Connect with us

Buku

Tiongkok Tuliskan Sejarah Nusantara

mm

Published

on

Judul Buku: Nusantara dalam Catatan Tionghoa

Penulis: W.P. Groeneveldt

Penerbit: Komunitas Bambu | Tahun Terbit: 2018

Tebal; vvxi + 172 halaman, ISBN 978-602-9402-92-6

_____________________________________________

Ada sebuah pernyataan bijak yang tidak diketahui namanya menyatakan, “Orang yang bijak adalah orang yan mengenal sejarahnya.” Sekilas ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat baik. Kita diminta mengenal sejarah kita, agar dapat belajar mengambil sikap dan memetakan masa depan.

Akan tetapi, kita juga dapat mempertanyakan pernyataan di atas? Dari mana kita dapat mengetahui sejarah kita? Apakah dari dalam diri kita sendiri atau lingkungan kita? Atau bahkan kita harus mengetahui sejarah kita dari orang lain?

Suka atau tidak, hal itu yang terjadi pada pencatatan sejarah Indonesia atau saat masih gugusan kepulauan nusantara. Justru sejarah Indonesia, banyak ditulis oleh orang asing yang dikenal dengan istilah Indonesianis. Mereka banyak menulis tentang sejarah Indonesia periode kontemporer hingga periode klasik yang masih bernamakan nusantara.

Hal itu yang coba diusahakan oleh W.P Groeneveldt dalam usahanya mengenalkan sejarah nusantara. Sebagai seorang arkeolog dan juga memegang jabatan penting dalam administrasi kolonial Belanda di Indonesia, ia melacak sejarah gugusan kepulauan nusantara yang akan menjadi cikal bakal Nusantara.

Uniknya, ia tidak memakai catatan orang-orang Eropa dalam menuliskan sejarah nusantara, tetapi memakai catatan-catatan orang-orang Tiongkok yang pernah mendatangi langsung kepuluan nusantara seperti Jawa, Sumatra, Bali, dan Kalimantan. Bukan tanpa sebab Groeneveldt memakai  catatan orang-orang Tiongkok, pasalnya Tiongkok memiliki literature lengkap yang tidak pernah terputus dari dinasti ke dinasti dalam berbagai subjek (hlm.XV).

Tentu, hal yang menghubungkan Kekaisaran Tiongkok dan nusantara adalah perdagangan. Bahkan, dalam catatan yang ditemukan oleh Groeneveldt, Kekaisaran Tiongkok sudah memiliki kontak dagangan mulai sejak zaman dinasti Shang pada 2000 SM. Dinasti Shang banyak melakukan interaksi perdagangan baik melalui jalur darat maupun jalur laut ke wilayah Sumatra dan Jawa. Interaksi antara Tiongkok dan wilayah nusantara pun terus berlanjut dari dinasti ke dinasti berikutnya tanpa terputus.

Selain itu, dari setiap utusan dinasti yang berkunjung ke nusantara melibatkan banyak orang yang menjadi perantara yang merangkap menjadi penerjemah untuk para pedagang baik secara resmi maupun pribadi. Adanya penerjemah ini adalah satu petanda bahwa interaksi sudah berjalan cukup intens. Terlebih saat masa kekaisaran Dinasti Ming, melibatkan utusan bernama Zheng He. Ia dikenal memiliki reputasi catatannya yang akurat dari hasil kunjunngannya ke luar negeri (Hlm.48).

Dampak lain dari perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Tiongkok adalah dibolehkannya orang-orang Tiongkok menetap di wilayah-wilayah nusantara. Baik sebelum masa kerajaan maupun sampai masa kerajaan. Mereka menetap dan melakukan akulturasi dengan penduduk nusantara.

Tentu orang-orang Tiongkok tidak hanya sekadar mencatat interaksi perdagangan dengan orang-orang nusantara, tetapi juga mencatat kegiatan masyarakat nusantara pada saat itu. Ini merupakan hal penting, karena dalam sejarah Indonesia terdapat missing link setelah era prasejarah, langsung memasuki era kerajaan-kerajaan nusantara dimulai dari Kutai Kartanegara.

Mereka mencatat kehidupan orang-orang nusantara cukup mengerikan, “Mereka berjalan tanpa alas kaki dan apabila ada kerabat yang meninggal, jenazahnya akan diletakkan di hutan agar di makan anjing. Apabila, jenazahnya di makan sampai habis, maka keluarga akan bahagia. Sedangkan, jika jenazahnya tidak di makan sampai habis, maka keluarga akan bersedih dan membuang sisa jenazahnya ke laut.” (Hlm.58-59) Catatan-catatan tersebut tentu sangat penting dalam mengisi kekosongan pencatatan sejarah di Indonesia, meski secara kuantitas hingga saat ini masih sangat kurang.

Dikarenakan ditulis oleh orang-orang Tiongkok, catatan-catatan ini hanya menunjukkan bagaimana adikuasanya Tiongkok atas kepuluan-kepulauan nusantara. Kendati demikian, berdasarkan catatan ini kita bisa melihat sumbangsih atau peran orang Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari hingga mereka melakukan pembauran dengan masyarakat. Nusantara.

Buku ini juga bisa menjadi jawaban atas sentimen rasial yang tengah melanda di Indonesia terhadap orang-orang Tionghoa. Sebab, sering kali banyak yang menyatakan bahwa orang Tionghoa tidak memiliki peran di Indonesia. Justru, dengan buku ini, orang-orang Indonesia berhutang budi karena Orang Tionghoa telah mencatat dan mengenalkan sejarah Indonesia.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Periset di NARASI.TV

Continue Reading

Buku

Forum Demokrasi dan Perannya Dalam Transisi Menuju Reformasi Sistem Politik di Indonesia

mm

Published

on

Reformasi sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun. Sejak itu pula, Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi. Untuk bangsa sebesar Indonesia, perjalanan waktu dua dekade masih terbilang cukup muda. Karena itu, dibutuhkan diskursus maupun penelitian sejarah, sosial, politik, maupun ekonomi terkait arah dan relevansi keutuhan bangsa.

Virdika Rizky Utama, Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam satu karyanya, yang tadinya berasal  dari skripsinya, namun dengan kegigihannya dapat membukan suatu diskursus pemikiran yang segar terkait sejarah demokrasi Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru; Penulis menjelaskan kronologis sejak jatuhnya Soekarno hingga tumbangnya pemerintahan Soeharto, dan Indonesia memasuki era demokrasi yang substansinya adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Karena rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, melalui mekanisme Pemilu.

Dalam buku ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bisa sampai pada sistem demokrasi seperti saat ini – yang dianggap sebagian ilmuwan politik merupakan sistem yang paling adil, adalah karena adanya peran Forum Demokrasi (FD) yang diprakarsai oleh sekelompok intelektual pada waktu itu, yang tergugah hatinya melihat pemerintahan Orde Baru yang semakin hari semakin menyudutkan kebebasan berpendapat atas nama stabilitas.

Untuk menghindari kesan otoriter, pemerintah Orde Baru pada waktu itu membentuk kelompok yang bernama ICMI. Tujuannya, untuk mengakomodir para birokrat dan para cerdik pandai ke dalam satu frame yang bercirikan Islam. Pasalnya, hingga memasuki tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru menyadari betul akan pentingnya peran entitas Islam, terutama dalam menaikan elektoral Pemerintah dimata rakyat, atau minimal pemerintah terhindar dari label “anti muslim”.

Akan tetapi, aktivis sekaligus juga Intelektual Islam yakni Abdulrahman Wahid atau dikenal Gusdur, menganggap ICMI yang tujuannya untuk merubah paradigma tentang Islam, malah dianggap terlalu sektoral. Buktinya, Gusdur berpendapat, ICMI lebih banyak di isi oleh kalangan elite birokrat, sehingga terkesan hanya sekedar mengakomodir kepentingan kelompok politik tertentu pada waktu itu. Terutama, menurut Gusdur, berasal dari keinginan kelompok militer “merah putih”.

Menimbang kondisi tersebut, Gusdur berserta tokoh intelektual lainnya, terutama yang berlatar belakang dari akademisi, hingga aktivis kampus maupun LSM berikrar untuk membentuk yang namanya Forum Demokrasi (FD). Gusdur dipilih sebagai Ketua-nya, pertimbangan selain dianggap kompeten dan konsisten dalam memperjuangan nilai-nilai pluralisme di Indonesia, namun terpenting, Gusdur adalah Ketua Umum Nadhatul Ulama pada waktu itu, yang merupakan Ormas Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Sehingga menempatkan Gusdur di Ketua Umum FD, adalah pilihan stategis politik untuk minimal membuat ‘panik’ pemerintah.

Judul Buku: Demokrasi Dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru | Tahun Buku: 2018 | Penulis: Virdika Rizky Utama | Penerbit: Penerbit PT Kanisius | Jumlah Halaman; 184

Menariknya, penulis melihat adanya FD juga dapat dibaca sebagai anti tesis dari kehadiran ICMI yang dibentuk oleh restu pemerintah. Maka, tidak heran, pengurus teras FD adalah para tokoh dari lintas golongan. Sehingga, adanya FD dianggap dapat ‘mengkerdilkan’ pamor ICMI. Padahal, di samping itu juga, FD substansinya adalah bertujuan mengeritik manajemen pengelolaan negara oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu.

Bahkan, redaksi media massa waktu itu juga, banyak mengaitkan, kehadiran FD sebagai bentuk ‘tandingan’ dari adanya ICMI. Meski begitu, dalam berbagai keterangan pers-nya, anggota FD juga berbeda pandangan satu sama lain dalam menyikapi tujuan dibentuknya FD. Di titik ini, mulai terlihat tidak adanya blue print yang matang dari FD.

Hal ini terbukti, peran FD hanya bertahan dalam beberapa tahun saja. Menjelang detik-detik masa akhir Orde Baru, bahkan FD perannya sudah tidak signifikan. Terlebih, FD dalam kehadirannya hanya sebatas diskursus di kota Jakarta saja, tidak menyebar ke pelosok daerah. Walaupun ada beberapa kota juga yang siap membuka cabang perwakilannya.  Untuk ekspansi, FD terbentur oleh  sikap pemerintah Orde Baru yang keras pada para tokoh FD. Hingga membatasi ruang-ruang geraknya, seperti tidak boleh terlalu banyak diskusi, hingga pelarangan seminar di berbagai kesempatan. Di dalam buku ini juga mengatakan, setelah Pemilu 1992 tidak ada lagi peran-peran FD yang krusial.

Hingga akhirnya, setelah Soeharto lengser. Indonesia pun memasuki era baru, yang mana kebebasan berpendapat dibuka selebar-lebarnya.  Dan sistem pemilu pun menjadi lebih demokratis, karena rakyat yang langsung memilih. Sementara itu, para tokoh FK berjuang masing-masing, seperti dengan ada yang mendirikan partai – karena dalam iklim demokratis, partai merupakan kendaraan yang paling tepat untuk memperoleh kuaasaan.

Meskipun demikian, adanya buku ini memberikan khazanah baru dan membuka ruang-ruang diskursus baru, terutama perihal perubahan sosial dari berbagai dimensi disiplin ilmu menjelang keruntuhan Orde Baru. Walaupun, penulis pun mengakui, keterbatasan sumber primer maupun sekunder masih menjadi kendala untuk mengamati perubahan sosial dari sudut yang lebih mikro.

Dengan begitu, sejarah mencatat, FD memberikan andil yang cukup besar dalam mempersiapkan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.  Terlebih, FD didominasi oleh para intelektual yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena, sistem demokrasi harus ditopang oleh pemahaman politik warganya, agar ketika memilih pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. (*)

*) Peresensi: Muchammad Egi

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Classic Prose

Trending