloni-koloni ini.

Ditengah-tengah pemikiran yang kacau-balau ini, diantara pendapat dan dorongan yang paling bertentangan,d itengah renggutan dan tarikan, seorang laki-laki telah dapat melihat dengan jernih arah dari jalannya kejadian dan akibat-akibat yang mungkin timbul dari padanya. Sejak semula. Thomas Paine beranggapan, bahwa pemisahan dengan Inggris adalah hal yang tak dapat dielakkan. Dan selama musim gugur tahun 1775 ia bekerja menuliskan buah-pikirannya. Sebelum hasil-kerja ini diterbitkan, maka terlebih dulu ia diperlihatkan oleh Paine kepada beberapa orang kawan, diantaranya Dr Benjamin rush yang mengusulkan supaya buku itu diberi nama Pikiran Sehat (Common Sense). Rush menolong Paine mencari seorang penerbit, Robert Bell, seorang pedagang buku dan pencetak berbangsa Scot di Philadelphia.

Pikiran Sehat, sebuah pamflet setelah 47 halaman yang “dituliss oleh seorang Inggris” telah diterbitkan pada tanggal 10 Januari 1776 dengan seharga dua shilling. Dalam waktu tiga bulan saja sudah terjual habis 120.000 jilid. Pengiriman penjualan seluruhnyayang mendekati jumlah setengah juta, adalah suatu jumlah yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada masa itu, sama bersarnya dengan penjualan sejumlah tigapuluh juta di Amerika Serikat masa sekarang. Pendeknya bolehlah dianggap bahwa setiap orang yang pandai membaca diketigabelas koloni itu telah membaca buku ini. Biarpun penjualan begitu luar-biasa besarnya, Paine tidak bersedia untuk menerima uang honorarium biar sesenpun juga.

Beberapa Sampul buku dari karya penting Thomas Paine

Tidak ada buku dalam sejarah kesusasteraan yang mempunyai pengaruh begitu cepat seperti buku Pikiran Sehat. Buku ini adalah seperti serunai sangkakala yang memanggil kolonis-kolonis Amerika untuk bangkit memperjuangkan kemerdekaan mereka – tanpa kompromi dan tiada sangsi-sangsi. Paine telah menjelaskan kepada mereka, bahwa revolusi adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan Inggris dan raja George III. “karena tidak ada cara lain yang mencapai tujuan kecuali ledakan-ledakan,” demikian Paine menjelaskan, “maka oleh sebab itu demi Tuhan, marilah kita maju kepemisahan yang lengkap. Mahal, bahkan mahal sekali bayaran yang telah kita berikan untuk penarikan perjanjian-perjanjian itu – sekiranya hanya itu yang mau kita perjuangkan … alangkah dungunya k ita, jika kita memandang kejadian di Bunker Hill sebagai pembayaran untuk kepentingan hukum atau tanah …. Hal ini bukanlah masalah satu kota, satu daerah, satu propinsi ataupun satu kerajaan, tapi masalah ini adalah amsalah satu benua …. Hal ini bukan soal hari sehari, atau setahun ataupun sejaman, tapi keturunan kita terlibat dalam perjuangan ini …. Sekarang inilah waktunya untuk menabur benih bagi kesatuan sebenua, kesetiaan dan kehormatan …. Emban Benua telah ditarik terlalu longgar …. hanya kemerdekaan satu-satunya ikatan yang dapat mengikat dan mempersatukan kita.”

Sebuah bait yang agak lembut dan merapuhkan hati mengantarkan kita kedalam Pikiran Sehat:

Barangkali, gelora perasaan yang tertulis dihalaman-halaman buku ini belum lagi cukup luas dianut orang sehingga ia dapat memperoleh dukungan umum; suatu kebiasaan yang terlalu lama ada, yang tidak mau mengingat bahwa sesuatu adalah salah telah menimbulkan suatau gambaran dangkal yang memperlihatkan, bahwa sesuatu itu adalah benar adanya. Dan ia pertama-tama akan mengakibatkan suatu teriakan yang hendak mempertahankan kebiasaan. Tapi keramaian akan sergera surut. Waktu ternyata lebih banyak menyebabkan perubahan dari pada pikiran.

Bagian pertama pamflet ini membicarakan masalah asal dan sifat pemerintahan dengan Undang-undang Dasar Inggris sebagai contoh utama. Filsafat pemerintahan paine terkandung dalam kalimat-kalimat seperti berikut:

Pemerintahan, biarpun dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sebetulnya adalah sebuah cacat yang keperluannya tak dapat dihindarkan. Dan dalam keadaannya yang paling buruk ia adalah sesuatu yang tak boleh dibiarkan … pemerintah seperti halnya dengan pakaian adalah sautu kesucian yang telah hilang. Istana raja-raja didirikan atas puing lindungan-lindungan surga … Makin sempurna peradaban, makin kurang perlunya pemerintahan.

Asal dan berkembangnya pemerintahan, demikian Paine mencoba meyakinkan pembacanya, “menjadi amat perlu, karena ketinggian moral tidak berkesanggupan untuk memerintah dunia ini; dalam hal inipun juga pola dan tujuan pemerintahan adalah: kebebasan dan keamanan”.

Ia memperlihatkan suatu perbedaan yang jelas antara masyarakat dan pemerintah. Manusia tertarik pada masyarakat, karena berkat bantuan kerjassama yang terjadi dalam masyarakat berbagai kebutuhan tertentu dapat dipenuhi. Dalam keadaan seperti ini manusia memiliki sejumlah hak-hak azasi, seperti kebebasan dan persamaan. Semestinya, manusia harus sanggup hidup dalam damai dan bahagia tanpa pemerintah, sekiranya “dorongan-dorongan hati sanubari manusia” adalah “bersih, serba serupa dan ditaati dengan tiada engkarnya”. Tapi karena manusia menurut sifatnya lemah dan karena dalam soal akhlak ia tidak sempurna, maka diperlukanlah daya-daya untuk mengendalikan. Dan daya-daya ini diberikan oleh pemerintah. Tapi, lebih lagi dari pada dari pemerintah, dan kesenangan rakyat. Adat-istiadat dan kebiasaan sosial, hubungan bersama dan kepentingan bersama manusia, umumnya lebih lagi berpengaruh dari pada lembaga-lembaga politik.

Paine kemudian melanjutkan pembicaraannya dengan “menyajikan beberapa ulasan mengenai undang-undang dasar Inggris yang begitu dibanggakan orang”. Ia mengulas, “Bahwa undang-undang dasar ini adalah sangat agung jika dibandingkan dengan jaman gelap dan perbudakan, tatkala m ana ia dirumuskan, adalah sesuatu yang harus diakui. Waktu dunia dilanda oleh kelaliman, maka dari apdanya setidak-tidaknya telahd apat dipetik penyelamatan yang gemilang. Tapi bahwa ia tidak sempurna, mudah goncang dan tak sanggup memberikan apa yang elah ia janjikan, mudah sekali dibuktikan.” Apa yang ia anggap syarat ajasi bagi satu pemerintahan, yaitu tanggung jawab, menurut hematnya tidak ada sama s ekali dalam undang-undang dasar Inggris. Ia begitu ruwet sehingga mustahil untuk menentukan siapa yang harus bertanggung-jawab mengenai sesuatu. Satu-satunya bagian dari undang-undang ini yang ia puji, ialah bagian dimana undang-undang ini setidak-tidaknya secara teoritis, mengakui hak rakyat untuk memilih anggota House of Commons. Paine mengusulkan satu majelis legislatif tunggal yang anggotanya dipilih secara demokratis untuk pelbagai koloni, seorang presiden, kabunet, dengan cabang-cabang eksekutif yang bertanggung-jawab pada kongres.

Tapi kata-kata yang paling tajam dan hinaan yang paling pahit telah diberikan oleh Paine untuk bentuk kerajaan yang turun-temurun. Ia serang seluruh prinsip monarchi, terutama sebagaimana yang terdapat di Inggris.

Pemerintahan raja pertama-tama diperkenalkan kepada dunia oleh bangsa-bangsa biadab. Kebiasaan ini kemudian ditiru oleh kturunan-keturunan Israel. Inilah suatu pendapatan yang paling subur yang pernah ditanamkan oleh iblis untuk menganjurkan pemujaan. Bangsa-bangsa biadab mempersatukan hormat dan puja mereka kepada raja-raja mereka yang sudah mangkat. Dunia Nasrani kemudian memajukan kebiasaan ini dengan melakukan perbuatan yang serupa terhadap raja-raja mereka yang masih hdiup …. Kemudian disamping keburukan sistim kerajaan ditambahkan orang pula keburukan dari hak turun-temurun. Jika yang pertama dapat dianggap sebagai penurunan-martabat dan perendahan bagi diri kita sendiri, maka yang kedua yang dinyatakan sebagai saoal hak,dapat dianggap sebagai penghidupan dan beban yang berat bagi keturunan kita …. Bukti yang wajar dari kegilaan hak turun-temurun itu, ialah perbuatan alam sendiri yang menunjukkan tidak setujunya jika sekiranya ia setuju, maka ia tidak akan begitu sering menjadikan hak ini menjadi sebuah olok-olok dengan memberikan kepada manusia. Keledai yang belagak Singa.

Menurut pandangan Paine, sahnya keturunan raja Inggris sebegitu jauh sampai kesemenjak jaman Penaklukkan, adalah kebenaran yang dapat disangsikan. Seperti ia katakan, “Seorang belasteran Perancis mendarat dengan sekumpulan garong bersenjata dan menobatkan dirinya sendiri menjadi raja Inggris, tanpa kehendak atau persetujuan rakyat pribumi sendiri; jika diukur dengan kata-kata biasa, maka asal-usul yang rendah dan jahat. – Tak pelak lagi, yang seperti ini tidak mungkin menaruh sifat kedewaan dalam dirinya”. Sekiranya monarchi dapat menjamin suatu pengumpulan dari contoh-contoh manusia yang baik dan cendekia, maka tidaklah ia menimbulkan keberatan benar. “Tetapi ia membuka pintu bagi kaum yang gila, licik dan tak cakap ….. Manusia yang memandang dirinya sendiri sebagai makhluk yang sengaja dilahirkan untuk memerintah, sedangkan manusia lain hanya untuk mematuhi perintah. Golongan ini dengan segera akan menjadi golongan yang tak tahu malu. Dan sebagai mahluk pilihan dan kemanusiaan seanteronya jiwa mereka mudah sekali diracuni oleh rasa diri penting …. dan tatkala maereka memasuki pemerintahan maka golongan pemerintah ini menjadi golongan orang-orang paling bodoh dan paling tidak cakap diseluruh dominion.” Dengan mengijinkan raja-raja yang masih dibawah umur atau terlalu tua menduduki singgasana, orang juga akan beroleh rentetan keburukan; disatu pihak pemerintahan langsung atas negara akan berada dalam tangan wali raja, sedangkan dipihak l ain negara akan tergantung dari tingkah seorang raja yang telah lusuh dan tua-bangka.

Sebagai sanggahan terhadap mereka yang berpendirian, bahwa pemerintahan turun-temurun dapat menghindarkan perang-saudara. Paine mengemukakan, bahwa semenjak jaman Penaklukan Inggris telah mengalami “tidak kurang dari delapan kali peperangan-saudara dan sembilanbelas kali pemberontakan”. Keseimpulannya ialah:

Di Inggris kerja seorang raja hanya mengumumkan perang dan menghadiahkan istana. Dengan kata-kata biasa, ini berarti membuat negara jadi miskin dan menimbulkan rasa pecah-belah dalam tubuh negara itu sendiri. Memang enak rasanya diberi uang sebanyak delapan ratus ribu sterling setahun dan disamping itu disembah lagi. Tapi dalam mata Tuhan, seseorang yang jujur terhadap masyarakat, jauh lebih mulia adanya, dari semua perampok-perampok yang berhiaskan mahkota yang pernah hidup diatas dunia ini.

Paine telah menunjukkan hormatnya kepada George III dalam berbagai bagian dari bukunya. Tetapi setelah penyembelihan di Lexington terjadi, Paine menulis, “Aku menolak Firaun Inggeris yang keras dan sempit hari ini untuk selama-lamanya; dan kutuk laknat ini, yang telah beroleh sebutan “Bapak Rakyat”, tapi yang telah mendengarkan penyembelihan rakyat dengan tiada terharu sedikitpun, dan yang tetap bisa tidur pula biarpun darah rakyat melumuri ruhnya.” Dalam bait yang ia tulis kemudian ia tambahkan; “Tapi dimana, demikian seseorang bertanya, raja Amerika bertahta? Dengarkanlah kawan, ia bertahta diatas, dan ia tidak merusakkan kemanusiaan seperti yang telah dilakukan adikara bermahkota seperti yang terdapat di Inggris itu.

Setelah ia meruntuhkan pednapat-pendapat mengenai pemerintahan monarchi yang kebenarannnya diakui orang, lalu Paine melanjutkan pembicaraannya dengan mengemukakan “Beberapa pikiran tentang duduk persoalan Amerika sekarang ini”. Dibagian ini ia menitik beratkan pada alasan-alasan ekonomi dari pemisahan dengan Inggris. Sebagai sanggahan terhadap rasa-puas yang terdapat pada kaum Tory, yang berpendirian, bahwa Amerika maju berkat hubungannya dengan Inggris, Paine mengatakan:

Amerika akan sama kembangnya, bahkan mungkin lebih kembang lagi sekiranya tak ada suatu kekuasaan Eropa yang ikut mencampuri urusannya. Barang dagangan yang gtelah membuat ia kaya, adalah barang-barang yang diperlukan buat hidup dan selalu akanb eroleh pasaran, karena bersantap adalah salah satu istiadat Eropa …… Gandum kita akan diharagai disetiap pasar Eropa, sedangkan barang impor-impor dapat kita bayar dan kita beli dimana saja kita  mau.

Kenyataan, bahwa Britania telah memberikan perlindungan bagi koloni-koloni ini terhadap Spanyol, perancis dan bangsa Indian, diremehkan olehh Paine dengan komentar, bahwa, “Ia akan membela Turki dengan alasan-alasan yang sama, yaitu kepentingan dagang dan dominion”, dan lagi pula ongkos pertahanan ini “bukan mereka saja yang membayar, tapi ketapun ikut juga”.

Salah satu ikatan terkuat yang menyebabkan koloni-koloni ini enggan memisahkan diri, menurut Paine, ialah adanya suatu rasa sentimentil yang memandang negeri Inggris sebagai negeri ibu. Jika ini benar, “Maka Inggris sebetulnya harus merasa lebih malu lagi karena tingkah-laku yang telah ia perbuat. Karena, bahkan hewan tidak akan suka memakan anak-anaknya sedangkan orang biadab tidak pernah berperang dengan keluarganya sendiri ….. Sebutan Orang Tua atau ibu telah dipergunakan dengan cara Jezuitis oleh raja-raja dan parasit yang berada sekelilingnya dalam rangka semacam “bapak-isme” yang rendah untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak pada tempatnya atas jiwa mudah-percaya kita yang lemah. Eropalah, dan bukan Inggris yang boleh disebut negeri ibu Amerika”. Dunia Baru ini, demikian ia nyatakan, telah menjadi “pelindungan bagi pencinta-pencita kemerdekaan agama dan sipil yang telah diburu-buru, dari setiap pelosok Eropa … Tidak sampai sepertiga dari seluruh jumlah penduduk, bahkan dari propinsi inipun tidak, yang berasal dari keturunan Inggris. Karena itu saja tolak pendirian yang menganggap negeri Inggris sebagai negeri ibu atau negeri leluhur, sebagai suatu pendirian yang salah, sempit, egoistis dan jauh dari pada mulia”.

Ia tekah mendahului suatu peringatan yang kemudian akan diucapkan oleh George Washington dan yang berbunyi “membersihkan diri dari persekutuan-persekutuan abadi dengan bagian yang manapun juga dari dunia luar”, dan ucapan Thomas Jefferson “Berdamai, berdagang dan bersahabat dengan jujur dengan setiap negera – tidak mengikatkan diri dalam suatu persekutuan dengan negara yang manapun juga”, dengan menggambarkan bagaimana besarnya kerugian yang akan dialami jika hubungan dengan Inggris tetap dilanjutkan.

….. karena, setiap kepatuhan atau perserikatan dengan Britania Raya, akan menyebabkan terseretnya benua ini dengan langsung kedalam peperangan dan percekcokan Eropa; kita akan diadu dengan negara-negara yang sebenarnya mencari persahabatan kita dan terhadap siapa kita tidak pernah menaruk dendam ataupun keberatan-keberatan. Karena pasaran bagi perdagangan kita terdapat di Eropah, maka kita tidak boleh mengadakan hubungan sama-sepihak dengan salah satu dari bagian-bagiannya. Buah Amerika adalah penting sekali untuk menjauhkan diri dari pada sengketa-sengketa Eropa. Tapi sikap ini tidak akan dapat dilaksakan oleh Amerika, berhubung dengan ikatannya dengan Inggris, dalam ikatan mana ia menjadi batu-pemberat dalam timbangan politik Britania. Eropa begitu rapat ditumbuhi kerajaan-kerajaan sehingga tidaklah mungkin untuk mempertahankan perdamaian disana dalam jangka waktu yang lama. Dan setiap kali pecah peran antara Inggris dan suatu negara asing, maka perdagangan Amerika akan ikut hancur, semata-mata karena Amerika mempunyai ikatan dengan Inggris.

Bermacam-macam kenyataan yang tidak menyenangkan yang disebabkan oleh pemerintah Inggris, kemudian dipaparkan oleh Paine. Dan ia menyimpulkan, bahwa:

Inggris tidaklah mampu untuk memperlakukan benua ini dengan adil; pekerjaan segera akan menjadi begitu berat dan ruwet sehingga ia tidak akan dapat diselesaikan dengan memberikan kepuasan yang layak, oleh sesuatu negara yang jauh letaknya dari kita dan yang tidak mengerti sama sekali hal ikhwal kita. Telah ternyata, bahwa mereka tidak kuasa untuk menaklukkan kita, dan karena itu mereka juga tidak akan kuasa untuk memerintah kita. Kebiasaan untuk pergi pulang-balik sejauh tiga atau empat ribu  mil dengan sebuah lapuran atau petisi, k emudian menunggu jawaban selama tiga atau empat bulan dan kemudian ditambah lagi waktu lima atau enam bulan untuk memberikan penjelasan, tidak berapa lagi akan kita sadari sebagai suatu kebiasaan yang gila dan kekanak-kanakan …………. Suatu pendirian yang beranggapan, bahwa sebuah benua harus diperintah oleh sebuah pulau untuk selama-lamanya adalah sebuah pendirian yang edan. Belum lagi pernah terjadi alam membuat satelit lebih besar dari planet ibunya.

Untuk mereka yang bimbang dan berhati lemah yang masih percaya pada kemungkinan perseuaian dan rujuk, Paine mengajukan suatu sanggahan yang bersemangat:

Dapatkah tuan-tuan menegakkan kembali jaman yang telah lalu? Sanggupkah tuan-tuan memberikan kepada seorang perempuan lacur kemurnian kedaraannya kembali? Demikianlah juga, tuan-tuan tidak akan dapat mempersatukan Inggris dan Amerika kembali. Tambatan terakhir telah putus, rakyat Inggris telah mengeluarkan ucapan-ucapan yang menentang kita. Banyak cedera-cedera yang tan gmungkin dimaafkan alam, karena alam sendiri akan berhenti jadi alam, jika cedera itu ia maafkan. Seperti seorang kasmaran tak akand apat memaafkan perkosaan atas kekasihnya, begitu juga sebuah benua tidak mungkin memaafkan pembegal-pembegal dari Britania.

Sedang seantero dunia diinjak-injak olehpenindasan-penindasan, Amerika harus membuka pintunya seluas-luasnya bagi kemerdekaan dan mempersiapkan tempat menyelamatkan diri bagi kemanusiaan yang diburu-buru.

Paine mengisi bab penutupnya dengan beberapa pandangan praktis tentang “kesanggupan Amerika  hari ini”, dimaksudkan sebagai pengukuh kepercayaan terhadap diri sendiri orang Amerika dan untuk meyakinkan mereka, bahwa mereka mempunyai cukup tenaga manusia, pengalaman-pengalaman berusaha dan sumber-sumber alam, tidak saja cukup untuk memenangnkan suatu peperangan dengan Inggris,  tapi, jika perlu, bahkan untuk mengalahkan dunia yang bersikap bermusuhan. Koloni-koloni ini memiliki sejumlah besar perajurit-perajurit bersenjata dan berdisiplin baik. Sebuah armada yang dapat ditandingkan denan armada Inggris dapat dibangunkan dalam waktu singkat, karean ter-papan, besi dan tali-temali tersedia dengan cukup, sedangkan “Pembangunan kapal adalah kebangaan Amerika terbesar dan dalam usaha ini ia akan lebih majud ari seluruh dunia”. Pendeknya sebuah angkatan laut untuk kepentingan pertahanan dan perlindungan adalah perlu, sebab angkatan laut Inggris “tiga atau empatribu mil jauhnya dari kita tidak seberapa besar pertolongannya; dalam keadaan mendesak angkatan laut ini tidak bisa diharapkan sama sekali”.

Dalam suasana pertentangan keagamaan dalam mana ia sering terlibat, pandangan-pandangan keagaam Paine dalam masa hidupnya saat itu, adalah sangat menarik untuk diperhatikan:

Dalam soal agama, saya berpendapat bahwa pemerintah mempunyai kewajiban mutlak untuk melindungi semua penganut-penganut yang beriman dari setiap agama. Dalam soal ini pemerintah tidak boleh campur tangan sama sekali (Rupanya ucapan ini dikeluarkan terhadap gereja yang sudah kukuh kedudukannya dan untuk membela pemisahan gereja dan negara) ………….. Sedangkan mengenai diriku sendiri, dengan penuh dan sungguh-sunggu aku percaya, bahwa Yang Mahakuasa berkehendak supaya diantara kita terdapat beragam-ragam perndapat keagamaan dan dengan demikian memberikan kesempatan lebih luas bagi rasa cinta-kasih ke-Nasranian kita. Sekiranya serupalah cara kita semua berpikir, maka kecondongan-kecondongan keagamaan kita akan menginginkan hal-hal untuk diuji. Berdasarkan prinsip ini, aku memandang beragam mazhab yang terdapat antara kita sebagai anak-anak dari suatu keluarga, hanya berbeda dalam apa yang oran gsebutkan nama Nasraninya.

Sambil meringkaskan kembali sendi keyakinannya, bahwa “tidak ada cara yang dapat menyelesaikan persoalan kita begitu tepat kecuali dengan jalan mengumumkan kemerdekaan dengan terus terang dan tegas”. Paine mengakhiri Pikiran Sehat-nya dengan mengemukakan empat faktor: (1) selama Amerika masih dianggap jajahan Inggris, maka tidak ada negara lain yang akan mau mencoba menajdi pengantara dalam pertikaian kedua negeri ini; (2) dari Perancis atau Spanyol tidak bisa diharapkan bantuan untuk memulihkan dan mempersatukan Amerika dan Inggris kembali karena perbuatan ini akan bertentangan dengan kepentingan mereka; (3) Jika rakyat Amerika menyatakan, bahwa mereka berada dibawah kekuasaan Inggris, maka rakyat Amerika akan dianggap pemberontak oleh negeri-negeri asing dan dengan demikian tidak akan banyak beroleh simpati; (4) sebaiknya rakyat Amerika menyusun sebuah manifesto dan menjelaskan keberatan-keberatan mereka terhadap Inggris serta maksud untuk memutuskan segala ikatan dengannya. Naskah pernyataan ini dalam mana juga dijelaskan maksud-maksud damai serta keinginan untuk mengadakan hubungan dagang, dikirimkan keluar negeri. Dengan cara demikian hasil yang akan diperoleh tentu besar sekali.

Paine meakhiri pembicaraannya dengan menyatakan:

… sampai kemerdekaan dinyatakan, benua ini akan merasa dirinya seperti seseorang yang selalu mengundurkan saja suatu pekerjaan yang tak enak sedangkan ia tahu betul, bahwa pekerjaan itu tidak boleh tidak harus ia lakukan; ia segan memulainya, ia memimpikan bahwa pekerjaan ini telah selesai, dan ia tak kunjung-kunjungnya dimomoki oleh perasaan bahwa pekerjaan ini betul-betul tak bisa ia elakkan.

Karena itu, dari pada saling pandang-memandang dengan penuh kecurigaan dan ras ingin tahu yang berisi kebimbangan, marilah kita saling mengulurkan tangan yang tulus dan penuh rasa persahabatan dan bersatu membentuksuatu barisan sebagai lambang dari pemberian maaf dan dapat menghilangkan perselisihan yang selama ini ada. Marilah kita hilangkan nama-nama seperti “tory” dan “whig” dan janganlah hendaknya ada sebutan lain yang kedengaran kecuali sebutan warganegara yang baik; seorang sahabat yang lapang hati dan berpendidrian tegas; seorang penyokong yang jujur dari HAK-HAK MANUSIA dan suatu NEGERA AMEREKA SERIKAT YANG MERDEKA.

Inilah pesan revolusioner yang disampaikan oleh Pikiran Sehat kepada rakyat Amerika, pesan yang berisikan suatu lingkupan nada suara mulai dari alasan-alasan yang terhentak ektanah,  realistis, praktis, sampai keseru-seruan yang dibebani emosi, pejuang yang garang, ajakan-ajakan yang mendorong yang dikeluarkan seoran gagitator yang ulung.

Akibat langsung dan menggegerkan dari kitab Pikiran Sehat ini dapat diperlihatkan dengan jalan mengutuip ucapan-ucapan pemimpin yang ada kala itu. Kebimbangan George Washington hilang sama sekali tatkala ia menulis kepada Joseph Reed di Norfolk.

“Jika ditambahkan kepada ajaran-ajaran sehat dan alasan-alasan yang tak dapat diengkari seperti yang terdapat dalam pamflet Pikiran Sehat, beberapa lagi dari pendirian-pendirian yang bernyala-nyala seperti yang telah diperlihatkan di Falmounth dan Norfolk, maka tidak banyak lagi orang yang tidak sanggup memutuskan untuk berpihak kepada kebenaran dari pemisahan”; dan beberapa minggu kemudian ia menulis lagi, juga kepada Reed “Berdasarkan surat-surat pribadi yang baru-baru ini saya terima dari Virginia, saya melihat, bahwa disana Pikiran Sehat karangan Paine telah menimbulkan perobahan pikiran pada banyak orang”.  Dan John Adams menulis kepada isterinya. “Bersama ini saya kirimkan sebuah pamflet berkepala Pikiran Sehat yang ditulis sebagai pembelaan bagi kebenaran, bahwa pembendungan perbutan kelaliman dimasa datang dan penghancuran penindasan akan segera diyakini oleh rakyat banyak – berdasarkan alasan-alasan yang banyak harapan ini mungkin sekali terlaksana”. Agigail, setelah membacanya menjawab. “adalah sebagai sinar Pembaruan yang telah datang pada waktunya benar untuk menghilangkan kebimbangan kita dan menentukan pilihan kita”. Benjamin Rush berkata tentang tulisan Paine. “Mereka menyembur dari percetakan dengan suatu akibat yang sampai sekarang belum pernah dicapai oleh kertas dan mesin cetak di negeri manapun juga dan dalam masa kapanpun juga”; Jenderal Charles Lee menambahkan, “Kuakuilah, ia telah meyakinkan aku”; dan Franklin mencatat, “Akibatnya menakjubkan”; dan William Henry Drayton melaporkan, bahwa “Penyiaran ini jatuh sebagai ledakan guntur atas anggota-anggota Kongres Benua”.

Dalam kitabnya Sejarah Revolusi Amerika Sir George Trevelyan mengulas:

Tidaklah mudah untuk meyebutkan sebuah ciptaan manusia yang mempunyai akibat yang sekaligus begitu langsung, begitu luas dan begitu lama … Buku ini “digarong,” dari setiap negara dimana republik baru ini mempunyai penyokong-penyokong…. Menurut koran-koran kala itu Pikiran Sehat telah membalikkan beribu orang kepada kemerdekaan; orang-orang yang sebelumnya tak menyukai pikiran itu sama sekali. Akibatnya tak kurang dari akibat suatu keajaiban dan ia telah merubah kaum Tory menjadi Whiq.

Dalam masa beberapa bulan setelah Pikiran Sehat ini terbit kebanyakan negara-bagian telah memerintahkan wakil-wakil mereka untuk memberikan suara setuju pada kemerdekaan. Hanya Maryland yang masih sangsi dan New York menolak. Pada tanggal empat bulan Juli tahun 1776, kurang dari enam bulan setelah pamflet Paine yang termasyur ini keluar dari percetakan, Kongres Benua yang mengadakan pertemuan di State House Philadelphia memproklamirkan kemerdekaan negara Amerika Serikat. Sesungguhnya Paine tidak menulis permyataan kemerdekaan itu, ia bekerja rapat sekali dengan Thomas Jefferson waktu pernyataan itu disusun. Kecuali bagian yang menyatakan peniadaan perubdakan yang diperjuangkan oleh Paine, semua dasar-dasar yang ia kemukakan dalam Pikiran Sehat dimasukkan kedalam manifesto yang jaya ini.

Perjalanan hidup Paine selanjutnya menunjukkan hubungan yang tak langsung dengan riwayat Pikiran Sehat. Hal-hal yang pokok dengan secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Segera setelah Kemerdekaan diumumkan, ia masuk kedalam tentara revolusi. Sebagai seorang jurubicara yang bijak buat perjuangan Amerika ia telah memberikan sumbangan yang besar untuk kepentingan kesatuan dan semangat nasinal dengan serentetan paflet-pamflet yang setiapnya berkepala Krisis. Pamflet yang pertama mulai dengan kalimat yang begitu sering dikutip orang; “ada masa yang menguji jiwa manusia. Perajurit musim panas dan patriot-pagriot dalam sinar terang akan mengundurkan diri dari pengabdian kepada tanah airnya dalam krisis ini; tapi ia yang kini berdiri tegak dan bertahan berhak atas cinta dan terima kasih baik dari laki-laki maupun perempuan.” Beberapa bulan kemudian setelah melihat kesanggupan Paine sebagai seorang propagandis dan pembangunan semangat, Kongres menarik Paine dari tentara dan mengangkatknya sebagai Sekretaris Panitia Urusan Luar Negeri – pada hakekatnya Menteri Luar Negeri. Secretary of State, Amerika yang pertama. Pelbagai pertentangan faham memaksa ia untuk mengundurkan diri dari jabatan itu. Sesuah itu ia diangkat menjadi Pegawai Dewan Pennsylvania. Dalam tahun 1781 ia dikirim ke perancis bersama John Laurens untuk meminta bantuan keuangan bagi pemerintah Amerika yang lagi kekurangan uang. Dalam tahun itu juga ia kembali dengan uang dan pelbagai persediaan kebutuhan.

Setelah dalam tahun 1783 revolusi berakhir, paine memusatkan pikiran pada penemuan-penemuan mekanis. Ia menciptakan jembatan gantung dari besai yang pertama dan ia mengadakan percobaan-percobaan dengan tenaga uap. Berhubung dengan adanya beberapa masalah teknis, maka diputuskanlah untuk meminta pertolongan insinyur-insinyur Inggris dan Perancis dan dalam tahun 1787 Paine berangkat ke Eropa dimana ia bermukim selama limabelas tahun.

Segera setelah ia sampai, Revolunsi Perancis pecah dan Paine menyokong kejadian ini dengan penuh semangat sebagai pembelaan selanjutnya bagi pikiran-pikiran demokratisnya. Sebagai pembelaan bagi revolusi dan tangkisan atas serangan Edmund Burke ia menulis Hak-hak Manusia (The Rights of Man) yang termasyur. Untuk menghindarkan tangkapan atas tuduhan penghianatan – sebagai hasil dari koktrin-doktrik yang terdapat dalam buku ini – ia terpaksa dengan cepat meninggalkan Inggris dan melarikan diri ke Perancis, dimana ia dipilih untuk duduk dalam Konvensi sebagai anggota yang mewakili Calais. Dalam suatu percobaan untuk menyelamatkan raja Louis XVI dari tangan Roberspierre dan Marat. Sehingga, waktu tokoh-tokoh ini menduduki kursi pemerintah, Paien lalu; ditangkap, dilucuti dari kedudukannya sebagai warga negara kehormatan Perancis, dipenjarakan selama sepuluh bulan dan untung saja masih bisa diselamatkan dari guillotine. Setelah ia dibebaskan dengan perantaraan duta besar Amerika James Monroe, ia beristirahat dikediaman Monroe sampai sehat kembali.

Kerja besarnya dari jaman ini ialah Jaman Akal (The Age of Reason) yang kadang-kadang disebut juga “injil kaum atheis”. Sebetulnya Paine adalah seorang theis yang alim, yang percaya kepada Tuhan dan hari kemudian. Jaman Akal, biarpun bersikap sangat kritis terahadap Perjanjian Lama, sebetulnya ia tulis untuk membendung gelombang dari atheisme yang memukul di perancis selama jaman revolusi itu. Sungguhpun begitu para ahli agama dan golongan-golongan agama kuno keras mengutuk Paine sebagai seroang radikal yang berbahaya dan seorang murtad.

Waktu Paine kembali ke Amerika dalam tahun 1802, ia tidak disambut sebagai pahlawan revolusi, malahan pemimpin-pemimpin politik dan anggota-anggota gereja dengan sungguh-sungguh menutuk dia, karena ia telah mengarang Jaman Akal dan karena teori-teori politiknya yang radikal. Di New Rochelle, New York, dimana kemudian ia berdiam, ia tidak diberi ijin ikut pemilihan umum, dengan alasan, bahwa ia bukan warganegara Amerika lagi. Bahkan orang telah mencoba untuk membunuhnya. Setelah ia selama tujuh tahun yang pahit mengalami penghinaan, kebencian, ketak-pedulian, kemelaratan dan kesehatan yang buruk, ia meninggal dalam tahun 1809, sewaktu ia berumur tujuhpuluh dua tahun. Baginya tak diberikan ijin untuk berkubur diperkuburan kaum Quaker.

Tapi kepalsuan, kepahitan dan prasangka yang kuat dari tahun-tahun terakhir kehidupan Paine, masih saja berlarut-larut sampai jaman kini. Theodore Roosevelt menyebutnya “seorang atheis kecil yang busuk”, sungguhpun, seperti Kerajaan Suci Roma, yang bukan suci, bukan Roma dan bukan pula kerajaan, demikian juga Paine bukan seorang atheis, bukan seorang kecil dan bukan pula busuk. Sampai-sampai tahun 1933, sebuah acara radio mengenai Paine telah disingkirkan dari sebuah pemancar radio New York. Baru dalam tahun 1945, empatpuluh lima tahun setelah Ruang Kemasyuran dari Orang-orang Besar Amerika didirikan, ia terpilih untuk dimasukkan kedalamnya. Dalam tahun ini juga kota New Roschelle memulihkan hak kewarganegaraan pahlawan revolusi ini yang tidak ia miliki lagi semenjak tahun 1806.

Patung Thomas Paine diabadikan sebagai penghormatan atas kebesaran pemikirannya

Dialah orang, yang barangkali lebih lagi dari yang lain-lain berhak untuk beroleh gelaran “Penegak Kemerdekaan”, orang yang mula-mulai memakai ucapan “Negara Amerika Serikat’, yang meramalkan, bahwa “Amerika Serikat dalam sejarah sama besar kedengarannya seperti kerajaan Britania Raja”, dan yagn menyatakan, bahwa “Perjuangan Amerika ini, dalam ukuran besar, adalah perjuangan kemanusiaan”. Tidak ada kenyataan yang dapa menggambarkan watak paine lebih terang dari pada jawaban yang ia berikan pada ucapan Franklin yang berbunyi: “Dimana kemerdekaan berada disitulah negeriku”. Paine membalas; “dimana kemerdekaan tidak ada, disitulah negeriku.”

Tapi dalam jamannya sendiri lagu kebencian dan salah sangka terhadapnya tidaklah begitu merata mendalamnya. Andrew Jackson berani mengatakan. “Thomas Paine tidak memerlukan monumen yang diperbuat dengan tangan: ia telah mendirikan sebuah monumen dalam setiap ahti pencinta kemerdekaan”. (*)

Continue Reading

Trending