Connect with us

COLUMN & IDEAS

Pemuda dan Bangsa Pesimistis

mm

Published

on

Oleh : Radhar Panca Dahana

Selain mengesankan, secara substansial saya menyetujui pandangan yang ditulis Dr Boediono tentang “Manusia dan Bangsa” (Kompas, 13 November 2015) yang sekaligus mengafirmasi kecendekiawanan dan visi kenegarawanan mantan wakil presiden itu, melebihi spesialisasi ilmu yang melekat padanya.

Pada inti dan pada akhirnya, proses apa pun yang berada dalam ruang kebudayaan, termasuk pembangunan sebuah bangsa/negeri, adalah menghasilkan manusia yang mampu mengeksplorasi dan mengaktualisasi hingga tingkat optimum potensi keilahiannya sehingga ia memiliki keluhuran dan kemuliaan sebagaimana ia harusnya ada (dan diciptakan).

Meskipun demikian, sejarah modern (terlebih pascamodern) negara-negara dunia. Realitas global mutakhir seperti menawarkan hanya satu kategori masalah, dalam jumlah tak terhitung, hari ke hari, dan datang tiada henti: kritis atau emergensial. Tidak ada pemimpin negara di atas muka bumi ini yang memiliki cukup waktu untuk mengendapkan atau mengontemplasi semua masalah, untuk mendapatkan substansi atau proyeksi futuristik, misalnya, sehingga membuat mereka tidak memiliki pilihan kecuali: penyikapan atau tindakan yang pragmatis, sebagian bahkan oportunistis. Seorang menteri yang dekat dengan Presiden Joko Widodo mengekspresikan situasi tersebut sebagai “perang setiap hari” di seputaran kamar-kamar kerja Istana Merdeka. Kamar-kamar di mana negosiasi dan diplomasi pragmatis-dan oportunistis-terjadi antara pemerintah dan pihak “lain”.

Bagaimana dalam situasi semacam itu, problem dasar yang diungkap Boediono dapat memperoleh perhatian yang cukup memadai? Sementara pembangunan manusia, sebagaimana pengembangan kebudayaan, sesungguhnya-kita, termasuk kalangan pemerintah-menyadari adalah fundamen terpenting dalam semua proses pembangunan. Apabila menuruti logika Boediono, sampai hari ini (bahkan sejak masa Orde Lama), pembangunan lebih bersifat institutional heavy ketimbang human heavy. Satu sifat atau karakter yang tidak hanya kerap terjebak dalam proforma dan retorika, tetapi juga pemanfaatan ukuran statistikal yang sangat materialistis, mengabaikan betapa di dalam “materi” sebuah bangsa terdapat ruh atau jiwa yang tak mungkin kita biarkan terdegradasi sehingga membuat pencapaian material (institusional) apa pun jadi hampa.

Itulah yang terjadi, misalnya dalam penanganan asap dan kebakaran di kawasan gambut yang merongrong bukan hanya ekonomi, kesehatan, politik, keamanan, tetapi bahkan hingga kedaulatan negara. Pelbagai program kebijakan cepat yang dihasilkan, lagi-lagi berbasis pendekatan kritis dan kedaruratan, melulu diambil dengan pertimbangan yang 90 persen bersifat teknis, teknologis, dan administratif. Padahal, seperti dinyatakan oleh PBB dan Kementerian LHK sendiri, 90 persen penyebab kebakaran sebagai induk dari masalah adalah manusia. Akan tetapi, mengapa justru persoalan manusia ini agak diabaikan, dengan tidak tampaknya program kuat dalam mengubah cara berpikir, cara bertindak, hingga persoalan adat, tradisi hingga budaya yang melekat pada manusia tersebut?

Sudah begitu lama, terlalu lama, kita meninggalkan core dari kerja pembangunan kita, dari proses pembudayaan kita sebagai bangsa, yakni manusia.

Pertanyaan eksistensial

Sehebat atau sesempurna apa pun regulasi dan institusi diciptakan dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa, akan tetap sia-sia jika manusia pembuat dan pelakunya tak cukup beradab/berbudaya sehingga dengan mudah memelintir, memanipulasi dan mengkhianati keluhuran dari kehebatan itu. Trisila Soekarno, tak akan pernah mencapai hasil paripurnanya (berdaulat dalam politik dan berdikari dalam ekonomi) tanpa didului atau diiringi sukses dimensi ketiganya, “kepribadian yang berkebudayaan”. Seperti contoh “pemberantasan korupsi” yang diperjuangkan institusi hebat, seperti KPK, tak akan pernah mendapatkan hasil signifikan, bahkan hanya untuk potongan kecil puncak piramida sosial yang ditempati kaum elite, jika programnya lebih berat pada penindakan dan pencegahan pragmatis, bukan pada perubahan sikap mental dan perilaku manusianya.

Maka bila, sekali lagi bila, kita bersama mampu memafhumi dan sepakat dengan eksplanasi tentang manusia di atas, setidaknya ada tiga prakondisi atau semacam “rukun” yang wajib dikerjakan untuk memulai pembangunan kebudayaan (manusia) secara sungguh-sungguh (hal-hal yang justru dalam hemat saya belum atau selalu gagal kita lakukan selama ini). Pertama, dan ini problem paling mendasar kita, mengomprehensi dan mengonstitusi kenyataan eksistensial dan mutakhir dari diri kita sendiri, “manusia Indonesia”. Komprehensi di sini, saya maksudkan, lebih dari sebagai sebuah pemahaman yang (umumnya akademis dan) cenderung bersifat spesifik, uni-dimensional, atau bahkan sektarian, tetapi pada pengertian yang holistik (multidimensional) tentang kenyataan kemanusiaan itu.

Menjadi kesulitan luar biasa ketika siapa pun bertanya pada kita, “siapakah Anda?”. Siapa, atau apakah aku? Hampir tidak ada perangkat rasional yang kita anggap cukup adekuat dan komprehensif untuk menciptakan jawaban. Pertanyaan eksistensial ini tentu saja sangat mendasar. Namun, bagaimana ia bisa dijawab, saat jangankan terma besar “Indonesia”, bahkan identitas primordial yang melekat dalam DNA kultural kita pun sudah tidak mampu kita mengenali. Apa itu “Jawa”, “Sunda”, “Minang”, “Flores” dan sebagainya, sudah tidak kita pahami wadag maupun esensinya. Wong jowo ilang jawane, demikian salah satu ekspresi lokal mengungkapkannya. Bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu pada manusia jika kita tidak mengenalinya?

Bagaimana sebuah regulasi, institusi ditegakkan dan program-program dijalankan demi kemaslahatan manusia, tetapi kita sungguh-sungguh tidak mengenali subyek dari itu semua? Bagaimana seseorang memimpin, apa pun, jika ia tidak paham apa atau siapa yang dipimpinnya? Benarkah dengan kebutaan komprehensi semacam itu, negara ini melangsungkan hidupnya selama 70 tahun?

Kedua, dan ketiga tak dapat saya sebutkan di sini karena kedua “rukun” itu hanya dapat dilakukan ketika yang pertama dapat kita selesaikan dengan saksama. Dalam arti lain, upaya membangun, mengubah atau melakukan “revolusi diri” manusia tak akan mungkin terjadi, ketika pihak yang memiliki obligasi tak mampu menuntaskan “rukun” pertama tadi.

Bangsa pesimistis

Saya mulai dengan subyek apa yang disebut dengan “manusia/generasi muda Indonesia”. Bukan saja karena dalam berbagai uji coba saya di banyak kota dan lembaga menemukan kenyataan mereka benar-benar blank bahkan frustrasi hanya untuk mendapatkan cara menciptakan jawaban dari pertanyaan di atas. Tapi juga, tentu, pada generasi inilah perubahan manusia kita arahkan sebagai target utama, tanpa menafikan betapa pentingnya kalangan senior bahkan anak-anak dijadikan sebagai target karena pada titik tertentu mereka juga mengambil peran signifikan.

Generasi muda, mereka yang secara sosiologis tergolong generasi Y dan Z, harus jujur kita akui, jika tidak merupakan produk dari the lost generation, yang tak lain adalah generasi X-seperti penulis sendiri-bisa dikatakan sebagai alien dalam kehidupan umum kita bermasyarakat dan berbangsa yang notabene masih dipepati oleh tradisionalisme bahkan ortodoksi yang dibumbui sedikit retorika modernitas (baca: saintifis dan teknologis) yang sebenarnya masih terasa asing bagi peri kehidupan kita yang ambigu dan paradoksal ini. Mereka menjadi alien, ketika kita mengalami kesukaran besar memahami mereka di saat kita masih melihat mereka dengan ukuran-ukuran dan visi atau kosmologi tradisional kita. Pada saat kita sendiri termangu dan tak berdaya, menyaksikan diri kita sendiri menjadi kurban dari (semua produk) zaman, yang perlahan atau cepat mengubah diri kita tanpa kita mampu berbuat apa-apa, terlebih melakukan hal sebaliknya.

Semua produk peradaban atau zaman, dengan budaya yang menguntit atau mengiringinya, datang pada kita bukan untuk kita kuasai, tetapi justru menguasai kita. Sadar atau tidak kita hidup, atau merasa hidup, dengan tingkat ketergantungan tinggi pada semua itu (jadi pegawai/buruh/eksekutif, busana, gaya hidup, alat angkut, media massa, hingga gawai-gawai elektronis yang menenggelamkan bahkan seluruh kesadaran kita).

Di titik inilah saya menganggap bangsa kita berada pada état atau kondisi yang pesimistis, bahkan dalam beberapa ukuran: apatis. Sebuah kondisi di mana seseorang sudah tak mampu berbuat apa-apa lagi untuk menentukan dirinya sendiri, kecuali ia ditentukan oleh hal lain. Hal itu disebabkan kenyataan ia tak merasa berkapasitas lagi mengomprehensi apa yang ada (dan terjadi) dalam dirinya.

Sebuah adab (dan budaya) yang karena begitu kompleks, bahkan kaotis sehingga kita gelap tidak mengenalinya, merasa asing bahkan tercekam atau cemas terhadapnya. Lalu kalah, akhirnya menyerah. Dalam situasi umum itulah, generasi muda kita berjuang menemukan dan menentukan dirinya. Menggauli zaman secara dekat, mencoba menguasai semua perangkat dan produknya, berusaha menciptakan sesuatu yang mungkin dapat digunakan untuk menjelaskan dirinya. Di sinilah poinnya: kita tak tahu dan paham apa yang terjadi dalam generasi itu, ketika kita masih menggunakan standar usang dalam dunia pendidikan, keilmuan, tradisi, negara bahkan agama kita.

Bahwa generasi muda sudah meninggalkan kita jauh. Tidak lagi, antara lain, menggunakan semua acuan konservatif yang masih menjadi kapstok mental-intelektual kita. Menganggap diri mereka yatim piatu dan mencari orangtua kultural baru mereka lalu membuat kita putus asa karena kita gagal dan jatuh sebagai pecundang lengkap dengan baju kebesaran dan kecongkakan kita sebagai pejabat negara, orangtua kaya, ustaz lihai, atau tetua adat yang tetap rajin berilusi masih mengenali dan menguasai mereka. Bagaimana kemudian kita hendak mengubah mereka, bahkan untuk mendekatinya pun kita tak punya kendaraan untuk menjangkaunya? Apa guna pendidikan dan semua institusi negara yang dibuat untuk mereka? Apa guna mereka menghabiskan uang rakyat (bahkan ratusan triliun) untuk sesuatu yang nyata sia-sia.

Pembangunan manusia, sejatinya-sekali lagi-inti dari semua kerja dan tujuan kita berbangsa, di semua sektornya. Tak hanya pada sektor yang-menurut kita-berkait langsung, tetapi juga sektor perdagangan, industri, pedesaan, pertanian, hingga urusan dalam dan luar negeri, bahkan pertahanan hingga intelijen. Bahkan, mungkin dia tak butuh institusi tersendiri, terlebih jika aparatusnya terlalu congkak dan invalid dalam memahami subyek pekerjaannya. (*)

 

*Radhar Panca Dahana , Budayawan
Artikel ini pernah dimuat di Harian Kompas, 30 November 2015/ Featured Image by; liputan6/lalabohang

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending