Connect with us

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the Indonesian Society’s struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

mm

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Trending