Connect with us

Kolom

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Essay

Setelah Edward Said

mm

Published

on

Nono Anwar Makarim *)

EDWARD Said meninggl pada 25 September 2003. Kanker darah yang menyiksa badannya sejak tahun 1991 akhirnya menang. Umurnya baru 67. Kofi Annan mengeluarkan pernyataan belasungkawa. Dia bilang bahwa Said berbuat banyak sekali dalam menjelaskan dunia Islam kepada dunia Barat, dan sebaliknya. Sekretaris Jenderal PBB itu tidak selalu setuju dengan pendapatnya, tetapi senantiasa suka berbincang dengan Said. Annan suka pada humor Said, dan kagum pada semangatnya memperjuangkan perdamaian antara Israel dan Palestina.

The New York, Beirut, menulis editorial yang menyebut Said sebagai orang besar yang, seperti figur-figur besar lain di dunia, kurang dihargai semasa hidupnya. Pada suatu ketika si pembela gigih nasib orang Palestina ini bahkan diusir Yasser Arafat dari Tepi Barat. Ediward Said terlalu keras mengecam korupsi di kalangan pemimpin Palestina. Arafat, si pengusir Said, sekarang berkata bahwa kematiannya membuat dunia kehilangan seorang jenius besar, seorang penyumbang kultur, intelek, dan daya-cipta universal.

N o s t a l g i  d i  E l a i n e ‘ s

Elaine’s, suatu restoran kecil di 2nd/88-89th Street, Manhattan adalah tempat pengarang, editor, profesor, seniman, dan intelektual berkumpul. Makanannya bernuansa Italia, harganya tidak semahal Daniel. Musim panas 1997. Kami berempat menanti kedatangan Edward Said untuk makan bersama. “Belum tentu dia bisa datang. Tapi, kalau serangan-serangan penyakitnya mereda, dia pasti datang!” kata temannya. Restoran kecil milik Elaine Kaufman cepat memenuh dengan orang dan suara orang diskusi sambil makan.

Tiba-tiba pintu dibuka dan Edward Said masuk. Seorang perempuan setengah baya dan tampak menarik bangun dari mejanya, menghampiri tamu yang terlambat datang, dan memeluknya erat-erat. “Itu Elaine, yang punya restoran ini!” bisik teman saya. Mereka berpelukan datang ke meja kami. Baru duduk, seorang perempuan lain bangun dari kursinya sambil berseru “Edward!” Sekali lagi teman saya berbisik, “Itu Joan Didion!” Sekali lagi Edward Said dipeluk dan dicium mesra.

Dua jam kami duduk, makan dan minum. Said hampir sepenuhnya bicara dengan seorang saja di antara kami, anak diplomat senior Inggris, kawan lama keluarga. Mereka berbicang tentang masa lalu. Memang begitu perangai orang yang sudah lama tak jumpa. Saya berupaya memutus dialog Inggris-Palestina yang terus berlangsung di meja kami. “Banyak orang di Indonesia mengira bahwa perjuangan Palestina itu adalah antara orang Islam dan orang Yahudi! Saya tahu itu tidak benar, akan tetapi, mengapa yang muncul di permukaan media hanya Hizbullah, Hamas, dan Fatah? Di mana Habbash sekarang?” Jawaban Said tidak memuaskan: “George (nama depan Habbash) sudah rusak! Tak ada yang bisa diharapkan lagi dari dia.” Said tidak menjelaskan mengapa hanya yang beragama Islam yang mengemuka di kalangan pejuang Palestina. Saya agak kesal menyaksikan konsentrasi perhatian Edward Said pada kenangan persahabatan di masa lalu. Tapi masa lalunya memang lebih menyenangkan daripada masa kininya. Anak orang kaya, hidup mewah, masuk sekolah terbaik di Palestina, Mesir, dan Amerika. Raja Hussein dan Omar Sharif adalah teman sekelasnya di Kairo. Bandingkan dengan masa kininya: Masuk dalam daftar orang yang harus dibunuh dari Liga Pembela Yahudi. Teror setiap hari melalui pos, telepon, faks yang ditujukan pada dirinya dan anggota keluarganya. Kemudian penyakit kronis yang enggan pergi, dan terus-menerus menciptakan penyakit sampingan: leukemia. Ia ditanya apakah ancaman akan dibunuh dan kanker darah tidak mengganggu semangat hidupnya. Said menjawab bahwa bahaya kelumpuhan semangat jauh lebih besar daripada leukemia dan ancaman pembunuhan. Karena itu ia berupaya tidak terlalu memikirkan nasib yang buruk itu. Tampang keren, otak cemerlang, latar belakang berduit, pekerjaan mengajar di universitas terkemuka di Amerika terjamin kesinambungannya sampai mati. Ketika saya tanyakan mengapa ia memilih tinggal di New York, metropolis yang begitu didominasi oleh orang yang mengancam akan membunuhnya, ia menjawab: “Apa ada kota lain?”

Konon, sebagai pribadi, Edward Said adalah orang yang sangat egosentris, memikirkan diri melulu, kurang pertimbangan akan orang-orang dekat yang mencitainya pun. Orang berbisik, “Tidak mudah hidup dengan jenius!” Lalu apa makna inti yang diwariskan almarhum pada kita? Di sini saya melihat dua unsur.

E s e n s i  E d w a r d  S a i d

Pada gelombang pasang nafsu perang di AS, jauh sebelum debakel Afganistan dan Irak yang kini sedang dialami negara adikuasa itu, saya bertanya kepada seorang cendekiawan Amerika: Kaum liberal Amerika kok tidak bersuara? Mengapa begitu sedikit orang menganut pandangan Chomsky dan Said? Jawabnya mengambang: Chomsky ekstrem. Orang tidak lagi mendengarkan suara dia. Edward Said sudah menggadaikan kecemerlangannya pada politik. Ia sudah menjadi partisan Palestina. Ia hanya mengkritik Israel dan Amerika. Ia berdiam ketika orang Palestina yang melakukan teror. Saya termenung mendengar jawaban itu. Kemudian mengingat kembali jauh ke masa lalu. Pada saat gelombang pasang suatu kampanye politik melanda masyarakat, intelektualnya kebanyakan cenderung menyesuaikan diri, atau berdiam. Mereka cemas akan tercampak keluar dari lingkungan masyarakatnya, terasing dari bangsanya. Ada juga pikiran: “Kalau begitu banyak orang setuju, jangan-jangan mereka benar: jangan-jangan pandangan saya keliru.” Periuk nasi sudah tentu paling keras membujuk agar mereka berpihak pada gelombang pasang, atau netral. Noam Chomsky dan Edward Said tegak berdiri di tengah badai kampanye perang George Bush. Mereka tidak menyesuaikan diri, mereka tidak berdiam. Mereka buka suara. Dan suaranya keras kedengarannya di seantero dunia.

Yang kedua ditinggalkan oleh almarhum adalah suatu penjernihan pikiran kita bahwa suatu teori besar yang diciptakan pemikir cemerlang tidak patut diuji pada setiap pernik keadaan konkret, buka mata. Teori orientalisme Edward Said digempur habis-habisan. Terlalu main pukul rata, terlalu gegabah, terlalu ekstrem. Akan tetapi suatu teori memang menyangkut garis besar, umum, abstrak, dan rrgeneralisasi. Yang perlu ditanyakan adalah apakah ia membuka mata.

Edward Said sudah pulang ke bukit-bukit hijau Palestina yang diimpikannya seumur hidup. Singkirkan karakternya yang egosentris; kesampingkan sulitnya orang hidup di sampingnya; maafkan sifat tak pedulinya pada perasaan orang lain, sebab dia bukan manusia biasa. Edward Said adalah orang luar biasa, orang abnormal. Lalu ambil sifat “intifadah” intelektualnya dan kecemerlangan bintangnya di langit pemikiran. Saya kehilangan seorang teladan lagi. (*)

*) Nono Anwar Makarim lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, 25 September 1939. Pada 1960-an hingga 70-an ia dikenal sebagai wartawan dan pemimpin redaksi harian KAMI. Setelah keluar masuk Fakultas Hukum UI, ia memperdalam hukum hingga memperoleh gelar doctor of juridical science dari Harvard Law School, AS. Disertasinya berjudul Compainies and Business in Indonesia. Pendiri Kantor Konsultan Makarim & Taira ini hingga kini juga dikenal sebagai penulis kolom yang tajam.

Sumber: TEMPO, Edisi 29 September – 5 Oktober 2003, halaman 124-125.

Continue Reading

Essay

Ingatan, Sejarah, dan Mitos

mm

Published

on

Taufik Abdullah*)

Mengapakah demikian mudah suara saya menaik dan bergetar menahan marah, ketika beberapa orang mahasiswa dengan nada yang sinis menanyakan fungsi perayaan 50 tahun Kemerdekaan? Mula-mula memang saya bisa menjawab dengan tenang tentang makna simbolik dari perayaan ini. Bergaya sebagai seorang guru yang baik, saya menerangkan bahwa dalam usaha melangkah ke depan – ke masa yang tanpa peta itu – kita perlu juga sekali-sekali merenung dan mengingat lagi hasrat dan tekad yang pernah dipatrikan serta langkah-langkah yang telah diayunkan. Akan tetapi ketika seorang mahasiswa, lagi-lagi dengan suara sinis, malahan cenderung sarkastik, dengan gaya seorang oposan, berkomentar, “oh, sekedar merenung saja!” hampir saja kesabaran saya hilang. Suara saya menaik. Akan tetapi untunglah, kenakalan asli saya segera tampil dan saya pun bisa menjadikan jawabannya yang diiringi humor. Maka, semakin sadarlah saya bahwa saya bukan seorang pendidikan. Begitu mudah saya terkena provokasi.

Belum lama peristiwa itu terjadi. Baru beberapa hari berselang. Kalau saya pikir-pikir kembali peristiwa itu saya rasa tak pantas suara saya menaik dan bergetar menahan marah. Apa salahnya kalau hal yang dianggap “hebat” itu sekali-kali dihadapkan pada kesangsian akan keabsahannya? Bukankah dinamika dunia ilmu praktis ditentukan oleh letupan-letupan kesangsian terhadap apa yang telah diangap benar? Para mahasiswa itu memang memperlakukan saya sebagai seorang ilmuwan yang diharapkan dapat menjawab masalah keilmuan. Kebetulan saja masalah keilmuan itu, kali ini berkisar di sekitar perayaan Proklamasi Kemerdekaan. Akan tetapi, apa salahnya?

Masalah sesungguhnya bukan terletak pada pertanyaan mahasiswa yang sinis itu, tetapi pada diri saya. Saya pikir hal ini juga dirasakan sebagian mereka yang sebaya dengan saya dan yang lebih tua daripada saya. Seperti yang dialami mereka juga Proklamasi Kemerdekaan dan Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Nasional adalah bagian dari otobiografi saya. Tak mungkin bagi saya untuk mengingat pertumbuhan kedirian saya di luar konteks itu. Revolusi Naional bagi saya bukanlah sesuatu “yang ada di sana,” yang dengan mudah bisa dilihat secara objektif, tanpa melibatkan perasaan. Saya tak mengatakan bahwa saya ikut ke medan perang menyambung nyawa demi tanah air dan saya pun tak bisa berbicara bahwa saya, dengan berbagai cara, ikut membantu perjuangan kita. Sama sekali tidak. Akan tetapi bagaimanakah saya bisa melupakan kesedihan yang saya rasakan karena tak bisa ikut melompat-lompat dan bersorak-sorak, seperti anak-anak lain ketika ulang tahun pertama proklamasi dirayakan di kota kecil saya? Baru beberapa hari sebelumnya saya dikhitan. Babagaimana pula saya tak akan ingat akan kegembiraan saya ikut berlari-lari di belakang para pemuda yang membawa Sutan Sjahrir di atas bahu mereka, ketika mantan Perdana Menteri itu berkunjung ke kota saya? Atau, melupakan perasaan yang mencekam ketika melihat mayat seorang pejuang yang tewas, setelah sebelumnya patroli tentara Belanda menembaki sekolah saya. Berbagai slide kenangan kadang-kadang tampil bergantian, jika saja gugatan terhadap masa lalu itu datang. Memang Revolusi Nasional bagi saya bukanlah “something out there” tetapi adalah sesuatu yang berbeda dalam diri saya. Tak bisa saya mengelak kehadirannya. Betapa pun mungkin saya ingin melupakannya, atau bisa juga, mengubah bentuknya yang sesuai dengan hasrat saya sekarang. Ia adalah kenangan saya. Ia adalah ingatan saya. Ia adalah bagian dari subjektivisme saya, betapa pun mungkin saya ingin menyembunyikannya. Saya pun tak bisa pula bersembunyi dari ingatan ini. Entah kalau amnesia telah menghidapi diri saya.

Jadi, suara saya yang menaik dan bergetar menahan marah semoga bisa juga dimaafkan. Mungkin para mahasiswa itu hanya bermaksud bertanya tentang sejarah yang konon objektif – “ sesuatu yang ada di sana,” di kelampauan – tetapi saya rasakan sebagai gugatan terhadap ingatan saya yang subjektif dan yang merupakan bagian dari kehadiran saya. Atau, barangkali pula mereka hanya menyangsikan keabsahan sebuah initos yang dirasakan semakin bercorak hegemonik. Bisa jadi demikian halnya, tetapi, mana mereka tahu bahwa yang langsung terkena adalah ingatan saya yang pribadi, bebas, dan otentik. Mereka mahasiswa itu, tak bisa mempertanyakan, apalagi menggugat, ingatan saya, yang riil pada diri dan kesendirian saya ini.

Harus saya akui, bahwa dalam suasana peringatan dan perayaan yang ketiganya – ingatan, yang pribadi sejarah, yang dihasilkan oleh pencarian akademis yang kritis, dan mitos, yang tumbuh dari sebuah corak keprihatinan atau kepentingan (entah kultural, kekuasaan, atau ideologi) – bisa saja bercampur baur menjadi satu lagi, di manakah sesungguhnya batas ketiganya? Bukankah sejarah bisa juga dianggap sebagai “rekaman ingatan kolektif” dan ingatan atau kenangan mungkin juga diperlukan sebagai “sejarah yang dialami sendiri”.

Dan mitos? Mitos boleh juga dianggap sebagai peristiwa “sejarah” yang harus selalu diingat dan diingatkan, sebagai pelajaran dan alat pemersatu.

Hanya saja, pencampuradukan dari ketiga kategori ini dengan mudah dapat menyebabkan kita kehilangan makna yang sesungguhnya dari peringatan peristiwa dramatis yang telah mengubah corak kehadiran kita sebagai bangsa itu. Sejarah tidaklah ada dengan sendirinya.  Sejarah adalah hasil dari sebuah usaha untuk merekam, melukiskan, dan menerangkan peristiwa di masa lalu. Bisa jadi sejarah adalah sebuah hasil yang sejujur mungkin ingin merekam dan “merekonstruksi” ingatan, baik yang kolektif maupun yang pribadi, tetapi mungkin juga sejarah bermaksud “menemukan kembali” peristiwa (apa, siapa, di mana, dan bila) yang telah terkibur impitan zaman. Sejarah adalah hasil yang didapatkan dengan sengaja ketika berbagai pertanyaan tentang masa lalu telah dirumuskan. Kalau demikian, bukankah “sejarah” sesungguhnya sangat ditentukan oleh jenis pertanyaan yang telah dirumuskan? Memang, demikian halnya dan inilah unsur yang paling subjektif dalam sejarah. Maka, dapat jugalah dibayangkan bahwa pertanyaan itu bukan saja beranjak dari rasa ingin tahu belaka, tetapi dapat pula dirangsang oleh kepentingan tertentu, apa pun mungkin coraknya.

Betapapun kejujuran adalah landasannya yang paling esensial, sejarah mau tak mau bersifat selektif. Tak semua kebenaran atau kenyataan historis bisa dan perlu dikatakan. Hanyalah yang penting dan yang relevan saja yang perlu dilukiskan. Kalau demikian, herankah kita karena yang sifatnya selektif ini, sejarah bisa juga memantulkan kisah atau pesan yang mempunyai tingkat penting dan relevan yang berbeda-beda? Bukan itu saja, tingkat penting dan relevan itu bisa pula ditentukan oleh golongan sosial yang berbeda-beda pula. Fungsi sosial sejarah malah ditentukan oleh pemahaman terhadap kisah dan pesan itu. Mungkin karena itulah, saya kira, pernah ada yang berkata,

“Sejarah tak memberikan pelajaran apa-apa, kitalah yang belajar dariapdanya”. Jadi kitalah – kita yang menghadapkan diri pada kisah sejarah – yang merupakan unsur yang aktif.

Begitulah, kadang-kadang kisah dan pesan tertentu kita perbesar-besar karena memberikan sesuatu yang bersifat integratif, inspiratif, atau apa saja yang dianggap berfaedah. Kadang-kadang kisah tertentu kita ulang-ulang, malah kita peringati dan kita rayakan, dengan berbagai macam corak ritual dan seremoni. Dari kisah tersebut kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Tetapi, pemilihan kisah atau pesan itu terjadi dalam proses kompetisi. Ketika pilihan akhirnya ditentukan, maka hal itu adalah akibat dari proses hegemonisasi yang telah dimenangkan. Dalam sistem kenegaraan yang sangat ideologis, seperti negara kita ini, sudah bisa dipahami bahwa kekuasaan mempunyai kecenderungan yang sangat tinggi melakukan hegemoni makna terhadap sejarah dan simbol. Dengan berbagai sistem rujukan dan informasi, serta pemakaian sistem kekuasaan, maka semakin membesarlah bentukan hasil pilihan itu dan semakin jauhlah ia dari sejarah yang pernah menghasilkannya. Analisis akademis mengatakan bahwa pilihan itu telah berubah menjadi sebuah mitos. Kalau ini telah terjadi, sejarah hampir tak berdaya untuk menuntutnya kembali ke pangkuannya – ke pangkuan dunia yang kritis dan “obyektif”. Mitos pun telah menjadi “realitas – sejarah”. Hanya saja ia bukan sesuatu yang “out there”, yang dingin dan yang telah berlalu, tetapi sesuatu yang ada “di sini”, hangat dan bagian dari kehidupan sosial. Kredibilitas mitos pun semakin menaik jika ia mendapat dukungan, apalagi kalau berawal dari ingatan, kolektif ataupun individual. Didukung oleh kecenderungan teologis, yang menjadikan situasi hari kini sebagai pembenaran dari keabsahan gambaran hari lalu, mitos pun semakin kokoh berdiri. Dengan begini, maka sistem hegemoni pun telah membentuk masa lalu berdasarkan skenario kepentingan hari kini.

Semua ikatan sosial memerlukan mitos, karena ia mengajukan jawaban bagi kemungkinan terdapatnya ketimpangan antara realitas dengan logika, memberi suasana kredibilitas bagi keberlakuan tata yang berlaku dan bisa pula merupakan unsur integratif yang diperlukan. Kalau saya tak salah, adalah Ernest Renan, yang mengatakan bahwa kehadiran “bangsa”, yang bermula dari “keinginan untuk hidup bersama”, bisa berlanjut jika komunitas itu bersedia “mengingat banyak hal” dan “melupakan hal”. Mengingat dan melupakan yang selektif inilah yang melahirkan mitos. Hanya saja seleksi yang hegemonik tidaklah sekedar berusaha menjauhkan kita dari sejarah yang dingin dan kritis, tetapi juga mengingkari keabsahan ingatan sendiri yang pribadi dan otentik.

Peristiwa besar, seperti Revolusi Nasional dan Perang Kemerdekaan kita, adalah lahan pengalaman yang dengan tajam menancapkan kehadirannya dalam ingatan, pribadi dan kolektif. Peristiwa ini adalah pula “sesuatu yang ada di sana”, yang bisa memberikan kisah tentang pergumulan sebuah bangsa mempertahankan kehadiranna dan kegelisahan manusia menghadapi hari-hari tanpa kepastian, selain harapan yang tak kunjung padam. Kekinian kita yang dihasilkannya – sebuah bangsa yang dulu berjuang kini telah mempunyai negara yang berdaulat – menjadikannya pula sebuah sumber inspirasi bagi tumbuhnya mitos.

Mitos bermain dalam wilayah publik. Ia adalah bagian dari kehidupan sosial. Kehadirannya membayangkan suasana integratif. Perayaan dan peringatan bisa pula dilihat sebagai peneguhan dari keberlakuan mitos. Dalam suasana perayaan – sebuah karnaval – siapa pun akan terlarut di dalamnya. Akan tetapi, sebuah pertanyaan kadang-kadang tertanyakan juga. “Siapakah yang menentukan corak mitos itu?” Kini, saya sadar, jangan-jangan pertanyaan sarkastis dan sinis dari mahasiswa yang saya ceritakan itu adalah pantulan dari penolakan mereka terhadap mitos integratif yang mereka anggap sebagai sesuatu yang hegemonik. Mungkin, demikianlah halnya tetapi andaipun bukan, mitos yang memperlihatkan wajahnya dalam wilayah publik, tidak saja mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk memperteguh keakraban sosial dan sejarah, melainkan juga, dapat menjauhkan kita dari ingatan kita yang pribadi, murni, dan otentik. Yang tampil adalah wajah publik, bukan diri kita dalam kesendirian dan kepolosan yang tak bisa ditutupi.

Karena itulah saya kira pada saat kita mensyukuri kemerdekaan tanah air kita, semestinyalah kita menggali lagi ingatan yang pribadi dan otentik itu. Pengalaman apakah yang pernah dipatrikan ketika perjuangan dimasuki dan di saat antusiasme kemerdekaan dirasakan? Ingatan adalah penghadapan kita dengan kesendirian kita. Ia tak membiarkan kita untuk bertopeng dalam segala macam kepura-puraan. Dalam ingatan yang murni pribadi ini kita pun bisa mengingat dan mengenang kembali tangisan ibu yang meratapi kepergian abadi anak tercinta atau derai air mata sang istri melepas suami ke medan perang. Untuk apa? Kita mungkin bisa membohongi publik, tetapi tak bisa menghindar dari ingatan sendiri.

Kita rayakan hari kemerdekaan dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur, tetapi kita gali lagi ingatan dan kenangan dengan segala kepolosan yang hanya mungkin tampil dalam kesendirian kita masing-masing. Dalam kesendirian kita dengan ingatan ini, langkah yang telah diayunkan bisa dinilai lagi dan niat yang pernah dipatrikan dalam diri tinjauan kembali. Masihkah idealisme dan pengorbanan yang dipancarkan Proklamasi dan Revolusi Nasional menyinari kehidupan kita bernegara? Ataukah sesuatu yang lain – yang dulu tak terimpikan, malah dinista sebagai penyimpangan – telah menyelinap dalam kehidupan kita? Hanya ingatan kita dalam kesendirian kita masing-masing yang bisa menjawab. (*)

____________________________________

*)Taufik Abdullah lahir: Bukittinggi, Sumatra Barat, 3 Januari 1936, adalah ahli peneliti utama pada LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ia lulus dari Jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (drs., 1961) dan Cornell University (M.A., 1967; Ph.D., 1970). Sejak  April 2000 ia menjadi ketua LIPI. Tulisan-tulisannya diterbitkan di dalam dan luar negeri; di antaranya “Adat dan Islam; An Examination of Conflicty in Minangkabau Indonesia” (1966); “Modernization in the Minangkabau World West Sumatra” dalam Claire Holt, et.al., (eds.); Culture and Politics in Indonesia (1972); Sejarah Lokal di Indonesia (1979, 1985); Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia (1987) ; “Islam and the Formation of Tradition in Indonesia A Comparative Perspective”, Itinerario (1989). Prof. Dr. Taufik Abdullah menjadi editor serta konsultan majalah Prisma, anggota dewan redaksi jurnal Sejarah, editor Ensiklopedi Islam Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia. Pengalaman akademiknya dimulai dengan menjadi asisten pengajar Sejarah barat (1959-61) di Universitas Gadjah Mada, Fulbright Visiting Professor di University Wisconsin (1975), Post-Doctoral Fellow di University of Chicago (1977), Visiting Professor di Cornell University (1985), University of Kyoto (1989-90), Australian National University 91990), Mc Gill University, Montreal (1991-92) dan Thammasat University (1997). Aktivitas profesionalnya antara lain menjadi Member of Council for the Study of Malay Culture UNESCO (1971), Presiden International Association of Historians of Asia (IAHA) (1996-98); Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Pusat (dari 1995), Ketua Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (1974-1978), anggota KITLV (1968-1978). Dari lembaga yang disebut terakhir ia juga memperoleh penghargaan sebagai anggota kehormatan.

Sumber: Taufik Abdullah, Nasionalisme dan Sejarah, Satya Historika, Bandung, 2001.

***

Continue Reading

Kolom

Paceklik Pemikiran dan Krisis Kebudayaan

mm

Published

on

Seberapa besar kontribusi pemikiran terhadap kebudayaan bangsa hari ini? Seberapa besar keterkaitan kebudayaan terhadap kehidupan politik bangsa kita? Pertanyaan tersebut memaksa kita memeriksa kembali kondisi kekinian kita.

Saya menilai hari ini kita mengalami paceklik (kekurangan) pemikiran. Itu karena sebab kontribusi pemikir dan budayawan kita kian minim lantaran para pemikir (intelektual) kita telah banyak memilih terjun dalam arena politik praktis atas nama perbaikan kondisi politik yang dinilainya mengalami krisis. Sementara itu, para budayawan jengah atau merasa tak didengar lagi pemikiran simbolisnya oleh meraka yang berada di jagad politik.

Menanggapi opini saya tersebut, kawan saya yang politikus menyatakan kalau kondisi politik kita hari ini buruk dan tidak bermoral, itu salahnya budayawan dan para pemikir karena sibuk sendiri dengan angan-angannya. Budayawan sibuk dengan pemikirannya sendiri dengan pada saat yang sama mengabaikan kondisi riil politik.

Kaum politikus merasa ada kondisi-kondisi bersifat rahasia yang hanya bisa diraba dan dibaca mereka yang berada langsung di dalam arena politik. Sementara itu, pemerhati dan para budayawan yang bersuara terkait kondisi politik dianggap hanya membual. ??Saya lantas bertanya, apakah budayawan tidak tahu kondisi riil politik? Apakah mereka tidak peduli? Atau sebenarnya memang telah terjadi dan telah diciptakan kondisi yang membuat politik seolah tak perlu mendengar sumbangsih pemikiran para intelektual dan refleksi kebudayaan karena menganggap pikiran pemikir dan refleksi budayawan hanya berada di angan-angan? Persoalan yang lebih mendasar adalah dari mana mulanya politik dan kebudayaan dianggap tak terkait?

Saya justru kian khawatir bahwa kita tidak hanya sedang mengalami krisis pemikiran, tetapi juga krisis keterkaitan. Jika kondisinya telah menjadi berhadap-hadapan dan politik cenderung melihat oposisi biner antara kekuasaan politik dan refleksi budaya, jelas kita harus prihatin dan mewaspadai masa depan kebudayaan (politik) kita.

Sejarah Kebudayaan

Politik dan pemikiran sesungguhnya adalah laku kebudayaan. Karena itu, ia terjalin dalam satu keterkaitan dengan lingkup dan produk budaya yang lain. Meminjam judul buku pelajaran, saya setuju realitas politik dalam gerak langkahnya lantas disebut sebagai “Sejarah Kebudayaan”, bukan “Sejarah Politik”.

Harusnya dalam siasat kebudayaan, yang berlaku adalah saling melingkupi, bukan saling mengatasi . Sayangnya, kondisi hari ini justru menunjukkan antara politik dan kerja budaya menjadi opisisi biner (binary opposition) yang saling mengatasi. Hal itu tak terlepas dari pendangkalan makna atas politik dan atas budaya itu sendiri. Budaya kerap dipersempit maknanya menjadi sekadar seni atau klangenan saja. Sementara itu, politik sekadar menjadi bagaimana mengambil kekuasaan dalam percaturan demokrasi liberal.

Saat politik dan budaya ditempatkan dalam pemaknaan di mana satu sama lain menjadi eksklusif maka yang terjadi seperti hari ini, politik dianggap lebih tinggi dan merupakan jalan paling ampuh membangun peradaban. Begitu juga budaya, oleh para budayawan dianggap lebih suci dan bisa menyucikan kotornya dunia politik dan kekuasaan. Keterkaitan keduanya dalam upaya membangun kebudayaan bangsa terabaikan.

Dalam kondisi demikian, rasanya kita bukan seperti negara-bangsa yang telah merdeka setengah abad berlalu, melainkan bangsa setelah keterjajahan yang payah dan terlalu merasa menderita. Jadi, ketika ada kesempatan menjadi dominan, berkuasa dan elite, perburuan atas kesempatan politik menjadi terpisah sama sekali dari ikhtiar membangun bangsa besar yang tak lain merupakan makna dan kerja dari kebudayaan.

Mengurai Kesalahan

Kesalahan memang bisa terdapat dalam keduanya, baik politikus maupun budayawan bisa sama salahnya. Kesalahan politikus adalah merasa dirinya dan kerja politiknya begitu susah payah sehingga sedikit kebobrokan bisa dibenarkan dari dalil-dalil moral dan budaya (politik modern). Sementara itu, budayawan sering ngambek dengan kondisi politik ketika merasa pemikiran dan perenungannya tak digubris.

Selain itu, di antara kaum pemikir dan intelektual banyak melupakan peran intelektualnya. Peran intelektual di dalam politik semestinya adalah menahan diri untuk tidak menjadi “profesional” politik? Ini karena jika ia dengan segala alasan moralnya telah memutuskan berpolitik atau berkecimpung di dalam dunia poltik secara profesional, tentu produk pemikirannya tak lagi mengandung kekuatan moral dalam rambu-rambu populisme kerakyatan.

Wacana dan pemikirannya telah mewakili satu nilai-nilai politik dalam mana ia terjun dan menjadi profesional politik dalam partai yang menaunginya. Tidak salah, tapi memainkan peran ganda sebagai politikus sekaligus memerankan peran intelektual adalah absurd?

Paceklik pemikiran dan krisis kebudayaan yang tengah berlangsung seperti sekarang ini harus segera diatasi. Oposisi makna secara biner antara politik dan budaya harus segera disudahi. Lantaran keduanya sebenarnya berada dalam ranah “kemungkinan” yang sama untuk bisa mendorong terciptanya kondisi yang baik dan modern bagi bertumbuhnya bangsa dan berkembangnya mekanisme kesejahteraan sosial masyarakkat yang adil-sejahtera.

Bukankah tujuan utama baik dari politik dan budaya adalah terciptanya kondisi ideal bagi rakyat untuk hidup kritis, bekerja, dan sejahtera dalam penghidupannya yang merdeka? Jika demikian tujuan dari hidup dalam bangsa yang merdeka seperti yang kita imajinasikan, mau tak mau kerja politik dan kerja budaya harus saling mengisi dan mengoreksi supaya terwujud keterkaitan dalam sejarah kebudayaan Indonesia yang modern.

Kebudayaan yang bebas dominasi serta adil dan beradab sebagaimana telah diimajinasikan dalam Pancasila dalam tafsirnya yang inklusif.?? Politik harus membuka telinga bagi jeritan kebudayaan, dan kebudayaan tak boleh bosan menyuarakan jeritan mereka yang jadi korban. Ini disebabkan antara politik dan kebudayaan harus saling melingkupi, bukan saling mengatasi. Semoga.

*Sabiq Carebesth, Freelance Writer. Author of  “Memoar Kehilangan” (2011). Chief  Editor Galeri Buku Jakarta.

Tulisan ini dimuat di Harian Sinar Harapan (13/4)

Continue Reading

Classic Prose

Trending