Connect with us

COLUMN & IDEAS

Pemuda dan Bangsa Pesimistis

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang “Manusia dan Bangsa” (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai “perang setiap hari” di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak “lain”.

Bagaimana dalam situasi semacam itu, problem dasar yang diungkap Boediono dapat memperoleh perhatian yang cukup memadai? Sementara pembangunan manusia, sebagaimana pengembangan kebudayaan, sesungguhnya-kita, termasuk kalangan pemerintah-menyadari adalah fundamen terpenting dalam semua proses pembangunan. Apabila menuruti logika Boediono, sampai hari ini (bahkan sejak masa Orde Lama), pembangunan lebih bersifat institutional heavy ketimbang human heavy. Satu sifat atau karakter yang tidak hanya kerap terjebak dalam proforma dan retorika, tetapi juga pemanfaatan ukuran statistikal yang sangat materialistis, mengabaikan betapa di dalam “materi” sebuah bangsa terdapat ruh atau jiwa yang tak mungkin kita biarkan terdegradasi sehingga membuat pencapaian material (institusional) apa pun jadi hampa.

Itulah yang terjadi, misalnya dalam penanganan asap dan kebakaran di kawasan gambut yang merongrong bukan hanya ekonomi, kesehatan, politik, keamanan, tetapi bahkan hingga kedaulatan negara. Pelbagai program kebijakan cepat yang dihasilkan, lagi-lagi berbasis pendekatan kritis dan kedaruratan, melulu diambil dengan pertimbangan yang 90 persen bersifat teknis, teknologis, dan administratif. Padahal, seperti dinyatakan oleh PBB dan Kementerian LHK sendiri, 90 persen penyebab kebakaran sebagai induk dari masalah adalah manusia. Akan tetapi, mengapa justru persoalan manusia ini agak diabaikan, dengan tidak tampaknya program kuat dalam mengubah cara berpikir, cara bertindak, hingga persoalan adat, tradisi hingga budaya yang melekat pada manusia tersebut?

Sudah begitu lama, terlalu lama, kita meninggalkan core dari kerja pembangunan kita, dari proses pembudayaan kita sebagai bangsa, yakni manusia.

Pertanyaan eksistensial

Sehebat atau sesempurna apa pun regulasi dan institusi diciptakan dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa, akan tetap sia-sia jika manusia pembuat dan pelakunya tak cukup beradab/berbudaya sehingga dengan mudah memelintir, memanipulasi dan mengkhianati keluhuran dari kehebatan itu. Trisila Soekarno, tak akan pernah mencapai hasil paripurnanya (berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi) tanpa didului atau diiringi sukses dimensi ketiganya, “kepribadian yang berkebudayaan”. Seperti contoh “pemberantasan korupsi” yang diperjuangkan institusi hebat, seperti KPK, tak akan pernah mendapatkan hasil signifikan, bahkan hanya untuk potongan kecil puncak piramida sosial yang ditempati kaum elite, jika programnya lebih berat pada penindakan dan pencegahan pragmatis, bukan pada perubahan sikap mental dan perilaku manusianya.

Maka bila, sekali lagi bila, kita bersama mampu memafhumi dan sepakat dengan eksplanasi tentang manusia di atas, setidaknya ada tiga prakondisi atau semacam “rukun” yang wajib dikerjakan untuk memulai pembangunan kebudayaan (manusia) secara sungguh-sungguh (hal-hal yang justru dalam hemat saya belum atau selalu gagal kita lakukan selama ini). Pertama, dan ini problem paling mendasar kita, mengomprehensi dan mengonstitusi kenyataan eksistensial dan mutakhir dari diri kita sendiri, “manusia Indonesia”. Komprehensi di sini, saya maksudkan, lebih dari sebagai sebuah pemahaman yang (umumnya akademis dan) cenderung bersifat spesifik, uni-dimensional, atau bahkan sektarian, tetapi pada pengertian yang holistik (multidimensional) tentang kenyataan kemanusiaan itu.

Menjadi kesulitan luar biasa ketika siapa pun bertanya pada kita, “siapakah Anda?”. Siapa, atau apakah aku? Hampir tidak ada perangkat rasional yang kita anggap cukup adekuat dan komprehensif untuk menciptakan jawaban. Pertanyaan eksistensial ini tentu saja sangat mendasar. Namun, bagaimana ia bisa dijawab, saat jangankan terma besar “Indonesia”, bahkan identitas primordial yang melekat dalam DNA kultural kita pun sudah tidak mampu kita mengenali. Apa itu “Jawa”, “Sunda”, “Minang”, “Flores” dan sebagainya, sudah tidak kita pahami wadag maupun esensinya. Wong jowo ilang jawane, demikian salah satu ekspresi lokal mengungkapkannya. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu pada manusia jika kita tidak mengenalinya?

Bagaimana sebuah regulasi, institusi ditegakkan dan program-program dijalankan demi kemaslahatan manusia, tetapi kita sungguh-sungguh tidak mengenali subyek dari itu semua? Bagaimana seseorang memimpin, apa pun, jika ia tidak paham apa atau siapa yang dipimpinnya? Benarkah dengan kebutaan komprehensi semacam itu, negara ini melangsungkan hidupnya selama 70 tahun?

Kedua, dan ketiga tak dapat saya sebutkan di sini karena kedua “rukun” itu hanya dapat dilakukan ketika yang pertama dapat kita selesaikan dengan saksama. Dalam arti lain, upaya membangun, mengubah atau melakukan “revolusi diri” manusia tak akan mungkin terjadi, ketika pihak yang memiliki obligasi tak mampu menuntaskan “rukun” pertama tadi.

Bangsa pesimistis

Saya mulai dengan subyek apa yang disebut dengan “manusia/generasi muda Indonesia”. Bukan saja karena dalam berbagai uji coba saya di banyak kota dan lembaga menemukan kenyataan mereka benar-benar blank bahkan frustrasi hanya untuk mendapatkan cara menciptakan jawaban dari pertanyaan di atas. Tapi juga, tentu, pada generasi inilah perubahan manusia kita arahkan sebagai target utama, tanpa menafikan betapa pentingnya kalangan senior bahkan anak-anak dijadikan sebagai target karena pada titik tertentu mereka juga mengambil peran signifikan.

Generasi muda, mereka yang secara sosiologis tergolong generasi Y dan Z, harus jujur kita akui, jika tidak merupakan produk dari the lost generation, yang tak lain adalah generasi X-seperti penulis sendiri-bisa dikatakan sebagai alien dalam kehidupan umum kita bermasyarakat dan berbangsa yang notabene masih dipepati oleh tradisionalisme bahkan ortodoksi yang dibumbui sedikit retorika modernitas (baca: saintifis dan teknologis) yang sebenarnya masih terasa asing bagi peri kehidupan kita yang ambigu dan paradoksal ini. Mereka menjadi alien, ketika kita mengalami kesukaran besar memahami mereka di saat kita masih melihat mereka dengan ukuran-ukuran dan visi atau kosmologi tradisional kita. Pada saat kita sendiri termangu dan tak berdaya, menyaksikan diri kita sendiri menjadi kurban dari (semua produk) zaman, yang perlahan atau cepat mengubah diri kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa, terlebih melakukan hal sebaliknya.

Semua produk peradaban atau zaman, dengan budaya yang menguntit atau mengiringinya, datang pada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi justru menguasai kita. Sadar atau tidak kita hidup, atau merasa hidup, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada semua itu (jadi pegawai/buruh/eksekutif, busana, gaya hidup, alat angkut, media massa, hingga gawai-gawai elektronis yang menenggelamkan bahkan seluruh kesadaran kita).

Di titik inilah saya menganggap bangsa kita berada pada état atau kondisi yang pesimistis, bahkan dalam beberapa ukuran: apatis. Sebuah kondisi di mana seseorang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menentukan dirinya sendiri, kecuali ia ditentukan oleh hal lain. Hal itu disebabkan kenyataan ia tak merasa berkapasitas lagi mengomprehensi apa yang ada (dan terjadi) dalam dirinya.

Sebuah adab (dan budaya) yang karena begitu kompleks, bahkan kaotis sehingga kita gelap tidak mengenalinya, merasa asing bahkan tercekam atau cemas terhadapnya. Lalu kalah, akhirnya menyerah. Dalam situasi umum itulah, generasi muda kita berjuang menemukan dan menentukan dirinya. Menggauli zaman secara dekat, mencoba menguasai semua perangkat dan produknya, berusaha menciptakan sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan dirinya. Di sinilah poinnya: kita tak tahu dan paham apa yang terjadi dalam generasi itu, ketika kita masih menggunakan standar usang dalam dunia pendidikan, keilmuan, tradisi, negara bahkan agama kita.

Bahwa generasi muda sudah meninggalkan kita jauh. Tidak lagi, antara lain, menggunakan semua acuan konservatif yang masih menjadi kapstok mental-intelektual kita. Menganggap diri mereka yatim piatu dan mencari orangtua kultural baru mereka lalu membuat kita putus asa karena kita gagal dan jatuh sebagai pecundang lengkap dengan baju kebesaran dan kecongkakan kita sebagai pejabat negara, orangtua kaya, ustaz lihai, atau tetua adat yang tetap rajin berilusi masih mengenali dan menguasai mereka. Bagaimana kemudian kita hendak mengubah mereka, bahkan untuk mendekatinya pun kita tak punya kendaraan untuk menjangkaunya? Apa guna pendidikan dan semua institusi negara yang dibuat untuk mereka? Apa guna mereka menghabiskan uang rakyat (bahkan ratusan triliun) untuk sesuatu yang nyata sia-sia.

Pembangunan manusia, sejatinya-sekali lagi-inti dari semua kerja dan tujuan kita berbangsa, di semua sektornya. Tak hanya pada sektor yang-menurut kita-berkait langsung, tetapi juga sektor perdagangan, industri, pedesaan, pertanian, hingga urusan dalam dan luar negeri, bahkan pertahanan hingga intelijen. Bahkan, mungkin dia tak butuh institusi tersendiri, terlebih jika aparatusnya terlalu congkak dan invalid dalam memahami subyek pekerjaannya. (*)

 

*Radhar Panca Dahana , Budayawan
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 30 November 2015/ Featured Image by; liputan6/lalabohang

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Absurditas Golput

mm

Published

on

Getty Images/ Kompas.com

Seorang penulis yang namanya cukup tersohor dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia baru-baru ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam momentum pesta demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput.

Dia menyatakan bahwa pada era pemerintah saat ini hoaks merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia. Juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elite, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi.

Argumennya faktual dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, bagi saya, hal itu terkesan menyederhanakan persoalan karena Jokowi dijadikan sebagai aktor tunggal yang layak dibebani dan dimintai tanggung jawab atas begitu banyak beban sejarah dan persoalan bangsa ini.

Fakta dan data yang ia sampaikan tidak ada yang salah, lebih-lebih sebagai suara kritis. Kita butuh argumentasi kontrol kekuasaan semacam itu untuk bangsa yang tengah berusaha melaju dari beban reformasi yang puluhan tahun mandek dan tersandera begitu banyak kepentingan.

Tapi saya melihat keterjebakan sudut pandang, yang sayangnya juga banyak mengemuka dalam argumentasi kebanyakan mereka yang hari ini memilih untuk tidak memilih (golput). Fakta yang meski benar sejatinya tidak kontekstual karena terisolasi dari realitas besar sosial dan sejarah sehingga menghasilkan tafsir keliru atas “kenyataan politik” Indonesia saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama, realitas oligarki. Lima tahun memimpin bangsa dengan beban sejarah monolitik dan oligopolistik hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa selama 32 tahun jelas tidak cukup untuk membereskan semua krisis yang dihadapi Indonesia. Lebih-lebih reformasi 1998 juga gagal mentransformasi secara menyeluruh bangsa ini ke tujuan dan bentuk baru politik yang lebih moderat dan kosmopolit.

Kedua, sejarah warisan Orde Baru yang belum tuntas. Birokrasi dan paradigma budaya politik kita masih banyak mengamini cara-cara lama, baik dalam hal korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Butuh kehendak politik sekaligus kesiapan generasi yang lebih kekinian untuk menggantikan cara, praktik, dan budaya politik Indonesia. Dan, sekali lagi, Jokowi sebagai pribadi tidak cukup dan tidak akan kuat dibebani itu semua seorang diri.

Ketiga, fungsionalisme individual dalam melihat kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini golput mengajukan argumen seolah-olah Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari realitas global dan konfigurasi ekonomi-politik dunia, terutama perkembangan kapitalisme lanjut.

Keempat, golput hari ini lebih mendekati proses dari pilihan yang secara faktual tidak dialektis dan mengabaikan proses negasi menuju kualitas substansi demokrasi. Mengapa? Karena ia tidak dijadikan sebagai organisme intelektual dan massa, melainkan lebih ke sentimen individu.

Dengan empat hal yang saya sebutkan, saya berpandangan bahwa meski pilihan untuk tidak memilih adalah juga hak yang konstitusional, fenomena golput hari ini lebih menunjukkan suatu perasaan sentimental dan personal ketimbang sebagai keluhan dari sistem sosial dan kultural yang berkembang lima tahun ke belakang.

Bagi saya, sudah terlambat untuk golput dan pemilihan umum sudah di depan mata. Fakta-fakta negatif dan pesimisme sebagaimana dituliskan penulis tadi justru tengah berlangsung semakin masif. Haruskah kita memilih abai dan tidak terlibat?

Golput sudah terlambat karena pilihan untuk tidak memilih sejatinya bukan laku personal meski subyeknya individual. Golput seharusnya merupakan politik alternatif, dan karena itu subyeknya harus menuju suatu gerakan sosial. Sebab, ia merupakan jalan bagi kelompok politik alternatif untuk menarik atau mengembalikan realitas politik yang elitis agar kembali pada fitrahnya sebagai sarana artikulatif kepentingan rakyat.

Jadi, golput dalam momentum pemilihan umum kali ini adalah absurd. Bukan karena pilihan untuk tidak memilihnya, melainkan lebih pada latar belakang sikap yang tidak hanya inkonsisten, tapi juga pada dasarnya tidak punya tujuan yang berkaitan dengan perbaikan situasi politik dan kebangsaan yang kita inginkan. Alih-alih golput dalam situasi politik sekarang, saya merasa masih banyak argumen dan rasionalisasi untuk tetap aktif mengawal dinamika politik dan demokratisasi Indonesia.

Selamat memilih dan tegak lurus dalam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Saya sendiri akan memilih untuk memilih karena saya tidak ingin menjadi yang absurd, seperti Sisifus: sudah menjadi korban, harus pula yang menjalani hukuman. (*)

*) Sabiq Carebesth. Penyair dan Penulis Lepas—editor Galeri Buku Jakarta

Tulisan ini sebelumnya tayang di Koran Tempo.

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Lapangan Menteng ke Taman Menteng: Pengingatan dan Pelupaan

mm

Published

on

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Moh Alie Rahangiar *)

Minggu sore, 21 Oktober 2018, Taman Menteng telah ramai pengunjung sebelum kami tiba. Saya langsung mengitari taman, bermaksud lakukan scanning agar dapat gambaran umum taman ini. Baru setengah jalan, saya bertemu Ayu (19) dan Rudi (19), sepasang kekasih yang sedang menikmati leasure time. Ayu tampak malu-malu saat saya meminta izin untuk memotret mereka berdua. Sambil tertawa, kedua tangannya diangkat menutupi wajahnya lalu menolah ke kiri, menghindari kamera. Rudi duduk tenang menatap kamera. Senyumnya sedikit mengembang, seolah tak terganggu. Keduanya duduk di atas kursi besi berwarna hijau tua berukuran tiga orang dewasa yang dibuat mengelilingi lapangan berlantai semen. Jarak satu kursi dengan kursi berikutnya kira-kira empat atau lima meter.

Di hadapan mereka penggunjung lain sedang sibuk berolahraga. Ada anak-anak yang bermain futsal, orang dewasa yang sedang bermain voli, dan beberapa remaja perempuan yang berlatih tarian modern (dance) diiringi musik disko. “Ini pertama kali kami ke sini, mas” kata Ayu. “Ya ke taman kan gratis, nggak perlu keluar duit, paling buat bensin di motor sama jajan di sini”, jelas Ayu. Keduanya menempuh jarak kira-kira 6,1 km dari Pejompongan, tempat tinggal mereka, ke Taman Menteng. Jarak yang tidak terlalu jauh untuk ukuran Jakarta. “Kadang ke Monas juga, tapi kan agak jauh kalau Monas, makanya ke sini aja. Taman ini bagus, rame, lumayanlah buat refresing”, kata Rudi ketika diminta berkomentar.

Selang dua kursi dari tempat duduk Rudi dan Ayu, duduk Pak Paijan (42) bersama tiga anak perempuannya yang masih kecil-kecil. Usia anak-anaknya kira-kira usia TK nol besar atau kelas satu SD. Pak Paijan sering ke Taman Menteng bersama anak-anaknya itu. “Kalau di rumah paling mereka nonton tivi, makanya sengaja dibawa ke sini biar bisa leluasa bermain”, jelas Pak Paijan. “Kadang saya ajak ke museum, ke Lapangan Banteng juga kadang-kadang, kalau nggak ya ke Monas”, kata Pak Paijan.

Di seberang lapangan, seorang bapak tua sedang memikul beberapa tikar anyaman daun pandan yang diikat jadi satu. Ia berjalan menuju air mancur di sisi lapangan, dekat jalan Jl. Prof Moh Yamin, lalu duduk di atas tembok yang mengelilingi air mancur. Namanya Yusuf (61). Ia penjual tikar keliling yang tiap seminggu sekali mampir ke Taman Menteng. Selain Taman Menteng, Taman Suropati dan Masjid Tangkuban Perahu adalah tempat yang kerap ia sambangi. Keramaian adalah hal yang membuatnya mampir ke tempat-tempat tersebut. Bagi Pak Yusuf, di mana ada keramaian, ke situlah langkahnya ditujukan. Tak peduli mereka yang datang tujuannya beda-beada. “Yang penting kan kita usaha, laku nggaknya tergantung rejeki”, kata Pak Yusuf. Harga satu tikar yang ia tawarkan antara Rp 120.000 Rp sampai 150.000. “Ya kadang laku kadang enggak, kadang laku satu atau dua, kadang kosong”, katanya lagi.

Saat saya sedang ngobrol bersama Pak Yusuf, seorang pedagang kopi bersepada mendekat lalu menawarkan minum. Dia adalah Zaeni (37), sehari-hari pekerjaannya bolak-balik Taman Menteng dan Taman Suropati, mejajakan minumannya. “Kopi pak, kopi, mau yang dingin, panas?” Tanya Pak Zaeni. Bagian depan sepedanya dipenuhi minuman instant sachet (kopi, nutrisari dsb) yang bergelantungan. Bagian belakang (sadel) dibuat kotak segi empat. Dua termos air panas, beberapa botol air mineral ukuran satu liter dan beberapa bungkus pop mie ditempatkan di kotak segi empat itu. Orang Jakarta menyebut pedagang keliling seperti Pak Zaeni sebagai starling, akronim dari starbuck keliling. Plesetan kreatif ini agaknya mengandung sentilan terhadap raksasa bisnis kopi asal Amerika, Starbucks co.

Pak Zaeni tak sendiri. Ia bersama enam rekan lainnya mondar-mandir menghampiri pengunjung taman, seolah sedang berkompetisi. Setelah Pak Zaeni pergi, kawannya yang lain datang menawarkan minuman, seperti tak mau tahu bahwa kawannya baru saja pergi dari sini. “Sudah, pak, sudah”, kata saya sambil mengangkat gelas plastik berisi minuman dingin.

***

Taman Menteng diresmikan pada tahun 2007 oleh Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Fauzi Bowo. Pengerjaannya telah dimulai sejak tahun 2004 melalui suatu sayembara di bawah Gubernur DKI, Sutioyoso. Sebelum diubah jadi taman, tanah seluas  3,4 ha tersebut merupakan lapangan sekaligus markas klub Persatuan Sepak Bola Jakarta (PERSIJA). Lapangan tersebut telah berdiri sejak Hindia Belanda, dibangun tahun 1921 oleh dua arsitek Belanda, F.J Kubatz dan P.A.J Moojen. Desain lapangan dibuat mengikuti desain pemukiman Menteng yang diperuntukan bagi pembesar kolonial.

Lapangan bernama Voetbalbon Indische Omstreken Sport itu pada mulanya dimaksudkan sebagai tempat bermain bola orang-orang Belanda kala itu (Yunanto, 2008). Di masa Presiden Sukarno, lapangan tersebut diubah namanya menjadi Stadion Menteng (ibid), lalu diserahakan kepada PERSIJA. Dari lapangan inilah, beberapa nama besar seperti Yudo Hadiyanto, Surya Lesmana, Djamiat Kaldar, Iswadi Idris, Oyong Lisa, Sofyan Hadi, Ronny Pattinasarani hingga Bambang Pamungkas lahir (Yunanto, 2008; jakonline.asia, 2015).

Pada tahun 2006, ketika lapangan tersebut akan dialihfungsikan menjadi taman, protes pun berdatangan. Berbagai alasan dikemukakan, mulai dari alasan hukum, lingkungan, hingga alasan sejarah lapangan. Meski diprotes, pemerintah DKI tetap mengalihfungsikan. Pemprov DKI ketika itu berdalih, Lapangan Menteng kumuh! Kata “kumuh” memang menjadi musuh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Karena itu harus dihindari. Jadilah lapangan tersebut apa yang saat ini kita kenal sebagai Taman Menteng.

Terletak di persimpangan Jl. HOS Cokroamonito dan Jl. Prof. Moch Yamin, taman ini ramai dikunjungi warga tiap akhir pekan. Pengalaman saya beberapa kali datang ke taman ini di akhir pekan memang tidak pernah sepih. Aktivitas warga di Taman Menteng dapat dibagi dalam empat kategori: menikmati leasure time, bermain, olah raga dan aktivitas ekonomi.

Jika taman bagi pasangan muda-mudi seperti Ayu dan Rudi adalah tempat menikmati leasure time, buat Pak Paijan, taman adalah ruang bermain alternatif bagi anak-anaknya di belantara metropolitan yang kian padat. “Taman ini penting buat anak-anak, mereka bisa main, lari ke sana-ke mari, itu perlu buat mereka, apalagi di Jakarta yang begini padat kan, tempat beramain paling di mall”, urai Pak Paijan. Sedangkan di mata Pak Yusuf dan Pak Zaeni cs, Taman Menteng adalah tempat mencari nafkah. Pak Yusuf, misalnya, meski dagangannya anakronis, keramaian baginya adalah kemungkinan yang harus ia sambut. Dibeli atau tidak, usaha adalah kunci.

***

Ayu dan Rudi tak pernah tahu bahwa taman yang sedang mereka sambangi adalah bekas markas PERSIJA. Mereka mungkin tidak memiliki keterikatan khusus dengan tempat ini sebelum menjadi taman. Berbeda dengan Ayu dan Rudi, Pak Paijan, Pak Yusuf dan Pak Zaeni tahu bahwa taman tersebut adalah bekas lapangan PERSIJA. Tapi hal itu telah menjadi masa lalu. “Iya, dulu taman ini memang lapangan PERSIJA, terus diubah jadi taman”, kata Pak Paijan. “Tapi sekarang ini juga bagus lah, daripada dulu itu kan kumuh juga, nggak terurus. Ini kan lebih bagus, jadi taman, anak-anak bisa main juga di sini”, kata Pak Paijan, menerangkan. Sedangkan Pak Yusuf maupun Pak Zaeni seperti tidak peduli dengan perubahan dari lapangan menjadi taman. “Itu sih urusan pemerintah, mereka mau ngapain ya bisa aja. Yang penting tidak menyusahkan kita di bawah”, kata Pak Yusuf saat diminta pandangannya.

Pengalihan Lapangan Menteng menjadi taman tentu mengubah ingatan publik, terutama bagi mereka yang pernah bersentuhan dengan Lapangan Menteng—yang juga berarti terhadap Jakarta di masa lalu—seperti pada Pak Paijan dan Pak Yusuf. Proses ini berlangsung melalui pengingatan dan pelupaan (Kusno, 2009); suatu peristiwa diseleksi untuk diingat; peristiwa lain diseleksi untuk dilupakan. Pak Paijan mengingat Lapangan Menteng, tetapi tentang kekumuhannya, lalu secara tidak langsung mengusulkan taman saat ini sebagai ingatan baru, sebagai tempat bermain.

Taman ini kelihatanya memang terbuka bagi semua kalangan, termasuk bagi Kantor KORAMIL yang entah untuk alasan apa ditetempatkan di taman ini. (*)

*) Moh Alie Rahangiar Mahasiswa sebuah Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta; peminat studi perkotaan. 

Continue Reading

Trending