Connect with us

COLUMN & IDEAS

Prosa dan Puisi dalam Politik Indonesia

mm

Published

on

“Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible)”.

Oleh: Ignas Kleden*

Novelis Inggris, Charles Dickens (1812-1870) dikenal antara lain sebagai pengritik sosial yang paling galak terhadap masyarkat Inggris abad ke-19 ketika industri sedang mengembangkan sayapnya. Hampir tidak ada lembaga-lembaga social di negerinya pada masa itu yang luput dan kritik: system hukum, pemerintahan parlementer, system pendidikan, kehidupan keluarga kelas menengah, dan keadaan dan nasib kelas rendahan. Anehnya, dia dapat mengritik setiap orang dan segala hal tanpa membuat seorang pun merasa resah (attacking everybody, agonizing nobody). Sebaiknya, buku-bukunya justru menjadi bacaan yang begitu menggairahkan banyak orang sesudah masa hidupnya. Sekalipun dia mencoba menjadi dickens (setan/sompret) untuk zamannya, para pembaca tetap menggemari sebagai penulis yang mengasyikkan dan dicintai, bukan pengarang yang menjengkelkan dan membuat sakit hati. Kenapa gerangan?

Seorang pengeritiknya yang tidak asing lagi di Indonesia, George Orwell, mencoba memberikan jawaban. Kata Orwell, Dickens memang seorang pengritik masyarakat dan zamannya, tetapi dia bukan seorang yang digerakkan oleh semangat revolusioner. Dia hidup sebagai anggota kelas menengah Inggris yang tidak puas dengan tingkah laku kelas sosialnya. Dickens tidak menolak dan tidak pula membenci system dan masyarakat kapitalis, tetapi mencoba memperbaiki moral orang-orang yang  hidup didalamnya. Yang dikehendaki, bukan kelas proletariat yang bersatu dan memberontak, melainkan agar kelas kapitalis menjadi lebih bermoral. Tipe ideal bagi Dickens bukan masyarakat yang memperjuangkan keadilan sosial dan menegakkan kesamaan, melainkan masyarakat yang penuh dengan orang-orang kaya yang baik dan murah hati. Kritik Dickens, dengan demikian, memenuhi segala syarat yang dikehendaki oleh kritik membangun ala Orde Baru di Indonesia. Efek kritik itu tidak destruktif terhadap apa yang dikritiknya, tetapi justru semakin meneguhkan apa yang sedang dilabraknya. Asumsi Dickens adalah juga asumsi pemerintah Orde Baru: bukan system yang salah, tetapi orang-orangnya yang salah. Maka itu, kalau kelakukan dan cara pikir orang-orang itu diperbaiki, system itu akan dengan sendirinya bekerja untuk kepentingan orang banyak.

Kritik seperti itu, menurut Orwell, adalah kritik moralis, dan, boleh ditambahkan disini, sangat mirip dengan kritik seorang montir mobil. Dia mengecek segala begian yang rusak, membenahi kembali agar mobil itu dapat meluncur lagi di jalanan.

Moralisme seperti ini dari pihak pemikir-pemikir Marxis sering ditolak sebagai ideology, yaitu gagasan yang hanya sanggup mengubah alam pikiran, tanpa harus mengubah situasi sosial di mana seseorang berada, khususnya  situasi sosial yang penuh ketidakadilan. Atau dalam bahasa antropologi modern, yang diubah hanya system simbolik tanpa harus mengubah system social. Dalam arti ini, ideology hanya suatu istilah yang lebih halus untuk apa yang sering dinamakan kesadaran palsu, yaitu kesadaran yang menipu seseorang tentang posisinya dalam struktur social yang ada, kemudian menghilangkan semangat seseorang untuk mengubah struktur yang semula dianggapnya tidak adil. Ideologi dalam pengertian Marxis tidak lain dari semacam penipuan, dengan suatu perbedaan kecil tetapi nyata. Kalau saya menipu teman saya, tetap saya sadar bahwa saya menipu, sedangkan kalau saya berpikir ideologis, saya menipu diri saya dan menipu orang lain tanpa saya sadari lagi bahwa saya sedang melakukan penipuan, bahkan percaya bahwa saya justru berbuat baik kepada orang yang sedang mengalami penipuan saya.

Pemikiran ideologis dalam pengertian ini hanya akan memperkuat status quo karena dia hanya mengubah kesadaran agar membenarkan dan semakin melestarikan struktur social yang ada dan kemudian menghilangkan dorongan dan niat untuk mengubah susunan masyarakat yang dianggap tidak adil. Pengertian opium yang digunakan Marx dalam hubungan dengan agama dapat dipahami dalam hubungan ini. Dalam arti yang diperluas, pengertian opium dapat diterapkan pada semua pemikiran yang bersifat ideologis.

Untuk kembali ke jalan pikiran Orwell, dapat kita bertanya secara iseng atau sungguhan apakah reformasi yang dicanangkan pada tahun 1998, sesuatu yang bersifat revolusioner atau bersifat moralis? Pada titik ini, kita dapat melihat kelemahan dari gagasan Orwell tersebut, karena dari pengalaman selama satu setengah tahun reformasi di Indonesia menjadi jelas, bahwa sesuatu yang oleh Dickens dianggap hanya bersifat moralis, untuk kasus di Indonesia dapat menjadi amat revolusioner dalam akibatnya. Kesulitan dengan Indonesia pada saat ini disebabkan, antara lain banyak lembaga telah diubah dan diperbarui, bahkan diciptakan lembaga-lembaga baru, seperti Dewan Ekonomi Nasional dan sekarang ini Komisi Hukum Nasional. Namun kita belum bisa banyak berharap bahwa alam pikiran orang sudah berubah sebagaimana dituntut oleh reformasi.

Ini juga bukti kelemahan dari tesis umum para Marxis bahwa begtu struktur social berubah, pikiran dan hati orang juga akan berubah. Pers Inodnesia misalnya, mengalami perubahan yang relative structural sifatnya karena dia tidak lagi dikuasai negara, tetapi sepenuhnya kini berada di tangan masyarakat. Namun, belum bisa dikatakan bahwa mutu pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers menjadi lebih meningkat sekarang atau mengalami sesuatu yang secara kualitatif berbeda dengan pers sebelum reformasi. Tidak setiap orang siap pada waktunya untuk menghadapi dan menggunakan kebebasan yang begitu leluasa sekarang. Ibaratnya, orang yang terbiasa memegang uang hanya beberapa puluh ribu, sekonyong-konyong memegang ratusan juta di tagannya, dan tidak sanggup memanfaatkan uangnya secara produktif selain meningkatkan konsumsi dan belanja saja. Sikap new rich dalam gaya hidup sebetulnya dapat dibandingkan dengan new free dalam budaya politik.

Reporter yang tiba-tiba menikmati kemerdekaan yang jauh lebih besar tidak selalu siap mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan investigasi langsung secara lebih serius dan mendalam, tetapi mulai dengan menyebarkan kabar dan kasak-kusuk yang tidak jelas sumbernya. Pada masa Orde Baru, ucapan pejabat dan para pakar memang menjadi sumber berita. Ini dapat dimaklumi, karena dalam banyak hal, para wartawan dan reporter tidak dapat memperoleh akses langsung ke sumber-sumber primer untuk suatu beritanya. Maka kelompok yang dianggap lebih dekat dengan sumber-sumber primer tersebut dijadikan andalan, yaitu para pejabat dan para pakar. Keadaan sekarang sudah berubah sama sekali, ketika para wartawan dapat menerobos ke mana saja untuk mendapatkan keterangan tangan-pertama tentang suatu berita atau sebuah isu. Namun, karena budaya professional ini belum berubah, tetap saja ucapan pejabat dan komentar para pakar dikejar-kejar sebagai berita. Rosihan Anwar sudah lama mengatakan bahwa berita-berita dalam surat kabar kita lebih banyak bersifat opinionated news daripada hard news. Daripada mendapatkan keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi, pembaca korang justru disuguhi cerita tentang apa kata si pejabat A atau si pakar B tentang apa yang terjadi, seakan pembaca tidak bisa berpikir sendiri tentang kejadian tersebut.

Puisi dan Politik

Puisi dan politik memang dua bidang yang amat berbeda. Dalam jargon yang lama, yang satu dianggap bidang yang mengolah kemurnian sikap, dan ini kemudian diharapkan membersihkan semua kekotoran yang harus terjadi dalam bidang lainnya. Dengan dasar itu, misalnya, John F. Kennedy membaca Longfellow dan John Greenleaf Whittier, atau Soe Hok Gie membaca Walt Whitman dan Chairil Anwar. Mungkin baru belakangan kita belajar dari para teoretisi post-kolonial bahwa hubungan antara politik dan puisi bukan hanya “hubungan kesucian”,  melainkan lebih merupakan hubungan interaksi biasa.

Puisi menjadi hidup karena ambivalensi maknanya dapat ditarik ke titik yang satu atau ke titik yang lain. Dari satu sajak yang sama, tiap orang dalam keadaan yang amat berbeda dan bahkan bertentangan, dapat memperoleh makna yang cocok dan relevan untuk situasi masing-masing. Denotasi bahasa prosa yang tunggal-makna, ditransformasi menjadi konotasi bahasa puisi yang aneka makna.

Politik jelas bukan puisi, tetapi kedua bidang itu hidup di atas ambivalensi yang sama. Puisi dan politik berjumpa dalam serba-kemungkinan. Politik, sejak Bismarck, dikenal sebagai seni-kemungkinan (the art of the possible), sedangkan puisi sudah sejak Aristoteles dikenal sebagai dunia-kemungkinan (the world of the possible).

Kesulitan dengan politik Indonesia selama ini bahwa perubahan politik dan perubahan sosial, lebih cenderung dipahami secara prosaik dan bukan secara puitis. Perubahan sosial yang muncul, dilihat secara tunggal-makna dan bukannya secara aneka-makna dan ini membawa berbagai akibat. Yang jelas, persepsi prosaik tehadap politik menyebabkan munculnya harapan tunggal yang berlebihan, dan lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan sebaliknya dari yang semula diharapkan. Kaum post-kolonialis adalah kelompok ilmuwan sosial yang secara khusus mendalami masalah ini dengan penuh keterlibatan dan rasa gelisah.

Dalil yang mereka temukan: bahwa setiap konstruksi sosial (misalnya sistem politik Orde Baru) bersifat ambivalen dan setiap dekonstruksi  (misalnya perubahan politik oleh reformasi 1998) mengandung ambivalensi yang sama banyak dan sama kuat.

Sebagai contoh, patriarki merupakansebuah konstruksi social yang menjadi sasaran serangan dan dekonstruksi kaum feminis. Namun, kalau seluruh focus perjuangan kaum feminis terus-menerus dipusatkan pada patriarki saja, maka dengan itu patriarki justru selalu ditempatkan pada titik sentral perhatian, diperkuat kedudukannya, malahan menjadi semakin penting, sekurang-kurangnya menjadi penting sebagai sasaran gempuran dan pokok pembicaraan dan diskusi. Usaha menghapuskan patriarki dari teks kebudaaan manusia, dalam tahap akhirnya justru menghasilkan suatu efek yang tak terduga, yaitu efek patriarchy writes back, yang dalam pesedan kaum post-kolonial lalu berarti patriarchy writes back.

Dialektika moral antara baik dan jahat mendapatkan padanan dalam dialektika sosial-politik antara dekonstruksi dan rekonstruksi. Tidak ada konstruksi social yang demikian ketat wujudnya sehingga tidak memungkinkan peluang untuk melemahnya atau bahkan kehancuran dirinya melalui suatu proses dekonstruksi dari dalam atau dari luar. Dalam pembentukan struktur social terdapat juga semacam point of diminishing return.  Sebaliknya, tidak ada proses dekonstruksi yang demikian tuntasnya, sehingga tidak memungkinkan lagi bertumbuhnya benih-benih kekuatan lama yang tengah dihancurkan. Persoalannya, proses ini berlangsung tidak selalu dalam hubungan dengan niat dan harapan dari orang-orang yang terlibat dari prose situ, dan seandainya pun disadari, tidak selalu dapat mereka kuasai. Sifat aneka-makna dalam puisi mendapatkan padanan dalam sifat aneka-daya dalam politik.

Bagi kita di Indonesia pada saat ini yang tiap hari menghadapi pasang-surut perkembangan reformasi dari hari ke hari, cara membaca politik Indonesia sebagai sebuah teks prosa atau puisi akan menentukan tingkat antisipasi terhadap berbagai ketakterdugaan, dan tingkat realism menghadapi the unintended results dalam reformasi. Setelah lewat beberapa waktu, keadaan ini lebih mudah dipahami dan dijelaskan.

Reformasi 1998 telah muncul sebagai gelombang besar yang menyapu semua yang ditemuinya ke tepi pantai: perahu nelayan, perlengkapan berselancar, kapal penumpang, anak-anak yang lagi berenang atau sampai dan daun kambangan, tetapi sekaligus merenggut semua yang ada di daratan ke tengah laut pohon kelapa, rumah penduduk, hewan liar, bahkan orang-orang yang kebetulan berada di pesisir. Pada saat munculnya, reformasi menjadi tempat pertemuan dari demikian banyak kekuatan. Secara mudah semua kekuatan ini dapat dibedakan ke dalam dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menerima reformasi sebagai tujuan yang harus dicapai dan tugas yang harus dijalankan. Kedua, mereka yang memanfaatkan reformasi sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan yang lain sama sekali dari cita-cita reformasi.

Kedua pihak ini berusaha membangun konstruksi sosialnya masing-masing dengan menghancurkan konstruksi politik Orde Baru. Kecemasan pihak pertama adalah jangan-jangan konstruksi politik Orde Baru itu menguat kembali dan mengalahkan cita-cita reformasi. Ini kecemasan yang selalu dibungkus dengan istilah kembalinya status quo. Kecemasan pihak kedua adalah jangan-jangan kesempatan reformasi ini lebih menguntungkan pihak lain, yang barangkali juga mempunyai agenda sendiri dalam memanfaatkan momentum reformasi ini, tanpa merasa terikat kepada cita-cita reformasi yang mana pun. Ini kecemasan yang selalu dibungkus oleh retorika tentang adanya kelompok-kelompok yang ingin menyelewengkan reformasi dari tujuan semula.

Yang sama dalam kecemasan kedua pihak itu bahwa konstruksi social mana pun, pada tahap tertentu, akan berjalan dengan dinamika sendiri, dan tidak selalu bisa dikendalikan sesuai dengan desain para perencana social atau keinginan para aktivis politik. Ini dilemma kaum post-modernis yang demikian menekankan peranan actor (agencies) dalam perubahan social dan pembentukan kebudayaan, tetapi kemudian lalai atau sengaja menolak melihat momen obyektif dalam seluruh prose situ, ketika konstruksi social yang dibangun akan bergerak dengan tenaga sendiri dan tidak selalu memperlihatkan kepatuhan pada rencana atau keinginan yang telah melahirkannya. Bahkan kebetulan kalau para penganut teori konspirasi, misalnya, bingung menghadapi gejala ini dan kemudian berteriak tentang adanya provokator yang tak pernah sanggup ditemui atau ditangkap, karena “provokasi” itu muncul dari proses konstruksi social itu sendiri, dan bukan dari niat jahat atau keisengan siapa-siapa. (*)

—————————————————-

IGNAS KLEDEN:
Atau Dr. Ignas Kleden, M.A. (lahir di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948; umur 68 tahun) adalah sastrawan, sosiolog, cendekiawan, dan kritikus sastra berkebangsaan Indonesia. Dia merupakan salah satu penerima Penghargaan Achmad Bakrie tahun 2003 karena dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan tajam melalui esai dan kritik kebudayaannya.

Ignas Kleden lahir dan besar di Waibalun, Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, 19 Mei 1948. Sempat bersekolah di sekolah calon pastor berkat lulus dengan predikat terbaik di sekolah dasar. Namun keluar dari sekolah tersebut lantaran tidak dapat berkhotbah dengan baik. Lalu ia memilih menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi/STFT Ledalero, Maumere, Flores (1972), meraih gelar Master of Art bidang filsafat dari Hochschule fuer Philosophie, Muenchen, Jerman (1982), dan meraih gelar Doktor bidang Sosiologi dari Universitas Bielefeld, Jerman (1995). Ketika masih di tinggal Flores, ia sudah mengenal majalah Basis Yogyakarta dan rutin mengirimkan tulisannya ke majalah itu. Dia juga menulis artikel di majalah Budaya Jaya Jakarta, dan menulis artikel semipolemik untuk majalah Tempo. Ignas juga pernah bekerja sebagai penerjemah buku-buku teologi di Penerbit Nusa Indah, Ende, Flores.

Setelah hijrah ke Ibu Kota, tahun 1974, Ia makin aktif menulis, baik di majalah maupun jurnal, dan menjadi kolumnis tetap majalah Tempo. Sempat pula bekerja sebagai editor pada yayasan Obor Jakarta (1976-1977), Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta (1977-1978), dan Society For Political and Economic Studies, Jakarta.Tahun 2000 turut mendirikan Go East yang kini menjadi Pusat Pengkajian Indonesia Timur, yang mengkaji penguasaan beberapa bahasa asing, teologi, filsafat, dan sosiologi banyak membantu peningkatan kariernya. Esainya mengenai sastra dimuat di majalah Basis, Horison, Budaya Jaya, Kalam, harian Kompas, dan lain-lain. Buku Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan (Cerpen Pilihan Kompas 1997) juga memuat esainya, Simbolis Cerita Pendek. Tahun 2003, bersama sastrawan Sapardi Djoko Damono, menerima Penghargaan Achmad Bakrie. Ia dinilai telah mendorong dunia ilmu pengetahuan dan pemikiran sosial di Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tajam lewat essai dan kritik kebudayaannya. (*)

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

Trending