Connect with us

Kolom

Tradisi Lisan dalam Industri Kreatif

mm

Published

on

Industri kreatif merupakan istilah yang akhir-akhir ini menjadi wacana yang mengemuka dan menjadi pembicaraan yang aktual. Hawkins (2001) menemukan kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah menyadari untuk pertama kali pada tahun 1966 bahwa karya hak cipta di Amerika Serikat mempunyai nilai penjualan ekspor sebesar 60,18 miliar dolar yang jauh melampaui ekspor sektor lainnya, seperti otomotif, pertanian, dan pesawat. Selain tiga sektor tersebut, ia mengusulkan lima belas kategori industri yang termasuk dalam ekonomi kreatif, yaitu iklan, arsitektur, seni rupa, kerajinan/kriya, desain, film, musik, seni pertunjukan, penerbitan, riset/pengembangan, peranti lunak, permainan, media elektronik, dan permainan video. Setelah Amerika Serikat Inggris menyusul mengembangan industri kreatif dengan mengembangan tiga belas industri kreatif.
Sementara itu, Indonesia melalui Kementerian Perdagangan turut pula mengembangkan industri kreatif. Kementerian Perdagangan berhasil memetakan empat belas  sektor industri kreatif, yaitu (1) periklanan, (2) arsitektur, (3) pasar seni dan barang antik, (4) kerajinan, (5) desain, (6) fesyen, (7) video/film/fotografi, (8) permainan, (9) musik, (10) seni pertunjukan, (11) penerbitan, (12) layanan komputer, (13) televisi/radio, serta (14) riset dan pengembangan.  Hadirnya industri kreatif tersebut sangat signifikan terhadap situasi ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2006 mencapai 7,3% melebihi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,6%. Di samping itu, ekonomi kreatif juga mampu menyerap 3,7 juta tenaga kerja setara dengan 4,7% total penyerapan tenaga kerja baru.
Hal tersebut mengisyaratkan adanya dua istilah yang digunakan, yaitu  industri kreatif dan ekonomi kreatif. Ekonomi  kreatif adalah kelompok luas profesional atau mereka yang berada dalam kegiatan industri kreatif yang memberikan sumbangan terhadap garis depan inovasi. Cendekiawan kreatif tersebut adalah seniman, artis, pendidik, sarjana, dan penulis. Mereka merupakan sekolompok orang yang mempunyai kemampuan berpikir menyebar dan berpola yang menghasilkan gagasan baru. Oleh karena itu, ekonomi kreatif dapat dikatakan sebagai sistem transaksi penawaran dan permintaan yang bersumber pada kegiatan ekonomi dan industri kreatif.
Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual. Sejalan dengan itu, Damono (2008) mengatakan bahwa industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan  bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Tradisi Lisan dalam Industri Kreatif

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya setiap suku bangsa merupakan aset yang  tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya yang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki suku bangsa Indonesia tersebut dapat ditafsirkan pula sebagai bagian inti dari jati diri. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya yang mencakup unsur yang ada di dalamnya. Warisan budaya yang kita miliki itu sangat bernilai sosial dan ekonomi. Kita tidak pernah memikirkan bahwa sebetulnya khazanah budaya, baik yang berbentuk artefak kebendaan maupun yang nonkebendaan, sesungguhnya menyimpan patensi luar biasa untuk dikembangkan (Sedyawati, 2003:xi—xiii). Pengembangan warisan budaya yang di dalamnya tercakup sastra lisan dapat terwujud, antara lain dalam kerangka budaya industri kreatif. Hal itu sejalan dengan pendapat para ahli yang mengatakan bahwa peran budaya dapat mengubah banyak hal, termasuk perekonomian suatu bangsa. Mereka bertolak dari kenyataan bahwa pembangunan ekonomi selama ini terbukti tidak dapat memperbaiki kualitas hidup manusia secara ideal. Di samping itu, perubahan dari budaya agraris ke budaya industri dan budaya pascaindustri menyebabkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat. Secara sistematis dan terstruktur, pendekatan ekonomi yang sangat sentralistik (khususnya di Indonesia) telah meniadakan potensi lokal untuk memperlihatkan kekuatan dan sekaligus keunggulan komparatifnya (Pudentia, 2008).
Perubahan paradigma dari budaya agraris ke budaya industri yang ditandai dengan hadirnya industri atau ekonomi kreatif itu dipandang sebagai fenomena peradaban manusia fase keempat. Pemerintah RI meluncurkan cetak biru ekonomi kreatif Indonesia (Paeni, 2008). Cetak biru ekonomi kreatif merupakan konsep ekonomi yang berorientasi pada kreativitas, budaya, warisan budaya, dan lingkungan. Cetak biru tersebut memberi acuan bagi tercapainya visi dan misi industri kreatif Indonesia sampai dengan tahun 2030. Landasan utama industri kreatif adalah sumber daya manusia Indonesia, yang akan dikembangkan sehingga mempunyai peran sentral dibandingkan dengan faktor produksi lainnya. Penggerak industri kreatif dikenal sebagai sistem triple helix, yakni cendekiawan (intellectual), dunia usaha (business), dan pemerintah (government).  Dalam cetak biru ekonomi kreatif Indonesia tersebut tercatat empat belas cakupan bidang ekonomi kreatif, sebagaimana yang telah dikemukakan.
Sementara itu, sebagian tradisi lisan terancam punah sehingga perlu direvitalisasi dan dikembangkan lebih lanjut, antara lain melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Oleh karena itu, tradisi lisan sebagai warisan budaya, suka atau tidak suka, masuk dalam bisnis industri media. Pertunjukan tradisi lisan yang masuk industri media tidak lagi muncul ketika penutur bertemu dengan penonton dalam ruang waktu dan tempat yang sama, tetapi muncul dalam kemasan video atau kaset yang dapat dihadirkan kapan pun. Saat ini di banyak daerah di Indonesia memproduksi tradisi lisan dalam bentuk DVD. Kita dengan mudah menemukan genre tradisi lisan kita dalam bentuk rekaman DVD yang dijualbelikan (Suryadi, 2011). Situasi yang demikian menurut Pudentia (2008) menuntut penikmat atau peneliti tidak harus mempersoalkan mana versi tradisi asli atau yang lengkap. Kehadiran tradisi lisan sebaiknya diterima apa adanya sesuai dengan konsep, prinsip, dan alasan peneliti untuk dipertanggungjawabkan secara akademis. Yang menarik adalah melihat kelenturan yang menjadi penanda tradisi lisan dalam pementasannya. Fleksibilitas tradisi lisan merupakan keniscayaan sejauh para penutur dan komunitas pemiliknya menghendaki atau menerimanya.
Beberapa tradisi lisan Sunda yang sudah berkembang menjadi industri kreatif, antara lain, adalah sintren, beluk, topeng Cirebon, dan permainan adu ketangkasan domba. Masyarakat pesisiran selalu memiliki tradisi yang kuat dan mengakar. Salah satu tradisi rakyat pesisiran pantai utara (pantura) Jawa Barat adalah sintren. Tradisi itu sekarang menjadi sebuah pertunjukan langka, bahkan di daerah kelahiran sintren sendiri. Dalam perkembangannya, kini sintren sedikitnya hanya dapat dinikmati setiap tahun sekali dalam upacara kelautan, nadran, dan hajatan. Meskipun demikian, sebagai aktualisasi dalam kegiatan industri kreatif, sintren dijadikan merek dagang sebuah rokok dan kertas tembakau. Gadis yang sedang menari sebagai khas sintren menghiasi bungkus rokok dan kertas tembakau tersebut. Sintren juga menginspirasi Dianing Widya Yudhistira untuk menulis sebuah novel Indonesia modern dalam judul yang sama dengan aslinya, yaitu Sintren. Novel tersebut diterbitkan pada tahun 2007 oleh Grasindo dengan tebal 296 halaman.
Sebagai tradisi lisan, sintren juga memasuki industri musik modern. Musik latar yang mengiringi sintren diangkat dalam pertunjukan musik modern sehingga menghasilkan irama musik baru. Penari sintren yang berkacamata hitam dan sebuah kurung yang digunakan untuk mengurung sintren dalam pertunjukan sintren tetap dihadirkan  sebagai properti pertunjukan musik modern. Selain itu, salah satu tradisi lisan yang menjadi ikon Cianjur, yaitu cianjuran atau disebut dengan mamaos teraktualisasikan melalui kartu telkomsel. Dalam kartu itu,  tampak foto penembang, pemetik kecapi, dan peniup suling tradisi cianjuran.
Tradisi lisan Sunda lain yang memasuki industri kreatif adalah tradisi beluk dan tarawangsa. Beluk adalah tradisi yang berdasarkan sastra tulis yang dalam istilah sastra Sunda disebut wawacan. Tradisi itu tumbuh dan berkembang di lingkungan agraris yang didendangkan pada saat membajak sawah. Seiring modernisasi saat manusia menggunakan traktor, kerbau menjadi tidak berperan hingga beluk pun hilang dari peredaran. Maestro beluk dan juga tarawangsa, Mang Ayi, memilih berkolaborasi dengan genre musik modern. Dengan demikian, terjadi pemanfaatan beluk dan tarawangsa dalam musik modern yang memasuki dunia industri kreatif. Dalam musik hibrida yang di dalamnya mengandung beluk atau tarawangsa dan genre musik modern, peran beluk yang memiliki kekuatan vokal berperan sebagai musik latar.
Tradisi lisan Cirebon yang cukup terkenal yang juga memasuki dunia industri kreatif adalah topeng Cirebon. Topeng yang merupakan aksesoris penari topeng saat menari sangat diperlukan untuk pertunjukan. Para perajin yang kreatif membaca situasi tersebut dapat menguntungkan secara ekonomi. Salah seorang perajin topeng Cirebon, yaitu Hasan Nawi memproduksi topeng Cirebon, baik untuk keperluan aksesoris penari topeng maupun untuk cenderamata berupa gantungan kunci dan hiasan berbentuk topeng kecil. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi lisan berupa tari topeng Cirebon secara langsung ataupun tidak langsung menyemarakkan industri kreatif dan industri pariwisata Cirebon. Hasan Nawi dan seluruh anggota keluarganya saat ini memiliki sanggar antik yang digunakan sebagai tempat menjual topeng dan cenderamata topeng serta tempat berlatih tari topeng.

Penutup

Tradisi lisan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain dapat dikembangkan untuk industri kreatif. Suatu tradisi lisan dapat memasuki industri kreatif yang dapat menunjang perekonomian pelakunya jika tradisi lisan yang bersangkutan dimanfaatkan atau dikembangkan secara lintas sektoral atau melalui media lain, seperti tradisi lisan yang dikemas dalam bentuk DVD, diproduksi secara masal sebagai industri kreatif. Tradisi lisan yang sudah bertransformasi menjadi bentuk lain tersebut tentu saja tidak sepenuhnya muncul, tetapi hanya mewakili sebagian atau salah satu unsur tradisi. Namun, salah satu unsur tradisi lisan yang muncul dalam industri kreatif tersebut dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perevitalisasian dan pemertahanan tradisi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa hanya tradisi lisan yang bertransformasi dalam bentuk lain, seperti tradisi lisan dalam industri media massa yang berhibridisasi dan beraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang bertahan dalam era globalisasi.
Jadi, tradisi lisan, industri pariwisata, dan industri kreatif menggambarkan relevansi yang saling menguntungkan. Tradisi lisan mendukung berkembangnya industri kreatif dan industri pariwisata. Industri kreatif yang memanfaatkan tradisi lisan turut mempertahankan kelangsungan tradisi lisan. (*)

* Yeni Mulyani Supriatin (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)

 

Daftar Pustaka

Damono, Sapardi Djoko. 2008. “Industri Kreatif, Budaya Urban,
dan Globalisasi: Catatan untuk FIB UI”. Makalah Dies
Natalis FIB UI 2008, Jakarta.

Hawkins. 2012. “Perkembangan Industri Kreatif”. Bandung:
Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung.

Paeni, Mukhlis. 2008. “Tradisi Lisan Deposit Ekonomi Kreatif”.
Makalah Seminar Internasional dan Festival Tradisi Lisan
di Wakatobi, 1—3 Desember 2008, Sulawesi Tenggara.

Pudentia (Ed.). 2008. Metodologi Kajian Tradisi Lisan. Jakarta:
Asosiasi Tradisi Lisan.

Sedyawati, Edi (Ed.). 2003. Warisan Budaya Takbenda: Masalahnya
Kini di Indonesia. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan
Budaya Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, Jakarta.

Sedyawati, Edi. 2008. “Klasifikasi Industri Budaya” merupakan
makalah Kongres Kebudayaan Indonesia, 10—12 Desember 2008, Bogor.

Suryadi. 2011. “Tradisi Lisan dalam Perspektif Kajian Agama”. Denpasar:
Institut Hindu Dharma Negeri.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *)

Beberapa hari ini Presiden Joko Widodo tengah fokus membicarakan perkara Wasathiyah Islam (Islam Jalan Tengah) dengan Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dalam rangkain pertemuan mereka di Jakarta. Islam jalan tengah yang tengah digagas adalah upaya mencari jalan bagi perdamaian dunia, beragama secara moderat dan tujuan perdamaian yang bertumpu pada keadilan bagi sebanyak-banyak umat. Tulisan ini ingin melengkapi dengan fokus pada refleksi atas memori nasional “jalan tengah” dalam Pancasila sebagai paradigma yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Jalan Tengah Pancasila

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”.

Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting untuk mengingatkan khususnya pada pemerintah Jokowi-JK agar tidak melupakan pembangunan kebudayaan manusia di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair, Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

Continue Reading

Classic Prose

Trending