Connect with us

Kolom

Pengaruh Kesusasteraan Asing dalam Kesusastraan Indonesia

mm

Published

on

Ketika kita membicarakan pengaruh kesusastraan asing dalam kesusasteraan Indonesia, kita harus melihat vista sastra Indonesia dari masa lalu hingga masa kini. Sebagai langkah awal, kita dapat melayangkan pandangan jauh ke belakang, ke masa Hamzah Fansuri mula bersyair dan bernazam atau ke zaman Nuruddin Ar-Raniry ketika melahirkan Bustanul Sallatin (Taman Raja-Raja) dan ketika Raja Ali Haji melahirkan Bustanul Katibin (Taman Para Penulis). Hasil kesusastraan di zaman itu lebih sering disebut oleh sarjana sastra Indonesia-Melayu sebagai bagian dari sastra lama Indonesia dan dilanjutkan dengan sastra baru (modern) Indonesia yang dimulai sejak munculnya percetakan di Hindia Belanda dan diramaikan oleh kelompok Pujangga Baru. Meskipun demikian, patut diketahui bahwa sastra baru Indonesia pun sudah dipelopori oleh penulis Tionghoa peranakan yang mula pertama memperkenalkan cerpen dalam kesusastraan Indonesia modern.

Karya sastra Indonesia (Nusantara) lama itu sudah dimulai sejak abad ke-16 pada zaman Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniry, dan Syamsuddin Al-Sumatrani hingga periode para wali di Jawa yang banyak menghasilkan suluk sebagai pengaruh budaya Islam. Namun, di Jawa jauh sebelum Islam masuk pun sudah memiliki karya sastra kakawin yang mendapat pengaruh dari India. Kesusastraan asing yang paling berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia lama adalah kesusastraan Arab dan Parsi (Persia). Jejaknya itu dapat kita baca pada naskah lama yang ditulis dalam aksara Arab Melayu dan tersebar luas hingga ke seluruh wilayah Nusantara.  Karya sastra dari Arab dan Parsi itu banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu serta meninggalkan bentuk hikayat, syair, gazal, rubai, gurindam,  masnawi, dan barzanzi dalam khazanah sastra Indonesia lama.

Sesudah berlalunya tradisi pernaskahan di Indonesia, pengarang Indonesia modern, yang dimulai oleh penulis  Cina Peranakan, masih menulis syair dan pantun  dalam karya cetak. Pada tahun 1912, misalnya, sudah mulai ditemukan cerita pendek yang awal dalam buku cerita Warna Sari yang terbit di Surabaya. Cerita pendek yang dimuat itu berjudul “Si Marinem” karya H.F.R. Kommer dan ditulis dalam ragam bahasa Melayu rendah (Sastri, 2012).

Pada masa Angkatan Pujangga Baru perkenalan para penulis dan pembaca karya sastra dengan karya sastra Eropa, khususnya Belanda, semakin mudah diperoleh, baik melalui buku pelajaran di sekolah maupun melalui karya saduran. Jika sebelumnya karya sastra asing,  seperti Arab dan Parsi, diperoleh melalui hubungan perdagangan, karya sastra Eropa diperoleh melalui dunia pendidikan pada masa Hindia- Belanda.

Pada zaman Jepang, pengaruh kesusastraan asing, seperti Jepang, tidak terlalu banyak berarti dalam kesusastraan Indonesia. Hal itu disebabkan singkatnya masa pendudukan Jepang dan tidak adanya upaya penerjemahan karya sastra Jepang ke dalam bahasa Indonesia pada saat itu. Penerjemahan karya sastra Jepang ke dalam bahasa Indonesia dimulai pada tahun 1972 ketika Anas Ma’ruf menerjemahkan novel Yukiguni karya Yasunari Kawabata ke dalam versi Indonesia dengan judul Negeri Salju (Pustaka Jaya, 1972).

Sesudah kemerdekaan, sekitar tahun 1960-an, pengaruh kesusastraan asing dalam karya sastra Indonesia lebih disebabkan pengaruh ideologi, seperti komunisme dari Uni Soviet. Hal itu dapat kita temukan pada karya para penulis Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang banyak menerjemahkan karya sastra Rusia yang beraliran kiri.

Jejak Kesusastraan Parsi dan India dalam Kesusastraan Indonesia Lama

Boleh dikatakan bahwa karya Hamzah Fansuri yang sangat terkenal, yakni Hikayat Burung Pingai, ditengarai oleh beberapa ahli mendapat pengaruh  dari karya sastra  Parsi yang berjudul Manttiq at-Tayr  (Percakapan Burung-Burung). Karya Hamzah Fansuri yang lain,  sebagaimana yang dicatat oleh Al-Attas (1970), memperlihatkan pengaruh puisi sufi dari Parsi. Di antara karya Hamzah yang terpenting itu adalah Syarab al-Asyiqin (Anggur Orang-Orang Pengasih), Asrar al-Arifin (Rahasia Orang-Orang Arif), dan Al-Muntahi (Sang Ahli Ma’rifat).  Karya yang terakhir itu merupakan kutipan dari lusinan penyair Parsi yang ternama,  seperti Attar, Rumi, Iraqi, Shabistari, Shah Ni’matullah, dan Maghribi.

Persinggungan negeri di bawah angin (istilah yang ditemukan di naskah Hikayat Raja-Raja Pasai dan Sejarah Melayu untuk menyebut wilayah Asia Tenggara dari Sumatra Utara sampai dengan Maluku) dengan pedagang Arab dan Parsi pada masa lampau yang berdagang hingga ke Pansur memungkinkan juga dibawanya karya sastra Arab dan Parsi ke wilayah Nusantara sehingga kita dapat pula melihat jejak kesusastraan Parsi itu pada puluhan karya sastra Indonesia lama lainnya. Braginsky (2009: 59–102) mencatat di antara karya Parsi yang sangat dikenal di Indonesia, antara lain, Hikayat-i Muhammad-i Hanafiyah, Qis-sai Amir Hamzah,  Hikayat Indraputra, Hikayat Isma Yatim, dan Hikayat Nur Muhammad. Sebelumnya, Djamaris (1983) menjelaskan pula bahwa Hikayat Nur Muhammad ditengarai terpengaruh salah satu bab kitab  Rauzat al-Ahbab (Taman Sorga Para Pengasih) karya Attaullah ibn Fazlullah dari Parsi. Selain itu, kita juga mengenal cerita berbingkai, seperti Hikayat Kalilah dan Dimnah (Kalila wa Dimna) dan Hikayat Bayan Budiman (Tuti-namah) yang semuanya berasal dari Parsi.

Pengaruh  kesusastraan India terhadap karya sastra Indonesia dapat kita temukan pada karya sastra Hikayat Seri Rama, Ramayana, Mahabarata, Hikayat Panji, Hikayat Cekel Weneng Pati, Barathayudha, dan Kakawin Arjunawiwaha. Bahkan, dalam tradisi pewayangan Jawa, kisah Mahabharata dan Ramayana sudah diadaptasi menjadi karya sastra Jawa dan merupakan kisah pewayangan yang sudah dianggap sebagai kebudayaan adiluhung dan  menjadi bagian dari sistem nilai orang Jawa.

Jejak Kesusastraan Eropa dalam Kesusastraan Indonesia Modern

Ketika percetakan mulai masuk ke Hindia Belanda, kesusastraan asing semakin mudah diakses oleh kaum terpelajar bumiputra. Kehadiran buku sastra dunia ditemukan dengan mudah dan menjadi bahan bacaan yang disampaikan di sekolah Belanda pada masa lalu. Sebelum periode Balai Pustaka, kita telah mengenal sebuah karya yang fenomenal dari Multatuli yang berjudul Max Havelaar (1860). Sastrowardojo (1989: 138) menyebutkan bahwa karya Multatuli itu pernah diakui mendapatkan ilham dan pengaruh setelah membaca Pondok Paman Tom (Uncles’s Tom Cabin, 1852) karya Harriet Beecher Stowe. Penerjemahan cerita pendek Eropa dalam surat kabar awal di Hindia Belanda, baik yang dilakukan oleh penulis Indo-Eropa maupun Cina Peranakan dan Pribumi, turut berkontribusi dalam masuknya pengaruh bacaan Eropa dalam kesusastraan Melayu-Indonesia pada masa itu. Salah satunya adalah masuknya genre cerpen, seperti yang telah disinggung di atas.

Pengaruh gerakan kesusastraan di Belanda sekitar tahun 1880, yang dikenal dengan  de Tachtigers atau Angkatan 1880, pada pengarang Pujangga Baru merupakan salah satu faktor yang memudahkan masuknya pengaruh karya sastra Eropa dalam kesusastraan Indonesia modern (Teeuw, 1980). Salah seorang penyair Pujangga Baru Indonesia yang sangat terpengaruh dan memuja penyair Angkatan 1880 itu adalah J.E Tatengkeng. Ia menulis sajak religiusnya dengan mengacu gaya kepenulisan Frederik van Eeden dan Willem Kloos dari Belanda, seperti sajaknya yang berjudul “KataMu Tuhan”. Bahkan, sebagai wujud kekagumannya kepada penyair Angkatan 1880 tersebut, Tatengkeng pernah menulis satu sajak yang khusus ditujukan kepada Willem Kloos (Sunarti, 2012). Jika Tatengkeng memuja penyair Belanda, Sanusi Pane adalah salah seorang pengarang angkatan Pujangga Baru yang mengagumi karya sastra pujangga India, Rabidranath Tagore. Ia pernah menulis adaptasi cerita Gitanjali ke dalam bahasa Indonesia. Merari Siregar juga melakukan hal yang sama, yakni pernah menyadur karya sastra Belanda ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Tjerita Si Djamin dan Si Djohan (1918). Karya itu disadur dari roman Jan Smees karya Justus van Maurik (Teeuw,1994: 142–172). Teeuw pernah menjelaskan dengan panjang lebar mengenai kedua roman itu dan bagaimana cerita itu dapat disadur oleh Merari Siregar menjadi versi Indonesia dengan latar cerita dan nama para tokohnya disesuaikan dengan kondisi di Hindia-Belanda pada masa itu. Menurut Teeuw, pengaruh komisi bacaan rakyat (Balai Pustaka) juga ikut menjadi andil bagi penyaduran cerita itu.

Satu pengaruh negatif dari proses sadur-menyadur karya asing ke dalam bahasa Indonesia ini adalah munculnya polemik terhadap karya sastra hasil saduran itu dengan tudingan sebagai karya plagiat. Kasus itu muncul pada novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck (1938) karya Hamka. Sebagai pengarang yang banyak membaca karya sastra dalam bahasa Arab, Hamka sangat mengagumi karya seorang penulis Mesir yang bernama Mustafa Lutfi al-Manfaluthi yang hidup dari tahun 1876-1942. Penulis dari Mesir itu pernah menerbitkan sebuah novel saduran dari Prancis yang berjudul Sous Les Tilleuls karya Jean-Baptiste Alphonse Karr yang diberinya judul dalam bahasa Arab  Madjulin. Ketika novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck mengalami cetakan yang ketujuh, seorang penulis bernama Abdullah S.P. menulis tudingan bahwa karya Hamka menjiplak karya saduran Al-Manfaluthi. Karya saduran Al-Manfaluthi kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dengan judul Magdalena. Berapa bagian dari karya itu setelah dibandingkan dengan karya Hamka ternyata memang memiliki persamaan. Akan tetapi, menurut Teeuw (1980: 105), persamaan itu dapat timbul karena penerjemahan ke dalam bahasa Melayu dan jelas karya Hamka memiliki isi yang sama sekali berbeda dengan karya saduran Al-Manfaluthi tersebut. Bahkan, ada kesan novel Tenggelamnya Kapal van der Wijck merupakan semi autobiografi dari penulisnya yang berbeda sama sekali dengan akhir dari novel Madjulin yang disadur oleh Manfaluthi.

Masalah tuduhan plagiarisme juga pernah dihadapi oleh Chairil, yakni dituduh sebagai plagiat ketika melakukan penyaduran karya asing ke bahasa Indonesia. Hal itu disebabkan minat Chairil yang sangat tinggi terhadap karya penyair Eropa, seperti J. Slauerhoff (Belanda), Hendrik Marsman (Belanda), dan Rainer Maria Rilke (Jerman), sehingga amat memengaruhi sajaknya. Sajak J. Slauerhoff yang berjudul “Woning Looze” memengaruhi puisi Chairil Anwar yang berjudul “Rumahku”, kemudian “Karawang-Bekasi” dituduh plagiarisme dari The Young Dead Soldier karya Archibald Madeisch. Tudingan itu tidak dapat dibuktikan. Akan tetapi, karena tuntutan ekonomi, tindakan plagiarisme memang pernah dilakukan oleh Chairil pada beberapa tulisan yang lain, bukan pada sajak Karawang-Bekasi yang autentik milik Chairil. Pengucapan puitik Chairil dianggap memiliki nilai baru dalam struktur dan pilihan katanya yang sama sekali berbeda dan bahkan dianggap lebih baik dari sajak penyair Eropa, khususnya Belanda, yang disadurnya.

Pengaruh asing dalam sajak Chairil dapat juga kita temukan pada isi sajaknya,  misalnya pada kata ahasveros dan sisipus, yang menggambarkan pengetahuannya mengenai kebudayaan Eropa. Beberapa diksi dalam sajaknya juga tidak terlepas dari pengaruh kata Belanda, seperti baris sajaknya yang berbunyi: Hilang sonder pusaka, sonder kerabat. Semangat individualisme yang masih asing pada masa Chairil juga menjadi ciri pembeda sajaknya dengan pendahulunya, seperti Amir Hamzah, yang masih kuat terikat pantun  dan syair. Kedua sastrawan itu mewariskan syair dan pantun sebagai bagian puisi lama yang banyak dipakai pada awal kehadiran sastra Indonesia baru. Gaya itu kemudian ditinggalkan sama sekali oleh Chairil Anwar dalam sajaknya sehingga ia dianggap sebagai tokoh pendobrak zaman lama tersebut.

Keahlian Chairil melakukan penyaduran sajak-sajak asing ke dalam bahasa Indonesia juga diakui oleh kritikus sebagai karya saduran yang baik seperti yang dilakukannya pada sajak Huesca karya Rupert John Cornford dari Inggris dan pada tahun 1967 sajak yang sama diterjemahkan oleh Taslim Ali dengan judul Sajak.

Sesudah Chairil Anwar tiada, pengaruh kesusastraan asing pada karya sastra Indonesia semakin dipertajam melalui beberapa karya penyair Indonesia modern yang notabene mendapat pendidikan Barat. Sapardi (1983:5) menyebutkan beberapa nama pengarang Indonesia yang karyanya memperlihatkan pengaruh asing (sastra Barat), seperti Pramoedya Ananta Toer, Basuki Gunawan, Iwan Simatupang, Sitor Situmorang, Ajip Rosidi, W.S. Rendra, Mochtar Lubis, dan P. Sengodjo. Namun, penulis lebih cenderung memberikan pilihan lain yang tidak disinggung oleh Sapardi dalam tulisannya itu, di antaranya Subagio Sastrowardoyo, Goenawan Mohamad, Darmanto Jatman, W.S. Rendra, dan Sapardi Djoko Damono.

Pengaruh asing pada karya Subagio Sastrowardoyo terlihat, antara lain, dalam esai dan sajaknya. Karyanya itu memperlihatkan kuatnya nilai keagamaan dan kerohanian yang menjadi argumen dasar dalam tulisannya.

Pada Goenawan Mohamad, sajaknya memperlihatkan pergulatan untuk menjadi penyair yang hendak lepas dari nilai tradisi. Pengaruh asing pada karyanya terlihat lebih pada tataran ide, bukan pada bentuk. Isi sajaknya menggambarkan hubungan personal yang sangat luas dengan tokoh dan penyair dunia sehingga kita menemukan penggalan kisah yang menggambarkan pertemuan Goenawan dengan tokoh dunia dan tempat asing yang disinggahinya. Namun, berbeda dengan Chairil yang menulis puisi sebagai upaya pemberontakan terhadap bentuk dan struktur puisi Indonesia lama, Goenawan dengan sadar memanfaatkan rima pantun dalam sajaknya untuk memperlihatkan “pertemuan” tradisi dan budaya luar yang dikenalnya.

Semakin modern cara berpikir seseorang, seperti Goenawan, ternyata semakin sadar akan jati diri dan identitasnya sebagai penyair yang tidak mungkin melepaskan diri dari akar budayanya. Dari tangan Goenawan dilahirkan tafsiran baru atas nilai tradisi dalam wujud sajak modern, seperti “Gatoloco”, Pariksit”, dan “Persetubuhan Kunthi”.  Kita juga akan menemukan semangat dunia dan kosmopolitan dalam sajaknya yang memperlihatkan kecenderungannya pada persoalan sosial dan politik di Indonesia. Hal itu dapat kita lihat pada sajaknya yang berjudul “Internationale” dan sajak “Permintaan Seorang yang Tersekap di Nanking, Selama Lima Tahun” (untuk Agam Wispi). Sajak itu disampaikan dengan semangat puitika Barat yang tidak mudah dipahami oleh pembacanya di Indonesia.

Pernah  pada satu masa, penyair  W.S. Rendra, sangat menyukai menulis sajak dalam bentuk balada. Sebagai contoh, tulisan itu dapat kita temukan pada sajaknya yang berjudul “Bersatulah Para Pelacur Ibukota”, “Balada Terbunuhnya Atmo Karpo”, Balada Anak Mencari Bapa”, dan “Balada Suku Naga”. Bentuk balada atau ballade dalam sajak Rendra tersebut memperlihatkan pengaruh kesusastraan asing, khususnya pengaruh dari karya balada penyair Federico Garcia Lorca yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1950-an.

Pada Darmanto Jatman, pengaruh kesusastraan asing, terutama Inggris, terlihat dalam kumpulan sajaknya Bangsat. Darmanto telah mencapai gaya pribadi sendiri, tetapi ia tidak terlepas dari pengaruh sajak Inggris yang umumnya bercorak arif (sophisticated), cendikia (intellectual), dan jenaka (witty). Dengan mengambil gaya pengucapan yang demikian, Darmanto telah meninggalkan suasana romantik saja yang menjadi ciri umum persajakan Indonesia (Sastrowardoyo, 1989:206).

Dalam sajak Sapardi, pengaruh kesusastraan asing itu dapat dilihat bukan hanya pada struktur luar (bentuk), melainkan juga pada isi sajaknya. Pengaruh kesusastraan asing terekam dalam sajak awalnya yang memperlihatkan struktur haiku, ‘sajak pendek’ Jepang. Sweeney  dalam percakapan langsung dengan penulis pernah mengomentari bahwa Sapardi sesungguhnya menulis puisi barat, tetapi menggunakan bahasa Indonesia.  Sastrowardoyo (1989: 191) melihat sajak Sapardi, terutama dalam antologi Mata Pisau, secara keseluruhan boleh dikatakan bertolak dari pertanyaan tentang makna dan tujuan akhir dari hidup. Pertanyaannya itu bersentuhan dengan masalah dasar yang pernah dirumuskan oleh Paul Gauguin sewaktu melukis di Haiti. Di sebuah kanvas yang besar—yang disangkanya akan merupakan lukisannya yang terakhir sebelum pelukis Prancis itu berniat menghabisi nyawanya sendiri—dibubuhkan judul berupa pertanyaan “Dari mana kita datang? Siapakah kita? Ke mana kita pergi?” Kesadaran akan masalah hidup yang inti itu biasanya timbul dalam kemelut, suatu situasi krisis yang bisa dialami suatu kelompok masyarakat atau manusia orang-seorang. Pertanyaan yang menyangkut pangkal hidup yang pernah menghantui jiwa Gauguin itu telah melahirkan sajak Sapardi dalam Mata Pisau.

Penutup

Pengaruh asing dalam karya sastra Indonesia merupakan hasil sintesis pergaulan dan pergulatan sastrawan Indonesia dari masa ke masa. Hal itu juga menunjukkan keluasan pengetahuan dan minat penulis Indonesia terhadap karya sastra dunia. Pengaruh asing dalam kesusastraan Indonesia (Melayu Nusantara) dapat terjadi berkat adanya hubungan perdagangan, seperti yang terlihat dalam puisi lama/tradisional Melayu karya Hamzah Fansuri hingga Amir Hamzah. Pada masa Pujangga Baru pengaruh itu dimungkinkan terjadi melalui dunia pendidikan Hindia Belanda yang mengenalkan karya sastra Eropa dan Belanda khususnya. Sesudah perang kemerdekaan, pengaruh kesusastraan asing terjadi melalui indoktrinasi ideologi komunis, seperti yang terlihat dalam karya sastra zaman Lekra dan juga melalui pergaulan internasional, seperti yang diperlihatkan dalam karya WS. Rendra, sajak pendek (haiku) Sapardi, atau dalam pemikiran ajaran Kristen sebagaimana yang digambarkan oleh Darmanto Jatman dan Subagio Sastrowardoyo. (*)

*Sastri Sunarti (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) 

 

Daftar Pustaka

Braginsky, Vladimir. 2009. “Jalinan dan Khazanah Kutipan: Terjemahan dari Bahasa Parsi
dalam Kesusastraan Melayu, Khususnya yang Berkaitan dengan “Cerita-Cerita Parsi,”
hal. 59-111, dalam Sadur: Sejarah Terjemahan di Indonesia dan Malaysia. (ed) Henri Chambert-Loir. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Damono, Sapardi Djoko.1983. Kesusastraan Indonesia Modern: Beberapa Catatan. Jakarta.
Gramedia

Djamaris, Edwar. 1983. Hikayat Nabi Mikraj, Hikayat Nur Muhammad, dan Hikayat Darma
Tasiya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mohammad, Goenawan. 2001. Sajak-Sajak Lengkap: 1961-2001. Jakarta: Metaphor Publishing.

Sastrowardoyo, Subagio. 1989. Pengarang Modern Sebagai Manusia Perbatasan: Seberkas
Catatan Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.

Sunarti, Sastri. 2012. “Romantisisme Puisi-Puisi Indonesia tahun 1935-1939 dalam Majalah
Pujangga Baru” Jurnal Puitika, No.1.Volume 8. Februari 2012. hal. 19-40. Padang: FIB Universitas Andalas Padang.

Suyono dkk.  2008. “Cerita Pendek Indonesia”  Penelitian Tim Subbidang Pengkajian Sastra,    Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional,  Jakarta.

Teeuw. A. 1980. Sastra Baru Indonesia. Ende-Flores: Nusa Indah.

———– 1983.  Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

———– 1988. Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya Girimukti Pasaka.

Continue Reading

Kolom

Merefleksikan 20 Tahun Reformasi

mm

Published

on

Oleh: Sugeng Bahagijo | Direktur Infid 

Tahun 2018 Indonesia memasuki usia 20 tahun sejak reformasi 1998. Tanpa banyak disadari, 20 tahun masa reformasi, Indonesia sedang merambah perubahan-perubahan sosial yang disebut sebagai “large scale social change”. Sebuah perubahan sosial berskala besar.

Perubahan skala luas penting dicatat untuk bahan berpikir: (a) sejauh mana capaian 20 tahun reformasi; (b) untuk merawat dan memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia dari berbagai godaan dan pengaruh masa lalu, yang masih kuat. Hal ini agar Indonesia tidak ditawan oleh hantu masa Lalu.

Perubahan luas ini berbeda dengan perubahan operasional dan level kelembagaan. Perubahan skala luas ditandai bukan saja perubahan kuantitatif (sarana dan institusi), juga kualitatif (nilai-nilai, asumsi-asumsi). Disebut perubahan-sosial skala raksasa karena kebijakan atau langkah itu melampaui atau menembus batas terakhir yang ada. Juga karena dampaknya (positif) sangat signifikan pada tatanan sosial dan nilai-nilai sosial (menjadi lebih baik).

Lima perubahan luas

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Setidaknya ada lima contoh perubahan skala luas yang layak disebut. Baru-baru ini, Menakertrans Hanif Dhakiri mengumumkan bahwa pemerintah akan meluncurkan dua skema kebijakan untuk mendukung angkatan kerja dan pasar kerja Indonesia. Program itu adalah tunjangan pengangguran (unemployment benefits) dan skill development fund (SDF)—dana khusus untuk memperluas kesempatan pelatihan dan pemagangan bagi semua warga dan angkatan kerja.

Ini merupakan terobosan untuk bisa setara dengan negara maju dan negara tetangga sebaya, dan lebih menjanjikan ketimbang sistem jaminan sosial yang ada sekarang. Juga karena negara-negara tetangga lain sudah memilikinya: Thailand dan Vietnam untuk tunjangan pengangguran; Malaysia dan Singapura untuk SDF.

Perubahan skala luas juga dilansir Menteri Keuangan. Dalam pidatonya di Washngton DC, Oktober 2017, Menkeu Sri Mulyani menyatakan Indonesia akan mempelajari sistem jaminan sosial baru, yaitu universal basic income atau tunjangan pendapatan warga. Ini untuk mengimbangi trend lenyapnya tenaga kerja manusia akibat perkembangan teknologi-otomatisasi, robot, dan kecerdasan buatan.

Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK memulai perubahan skala luas dengan melansir kebijakan dana desa atas dasar UU Desa. Dengan 30 persen angkatan kerja berada di desa, maka dana desa menjadi super penting. Kebijakan ini contoh perubahan skala luas. Tanda-tanda perubahan luasnya dapat ditilik dari: (a) membalik arah alokasi belanja dari perkotaan ke pedesaan; (b) menempatkan warga desa pinggiran sebagai subjek dan aktor pembangunan.

Perubahan skala luas lain adalah mengakhiri sistem politik terpusat dengan otonomi daerah dan desentralisasi kuasa ke kabupaten/kota. Dengan sistem ini terbukalah peluang bagi putra-putri terbaik dari luar Jakarta untuk jadi pemimpin di level provinsi dan nasional. Warga tidak akan mengetahui kualitas kepemimpinan Jokowi, Risma, Suyoto, Ridwan Kamil dan lainnya jika Indonesia tak punya sistem otonomi daerah.

Yang terakhir tetapi tidak kalah penting adalah pelembagaan dan kodifikasi hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian kedudukan dan nasib warga jadi prioritas utama. HAM akhirnya juga menjiwai UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 2004 dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2011, yang berjanji akan menjangkau dan melindungi “semua warga”. Sistem ini sangat jauh berbeda dengan sistem terdahulu, yang hanya melayani melindungi pekerja dan aparatur negara.

Sejarah

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perubahan skala luas bukanlah baru. Jika hari ini kita memiliki jaminan sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan), meski belum 100 persen warga tercakup, kita berutang ide besar ini kepada Thomas Paine.

Karena dia (Agrarian Justice) sudah mengusulkan jaminan sosial untuk warga. Paine menolak ide penghapusan hak milik pribadi dan UU Kemiskinan di Inggris yang menimbulkan stigma bagi penerimanya. Gagasan Paine juga menjadi cara memastikan setiap warga memiliki aset di tengah sistem tanah yang sudah menjadi milik pribadi

Dalam sejarah, kita juga mengenal perubahan skala luas lain yang menjadi landasan bagi HAM modern: (i) penghapusan sistem perbudakan, dimulai di Inggris lalu merambat ke Amerika Serikat dan dunia; (ii) hak memilih untuk semua warga, tidak hanya untuk yang kaya dan laki-laki.

Dampak langsung dan tidak langsung dari perubahan skala luas ini yang akhirnya berembus juga ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia (Hindia Belanda) dan ikut memberikan andil dalam gerakan kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

Intinya, nilai-nilai kemanusiaan tidak boleh diabaikan atau dihilangkan atas nama apapun dan oleh siapapun. Seperti tertuang di sila kedua Pancasila, Kemanusian yang adil dan beradab: artinya, kemanusia menjadi keutamaan dalam pemerintahan dan dalam relasi di masyarakat, lepas dari latar belakang, etnis, agama dan suku, termasuk di tanah jajahan Belanda.

Perkembangan dunia

Indonesia tak sendiri. Berbagai negara juga berlomba menemukan dan melaksanakan perubahan skala luas. Karena setiap zaman melahirkan perkembangan sendiri. Perubahan iklim terbukti membuat frekuensi dan dampak bencana alam semakin besar di seluruh dunia. Energi kotor (batubara, minyak) menjadi biang penyebabnya. Maka, perlu ditemukan energi bersih dan lestari.

Itulah sebabnya, baru-baru ini, Pemerintah Norwegia mengumumkan akan menggelar penelitian dan uji coba energi listrik. Ditargetkan pesawat komersial bersumber listrik jadi dominan dalam 5-10 tahun ke depan. Ini artinya, maju satu langkah sesudah mobil listrik yang dikomersialkan oleh Tesla Motor.

Perkembangan teknologi seperti internet, otomatisasi, robot, memperluas kesenjangan antara pekerja ber-skill tinggi dengan skill rendah, antara pekerja dan yang menganggur. Akibatnya, ketimpangan pendapatan dan kekayaan meningkat. Maka, perlu ditemukan cara memperkecil ketimpangan ekonomi (pendapatan dan kekayaan).

Barangkali itulah sebabnya para pionir sekaligus superkaya seperti Zukerberg (Facebook) dan Elon Musk (Tesla) menyuarakan dukungannya pada sistem jaminan sosial baru: universal basic income, maju satu langkah ketimbang sistem tunai bersyarat-PKH (conditional cash transfer). Sebuah langkah untuk mengimbangi laju pesat teknologi yang berpotensi menghilangkan tenaga kerja manusia.(*)

*) Sugeng Bahagijo, Direktur Infid 

 

 

Continue Reading

Kolom

Menangkal Berhala Hoaks Transaksional

mm

Published

on

J. Kristiadi | Kolumnis Politik Kompas | Peneliti Senior CSIS *)

Ramalan kecanggihan teknologi sejalan dengan naluri hasrat manusia untuk berinterkasi sehingga kehidupan di bumi lebih harmoni di huni karena orang bebas bicara dan bertukar  gagasan, ternyata hanya ilusi. Sejarah membuktikan sebaliknya, sejak diketemukan mesin cetak yang memermudah penyebaran informasi, bukan hanya gagasan sehat yang diperdebatkan, tetapi pidato dan berita beracun  bernuansa dan terang-terangan menebarkan kebencian karena alasan perbedaan terhadap suku, ras, agama, keyakinan, membahana pula.  Misalnya, perseteruan antara Kekristnan dan Kekatolikan abad pertengahan, berujung  “Perang Agama ” antara penganut Agama katolik dan Kristen Protestan selama kurang lebih tiga dekade yang mengkibatkan puluhan ribu manusia kehilangan nyawa. Tragedi semacam itu dalam skala yang berbeda terjadi  sepanjang sejarah, dan semakin mudah terulang karena dipicu oleh kecagihan tekonologi.  (Nial Ferguson, The False Prophecy of Hyperconnection, How to Survive The Networked Age, Forein Affairs, September/October 2017). Selain factor teknologi, alasan lain yang lebih fundamental dan fenomena ” homopily”, gejala kecenderungan manusia mempunyai naluri mencari teman yang mempunyai kepentingan, ide dan karakter  yang sama. Relasi yang homopilik semakin mudah kalau di dasarkan atas sentiment primordial dan karakter yang sama. Ibaratnya, burung akan bergerombol dengan jenis burung yang sama. Ungkapan populernya, birds of  a  feather flock together”.

Mengingat ancaman bahaya tuturan kebencian dapat menghancurkan negara, bangsa serta peradaban, maka akun semacam Seracen yang pengelolanya menjual kebencian dan permusuhan demi seonggok rupiah harus di berantas seakar-akarnya. Pengalaman kompetisi politik, khususnya sejak Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 nampaknya semakin memicu para pemilik modal untuk memfasilitasi mereka yang merindukan belaian nikmat kuasa mewujudkan impiannya. Para pembiak kekuasaan meramu menu campuran kekuatan uang dan rasa permusuhan merupakan jalan lapang untuk mengakumulasi capital.   Sementara itu para politisi yang berhasil meraih  kedudukan dapat di salah gunakan untuk memupuk modal sehingga mereka juga akan menjadi bandar politik transaksional, bukan lagi peminta-minta kekuasaan.

Berhala Hoaks Transaksional bila di biarkan dapat dipastikan akan mengikis habis secara sitematis dan bengis pilar-pilar fundamental bangsa dan negara. Mereka dengan agresif meyakinkan public dengan mengeksploitasi perbedaan kodrati dan pasti akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.  Oleh sebab itu tidak mengherankan banyak negara buyar karena hasrat nafsu yang membakar nalar tidak dapat dikendalikan karena  sudah terlalu liar. Berhala politik tansaksional semakin fatal bagi tatanan hidup normal karena nilai moral ditukar asal dibayar seuai hasil tawar nenawar. Mereka mengejar sampai martabat pudar karena nafsu kuasa tidak dapat dikontrol oleh nalar serta kedap terhadap ajar.

Maka sangat tepat Presiden dan Ketua Mejelis  Permusyawaratan rakyat ( MPR) kompak menunjukan kegeraman mereka terhadap  SERACEN ( Kompas, senin, 27 Agust 2017). Demikian pula respon Menteri Komunikasi dan Informatika yang  memberikan peringatan keras terhadap pengelola Facebook, Twitter, Google agar hengkang dari Rapublik Indonesia bilamana tidak memperhatikan kemanan nasional,   patut di apresiasi. Momentum kemistri tersebut harus dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi politik mengingat kompetisi politik massif Pilkada serentak 2018 dan Pilpres tahun 2019 amat mudah meruntuhkan  iman politik para politisi yang sangat rentan terhadap belaian nikmat kuasa.

Megingat laga politik sudah akan dimulai kurang dari setahun lagi, maka diperlukan beberapa kebijakan urgensi sebagai berikut. Pertama,  Menteri Komunikasi dan informasi melakukakn koordinasi dengan lembaga terkait memonitor ketat perusahaan (penyedia/operator) media sosial dan bagaimana mereka  merespon laporan mengenai ujaran kebencian dan permusuhan. Sebaiknya respon harus segera dilakukan, real time, agar tidak terlanjur menyebar lebih luas lagi. Kedua, edukasi literasi digital kepada masyarakat, khususnya
para imigran digital ( Digital Immigrants), komponen masyarakat yang lahir sebelum era teknologi digital. Lawannya,  Digital Native (Natif Digital), mereka yang sejak kecil ibaratnya menghabiskan waktunya menggunakan komputer, video gamems, vide kamera, hand phone, dan mainan digital lainnya. ( Digital Natives, Digital Immigrants; Marc Prensky,  On the Horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5 October 2001).

Ketiga, kampanye besar-besaran dan terorganisir melawan Hoaks transaksional. Sekedar contoh penangkalan terhadap Hoaks dilakukan oleh The Council Of Europe ( Dewan  Eropa) memprakarsai kampanye Gerakan tidak bertutur Kebencian ( No Hate Speech Movement) dengan target generasi muda ; Aktifis Blogger di Myamar, Nay Phone, mengampanyekan “ Bicara tentang  Bunga (Flower Speech) utuk melawan tuturan  kebencian.

Perjuagan menangkal berhala Hoaks Transaksional pasti berhasil. Modal utama antara lain temuan Survei SMRC tentang NKRI DAN ISIS PENILAIAN MASSA PUBLIK NASIONAL bulan Mei 2017 antara lain menegaskan. Pertama, Orang Indonesia hampir semuanya bangga menjadi warga RI. Hampir semuanya menyatakan kesediaan untuk menjadi relawan mempertahankan NKRI. Namun semua itu harus disertai dengan niat politik dan strategi yag tepat serta tegak lurus mengacu kepada Pancasila. (*)

 

 

 

 

 

 

Continue Reading

Kolom

Pancasila dan Jalan Tengah Keindonesiaan

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *)

Beberapa hari ini Presiden Joko Widodo tengah fokus membicarakan perkara Wasathiyah Islam (Islam Jalan Tengah) dengan Grand Syeikh Al Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dalam rangkain pertemuan mereka di Jakarta. Islam jalan tengah yang tengah digagas adalah upaya mencari jalan bagi perdamaian dunia, beragama secara moderat dan tujuan perdamaian yang bertumpu pada keadilan bagi sebanyak-banyak umat. Tulisan ini ingin melengkapi dengan fokus pada refleksi atas memori nasional “jalan tengah” dalam Pancasila sebagai paradigma yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia.

Jalan Tengah Pancasila

Pancasila sejatinya adalah jalan tengah bagi indonesia di tengah pergulatan dunia yang terbelah dalam kutub-kutub kepentingan dan ideologi. Sebagai jalan tengah pancasila merupakan kesadaran (ideologis) keindonesiaan kontemporer—yang akar sejarahnya justeru telah menancap lama, membumi dalam benak tiap founding father bangsa indonesia tak terkecuali segenap komponen rakyat pada tahun-tahun menentukan 1926-1945.

Mengalami kembali “jalan tengah” keindonesiaan kita—setelah pergulatan setengah abad lebih merdeka, mungkin bisa memberi jalan lapang untuk bangsa ini dalam menempuh kembali jalan benar lagi sesuai dengan karakter indonesia sebagai suatu bangsa dan kesatuan organisme negara kesatuan.

“Jalan tengah” yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah karakter “monodualis” dalam menjalankan indonesia sebagai suatu organisme negara. Karakter “monodualis” berarti bahwa negara indonesia tidak menganut fanatisme paham ideologis baik sumbernya dari yang “kanan” mau pun yang “kiri”.

Maka konsekuensinya jelas dan tegas: fundamentalisme, radikalisme dan anasir totalitarianisme tidak akan pernah cocok apalagi menolong bangsa dan negara ini dalam menempuh takdir sejarahnya sebagaimana tercatat dalam Pancasila.

Dengan demikian Pancasila sebagai bentuk genuine dari persatuan dan gotong royong semua entitas pendiri negara indonesia, telah setuju menjadikan bangsa dan negara bernama Indonesia sebagai bangsa merdeka tidak hanya secara kedaulatan (wilayah), tetapi juga dalam ihwal ideologi atau cara pandang. Ideologi indonesia merdeka adalah pancasila. Sebagai ideologi maka ia berfungsi sebagai mata-baca dan rujukan “model” bagi pemerintah dan entitas rakyat dalam menghadapi tantangan perubahan tiap zamannya.

Dalam pancasila dan UUD 1945 itulah terdapat sikap dan pilihan “monodualis”, suatu jalan tengah di mana secara praksis terwujud misalnya dalam cara pandang indonesia yang “bebas aktif”, non-blok dalam hubungan internasional. Sementara dalam penataan urusan ekonomi politik dalam negeri, seperti tercermin misalnya dalam UUPA 1960 bahwa sistem agraria indonesia tidak menganut kapitalisme (dengan adanya batas maksimum pemilikan), tidak juga menganut sosialisme-komunisme (dengan tetap diakuinya hak milik pribadi). Sementara dalam soal sosio kultural (religiusitas) agama dan adat dalam posisi menerima pemerintah yang sah dan hukum nasional yang berlaku di negara indonesia. Hubungan di antaranya adalah berdasar hukum dan demokrasi yang terwujud dalam pancasila dan UUD 1945 itu sendiri.

“Jalan Tengah” Sebagai Paradigma

Jalan tengah dengan demikian adalah paradigma, suatu model guna mendekati perkembangan dan tantangan zaman bagi negara dan komunitas masyarakat indonesia. Sebagai “paradigma” bagi kehidupan sosial kemasyarakatan, kemajuan modelnya tidak ditentukan oleh kemampuan mengganti paradigma indonesia (pancasila) melainkan bagaimana terjadi pencapain yang terus membaik dalam bentuk dan isi dari mana indonesia memulainya dahulu. Kemajuannya ditentukan dari seberapa terus meningkat kesejahteraan masyarakatnya, membaiknya rasa keadilan sosial, terawatnya kebhinekaan, dan terus terpelihararanya gotong royong dan persatuan nasional.

Setiap kemunduran dan pelemahan atas hal itu berarti merupakan bentuk ujian bagi kemajuan pancasila dengan “jalan tengah”nya sebagai suatu model atau paradigma berbangsa dan bernegara serta pendekatan penyelenggaraan keduanya.

Dengan kesadaran demikian, wacana mengganti pancasila atau menuntut kemajuan dengan ukuran adanya bentuk baru model selain pancasila adalah tidak relevan.  Sebab ukuran kemajuannya yang tepat adalah the pursuit of excellence berupa taraf pencapain lebih maksimal yang diterima oleh komunitas masyarakat indonesia yang bhineka baik secara horizontal mau pun bhineka dalam konteks vertikal (tingkat ekonomi-kesejahteraan).

Tahun politik yang mulai menjelang sekarang ini sampai 2019 nanti, tidak selayaknya dan tidak pantas berjalan diluar jalan tengah keindonesiaan. Kemajuan politik hanya berarti meningkatnya kecerdasan politik masyarakat yang terekspresikan dengan makin berbudayanya masyarakat dalam politik.

Politik yang mendegradasi makna kebudayaan manusia hanya akan menghasilkan masyarakat politik yang dekaden, absurd dan pada dasarnya tidak memiliki cita-cita politik (kebudayaan) yang merupakan ukuran harkat dan kesejahteraan paling genuine. Karenanya penting untuk mengingatkan khususnya pada pemerintah Jokowi-JK agar tidak melupakan pembangunan kebudayaan manusia di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur. (*)

*) Sabiq Carebesth: Penyair, Founder of Galeri Buku Jakarta (GBJ)

Continue Reading

Classic Prose

Trending