Connect with us

Politik

Politik yang Ateistis dan Nihilistis

mm

Published

on

Sindhunata; Pemimpin Redaksi Majalah Basis

Di tengah gegap gempita berita tentang elite politik kita yang egoistis, di tengah kemuakan kita terhadap keserakahan partai-partai politik dan badai korupsi yang tak kunjung henti, tiba-tiba kita terentak sejenak oleh berita Tasripin dari Banyumas.

Tasripin, bocah miskin berumur 12 tahun, harus menjadi ”orangtua” bagi ketiga adiknya: Dandi (7), Riyanti (6), dan Daryo (4). Satinah (37), ibu mereka, meninggal dua tahun lalu, terhantam longsoran batu saat menambang pasir. Ayah mereka, Kuwito (47), merantau ke Kalimatan, bekerja di pabrik kayu bersama anak sulungnya, Natim (21). Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tasripin bekerja sebagai buruh tani. Kadang-kadang ia dibayar beras, kadang-kadang ia diberi Rp 10.000. Cukup buat makan dua kali sehari, sisanya dibuat jajan adik-adiknya.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengaku khawatir kisah Tasripin hanya fenomena gunung es di Banyumas (Kompas, 15/1/2013). Benar! Tak lama setelah berita Tasripin, kembali kita terentak oleh berita Indah Sari (17) dan kedua adiknya, Supriyani Astuti (15) dan Juliah (13). Sejak lima tahun lalu, sambil sekolah, ketiga bocah miskin dari Desa Penusupan, Purbalingga, itu harus bekerja bikin idep (bulu mata) untuk hidup sehari-hari.

Karena tekanan ekonomi, ibu mereka, Tarmini (40), menderita gangguan mental sejak kelahiran anak terakhirnya, Sayang (5). Indah dan kedua adiknya bisa mendapatkan Rp 150.000 per bulan dari hasil membuat bulu mata palsu. Tentu uang itu habis untuk makan. Namun, Indah berusaha sedapat mungkin menyisihkan hasil kerjanya untuk biaya sekolah (Kompas, 2/5/2013).

Begitu berita Tasripin muncul di media, khalayak ramai segera menyalurkan dana, termasuk Presiden SBY ketika itu. Kiranya Indah Sari pasti juga mendapat simpati dan bantuan serupa. Bantuan karitatif itu menunjukkan kita masih punya empati terhadap nasib anak-anak miskin seperti Tasripin dan Indah. Namun, sadarkah kita bahwa peristiwa Tasripin dan Indah sesungguhnya bukan sekadar peristiwa yang cukup ditanggapi secara karitatif, melainkan fenomena serius yang sedang menggugat hidup kita sampai ke sendi dan dasarnya.

 

Gugatan penderitaan

Bolehkah anak kecil yang tak bersalah seperti Tasripin dan Indah itu menderita? Kita semua pasti akan menjawab, ”Tidak!” Namun, patut diingat, dengan menjawab ”tidak”, kita sesungguhnya telah masuk ke dalam persoalan yang gawat: soal yang diajukan Ivan Karamazov, salah satu tokoh penting dalam novel terkenal The Brothers Karamazov, karya pengarang besar Dostojevsky. Di Barat, gugatan Dostojevsky lewat tokoh Ivan Karamazov itu memberi jalan bagi munculnya ateisme dan membongkar kaidah klasik theodicy yang bertugas membela dan memberi argumentasi tentang keberadaan Tuhan.

Kepada saudaranya tercinta, Alyosha, Ivan berkisah soal penderitaan anak-anak yang tak bersalah. Tentang seorang anak gadis yang disiksa orangtuanya. Lalu tentang seorang anak lelaki yang bekerja sebagai budak seorang tuan tanah. Tanpa sengaja anak itu melukai anjing kecintaan tuannya. Dengan para begundalnya, tuan tanah memburu dia, seperti memburu binatang, lalu anak itu ditembak, kemudian badannya dikoyak habis oleh para anjing pemburunya, dan itu semua terjadi di hadapan ibunya.

Ivan bertanya, bagaimana mungkin jika Tuhan ada, Tuhan tega membiarkan anak-anak yang tak bersalah menderita? Tak mungkin penderitaan itu kita kembalikan kepada kesalahan anak-anak itu. Tak mungkin pula kita menjawab, Tuhan punya maksud tertentu dengan membiarkan anak-anak itu menderita, misalnya toh kelak ia bakal bahagia di surga justru karena penderitaannya. Bahkan, jika kita sepakat bahwa Tuhan punya maksud tertentu dengan penderitaan di dunia, tetaplah tak terjawab, mengapa anak-anak itu harus disertakan dalam penderitaan demi maksud tertentu itu? Kita, orang dewasa, sanggup membeli ”harmoni abadi” dengan penderitaan, tetapi apa hubungan semuanya itu dengan anak-anak itu? Mengapa mereka harus menderita dan membayar harmoni itu dengan penderitaannya?

Kita bercita-cita membangun suatu masa depan, ketika semuanya akan damai, sejahtera, dan bahagia. Namun, kata Ivan lagi, mestikah masa depan itu dibangun di atas air mata anak-anak yang tak bersalah? Ivan tak setuju dengan itu. Karena itu, ia juga tidak bisa menerima jika keberadaan Tuhan dibenarkan dengan pembenaran atas penderitaan yang tidak adil itu. Secara moral, ia menolak Tuhan demikian dan ia menjadi ateis. Jadi, atas nama keadilan, ia memberontak melawan Tuhan, yang hanya dapat dibenarkan dengan keadilan yang sebenarnya tidak adil.

Menurut teolog Richard Bauckham dari University of Manchester (1987), gugatan Ivan Karamazov itu mau tak mau mengguncang bangunan theodicy sampai di zaman modern ini. Selama ini demikianlah argumentasi theodicy: penderitaan itu sudah dikalkulasikan sebagai risiko ketika Tuhan menciptakan dunia dan ciptaan-ciptaan-Nya yang bebas; penderitaan mau tak mau juga merupakan bagian yang tak terhindarkan dari dunia yang secara natural terus berevolusi; dan penderitaan punya peran mendidik dan membentuk jiwa manusia agar sesuai dengan maksud ia diciptakan di dunia.

Dengan serangan Dostojevsky lewat Ivan Karamazov, ”mengapa bangunan semacam itu harus dipertahankan dengan cara menyertakan anak-anak tak bersalah untuk ikut menderita”, seluruh argumentasi theodicy itu ambruk. Bahkan, teologi secara umum tak bisa lagi bertahan dengan argumennya yang klasik bahwa penderitaan adalah nilai yang harus dibayar demi tercapainya tujuan eskatologis Tuhan, yakni bahwa akhirnya di masa depan manusia akan mencapai kebahagiaannya yang sempurna justru karena telah melewati penderitaan itu. Teologi tidak bisa berargumen ”murahan” lagi dalam membela keberadaan Tuhan berhadapan dengan penderitaan. Apalagi ”pemberontakan melawan Tuhan” itu akhirnya bisa menuntun orang berpandangan nihilistis, seperti kemudian dituturkan Albert Camus.

Camus dalam karyanya, The Rebel, mengorek akibat lebih lanjut dari kritik Ivan. Karena menolak Tuhan sebagai pembenaran terhadap penderitaan dan ketakadilan yang terjadi di dunia, Ivan menemukan sebuah nilai positif: rasa akan martabat dan solidaritas kemanusiaan. Di atas martabat dan solidaritas inilah keadilan dapat dibangun di dunia yang penuh ketidakadilan ini. Namun, Ivan sekaligus menyediakan penggerogotan yang ganas terhadap nilai positif itu. Dan, itulah yang dilihat dengan jeli oleh Camus.

Menurut Camus, manusia-manusia pemberontak di zaman modern ini telah meletakkan humanitas di atas  Tuhan. Lebih ekstrem lagi, mereka ingin agar humanitas menggantikan Tuhan. Maka, sekarang hanya humanitas yang boleh mengontrol tujuan akhir manusia. Jadi, saatnyalah bahwa theodicy harus diganti dengan anthropodicy. Dan, tersimpan dalam proses ini keyakinan bahwa dunia lama diganti dengan dunia baru, ketakadilan diganti dengan keadilan, dan nilai-nilai Tuhan yang terbukti tidak adil itu diganti dengan nilai-nilai manusia yang adil.

Itulah yang justru memberi peluang bagi sementara elite membenarkan bahwa mereka boleh memakai segala cara meraih tujuan itu. Maka, penderitaan, bahkan pembunuhan pun, dibenarkan demi keadilan di masa depan. Rezim-rezim kekuasaan revolusioner bermunculan, menggantikan tirani kekuasaan Tuhan.

Dan, terulang lagi sejarah lama: rezim-rezim revolusioner membenarkan penderitaan manusia demi keadilan di dunia. Itulah akar dari otoritarianisme dan totalitarisme, seperti Nazisme atau Stalinisme di zaman modern, yang sangat kejam, brutal, dan nihilistis terhadap kemanusiaan. Kamar gas di Auschwitz dan penyiksaan di Siberia adalah ujung perjalanan pemberontakan manusia melawan tirani Tuhan yang dianggap sewenang-wenang terhadap penderitaan manusia. Maka, problem yang dimunculkan pemberontakan Ivan bukan lagi theodicy, melainkan anthropodicy.

 

Tuhan yang memihak

Mungkinkah kita membela theodicy, yang berada di bawah ancaman anthropodicy itu? Hal-hal di atas kiranya menantang orang beriman mempertanggungjawabkan imannya terhadap Tuhan. Jelasnya, mungkinkah kita membela keberadaan Tuhan berhadapan dengan dunia yang penuh ketakadilan dan penderitaan ini?

Konsep theodicy yang melepaskan Tuhan dari penderitaan jelas tak akan bisa menjawab tantangan itu. Dan, agama yang mempertahankan penderitaan itu perlu demi kebahagiaan abadi yang disediakan Tuhan kelak jelas mendegradasikan humanitas dan akan menjadi sasaran kritik anthropodicy, yang melengserkan Tuhan demikian itu demi humanitas yang mereka cita-citakan. Siapakah Tuhan yang demikian itu? Inilah yang harus dicari-cari oleh agama-agama di zaman modern ini.

Di kalangan kristiani, seorang teolog besar, Jürgen Molltmann, menjawab pertanyaan dengan sebuah teologi yang disebut teologi salib. Dalam teologinya itu, Tuhan direnungkan bukan sekadar pencipta dan penguasa semesta, yang mahaberkuasa atas dunia, termasuk penderitaannya. Tuhan justru terlibat dalam dunia, ikut menderita, dan memeluk penderitaan itu. Itulah yang terjadi dalam diri Yesus saat Ia menanggung dan mengalami penderitaan hingga mati di kayu salib.

Dalam teologi salib, Tuhan bukan pembenar bagi penderitaan seperti dituduhkan Ivan, melainkan pemrotes yang mengajak manusia memberontak terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang menyebabkan penderitaan mereka yang tak bersalah dan diperlakukan tidak adil. Tuhan yang menderita dan tersalib itu adalah inspirator dan agitator bagi perlawanan yang konkret terhadap ketidakadilan dan penderitaan yang diakibatkannya. Di sinilah tampak teologi salib sesungguhnya adalah awal dari teologi pembebasan. Mau tak mau teologi akhirnya harus berbuah politik, yakni politik yang memihak kepada mereka yang lemah, tak berdaya, dan menderita karena ketidakadilan.

Pandangan teologis demikian mau tak mau juga akan mengubah praktik-praktik ritual dan kesalehan. Doa, misalnya, tak dapat lagi dimengerti atau melulu dialami sebagai kewajiban ritual, kesalehan, atau kekhusyukan pribadi yang tak ada kaitannya dengan masalah sosial, lebih-lebih penderitaan dan ketidakadilan. Doa harus menjadi doa yang terlibat dan membuahkan tanggung jawab. Maka, tepat apa yang dikatakan teolog Johann Baptist Metz, ”Siapa berdoa, dia akan berdiri di pihak korban, bukan di pihak pemenang.”

 

Teguran Indah dan Tasripin

Semua uraian di atas bermula dari kepedihan kita melihat nasib Tasripin dan Indah Sari, yang kiranya juga nasib banyak anak-anak lain di Tanah Air ini. Dalam kepedihan Indah dan Tasripin tersimpan gugatan Ivan Karamazov, yang menuntut kita merefleksikan lagi konsep kita tentang Tuhan berhadapan dengan penderitaan. Refleksi itu juga menunjukkan betapa kehidupan beragama bisa mandul dalam menggugat penderitaan karena kita tak punya teologi atau theodicy yang kritis terhadap penderitaan dan ketidakadilan.

Politik dan praksis politik pun akan sangat ditentukan pandangan teologis kita tentang Tuhan. Dan, itu kiranya berlaku lebih-lebih di negara kita, Indonesia ini, yang mengaku dirinya sebagai negara religius, yang percaya kepada Tuhan, bahkan mendasarkan salah satu pilarnya pada kepercayaan akan Tuhan yang Maha Esa itu. Maka, sadarkah kita bahwa kepedihan anak-anak seperti Indah dan Tasripin itu sesungguhnya sedang menggugat kita mempertanyakan kepercayaan kita itu?

Spontan kita perlu mengakui bahwa penghayatan hidup beragama kebanyakan kita masih sebatas ritualisme belaka. Tempat ibadat penuh dengan orang-orang yang berdoa dengan khusyuk. Namun, ibadat itu tak memberi efek pada perjuangan dan pembebasan sosial lebih-lebih bagi mereka yang lemah dan menderita. Mungkin ini disebabkan karena kita tak punya atau belum mengembangkan teologi yang peka terhadap penderitaan dan ketidakadilan.

Memang rasanya kita belum memiliki teologi yang bisa melihat Tuhan yang ada dan menjerit dalam penderitaan dan protes terhadap ketidakadilan. Teologi kita hanya mengekor pada praktik-praktik mapan hidup keberagamaan. Akibatnya, teologi dan hidup keberagamaan kita hanya mengurung Tuhan dalam sangkar ritual dan memandulkan-Nya terhadap perjuangan sosial. Ini betul-betul fatal sebab, betapa pun kita mengaku ber-Tuhan, dalam praktik kita telah menjauhkan Tuhan dari masalah yang dihadapi bangsa, terlebih masalah ketidakadilan yang mengakibatkan penderitaan mereka yang tak bersalah. (*)

 

Politik

Pancasila Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”. Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Versi Pendek Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan harian Kompas di halaman Surat Pembaca (31/5)

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting bagi kita semua untuk  tidak melupakan pembangunan kebudayaan di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair. Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

**) Tulisan versi lebih pendek dengan judul “Jalan Tengah Keindonesiaan” telah ditayangkan di halaman Surat Pembaca Harian Kompas edisi 31 Juni 2018.  Ditayangkan kembali dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Politik

Arus Kebangsaan Generasi Milenial

mm

Published

on

Milenium Milenial

Tanpa bermaksud melakukan generalisasi, milineal dalam tulisan ini adalah mereka yang termasuk dalam generasi Y dan dalam waktu bersamaan berkelindan dengan generasi Z. Generasi Y adalah generasi kelahiran 1980-2000an (Karl Mannheim; 1923), sementara generasi yang lebih baru yaitu generasi Z lahir setelahnya; yaitu anak-anak yang lahir 1995 hingga 2014 dalam kategori yang dibuat jurnalis Bruce Horovitz (2012).

Kesamaan antara keduanya adalah keakraban kedua generasi ini dengan perkembangan teknologi komunikasi mutakhir. Generasi Y dan Z seakan dibentuk dan sekaligus membentuk dunia tekonologi dan kecanggihan komunikasi abad ini dalam hampir semua sisi hidupnya dari yang teologis sampai ideologis.

Generasi milenial adalah generasi “muda” zaman “now” baik dari generasi Y mau pun Z.  Secara khusus adalah mereka yang lahir pada tahun 2000an hingga sekarang. Tahun 2000an penulis jadikan batas teknis mengingat pada awal kelahiran tahun 2000an lah kita mulai akrab dengan suku kata “milenium” atau persisnya “milenium baru” sebagaimana banyak literatur di indonesia menjelang tahun 2000an menyebut demikian. (lihat artikel ‘Menyambut Milenium Baru’ Jacob Oetama)

Milenium baru (tahun 2000an) ditandai yang utama dengan penetrasi kecanggihan teknologi dalam hampir semua sendi arus hidup manusia. Dan generasi mudanya, adalah kelompok paling mungkin beradaptasi bahkan “menguasai” teknologi maju komunikasi. Baik gen Y dan Z, keduanya hidup dalam perkembangan dari apa yang pernah dikhawatirkan pada dekade awal “millennium baru” di mana banyak budayawan dan pemikir mengkhawatirkan kalahnya manusia dari teknologi. Apa yang terjadi sekarang? Sebagian benar, sebagain lain manusia memenanginya. Sangat tergantung dari sudut pandang atas manusia dan teknologi tersebut.

Terlepas dari itu, sekarang milenium baru telah menjadi bagian integral dengan generasi milenial—sebutlah zaman sekarang sebagai “milenium milenial”. Subjek utamanya adalah para “milenia”. Angkatan muda paling fasih dalam menggunakan mau pun memproduksi (aktivitas) dengan teknologi komunikasi itu sendiri. Di tangan dan perspektif berpikir mereka,  kita akan banyak menaruh harapan dari kebaikan dunia kita mau pun sebaliknya, baik dalam lini hidup politik, ekonomi, budaya dan sosial.

Semangat (Kebangsaan) Milenial

Generasi Milenial telah lahir tanpa bisa dipungkiri lagi kehadirannya. Mereka tidak hanya kuantitas yang mengisi jumlah dari bentuk-bentuk kebudayaan kita hari ini. Lebih dari itu mereka bahkan telah datang dengan membawa dialektika budaya mereka sendiri baik cara kerja, cara berpikir, dan juga bertindak. Pelan tapi pasti mereka menyusun bahkan mentransformasikan kebudayaan kita kepada peradaban lebih modern yang diharapkan bisa berkontribusi bagi kebaikan bangsa.

Generasi Milenial adalah karakter generasi kreatif dalam arti yang luas, mereka mentransformasikan bentuk-bentuk lama dan “kaku” ke dalam bentuk-bentuk baru sebagai suatu proses pemaknaan—yang pada akhirnya memudahkan untuk diterima oleh generasi mereka sendiri maupun generasi yang lebih dulu. Dengan demikian, mereka kini tengah membentuk corak kebudayaanya sendiri baik secara ekonomi, budaya, kerja dan juga sikap politik kebangsaanya—dan kerap sama sekali tak terduga atau di luar pra duga penalaran generasi sebelumnya yang telah mapan dalam cara pandangnya atas politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Pengaruh mereka, corak dan warna kebudayaan generasi milenial tak bisa lagi diabaikan bahkan mesti mendapat perhatian nyata supaya bisa berkontribusi bagi perkembangan kebangsaan modern yang lebih baik.

Mereka menyusun suatu cara transformatif dalam memaknai semangat zaman dan generasinya. Mereka tidak lain dan tidak bukan harus dipandang dan diterima sebagai generasi penerus sekaligus pewaris kebudayaan modern Indonesia hari ini, peradaban politik, dan juga kemajuan ekonomi hari ini merujuk sejak peristiwa-peristiwa penting dan menentukan dalam sejarah indonesia misalnya Sumpah Pemuda 1928.

“Revolusi Pemuda”

Pelibatan dan pemberian ruang yang lebih besar kepada generasi milenial untuk lebih jauh terlibat dalam soal-soal kehidupan berbangsa dan bernegara (politik kebangsaan) menjadi mutlak adanya. Sebab di tangan mereka peradaban politik dan kebangsaan kita sebenarnya tengah disusun. Baik atau tidaknya, sejalan tidaknya dengan visi kebangsaan dan cita-cita kemerdekaan para pendiri bangsa ini ditentukan oleh bagaimana interaksi antar generasi-antar zaman, dengan generasi milenial ini.

Mereka adalah anak zaman sekaligus pembentuk zaman yang nyata dan utama. Anak zaman dalam pengertian historis bahwa mereka harus tumbuh dengan mewarisi serta semangat kebangsaan, kebhinekaan Indonesia, dan juga semangat berdikari sebagai entitas bangsa. Pembentuk zaman dalam arti merekalah sejatinya yang akan meneruskan dan memastikan masa depan Indonesia dalam transformasi yang sesuai dengan visi hidup berbangsa dan bernegara Indonesia beserta segala dinamikanya.

Oleh karena itu, dalam momen Sumpah Pemuda 28 Oktober ini, para generasi milenial mesti merayakan sekaligus memantapkan diri dalam upayanya memaknai semangat pemuda, semangat generasi pendobrak kebudayaan dan peradaban untuk menemukan titik merdeka, titik persatuan, dan titik kebangsaaan sebagaimana 28 Oktober 1928 lalu, di mana generasi yang muda, para pemuda itu, dengan keteguhan, semangat dan pemaknaan zaman dan generasinya, pada akhirnya menjadi embrio, titik nadir dari jejak langkah Indonesia menuju kemerdekaanya.

Kini generasi millenial memiliki tugas dan semangat kesadaran yang serupa itu. Mereka mesti hidup dalam iklim yang memedulikan bangsanya, persatuan, dan semangat jiwa bangsanya untuk Indonesia yang lebih baik dengan dinamika pemaknaan atas indonesia dalam semangat muda.

Moment peringatan Sumpah Pemuda kali ini menjadi lebih penting dalam pemaknaanya untuk menggugah kesadaran generasi millenial akan rasa kebangsaan, persatuan, dan semangat muda untuk berkontribusi membangun Indonesia modern yang lebih baik, lebih adil, dan menciptakan potensi kemajuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dan Persatuan Indonesia.

Sumpah pemuda adalah refleksi akbar di mana kita bisa mencatat, hampir semua perubahan besar kalau tak boleh dibilang revolusi, pemuda adalah penggerak dan pelopor tiap perubahan besar indonesia dari Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi, Reformasi 1998 semua itu adalah kepeloporan pemuda—suatu “Revolusi Pemuda”.

Maka secara khusus kita semua mesti merefleksikan makna pemuda dalam kontek generasi milenial sekarang ini dalam upaya pembangunan karakter kebangsaan generasi muda milenial; mencari cara dan bentuk dalam upaya mendorong dan mentransformasikan semangat kreatif generasi milenial untuk menciptakan daya ekonomi, solidaritas sosial, dan akhirnya ikut mendorong persatuan bangsa dan kemajuan.

Salah satu bisa dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan kita semua bisa menciptakan iklim kreatif bagi generasi milenial yang inspiratif, menggugah, dan berdaya ekonomi dalam semangat kebangsaan; Memupuk kesadaran kontributif generasi muda milenial untuk pembangunan bangsa; serta menumbuhkan kesadaran sosial, kesadaran kebangsaan, nasionanalisme, dan semangat transformatif dalam menciptakan kebudayaan yang produktif dan bermakna bagi kemajuan Indonesia. (*)

*) Sabiq Carebesth, Freelance Writer dan editor galeribukujakarta.com | penulis buku “Memoar Kehilangan” (2012) dan “Seperti Para Penyair” (2017)

Continue Reading

Classic Prose

Trending