Connect with us

COLUMN & IDEAS

Sejarah Sunyi Neruda

mm

Published

on

Oleh: Agus Hernawan*

Pernikahan Ferdinand of Aragon dengan Isabella of Castile menyatukan dua dominasi, melahirkan Spanyol sebagai bangsa dalam satu kesatuan dan realitas. Granada direbut kembali melalui pembantaian orang Moor atas nama perang suci Abad Pertengahan. Sang Ratu Isabella pun ditasbihkan oleh Pope Alexander VI sebagai ”pemilik dan tuan” Dunia Baru setelah Columbus bersama armadanya  merapat di pulau karang berbentuk cincin yang dinamai San Salvador.

Tetapi, bagi Neruda, Granada telah hilang untuk selamanya. Kematian Lorca, perang saudara di Spanyol, dan simpatiknya ke kaum Republiken, membawa Neruda kembali ke Cile. Ia mengakhiri mimpi buruk: memanggul beban kesunyian 550 tawanan Indian yang diangkut Columbus, persembahan bagi Sang Ratu, the patroness of the Holy Inquisition.  Neruda—seorang yang ingin berterima di tanah beradab—mendapati dirinya memikul beban kesunyian budak Indian yang mati kedinginan dan dicampakkan ke laut.

”Kami menenggelamkan mereka, tidak jauh dari daratan Spanyol,” tulis Michele de Cuneo (dalam Journal and Other Documents on the life and Voyages of Christopher Columbus (ed) Morison, 1963). Sementara sisanya, tulis Galeano, dijual sebagai budak di Sevilla dan mati sengsara. Tetapi, saat kembali Neruda mendapati  Amerika Latin bukan ”the New World” yang eksotik seperti termuat dalam peta perjalanan ke Dunia Timur di Biblioteca Marciana sejak pangkal Abad ke-16. Ia mendapati sejarah yang menghampar di atas kekejaman pelatuk senapan. Dengan nada geram, dalam Explico Algunas Cosas, Neruda menulis:

Dan kau akan bertanya: mengapa puisi-puisinya tidak berbicara  tentang anggur mimpi dan dedaun gugur dan kemegahan jubah gunung emas tanah asalnya? Datang dan lihat kematian menggenang di jalan-jalan. Datang dan lihat darah di jalan-jalan. Datang dan lihat darah menggenang di jalan-jalan!

Sejarah modernitas adalah sejarah benua yang hilang. The primitive accumulation of capital di balik serbuan Barat, buruh-buruh imigran Irlandia yang dimiskinkan, budak-budak Asia dan Afrika yang diangkut kapal Portugis menuju Brasil, dan 90 juta kaum pribumi yang musnah dalam 500 tahun kolonialisme. Neruda pun mendatangi sebuah pangkal, sebelum waktu imperial. Ia berziarah  ke ketinggian Pegunungan Andes, ke reruntuhan kota kuno. Ia mendatangi Macchu Picchu untuk menemukan akarnya.

Ziarah ke Macchu Picchu mengawali kemunculan puisi-puisi Neruda yang memanggul kewajiban dan etis pada hidup.  Suara untuk kematian masa lalu, untuk bebatu, dan di atas segalanya, untuk sejarah yang ditenggelamkan. Pedro Orgambide menyebut Neruda dalam Ganto General-nya menyuguhkan suara yang sangat politis, suara Amerika Latin dengan sejarah yang drastis dan penuh lubang peluru.

Amerika Latin adalah tempat sastra menafsir ”realitas” sekaligus mentransformasikannya. Ia menjadi kesastraan yang penuh risiko karena menempatkan bahasa bukan melodi, melainkan ”suara dan gema” di dalam sistem komunikasi yang dimonopoli kekuasaan. Di keseluruhan Amerika Latin, kediktatoran militer yang didukung Barat meletakkan kebebasan berpikir di bawah bayang-bayang bayonet. Monopoli atas ”kata” (the monopoly of the world) membuat bahasa menjadi properti kekuasaan. Neruda jauh lebih beruntung dibandingkan Otto Rene Castilio, penyair paling menjanjikan dari Guatemala yang  dibakar di Zacapa oleh rezim militer—layaknya serdadu Portugis dan Spanyol yang membuat unggun dari tubuh laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indian yang jadi kayu bakar.

Akibat surat terbuka berisi kritik pedas ke Presiden Gonzalez Videla, Neruda terpaksa bersembunyi, menyusuri Pegunungan Andes, dan menuju Argentina. Eksil adalah jarak, satu kemewahan di tengah ketiadaan lagi alternatif. Eksil menjadi semacam takdir sastrawan dan intelektual Amerika Latin, ujar Galeano. Masa bersembunyi di rumah-rumah petani itu membawa puisi-puisi Neruda menjadi ledakan dari ruang sejarah orang-orang yang diabaikan. Puisi-puisi Neruda lebih sederhana, tetapi sangat politis. Satu utang budi  ke compesinos yang melindunginya, satu kemurnian protogonisme pada kediktatoran yang mengakuisisi bahasa sebagai properti dan kata sebagai kutukan.

Dalam Deber del Poeta, Neruda menulis:

…untuk siapa pun yang dibungkam

di rumah atau di gedung-gedung pemerintah,

buruh atau perempuan, yang terlempar di jalanan

di lubang lubang tambang, atau dinistakan di balik sel penjara panas

untuk mereka aku datang…

Di tahun 1970, melalui pemilihan yang paling demokratis dalam sejarah Cile, Salvador Allende terpilih sebagai presiden. Tiga tahun kepemimpinannya, Cile menasionalisasi industri tembaga, perbankan, dan sistem telekomunikasi. Menggulirkan program pendidikan bagi semua, jaminan kesehatan, distribusi tanah, dan menerbitkan undang-undang yang mengakui hak-hak perempuan dan kaum pekerja. Di masa Allende, Neruda menduduki pos duta besar di Perancis. Itulah masa kegemilangan Neruda melayani Cile baik sebagai penyair  dengan mempersembahkan Nobel Kesastraan (1971). Juga sebagai politisi, ia ikut mendirikan satu pemerintahan demokratis yang dibayangkannya akan kekal.

Kesehatan yang memburuk membawa Neruda,  di tahun 1973, kembali ke Cile. Di rumahnya, di Isla Negra, Neruda terbaring sakit. Di Luar,  Santiago de Chile dikepung junta militer dipimpin Augusto Pinochet—didukung oleh CIA lewat sandi operasi bernama Operasi Djakarta. Allende gugur dalam  kudeta 11 September 1973 dan Cile pun kembali penuh lubang peluru dalam 17 tahun kediktatoran Augusto Pinochet. Sepanjang 1973-1990,  sekitar 3.000 orang tewas atau hilang. Dalam Descubridores de Chile,  Neruda menulis …kesunyian terbaring di sepanjang garis.

Tema kesunyian muncul tetapi lebih getir dibandingkan Amor America atau Los Rios Acuden. Bahkan, dijajarkan dengan the Heights of Macchu Picchu (alturas de Macchu Picchu) yang penuh gairah dan kedalaman puitis yang politis, Descubridores de Chile terbaca kesunyian yang sangat muram. Di puisi yang hanya beberapa baris itu setiap kata seperti kesunyian yang terbaring abadi jalur sempit pantai barat. Kesunyian yang membawa Cile, negeri ujung daratan Benua Amerika itu, berhadapan langsung dengan lautan sejarah yang tidak pernah tenang, dengan Samudra Pasifik yang penuh badai dan gejolak.

Pinochet, dengan tangan besinya, membawa Cile menjadi kelinci percobaan pasar bebas dan agenda neoliberal. Kediktatoran dan ekonomi liberal yang diterapkan Pinochet, tulis Orlando Letelier, adalah dua sisi dari satu keping koin. Separuh industri yang sudah dinasionalisasi Allende dikembalikan Pinochet ke pemiliknya, separuh lagi dijual. Restorasi Pinochet ini telah mengembalikan ekonomi Cile dimonopoli segelintir elite.

Duncan Green dalam Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America mengisahkan bagaimana tak lama setelah berkuasa, Pinochet mengundang para ekonom University of Chicago (Milton Friedman, Friedrich von Hayek, dan Arnold Harberger) untuk mengarsiteki ekonomi Cile. Mereka yang dijuluki ”Chicago Boys” itu  merekomendasi prinsip-prinsip ekonomi liberal. Sebanyak 400 lebih perusahaan negara diprivatisasi, diikuti PHK 10.000 pekerja publik. Prinsip ekonomi liberal dari Chicago dipaksakan dengan mata penuh kebencian dan kecurigaan ke serikat pekerja dan organisasi politik.

Agenda pasar bebas telah membuat negara kehilangan kontrol untuk berbagai produk. Susu yang jadi perhatian khusus masa Allende, sejak 1975, mengikuti mekanisme pasar. Hasilnya, harga ke konsumen menaik sampai ke 40 persen, sebaliknya  harga ke produsen terjun 22 persen. Dan, kematian bayi meningkat drastis, tulis Galeano dalam Sevent Years After. Hanya satu kuarter setelah kejatuhan Allende, program charity asing membanjiri kaum miskin Cile. Satu cara cuci tangan sekaligus menciptakan dependensi baru. Neruda, dalam Demasiodas Nombres, demikian liris, ”…semua kita debu atau pasir/semua kita berkubur sunyi tangis…”.

*Pekerja Kebudayaan yang Lahir di Palembang. Esai ini pernah terbit di Harian Kompas, (2015). Photo by http://www.journalgazette.net

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending