Connect with us

Kolom

Sastra Kreatif dan Kreativitas Sastra

mm

Published

on

Perjalanan dan perkembangan kehidupan  karya sastra sangat diwarnai oleh  dinamika perkembangan zaman.  Gerak hidup yang setiap saat terjadi dalam kehidupan masyarakat di negeri tercinta ini tidak bisa tidak pasti  berpengaruh terhadap perkembangan sastra Indonesia dan daerah. Kalau Karl Marx mengatakan bahwa materi begerak sesuai dengan zamannya, peristiwa yang sama juga berlaku bagi dunia sastra. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila  terjadi geliat  kehidupan sastra di Indonesia, baik sastra Indonesia maupun sastra tradisional yang terdapat di dalam khazanah sastra daerah.

Perkembangan atau perubahan  yang dimaksud  mencakup  pergeseran  nilai yang hidup  dalam dunia sastra berkat pemahaman  sang pengarang atau sastrawan  terhadap kehidupan itu sendiri. Dalam kaitan itu,  sang sastrawan diharuskan bagaimana bersikap dan menempatkan diri terhadap perkembangan  sosial, ekonomi,  politik, dan spiritualitas di tengah-tengah masyarakat yang terus berbenah. Dalam konteks itulah, setiap karya yang dihasilkan oleh sastrawan   akan  menceminkan banyak hal yang mengitari  kehidupannya.

Karya sastra  bagaikan anak panah bagi pengarang yang dilesatkan dari busurnya untuk mencapai sasaran yang dituju.  Sastra bagi pengarang adalah alat ampuh untuk menyuarakan kepedulian dan/atau pengalaman estetiknya dalam memberikan asupan-asupan  segar kepada warga masyarakat.

Harus diakui pula bahwa pada masa sekarang ini arti sastra sudah dapat ditempatkan pada posisi yang lebih proporsional. Di kalangan umat beragama, misalnya,  sastra sudah menjadi konsumsi sehari-hari untuk kehidupan dan keperluan dakwah. Keterlibatan ulama dalam dunia sastra bukan fenomena baru. Jauh sebelum  Indonesia merdeka gejala semacam itu sudah tampak, bahkan sejak zaman Wali Songo. Dalam alam dunia modern, sekadar contoh,  Hamka adalah ulama pertama yang menjadi pelopor  keterlibatan tokoh agama   di dunia sastra. Lihat saja    dalam dua novelnya yang bertajuk   Di Bawah Lidungan Ka’bah dan Tenggelamnya Kapal van der Wijik. Hal yang sama juga dapat disaksikan dalam kumpulan cerpen Robohnya Surau Kami buah tangan A.A. Navis.  Begitu kentalnya nuansa islami dalam ketiga karya tersebut.

Setakat ini jenis sastra yang paling digemari di Indonesia ialah   puisi (syair, pantun, puisi bebas), disusul cerpen.  Melalui puisi modern, penyair menuangkan gagasannya   dengan gaya yang berbeda dengan gaya bentuk  prosa. Pilihan kata, permainan  bunyi, dan majas-majas baru seperti tampak bercengkrama tidak seperti di  dalam pantun, syair, atau puisi klasik lainnya. Perubahan tersebut terus-menerus memengaruhi berbagai perkembangan, seperti dalam bidang pendidikan, perfilman, hingga aspirasi masyarakat.  Perihal puisi ini acap pula dibacakan oleh banyak pihak sebagai penyalur aspirasi anggota masyarakat dalam  kegiatan orasi sosial-politik.

Sebagai karya kreatif, seni pergelaran, khususnya pergelaran  tradisional,  lahir dari kehidupan budaya daerah dan terbina oleh suatu tradisi yang khas daerah.  Sebagai buah kesenian, teater tradisional   yang berakar dan terpelihara di dalam masyarakat daerah memiliki ciri  spesifik sesuai dengan warna kedaerahannya.

Kendati perkembangan teater tradisional terkesan lamban, dalam kenyataannya ada kalanya  merambah dan saling bersentuhan  dengan kebudayaan daerah  lain. Wayang, misalnya, yang selama ratusan tahun silam hanya menampilkan cerita “Ramayana” atau  “Mahabrata”,  kini juga berperan sebagai wadah  penyampaian teknik bercocok tanam, pemeliharaan lingkungan, atau peningkatan taraf kehidupan masyarakat pedesaan.  Fenomena itu tentu saja merupakan proses integrasi dan hasil sentuhan modernisasi. Teater produk ”kampung” ini, selain berfungsi sebagai hiburan, juga berperan sebagai sarana pendidikan, pemertebal rasa solidaritas kolektif,  dan sarana  kritik sosial.

Dalam kenyataan bahwa ada  penilaian masyarakat  dewasa ini mengenai segala sesuatu yang tidak modern, apalagi yang bersifat pribumi, termasuk teater tradisional,  kurang mendapat sambutan sebagaimana diharapkan. Agaknya mereka kurang menyadari bahwa sastra tradisional itu mencerminkan alam pikiran, pandangan hidup, serta ekspresi rasa komunitas tertentu.

Kini muncul pertanyaan seberapa jauh eksistensi sastra Indonesia dan daerah memasuki alam globlasai dipandang  dari segi peran, esetika,  dan perwujudannya sebagai wahana budaya? Masihkah terasa—surut atau berkembang–keindahan yang melatarbelakangi sistem nilai budaya masyarakat pemiliknya? Tentu saja semua bidang kehidupan atau sektor kebudayaan memerlukan  manusia kreatif yang mampu memajukan peradaban sesuai dengan  bidangnya. Dalam hubungan  itu, setiap temuan baru menuntut adanya peranan imajinasi. Hal itu berarti setiap orang dalam profesi apa pun seyogianya menjadi manusia kreatif untuk menciptakan alternatif baru bagi kemaslahatan kehidupan. Baru berarti inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, uinik, atau mencuatkan kejutan. Berguna berarti lebih bagus, lebih praktis, lebih mudah, atau lebih cepat untuk  mengatasi setiap persoalan kehidupan.

Seni Pertunjukan dan Industri Kreatif

Dalam dunia bisnis dikenal hukum bahwa  suatu produk makin lama akan makin kurang peminatnya karena ada perubahan kebutuhan dan selera pasar serta munculnya produk pesaing yang lebih baik. Perlu dipahami bahwa suatu produk memiliki masa lahir, tumbuh, dewasa, tua, dan mati. Oleh karena itu,  masyarakat pemilik kebudayaan itu, dalam hal ini sastra modern dan sastra tradisional,  dituntut senantiasa  melakukan inovasi. Seni tradisional itu sendiri dalam kenyataannya memang terus mengalami perubahan. Patut pula diketahui bahwa teristimewa  karya seni tradisional yang dikenal pada saat ini adalah hasil inovasi atau perubahan dari karya seni tradisional sebelumnya. Sebagai kegiatan kreatif yang bersifat nonbendawi (intengible), seni pertunjukan berhubungan  erat dengan usaha pengembangan konten dan  produksi pertunjukan itu sendiri:  tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, termasuk tur musik etnik, desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.  Karena tuntutan ekonomi, komersialisasi seni tradisional telah menjadi suatu realitas di dalam kehidupan masyarakat. Penanganan komersialisasi seni tradisional   dengan baik berpotensi membawa dampak positif, baik  bagi seni tradisional   yang menjadi komoditas itu sendiri maupun  para pihak yang terkait, seperti halnya tari klasik, musik klasik, dan seni pergelaran  yang dikelola dan dibisniskan secara baik di negara maju. Namun, sesuatu yang tidak terpungkiri  adanya realitas bahwa komersialisasi seni tradisional juga berakibat pada pendangkalan dan pelecehan terhadap seni tradisional   tersebut. Dalam hal ini, sastrawan dan para penggiat sastra atau seni pertunjukan ditantang untuk merekayasanya demikian rupa, lalu menampilkannya dalam rupa yang baru dengan tetap mengusung misinya yang semula sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern.

Setelah konsep ekonomi kreatif dan industri kreatif bergulir satu dekade terakhir ini di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan  Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009  tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan menunjuk organisasi  kementerian/lembaga, baik sebagai koordinator maupun sebagai instansi pendukung. Para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh wilayah Indonesia wajib mendukung kebijakan  pemerintah tersebut. Dalam  instruksi presiden itu ada empat belas subsektor industri kreatif yang  akan dan perlu dikembangakan. Salah satu di antaranya adalah  seni pertunjukan.

Sastra Siber

Perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi informasi, berkorelasi  dengan meningkatnya berbagai logika dan pemikiran manusia. Kehidupan sastra turut pula makin berkembang, termasuk  jumlah dan kalangan peminatnya. Semuanya itu memperlihatkan  tingginya kesadaran, kemampuan, serta   kemauan para peminat dan   pihak penggiat sastra.

Kemunculan sastra siber  seputar tahun 2001 seiring dengan merebaknya internet di Indonesia adalah sebuah keniscayaan.  Sastra siber adalah aktivitas sastra yang memanfaatkan fasilitas komputer dan internet, yang dapat dikatakan suatu revolusi, sekaligus transformasi dalam dunia sastra.  Sebelum dikenal sastra siber, publikasi karya sastra sebenarnya sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Kita   mengenalnya dengan sebutan sastra koran, sastra majalah, atau    sastra buku, yang menggunakan koran, majalah, atau buku sebagai media penyebarannya.

Kehadiran jenis sastra siber  ditengarai dengan terbitnya buku Graffiti Gratitude pada  2001. Kemunculan sastra elektronik—lazim juga disebut sastra digital–yang mewarnai perjalanan sastra di Indonesia banyak kalangan yang serta-merta menerimanya dengan tangan terbuka meskipun  ada pula yang menyikapinya dengan sebelah mata. Disambut secara positif karena kehadiran sastra siber dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Selain itu, kehadiran sastra siber melalui media internet memberi peluang bagi penulis yang bergiat di bidang sastra untuk memberikan sumbangsihnya, baik berupa karya maupun pemikiran atau tanggapan terhadap karya sastra.  Disambut negatif karena sastra siber dianggap tidak lebih dari sekadar upaya main-main saja.  Sastra siber itu  juga dikatakan sebagai sastra yang kualitasnya sangat kurang dan tidak memberikan kemajuan yang berarti dalam khazanah sastra Indonesia. Bagaimanapun harus diakui, misalnya dalam mengapresisi puisi atau sajak, sastra siber menyajikan tambahan aksesori yang dalam sastra cetak tidak ditemukan. Dalam puisi digital yang berbasis teknologi internet, misalnya,  para peserta didik atau penikmat lainnya bisa lebih akrab dan lebih intens menghayatinya karena  ada rajikan baru berupa, antara lain  tampilan latar panggung yang menarik, berkas cahaya warna-warni, kostum atau busana yang menawan, juga iringan musik semisal bunyi tetabuhan etnik tertentu.

Berdasarkan ulasan di atas,  perkembangan teknologi  moden sekarang ini pasti  akan berpengaruh besar terhadap budaya suatu bangsa, tidak terkecuali sastra. Seperti disebut di atas, tentunya berkembangnya teknologi di satu sisi akan berdampak positif, tetapi   di sisi lain bisa berdampak   negatif.  Begitu juga terhadap kehadiran sastra melalui media elektronik.  Namun,  kita tidak perlu merisaukan sastra siber yang  bagi   sebagian pemerhati sastra mengatakannya sesuatu yang tidak bermutu,   yang kelak akan tersingkir dengan sendirinya. Hal yang jelas adalah bahwa perjalanan waktulah yang akan menentukan apakah karya  sastra digital tersebut akan tetap eksis dan/atau berterima atau tidak.

*Saut Raja H. Sitanggang (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 

DAFTAR PUSTAKA

Alisjabana, S. Takdir.  Editor. “Kreativitas Dilihat dari Keperluan Sekarang dan Masa yang akan Datang”.  Dalam S. Takdir Alisjabana. Editor. 1983. Kreativitas. Jakarta: Dian Rakyat.

Asmadi, T.D. 2008. “Merintis Bahasa Jurnalistik Baku untuk Mencerdaskan Bangsa”. Makalah dalam Kongres IX Bahasa Indonesia. 28 Oktober – 1 November 2008.  Jakarta: Pusat Bahasa, Depdiknas.

Instruksi Presiden RI No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kayam, Umar. 1981. Seni, Tradisi, Masyarakat. Jakarta: Sinar Harapan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2008. “Pemberdayaan Masyarakat Seni Tradisi dalam Industri Pariwisata Budaya”. www.budpar.go.id. Diunduh 2 September 2012.

Rahman,  Jamal D. 2002.  Sastra, Majalah, Koran, Cyber.  Catatan Kebudayaan Majalah Sastra Horison, Februari 2002.

Sambodja, Asep.  2003.  ”Peta Politik Sastra Indonesia (1908-2008)”. Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia VIII, Jakarta, 14—17 Oktober 2003. Jakarta:  Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,  Kemdiknas.

Situmorang, Saut (Ed.).  2004.  Cyber Graffiti: Polemik Sastra Cyberpunk.  Bandung: Angkasa.

Syahrul, Ninawati. “Optimalisasi  Peran Media Massa dalam Upaya Pemberdayaan Sastra Indonesia: Fenomena Sastra Siber dalam Menjelajah Sastra Dunia”. Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia, Jakarta, 28–31 Oktober 2013. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.

Winanda, Enda Alfaro. “Makna dan Peranan Teater Tradisional”. kompasiana, 22 Oktober 2011.

www. blogdetik.com “Ekonomi Kreatif: Definisi Ekonomi Kreatif”, 4 Juni 2010

http//:katarsis2011.wordpress. “Cybersastra (Bukan) Sastra Era 2010”. Diunduh pada 5 Juli 2013.

www.kompas.com. “Era Ekonomi Kreatif”. 3 November 2011

www. rumpunnektar. “Dilema dan Fenomena Sastra Islam di Indonesia”.   Diunduh pada 22 Agustus 2014.

Continue Reading
Advertisement

Art & Culture

Arus Balik Nusantara dan Kemacetan Kesadaran Bahari

mm

Published

on

Getty Image/ Ivan Aivazovsky--Along the Coast

Masih dapatkan arus balik membalik lagi? Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kultur sekalian kesadaran bangsanya sendiri atas kebahariannya.

Oleh Susan Herawati *)

Siapakah kita, siapakah bangsa indonesia? Bagi kami yang hidup berdampingan dengan kehidupan para nelayan, masyarakat pesisir, laki-laki dan perempuan; kita, indonesia adalah nusantara—yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kesatuan maritim, bangsa bahari yang pernah memiliki epos paling megah dan akbar di muka bumi ini! Kekuatan dan kesatuan maritim yang pada masa jayanya pernah menjadikan bangsa ini sebagai bangsa laut terbesar di antara bangsa-bangsa beradab di muka bumi.

Di mana seperti dikabarkan sastrawan besar kita Pramoedya Ananta Toer dalam epos dari karya Pulau Buru Arus Balik: “Kejayaan bahari kita menjadikan arus di muka bumi ini bergerak dari selatan ke utara, segalanya; kapal-kapalnya, manusianya, amal perbuatannya, cita-citanya, semua bergerak dari Nusantara di selatan, ke ‘atas angin’ di utara di Eropa, di Amerika. Sampai ketika zaman berubah…Arus berbalik—bukan lagi dari selatan ke utara tetapi sebaliknya dari utara ke selatan. Utara kuasai selatan, menguasai urat nadi kehidupan Nusantara.. perpecahan dan kekalahan demi kekalahan seakan menjadi bagian dari Nusantara yang beruntun tiada henti.” Inikah potret besar bangsa kita hari ini?

Lepas dari itu bagaimana pun tetap akan ada tokoh seperti Wiranggaleng, juga Idayu, pemuda dan pemudi desa nelayan yang sederhana, keduanya bertarung sampai ke pusat kekuatan Utara, ia memberi segala-galanya—walau hanya secauk pasir sekalipun—untuk membendung arus Utara. Lalu masih dapatkan arus balik membalik lagi?

Itulah pertanyaan dalam epos “Arus Balik” karya Alm. Pramoedya Ananta Toer, juga pertanyaan utama bangsa ini sejak abad 16 lalu yang belum kunjung terjawab hingga sekarang ini. Dan kini kita menyaksikan dengan kengiluan bagaimana kehidupan para nelayan yang terlunta dan tersandera oleh kebijakan, kulturl dan kesadaran bangsanya sendiri, masyarakat pesisir yang bersetia menjaga lautnya siang dan malam itu, para anak turun sang Wiranggaleng, Idayu, Rama Cluring… anak kandung bangsa bahari yang pernah paling Berjaya dan perkasa di atas muka bumi, kini hidup dalam periuk kemiskinan yang inti.

*

Mari kita kenang sejenak dan menjauhkan cakrawala batin kita tanpa bermaksud mengajak romantisme dalam glorifikasi semu, mari melihat lembar sejarah agar kita mengingat dan menumbuhkan kepercayaan diri akan siapa kita? Bahwa kita adalah bangsa bahari dari Selatan, yang pada abad-abad lalu, kapal-kapal angin dari Negeri Utara, dari bangsa-bangsa Eropa dan Amerika itu—apalah artinya, hanya saumpama kambinng di sebelah kuda, begitu kecil dan lambat dibanding kapal-kapal Nusantara yang besar dan laju! Ingatkah kabar yang ditulis sastrawan kita Pramoedya…

“Dahulu adalah seorang anak desa dari kampung nelayan Tuban, Nala Namanya, kelak ia adalah empu kapal sekaligus ahli kayu yang menjelajah muka bumi dan tahu hanya jenis kayu lunas namanya, terbaik yang bisa menghadapi laut dan hanya bangsa nusantara yang punya, menempel di dinding-dinding kapal-kapal kita yang bak elang! Bocah Nala itu dikarunia oleh para dewa dengan banyak cipta. Untuk majapahit dia menciptakan kapal-kapal besar dari lima puluh depa panjang dan sepuluh depa lebar, bisa mengangkut sampai delapan ratus orang prajurit dan dua ratus tawanan, kapal-kapal besar, ya terbesar di dunia ini, di selurh jagad ini. Pada tiang agungnya selalu terpasang bendera merah-putih yang berkibar tak jemu-jemunya. Seperti bendera kapal-kapal kecil Tuban saat ini, hanya lebih pendek.
Beratus-ratus kapal semacam itu dibuat di galangan-galangan Majapahit di Tuban, Gresik, Kawal, Panarukan, Pasuruan, Pacitan, Juana.. aku kira jumlahnya takkan kurang dari tiga ribu. Penuhlah laut dengan armada bangsa Nusantara. Setiap di antaranya pasti akan kalian sangka istana Dewi lautan. Dan setiap kapal pimpinan selalu berlayar sutra kuning gemerlapan.. tak ada yang menyerupai besar dan kelajuannya. Kapal-kapal atas angin itu, huh, apalah artinya, seperti kambing di sebelah kuda saja. Dan bila semua layar telah dikembangkan, laksana elang ia meluncur meninggalkan di belakangnya semua bikininan manusia yang terapung di atas laut. Seribu bajak takkan bisa memburu apalagi mengepungnya!”
*
Begitulah bangsa indonesia tercinta ini adalah bangsa besar dan disegani bangsa-bangsa lain di muka bumi ini sebelum arus itu berbalik. Kita adalah bangsa dengan sejarah sebagai penentu garis utama peradaban dunia baik dalam ilmu pengetahuan, teknologi inovasi, kekayaan, politik dan ekonominya. Pelaut dan nelayan kita adalah para pemberani, para kstaria, masyarakat produktif yang mampu berdaulat, mendiri dalam mengibarkan panji-panji kejayaannya. Kemakmuran dan kekayaan dikelola dalam sistem perdagangan global yang adil, bangsa dan rakyat yang disegani dunia karena kamajuan, kesatuan dan kekuatan baharinya. Nyatalah kita bukan bangsa kerdil yang menjadi buruh dan miskin persis di tepi lautnya sendiri.

Tapi kita hari ini telah ratusan tahun, berabad  sejak arus berbalik dari utara ke selatan, kita seakan dininabobokan dan dikalahkan sehingga seakan menjadi bangsa kerdil akibat dari kekosongan dan kekalahan penguasaan pengetahuan modern, sistem moral yang menjungkirkan egalitarianisme, kesetaraan gender, juga kosongnya kepemimpinan dalam arti moral dan historis dimana kebaharian justeru diabaikan dan nyaris tak pernah lagi mendapat prioritas kebiajakan strategis nasional dalam semua ihwal rencana visi dan misi kepemimpinan indonesia sejak abad 16 lalu !

Kita memalingkan muka dan nyaris saja meninggalkan sejarah bangsa sendiri, bahwa kita bahari, kita bangsa produktif, kita bangsa inovatif, bangsa dengan masyarakatnya yang cerdas, mampu mengurus sumber dayanya sendiri, sanggup mengurus lautnya sendiri, sanggup berdaulat dan bersikap adil atas nama kemanusiaan.

*
Karenanya hari ini penting untuk bangkit, membangun sistem ekonomi, sistem sosial, pengetahuan dan moral berdasar pada artikulasi historis kita sebagai bangsa bahari. Nusantara yang produktif, berdaulat, mendiri dan sanggup mengurus lautnya sendiri.

Para elit negeri, percayakan laut pada mereka nelayan laki-laki dan perempuan, mereka tahu caranya mengurus lautnya, berdaulat pangan dari kekayaan lautnya, melestarikan dan menciptakan inovasi ekonomi dari sumber daya agararia kelauatan.

Misi indonesia sebagai bangsa bahari modern harus memastikan kesadaran yang tidak macet, kesadaran akan pentingnya ekonomi nasional yang bertumpu pada pemajuan ekonomi bahari, komoditas laut kita harus diurus dan dikelola oleh bangsa sendiri, oleh nelayan baik laki-laki mau pun perempuan; industri kelauatan modern harus dibangun, tidak lagi menjadi bangsa pragmatis yang menjual komoditas mentahnya ke ekspor global sementara kita bisa menciptakan nilai tambah luar biasa besar dari kekayaan sumber daya agraria kelautan kita.

Kita bahkan sama sekali tidak perlu impor garam, ikan, dan pangan laut lainnya selama ribuan tahun asal pemerintah dan kita semua benar-benar memiliki kesadaran kebangsaan bahari dan mau berpihak serta bekerja keras mengembalikan arus agar berbalik dari indonesia ke dunia!

Pada akhirinya, ini soal itikad sejarah dan kehendak bersama untuk mengakhiri kemacetan kesadaran kebaharian kita yang telah mandek sejak berabad lalu dalam sistem politik, sistem ekonomi juga perangkat pengetahuan dan ekonomi kita. Kita tak perlu   lagi mewacanakan kepemimpinan bahari indonesia di dunia jika para pihak khususnya para pemimpin indonesia tidak kunjung bertaubat nasuha dari kesadaran keliru atas sejarah kejayaan bangsanya sendiri !

*) Susan Herawati, Pecinta Laut, Puisi, dan Masyarakat Bahari Indonesia.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Papua, Sekali Lagi

mm

Published

on

“My nationalism is humanity” Mahatmah Gandhi

Ada banyak perspektif dalam memandang Indonesia ke depan, indonesia masa depan. Metodologi ilmu pengetahuan telah menyediakan peralatannya guna mengurai benang kusut persoalan bangsa ini.

Dalam beberapa periode pemerintah gagap dan gugup untuk mengucapkan “keyword” yang dibutuhkan bangsa ini: keadilan sosial. Persoalan keadilan hanya dapat dipahami jika pemerintah memandang persoalan dari perspektif sosiologis. Saya kira itulah jalan yang seharusnya ditempuh oleh pemerintah untuk memelihara persatuan dan keragaman sekaligus mewujudkan keadilan sosial yang lebih nyata.

Dengan cara pandang sosiologis kita dapat memahami ada ruang sejarah yang ditutup-tutupi. Sebab, belum sembuh telinga kita dari riuh-rendahnya caci maki, fitnah, dan arus kebencian di antara anak bangsa yang bertikai sepanjang pesta demokrasi bergulir (pilpres), isu rasisme yang sedikit banyak turut mengiringi mencuatnya masalah Papua ke halaman kebudayaan kita menjadi sorotan.

Seakan-akan, ada entitas yang belum memperoleh “pasword” untuk membuka folder ruang sejarahnya. Kenapa?

Kita terlalu paranoid memandang mereka yang berbeda: pikiran, pakaian dan warna kulitnya. Kita sinis jika membicarakan nasionalisme tidak satu garis lurus dengan suara mayoritas, akibatnya kita gagal membuka ruang dialektika: percakapan argumen. Padahal, bangsa ini didirikan dengan pertengkaran argumen. Intepretasi menjadi kekayaan intelektual, kenapa mesti takut? Hari-hari ini civil liberties defisit liberalisme. Ada “security” yang menghalangi orang untuk melakukan haknya yang paling dasar; mengucapkan pikirannya. Seharusnya kemajemukan tumbuh dari percakapan etika politik.

Perihal semacam itu yang pernah diingatkan Sjahrir: “tanpa demokrasi, nasionalisme dapat bersekutu dengan feodalisme”. Karena prinsip etis demokrasi adalah ketidaksepahaman. Namun pemerintah dalam hal ini memilih diam. Karena dari awal agenda kemanusiaan bukanlah yang prioritas. Kendati kita menuntut, namun jawaban pikiran politik pemerintah begitu pendek: “stabilitas politik dan pembangunan yang utama”

Persoalan Keadilan

Hasil penelitian yang dilakukan LIPI dalam buku “Papua Road Map” (2009), mendedahkan persoalan mendasar bagi masyarakat Papua selain kegagalan pembangunan, sejarah dan status politik Papua, marjinalisasi,  ialah persoalan pelanggaran HAM.

Akan tetapi, pemerintah tampak hanya fokus membangun infrastruktur sebagai tanda apa yang disebut aktivitas ekonomi. Sebagai jejak pembangunan, bahwa pemerintah telah bekerja. Pertanyaannya lalu siapa yang menikmatinya? Bagaimana pun ada jarak antara Monas dan Gunung Jaya Wijaya, ada kesetaraan juncto kesejahteraan yang melebar antara Jakarta-Papua. Sekali lagi pemerintah gagap memahami itu sebagai persoalan yang mendesak. Juga barangkali kita semua.

Mahasiswa Papua di Jakarta turun ke jalan (28/08/19). Bukan untuk meminta beasiswa, melainkan hendak menuntut pertanggungjawaban hak asasi manusia di depan Istana Negara. Ada pemandangan yang membuat kita mengerutkan kening; bendara Bintang Kejora dikibarkan. Ada luapan amarah dan kekecewaan. Ada jarak antara pagar istana dengan para demonstran. Ada perikemanusiaan yang tidak ingin dipahami oleh negara. Ada apa dengan negara? Haruskah setiap kritik dan tuntutan dilemparkan ke langit kemudian hilang dengan sendirinya dibawa lari angin?

Kini pemerintah sibuk dengan agenda besar: kembali ke GBHN (Garis Besar Haluan Negara) dan pemindahan ibu kota negara sambil mencicil membagi kue kekuasaan di kamar politik. Harapan pada Indonesia yang baru hendak dilabuhkan. Tapi persoalan mendasar kita bukan itu. Ada krisis kebebasan, ada masalah diskriminasi dan pengabaian, ada persoalan kemanusiaan yang menuntut penyelesaian dengan segera.

Kotak pandora

Persoalan Papua dan pelanggaran HAM lainnya yang pernah terjadi di bangsa ini telah menjadi beban sejarah. Membutuhkan keberanian, kejujuran dan tanggung jawab untuk membuka kotak pandora. Kendati punya banyak konsekuensi kita tetap harus ambil resiko itu. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan, yakni harapan.

Pada harapan itulah yang hendak kita gantungkan di depan. Harapan itulah yang menjadi harapan kita bersama, bahwa ke depan Indonesia akan jauh lebih baik dari hari ini (jika kita memahami dari awal persoalan bangsa kita sendiri). Hanya dengan merawat harapan itu, seharusnya secara sadar kita perlu mengaktifkan ulang reorientasi mental, bahwa setelah kemerdekaan bangsa adalah kemerdekaan  dan hak hak kewargaan yang harus dipenuhi, dari nasionalisme ke humanitarianisme.

Pra sarat utamanya “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dengan demikian, masalah manusia harus diselesaikan dengan kemanusiaan di atas meja sejarah kita sendiri, bukan membuatnya berselimut kabut teologis yang sebenarnya hanya mengandaikan lepas tanggung jawab pada masalah-masalah kemanusiaan kita. (*)

____

*) Arian Pangestu, artikelnya dimuat di Radar Surabaya, Pikiran Rakyat, Harian Sultra, Padang Ekspres, Tribun Jateng, Republika, Minggu Pagi, Koran Merapi, Bangka Pos, Harian Analisa, Banjarmasin Post, Solo Pos, Medan Post, Malang Post dan SuaraKebebasan.org. Puisinya tergabung dalam antologi Monolog Bisu (2016) dan Lewat Angin Kukirim Segenggam Doa Buat Abah (2017).  Novel perdananya Lautan Cinta Tak Bertepi (2018).

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta, Riwayat yang Berulang

mm

Published

on

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Oleh: Iwan Nurdaya-Djafar *)

PADA mulanya adalah Kalapa, pelabuhan milik Kerajaan Pajajaran yang menurut Tome Pires beribukota di Dayo (dekat Bogor). Sebuah toponim dalam logat Sunda karena ditumbuhi pepohonan kelapa. Dalam teks berbahasa Mandarin, menurut Claudine Salmon (2010: 26), tempat yang disebut “Kelapa” sudah digunakan pada waktu dinasti Ming. Tempat itu masih dikenal sampai kini dan kadang-kadang kita menemukannya dalam bentuk terjemahan Tionghoa, “Yecheng” atau “Kota Kelapa”.

Pada 1522 orang Portugis datang dari Malaka sebagai utusan Gubernur Malaka, untuk mendirikan benteng di dekat muara sungai Ciliwung. Tahun 1527 orang-orang Portugis itu kembali dengan membawa sebuah armada kecil tanpa mengetahui Kalapa telah jatuh ke tangan Fatahillah. Terjadilah pertempuran yang dimenangi Fatahillah, dan kemudian mengganti Kalapa dengan “Jayakarta” berarti ‘kemenangan yang sempurna’. Peristiwa itu terjadi pada 22 Juni 1527, yang ditetapkan sebagai hari jadi Jakarta.

Tahun 1619 oleh Jan Pieterszoon Coen, Jayakarta diratakan dengan tanah lalu dibangun kota baru bernama Batavia, nama kuno Negeri Belanda atau nama nenek moyang orang Belanda. Menurut Sagimun MD (1988), orang “yang memberi nama Batavia itu adalah seorang pegawai VOC yang bernama van Raay. Nama Batavia diberikan kepada benteng Belanda secara acuh tak acuh dalam suatu pesta mabuk-mabukan pada 12 Maret 1619.” Sebenarnya, Coen ingin menamainya New Horn, dari nama tempat kelahirannya, Horn, di Belanda Utara. Pada 4 Maret 1621 dewan pimpinan VOC yang disebut Heren Zeventien memaksa Coen untuk menggunakan nama Batavia.

Sampai kedatangan Herman Willem Daendels pada 1808, Batavia bukanlah lingkungan yang sehat. Citra buruk Batavia di Eropa adalah salahsatu kota terkumuh di dunia. Dalam kisah beberapa petualang abad ke-17 dan ke-18 Batavia adalah kuburan orang Eropa. Antara 1759-1778, 74.254 penduduk kota meninggal karena demam dan disentri. Pada 1830-an sistem sanitasi diperbarui dan kota dipindahkan ke arah selatan. Batavia lama, menurut Henry O. Forbes, “sebuah permukiman di dataran rendah yang rapat dan berbau busuk.”

Dengan alasan kesehatan Daendels ingin memindahkan ibukota Kepulauan Hindia ke Surabaya, yang menurutnya berposisi jauh lebih baik untuk pangkalan operasi militer dibandingkan Batavia. Namun batal karena keterbatasan dana. Daendels yang merupakan Gubernur Jenderal Prancis di Pulau Jawa (1808-1811), alih-alih Gubernur Jenderal Belanda karena Negeri Belanda  jatuh ke tangan Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte sejak 1795-1813, akhirnya memutuskan untuk memindahkan bangunan-bangunan administratif dari kota tua di Batavia ke daerah Weltevreden. Benteng Batavia dirobohkan dan kemudian beberapa benteng yang lebih modern dibangun di Meester Cornelis (Jatinegara). Daendels sendiri tidak tinggal di Batavia, melainkan di Buitenzorg (Bogor), “di sana udara sama bersihnya dengan di Prancis.” Saat itu, Batavia dijuluki Ratu dari Timur karena keindahan bangunannya dan pusat perdagangannya yang besar, terletak sangat dekat dengan laut, di dataran yang subur.

Sebutan Batavia bertahan sampai 1942. Setelah Hindia Belanda dikalahkan pemerintah militer Jepang, nama kota diubah menjadi Jakarta. Kala itu dieja: Djakarta, kependekan dari kata Jayakarta. Versi lain menuturkan, “Jakarta” berasal dari kata “karta”dalam bahasa Sanskerta yang berarti ‘baik’. Pergantian nama itu pada perayaan Hari Perang Asia Timur Raya 8 Desember 1942. Jakarta menjadi daerah istimewa dengan nama Jakarta Tokubetsu Shi.

Nama Batavia sendiri terlestari pada nama kelompok heterogen penduduk pribumi yang kemudian dikenal dengan etnik Betawi. Orang Betawi sebenarnya adalah etnik baru yang terbentuk melalui campuran berbagai sukubangsa sejak zaman Jakarta masih sebagai pelabuhan bernama Kalapa. Etnik  ini dulu mungkin berasal dari orang-orang Melayu, Sunda, Jawa, Bugis, Makassar, Bali, Ambon dan ras lain seperti Arab, Cina, Portugis, dll.

Pascakemerdekaan, pada masa Orde Lama Jakarta tak henti membangun. Presiden Sukarno membangun gelanggang olahraga Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Toserba Sarinah – dua bangunan terakhir merupakan pampasan perang Jepang. Bung Karno juga mendirikan sejumlah monumen seperti Monumen Nasional (Monas), Tugu Pancoran, tapi juga Tugu Tani yang anehnya sang petani menyandang senapan panjang, tak pelak diturunkan dari gagasan Angkatan Kelima,  mempersenjatai penduduk yang merupakan konsep PKI. Celakanya, Tugu Tani yang didesain pematung Soviet itu masih ada dan tidak dirubuhkan, bahkan oleh rezim Orde Baru yang antikomunis.

Deutsch: Ölgemälde von Andries Beeckman: Die Festung von Batavia, gesehen vom Westen Kali Besar, c. 1656. | Andries Beeckman

 

Semasa Orde Baru, Jakarta terus berdandan, diawali oleh Gubernur Ali Sadikin, yang membangun jalan-jalan Jakarta dengan uang judi, sehingga timbul kontroversi. “Yang tidak setuju Jakarta dibangun dengan uang judi. jangan berjalan di jalan-jalan Jakarta,” sergah Bang Ali.

Pada awal 1970-an Jakarta disindir sebagai a big village (dusun besar), yang justru dibantah oleh Fuad Hassan seraya menandaskan bahwa penghuninya pasti tidak berwatak dusun. Peri kehidupan masyarakat di Jakarta tidak diatur menurut satu ukuran umum; sebaliknya, yang sangat menyolok adalah kenyataan-kenyataan betapa berlakunya standar ganda yang membagi masyarakat kota besar ini dalam berbagai kategori manusia. Baik dalam pola-pola konsumsinya, pola-pola rekreasinya, maupun ikhtiar-ikhtiarnya untuk bertahan dalam kehidupan survival tampak sekali berlakunya ukuran-ukuran ganda. Yang terjadi adalah heteronomia, yaitu kenyataan adanya berbagai-bagai norma yang sekaligus dianut oleh berbagai-bagai golongan dalam suatu masyarakat; golongan muda punya norma-normanya sendiri (bahkan di dalamnya terdapat pula perbedaan ragam orientasi normatif), golongan pedagang punya norma-normanya sendiri dan begitu seterusnya.

Tidak ada alasan samasekali untuk menilai Jakarta sebagai suatu dusun besar. Urbanisme yang sedang diungkapkan oleh Jakarta dalam transformasinya menjadi metropolis masih dalam tahap yang khas kondisi Indonesia. Fuad Hassan menyebutnya Indopolis, yakni transformasi dari kota besar (atau: kota besar dan ibukota negara) di Indonesia untuk menjadi Metropolis benar-benar. Suka tak suka, Jakarta akan mekar atas kemekarannya sendiri. Agaknya momentum untuk self-propelled development (pembangunan memajukan diri) itu sudah menjadi kenyataan bagi Jakarta. Bagi mereka yang bersedia menjalankan kehidupan berpacu di Jakarta, harus memiliki ketabahan dan kesanggupan bertahan, baik fisik maupun mental.

Pada gilirannya Jakarta tumbuh menjadi penentu pola bagi kota-kota besar se-Indonesia. Yang menjadi tanggungjawab bagi Jakarta sebagai penentu pola ialah bagaimana tidak meninggalkan perkembangan di luar Jakarta sampai begitu jauhnya, sehingga Jakarta menjadi masyarakat yang khas di tengah-tengah situasi Indonesia umumnya, khususnya dalam hubungan dengan kenyataan bahwa sebagian besar kultur Indonesia adalah rural dan tradisional.

Tanggungjawab Jakarta inilah agaknya yang menjadi persoalan besar. Sebagai pusat bisnis, Jakarta terus melesat dengan konon 70 persen peredaran uang berada di sana. Pembangunan kota Jakarta rupanya juga tidak terencana dengan baik. Jika dahulu terjadi reklamasi di pantai Ancol, maka kini muncul pulau-pulau buatan, yang juga tak sepi dari kontroversi. Sebagai metropolitan, Jakarta tidak dengan sendirinya menjadi lingkungan yang sehat. Polusi udara terbilang tinggi. Banjir dan macet serta problem kependudukan menjadi masalah yang tak kunjung tuntas. Daya dukung lingkungan pun kian menurun.

 

Akhirnya, pada 16 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mempermaklumkan akan memindahkan ibukota negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, di atas lahan 180 ribu hektar. Konsep yang diusung adalah A City in the Forest, sebuah kota di tengah hutan. Paling lambat pada 2024 ibukota negara sudah dipindahkan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari pemindahan ibukota negara itu adalah bahwa pada masa bernama Batavia, kota ini bukanlah lingkungan yang sehat, demikian pula salahsatu alasan Jakarta ditinggalkan pada saat ini. Rupa-rupanya, riwayat berulang bagi Jakarta. (*)

___

Iwan Nurdaya-Djafar adalah penyair, cerpenis, esais, dan penerjemah, tinggal di Bandarlampung. Sekretaris Akademi Lampung ini menulis di sejumlah media massa seperti Horison, Ulumul Quran, Sarinah, Amanah, Republika, Pikiran Rakyat, Lampung Post, dll. Buku-bukunya Seratus Sajak, Bendera (kumpulan cerpen), Hukum dan Susastra, menerjemahkan karya-karya Kahlil Gibran seperti Sang Nabi, Bagi Sahabatku yang Tertindas, Kematian Sebuah Bangsa, Airmata dan Senyuman. Terjemahan lainnya novel Lelaki dari Timur (Mohsen El-Guindy), Membeli Setangkai Pancing untuk Kakekku (kumpulan cerpen Gao Xinjiang), Agustus 2026: Saat itu Akan Turun Hujan Gerimis (kumpulan cerpen Ray Bradbury), Indonesia di Mata India: Kala Tagore Melawat Nusantara, dll.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending