Connect with us

Kolom

Sastra Kreatif dan Kreativitas Sastra

mm

Published

on

Perjalanan dan perkembangan kehidupan  karya sastra sangat diwarnai oleh  dinamika perkembangan zaman.  Gerak hidup yang setiap saat terjadi dalam kehidupan masyarakat di negeri tercinta ini tidak bisa tidak pasti  berpengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia dan daerah. Kalau Karl Marx mengatakan bahwa materi begerak sesuai dengan zamannya, peristiwa yang sama juga berlaku bagi dunia sastra. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila  terjadi geliat  kehidupan sastra di Indonesia, baik sastra Indonesia maupun sastra tradisional yang terdapat di dalam khazanah sastra daerah.

Perkembangan atau perubahan  yang dimaksud  mencakup  pergeseran  nilai yang hidup  dalam dunia sastra berkat pemahaman  sang pengarang atau sastrawan  terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam kaitan itu,  sang sastrawan diharuskan bagaimana bersikap dan menempatkan diri terhadap perkembangan  sosial, ekonomi,  politik, dan spiritualitas di tengah-tengah masyarakat yang terus berbenah. Dalam konteks itulah, setiap karya yang dihasilkan oleh sastrawan   akan  menceminkan banyak hal yang mengitari  kehidupannya.

Karya sastra  bagaikan anak panah bagi pengarang yang dilesatkan dari busurnya untuk mencapai sasaran yang dituju.  Sastra bagi pengarang adalah alat ampuh untuk menyuarakan kepedulian dan/atau pengalaman estetiknya dalam memberikan asupan-asupan  segar kepada warga masyarakat.

Harus diakui pula bahwa pada masa sekarang ini arti sastra sudah dapat ditempatkan pada posisi yang lebih proporsional. Di kalangan umat beragama, misalnya,  sastra sudah menjadi konsumsi sehari-hari untuk kehidupan dan keperluan dakwah. Keterlibatan ulama dalam dunia sastra bukan fenomena baru. Jauh sebelum  Indonesia merdeka gejala semacam itu sudah tampak, bahkan sejak zaman Wali Songo. Dalam alam dunia modern, sekadar contoh,  Hamka adalah ulama pertama yang menjadi pelopor  keterlibatan tokoh agama   di dunia sastra. Lihat saja    dalam dua novelnya yang bertajuk   Di Bawah Lidungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal van der Wijik. Hal yang sama juga dapat disaksikan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami buah tangan A.A. Navis.  Begitu kentalnya nuansa islami dalam ketiga karya tersebut.

Setakat ini jenis sastra yang paling digemari di Indonesia ialah   puisi (syair, pantun, puisi bebas), disusul cerpen.  Melalui puisi modern, penyair menuangkan gagasannya   dengan gaya yang berbeda dengan gaya bentuk  prosa. Pilihan kata, permainan  bunyi, dan majas-majas baru seperti tampak bercengkrama tidak seperti di  dalam pantun, syair, atau puisi klasik lainnya. Perubahan tersebut terus-menerus memengaruhi berbagai perkembangan, seperti dalam bidang pendidikan, perfilman, hingga aspirasi masyarakat.  Perihal puisi ini acap pula dibacakan oleh banyak pihak sebagai penyalur aspirasi anggota masyarakat dalam  kegiatan orasi sosial-politik.

Sebagai karya kreatif, seni pergelaran, khususnya pergelaran  tradisional,  lahir dari kehidupan budaya daerah dan terbina oleh suatu tradisi yang khas daerah.  Sebagai buah kesenian, teater tradisional   yang berakar dan terpelihara di dalam masyarakat daerah memiliki ciri  spesifik sesuai dengan warna kedaerahannya.

Kendati perkembangan teater tradisional terkesan lamban, dalam kenyataannya ada kalanya  merambah dan saling bersentuhan  dengan kebudayaan daerah  lain. Wayang, misalnya, yang selama ratusan tahun silam hanya menampilkan cerita “Ramayana” atau  “Mahabrata”,  kini juga berperan sebagai wadah  penyampaian teknik bercocok tanam, pemeliharaan lingkungan, atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat pedesaan.  Fenomena itu tentu saja merupakan proses integrasi dan hasil sentuhan modernisasi. Teater produk ”kampung” ini, selain berfungsi sebagai hiburan, juga berperan sebagai sarana pendidikan, pemertebal rasa solidaritas kolektif,  dan sarana  kritik sosial.

Dalam kenyataan bahwa ada  penilaian masyarakat  dewasa ini mengenai segala sesuatu yang tidak modern, apalagi yang bersifat pribumi, termasuk teater tradisional,  kurang mendapat sambutan sebagaimana diharapkan. Agaknya mereka kurang menyadari bahwa sastra tradisional itu mencerminkan alam pikiran, pandangan hidup, serta ekspresi rasa komunitas tertentu.

Kini muncul pertanyaan seberapa jauh eksistensi sastra Indonesia dan daerah memasuki alam globlasai dipandang  dari segi peran, esetika,  dan perwujudannya sebagai wahana budaya? Masihkah terasa—surut atau berkembang–keindahan yang melatarbelakangi sistem nilai budaya masyarakat pemiliknya? Tentu saja semua bidang kehidupan atau sektor kebudayaan memerlukan  manusia kreatif yang mampu memajukan peradaban sesuai dengan  bidangnya. Dalam hubungan  itu, setiap temuan baru menuntut adanya peranan imajinasi. Hal itu berarti setiap orang dalam profesi apa pun seyogianya menjadi manusia kreatif untuk menciptakan alternatif baru bagi kemaslahatan kehidupan. Baru berarti inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, uinik, atau mencuatkan kejutan. Berguna berarti lebih bagus, lebih praktis, lebih mudah, atau lebih cepat untuk  mengatasi setiap persoalan kehidupan.

Seni Pertunjukan dan Industri Kreatif

Dalam dunia bisnis dikenal hukum bahwa  suatu produk makin lama akan makin kurang peminatnya karena ada perubahan kebutuhan dan selera pasar serta munculnya produk pesaing yang lebih baik. Perlu dipahami bahwa suatu produk memiliki masa lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan mati. Oleh karena itu,  masyarakat pemilik kebudayaan itu, dalam hal ini sastra modern dan sastra tradisional,  dituntut senantiasa  melakukan inovasi. Seni tradisional itu sendiri dalam kenyataannya memang terus mengalami perubahan. Patut pula diketahui bahwa teristimewa  karya seni tradisional yang dikenal pada saat ini adalah hasil inovasi atau perubahan dari karya seni tradisional sebelumnya. Sebagai kegiatan kreatif yang bersifat nonbendawi (intengible), seni pertunjukan berhubungan  erat dengan usaha pengembangan konten dan  produksi pertunjukan itu sendiri:  tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.  Karena tuntutan ekonomi, komersialisasi seni tradisional telah menjadi suatu realitas di dalam kehidupan masyarakat. Penanganan komersialisasi seni tradisional   dengan baik berpotensi membawa dampak positif, baik  bagi seni tradisional   yang menjadi komoditas itu sendiri maupun  para pihak yang terkait, seperti halnya tari klasik, musik klasik, dan seni pergelaran  yang dikelola dan dibisniskan secara baik di negara maju. Namun, sesuatu yang tidak terpungkiri  adanya realitas bahwa komersialisasi seni tradisional juga berakibat pada pendangkalan dan pelecehan terhadap seni tradisional   tersebut. Dalam hal ini, sastrawan dan para penggiat sastra atau seni pertunjukan ditantang untuk merekayasanya demikian rupa, lalu menampilkannya dalam rupa yang baru dengan tetap mengusung misinya yang semula sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern.

Setelah konsep ekonomi kreatif dan industri kreatif bergulir satu dekade terakhir ini di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009  tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menunjuk organisasi  kementerian/lembaga, baik sebagai koordinator maupun sebagai instansi pendukung. Para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia wajib mendukung kebijakan  pemerintah tersebut. Dalam  instruksi presiden itu ada empat belas subsektor industri kreatif yang  akan dan perlu dikembangakan. Salah satu di antaranya adalah  seni pertunjukan.

Sastra Siber

Perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi, berkorelasi  dengan meningkatnya berbagai logika dan pemikiran manusia. Kehidupan sastra turut pula makin berkembang, termasuk  jumlah dan kalangan peminatnya. Semuanya itu memperlihatkan  tingginya kesadaran, kemampuan, serta   kemauan para peminat dan   pihak penggiat sastra.

Kemunculan sastra siber  seputar tahun 2001 seiring dengan merebaknya internet di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.  Sastra siber adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan fasilitas komputer dan internet, yang dapat dikatakan suatu revolusi, sekaligus transformasi dalam dunia sastra.  Sebelum dikenal sastra siber, publikasi karya sastra sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Kita   mengenalnya dengan sebutan sastra koran, sastra majalah, atau    sastra buku, yang menggunakan koran, majalah, atau buku sebagai media penyebarannya.

Kehadiran jenis sastra siber  ditengarai dengan terbitnya buku Graffiti Gratitude pada  2001. Kemunculan sastra elektronik—lazim juga disebut sastra digital–yang mewarnai perjalanan sastra di Indonesia banyak kalangan yang serta-merta menerimanya dengan tangan terbuka meskipun  ada pula yang menyikapinya dengan sebelah mata. Disambut secara positif karena kehadiran sastra siber dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Selain itu, kehadiran sastra siber melalui media internet memberi peluang bagi penulis yang bergiat di bidang sastra untuk memberikan sumbangsihnya, baik berupa karya maupun pemikiran atau tanggapan terhadap karya sastra.  Disambut negatif karena sastra siber dianggap tidak lebih dari sekadar upaya main-main saja.  Sastra siber itu  juga dikatakan sebagai sastra yang kualitasnya sangat kurang dan tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam khazanah sastra Indonesia. Bagaimanapun harus diakui, misalnya dalam mengapresisi puisi atau sajak, sastra siber menyajikan tambahan aksesori yang dalam sastra cetak tidak ditemukan. Dalam puisi digital yang berbasis teknologi internet, misalnya,  para peserta didik atau penikmat lainnya bisa lebih akrab dan lebih intens menghayatinya karena  ada rajikan baru berupa, antara lain  tampilan latar panggung yang menarik, berkas cahaya warna-warni, kostum atau busana yang menawan, juga iringan musik semisal bunyi tetabuhan etnik tertentu.

Berdasarkan ulasan di atas,  perkembangan teknologi  moden sekarang ini pasti  akan berpengaruh besar terhadap budaya suatu bangsa, tidak terkecuali sastra. Seperti disebut di atas, tentunya berkembangnya teknologi di satu sisi akan berdampak positif, tetapi   di sisi lain bisa berdampak   negatif.  Begitu juga terhadap kehadiran sastra melalui media elektronik.  Namun,  kita tidak perlu merisaukan sastra siber yang  bagi   sebagian pemerhati sastra mengatakannya sesuatu yang tidak bermutu,   yang kelak akan tersingkir dengan sendirinya. Hal yang jelas adalah bahwa perjalanan waktulah yang akan menentukan apakah karya  sastra digital tersebut akan tetap eksis dan/atau berterima atau tidak.

*Saut Raja H. Sitanggang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 

DAFTAR PUSTAKA

Alisjabana, S. Takdir.  Editor. “Kreativitas Dilihat dari Keperluan Sekarang dan Masa yang akan Datang”.  Dalam S. Takdir Alisjabana. Editor. 1983. Kreativitas. Jakarta: Dian Rakyat.

Asmadi, T.D. 2008. “Merintis Bahasa Jurnalistik Baku untuk Mencerdaskan Bangsa”. Makalah dalam Kongres IX Bahasa Indonesia. 28 Oktober – 1 November 2008.  Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.

Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kayam, Umar. 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2008. “Pemberdayaan Masyarakat Seni Tradisi dalam Industri Pariwisata Budaya”. www.budpar.go.id. Diunduh 2 September 2012.

Rahman,  Jamal D. 2002.  Sastra, Majalah, Koran, Cyber.  Catatan Kebudayaan Majalah Sastra Horison, Februari 2002.

Sambodja, Asep.  2003.  ”Peta Politik Sastra Indonesia (1908-2008)”. Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14—17 Oktober 2003. Jakarta:  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  Kemdiknas.

Situmorang, Saut (Ed.).  2004.  Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk.  Bandung: Angkasa.

Syahrul, Ninawati. “Optimalisasi  Peran Media Massa dalam Upaya Pemberdayaan Sastra Indonesia: Fenomena Sastra Siber dalam Menjelajah Sastra Dunia”. Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 28–31 Oktober 2013. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Winanda, Enda Alfaro. “Makna dan Peranan Teater Tradisional”. kompasiana, 22 Oktober 2011.

www. blogdetik.com “Ekonomi Kreatif: Definisi Ekonomi Kreatif”, 4 Juni 2010

http//:katarsis2011.wordpress. “Cybersastra (Bukan) Sastra Era 2010”. Diunduh pada 5 Juli 2013.

www.kompas.com. “Era Ekonomi Kreatif”. 3 November 2011

www. rumpunnektar. “Dilema dan Fenomena Sastra Islam di Indonesia”.   Diunduh pada 22 Agustus 2014.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending