Connect with us

Buku

Pram dalam Dekapan Ideologi

mm

Published

on

Pramoedya Ananta Toer yang lebih akrab disebut Pram masih menarik untuk terus dibahas, baik secara karya maupun pribadinya. Karyanya yang sangat fenomenal dan pribadinya yang keras, tentu membuat beberapa peneliti mempunyai alasan cukup kuat sekaligus logis untuk menjadikannya bahan penelitian. Belum lama ini, salah satu profesor dari salah satu Universitas di Korea Selatan meluncurkan buku tentang Pram yang berjudul Pramoedya Menggugat.

Tapi dalam kesempatan ini saya bukan ingin membahas buku tersebut di atas, kali ini yang akan kita perbincangkan buku lain, namun masih seputar tentang Pram yakni Pramoedya Ananta Toer Luruh dalam Ideologi, karya Savitri Scherer. Savitri, seorang peneliti yang pernah menjadi koresponden harian Kompas di luar negeri ini menjadikan Pram sebagai bahan penelitian untuk disertasinya di Universitas Nasional Australia, dekade tahun 80an.

Meskipun terhitung lawas, penelitian yang akhirnya dijadikan buku ini masih menarik dan relevan untuk dibahas karena menceritakan sisi Pram tak melulu dari soal karya, tapi juga pribadinya. Selama ini Pram selalu dikenal sebagai seorang sasterawan kiri yang revolusioner dan berpihak kepada PKI melalui organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Tapi siapa kira, Pram juga pernah bergaul bahkan cukup intim dengan sasterawan-sasterawan golongan kanan yang memusuhi Lekra, kelompok Seniman Gelanggang Merdeka seperti Asrul Sani, Rivai Apin dan HB Jassin. Meskipun tidak terlibat secara jauh, namun Pram mengenal cukup dekat mereka. Bahkan, karya-karya Pram sendiri pernah dimuat di media Siasat yang dikelola kelompok ini.

Lalu, bagaimana Pram bisa secara mengejutkan ikut berkecimpung dengan kelompok sasterawan kiri, dan dengan begitu bersemangat ikut mengibarkan bendera konfrontasi antar kelompok sasterawan diperiode tahun 60an? Daalam pengantarnya, Ajip Rosidi, salah satu kritikus sastera terkemuka sekaligus kawan Pram dengan begitu lugas mendeskripsikan peralihan haluan Pram dari kanan ke kiri.

Menurut Ajip, salah satu faktor terkuat dari berpindahnya haluan Pram dari kanan ke kiri salah satunya kesulitan ekonomi. Entah, apakah alasan ini bisa diterima atau tidak yang pasti Ajip mengakui kalau saat itu Pram pernah bertutur kepadanya kalau dirinya sudah tidak makan selama beberapa hari karena tidak mempunyai uang. Selain itu, kesulitan finansial juga ikut menggoyahkan biduk rumah tangga Pram.

Republik pasca Revolusi 45 memang sedang mengalami masa-masa sulit, terutama dalam masalah ekonomi. Banyaknya konfrontasi dengan pihak luar ikut menyedot anggaran negara mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi. Kesulitan ekonomi di masa itu sempat dibantah oleh pihak kiri dengan munculnya lagu dengan cuplikan ”… siapa bilang rakyat Indonesia lapar, Indonesia banyak makanan… “

Tapi, faktor kesulitan ekonomi juga tidak bisa dijadikan faktor tunggal dari berpindahnya dukungan Pram kepada kelompok sasterawan kiri, jauh sebelum itu Pram sudah dikenal sebagai sasterawan yang selalu mengangkat kehidupan wong cilik dalam karya-karyanya, diantaranya Djalan jang Amat Pandjang (1956) dan Sekali Peristiwa di Banten (1959).

Kesadaran akan kondisi politik dan sosiologis masyarakat Indonesia yang dimunculkan oleh Pram juga sedikit banyak terpengaruh oleh kehadirannya dalam diskusi sastra di Belanda. Dalam simposium itu, pernyataan seorang pemikir sastra marxis. Prof. Wertheim yang menyatakan kondisi sastra Indonesia memprihatinkan karena cenderung menganut pesismisme barat dalam memandang masyarakat Indonesia, cukup menyentak Pram.

Menurut Wertheim, masyarakat Indonesia tidak seharusnya tidak berhak untuk merasa pesimis. Revolusi yang melahirkan masyarakat baru seharusnya bisa meletupkan semangat-semangat yang bergelora. Jika karya sastranya saja begitu pesimis dalam melihat kondisi masyarakat, tanda revolusi tidaklah berhasil.

Dari pergulatan-pergulatan itu, Pram perlahan-lahan mulai fokus dengan tema-tema yang mengangkat tentang isu-isu kerakyatan. Kelak, kerakyatan itu menjadi idealisme utama yang nanti diusung Pram hingga akhir hayatnya sekaligus menjadi jurang pemisah antara Pram beserta rombongan sasterawan kiri dengan HB Jassin dan kawan-kawannya.

Pram mungkin juga bisa disebut sebagai salah satu pelopor sasterawan yang cukup getol dengan epos-epos sejarah masa lalu bangsa Indonesia. Dengan penuh semangat Pram menganjurkan agar para sastrawan Indonesia mengangkat sejarah masa lalu sebagai tema utama karya sastra, dengan maksud mengingatkan kita pada masa-masa perjuangan pendirian republik ini.

Pram mengecam karya sastra picisan yang tidak memberikan sumbangan apa-apa bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan justru malah membuat rakyat jadi semakin lemah dan mempunyai mental terjajah. Sosok Pram dengan sangat tegas menunjukan bagaimana seorang penulis harus memosisikan dirinya di tengah-tengah rakyat, menyuarakan ketertindasan dan menggelorakan perlawanan. Bisa jadi, pilihan posisi itulah yang memberi efek luar biasa bagi karya-karyanya sehingga sepeninggal dirinya karya sastra Pram tetap mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia. Tabik! (*)

*) Wahyu Arifin—Wartawan dan Pecinta Buku.

Continue Reading
Advertisement

Buku

Kerajaan Nusantara dan Monumen Ingatan Bersama

mm

Published

on

Oleh: Triyo Handoko

Dalam buku dan pelajaran sejarah yang sudah saya tempuh dari jenjang SD hingga SMA, tidak pernah saya dengar apa yang sudah ditulis Linda Christanty. Buku berjudul “Para Raja dan Revolusi” mengatarkan saya pada: ada banyak peran dan bantuan yang diberikan para raja kerajaan kecil untuk kemerdekan Indonesia. Kerajaan dan nama rajanya sulit sekali kita temui di buku pelajaran sejarah, lebih-lebih perannya.

Dalam buku pelajaran sejarah yang ada hanya periodesasi kerajaan nusantara. Itu pun kerajan-kerajaan besar. Isinya hanya hafalan-hafalan kosong tanpa analisa sejarah yang bisa dijadikan bahan pembelajaran bagi generasi kini untuk menata Indonesia dikemudian hari.

Misalnya, siapa saja raja kerajaan Sriwijaya, bercorak kerajaan Hindu atau Budha kerajaan Majapahit, atau pada tahun kapan kerajaan Kutai Kartanegara berdiri dan berakhir. Semua itu penting jika kemudian diimbangi dengan analisa sejarah. Lebih-lebih ada banyak analisis sejarah yang ditawarkan. Sehingga tidak ada narasi tunggal atas sejarah kita.

Buku ini dikerjakan atas dasar tersebut. Menjadi wacana tanding atas sejarah yang sudah mapan. Sejarah yang ditulis oleh sang pemenang menihilkan yang kalah.

Linda Christanty menuliskan wacana tanding atas sejarah dengan sederhana tetapi mengasikan sekali untuk disimak. Jauh lebih menyenangkan dari buku pelajaran sejarah sekolah kita. Ia menjadikan peristiwa sejarah sepertihalnya kisah yang menyenangkan untuk disimak terus hingga selesai. Barangkali ini karena ia juga seorang cerpenis.

Dimulai dari yang paling dekat dengan dirinya, Linda Christanty memulai wacana tandingnya. Yaitu keluarga, perempuan kelahiran Pulau Bangka, 18 Maret 1970 dalam buku ini banyak menyingung keluarganya. Bagaimana sewaktu ia kecil banyak dikisahkan soal perjuangan kemerdekaan  masyarakat Bangka oleh pamannya yang juga guru mengajinya. Orang itu adalah Usataz Zakaria yang kerap dipanggil Linda dengan Pak We.

Dalam esai berjudul “Panglima Hasan Badi dan Haji Mahmud”, Linda Christanty menjelaskan bagaimana Bangka sewaktu meghadapi penjajah Belanda. Terutama peran dari kakek buyutnya, Hasan Badi. Cerita itu ia dengar dari Pak We yang merupakan cucu Hasan Badi. Seseorang panglima rakyat Bangka yang dengan berani—juga kekuatan mistiknya—melawan Belanda.

Linda Christanty menulis sejarah Bangka melalui tokoh Hasan Badi dari sumber primer dengan sangat mengesankan. Ia membumbui cerita sejarah tersebut dengan kisah mistik. Kisah yang didengarnya dari kesehariannya sewaktu kecil. Hingga ia meyakini kisah tersebut nyata dan barangkali berkat hal tersebut ingatannya tentang bagaimana Bangka melawan Belanda tetap hidup.

Dokumen sejarah keluarga Linda Christanty tersebut ada di Universitas Leiden. Sebagian lainnya ditulis oleh seorang peneliti LIPI. Dari situ kita dapat belajar bahwa sejarah keluarga adalah sejarah lokal tertentu. Bahkan juga bagian dari sejarah nasional.

Sejarah Keluarga Sejarah Politik

Judul: Para Raja dan Revolusi Penerbit: IRCiSoD Tahun Terbit: 2016 Tebal: 212 halaman Bahasa: Indonesia ISBN: 978-602-769-618-1

Dalam buku ini dibuka dengan sebuah esai berjudul “Sejarah Keluarga adalah Sejarah Politik”. Esai yang menceritakan usaha Reggie Baay mencari kebenaran atas keluarga masing-masing. Reggie Baay adalah seorang Belanda yang mencari tahu siapa sebenarnya nenek kandungnya.

Selama hidupnya, ia tidak pernah mengetahui nenaknya karena ditutup-tutupi oleh keluarganya sendiri. Lantaran kakek Raggie adalah pegawai pemerintahan Belanda di Nusantara dan mengawini seorang pribumi. Menjadi sebuah aib di Belanda bila mempertontonkan seorang pribumi sebagai bagian keluarga.

Tidak mendapatkan apa yang diinginkannya karena hanya berbekal foto lusuh dan keterangan alamat yang sebatas nama kota, yaitu Solo. Reggie cukup berbahagia karena menemukan tempat yang dianggapnya sebagai rumah. Tidak hanya itu ia juga membawa pulang hasil petualangannya di Indonesia. Oleh-oleh tersebut adalah cerita pendek dan novel. Cerita pendeknya tentang orang-orang di Solo. Novelnya tentang nyai, seorang gundik simpanan para pejabat kolonial yang barangkali novelnya tersebut menampar Belanda

Linda Christanty juga membuka wacana baru soal sejarah pemberontakan PRRI-Permesta pimpinan Kahar Muzakar dengan silsilah keluarga. Melalui tokoh Kolonel Zulkifli Lubis. Seorang tokoh militer dalam bidang intelejen.

Zulkifli yang menikahi Ratu Jainab, adik dari Sultan Nurus Cirebon. Lewat Zulkifli dan hubungannya dengan Kasultanan Cirebon, Linda membawa satu pemahaman bahwa pemberontakan  PRRI-Permesta dipicu oleh kekecewaan. Adalah Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia sebuah program yang diinisiasi Mohamad Hatta dan AH Nasution. Untuk merampikan angkatan perang hanya dengan tentara profesional.

Zulkifli kecewa lantaran banyak pasukannya dimasa genting menghadapi kembalinya Belanda di Indonesia harus diistirahatkan. Tidak hanya Zulkifli, tetapi pasukannya yang masih bergelora melawan penjajah Belanda dipaksa harus lepas senjata. Kekecewaan dan ketidakpercayaan masa-laskar tersebut masuk akal menjadi pemantik pemberontakan di beberapa daerah.

Padahal mereka loyal membela kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Termasuk Zulkifli yang setia sekali dengan Presiden Sukarno. Hal ini dibuktikannya dengan membuat, yang kini disebut: Paspampres untuk Sukarno kala itu. Bahkan Zulkifli sendiri meminta ijin Sukarno ketika ia ingin menikahi Ratu Jainab.

Sultan Nurus dan Kasultanan Cirebon sendiri banyak berperan atas terwujudnya persatuan Nusantara dalam Indonesia. Dimana kala itu banyak bermunculan kerajaan-kerajaan nusantara memprokamirkan wilayahnya sebagai negara merdeka. Bumi pasundan misalnya, dimana mayoritas kesultanannya menginginkan mendirikan negara pasundan, kecuali Cirebon. Dan Sultan Nurus merelakan keselamatan nyawanya agar bumi pasundan tetap masuk dalam Indonesia.

Hal-hal semacam itu yang jarang kita temui di buku sejarah arus utama. Linda Christanty berhasil membangun monumen ingatan bersama kita, betapa ada banyak orang di masa lalu yang berperan untuk hari ini. Namun, nama mereka jarang sekali disebut. (*)

Continue Reading

Buku

Bagaimana Bisa Menulis Itu Indah

mm

Published

on

Bagi Umberto Eco, penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Oleh: Triyo Handoko

Buku “Menulis Itu Indah: Penglaman Para Penulis Dunia” menjawab beberapa perkara yang menjadi pertanyaan saya soal menulis. Namun juga membuka banyak pertanyaan atas jawaban yang sudah diberikan. Dari pertanyaan: apakah menulis itu sepertihalnya aktivitas maturbasi, sampai pertanyaan teknis: apakah buku-buku terjemahan para penulis dunia dalam bahasa Indonesia tidak mengubah maksud penulisnya.

Pertanyaan tersebut terjawab namun juga membuka banyak pertanyaan lagi. Pertanyaan bagaimana hasil terjemahan par penulis dunia yang dialahkian dalam bahasa lain dijawab oleh tulisan Edward Said dan Milan Kundera. Edward Said mengomentari karya Naguib Mahfouz yang diterjemahkan dalam berbagai bahaa. Milan Kundera menulis kekecewaanya atas karyanya yang diterjemakan secara serampangan.

Milan Kundera menyayangkan terjemahan karyanya yang menurutnya mengubah makna yang ingin ia sampaikan. Selain itu, banyak karya terjemahannya mengandung kaya kepenulisan yang tidak digunakannya. Dari kekecewaan tersebut, ia memberikan penjelasan kunci bagi sapa saja yang ingin menerjemahkan karyanya.

Edward Said, orang yang membangun orientalisme, menilai karya  Naguib Mahfouz dalam bahasa Arab mempunyai nilai estitika ketimuran. Kemudian setelah diterjemahkan nilai estitikanya hilang. Nilai sastrawi Arab, bagi Edward dalam karya  Naguib Mahfouz, tergantikan oleh nilai komersil.

Hal yang sama juga saya dapati dibeberapa karya terjemahan bahasa Indonesia. Selain tidak mudah, proses penerjemahaan adalah proses yang bisa digolongkan politis. Memainan kata, sependapat dengan Subcomandante Marcos, adalah tindakan politik.

Buku ini sendiri adalah buku terjemahan esai pengalaman menulis 23 penulis dunia. Adhe Maruf, penerjemah esai tersebut, memilih 23 penulis dunia dan tindakan tersebut boleh dikatakan politis. Ia ingin mengenalkan bagaimana pengalaman 23 penulis, yang menurut saya banyak penulis pembangkang, pada pembaca Indonesia. Bagaimana ia menolak kekuasaan dan membuat wacana tanding dengan menulis.

Gao Xingjian adalah contohnya. Rezim totalitarian komunis di China, negeri kelahiran Gao Xingjian, memaksanya menjadi warga negara dunia. Tidak diberi tempat di tempat kelhirannya. Hal ini disampaikannya dalam esainya dalam buku ini. Gao Xingjian juga menyampaikan bahwa proses penulisan Soul Mountain, ia maksudkan sebagai bentuk eksplorasi bahasa di mana individu mengekspresikan dirinya dengan kebebasan menyeluruh.

Umberto Eco bahkan dalam esainya di buku ini mengganjar seorang penulis kewajiban. Kewajiban itu ialah kewajiban moral. Bukan karena klaim atas keilmiahan, kata Umberto Eco, tetapi karena moralnya sebagai bagian dari masyarakat.

Umberto Eco menambahkan bahwa penulis akan selalu mengambil bagian-bagian yang bertentangan. Kontrdiksi dalam kata akan selalu ditempuh untuk mencapai kata sepakat. Kemudian dalam perkembangan peradaban, Virginia Wolf menyatakan bahwa tugas setiap penulis pada setiap zaman berbeda-beda.

Bagian yang Indah

Judul Buku : Menulis Itu Indah—Pengalaman Para Penulis Dunia Penulis : Albert Camus, dkk. Penyunting dan Penerjemah : Adhe Tahun Terbit : 2016 Jumlah Halaman : xiv + 258 Penerbit : Octopus

Menurut Virginia Wolf, penulis sekarang harus meninggalkan harapan bisa membuat pernyataan lengkap yang kita sebut mahakarya. Ia harus puas menjadi penerus “catatan-catatan” yang telah ditinggalkan pendahulunya. Tentu saja dengan mempertanyakan ulang atas peninggalan tersebut dengan penyelidikan-penyelidikan mendalam. Untuk kemudian diwariskan pada generasi berikutnya.

Serupa dengan pertnyataan Virginia Wolf, Salman Rushdie seorang penulis timur tengah yang difatwa halal darahnya oleh otoritas Iran. Menyatakan dalam esainya dibuku ini bahwa, penulis sepertihalnya seniman. Ia menangkap realitas yang diubahnya dalam karya. Sedangkan realitas itu terus bergerak.  Sehingga tak ada yang berakhir dan sempurna, semuanya berbicara tentang perubahan dan perkembangan.

Sastra sebagai salah satu bentuk laporan, menurut Salman Rushdie, dibuat pada batas antara diri dan dunia. Juga pada tindakan kreasi sang penulis sehingga batasan itu melemah dan dapat ditembus. Konekuensinya adalah mempersilahkan dunia mengaliri sang penulis dan sang penulis mengaliri dunia.

Buku ini tidak melulu soal bagaimana 23 penulis mengartikulasi bagaimana tugas dan seharusnya penulis menulis. Banyak juga soal bagaimana memulai menulis. Carlos Fuentes, misalnya, memulai menulis dengan membuat terbitan majalah yang semua prosesnya ia kerjakan sendirian. Pada usia yang masih dini tersebut, Carlos Fuentes mendapati kekecewaan dari kerja-kerja penerbitannya. Majalahnya tidak dibaca oleh siapapun.

Lain hal pengalaman Bertrand Russell memulai menulis. Awalnya ia berharap gaya tulisannya bisa seperti John Stuart Mill, sorang filsuf empiris dari Inggris. Ia menyukai struktur kalimat dan cara mengembangkan pokok permasalahannya. Dalam proses pencariannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara menulis kalimat terpendek untuk mengatakan sesuatu tanpa ambiguitas.

Pada akhirnya Bertrand Russell lebih tertarik dengan gaya penulisan kakak iparnya sendiri, Logan Pearsall Smith. Gabriel Garcia Marquez dalam proses pencariannya juga berguru dengan dua pengarang besar: William Faulkner dan Ernest Hemingway. Dua gurunya mengajarkan hal yang berbeda satu sama lain. Kebingungan jelas mengawali proses pencarian gaya kepenulisan  Marquez.

George Orwel juga melakukan pengakuan atas pengalamannya memulai menulis. Hingga ia menemukan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka kita dapat menyempurnakan berbagai gaya menulis, kita selalu bisa menguasainya. Kegagalan itu wajar. Setiap buku adalah kegagalan.

Nama-nama diatas, kecuali dua nama, sudah tiada tetapi namanya masih terus diperbincangkan. Dua nama yang masih hidup adalah Salman Rushdie dan  Gao Xingjian, pun masih hidup mereka tetap diburu kematian oleh otoritas.

Mereka yang menulis dengan berani saya kira akan terus abadi. (*)

Continue Reading

Buku

Sejarah Berulang? Demokrasi Indonesia dan Kronik Pemilu 1955 Dalam Arsip

mm

Published

on

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

 

Iman Zanatul Haeri, S.Pd *)

Perdebatan awal mengenai sistem demokrasi di Indonesia sudah dimulai antara Soekarno dan Hatta. Berdasarkan hasil sidang PPKI Ketiga, tanggal 27 Agustus PPKI mengumumkan secara resmi berdirinya Partai Nasional sebagai partai tunggal (Kahin, 1995:186). Argumen Soekarno menyatakan bahwa partai tunggal dibuat agar bisa memupuk persatuan. Namun hal tersebut ditolak oleh Hatta dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X tahun 1945 sebagai anjuran pembentukan partai-partai politik. Menurutnya, pembentukan partai tunggal bisa berbahaya untuk demokrasi.

Ciri Negara Demokratis antara lain; adanya legitimasi pemerintah, partai politik, adanya pemilu yang bebas dan adil, serta pers yang bebas. Setelah pengakuan Kedaulatan oleh pihak Belanda tanggal 27 Desember 1949, bentuk Negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) saat itu. Namun kemudian atas kesepakatan para tokoh-tokoh nasional, RIS dibubarkan dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara (UUDS) 1950. Sistem pemerintahan yang dianutnya adalah sistem parlementer dimana pemerintah diperintah oleh Perdana Menteri.

Pada periode selanjutnya, Indonesia menghadapi persiapan untuk melaksanakan Pemilu 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bertempat di Gedung Kearsipan Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mundarto Pamungkas meluncurkan buku yang berisi kumpulan dokumen Arsip Nasional terkait Pemilu 1955. Buku tersebut berisi dokumen ANRI berupa foto dan lembaran dokumen selama Pemilu 1955. Susunan buku tersebut terdiri dari empat Bab yang disusun secara kronologis.

JUDUL : Jejak Demokrasi Pemilu 1955 PENULIS  : Mundarto Pamungkas PENERBIT : Arsip Nasional Republik Indonesia CETAKAN : ANRI, 2019 TEBAL: 182 Halaman

Poin utama dari buku ini terletak di Bab II dan Bab III, sebab dipertunjukan katalog arsip tentang proses persiapan dan pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu 1955. Pada bab II beberapa dokumen ditampilkan seperti dokumen Undang-Undang No.7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Dewan Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (hal. 13). Kemudian KEPRES RI No. 188 tahun 1953 yang mengangkat Panitian Pemilihan Indonesia (PPI) yang diteruskan dengan peraturan-peraturan lanjutan seperti PP No.39 tahun 1953 tentang Cara Mengangkat Sumpah Anggota-Anggota Badan-Badan Penyelenggara Pemilu (hal.17-19). Bab ini dilengkapi dengan foto kegiatan persiapan kertas suara, percetakan, distribusi kertas suara, sosialisasi Pemilu 1955 serta beberapa foto kegiatan PPI.

Terkait isu politik tentang keterlibatan Polri dan TNI, kita tidak perlu terkejut. Sebab kedua institusi tersebut anggotanya masih diperbolehkan memilih pada Pemilu 1955. Saat itu namanya adalah Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPI). Meski tata cara pencoblosan saat ini sudah berubah dan lebih baik, patut diketahui bahwa budaya mengantri dalam mencoblos sudah terjadi sejak Pemilu 1955 (hal.88). Foto mengantri rakyat ketika mencoblos di TPS, serta dokumen partisipasi perempuan dalam memilih di Pemilu 1955 menggambarkan hal tersebut (hal.117).

Dokumen pada Bab 4 menggambarkan hasil Pemilu 1955 ditanggapi oleh Partai politik dan masyarakat. Beberapa dokumen seperti foto perolehan suara DPR dan (dewan) Konstituante, pelantikan serta pengangkatannya. Perolehan suara Pemilu 1955 baru diumukan pada tanggal 1 Maret 1956 dibacakan oleh ketua PPI, S. Hadikusumo. Umum diketahui akhirnya Pemilu 1955 menghasilkan beberapa daftar perolehan suara. PNI peringkat pertama, Kedua Masyumi, Ketiga NU dan keempat PKI. Keempat Partai tersebut sering disebut dalam buku-buku sejarah sebagai empat Partai dengan perolehan suara terbesar. Menarik bahwa saat itu terdapat beberapa partai atas nama pribadi seperti partai yang hanya diberi nama R. Soedjono Prawirosoedarso dkk dengan jumlah sebesar 53.305 suara sah. Total Peserta Pemilu sendiri sebesar 37.785.299 (hal.143).

Pemilu 1955 dianggap berhasil terlaksana secara demokratis. Perolehan empat suara besar yang dicapai oleh PNI, Masyumi, NU dan PKI mencerminkan ideologi utama yang berkembang di Indonesia saat itu, yaitu Islam, nasionalis dan komunis. Namun bukan berarti tanpa persoalan. Pelanggaran pemilu seperti pembagian famplet pada masa pencoblosan, pembagian amplop berisi kupon, hingga pelanggaran individual yang dilakukan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 1955 menggunakan identitas orang yang sudah meninggal terjadi pula pada pemilu 1955 (hal.129-30).

Isu surat tercoblos juga terjadi di Banyuwangi. Warga melaporkan surat suara yang secara samar tercoblos. Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara (PPPS) menyatakan surat tersebut tidak perlu diganti. Namun pada saat penghitungan, surat suara tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menyebakan 1.400 surat suara tidak dihitung. NU sebagai Partai mayoritas diwilayah tersebut merasa dirugikan dan melancarkan protes (hal.131).

Namun, kendala yang lebih berbahaya adalah ancaman dari DI/TII sehingga pemerintah perlu menempat Tentara dan Polisi dibeberapa titik TPS. Laporan dokumen arsip Nasional menunjukan bagaimana aksi Di/TII menyebar di wilayah Jawa Barat. Ancaman ini berupa pembakaran rumah-rumah dan TPS-TPS dengan tujuan mengganggu Pemilu 1955 (hal.125-128).

Keragaman Partai dan fraksi politik menyebabkan persoalan yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilu 1955 tidak dikotomis dan tidak memusatkan kesalahan pada panitia penyelenggara pemilu saja. Meski Pemilu 1955 berhasil melaksanakan dan menghasilkan DPR dan Konstituante, namun tujuan utama pemilu tidak tercapai. DPR yang terbentuk tidak berfungsi dengan baik dan Konstituante gagal merumuskan Undang-Undang Dasar sehingga Soekarno membubarkan Konstituante melalui Dekrit Presiden tahun 1959.

Buku ini sangat berharga bagi ilmuwan politik dan sejarawan dalam memberikan gambaran tentang perkembangan pemikiran dan sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu 1955 memberikan pelajaran berharga kepada masyarakat  tentang bagaimana menggunakan hak politiknya. Hal itu dibantu dengan upaya keras partai politik untuk mensosialisasikan partisipasi politik dalam Pemilu 1955. Kerja-kerja politik demikian sudah lama ditinggalkan partai politik dewasa ini.

Mungkin, itulah persoalan utama perpolitikan di Indonesia. Partai politik di Indonesia sudah lama tidak menjalankan pendidikan politik. Sehingga pendidikan politik malah dijalankan oleh pihak ketiga, yang tidak menjalankan asas demokrasi namun menungganginya. Padahal sejarah sudah menunjukan, para pendiri bangsa masih memegang teguh prinsip dan ideologi yang mereka anut tanpa harus berpaling dari demokrasi. (*)

 

Jakarta Selatan, 4 Juni 2019

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending