Connect with us

COLUMN & IDEAS

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

COLUMN & IDEAS

Simposium Cinta Untuk Perempuan

mm

Published

on

getty image/ ‘Spring (Apple Blossoms)’ [1859, oil on canvas, 176 x 113cm, Lady Lever Art Gallery, LL3624] by Millais

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

 Gunawan Wiradi[1]

 

Sepanjang yang saya tahu, catatan sejarah mengenai pembahasan tentang “cinta” yang disajikan tertulis pertama kali adalah buku karya Plato berjudul “Symposium” (sekitar 300 tahun sebelum Masehi).

‘Simposium’-nya Plato

Plato berpandangan bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh pengetahuan adalah dengan diskusi. Karena itu semua karya Plato bentuknya adalah dialog. Begitu juga dengan “Symposium”, dia menceritakan dialognya berbagai peserta, walaupun sebenarnya dengan itu dia menyampaikan pesan-pesannya. Hakekat cinta, menurutnya, adalah perasaan “ketertarikan dan hasrat atau nafsu” untuk menyatu, walaupun kita tidak tahu dari mana asal usul perasaan itu (“Attraction and desire”).

Sebelum kita gambarkan isi buku Plato tersebut, mungkin ada baiknya menyimpang sedikit, yaitu masalah istilah mengenai berbagai format diskusi, yang di Indonesia sekarang ini sering bercampur aduk.

Symposium.  Berbeda dari format-format yang lain, seperti tersebut diatas, dan belajar dari “symposium”nya Plato, ciri utamanya adalah “brain storming” dan semua peserta seharusnya turut berbicara. Tidak harus ada narasumber, dan tidak harus ada kesimpulan. Karena itu marilah kita lihat sepintas isi buku Plato itu.

Perlu dicatat lebih dulu bahwa arti harfiah dari kata ‘symposium’ adalah “pesta minum-minum bersama untuk merayakan sesuatu”, dan memang buku Plato ini menceritakan tentang pesta minum bersama untuk merayakan seorang sastrawan bernama Agathon yang berhasil memperoleh hadiah pertama dalam suatu kejuaraan sastra (semacam “syukuran”). Namun para peserta pertemuan itu akhirnya menghendaki agar pertemuan dilanjutkan dengan berdiskusi dengan tema “cinta”. Para pelayan minuman, dan para penabuh musik diminta keluar ruangan sehingga yang tinggal untuk berdiskusi adalah para filosof dan sastrawan.

Diantara para peserta yang menyampaikan pandangan-pandangannya mengenai “cinta”, ada satu orang yang pidatonya menarik perhatian para hadirin, yaitu yang bernama Aristophanes. Hampir semua peserta memang berbicara dan pada umumnya menganggap bahwa “cinta” adalah “Dewa Agung” (The Great God). Aristhophanes menceritakan sebuah dongeng bahwa semula, manusia itu berbentuk bulat dengan empat tangan dan empat kaki. Tetapi kemudian dewa Zeus membelahnya menjadi dua. Karena itu, “Cinta” adalah suatu hasrat kerinduan dari masing-masing belahan badan tersebut untuk “re-uni”, bersatu kembali dengan pasangannya. Gambaran dari Aristophanes ini kemudian dikoreksi dan sekaligus dikembangkan oleh Socrates. Atas dasar ajaran yang berasal dari seorang wanita bijak bernama Diotima, Socrates menyatakan bahwa “Cinta” itu bukan “Dewa”, melainkan hasrat dan upaya manusia untuk menghindari kematian. Pada tingkatan paling rendah, wujudnya adalah “reproduksi fisik” (Kelahiran adalah lawan dari Kematian). Pada tingkatan yang lebih tinggi adalah penyatuan secara cendekia dengan “keindahan mutlak”. Belum sempat Socrates menjelaskannya lebih lanjut tentang hal ini, seorang yang sedang mabuk bernama Alcibiades masuk ruangan diskusi dan bernyanyi memuji-muji Socrates, dan diikuti oleh sejumlah pemabuk lainnya, sehingga membingungkan. Maka diskusi tersebut lalu diakhiri, tanpa kesimpulan apa-apa. (Dari sinilah maka, pengertiannya sekarang, symposium adalah forum diskusi yang tidak menghasilkan kesimpulan).

Sosiologi tentang Cinta

Kita semua tahu bahwa “sosiologi” adalah ilmu yang mempelajari “hubungan antar manusia secara umum” (a general science). Karena itu, masalah “cinta” yang merupakan salah satu aspek hubungan antar-manusia memang sudah sewajarnya masuk ke dalam ranah kajian sosiologis.

Jika kita bertolak secara formal, dapat dikatakan bahwa lahirnya sosiologi adalah saat diperkenalkannya istilah “sosiologi” dari August Compte, di pertengahan abad 19. Namun itu tidak berarti bahwa berbagai karya pemikir sebelumnya tidak ada yang bernilai sosiologi. Karya Ibn Khaldun, misalnya, dalam jilid I yang berjudul “Muqadimah” (dari 7 jilid buku sejarah yang ditulisnya), benar-benar mencerminkan uraian yang bersifat sosiologis.

Belajar dari buku “Symposium”nya Plato, dan kemudian memperhatikan berbagai ungkapan tentang cinta dari para pemikir sesudahnya (berbagai budayawan, psikolog, sejarahwan, filosof, dll), maka ada sebagian sosiolog masa kini yang berusaha untuk mengembangkan konseptualisasi tentang cinta, dan membuat kategorisasi atas dasar nuansa psikologisnya. Sepanjang yang saya ketahui ada 7 (tujuh) kategori cinta, yaitu: (1) “Brotherly Love” atau cinta sesama; (2) “Platonic Love”; (3) “Sexual Love”;   (4) “Romantic Love”; (5) “Conjugal Love”; (6) “Plutonic love”; dan (7) “Patriotic Love”. Lima yang disebut pertama memang saling berkaitan. Sedang dua yang terakhir dapat disebut eksklusif dan tak banyak orang menghiraukannya. Mari kita coba telaah satu persatu walaupun secara amat ringkas.

 

  • Cinta sesama (“Brother Love”)

Perasaan cinta sesama bisa muncul jika kita dapat ber“empati”, bisa merasakan apa yang dialami orang lain (“seandainya saya itu dia”). Sedikit atau banyak, ada semangat “altruistic” (sebagai lawan individualistik)

  • Cinta Platonic. (“Platonic Love”)

Cinta kategori ini adalah perasaan menyayangi yang bernuansa “mengagumi”, “menghormati tinggi”, bahkan juga mengandung sifat pemujaan bahkan ketundukan. Misalnya sebagian besar rakyat Indonesia “mencintai” Bung Karno.

  • Cinta Sexual. (“Sexual Love”)

Ini adalah jenis cinta yang paling digemari banyak orang untuk membahasnya tapi sekaligus juga ditabukan untuk dibahas secara terbuka dihadapan publik. Dalam wacana ilmiah, topik hubungan sex juga merupakan objek kajian yang paling menuntut perhatian serius, rumit, dan sekaligus juga paling sukar untuk menjelaskannya karena mencakup sedikitnya tiga tradisi keilmuan yaitu biologi, psikologi (khususnya aliran Freudian) dan sosial budaya. Bahkan dalam hal tertentu masuk pula aspek politik karena kemudian dipertanyakan apakah hubungan sex semata dapat disebut sebagai “cinta”. Secara sederhana, pandangan dari segi biologi menyatakan bahwa hubungan sex diperlukan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan dikaitkan dengan fungsi reproduksi (membuahkan keturunan). Psikologi Freudian memusatkan perhatian pada aspek “kepuasan” dalam hubungan sex yang mempengaruhi perilaku. “Kebahagiaan” suatu pasangan ditentukan oleh tingkat kepuasan dalam hubungan sex-nya. Pusat perhatian psikologi terletak pada pengaruh kejiwaan terhadap individu yang bersangkutan. Sedangkan sosiologi memandang bahwa bagaimanapun juga hubungan sex antara dua individu adalah hubungan sosial. Pusat perhatiannya tidak semata-mata pada individunya “an sich” melainkan pada dampak dari perilaku yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan tersebut terhadap interelasinya dengan manusia lain yang pada gilirannya mempengaruhi interelasi antar-manusia dalam masyarakat secara keseluruhan. Namun justru karena itu, sosiologi juga berkepentingan dalam hal-hal yang menyangkut metode bagaimana cara mengukur tingkat kepuasan hubungan sex tersebut. Jika dalam psikologi yang diukur adalah tingkat kepuasan dalam hubungan sex itu sendiri, dalam sosiologi yang diukur adalah tingkat kebahagiaan yang dipengaruhi oleh tingkat kepuasan itu. Dalam “sociology of love” dikenal adanya konsep SSR (Sex Satiety Ratio). Jika SSR = 1 maka dikatakan bahwa suatu pasangan itu bahagia. (Bagaimana teknik menghitungnya, rasanya tak perlu ditulis disini).

  • Cinta Romantis. (“Romantic Love”)

Istilah romantic sudah terlalu dikenal oleh masyarakat. Namun apa makna yang sesungguhnya, dan bagaimana latar belakang sejarah timbulnya istilah tersebut, barangkali tidak banyak yang perduli. Kurang lebih ceritanya sebagai berikut:

Dalam setiap peperangan tentu terdapat sejumlah korban, baik yang menang maupun yang kalah. Begitulah di jaman Romawi Kuno, terjadi perang antara Romawi Barat (RB) dan Romawi Timur (RT) yang dimenangkan oleh RB. Tentara RB menyerbu ke Timur. Tentara RB terkenal disiplin, dan sebelum berangkat menyerbu ke Timur mereka sudah mendapat perintah keras dari pimpinan tertinggi di Roma bahwa jika nanti menang dan menduduki wilayah Timur mereka dilarang melakukan hubungan sex ataupun perkawinan dengan janda-janda prajurit RT. Sangsinya sangat berat, yaitu hukuman mati. Tentara RB menghadapi dilema. Disatu sisi, karena jauh dari rumah, jauh dari istri, maka sulit untuk menahan perasaan cinta birahi. Namun di sisi yang lain, sikap disiplin dan sangsi hukuman mati telah mengekangnya. Apa yang kemudian mereka lakukan?. Setiap waktu luang mereka mengundang janda-janda itu, minum-minum, nyanyi-nyanyi, dan melakukan dialog dengan janda-janda tersebut melalui kalimat-kalimat yang puitis, (seperti berpantun ala  adat Minang). Jadi, “cumbu rayutanpa sentuhan tubuh itulah yang dilakukannya. Dari kejadian inilah asal timbulnya istilah romantic. “Roman” artinya “Orang Roma”, dan “Romantic” artinya “Seperti Orang Roma”.

  • Cinta Suami Isteri. (“Conjugal Love”)

Di luar masalah hubungan sex, “cinta suami isteri” mengandung nuansa psikologis yang lain yang pada hakekatnya dapat dianggap sebagai “cinta keluarga”. Yang dianggap ideal adalah bahwa “conjugal love” sebaiknya menyatu secara integrative dengan kategori cinta yang lain tersebut di atas. Pasangan suami isteri seyogyanya juga mengandung bukan saja “Brotherly Love”, tapi juga “Platonic Love”, “Sexual Love”, dan “Romantic Love”. Suami menghormati tinggi isterinya, dan si isteri mengagumi dan membanggakan suaminya (Platonic). Sekali-sekali perlu adanya suasana “romantic”. Demikianlah, lima kategori cinta yang saling terkait.

  • Cinta Plutonic (“Plutonic Love”)

Berbeda dari lima kategori cinta tersebut diatas, cinta Plutonic mengandung nuansa lain yang sama sekali berbeda. Istilah Pluto dalam ilmu falak berarti planet terluar dalam tata surya kita (paling jauh dari matahari). Dalam mitologi Yunani, Pluto adalah “Dewa dari dunia rendah”. Maknanya adalah nafsu serakah. Cinta Plutonic adalah mengabdi kepada harta, kekayaan material, tanpa menghiraukan orang lain.

  • Cinta Patriotik (“Patriotic Love”)

“Cinta Patriotic” adalah cinta tanah air. Sekalipun nuansa psikologinya juga berbeda dengan lima kategori yang diuraikan tersebut diatas, namun cinta tanah air amat berlawanan dengan dengan cinta Plutonic. Secara normatif, cinta tanah air adalah positif dan memenuhi makna pepatah Yunani Kuno bahwa: “Ukuran cinta adalah apa yang dikorbankan untuknya”. Seorang patriot rela mengorbankan jiwanya demi tanah airnya. Seorang patriot tak akan rela jika masyarakat tanah airnya rusak moralnya.

Masalah hubungan antar-manusia (juga antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya) yang disebut “cinta”, adalah sesuatu isu yang tak pernah berhenti dibicarakan, dibahas, dan diperdebatkan sepanjang jaman, dari jaman kuno sekali sampai sekarang (bahkan sampai kapanpun). Mengapa masalah cinta selalu menjadi bahan pergunjingan sepanjang jaman, karena masalah ini masuk ke wilayah perasaan, bagian kehidupan yang serba rumit, kadang menggugah, kadang menghancurkan, pelik, indah, mengharukan, sekaligus mengandung berbagai segi yang dapat menyesatkan, bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Seorang filosof Islam klasik, Ibn Hazm, yang menulis tentang cinta (tahun 1022 M), pernah mengatakan bahwa arti cinta itu begitu rumit untuk diuraikan, dan maknanya yang sejati tak bisa diamati kecuali melalui pengalaman.

Dalam bahasa Indonesia, kata cinta sering disandingkan dengan kata “asmara”. Makna cinta jauh lebih luas dan lebih rumit daripada kata asmara, karena “asmara” dapat dikatakan hanya merupakan gabungan dari kategori cinta seksual plus cinta romantis. Tetapi, cinta seksual yang semata-mata hanya bertujuan untuk kepuasan jasmaniah, meskipun dapat juga dibumbui dengan romantika, belum tentu merupakan “cinta asmara”, bahkan tidak juga dapat disebut “cinta” melainkan hanya merupakan “nafsu” birahi, (meskipun dalam bahasa Inggris disebut juga “love”).

Keadilan dan Konflik

Demikianlah ulasan sekedarnya tentang sosiologi cinta. Lalu, dimanakah letak relevansinya terhadap masalah (pertanyaan) tentang keadilan gender?

Dari sejarah di berbagai negara, kita tahu bahwa ketidakadilan (dalam dan sebagai contoh utama di lapangan agrarian) melahirkan maraknya konflik agraria yang seringkai disertai dengan tindak kekerasan. Di Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir inipun juga diwarnai oleh gejala tersebut. Mengapa? Karena globalisasi pasar bebas mendengung-dengungkan persaingan. Padahal menurut pakar sosiologi, “konflik adalah tingkatan tertinggi dari persaingan” (T. F. Hoult, 1977).

Dalam kondisi maraknya konflik terutama (misalnya di lapangan agrarian) yang disertai kekerasan itu, kategori cinta yang manakah di antara tujuh kategori tersebut di atas yang patut dan relevan untuk dipertanyakan?. Menurut hemat saya, ada tiga kategori yang tidak perlu dipertanyakan  (yaitu, “Platonik”, “Sexual”  dan “Romantic”), karena dalam kondisi apapun, gejala atau praktik cinta seperti itu akan tetap ada. Dengan demikian tinggal empat kategori yang lain yang barangkali memang perlu diulas.

Kalau kita mau jujur, saya kira semua merasakan bahwa semangat “patriotic love” terasa menurun, justru karena maraknya semangat “Plutonic Love”, cinta harta, cinta kekuasaan. Dengan harta dan kekuasaan, hampir semua hal dapat dipaksakan atau dibeli. Mengapa proses ini bisa terjadi? Tidak lain karena pengaruh propaganda globalisasi ekonomi pasar bebas. Semangat bersaing, dikobar-kobarkan, dan hampir semua hal diperlakukan sebagai barang dagangan, termasuk tanah dan juga jasa. Barangkali dua hal ini (tanah dan jasa) perlu ada sedikit catatan yaitu: dahulu, tanah dipandang sebagai benda sakral. Hubungan manusia dengan tanah mengandung nuansa “religio-magis”. Semangat globalisasi ekonomi melahirkan pandangan bahwa tanah adalah juga barang dagangan. Akibatnya terjadilah ketidakadilan (dalam kaus di lapangan agrarian), karena segelintir orang yang bermodal besar akhirnya menguasai ratusan bahkan ribuan hektar, sementara rakyat yang terbujuk uang akhirnya tergusur dari tanahnya.

Lalu bagaimana di lapangan selain agrarian? Saya berharap Anda yang menuliskannya setelah saya memberikan pengantar sosiologis tentang hal tersebut. (*)

___

Daftar Kepustakaan

Brumbaugh, Robert S. (1980):  “Plato”, dalam Encyclopedia Americana, Vol. 22.

Fairchild, H.P (1977): Dictionary of Sosiology and Related Sciences. Totowa, New Jersey. Litttlefield, Adam & co.

Hathorn, Richmond Y. (1980): “Symposium”, dalam Enclopedia Americana, Vol. 26.

Suprayetno Wagiman (1998): “Robert J. Sternberg and Ibn Hazm on The Nature of Love”, dalam Yudian Wahyudi, dkk (Eds): The Dynamic of Civilization, Yogyakarta, Titian Ilahi Press.

Hutheesing, O. (1976), “Sociology of Love” (Hand Out-Catatan Kuliah, USM, Penang Malaysia).

 

 

[1] Dr. Ir. Gunawan  Wiradi, M.Sos. Sc. adalah pemikir dan penggerak Reforma Agraria Indonesia yang sangat dihormati dan menjadi referensi berjalan, selama lima puluh tahun terakhir. Karyanya mengenai bidang itu dan bidang perubahan pertanian, pedesaan dan masyarakat adat tersebar di mana-mana. Dalam usia yang sudah 80 tahun, ia yang tinggal di Bogor ini,  masih dianugerahi kesehatan prima, untuk memberikan ceramah, semangat dan wawancara bagi banyak kelompok dan di berbagai tempat di Tanah Air. Tulisan yang bernuansa selingan ini khusus dimohon oleh redaksi, agar sisi tertentu dari kemanusiaannya yang jarang diketahui, sampai pula pada pembaca (-nya). |

editor: Sabiq Carebesth

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Kritikan yang Membangun dalam Puisi, Pembangunan yang Dikritik oleh Puisi

mm

Published

on

 

Oleh: Zulfikar A.S.

 

            Tak terasa selesainya era Orde Baru yang ditandai oleh Reformasi sudah memasuki usia 21 tahun, di mana pada usia itu seorang manusia sudah mampu kawin dan beranak-pinak. Orde Baru memasuki masa-masa yang ditandai dan dicirikan sebagai masa pembangunan setelah era sebelumnya, era yang dinamakan Orde Lama terfokus kepada arah politik bangsa, dan puncaknya menimbulkan kekacauan bangsa Indonesia di akhir tahun 1965 dan kejadian itu diberi gelar G.30S/PKI. Pada era Orde Baru, Indonesia menemukan asa hidup kembali setelah tokohnya pada masa itu Bapak Soeharto menggagas dan mencanangkan konsep atau program Pelita (pembangunan lima tahun) yang salah satu isinya adalah Trilogi Pembangunan; pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas nasional yang cukup sehat dan dinamis. Dengan konsep itu di awal pemerintahan Orde Baru mengutamakan pemulihan ekonomi, mengatasi inflasi yang mencapai 650% dan utang luar negeri 2,5 miliar dolar. Dalam masa-masa keterpurukan, bangsa Indonesia mulai merangkak bangkit dan menafikan kehancuran melalui Pak Harto dan kawan-kawan Orde Barunya.

Bapak Soeharto resmi menjadi Presiden Indonesia yang ke-2 setelah dilantik dan disumpah sebagai presiden dalam Sidang Umum MPRS V pada 27 Maret 1968. Dalam pidato pertamanya setelah mengemban jabatan presiden, Pak Harto menyatakan perjuangan Orde Baru mempunyai dua tema pokok. Pertama mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Kedua, menegakkan kehidupan konstitusional, termasuk mengembalikan kehidupan demokrasi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, tetapi harus diserasikan. Tetapi, pada pelaksanaannya cita-cita menuju ke arah bangsa yang lebih baik itu dilabeli dengan sejumlah regulasi yang mengakibatkan pengendalian pers dan pengendalian aksi mahasiswa. Orang-orang asing dengan modalnya yang terus mengalir dan menggenang menyebabkan penumpukan utang luar negeri. Dan ketika jatuhnya harga minyak dunia, Pak Harto, mengambil kebijakan regulasi liberalisasi guna mengendalikan kembali arus orang-orang asing dengan modal pada kecepatan yang stabil.

Pada era Orde Baru juga ketika itu muncul beberapa penyair “nakal”. Salah satunya adalah W.S. Rendra. Rendra, menjadi bukti bahwa Indonesia tidak pernah kehabisan seniman tajam dengan penuh harapan. Pada periode sebelumnya kita mengenal penyair Chairil Anwar sebagai potret manusia Indonesia di masa itu dalam dunia sastra atau puisi. Namun tak mestinya kedua penyair yang berbeda periode itu harus diperbandingkan. Mereka berdua menjadi potret celah cahaya dan teriakan perjuangan pada masanya masing-masing. Jelas pada masa Orde Baru, Rendra mengawal dan menggali lubang cahaya dalam masa kegelapan dan kekelaman bangsa Indonesia.

Ketika itu Orde Baru berhasil membawa Indonesia pada istilah yang menjadi ikonik dari sosok R.A. Kartini, yaitu “habis gelap terbitlah terang”. Tetapi apakah kesuksesan Orde Baru dalam mewakili istilah itu tidak kembali terjerembap dalam lubang kegelapan dan kekelaman sebuah bangsa? Di beberapa puisinya, Rendra, akan membawa dan memperdengarkan kepada pembacanya bahwa istilah “habis gelap terbitlah terang”, tidak hanya selesai pada terang. Ia kembali pada gelap, dan semakin menegaskan gagasan Dialektika pemikir Jerman, Friedrich Hegel, bahwa perubahan tidak terjadi oleh tindakan, tapi oleh waktu. Seperti tesis, antitesis, sintetis. Begitulah hidup menurut Hegel. Berputar.

Orde Baru kehilangan koridornya ketika rumah pemerintahan menjadi sarangnya para koruptor, terjadinya kesenjangan sosial dan pembungkaman suara-suara kritis terhadap pemerintahan. Tetapi Rendra, tidak sembunyi ia terus menyeruak dan ikut serta mengawal bangsa ini melalui suara, teriakan dan raungan dalam puisinya untuk menyadarkan kelompok-kelompok orang yang bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sebuah bangsa ─ bahwa di lapisan bawah sini masih ada yang memagut derita akibat ulah di atas sana. “Sajak Sebatang Lisong”, (Potret Pembangunan dalam Puisi, 1996), yang ditulis olehnya pada 19 Agustus 1977 menjadi salah satu manifes Rendra.

“Sajak Sebatang Lisong”, barangkali tidak hanya menggambarkan, tapi lebih dari itu menjadi kenyataan yang benar-benar harus ditempa bangsa Indonesia pada masa itu. Orde Baru yang membuka lebar arus asing terlihat jelas dalam bait ke-7 dari “Sajak Sebatang Lisong”, “bahwa bangsa kita adalah malas,/bahwa bangsa mesti dibangun;/mesti di-up-grade,/disesuaikan dengan teknologi yang diimpor”. Peran-peran penting di segala sektor yang dikuasai arus asing menyebabkan “pribumi” tersingkir, kehilangan kesejahteraan dan tanpa pendidikan yang layak. Orde Baru lupa mengisi kekosongan dan memasifkan pilar-pilar yang rapuh. Pada bait ke-3 terdengar Rendra, meneriakkan kemacetan hak berbicara dan bersuara. Mari kita dengar, “Aku bertanya,/tetapi pertanyaan-pertanyaanku/membentur meja kekuasaan yang macet”. Tetapi barangkali Rendra, lupa mengingat bahwa Orde Baru pernah menyalakan cahaya di dalam masa kegelapan bangsa Indonesia.

Orde Lama, Orde Baru, atau periode apa pun yang disematkan dalam kelahiran hingga tumbuh-kembangnya bangsa Indonesia sampai saat ini bukan merupakan hal yang seharusnya membuang-buang waktu hanya sekadar untuk diperbandingkan. Pembangunan tidak akan bertemu dengan jalan menyenangkan jika hanya ditunggangi keuntungan sebelah tangan. Mari kita mengingat, “Kendeng, Proyek Reklamasi, Sengketa Lahan Proyek Bandara Kulon Progo, Sengketa Rumpin dan Penggusuran Pemukiman Padat Penduduk di Kota-kota Besar”. Semua bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menanamkan luka, derita dan tangisan. Apakah pembangunan harus selalu bersifat seperti itu? Pembangunan lebih baik dilakukan tanpa menggores nilai-nilai kemanusiaan, pembangunan lebih baik dikerjakan dengan keuntungan semua pihak tanpa menempatkan untung dan rugi; keuntungan untuk siapa dan kerugian untuk siapa. Bukankah pembangunan itu lahir dari kata dasar bangun; bangun dari keterpurukan, bangun dari ketidaktahuan dan bangun untuk menghapus keserakahan. Perjalanan yang panjang dengan jalan yang berliku dalam membangun jalan lebih baik untuk hidup kesejahteraan dan keadilan masih menyediakan kesempatan untuk siapa pun yang duduk dan memandu bangsanya ke arah yang lebih baik.

Mari mengingat dan mengulang kembali perjalanan pena dari awal sampai kalimat ini. Puisi dan sastra masih memiliki tempat untuk teguran dan senantiasa membagi cahaya untuk mereka pemangku derita.

Jika politik itu kotor, puisi akan membersihkannya.

Jika politik bengkok, sastra akan meluruskannya”, (John F. Kennedy).

_________

*) Zulfikar A.S., untuk saat ini lahir dan tinggal di Kota Bogor.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Smells: An Exclamation Mark

mm

Published

on

Getty Images/ Yau Ma Tei Wholesale Fruit Market, Hong Kong | by mikemikecat

Theresia Pratiwi *)

An exclamation mark.

That’s what I got from my workshop leader Maud Casey for the sentence where I described the Chinese quarter in Surabaya in the ‘30s, a bustling city in the Dutch East Indies with “the pungency of lard and garlic.” Nowhere else in particular Maud  explicitly marked my constructed details of the city. When I returned to the draft, I did then see the details that I felt strongly—and thus wanted to come off equally strongly through seeing—and where Maud felt as more seductive: the olfaction.

That smellscape is full of tensions is neither a new revelation nor technique of writing. Toni Morrison’s Sula, for example, marks the boundaries of pleasant smells and odors. What is commonly deemed unsanitary and uncivilized in Morrison’s hand becomes a sensual mark of love. In Sula, important events take place in lavatories and outhouses. Ajax ends his relationship with Sula after Sula cleans the bathroom, makes the bed, and “wraps herself in the deadly odor of freshly applied cologne.” I, on the other hand, went by the road usually taken by labelling lard and garlic pungent. It was where, I realized, my understanding of attributing the significance of smells lacked the gravitas of being culture-specific and time-specific.

(Slow as I was, it was also when I awarded my realization double exclamation marks.)

Take another example where marking the absence of smells is as testing as marking its presence. Buddhist temple cuisine in East Asian countries abstains from the five pungent spices: onions, garlic, scallions, chives, and leeks. What characterizes the Chinese quarter in 1930s Surabaya in my draft is tabooed in Buddhist Korean temple food, perhaps most gorgeously and exemplarily depicted in nun-chef Jeong Kwan’s work, star of a Netflix’s Chef’s Table episode. Questions for the writerly tribe: How does one translate the stunning visual and taste of Jeong Kwan’s serving table into the written words without using any adjectives reserved for smells, without rendering it into a list of absent ingredients, so to speak? How can a writer keep the abundance of tastes and make sure the scents that get the saliva running are aplenty, too?

Absence does not equal missing. “Smells detonate softly in our memory like poignant land mines,” Diane Ackerman writes in A Natural History of the Senses. “Hit a tripwire of smell, and memories explode all at once.” Smells is evocative, is seductive. The tricky part is that one’s sense of smell has a stronger connection with the memory storage in the brain than with the part that produces language. A writer wishing to evoke and seduce the reader’s into a detonation of senses must then map the features of a smell. All features, if needs be. Let smells be a trigger to the release of oxytocin, which plays a role in social bonding and trust increase, including one between a writer and a reader. Let smells be a trigger to emotional connections, a mood, a character trait, a season, a place, a culture. “Our cerebral hemispheres were originally buds from the olfactory stalks. We think because we smelled,” Ackerman states. I smell, therefore I am.

Of course, there is always a precaution of leaving everything to the evocation of smells. Take Southeast Asia’s prized golden fruit, durians. Most of my American friends claim that durians smell like wet socks, putrefied pest, skunky, sulfuric, all the world’s unfortunate. When purchasing an unopened durian, Southeast Asians determine its ripeness by sniffing the root of its stem. The more pungent, the better. Odorless durians are edible, but they are a mere safe treat that make durian lovers scoff. The smells of durians are culturally determined, the prince and pauper of fruits both. Garlic, too, undergoes this determination: a tempter that Buddhists are warned about and repeller of gods but also a safeguard against vampires and cancer preventer.

 

I did some more work on the sentence that was marked with Maud’s exclamation mark, went back to my research notes. I re-discovered in “the pungency of lard and garlic” a history of a racially segregated city, a seat to a colonial power, and the everyday life of the natives it oppressed, peoples who favored one spice and shunned another. And I wanted the draft to come out reeking out more of these as I revised it.

(Character count: 4,300)

_________

*) Theresia Pratiwi is a graduate of the MFA program in Creative Writing at the University of Maryland. She dreams of petting all the dogs in the world and hopes to shake hand with Meryl Streep one day. This is her first submission to Galeri Buku Jakarta.

 

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending