© 2016 GALERI BUKU JAKARTA. ALL RIGHTS RESERVED.
 

Transisi Agraria Dan Pelibatan Dunia Ilmiah Di Indonesia

Diantara apologia diskursus

Kritis: transisi agraria dan

Pelibatan dunia ilmiah di indonesia[1]

Benjamin White (Institute of Social Studies)

Tulisan ini menelusuri perkembangan kajian ilmu agraria di Indonesia mulai dari masa kolonial akhir sampai sekarang. ‘Kajian agraria’ yang saya maksudkan adalah riset dan pengajaran tentang struktur agraria, sejarah agraria, reformasi agraria, kemiskinan pedesaan dan pembaharuan pedesaan. Fokus utama disini adalah studi agraria Indonesia, yaitu peran sarjana Indonesia sendiri. Berbeda dengan studi agraria tentang Indonesia umumnya yang memberi  tempat  lebih besar terhadap peranan akademisi asing, pada kesempatan ini saya memberikan perhatian khusus kepada para sarjana Indonesia yang pernah menyebarkan pandangan kritis tentang kebijakan dan arah pembaharuan agraria dan pedesaan. Studi ini berusaha menguraikan ketegangan, yang kadang bersifat destruktif dan kadang kreatif, antara kebijakan negara dan kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan masalah agraria. Dalam eksplorasi ini saya melihat pada empat periode: masa akhir kolonial (1920)-40-an); masa Soekarno (1950-60-an); masa Soeharto (akhir 1960-an sampai akhir 1990-an) dan pada akhirnya periode sekarang yang – dengan optimis – dikenal sebagai era reformasi.

Saya mulai dengan beberapa dalil:

  1. Meskipun setiap rezim dalam periode masing-masing menggunakan retorika progresif, Indonesia sebenarnya melewati serangkaian transisi sekular dari satu rezim, yang pada esensinya konservatif, ke rezim konservatif berikutnya, termasuk rezim sekarang ini. Semua rezim tersebut tidak mempunyai basis sosial atau komitmen yang kuat bagi berlangsungnya perubahan sosial yang mendasar di pedesaan. Pada setiap periode ilmuwan sosial yang memiliki komitmen terhadap perubahan sosial yang mendasar terpaksa menghadapi struktur kekuasaan dan kontrol konservatif di dalam kerja penelitian maupun pengajaran.
  2. Sektor agraria merupakan salah satu medan utama tempat ketegangan antara pemegang kekuasaan negara dan komunitas intelektual berlangsung. Keadaan ini tidaklah mengherankan, mengingat pentingnya sektor agraria sebagai sumber pendapatan negara terbesar maupun sumber keuntungan sektor swasta sampai dengan dekade 1970-an. Sektor ini juga merupakan lapangan pekerjaan bagi mayoritas penduduk Indonesia sampai dekade 1990-an. Di sini juga kita melihat banyak terjadi konflik penguasaan sumber daya alam, baik di dalam lingkup masyarakat desa maupun antara masyarakat lokal dengan negara. Di satu sisi, pemerintah sangat membutuhkan keahlian para sarjana dan staf pengajar fakultas pertanian untuk menjadi staf kementerian ataupun pegawai perusahaan agribisnis guna membantu keberhasilan kebijakan pemerintah yang menyangkut pertanian dan pedesaan. Namun disisi lain, para ilmuwan sosial agraria memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi lapangan dan pengetahuan komparatif tentang negeri lain, sehingga mereka bisa tampil sebagai pengritik keras atas kebijakan agraria yang sedang dijalankan beserta dampaknya.
  3. Pada setiap periode tersebut selalu terdapat ketegangan antara dua visi mengenai masyarakat pedesaan Indonesia. Visi pertama, yang dominan di kalangan perumus kebijakan, akademisi dan elit urban, mengambarkan masyarakat agraris pedesaan (terutama di Jawa) yang terdiri dari komunitas “peasant” atau “petani kecil” yang egaliter dan homogen. Mereka bertani sekedar untuk penyambung hidup dan cukup terisolasi dari ekonomi pasar. Sedangkan visi kedua menggarisbawahi; Pertama, adanya ketergantungan sebagian besar masyarakat desa Indonesia sejak awal abad 20 kepada ekonomi uang. Kedua, pentingnya proses diferensiasi sosial yang menunjukkan munculnya kelas-kelas agraris berdasarkan perbedaan akses pada tanah, termasuk sebuah kelas petani nirlaban yang besar jumlahnya di berbagai wilayah.
  4. Pengaruh lembaga donor asing, terutama dari Amerika Serikat, terhadap perpustakaan dan dana riset, sudah hadir dengan kuat pada periode Soekarno. Meskipun beberapa penulis penganggap periode 1950-an dan 1960-an sebagai periode gersang dalam kajian agraria yang dilakukan peneliti Indonesia, sebenarnya ada beberapa kajian penting yang dikerjakan dalam periode ini, termasuk sejumlah “riset aksi partisipatoris” yang merupakan percobaan baru yang cukup menarik.
  5. Pembersihan politik di pusat-pusat ilmu sosial agraria pada tahun 1965/66 dan suasana terkungkung di kampus-kampus dalam dekade-dekade berikutnya telah mendatangkan pengaruh besar hingga saat ini terhadap topik yang boleh dipelajari dan pendekatan yang boleh dipakai didalam kerja penelitian dan pengajaran.
  6. Banyaknya dana yang ditanam dalam usaha pengembangan sumber daya manusia sepertinya memperkuat kecenderungan ini. Sebagian besar ilmuwan sosial agraris yang menerima beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri pada dekade 1960-an dan 1970-an, biasanya di universitas  “land grant” di Amerika Serikat, kembali ke Indonesia dengan membawa konsep-konsep ekonomi pertanian neoklasik atau “teori modernisasi” pedesaan. Kedua pendekatan ini kemudian menjadi kerangka yang, secara langsung atau pun tidak, disebarluaskan kepada mahasiswa.
  7. Sebagian besar peneliti yang berbasis kampus menghindari topik pembicaraan yang peka atau pun kontroversial secara politik. Namun demikian ada juga sejumlah perkecualian penting, yang pengaruhnya pada pemikiran dan kesadaran generasi muda menjangkau sampai jauh. Sejak pertengahan dekade 1980-an semakin banyak suara kritis di luar kampus, tepatnya dari LSM yang berorientasi kepada riset dan aksi, yang bisa di dengar. Pada satu sisi ini merupakan perkembangan yang positif. Akan tetapi perkembangan itu juga menunjukkan adanya sebuah persoalan yang terus hadir di dalam periode reformasi sekarang; jika suara kritis melarikan diri dari kampus lantas bagaimana para mahasiswa di kampus akan belajar berpikir secara kritis?
  8. Jatuhnya rezim Soeharto melepaskan banjir gerakan petani dan lingkungan hidup yang selama ini tersumbat. Banjir ini disertai dengan tumbuhnya LSM-LSM baru beserta diskursus-diskursus yang mereka bawa. Selain pembicaraan yang rumit dan tak pernah berhenti tentang pembaharuan agraria, diskursus LSM tersebut juga banyak mengandung gagasan dan slogan anti globalisasi. Sebagaimana halnya konsep-konsep lain yang pernah hadir dalam dikursus agraria di masa lalu dan yang akan muncul lagi pada masa depan, konsep-konsep yang dibawa oleh kalangan LSM belakangan ini harus dipertanyakan secara kritis dan terus menerus. Namun mengingat situasi yang sedang berlangsung di universitas, maka perlu dipertanyakan apakah pendidikan yang diberikan telah membekali para mahasiswa untuk menghadapi tantangan ini.

 

MASA KOLONIAL AKHIR DAN WARISANNYA

Dua dekade terakhir masa kolonial Hindia Belanda, yaitu tahun 1920-an dan 1930-an, menghasilkan banyak penelitian dan perdebatan tentang kondisi agraria di Indonesia. Pelaku utama kegiatan ini ialah para lulusan dan staf pengajar Sekolah Tinggi Pertanian Wageningen (Landbouwhoge school Wageningen)[2], Sekolah Tinggi Ekonomi Rotterdam (Economischehoge school Rotterdam)[3] dan Universitas Leiden.

Khazanah kajian mereka menunjukkan adanya dua aliran pemikiran besar diantara ilmuwan agraria kolonial. Pertama, aliran empiris yang menekankan perlunya  analisis ekonomi pedesaan dan pertanian yang rinci dan berorientasi lapangan. Kedua adalah aliran yang lebih tertarik memperdebatkan secara teoritis sifat dasar masyarakat dan ekonomi agraria Indonesia (lihat misalnya Boeke 1910, Boeke 1953; van der Kolff 1953; Ploegsma 1936; Vink 1941; de Vries 1931; Wertheim 1959; Wertheim dan van der Kolff 1966). Studi kritis dari masa itu mengenai kebijakan agraria, dan kemiskinan agraria, baik di Jawa maupun di pulau lain juga tidak sedikit. Perlu kita ingat pula bahwa para cendekiawan Belanda pada waktu itu datang dari seluruh spektrum politik Belanda, termasuk dari kiri. Pengaruh kaum cendekiawan Belanda dalam studi agraria Indonesia, terutama di Bogor, bertahan sampai peristiwa pengusiran orang Belanda dari Indonesia pada akhir dekade 1950-an.

                M.A. Jaspan[4] pernah mencatat adanya sebuah mayoritas apologetis dan sebuah minoritas kritis yang duduk berdampingan di panggung ilmu sosial kolonial. Ilmu sosial kolonial, menurutnya, banyak diwarnai dengan “pembenaran kolonial yang mengurangi ketepatan dan kredibilitas dari banyak tulisan.” Namun demikian:

Meskipun sebagian besar sarjana Belanda sangat dekat dengan semangat kolonial dan siap membenarkannya … ada beberapa sarjana istimewa yang mempertanyakan asumsi yang sedang berlaku dan mampu mempertahankan pandangan ilmiah yang Independen. Wertheim adalah sosok yang menonjol dalam kelompok terakhir ini. (…) Dia menolak mengidentifikasikan dirinya dengan kolonialisme dan karena pandangannya yang cerdas serta tajam tentang sifat dan potensi masa depan gerakan kemerdekaan, hanya dialah di antara rekan-rekannya yang mampu bertahan dalam menghadapi dampak konflik sengit dan berkepanjangan antara Republik yang baru berdiri dan pemerintah Belanda selama periode 1945-50.

Jaspan 1961:8.

Karya Wertheim yang mengkaji perubahan sosial di Indonesia secara luas tetapi juga memberi tempat layak terhadap perubahan agraria adalah Indonesian Society in Transition (Wertheim 1959)[5].

Intelektual progresif Indonesia, termasuk kaum nasionalis muda, pada umumnya ‘terdiri dari orang-orang elitis’ (Paget 1975; Ivi) yang tidak terlalu tertarik pada masalah kemiskinan agraria[6]. Sepengetahuan saya hanya ada 2 perkecualian di sini. Pertama adalah Iwa Kusuma Sumantri dengan bukunya yang kecil namun luar biasa. The Peasants’ Movement in Indonesia (Gerakan Tani di Indonesia), yang ditulis di Moskwa tahun 1927 (Dingley 1927). Iwa, yang dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Barat dan tamat dari Fakultas Hukum Universitas Leiden,[7] pergi belajar ke “Eastern University” di Moskwa tahun 1925. Dalam rangka mendapatkan tambahan uang saku di sana dia menerima sebuah pekerjaan pesanan dari Serikat Petani Internasional (Farmers’ and Peasants’ International, Krestintern)[8]. Dengan memanfaatkan  data dari Statistical Abstracts of the Netheerlands Indies dan beberapa referensi standar lain[9]. Iwa menguraikan kondisi ekonomi dan sosial kaum tani dan buruh perkebunan Indonesia. Bab tentang “kondisi sosial dan ekonomi” kaum tani, beredasarkan sumber sekunder yang tersedia, berisi pembahasan menggenai perjuangan dan konflik tanah antara raksasa-raksasa agrobisnis Eropa dan kaum tani. Dia juga membicarakan beban berat yang dipikul petani dalam bentuk pajak dan kerja bakti yang diwajibkan oleh pemerintah, tuan tanah besar dan bangsawan pribumi, dan diperparah lagi oleh “kegiatan jahat kaum lintah darah yang biasanya adalah orang Tionghoa atau para haji pribumi” (Ibid.: 25). Studi ini juga menggarisbawahi rendahnya tingkat pendidikan dan tidak adanya hak politik di kalangan petani. Buku Iwa ditutup dengan sebuah argumen kuat yang berusaha meyakinkan kaum muda progresif Indonesia untuk lebih memperhatikan masalah petani dan lebih mendorong berdirinya organisasi petani yang dapat mengurus kebutuhan material mereka, seperti koperasi produsen maupun konsumen (Ibid.: 59). Sebagai catatan, dalam bukunya ini Iwa tidak membicarakan masalah perbedaan kelas sosial di kalangan masyarakat pedesaan atau pun watak kelas dari kaum petani, meskipun kedua masalah ini sedang diperdebatkan secara hangat di Rusia pada waktu itu.

Perkecualian kedua – dan ini merupakan pendekatan yang berpengaruh sampai sekarang – adalah berbagai tulisan Soekarno tentang kaum “Marhaen” dan “Marhaenisme”. Pada tahun 1924 saat berjalan-jalan di pedesaan selatan Cigelereng dekat Bandung,  Soekarno bertemu dengan seorang bernama “Marhaen”, seorang petani sieur,  petani  gurem. Sebagai petani pemilik lahan sempit yang digarapnya serndiri, si Marhaen ini melarat, tetapi dia bukan anggota kelas proletar. Rupanya pertemuan ini menjadi inspirasi pemikiran politik Soekarno. Marhaen (dan padanannya di Jawa, “si Kromo”) menjadi referensi utama bagi diskursus Soekarno (dan Soekarnois) tentang sebuah jenis kemiskinan dan struktur agraris yang tidak dapat diketemukan di buku teks Marxis. Ide-ide ini sering muncul dalam karya terpenting Soekarno pada dekade 1930-an, seperti pada pidato pembelaannya ketika dia diseret ke pengadilan politik tahun 1930. Indonesia Menggugat!  Dan pamflet tahun 1933 Menuju Indonesia Merdeka.

                Soekarno adalah seorang otodidak. Dia tumbuh dewasa dan mencapai kesadaran politik yang tinggi tanpa banyak berhutang kepada ide-ide Eropa atau Belanda. Dia seorang yang rakus membaca[10], dan sering menyitir karya penulis dan aktivis politik Eropa saat membangun diskursusnya tentang imperialisme dan dalam usahanya untuk “mencapai sebuah penjelasan  yang masuk akal bagi dirinya dan bagi rakyat Indonesia tentang bagaimana bangsa Indonesia bisa sampai pada keadaan seperti sekarang ini” (Paget 1975: Ivi). Soekarno banyak meminjam visi Karl Kautsky untuk mengembangkan pemikirannya tentang peranan massa, partai politik dan kepemimpinan individu di dalam perjuangan politik. Pertemuannya dengan Marhaen merupakan konfrontasi klasik antara ide buku teks Marxis tentang struktur kelas dan realita Indonesia. Ide Soekarno bahwa dialog politik harus dijalankan terutama dengan massa rakyat, bukannya di kalangan elit saja, serta PNI harus menjadi sebuah partai massa kemungkinan berasal dari perpaduan Kautsky, buku teks, dan “Marhaen” yang kenyataan lapangan.

Sebab susunan pergaulan hidup Indonesia sekarang adalah pergaulan hidup merk Kromo, pergaulan hidup merk Marhaen, pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum petani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil… Suatu golongan borjuis nasional yang kuasa sebagai di India … yang tenaganya bisa dipakai di dalam perjuangan melawan imperialisme itu … disini boleh dikatakan tidak ada … Pergerakkan Indonesia haruslah suatu pergerakan yang hampir melulu mencari tenaganya di dalam kalangan kang Kromo dan kang Marhaen saja.

Soekarno 1961: 138-9.

Fokus populis Soekarno kepada kaum produsen kecil yang melarat dan ketidaktahuannya, atau pengabaiannya karena tujuan politik, tentang diferensiasi sosial di dalam masyarakat terulang dalam banyak diskursus akademis dan elit tentang masyarakat Indonesia, termasuk juga dalam karya-karya Clifford Geertz.

Dengan cerdas Onghokham mengungkap persoalan tersebut:

Soekarno mengabaikan golongan-golongan seperti lurah, pamong desa, atau marhaen-marhaen yang mempunyai milik lebih besar ataupun tengkulak dan juragan-juragan batik yang kaya. Pun tidak dipersoalkan Soekarno jutaan rakyat yang tidak memiliki tanah tetapi kerja sebagai penggarap atau buruh tani, karena mengemukakan hal-hal ini hanya akan berarti memecah belah… Bagi Soekarno yang menjadi pertimbangan utama untuk melancarkan konsepsi Marhaen adalah buat meyakinkan elit Indonesia yang terdidik untuk menghilangkan konsepsi-konsepsi mereka sendiri mengenai rakyat. Konsepsi tradisionil kaum elit ini adalah seperti tercantum dalam kata-kata ‘rakyat bodoh’, ‘kampungan’, ‘orang dusun’[11] dan setersunya … Konsepsi tradisionil elit ini didobrak dan diganti dengan istilah Marhaen, sebab ‘proletar’ tidak cocok malahan akan lebih mengagetkan elit.

Onghokham 1978: 32.

TAHUN-TAHUN VIVERE PERICOLOSO

Teradisi pengamat empiris yang rinci dari ilmu agraria kolonial seperti yang diuraikan di atas – survei pedesaan, sosiologi ‘deskriptif’ – cepat berakar di universitas-universitas baru yang berdiri setelah Indonesia merdeka. Sedangkan tradisi studi agraria kolonial yang lain, yaitu perdebatan teoretik dan berpikir kritis tentang struktur dan perubahan agraria, tidak berkembang. Sejumlah penulis sudah mengomentari kemangkiran komunikasi di antara ilmuwan Indonesia yang cenderung memakai pendekatan struktural-fungsional dengan mereka yang memakai pendekatan Marxis (Tjondronegoro 1995). Hal ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan bila diingat bahwa di Amerika Serikat pada awal Perang Dingin juga tidak ada komunikasi di antara tradisi Marxis dan borjuis di universitas-universitas yang menjalankan kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia. Pada saat itu, para sarjana agraria lebih banyak terlibat di dalam berbagai urusan yang dianggap lebih mendesak, terutama kemiskinan pedesaan dan reforma agraria. Relevan juga untuk dicatat bahwa banyak dosen dan guru besar yang mula-mula mengajar sosiologi pedesaan di Indonesia berasal dari jurusan lain yang lebih teknis, sehingga mungkin mereka kurang menguasai teori-teori ilmu sosial.[12] Selain itu jurusan-jurusan sosiologi pedesaan di Barat, apalagi di Amerika Utara, tempat banyak orang Indonesia belajar, sama sekali tidak dikenal sebagai medan perdebatan teoritis yang bergairah.

Pada masa awal kemerdekaan semua ilmu sosial di Indonesia, termasuk ilmu sosial pedesaan dan agraria, dalam keadaan sangat lemah. Hal ini merupakan cerminan dari prestasi buruk Pemerintah Hindia Belanda dalam menyediakan pendidikan pada tingkat apa pun. Tidak ada satu universitas pun didirikan di negeri 60 juta manusia ini sebelum dekade 1940-an, sampai kemudian didirikan dua fakultas di Jakarta dan Bogor (Koentharaningrat dan Harsja Bachtiar 1975).[13] Universitas Indonesia dimulai pada dekade 1940-an dengan sebagian besar staf pengajar orang Eropa dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengjaran. Sementara Universitas Gadjah Mada dimulai dengan staf pengajar kebanyakan orang Indonesia dan dengan bahasa pengajaran bahasa Indonesia. Sebelum akhir dekade 1950-an sangat sedikit ilmuwan sosial Indonesia sempat belajar di luar negeri. Pada dekade itulah dana mulai mengalir dari sejumlah yayasan seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation dan juga dari blok Timur.[14] Pada waktu itu juga beberapa universitas di Amerika Serikat membangun program kerjasama dengan beberapa fakultas di Indonesia (Berkeley dengan Fakultas Ekonomi UI, Wisconsin dengan Fakultas Ekonomi UGM, Kentucky dengan ITB dan Fakultas Pertanian UI di Bogor).

Di fakultas-fakultas yang baru dibentuk pada universitas yang juga baru didirikan ini, sarana perpustakaan sangat minim. Bantuan untuk perpustakaan datang dari Council of Economic and Cultural Affairs (CECA) yang didirikan oleh John D. Rockefeller III pada tahun 1953[15] dengan John Lossing Buck sebagai direktur pertamnya.[16] CECA didirikan dengan tujuan awal melakukan “pengembangan dan pelatihan ilmu ekonomi pertanian” di Asia, serta untuk mengembangkan disiplin lain yang terkait, seperti sosiologi pedesaan, penyuluhan pertanian dan pembangunan masyarakat desa (community development) dalam tahun-tahun berikutnya.[17] Sebelum A/D/C, nama baru untuk CECA, menyodorkan daftar paket buku standar yang kemudian dihadiahkan kepada banyak perpustakaan fakultas pertanian, baik di Jawa maupun di luar Jawa.[18] Pada tahun 1956 misalnya, Soedarsono Hadisapoetro, waktu itu Asisten Guru Besar Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, meminta 123 judul buku ilmu sosial dan manajemen pertanian. Daftar pesanan ini meliputi beberapa karya klasik tentang antropologi, seperti karya Malinowski dan Benedict, serta perubahan agraria, seperti Agraria Unrest in Southeast Asia oleh Jacoby. Buck menyurati Soedarsono: “Saya akan memeriksa daftar buku ini dan mungkin akan menggantikan beberapa judul dengan buku yang saya anggap lebih bermutu”. Pada akhirnya UGM hanya menerima 51 buku yang hampir semuanya adalah buku teknis tentang manajemen usaha tani di Amerika. Pada tahun 1960 Jurusan Ekonomi Sosial di Fakultas Pertanian Bogor meminta 118 buku senilai $500 sebagai basis untuk “sebuah perpustakaan penelitian sosiologis”. Mosher menyetujui permintaan ini tetapi dengan mencoret beberapa judul. Di antara judul yang dicoret termasuk: Soocial Organization oleh Cooley, Methodology of the Social Sciences oleh Weber, Sociology Today oleh Marton, Brown & Cottrell, Social Change oleh Hogbin, Character and Social Structure oleh Gerth & Wright Mills dan Indonesian Society in Transition oleh Wertheim. Sedangkan judul yang disetujui Mosher antara lain Sociological Aspects of Economic Growth oleh Hoselitz, The Structure of Social Action dan Structure and Process in Modern Societies oleh Parsons, The Language of Social Research oleh Lazarsfeld & Rosenberg dan The Religion of Java oleh Geertzs.[19]

                Meskipun sumber daya manusia maupun infrastruktur universitas di Indonesia pada waktu itu masih lemah tetapi penelitian tentang masalah agraria tidak selemah atau sekosong seperti yang digambarkan oleh beberapa orang, seperti misalnya Held dan kemudian Geertz (Geertz 1974; Geertz 1995). Pada waktu itu kebutuhan untuk lebih mengerti situasi dan masalah agraria semakin mendesak, mengingat adanya perdebatan sengit dan konflik seputar proses perancangan Undang-Undang Pokok Agraria yang baru. Pada tahun 1948, 1951, 1956, 1958 dan 1959 serangkaian panitia diangkat untuk bergulat dengan perancangan undang-undang ini (Wiradi 1999); dan pada periode yang sama sejumlah peneliti Indonesia melakukan beberapa penelitian lapangan yang penting.

Dalam ruang pembahasan yang terbatas ini ada beberapa individu dan kelompok peneliti yang giat pada dekade 1950-an dan perlu dibahas. Di Bandung, ahli agronomi Anwas Adiwilaga, yang dikemudian hari menjadi Guru Besar Sosiologi Pertanian di universitas Pajajaran, melakukan riset rinci tentang struktur pemilikan tanah dan hubungan antara petani miskin dan petani kaya di Jawa Barat (Adiwilaga 1954a;  Adiwilaga 1954b). Bersama dengan studi tentang desa Cibodas, laporan-laporan ini memberi gambaran yang berguna tentang konsentrasi pemilikan tanah,  kepemilikan absentee, sistem bagi hasil antara pemilik-penggarap yang semakin memburuk, persaingan dan bukan resiprositas atau gotong-royong sebagai basis struktur sosial, serta beratnya beban hutang yang menjerat para petani kecil, petani penggarap dan buruh tani.

Universitas Gadjah Mada juga mengembangkan sejumlah studi pedesaan. Pada tahun 1951 di universitas ini dibentuk sebuah Panitya Social Research, terutama dalam rangka menjalankan kerjasama dengan MIT dan “Indonesia Field Team”nya yang terdiri dari enam calon PhD dari Harvard, termasuk Hiddred dan Clifford Geertz, Alice Dewey dan Robert Jay. Kerjasama dengan tim MIT ambruk,[20] namun panitia ini tidak bubar dan terus menjalankan risetnya  sendiri. Beberapa tahun kemudian, di bawah pimpinan ahli antropolgi M.A. Jaspan, panitia ini ditransformasikan menjadi Lembaga Sosiografi dan Hukum Adat, yang menerbitkan jurnal  Sosiografi Indonesia (Koentjaraningrat 1975; 224). Panitia ini, kemudian sebagai lembaga, menerbitkan sekitar 30 hasil riset, diantaranya beberapa studi desa di Jawa yang semuanya menunjukkan adanya stratifikasi sosial dan ketimpangan yang berhubungan dengan akses terhadap tanah – bukannya ‘shared poverty’ a tau pemerataan kemiskinan – sebagai basis struktur sosial (Gadjah Mada university 1956; Guritno 1958; Sosrodihardjo 1955; Sosrodihardjo 1958). Perlu juga dicatat studi ekonomi yang dijalankan di 23 desa Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Universitas Indonesia yang bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 1954-55 (Ismael 1960; Salim 1959; Nitisastro 1956; Nitisastro dan Ismael 1959). Selain itu juga ada disertasi Selo Soemardjan di Universitas Cornell, Social Changes in Yogyakarta, yang lebih berdasarkan pengalaman pribadi penulisnya daripada penelitian lapangan sistematis. Studi ini menyoroti antara lain struktur sosial pedesaan dan dampak resesi tahun 1930-an, penduduk Jepang dan perjuangan kemerdekaan pada kelompok-kelompok sosial yang berbeda (Selos Soemardjan 1962). Di Fakultas Pertanian UI di Bogor, yang kemudian menjadi IPB, ada dua disertasi penting yang dihasilkan oleh Bachtiar Rifai tentang kepemilikan dan penggarapan tanah di pedesaan Jawa (Rifai 1958) dan oleh Kompto Utomo tentang transmigrasi ‘spontan’ dari Jawa ke Lampung (Kampto Utomo 1957).

                Kegiatan penelitian lain yang juga berpengaruh di lingkungan politik maupun universitas ialah serangkaian usaha “riset aksi partisipatoris” yang disponsori oleh PKI atau onderbouwnya Barisan Tani Indonesia (BTI) pada tahun 1959, 1964 dan 1965. Studi ini yang juga mendapat dukungan pemerintah merupakan respon terhadap kelemahan tradisi penelitian angket yang positivis.[21] Hasil  studi partisipatoris ini antara lain berisi mengenai uraian tentang perbedaan kelas di desa, situasi petani tanpa tanah, masalah hutang dan seterusnya (Aidit 1964; Slamet 1988). Studi ini juga memberikan gambaran yang sama sekali berbeda dengan hasil kerja Geertz pada periode yang sama yang menekankan model “involusi” dan kaum tani sebagai golongan yang homogen dan yang “membagi kemiskinan.” (Geertz 1963a).

Memang penelitian yang disponsori PKI dan BTI ini tidak dilakukan oleh ilmuwan sosial profesional, tetapi mereka dilibatkan dalam pelatihan dan pemberian pengarahan kepada kader PKI/BTI yang akan turun ke lapangan, tempat mereka akan mempraktekkan prinsip 3 sama, 4 jangan  dan 4 harus.[22] Praktek ini merupakan contoh awal penerapan metode ‘bottom up’, participatory action research’ yang sekarang sangat popular di kalangan LSM dan baru-baru ini juga di kalangan lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia.

Membandingkan dua tradisi riset ini – pendekatan angket dan pendekatan ‘partisipasi dan observasi langsung’ – Sajogyo, yang waktu itu bernama Kampto Utomo, mencatat bagaimana kebijakan Aidit dan rekan-rekannya untuk mengandalkan pendekatan kedua sebagai perkembangan yang menarik:

Yang menarik perhatian dari proyek riset hubungan angraria di Jawa oleh Aidit cs adalah karena mereka memilih tegas-tegas metode  tugas lapangan yang  (berdasarkan partisipasi dan observasi langsuns)! Dengan pedoman 3-sama (…) yang dilengkapi dengan 4-harus dan 4-jangan, partisipasi dan kontak dengan responden-responden (umumnya tani miskin) diusahakan menjadi semesra-mesranya. Di satu pihak metode partisipasi itu obyektif benar, dimana pelaksana riset boleh disebut partisan, pula karena langsung mencari keterangan-keterangan dari subyek-subyek, pelaku-pelaku utama dalam masalah yang diriset, bukan via lurah atau pemimpin-pemimpin golongan mereka sendiri di desa. Dilain pihak ternyata “approach” antropologi klasik itu hanya berlangsung satu minggu untuk satu desa; karena itulah mungkin dicari kompensasinya dalam ukuran besar dan meluasnya survey itu: desa-desa di 124 kecamatan di Jawa, dengan 3300 kader – pelaksana research, termasuk pengawas-pengawas – selama 6 minggu rata-rata bagi tiap peserta itu. Tetapi (…) mungkin luasnya survey itu banyak ditentukan pula oleh kebijaksanaan therapie bagi kader-kader ormas/orpol itu; supaya dengan riset itu lebih banyak kader berintegrasi dengan rakyat!

Kampto Utomo 1965: 259.

Hasil awal studi ini, yang meliputi 15 desa di Jawa dan mendokumtasikan banyak ketimpangan dalam penguasaan tanah, disosialisasi secara luas pada Komperensi Tani Nasional tahun 1959 dan juga melalui pers. Studi ini menghasilkan antara lain konsep “tujuh setan desa yang menghisap darah kaum tani”, yaitu “tuan-tanah jahat”, “lintah darat”, “tukang-ijon”, “kapitalis birokrat” (mereka yang menyalahgunakan dana Negara untuk memaksa petani menjual hasil mereka pada Perusahaan-Perusahaan Negara dengan harga yang rendah), “tengkulak jahat”, “bandit desa” (yang bertindak secara criminal untuk membela kepentingan kelas pemeras) dan “penguasa jahat” (Aidit 1964: Bab 2). Uraian ini kokoh dan cukup akurat untuk masa itu. Gambaran yang diajukan juga sangat berbeda dengan gambaran lain yang diterbitkan pada kurun yang sama oleh Geertz yang mengklaim, entah atas dasar fakta empiris apa, bahwa orang Jawa hanya mengenal konsep orang “tjukupan” dan “kekurangan” (“just-enaughs and not-quite enoughs”) dan tidak kenal konsep orang “punya” dan “tidak punya” (“haves and have-nots”) (Geertz 1963a; 97).[23] Geertz juga menggambarkan keadaan sosio-ekonomi dimana pola kepemilikan tanah dan kekayaan lebih mencerminkan proses fragmentasi dan pembagian tanah secara merata (near-equal fractionalization) dan dimana kemiskinan dibagi bersama (shared poverty) (Geertz 1956: 141).[24]

Mungkin para pembaca akan menduga bahwa kajian PKI/BTI ini mengandung prasangka tertentu, namun sebenarnya mereka hanya medukung dalam bahasa yang lebih bersemangat gambaran yang sudah mulai dihasilkan oleh kajian-kajian ilmiah di universitas. Seperti dicatat oleh pengamat antikomunis van der Kroef:

Dibanding dengan apa yang sudah diketahui dari sumber bukan-komunis lainnya, kesimpulan-kesimpulan umum dari peneliti PKI tentang konsentrasi pemilikan tanah, praktek ijon, penggadaian tanah, hutang para tani, dan sedikitnya lapangan pekerjaan (underemployment) di Indonesia (terutama di Jawa) bukan tidak berdasarkan keyataan.

Van der Kroef 1960: 12.

Hasil kajian-kajian awal ini dimuat juga dalam salah satu dari sedikit buku teks tentang masalah pembaharuan pedesaan yang terbit selama periode Soekarno, yaitu Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa oleh Ina Slamet (Slamet 1965).[25] Dengan demikian, hasil-hasil penelitian ini diketahui luas baik di kalangan akademisi maupun di umum.

Ina Slamet menulis satu pembahasan retrospektif dan kesimpulan dari hasil kajian ketiga, terakhir, yang dilakukan kader Barisan Tani dan PKI di desa-desa Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Lampung pada awal 1965, dibawah naungan Akademi Ilmu Sosial Aliarcham dan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Riset. Tujuan resmi studi yang dikerjakan secara partisipatoris dengan masa penelitian lapangan yang lebih lama dibandingkan studi-studi sebelumnya ini adalah untuk mempelajari kondisi produksi pangan. Hasil studi ditulis dalam bentuk monografi desa stensilan tetapi tidak sempat diterbitkan atau pun dianalisis bersama secara sintesis. Menarik untuk dilihat bahwa partisipasi perempuan dalam riset ini sangat ditekankan. Di antara para peneliti lapangan terdapat banyak perempuan, yang sekaligus mencerminkan banyaknya anggota perempuan dalam BTI (Slamet 1988: 40). Pencatatan data secara obyektif dalam penelitian ini sangat ditekankan, sekali pun data ini disiapkan untuk melengkapi pengetahuan PKI dan BTI tentang kondisi pedesaan (Slamet 1988: 1). Keanekaragaman situasi yang dilaporkan dari masing-masing desa secara tidak langsung mengkonfirmasikan bahwa para kader tidak ditekan untuk melaporkan situasi dengan mengikuti suatu model yang telah ditentukan sebelumnya. PKI dan BTI memang mendasarkan pemikiran mereka pada sebuah kategorisasi kelas agraris ‘klasik’ – tuan tanah, petani kaya, petani menengah, petani miskin, buruh tani – akan tetapi mereka juga sanggup melakukan modifikasi t erhadap model tersebut sesuai kenyataan yang mereka saksikan di lapangan. Degan demikian mereka mengkombinasikan indicator penguasaan tanah dan bentuk/tingkat pendapatan untuk menentukan kategorisasi golongan sosio-ekonomi yang berlaku di masyarakat pedesaan; dan model diferensiasi masyarakat desa yang dihasilkan “tidak menghilangkan semua ambiguitas, tetapi cukup sesuai dengan realitas” (Slamet 1988: 30).

Kajian-kajian di atas tadi menunjukkan bahwa kita perlu meninjau kembali kesimpulan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana asing di kemudian hari bahwa PKI gagal mengerti struktur agraria karena terlalu kaku menerapkan model Maois tentang perbedaan social di desa (Lyon 1970; Mortimer 1972; Torngquist 1984). Baik kajian tahun 1964 maupun tahun 1965 menunjukkan bahwa PKI sanggup mengadaptasi teori-teori yang sudah berlaku umum agar sesuai dengan realitas Indonesia. Diskursus ‘tujuh setan desa’ adalah upaya yang jelas untuk menjelaskan bagaimana kaum miskin di pedesaan Indonesia tereksploitasi melalui berbagai cara yang tidak sederhana, dan bahwa ‘konsentrasi surplus’ tidak hanya berdasarkan sewa tanah dan ekstraksi nilai lebih tidak hanya berjalan melalui hubungan pengupahan buruh, tetapi melalui sebuah kombinasi mekanisme ideologis, politik dan ekonomis yang rumit (Slamet 1988: 31).

Pada waktu yang sama, awal decade 1960-an, dan mungkin terpengaruh oleh inovasi PKI dalam penelitian pedesaan, sebuah versi ‘riset aksi partisipatoris’ yang mirip muncul di kampus. Menurut Richard Franke, ini merupakan semacam “teori revolusi hijau” asli Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya berdasarkan penggunaan teknologi baru – seperti halnya dengan program penggantinya yang berbentuk korporatis di bawah Soeharto – tetapi mengandalkan juga proses transformasi kelembagaan pedesaan dan mobilisasi massa yang menghilangkan tembok pemisah antara elit professional dan masyarakat desa. Diawali di Bogor pada tahun 1963, para mahasiswa ditugaskan tinggal bersama para petani di desa yang kadang berlangsung sepanjang satu musim tanam sampai panen. Mereka mengajar tetapi juga belajar dari kaum tani, sambil menawarkan usulan perbaikan tehnik bertani, menjadi juru bicara petani menghadapi pejabat setempat dan kemudian membawa pengalaman mereka kembali ke kampus untuk disebarkan kepada angkatan mahasiswa berikutnya yang akan melakukan kerja yang sama. Pada tahun 1964 dan 1965 Kementerian Pertanian mengembangkan program ini dengan mengirim 440 mahasiswa ke desa pada tahun 1964 dan 1.200 pada tahun 1965 (Franke 1972; Rieffel 1969; Roekasah dan Penny 1967). Dua sumber yang independen menilai bahwa di areal seluas 175.000 hektar tempat program ini – yang merupakan versi awal dari program Bimas pada akhir zaman Soekarno – dijalankan hasil panen per hektar mengalmi peningkatan hingga 50% di atas rata-rata [amem masopma; (Mears dan Saleh Affif 1968; Rieffel 1969).

Melihat gambaran di atas tentang kurang adanya dialog diantara berbagai tradisi intelektual pada waktu itu, maka Geertz – yang pemikiran involusi pertaniannya merupakan satu-satunya sumbangan konseptual yang berasal dari lmuwan asing yang bertahan lama dari periode itu – sepertinya bukan sebuah perkecualian. Entah apakah dia mengetahui adanya studi-studi yang dilakukan oleh peneliti  Indonesia selama decade 1950-an, namun kenyataannya ialah tidak ada satu pun diantara studi yang dibahas di atas dirujuk dalam buku Agricultural Involution. Keengganan untuk menganggap penelitian para sarjana Indonesia sebagai sesuatu yang bernilai juga tercermin dalam pernyataan Geertz beberapa tahun kemudian yang mencemooh kebiasaan riset Indonesia sebagai: “sebuah ‘kunjungan studi’ sedetik ke lapangan untuk mencari dokumentasi tertulis, ringkasan umum dari “literature” yang sudah ada, atau semacam angket mencari fakta “ala jala ikan” (Geertz 1974). Pernyataan ini bukanlah penilaian yang adil terhadap praktek dan komitmen ilmuwan social pedesaan/agraria di Indonesia pada periode itu.

 

PERUBAHAN AGRARIA, APOLOGIA DAN KOMITMEN ILMIAH PADA MASA SOEHARTO

Baik rezim pra-kolonial maupun rezim colonial telah mengadakan perubahan struktur dan system akses pada tanah yang kadang cukup radikal di banyak wilayah Indonesia. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kemudian para petani, aktivis maupun perumus kebijakan – dan hingga pertengahan 1960-an sebagian aktivis maupun perumus kebijakan – dan hingga pertengahan 1960-an sebagian penasehat asingnya – juga merasa perlu mengadakan reforma agraria dengan tujuan mengoreksi distorsi yang dilakukan oleh rezim feodal dan colonial. Pengalaman Indonesia dengan reforma agraria selama periode Perang Dingin adalah tragis bahkan ironis. Pada tahun 1959 dan 1960 diundangkan UU Pokok Agraria dan UU Bagi-Hasil baru, yang merupakan hasil sebuah kompromi politis dan tidak banyak berbeda dari model reforma agraria ‘antikomunis’ – seperti yang dijalankan dengan dukungan Amerika Serikat di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan tanpa hasil, di Vietnam Selatan.[26] Namun demikian organisasi dan kelompok yang mendesak supaya undang-undang ‘antikomunis’ ini diterapkan justru menjadi korban gerakan politik ‘antikomunis’ itu sendiri pada tahun 1965-66.

Gerakan politik serupa juga terjadi di universitas, baik sebelum maupun sesudah instruksi Menteri Pendidikan Brigjen. Syarif Thayeb tanggal 29 Oktober 1965 untuk menskors semua staf akademis dan administrasi yang memiliki hubungan dengan PKI atau onderbouwnya. Pengaruh pembersihan politik di universitas terhadap studi agraria tidak bisa diremehkan. Selain membawa korban, pembersihan ini juga meloloskan survivor, serta menghasilkan pemenang. Banyak staf akademis dari IPB , UI, UNPAD dan UGM, termasuk banyak cendekiawan muda di bidang ilmu agraria, yang dikeluarkan dari universitas. Di antara mereka ada yang tidak kembali. Ada yang boleh kembali tetapi harus hidup di bawah pengawasan ketat, mengalami interogasi secara rutin oleh staf OPSUS, serta pembatasan perjalanan. Semua pengalaman ini sempat mempengaruhi dampak terhadap cara kerja para akademisi lainnya yang tidak sempat mempengruhi dampak terhadap cara kerja  para akademisi lainnya yang tidak pernah ada hubungan dengan PKI atau politik kiri lainnya.

Periode ini ditandai oleh investasi besar-besaran dalam infrastruktur dan riset pertanian, dan juga investasi dalam infrastruktur perguruan tinggi maupun sumber daya manusianya. Hal ini memungkinkan para pejabat Negara menjalankan pengendalian pemikiran di perguruan tinggi melalui berbagai macam hadiah – proyek, fasilitas, beasiswa belajar di luar negeri, penugasan pada badan pemerintah atau semi pemerintah – di samping melalui kehadiran pusat interogasi militer di kampus atau di dekat kampus. Suasana ini jelas ikut mempengaruhi kurikulum apa yang diajarkan, proyek riset apa yang mendapat dana, topic yang ditulis dan bisa dipilih sebagai topic skripsi dan sebagainya.[27] Suasana ini juga mendorong gagasan korporatis untuk menjalani modernisasi dan pembangunan di kalangan masyarakat desa yang dianggap tradisional, mandeg dan “terbelakang” dengan dukungan Soeharto sendiri, yang sejak dari REPELITA I, menunjukkan perhatian dan komitmen pribadinya untuk mencapai modernisasi pertanian pada umumnya dan swasembada pangan pada khususnya.

Perubahan kebijakan pasca – 1965 dari “reforna agraria,  mobilisasi massa dan intensifikasi” menjadi “revolusi hijau top-down, tanpa reforma agraria” sebenarnya sudah mulai tampak gejalanya sejak sebelum 1965. Badan-badan internasional seperti USAID, Bank Dunia, Ford Foundation, dan Agricultural Development Council-nya Rockefeller, semua mulai menggeser dukungan mereka dari reformasi agraria, dalam versi antikomunis atau nonkomunis, ke pendekatan yang lebih teknokratis seperti “revolusi hijau”, sebagai alat utama peningkatan produksi pangan dan pembangunan pertanian.[28] Badan-badan asing yang mensponsori beasiswa dan investasi lainnya pada ilmu social agraria, dengan beberapa kekecualian, cenderung mempromosikan satu pendekatan ekonomi pertanian dan sosiologi pedesaan yang datar dan terdepolitisasi. Sebagian besar beasiswa yang diberikan adalah untuk belajar ekonomi pertanian dan sosiologi pedesaan di universitas-universitas di Amerika Serikat. Pada decade 1950-an dan awal 1960-an, meskipun ada kebutuhan mendesak untuk pendidikan pascasarjana, sponsor kunci seperti CECA mengalami kesulitan menemukan calon yang memenuhi syarat dan bisa pergi belajar di luar negeri (Wharton 1959). Dari 1961 sampai dengan 1973, CECA-A/D/C mensponsori 20 penerima beasiswa untuk meraih gelar master atau doctor di luar negeri. Semuanya, kecuali empat orang, pergi ke universitas di Amerika Serikat dan kecuali seorang, semua belajar ekonomi pertanian.[29] Daftar penerima beasiswa ini, meskipun pendek, terdiri dari orang yang dikemudian hari menjadi sosok penting dalam dunia pengajaran, riset dan perumusan kebijakan pertanian Orde Baru, diantaranya Saleh Affif, Alhambra Rahman. Affendi Anwar, Syarifuddin Baharsyah, Achmad Birowo, Faisal kasryno, Margono Slamet, Roekasah Adiratma, Rudolf Sinaga, I Gusti Bagus Teken. Semua orang ini, selain jabatannya di universitas, diangkat menjadi pimpinan atau penasehat BAPPENAS, Departemen Pertanian dan/atau Survey Agro-Ekonomi Indonesia selama decade 1970-an.

Sikap paternalistic dari sebagian lembaga donor terlihat dari visi A/D/C tentang “ideal pattern of A/D/C-aided career development”, perjalanan karir yang ideal dari seseorang yang dibantu oleh A/D/C. Sesudah seorang mahasiswa teridentifikasi sebagai calon berpotensi, A/D/C akan mengatur agar sepanjang karirnya mahasiswa tersebut terus menerus mendapatkan materi-materi pelatihan dan hasil terbitan A/D/C, dan terlibat dalam korespondensi serta kontak dengan para petugas lapangan A/D/C. A/D/C mensponsori studi master dan doctor mereka di luar negeri, menyediakan dana riset, kursus-kursus singkat dan konferensi-konferensi selama masa studi mereka atau pula riset di sela-sela masa studi. Setelah studi doctor selesai, dukungan pengembangan karir tetap disediakan dalam bentuk dukungan riset, cuti belajar, dana perjalanan dan proyek-proyek consultancy di negeri Asia lain (A/D/C 1968).

Satu elemen tambahan penting dalam usaha ini adalah penyediaan bahan pengajaran untuk ilmu social agraria. Pada tahun 1963, dengan dana Ford Foundation yang diberikan pada CECA, diselenggaran sebuah program “pengumpulan dan pendistribusian bahan-bahan  perpustakaan yang terkait dengan pembangunan pertanian” dengan  menerbitkan kembali karya-karya lama atau memesan tulisan baru. Tiga staf yang mengurusi  semuanya orang Amerika, begitu juga keenam orang yang duduk  di dewan penasehat, mereka mewakili enam universitas dan yayasan Amerika. Hasil paling berpengaruh dari program ini adalah sebuah buku berjudul Getting Agriculure Moving: Essentials for Development and Modernisation oleh Direktur CECA A/D/C sendiri. A.T. Mosher (Mosher 1965). Semula buku kecil ini dicetak 5.000 eksemplar, kemudian dicetak ulang 25.000 eksemplar dan diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia (Mosher 1967). Buku ini mencerminkan dominasi teori modernisasi dalam diskursus pembangunan agraria/pedesaan, sekaligus focus baru pada paket kebijakan ‘revolusi hijau’ untuk peningkatan produktivitas. Buku Mosher ini juga mencerminkan bagaimana pemerintah maupun para donor asing sudah tidak tertarik lagi pada masalah yang sulit secara politik seperti reforma agraria. Disini tidak ditemukan lagi uraian tentang ‘setan desa’ atau bagaimana cara menghadapinya, yang ada hanyalah “lima unsure esensial” dan “lima akselerator” modernisasi pertanian. Kiriman awal 200 eksemplar buku Mosher dibagikan kepada fakultas-fakultas pertanian di seluruh Indonesia, dan satu eksemplar gratis dikirimkan kepada semua mantan penerima beasiswa A/D/C, dan juga ke penerima beasiswa yang sedang menyiapkan diri untuk belajar di luar negeri dengan anjuran supaya dibaca sebelum berangkat.[30]

Pada awal decade 1970-an beragam lembaga atau pusat riset didirikan di berbagai kampus. Yang paling berpengaruh dalam bidang studi agraria ialah Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan – IPB, didirikan 1972, yang dikepalai oleh Profesor Sajogyo dan Pusat Penelitian Pedesaan dan Kawasan  – UGM, ddirikan 1973, yang dipimpin oleh Profesor Sartono. Selama Orde Baru pengembangan diskursus kritis tentang issu-issu kunci dalam transformasi agraria sangat terkungkung oleh situasi pokok yang tidak memberi tempat terhadap pembicaraan mengenai topic tersebut.[31] Selama 10 tahun, 1966-1976, diskusi terbuka tentang masalah reforma agraria bisa dikatakan tidak mungkin diselenggarakan.

Dalam suasana represif seperti itu, tidaklah mengherankan bila kemudian para peneliti Indonesia menghindari topic yang controversial. Kalau pun mereka mau menyampaikan kekhawatiran tentang arah pembangunan pedesaan, hal itu disampaikan dengan sangat hati-hati, paling tidak kalau ditulis untuk kalangan pembaca dalam negeri. Gambaran tentang jenis riset dan diskusi yang terjadi pada waktu itu dapat pembaca periksa dari  judul dan ringkasan seminar bulanan yang diselenggarakan oleh PPPK  UGM selama 1983-1991 (Mubyarto dan Ari Basuki 1989; Mubyarto dan Ari Basuki 1992) atau memeriksa topic thesis master dan doctor jurusan Sosiologi Pedesaan di IPB, 1975-1994. (Sajogyo et al, 1995). Dari daftar tersebut ada dua pola yang terungkap jelas. Pertama, sedikitnya perhatian yang diberikan kepada masalah penguasaan lahan dan hubungan agraris serta issu-issu teoritis yang lebih luas.[32] Kedua, sebagian besar topic cenderung merupakan pengesahan terhadap model dan strategi pembangunan desa ala Orde Baru yang saat itu memang sedang dominan.

Perkecualian yang paling penting di sini adalah studi komprehensif Sajogyo Modernization without Development in Rural Java  tentang dampak program intensifikasi pertanian versi Orde Baru. Meskipun  tidak pernah  diterbitkan dalam  bahasa Indonesia buku ini dibaca luas baik di dalam maupun luar Indonesia. Sajogyo di Bogor dan Masri Singarimbun di Yogyakarta keduanya mengangkat langsung masalah kemiskinan pedesaan lewat penelitian empiris mereka (Sajogyo 1974; Sajogyo 1977; Singarimbun dan Penny 1976). Pada tahun 1976 Sajogyo mengangkat kembali isu reforma agraria untuk pertama kalinya selama Orde Baru (Sajogyo 1976).[33] Loekman Soetrisno dan Mubyarto di UGM juga sering menulis tentang masalah kemiskinan pedesaan pada decade 1980-an. Semua kerja ini membuka jalan, secara hati-hati terhadap legitimasi diskusi akademis dan kebijakan tentang topik-topik tersebut. Hasilnya terlihat pada pemilihan tema peka “Kemiskinan Struktural” untuk konferensi nasional Perhimpunan Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial pada tahun 1978 di Malang (Alfian et al 1980),[34] dan sebuah Workshop Internasional tentang Agraria Reform in Comparative Perspective di Sukabumi yang disponsori oleh Survei Agro Ekonomi pada tahun 1980.[35]

Para ahli ekonomi pertanian Indonesia memiliki jurnal sendiri. Agro-Ekonomika, sejak 1969.[36] Sementara para ahli sosiologi pedesaan tidak. Namun demikian majalah lintas disiplin Prisma[37]memberi gambaran yang jelas mengenai sikap dan isi diskursus public akademik tentang masalah agraria selama Orde Baru, serta batasan-batasan sampai mana diskursus ini bisa dikembangkan. Sejak awal decade 1970-an Prisma telah menjadi sumber artikel-artikel penelitian berbahasa Indonesia terpenting bagi ilmuwan-ilmuwan social. Selain beberapa artikel tentang dampak awal dari Revolusi Hijau, [38] sebelas edisi khusus yang temanya berhubungan dengan masalah pemilikan tanah, pembangunan pedesaan, politik pangan, perkebunan terbit selama periode 1978-1995,[39] berisikan artikel yang ditulis baik oleh peneliti senior maupun oleh angkatan muda.

Selama periode pemerintahan Orde Baru dan masa revolusi hijau, Survei Agro-Ekonomi (SAE) melakukan program riset berjangka-panjang yang dibiayai oleh Ford Foundation melalui Agricultural Development Council. Dalam program ini, dimulai pada tahun 1969 dalam rangka program Studi Intensifikasi Padi Sawah dan sejak pada tahun 1969 dalam rangka program Studi Intensifikasi Padi Sawah dan sejak 1976 melalui program Studi Dinamika Pedesaan, para peneliti melakukan kunjungan berulangkali ke desa-desa sempel di Jawa. Kedua studi ini kemudian menjadi unsur   penting dalam diskusi kebijakan dan debat akademis tentang intensifikasi pertanian dan perubahan agraria di Jawa. Pengaruhnya tidak hanya terasa lewat publikasi hasil survey SAE, tetapi juga dengan keterlibatan para perumus kebijakan dalam seri Lokakarya Kebijakan SAE dalam tahun-tahun awal (de Cries 1969; Penny 1971; Strout 1985). Selain itu, banyak dari studi dan disertasi tentang dampak revolusi hijau karya peneliti asing – yang cukup dikenal – menggunakan desa-desa sampel SAE itu sebagai lokasi penelitian. Dalam deretan ini termasuk karya Breman (1995), Collier (Collier et al 1974a), Franke (1972), Hart (1986), Hayami dan Kikuchi (1981), Pincus (1996) dan White dan Wiradi (1989).[40] Dengan demikian desa-desa sampel SAE menjadi sumber data yang diandalkan oleh para peneliti ternama baik untuk mengritik maupun untuk mendukung strategi revolusi hijau Indonesia.

Studi “revolusi hijau” Indonesia sejak tahun 1970 memiliki perkembangan yang cukup rumit dan hanya dapat ditampilkan secara ringkas di sini.[41] Pertama, kajian-kajian pada awal sampai pertengahan tahun 1970-an lebih banyak mempunyai tujuan empiris belaka, yakni menyediakan data empiris mengenai kondisi yang berkembang sejalan dengan pelaksanaan “revolusi hijau” di daerah pertanian sawah dataran rendah. Dalam kelompok ini termasuk, misalnya, studi oleh Sajogyo, Collier dan rekan-rekan lain di Survei Agro-Ekonomi dan juga di Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial yang baru berdiri di Universitas Kristen Satya Wacana. Periode awal tahun 1970-an merupakan sebuah momen yang jarang terjadi, ketika banyak orang -para peneliti muda dari berbagai lembaga riset di Bogor, Yogyakarta, Jakarta dan Salatiga – semuanya memusatkan perhatian pada satu hal yang sama: dampak negative teknologi dan praktek revolusi hijau terhadap pendapatan dan kesempatan kerja kaum tani marginal dan air lahan yang merupakan mayoritas masyarakat pedesaan. Kajian ini menghasilkan banyak data empiris yang sangat baik dan bermutu (lihat misalnya Budhisantoso 1975; Collier, et al 1973; Collier et al 1974a; LPIS 1976; Sairin 1976; Sinaga dan Collier 1975; Stoler 1975; Utami dan Ihalauw 1973) Hasil riset mereka berhasil menarik perhatian para perumus kebijakan dan donor asing kepada isu dampak modernisasi pertanian pada struktur distribusi pendapatan dan kesempatan kerja dalam konteks struktur agraria di Jawa dan pulau lainnya yang belum “direformasi”. Masukan ini kemudian berperan dalam proses pergeseran diskursus menuju kebijakan resmi yang lebih banyak membicarakan “pemerataan” pada akhir decade 1970-an. Namun demikian, para penulis angkatan ini hampir tidak pernah berdialog dengan teori umum atau khazanah pustaka komparatif. Pada umumnya mereka juga tidak mengenal karya lama yang sebagian besar adalah karya sarjana Belanda, tentang hubungan agraris dalam pertanian sawah di Jawa.

Pada decade 1970-an dan awal 1980-an, beberapa penulis, terutama penulis asing, tertarik untuk mempertanyakan tesis “involusi” yang sudah terlanjur menjadi “label” yang lekat pada agraria Jawa dalam pikiran banyak peneliti luar maupun dalam Indonesia. Penulis yang mempertanyakan tesis involusi  bisa dibagi ke dalam tiga kategori. Pertama, penulis yang menerima validitas tesis involusi sebagai model perubahan masyarakat Jawa pada zaman colonial dan awal pasca kemerdekaan sampai dengan awal decade 1960-an, atau tidak mengambil sikap untuk periode ini. Mereka menganggap bahwa di bawah Orde Baru, dengan revolusi hijau dan komersialisasi ekonomi pedesaannya, mekanisme involusi dan praktek pemerataan kemiskinan mulai ambruk. Kelompok kedua adalah penulis yang mempertanyakan kemiskinan mulai ambruk. Kelompok kedua adalah penulis yang mempertanyakan apakah tesis involusi berlaku dan berguna untuk menganalisis masyarakat Jawa baik di zaman colonial maupun sekarang. Kelompok yang ketiga adalah penulis yang bisa menerima bahwa mekanisme involusi memang bekerja, namun hanya berlansung secara singkat, sehubungan dengan kontraksi produksi pertanian ekspor colonial yang bersifat jangka pendek dan hanya pada waktu tertentu.

Sebaliknya dan sebagai reaksi terhadap perdebatan mandeg tentang “involusi”, pada akhir decade 1970-an dan 1980-an  banyak peneliti, kebanyakan peneliti asing, melakukan studi yang lebih reflektif mengenai “revolusi hijau”. Studi mereka berusaha menghubungkan pengamatan empiris tentang perubahan hubungan dan struktur agraria di lapangan dengan gagasan-gagasan klasik tentang proses diferensiasi social dan diversifikasi dalam masyarakat agraris. Sering studi seperti ini mempunai tujuan perbandingan dan kadang-kadang juga menggunakan perspektif historis yang lebih luas (Hart 1986; Hayami dan kikuchi 1981; husken 1989; Maurer 1986; Pincus 1996; White dan Wiradi 1989). Seperti pada ilmuwan Belanda yang menulis berbagai disertai “agraria” pada tahun 1920-an dan 1930-an, penulis decade 1980-an ini juga telah membaca karya klasik Eropa tentang proses-proses  diferensiasi agraria. Mereka tertarik untuk menganalisis sejauh mana salah satu dari sekian model global atau mainstream bisa membantu memami dinamika perubahan agraria di Indonesia. Meskipun beberapa di antara mereka menyediakan ruang untuk mendiskusikan tesis involusi secara kritis, hal ini tidak mereka jadikan sebagai tujuan utama analisis.

Beberapa sejarawan terkemuka Indonesia juga berhasil meraih pengakuan internasional berdasarkan analisis mereka tentang sejarah masyarakat  petani Jawa dan gerakan protes petani pada zaman colonial (Sartono, Onghokham).[42] Karya mereka, dan beberapa sejarahwan lain yang menyusul kemudian (Kuntowijoyo, Suhartono), sangat penting bukan hanya karena substansinya, tetapi juga karena berhasil menunjukkan manfaat pendekatan holisitik dan diilhami kerangka ekonomi politik di dalam menganalisa dinamika struktur dan hubungan agraris, dibandingkan dengan kerangka steril sosiologi ala Parsons atau model ilmu ekonomi pertanian neoklasik yang dominan dalam kebanyakan riset yang disponsori pemerintah pada masa ‘revolusi hijau’.

Sementara itu ilmu ekonomi pertanian Indonesia masih tetap merupakan sebuah disiplin ilmu yang konservatif. Kerangka neoklasik dan rumusan kebijakan neoliberal masih sangat berkuasa, meski  kadang dihidangkan dengan nada populis. Pada umumnya tidak ada ketertarikan pada masalah ketimpangan agraria atau reforma agraria. Situasi seperti ini terjadi di Bogor meskipun ilmu ekonomi dan sosiologi masih dikaitkan dengan Jurusan Sosial-Ekonomi di Fakultas Pertanian dan Peternakan.  Begitu juga di berbagai universitas swasta maupun universitas di daerah yang banyak mengangkat sarjana lulusan IPB menjadi dosennya. Satu perkecualian penting ialah Profesor Mubyarto di UGM, serta rekan sefakultasnya Ace Partadiredja.[43] Meskipun Mubyarto mendapatkan pendidikan formalnya dalam aliran mainstream, Universitas Wisconsin, tetapi buku teks Pengantar Ekonomi Pertanian yang ditulisnya pada tahun 1973 kerangka neklasik tidak begitu ia tonjolkan. Mubyarto banyak menggunakan karya sosiologi dan sejenisnya dalam rangka memberi gambaran tentang ekonomi pertanian yang sesuai dengan realita Indonesia (Mubyarto 1973). Dalam berbagai tulisannya mengenai Ekonomi Pancasila dan kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan (Mubyarto 1983), dengan konsisten Mubyarto mengajukan argument bagi sebuah pendekatan ekonomi alternative yang memberi tempat lebih kuat bagi unsure keadilan social.

Di Bogor, adalah Profesor Sajogyo yang banyak mempromosikan kerjasama lintas disiplin antara ilmuwan social dan ekonomi.[44] Sajogyo mengingatkan kita kepada masa-masa awal Ilmu Sosial Agraria di Bogor di mana guru besar pertama di Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. W.J. Timmer (1984-1951), yang semula adalah seorang landbouwconsulent, pernah menulis sebuah buku berjudul Totale Landbouw-wetenschappen (‘Ilmu-ilmu total pertanian’), yang merupakan sebuah pertanda bagus bagi kerja akademik lintas disiplin. Sampai sekarang mahasiswa IPB tidak mempelajari sosiologi pedesaan murni tetapi “social-ekonomi pertanian”, disini sosiologi pedesaan itu sendiri hanya diajarkan selama empat semester terakhir. Sajogyo juga mengajukan argument:

Jika di Bogor dikembangkan  Sosiologi Pedesaan, itu bukanlah cerminan dari kurikulum fakultas pertanian di Amerika Serikat, tipe keturunan Landgrant College…! Pada staf inti pengelola program studi S-2 di Bogor , (Sajogyo and Pudjiwati Sajogyo 2002) unsure lulusan USA tak dominan sama sekali. Yang terjadi adalah bahwa kami di Bogor membentuk Sosiologi Pedesaan yang ‘hibrid’ (blasteran), ramuan antara sosiologi (warisan dari negera industry), antropologi (warisan di Barat, hasil belajar dari suku bangsa terasing sebelum tergusur), dan psikologi social (demi penyuluhan yang berdasar ilmu pendidikan orang dewasa).

Sajogyo et al. 1995: xii-xiii.

 

Sayang sekali bahwa Sajogyo, Tjondronegoro atau orang-orang kunci lain di IPB belum menghasilkan sebuah buku teks yang menjelaskan prinsip-prinsip dasar sosiologi pedesaan ala IPB.[45]

Kajian gender di ilmu social agraria mulai berkembang pada akhir decade 1970-an, juga diawali di Bogor, dan maju pesat sesudah itu. Perhatian ilmu social pada situasi perempuan dan gender di  Indonesia muncul pada awal dan pertengahan decade 1970-an sehubungan dengan adanya kebutuhan untuk merumuskan kebijakan keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk.[46] Beberapa studi tentang “revolusi hijau” yang disebut diatas, juga menggaris bawahi dampak teknis dan perubahan institusi terhadap kaum perempuan yang berusaha tani sempit dan tak bertanah. Akan tetapi kajian sistematis tentang perempuan dalam komunitas agraris baru dilakukan pada akhir decade 1970-an.[47]  Dari 100 thesis S-2 dan S-3 di bidang Sosiologi Pedesaan di Bogor selama kurun waktu 1975 dan 1994, kategori terbesar adalah thesis tentang “peranan wanita” (Sajogyo 1995: 294; x-xxii). Kajian gender di bidang ini berawal sebagai diskursus kritis/alternative yang kemudian disusul oleh usaha untuk menjinakkan dan mengkooptasinya melalui proses institutionalisasi melalui pendirian PSW di setiap universitas negeri dan banyak universitas swasta. Usaha kooptasi ini tidak sepenuhnya berhasil, tetapi boleh dikatakan bahwa Pusat Kajian Wanita di Bogor dan universitas lain cenderung menjadi lokasi “studi wanita”,  non-radikal, sementara perspektif “kajian gender” yang kritis dan feminis lebih berkembang di luar kampus yaitu di LSM seperti Kalyanamitra, Solidaritas Perempuan, Jurnal Perempuan, Komnas Perempuan dan LBH Apik. Hanya sayangnya eksponen kajian gender yang kritis belum banyak menghasilkan publikasi tentang dimensi gender dari masalah agraria.[48]

Terakhir, kita harus juga mencatat bahwa sejak awal 1980-an sudah berkembang sebuah focus kuat tentang dimensi lingkungan hidup dalam kajian agraria, termasuk karya ilmu social kritis tentang kehutanan, pertanian ladang yang sering didukung oleh dana dari Ford Foundation dan Rockefeller Foundation.[49] Perkembangan ini juga ada kaitannya dengan munculnya sejumlah kajian kritis dan berani tentang marjinalisasi suku-suku asli, penggusuran sebagai akibat proyek infrastruktur besar atau proyek transmigrasi dan seterusnya. Sayang tidak cukup ruang untuk membicarakan topic tersebut disini. Pembaca dipersilahkan membaca buku Environmental Politics and Power in Indonesia yang akan terbit dalam seri Ford Foundation Celebrating Indonesia.

 

REFORMASI DAN GENERASI BARU SARJANA-AKTIVIS

Jatuhnya Soeharto dan berlangsungnya masa reformasi yang penuh kekacauan menghasilkan banjir aktivis lingkungan hidup dan gerakan petani, yang selama periode Orde Baru memang tersumbat, ke seluruh Indonesia. Gejala ini diiringi dengan munculnya ratusan LSM dengan berbagai diskursus yang mereka bawa. Dalam tahun-tahun terakhir ini terbit banyak tulisan baru tentang masalah agraria, yang kebanyakan ditulis oleh cendekiawan muda dan sebagian besar berbasis di luar kampus, yaitu di pusat kajian dan LSM. Kehadiran LSM dalam kehidupan intelektual sudah mulai terasa pada masa akhir periode Soeharto, pertengahan 1980-an hingga akhir 1990-an, sebagai kecenderungan baru di mana suara dan riset kritis semakin berkembang di luar kampus. Generasi baru LSM ini melakukan riset yang mengabdi pada aktivisme. LSM yang berminat pada masalah agraria antara lain AKATIGA, Konsorsium Pembaruan Agraria, INSIST, PERCIK, YAPIKKA, LAPPERA.

Para peneliti luar kampus ini banyak menerbitkan hasil risetnya melalui penerbit LSM dan dalam jurnal LSM, yang kadang-kadang hanya bertahan sebentar,[50]  dan bukan di jurnal mainstream seperti Masyarakat Indonesia atau Agro-Ekonomika. Kualitas studi mereka sangat beragam. Banyak di antaranya tidak diperiksa oleh seorang ‘referee’, dan pembaca sering dihadapi dengan lautan salah cetak.

Kehadiran LSM ini adalah suatu perkembangan kunci yang perlu dibicarakan. Sungguh satu paradox  bahwa  perkembangan ini justru mempertajam kecenderungan yang melahirkannya, yaitu kehidupan kampus yang semakin steril dan jurang yang semakin lebar di antara diskursus ‘akademis formal’ yang kurang kritis dan ‘LSM’ yang lebih kritis. Gejala ini bisa dilihat misalnya pada perkembangan diskusi tentang kemiskinan, termasuk tentang perempuan dan kemiskinan, dan tentu saja tentang pembaharuan agraria, di mana model Bank Dunia banyak dipakai di universitas, sementara pendekatan yang lebih radikal berkembang di luar. Sebenarnya dua dunia ini tidak terpisah sama sekali. Ada sejumlah akademisi universitas terkemuka yang menggunakan LSM sebagai jalan keluar dari kungkungan dunia akademis, sementara beberapa aktivis LSM terkemuka juga mengajar di universitas.

Studi agraria baru yang dimotori LSM banyak mengangkat kembali masalah tanah-sistem pemilikan tanah, konflik tanah dan reformasi pertanahan – sebagai masalah kunci (Adhie dan Menggala 2002; Al Araf dan Puryadi 2002; Lounela dan Xakaria 2002; Suhendar, et al 2002; Suhendar dan Winarni 1998; Fauzi 1997; 1999; Suharso 2002; Wiradi 2000). Isu popular lain adalah demokratisasi desa dan hak petani (Wijaya, et al. 2000; Juliantara 2000; Wahono 2002) dan dampak agrobisnis, sekhutanan komersil dan proyek infrastruktur terhadap komunitas local (Sangaji 2000; Bachriadi 1995; Gunawan, et al. 1998). Juga ada beberapa kajian pedesaan atau studi tingkat local yang menarik. Banyak dari tulisan ini merupakan hasil penulisan ulang skripsi S1 atau S2 dan merupakan petunjuk bahwa sebenarnya kegiatan akademis kritis masih hidup di pojok-pojok dunia akademis. Studi dari kelompok social tertentu, seperti buruh anak di desa, atau kritik terhadap kebijakan pertanian juga diterbitkan (Afandi 2001; Sangaji 2000; Tjandraningsih dan Anarita 2002; Maula 2001; Pratikto 2000; Setyobudi 2001). Umumnya tulisan ini lebih banyak mengandalkan semangat daripada teori – dengan beberapa perkecualian (Fauzi 1999; Wiradi 2000) – dan hanya sedikit yang meletakkan kajiannya dalam perspektif sejarah.

Pada satu sisi, diskusi dan publikasi LSM pada umumnya lebih menarik dan hidup daripada pembicaraaan yang berkembang di universitas,[51] namun diskusi dan tulisan ini sering terinspirasi oleh retorika dan kadang mengadopsi teori radikal tanpa sikap kritis. Harus dicatat juga bahwa LSM kritis merupakan minoritas dan keadaan ini akan tetap seperti itu – karena LSM kritis yang berhasil sering menarik sponsor dari mainstream dan kemudian menjadi terkooptasi, sehingga dibutuhkan suatu siklus agar LSM kritis yang baru akan terus-menerus muncul.

Kritik LSM terhadap diskursus modernisasi pedesaan sering menggunakan secara tidak kritis ide-ide romantic tentang “komunitas”, seperti “kehutanan berbasis komunitas”, “masyarakat adat” dan ide antiglobalisasi seperti “kedaulatan pangan”.[52] Konsep seperti ini, seperti halnya berbagai kata-kunci yang pernah muncul dalam diskursus agraria sebelumnya dan yang akan muncul lagi, harus dipertanyakan secara kritis dan terus-menerus. Apakah kampus universitas negeri dan swasta, yang belum direformasi, ataukah dunia LSM luar-kampus yang lebih peka dan tidak bertahan lama itu akan mengembangkan dan menjaga hidup diskursus kritis seperti ini?

Duapuluh tahun yang lalu, pada masa puncak periode Soeharto, Gunawan Wiradi dan saya pernah menulis:

Meskipun diskusi terbuka tentang masalah (reforma agraria) sekarang dapat diterima, satu akibat dari pemankiran diskusi terbuka tentang masalah reforma agraria adalah kelangkaan hasil riset, baik riset perbandingan maupun local tentang masalah system pemilikan tanah dan tentang teori dan praktek reforma pertanahan dan reforma agraria. Pendidikan formal tentang teori dan praktek reforma agraria hampir sepenunya hilang dari kurikulum kebanyakan jurusan yang berurusan dengan problem pembangunan pedesaan dan pertanian di universitas-universitas di Indonesia.

White & Wiradi 1984: v-vi.

Sejauh manakah kemajuan dalam bidang ini telah dicapai selama dua decade terakhir, dan khususnya selama era reformasi? Berapa banyak universitas di Indonesia yang mengajarkan teori dan praktek mengenai reforma agraria di pendidikan S1 atau S2? Dimanakah para peneliti, aktivis, jurnalis, aktivis partai politik dan yang lainnya dapat menemukan sebuah perpustakaan atau pusat data yang terarah kepada masalah struktur agraria, kemiskinan  agraria atau reformasi agraria? Sesuudah sekian decade bantuan untuk pengembangan perpustakaan, apakah terdapat perpustakaan yang masih berlangganan jurnal internasional penting atau membeli buku-buku baru dalam bahasa Indonesia di bidang ini, atau menyimpan dengan baik publikasi Indonesia lama dari tahun 1950-80 seperti yang sudah saya sebut di tulisan ini? Kebanyakan sumber yang dirujuk dalam tulisan ini – termasuk juga yang terbit di Indonesia – lebih gampang ditemukan di perpustakaan Belanda. Bagaimana agar para sarjana Inodnesia muda dapat mengembangkan pengetahuan komparatif atau kemampuan teoritisnya, atau pun belajar sejarah ilmu agraria Indonesia sendiri tanpa harus pergi ke luar negeri?

                Siapa pula yang akan menulis buku teks baru sosiologi pedesaan yang amat dibutuhkan di Indonesia? Apakah pengajaran sosiologi pedesaan di kampus akan merespon tuntutan reformasi pedesaan dan mendorong mahasiswa kembali kepada idealism yang hidup pada decade 1950-an dan 1960-an? Buku teks sosiologi pedesaan pasca Soeharto terakhir yang saya temukan di Gramedia pada tahun 2003 masih mengandalkan teori modernisasi dan ide-ide sosiologi Amerika Serikat dari decade 1960-an. Buku ini masih mengutip Art Mosher dan Everett Rogers, tanpa menyinggung sedikit pun proses diferensiasi social, konflik agraria, reforma agraria atau masalah structural secara umum. Bab tentang “perubahan social” muncul menjelang penutupan buku seolah-olah sekedar hasil telat mikir atau tambahan saja (Ibrahim 2002). Ide-ide seperti ini, yang disebarluaskan melalui kuliah dan direproduksi dalam skripsi mahasiswa, hanya akan menghalangi usaha untuk mengembalikan diskursus kritis ke rumah sebenarnya yaitu ke dunia riset, pengajaran dan perdebatan di kampus.

Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi kian mendesak. Arus  desentralisasi telah membuka berbagai potensi baru untuk pembangunan agraria dan kebijakan pembaharuan yang kreatif dan lincah di tingkat daerah, tetapi juga membawa problem dan persoalan baru. Kesadaran dan keahlian kritis sangat dibutuhkan di tingkat daerah. Kapan setiap kabupaten akan mempunyai Pusat Kajian Agraria sendiri dan cabang Konsorsium Pembaruan Agraria sendiri atau basis lain yang mampu mendukung riset, dokumentasi, advokasi dan debat kebijakan yang matang tentang reformasi agraria?

Di dalam sejarah tarik-menarik antara “semangat” aktivisme dan “rasio” intelektual yang memang mutlak diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan masalah kemiskinan agraria dan keadilan social, universitaslah yang semula berperan sebagai perantara pokok jalur interaksi ini, sebagai lembaga pengajaran dan riset. Peran ini telah dimainkan oleh universitas, dengan berbagai keterbatasannya, selama periode Soekarno. Baru pada masa Orde Baru, universitas tidak diperbolehkan memainkan peran ini lagi. Walaupun pemikiran kritis dan kreatif sekarang berkembang di LSM-LSM luar kampus, namun pada dasarnya eksistensi mereka tidak stabil dan rentan. Jika misalnya tendensi konservatif dalam pemerintahan ‘reformasi’ ini mengeras sesudah Pemilu tahun 2004 atau Pemilu berikutnya dan suassana kebebasan berpikir diganti dengan suassana yang lebih represif, mungkin sekali kegiatan ilmiah kritis akan butuh perlindungan dan legitimasi yang dapat diberikan oleh universitas. Universitas-universitas di Indonesia sepertinya tidak mengalami banyak perubahan selama masa reformasi, meskipun mahasiswanya sendiri menjadi aktivis di luar kampus memperjuangkan perubahan politik. Dalam keadaan seperti ini, perlu dipertanyakan apakah universitas-universitas ini sedang sibuk mempersiapkan mahasiswa dan stafnya untuk menghadapi tantangan seperti yang saya gambarkan diatas. (*)

DAFTAR PUSTAKA

 

A/D/C (1968) Program and Method of Operation, New York: The Agricultural Development Council.

A/D/C (1973) Directory of Fellows 1973, New York: The Agricultural Development Council

Adam Malik (1980) Kemiskinan Struktural di Indonesia dan perubahan struktur masyarakat. Dalam kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan. Eds, Pp. 14-19, Jakarta” Pulsar/YHS/HIPIS.

Adhie.B, dan Hasan B.N Menggala, eds (2002) Reformasi  Pertanahan: Pembaerdayaan Hak-Hak atas Tanah ditinjau dari aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya, Bandung Penerbit Mandar Maju.

Adiwilaga, A. (1954a) Daerah aliran sungai Tjikapundung-Hulu, Bandung: Kantor Perantjang Tata-Bumi Djawa Barat.

  • 1954b Land tenure in the village of Tjipalago (Bandung Regency), Bandung: Kantor Perantjang Tata-Bumi Djawa Barat.

Afandi, Andik (2001) Tragedi Petani: ‘Musibah’ Panen Raya Padi 2000, Yogyakarta: Lembaga Analisis Informasi.

Aidit, D.N. (1964) Kaum tani mengganjang setan-setan desa: Laporan singkat tentang hasil riset mengenai keadaan kaum tani dan gerakan tani Jawa Barat, Jakarta: Yayasan Pembaruan.

Al Araf, dan Awan Puryadi (2002) Perebutan Kuasa Tanah, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.

Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan, eds. (1980) Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai, Jakarta: Pulsar/Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial/HIPIS.

Angger Jati Wijaya, et al., eds (2000) Reformasi Tata Pemerintahan Desa Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar/Yapika/Forum LSM DIY.

Anu Lounela, dan R. Yando Zakaria, eds. (2002) Berebut Tanah: Beberapa Perspektif Kampung dan Kampung, Yogyakarta; Insist Press/Jurnal Antropologi Indonesia/Karsa.

Astika, Ketut Sudhana 1978 Pengaruh social ekonomi program intensifikasi padi di Desa Abiansemal, Prisma VII (1): 77-90.

Bachriadi, Dianto (1995) Ketergantungan petani dan penetrasi capital, Bandung: Akatiga Foundation.

Boeke, J.H. (1910) Tropisch-koloniale staathuiskunde: het probleem. Dissertation, University of Leiden.

  • 1953 Economics and economic policy of dual societies as exemplified by Indonesia, Haarlem: Tjeenk Willink.

Breman, J., P. Kloos, dan A. Saith, eds. (91997) The village in Asia revisited, Delhi: Oxford University Press.

Breman, J.C. (1995) Work and life of the rural proletariat in Java’s coastal plain. Modern Asian Studies 29 (1): 1-44.

Buddy Prasadja, A. (1972) Pembangunan Desa dan Masalah Kepemimpinannya, Jakarta: Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia (skripsi).

Budhisantoso, S. (1975) Rice harvesting in the Krawang region (West Java) in relation to high yielding varieties, Melbourne: Centre for Southeas Asian Studies, Monash university.

Collier, W.L., Gunawan Wiradi, dan Soentoro (1973) Recent changes in rice harvesting methods, Bulletinof Indonesian Economic Studies 9(2): 36-45.

Collier, W.L., et al. (1974a) Agricultural technology ang institutional change in Java. Food Research Institute Studies 13(2): 169-194.

Collier, William L., et al. (1974b) Sistim tebasan, bibit unggul dan pembaharuan desa di Jawa, Prisma III(6): 13-30.

Juliantara, Dadang (ed) (2000) Arus Bawah Demokrasi: Otonomi dan Pemberdayaan Desa, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.

de Vries, E. (1969) The Agrp-economic Survey of Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies 5(1): 73-77.

Dewey, Alice (1962) Peasant Marketing in Rural Java, Glencoe: Free Press.

Dingley, S. (1927) The peasants’ movement in Indonesia, Berlin: R.L. Prager.

Franke, R.W. (1972) The green revolution in a Javanese village. Tesis Ph.D., Harvard University.

Gadjah Mada University (1956) Lamporan penyelidikan ilmu djiwa social di Palidjan, Yogyakarta: Gadjah Mada University, Faculty of Education.

Geertz, C. (1956) The development of the Javanese economy: a sociocultural approach. Combridge: MIT Centre for International Studies.

  • (1960) The religion of Java, New York: Free Prress.
  • (1963a) Agricultural involution: the processes of ecological change in Indonesia, Berkeley: University of California Press.
  • (1963b) Peddlers and princes: social development and economic change in two Indonesian towns, Chicago: University Press.
  • (1965) The social history of an Indonesian town, Cambridge: MIT Press.
  • (1974) Social science policy in a new state: a programme for the stimulation of the social sciences in Indonesia. Mineerva XII (3): 365-381.
  • (1995) After the fact: two countries, four decades, one anthropologist, Cambridge: Harvard Univeristy Press.

Geertz, H. (1961) The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization. Glencoe: Free Press.

Guritno, Pandam (1958) Masyarakat Marangan: sebuah laporan sosiografi Ketjamatan Prambanan Daerah Istimewa Jogyakarta. Yogyakarta: Gadjah mada University, Panitya Social Research.

Hart, G. (1986) Power, labour and livelihood: processes of change in rural Java. Berkelay: University of California Press.

Hayami, Y., dan M. Kikuchi (1981) Asian village economy at the crossroads: an economic approach to institutional change. Tokyo: University Press.

Hotman Siahaan (1980) Struktur social dan kemiskinan petani. Dalam kemiskinan structural Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan, eds. Pp. 111-121. Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Huender, W. (1921) Overzicht van den economischen toestand der incheemsche bevolking van Java en Madoera (Survey of the economic  condition of the indigenous population of Java and Madura). The Hague.

Husken, F. (1989) Cycles of commercialization and accumulation in a Javanese village. In Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia. G. Hart, A. Turton, and B. White, eds, Pp. 303-331. Berkeley: University of California Perss.

Ibrahim, Jabal Tarik (2002) Sosiologi Pedesaan. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.

Inglis, Brian (2000) Clifford Geertz: Culture, Custom and Ethics. Cambridge: Polity Press.

Ismael, J.E. (1960) Keadaan penduduk di 23 desa di Djawa, Jakarta: Lembaa Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, university of Indonesia.

Iwa Kusuma Sumantri (1966) Riwayat hidup seorang perintis kemerdekaan. Unpublished typescript, Bandung.

Jadul MAula, M. (ed) (2001) Ngesuhi Deso Sak Kukuban: Lokalitas, Pluralisme, Modal Sosial Demokrasi, Yogyakarta: LKiS.

Jaspan, M.A. (1961) Social stratification and social mobility in Indonesia: a trend report and annotated bibliography. Jakarta: Gunung Agung.

Jay, R. (1969) Javanese villagers: social relations in rural Modjokuto. Cambridge: MIT Press.

Kampto Utomo (1957) Masyarakat transmigran spontan di Daerah W. Sekampung. Bogor: Penerbitan Universitas Indonesia (mimeographed PhD Thesis).

  • (1965) Research sosiologi pedesaan di Indonesia. Research di Indonesia 1945-1965. Sadikin Soemintawikarta, ed. Pp. 251-265, Jakarta : PN Balai Pustaka/Departemen Urusan Research Nasional

Kartodirdjo, Sartono (1980) Struktur masyarakat Indonesia dan masalah kemiskinan. Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan (eds) Rp. 20-30, Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Koentjaraningrat, dan Harsja Vachtiar (1975) Higher education in the social sciences in Indonesia. In The Social Sciences in Indonesia. Koentharaningrat (ed.) Pp. 1-42, Jakarta: Indonesian Institute of Scienes.

Kolff, G. H. van der (1955) An economic case study: sugar and welfare in Java In Approaches to community development. P. Ruopp (ed.) Rp. 188-206. The hague and Bandung: van Hoeve.

Ladejinsky, W. (1961) Land reform in Indonesia (emorandum, 24 January 1961). In Land reform as unfinished business: the selcted papers of Wolf Ladejinsky. I. Walinsky (ed.) Pp. 297-299, Oxford: University Press for the World Bank.

  • (1964) Land reform in Indonesia (memorandum, 27 February 1964). In Land reform as unfinished business: the elected papers of Wolf Ladejinsky. Walinsky, (ed.) Rp. 340-352, Oxford. University Press for the  World Bank.

LPIS (1976) Tebasan dan beberapa perubahan  sosial ekonomi lain di pedesaan Jawa Tengah, Salatiga; Lembaga Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, universitas Kristen Satya Wacana.

Lyon, Margo (1970) Bases of conflict in rural Java, Berkeley: University of California. Centre for South and Southeast Asian Studies, Research Monograph no. 3.

Maurer, J. L. (1986) Modernisation agricole, developpement economique et changement social: le riz, la terre et I’Homma a Java, Geneva: presses Universitaires de France.

Mears, Leon, dan Saleh Affif (1968) A new look at the Bimas programme and rice production, Bulletin of Indonesian Economic Studies 10:29-47.

Mortimer, Rex (1972) The Indoneian Communist Party and Land Reform, 1959-1965, Clayton: Monash University Centre of Southeast Asian Studies, Papers on Southeast Asia No. 1

Mosher, A.T. (1965) Getting agriculture moving: esentials for development and modernization, New York: Praeger Publishers for the Agricultural Development Cuncil.

  • (1969) Creating a progressive rural structure, New York: Praeer Publishers for the Agricultural Development Council.
  • (1974a) Menciptakan struktur pedesaan progresif untuk melayani pertanian, Jakarta: CV Yasaguna for the Agricultural Development Council.
  • (1974b) Menggerakkan dan membangun pertanian. Jakarta: CV Yasaguna for the Agricultural Development Council.

Mubyarto (1973) Pengantar Ekonomi Pertanian, Jakarta: LP3ES.

  • (1976) Response penduduk terhadap penciutan kesempatan kerja di pedesaan, Prisma V(9): 50-58.
  • (1978) Involusi pertanian dan pemberantasan kemiskinan: kritik terhadap Clifford Geertz, Prisma VII(2): 55-64
  • (1983) Politik Pertanian dan pembangunan Pedesaan, Jakarta: Sinar Harapan.
  • (1996) “Prof Sajogyo: sosiolog yang ekonom, atau Bapak ekonomi-sosiologi Indonesia”, dalam Sajogyo: Bapak, Guru dan Sahabat. Mubyarto, B. Ismawan, O.S.Pamuji, and Yati Widayati (eds), Jakarta: Yayasan Agro-Ekonomika.

Mubyarto, dan Ari Basuki, eds. (1989) Rural Development Seminars: Collected Abstracts From Monthly Seminars 1983-1988, Yogyakarta: Centre or Rural & Regional Studies, Gadjah Madda University.

  • eds (1992) Seminar Pedesaan: Abstrak Makalah-Makalah Seminar Bulanan P3PK UGM, Yogyakarta: Pusat Penelitian Pedesaan & Kawasan Univesitas Gadjah Mada.

Noer Fauzi, ed. (1997) Tanah dan Pembangunan: Risalah dari konferensi INFID ke-10, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

  • (1999) Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia, Yogyakarta: Insist/KPA/Pustaka Pelajar.

Onghokham (1978) Soekarno: Mitos dan Realitas. In Manusia Dalam Kemelut Sejarah, T. Abdullah, A. Mahasin, and D. Dhakidae (eds), pp. 20-46, Jakarta: LP3ES.

Paget, R. (1975) Introduction. In Indonesia Accuses! Soekarno’s Defence Oration in the Political Trial of 1930. R. Paget (ed), Oxford: University Press.

Partadiredja, Ace et al. (1973a) Ijon di Jawa Barat: Laporan Penelitian ke-2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi universitas Gadjah Mada.

  • (1973b) “Ijon di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur”. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
  • (1974) “Ijon system. Bulletinf of Indonesian Economic Studies X(3): 54-71.

Partadiredja, Ace et al. Penny, D. (1971) The Agro-economic Survey of Indonesia: an appreciation. Indonesia 11.

Pincus, J. (1996) Class, power and agrarian change. London: Macmillan.

Ploegsma, N.D. (1936) Oorspronkelijkheid en economisch aspect van het dorp op Java on Madoera. Ph.D., Leiden University.

Pratikto, Fadjar (2000) Gerakan Rakyat Kelaparan: Gagalnya Politik Radikalisasi Petani, Yogyakarta: Media Pressindo/Yayasan Adikarya Ikapi/Ford Foundation.

Pudjiwati Sajogyo (1980) The Role of Women in Different Perspectives. Bogor: Agro Economic Survey and Centre or Rural Sociological Studies, Bogor Agricultural University.

  • 1983 Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa, Jakarta:

Ransom, David (1970) The Berkeley mafia and the Indonesian Massacre. Ramparts: 27-29, 40-49.

Rifai, Bachtiar (1958) Bentuk milik tanah dan tingkat kemakmuran: penyelidikan pedesaan di daerah Pati, Jawa Tengah, Bogor: Universitas Indonesia (mimeographed PhD thesis)

Rimbo Gunawan, Juni Thamrin, dan Endang Suhendar (1998) Industrialisasi Kehutanan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Adat: Kasus Kalimantan Timur. Bandung: Akatiga.

Roekasah, E, and David Penny 1967 Bimas: a new approach to agricultural extension, Bulletin of Indonesian Economic Studies 7 (60-69).

Sairin, S. (1976) Beberapa masalah derep: studi kasus Yogyakarta. Prisma 5 (9): 59-67.

Sajogyo, Pudjiwati, e al. (1979) Studying rural women in West Java. Studies in Family Planning 10 (11-12): 364-9.

Sajogyo (1974) Usaha perbaikan gizi keluarga, Bogor: LPSP, Bogor Agricultural University.

  • (1976) Pengantar. In M. Singarimbun & D.H. Penny, Penduduk dan kemiskinan: kasus Sriharjo di pedesaan Jawa. Pp. 7-21, Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
  • (1977) Garis kemiskinan dan kebutuhan minimum pangan, Bogor: Agricultural University (unpublished).
  • (2003) Dari praktek ke teori dan ke praktek yang berteori. Makalah yang disampaikan pasca acara Refleksi Sajogyo, 11 Desember 2003, Jakarta.

Sajogyo, dan Pudjiwati Sajogyo, eds. (2002) Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan. Edisi 13, Yogyakarta: UGM Press (orig, 1982).

Sajogyo, et al, eds. (1995) Panen 20 Tahun: Ringkasan Tesis dan Disertasi 1975-1994 Studi Sosiologi Pedesaan Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor; DOKIS/ISI/PERHEPI/YAE/PUSPA SWARA.

Salim, Emil et al (1959) Kehidupan desa di Indonesia: suatu case study daripada 23 desa di Djawa, Jakarta: Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat, University of Indonesia.

Salim, Emil (1980) Kebijaksanaan pemerataan mengatsi kemiskinan. In Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan, eds. Pp. 31-45, Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Sangaji, Arianto (2000) PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah, Yogyakarta: Yayasan Tanah Merdeka, ED. Walhi Sulawesi Tengah, Pustaka pelajar.

Saptari, Ratna, dan Brigitee Holzner (1997) Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Jakarta: Grafiti/Kalyanamitra.

Scheltema, A.M.P.A. (1931) Deelbouw in Nederlandsch-Indie. PhD, Waeningen Agricultural University.

Setyobudi, Imam (2001) Menari di antara Sawah dan Kota: Ambiguitas Diri, Petani-Petani Terakhir di Yogyakarta, Magelang: Indonesiatera.

Simbolon, Indira J. (1998) Peasant women and access to land. Customary law, state law and gender-based ideology: the case of the Toba-Batak (North Sumatera), Wageningen Agricultural University.

Sinaga, Rudolf, dan W.I. Collier 1975) Social and regional implications of agricultural developmentpolicy, Prisma (English version) 1(2): 24-35.

Sinaga, Rudolf, dan Ben White (1980) Beberapa aspek kelembagan di pedesaan Jawa dalam hubungannya dengan kemiskinan struktural. In Kemiskinan Struktural: Suatu Bunga Rampai. Alfian, Mely G. Tan, and Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS, pp. 138-158.

Singarimbun, M. dan D.H. Penny (1976) Penduduk dan kemiskinan: kasus Sriharjo di pedesaan Jawa, Jakarta: Bharata Karya Aksara.

Sjafri Sairin (1976) Beberapa masalah derep: studi kasus Yogyakarta, Prisma V9(): 59-67.

Slamet, I. (1965) Pokok-pokok pembangunan masyarakat desa, Jakarta: Bharatara.

  • (1988) Views and strategies of the Indonesian Peasant Movement on the eve of its annihilation in 1965-66, The Hague: Institute of Social Studies.

Soedjatmoko (1980) Dimensi-dimensi struktural kemiskinan. In Kemiskinan Struktural Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS, pp: 46-64.

Soejono, Irlan, and Achmad T. Birowo (1976) Distribusi pendapatan di pedesaan padi sawah di Jawa Tengah, Prisma V(1): 26-32.

Sosrodihardjo, Soedjito (1955) Preliminary report of social research in the Daerah Istimewa Jogjakarta, Yogyakarta: Gadjah Mada University.

  • (1958) Kedudukan pemimpin didalam masyarakat desa. Volume I, Yogyakarta: Gadjahm Mada University, Panitya Social Research.

Stoler, A. (1975) Some socio-economic aspects of rice harvesting in a Javanese village, Masyarakat Indonesia 2(1): 51-88.

Strout, A. (1985) Managing the agricultural transformation on Java: a review of the Survey Agro-Economi. Bulletin of Indonesian Economic Studies 21(1): 62-80.

Soekarno (1961) (orig. 1933) Inodnesia Menggugat! Pidato Pembelaan Bung Karno dimuka Hakim Kolonial, Jakarta: Departemen Penerangan/Percetakan Daja Upaja.

  • (1975) (orig 1930) Indonesia Accuses! In Indonesia Accuses! Soekarno’s Defence Oration in the Political trial of 1930. R. Paget (ed), Kuala Lummpur: Cornell University Press.

Soemardjan, Selo (1962) Social changes in Jogjakarta, Ithaca: Cornell University Press.

  • (1980) “Kemiskinan struktural dan pembangunan”, dalam Kemiskinan Struktural. Alfian, Mely G. Tan, dan Selo Soemardjan (eds), Jakarta: Pulsar/YHS/HIPIS.

Suharso, Pujo (2002) Tanah, petani, politik pedesaan, Solo: Pondok Edukasi.

Suhendar, Endang et al, eds. 2002 Menuju Keadilan Agraria, Bandung: Akatiga.

Suhendar, Endang dan Y.B. Winarni 1998 Petani dan Konflik Agraria, Bandung: Akatiga.

Tjandraningsih, Indrasari dan Popon Anarita (2002) Pekerja Anak di Perkebunan Tembakau, Bandung: Akatiga.

Tjondronegoro, S.M.P (1995) Indonesia’s social science agenda: a personal view. Dalam Social sciences in Southeast Asia; from particularism to universalism. I,. Visser and N. Schulte Nordholt (eds), CASA Comparative Asian Studies 17, Amsterdam: Free University Press, pp. 59-78.

Tornquist, Olle (1984) Dilemmas of Third World Communism: Strategic Problems in Soekarno’s Indonesia, London: Zed Books.

Utami, Widya, dan John Ihalauw (1973) “Some consequences ofr small farm size”, Bulletin of Indonesian Econoomic Studies 9(2): 46-56.

van der Kroef, J. (91960) “Agrarian reform and the Indonesian communist party”, Far Easten Survey, January: 5-13.

Vink, G.J. (1941) De grondslagen van het Indonesische landbouwvedriif.Ph.D., Wageningen Agricultural University.

Vries, E. de (1931) Landbouw en welvaart in de regentschap Pasoeroean. 2 vols, Wageningen: H. Veenman & Zonen.

Wahono, F., ed. (2002) Hak-hak Asasi Petani dan Proses Perumusannya, Yogyakarta: Cinderleras Pustaka Rakyat Cerdas.

Wertheim, W.F. (1959) Indonesian society in transition: a study of social change. The Hague & Bandung: W. van Hoeve.

  • (2002) Masyarakat Indonesia dalam peralihan.

Wharton, C.R. (1959) The US graduate training of Asian agricultural economists. New York. The Council for Economic and Cultural Affairs.

White, B. (1989) Java’s green revolution in long-term perspective. Prisma 48-66-81.

  • (2000) Rice Harvesting and Social Change in Java: An Unfinished Debate. The Asia Pacific Journal of Anthropology 1 (1): 79-102.

White, B (2002) Agrarian debates and agrarian research in Java, past and present. In Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi. E. Suhendar, S. Sunito, M.F.Sitorus, A. Satria, I. Agusta, dan A.H. Dharmawan, eds. Pp. 41-82. Bandung: AKATIGA.

  • (2003) Java and social theory: agrarian debates, past and present. In The Java that Never Was. H. Antlov and J. Hellman, eds. (in press).

White, B. dan E. Hastuti (1980) Different and unequal: male and female influence in household and community affairs in two West Javanese villages. Bogor: Agro Economic Survey, Rural Dynamics Study Working Paper no. 6.

White, B., dan Gunawan Wiradi, eds. (1984) Agrarian reform in comparative perspective: policy issues and research needs. The Hague: Institute of Social Studies and Bogor: Agro-Economic Survey.

White, B., dan Gunawan Wiradi (1989) Agrarian and nonagrarian bases of inequality in nine Javanese villages. In Agrarian transformations: local processes and the state in Southeast Asia. G. Hart, A. Turton, and B. White, eds. Pp. 266-302. Berkeley: University of California Press.

Widjojo Nitisastro (1956) Some data on the population of Djabres, a village in central Java. Ekonomi dan Keuangan Indoensia IX:731-784.

Widjojo Nitisastro, dan J.E. Ismael (1959) The government, economy and texes of a central Javanese village. Ithaca: Cornell University.

Wiradi, Gunawan (1999) Tinjauan ulang istiqarah/wacana agraria. Dalam Laporan penyelenggaraan dialog merumuskan arah dan strategi reformasi agraria. IPB, ed. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

  • (2000) Reformasi Agraria: Perjalanan yang belum berakhir. Yogyakarta: Insist, KPA, Pustaka Pelajar.

 

 

 

[1] Bab ini adalah lanjutan dari dua tulisan sebelumnya tentang sejarah perdebatan dan riset agraria tentang Indonesia (White 2002; White 2002). Saya berterimakasih pada Jan Breman, Gunawan Wiradi, Mubyarto dan Sediono Tjondronegoro untuk komentarnya terhadap konsep awal makalah ini, juga pada Francisca Melia Setiawati dan Pujo Semedi yang membantu mengedit versi bahasa Indonesia ini. Sebuah fellowship di Neherlands Institute of Advanced Studies selama tahun 2000-2001 memungkinkan saya melakukan riset untuk kajian ini. Saya mengucapkan terimakasih juga ada staf Rockefeller Archive Centre, New York untuk bantuan mereka selama sebuah kunjungan pendek pada tahun 2003.

[2] Sekarang Wageningen University and Research Centre.

[3] Sekarang Erasmus University Rotterdam

[4] Jaspan adalah seorang antropolog berasal Inggris yang diperbantukan ke Universitas Gadjah Mada pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an.

[5] Diterbitkan kembali dalam bahasa Indonesia than 2002 (Wertheim 2002)

[6] Ini berbeda dengan perhatian besar terhadap masalah agraris yang bisa ditemukan di India jajahan Britania Raya dan Indonecina jajahan Perancis (Breman, et al. 1997, h. 28-29).

[7] Dikemudian hari dia menjadi Menteri Pendidikan dan Rektor Universitas Padjadjaran Bandung.

[8] Karya aslinya ditulis dalam Bahasa Perancis dan kemudian diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dan Rusia. Dia memilih nama pena “S. Dingley” karena pada waktu itu isterinya Anna Ivanova (seorang Ukraine), baru melahirkan anaknya  pertama. Sumira Dingli (Iwa Kusuma Sumantri 1966, h.43).

[9] Hanya beberapa referensi disebut tetapi salah satu ialah (Huender 1921).

[10] Menarik untuk berspekulasi dari mana figure seperti Soekarno, yang tak pernah belajar di luar Indonesia, bisa dapat akses pada bacaan ini. Seperti banyak orang Indonesia kritis zaman sekarang di mana system perpustakaan akademis sedang ambruk, mungkin sumber utama ialah perpustakaan pribadi orang asing yang bersimpati (Paget 1975, h. xxxxiii).

[11] Istilah-istilah yang bersifat merendahkan masyarakat pedesaan.

[12] Misalnya Sajogyo dan Anwas Adiwilaga, pelopor sosiologi pedesaan Indonesia masing-masing di Unpad dan IPB, keduanya mulai sebagai mahasiswa ilmu agronomi.

[13] Fakultas Sastra dan Filsafat di Jakarta (1940) dan Fakultas Pertanian di Bogor (1941). Bersama dengan enam fakultas lain, dijadikan Universitas Indonesia pada tahun 1947.

[14] Saat itu akademisi muda Inodnesia pergi ke dua tujuan utama untuk belajar, yaitu (a) Negara Blok Timur, dibiayai oleh Ford dan Rockefeller Foundation. Kelompok ini terkenal oleh artikel controversial yang mengangkat peranan mereka di majalah Ramparts (Ransom 1970). Sesudah tahun 1965, kelompok pertama tidak bisa pulang atau dimarginalkan di kampus, sedangkan kelompok kedua berpengaruh besar terhadap semua ilmu social, termasuk tentunya ilmu social agraria

[15] Di kemudian hari CECA berganti nama menjadi Agricultural Development Council (A/D/C).

[16] Buck pernah menjadi Professor Ekonomi Pertanian di Universitas Nanking dan terkenal sebagai pengarang kajian yang rinci tentang Chinese Farm Economy (tahun 1930-an).

[17] Arsip Rockefeller Archive Centre (RAC), RBF Series 3 Box 37 Folder 286.

[18] Mulai pertengahan 1960-an, paket buku ini selalu juga berisikan dua eksemplar dari Agricultural Involution oleh Clifford Geertz.

[19] Arsip di RAC, A/D/C IV 3B1.13 Box 1 Folder 63, Box 2 Folder 44.

[20] Koentharaningrat (Koentjaraningrat 1975; 225) dan Geertz (Geertz 1995; 105) memberi gambaran yang sangat bertentangan mengenai kisah ambruknya kerjasama ini, salah satu dari beberapa peristiwa berhubungan dengan kerjasama antara lembaga tuan rumah di Indonesia dan mahasiswa pascasarjana asing. Dimana pun kebenaran berada (mungkin di antara kedua versi ini), adalah pandangan Geertz, dibesar-besarkan oleh penulis biografi Geertz (Inglis 2000.h.13-14), yang akan melekat dalam lingkungan internasional.

[21] Alasan untuk membuang metode riset konvensional dijelaskan oleh Aidit (1964: Ch.1).

[22]

[23] Mungkin orang Jawa kaya maupun miskin memang memakai istilah cukupan dan kekurangan atau sejenisnya kalau membicarakan kondisinya golongannya sendiri. Tetapi ini beda dengan keterusterangan masing-masing golongan dalam membicarakan kekayaan atau kemiskinan golongan lawannya.

[24] Dampak dari pekerjaan tim “mojokuto’ (yang menyelesaikan pekerjaan lapangannya pada tahun 1953) baru terasa di Indonesia agak lama kemudian. Di antara buku-buku penting yang dihasilkan oleh anggota timnya. Geertz The Religion of Java terbit  tahun 1960 (Geertz 1960). Ini disusul oleh Hildred Geertz The Javanese Family (Geertz 1961), Alice Dewey Javanese Traders (Dewey 1962), Clifford Geertz Agricultural Involution dan Peddlers and Princes (Geertz 1963a; Geertz 1963b) dan Social History of an Indonesian Town (Geertz 1965). Sementara satu-satunya karya yang berdasarkan penelitian pedesaan yang ‘sejati’, yaitu Robert Jay Javanese Villagers, baru terbit tahun 1969 (Jay 1969). Karya-karya ini baru mulai diindonesiakan pada pertengahan tahun 1970-an, dengan Involusi Pertanian sebagai terjemahan yang pertama (Geertz 1976).

[25] Versi pertama buku ini diedarkan dalam bentuk catatan kuliah tahun 1960. Edisi pertama sebagai buku terbit tahun 1962 dan cetakan kedua tahun 1964. Buku ini adalah salah satu dari sedikit buku teks tentang pembangunan pedesaan yang bisa didapatkan di toko buku dan perpustakaan pada dekade pertama periode Soeharto.

[26] Berdasarkan pada penguatan hak kepemilikan tanah pribadi berskala kecil, pemindahan kedudukan penggarap menjadi pemilik (beserta hak miliknya), penetapan batas minimum dan maksimum luas pemilikan lahan, dan kompensasi untuk tanah yang disita.

[27] Disini penulis perlu mengutip pandangan Professor Sajogyo setelah membaca pernyataan ini dalam versi konsep “Hal yang terakhir ini jelas bukan pengalaman saya serta rekan dan mahasiswa ilmu-ilmu social di Pertanian, IPB. Adat kami dosen menyilahkan mahasiswa memilih bebas topic dan masalah yang akan diteliti di tengah masyarakat! Pula dosen berupaya memberi contoh: berperilaku layaknya “orang tak berdosa”!” (Sajogyo 2003).

[28] Perubahan sikap ini sangat kelihatan selama seri kunjungan Wolf Ladejinsky (seorang penasehat reformasi pertanahan yang antikomunis) ke Indonesia pada tahun 1961, 1962 dan 1963. Sesudah kunjungan yang pertama, dia mengeluarkan memo yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria Indonesia terlalu konservatif dan merupakan ‘contoh untuk bagaimana tidak memberi tanah pada kaum tak punya tanah’. Sedangkan Memorandumnya yang terakhir pada Menteri Sadjarwo tiga tahun kemudian justru menganjurkan untuk meninggalkan segala usaha di bidang reformasi pertanahan dan mengkonsentrasikan pada usaha-usaha intensifikasi pertanian skala kecil (small farm intensification efforts) sebagai cara untuk meningkatan produksi kaum tani (Ladejinsky 1961; Ladejinsky 1964).

[29] A/D/C (1973). Kekecualiannya adalah tiga beasiswa untuk belajar di University of the Philippines dan saat itu untuk belajar di Australian National University. Yang bukan ekonomi ialah M. Amin Aziz dari Sosek-IPB yang dikirim meraih MA di Rural Sociology pada University of the Philippines.

[30] RAC, A/D/C IV 3B1.4 Box 6 folders 46 dan 48.

[31] Almarhum Buddy Prasadja cerita pada saya pada tahun 1973 bagaimana dia dikritik dengan keras oleh penguji skripsinya karena dia menguraikan kemiskinan di Cirebon secara terus terang dalam studi lapangannya (Buddy Prasadja 1972).

[32] Kurang lebih satu dari sepuluh skripsi IPB menyelidiki soal pertanahan dan hampir tidak ada sama sekali seminar tentang kepemilikan tanah atau/dan hubungan agrarian di P3PK.

[33] Ketika ditanya mengapa dia mengangkat kembali masalah reforma agrarian lewat sebuah kata pengantar di buku orang lain – tapi pakai tanda seru gaya khas Sajogyo itu (Sajogyo 1976, h.17) – Profesor Sajogyo menjawab bahwa itu merupakan sebuah “proefbalon” (alat uji cuaca) untuk menguji angin politik.

[34] Dalam buku ini ada dua makalah yang menyampaikan analisis struktur agrarian berdasarkan data lapangan dan yang memajukan argumentasi dibutuhkannya solusi structural (Hotman Siahaan 1980, Sinaga dan White 1980). Ini bisa dibandingkan dengan sumbangan apologis dari para pemegang kekuasaan (Adam Malik 1980; Emil Salim 1930; Kartidjo 1980) dan omongan ngalor-ngidul ambivalen dan eufemistis dari mereka yang mempunyai satu kaki di dunia kekuasaan dan satu kaki di dunia akademis (Selo Soemardjan 1980; Soedjatmoko 1980).

[35] Kedua acara ini juga dihadiri oleh banyak aparat keamanan. Pada waktu Workshop “Agrarian Reform” jumlah aparat keamanan yang menunggu di luar, pernah melebihi jumlah peserta. Semua pemberitahuan media tentang seminar ini dilarang terbit (anom 2002, h.xix).

[36] Majalah Agro-Ekonomika pada awalnya cukup bergairah dengan memuat kritikan terhadap Program Bimas Gotong-Royong yang bernasib sial itu. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya majalah ini jarang memuat kritikan terhadap model pembangunan yang sedang dominan.

[37] Terbit pertama pada tahun 1971, dan (sayang sekali) berhenti sejak September 1996.

 

[38] Astika 1978; Collier et al, 1974b; Mubyarto 1978; Sjafri Sairin 1976; Soejono dan Birowo 1976.

[39] Ini termasuk Desa (No. 3/VII, 1978) Pengembangan masyarakat (3/VIII, 1979), Tanah (9/VIII, 1979), Desa (I/XVII, 1988), Politik agrarian (4/XVIII, 1989), Pertanian (2/XIX, 1990), Industri Perkebunan Kemakmuran Siapa? (3/XX, 1991), Kemiskinan (3/XXII, 1993), Pangan (5/XXII, 1993), 25 tahun revolusi hijau (3/XXIII, 1994) dan Pola pembangunan ekonomi desa (8/XXIV, 1995).

[40] Collier ditugaskan oleh Agricultural Development Council sebagai konsultan penuh waktu pada Survei Agro-Ekonomi dan 1967-1975 dan White dari 1975-1980.

[41] Berbagai aspek studi-studi itu dibahas lebih mendalam (White 1989; White 2000).

[42] Adalah Jurusan Sejarah pada Universitas Gadjah Mada di bawah pimpinan Profesor Sartono Kartodirdjo yang berhasil mengembangkan bidang studi sejarah agraris. Jurusan Sejarah di UI, meskipun ada figure menarik seperti Onghokham, lebih konsentrasi pada sejarah militer dan politik.

[43] Ace Partadiredja menulis beberapa studi pelopor tentang hubungan ijon dan hutang di jawa (Partadiredja 1973a; Partadiredja 1974; Partadiredja 1973b).

[44] Mubyarto pernah menyebut Sajogyo sebagai seorang “sosiologi yang ekonom, atau Bapak ekonomi sosiologi Indonesia” (Mubyarto 1996).

[45] Buku pokok yang dipakai untuk sosiologi pedesaan pada tahun 1980-an dan 1990-an adalah sebuah kumpulan tulisan (dua jilid) yang disunting oleh suami-istri Sajogyo. Ini sempat dicetak kembali 13 kali di antara 1982 dan 2002. Pencetakan ke-13 masih menerbitkan karya klasik Belanda, seperti tulisan ten Dam tentang struktur agrarian di Cibodas dan Wertheim tentang system status yang berubah (Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo 2002).

[46] Edisi Prisma bertema Wanita dan Cakrawala Baru (No 5/IV, 1975) merupakan contoh baik pendekatan ilmu social pada waktu itu.

[47] Kajian sistematis pertama tentang kegiatan ekonomi dan proses pengambilan keputusan wanita dilakukan oleh Pudjiwati Sajogyo dan sebuah tim kerjasama SAL-IPB. Kajiannya dilakukan di Jawa Barat (Pudjiwati Sajogyo 1980; Pudjiwati Sajogyo 1983; Pudjiwati Sajogyo, et al. 1979; White dan Hastuti 1980). Dana Ford Foundation untuk ‘Proyek Kajian Peranan Wanita’ (1981-1986) di IPB, termasuk beberapa beasiswa S2, menolong bidang kajian ini meraih kedudukan sebagai salah satu bidang kajian terkemuka di Bogor.

[48] Tulisan Indiran Simbolong tentang gender dan tanah di Sumatera Utara merupakan sebuah karya yang mempelopori bidang ini (Simbolon 1998). Sebuah buku teks pengantar dalam bahasa Indonesia tetang ‘studi perempuan’ (kajian gender dengan perspektif feminis) ialah Ratna Saptari dan Brigette Holzner Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial (Saptari dan Holzner 1997)

[49] Kalau kita menggunakan terbitnya satu edisi tema Prisma untuk menandai munculnya masa yang kritis dalam sebuah bidang tertentu, bisa dicatat bahwa edisi pertama Prisma dengan tema Lingkungan Hidup terbit pada tahun 1978 (No 8/VII).

[50] Dua jurnal LSM yang telah mencapai kedudukan relative stabil adalah Jurnal Analisis Sosial (terbitan AKATIGA) dan Renai (terbitan PERCIK). Sangat disayangkan PRISMA (LP3ES) gugur tahun 1996, berarti tidak sempat menikmati angin segar dari banjiran ilmu social baru yang lebih kritis di masa puncak awal reformasi.

[51] Omongan umum di kalangan aktivis: “kalau saya menginjak kampus, otak saya tinggalkan di luar…”

[52] Masalah gender sudah hilang dari diskursus saat LSM dan sarjana feminis lebih memperhatikan masalah lain selama reformasi.

Share Post
Written by

Galeri Buku Jakarta (GBJ) merupakan portal berita literasi; “halaman kebudayaan” yang memuat dan menayangkan karya-karya tulis (literature) mau pun ragam karya seni lain dalam bentuk fotografi, video, mau pun lukisan dengan tujuan mendampingi proses pembangunan manusia Indonesia. Kirim karyamu ke email redaksi: galeribukujakarta@gmail.com Twitter @galeribuku_jkt

No comments

LEAVE A COMMENT