Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Golput Otonom Dan Tantangan Demokratisasi

mm

Published

on

Golput (Golongan Putih) di Indonesia bukanlah hal baru. Ia adalah gerakan sosial dalam artinya yang paling populis (kerakayatan) sekaligus politik (demokrasi) warga dalam upaya kritisisme dan upaya memajukan demokratisasi di indonesia berhadapan dengan ancaman politik totalitarianisme dan fasisme sebagai bentuk monopoli kapitalisme atas keadilan ekonomi .

Dalam sejarah pesta demokrasi di indonesia, Golongan Putih (Golput) telah berlangsung sejak pemilu pertama era Orde Baru pada pemilu tahun 1971. Gerakan Golput pada masa itu terorganisir sebagai bentuk perlawanan yang dimotori mahasiswa dan pemuda dalam rangka melawan “Golongan Karya”.

Gerakan Golput sebagai alternatif kembali mengemuka sebagai sikap politik kritis mahasiswa dan pemuda pada periode paska reformasi 1998. Pada era reformasi 98 Golput dimotori oleh organisasi mahasiswa-pemuda dalam mengusung isu kerakyatan sebagai alternatif wacana politik kekuasaan yang oligarkis.

Golput sendiri adalah hak politik warga dan sifatnya konstitusional. UU No 39/1999 tentang HAM Pasal 43, selanjutnya UU No 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik yaitu di Pasal 25 dan dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu disebutkan di Pasal 19 ayat 1 bahwa “WNI yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Moralitas Politik

Golput dalam sejarah gerakannya merupakan gerakan moral. Dalam arti tidak ada maksud politis terkait memenangkan salah satu pasangan tertentu dalam suatu momen Pemilihan Umum (Pemiu). Ketimbang sebagai gerakan politik dengan tujuan kekuasaan, golput sejatinya adalah sikap politis masyarakat sipil yang ingin mendorong supaya kekuasaan yang dihasilkan oleh suatu Pemilu pada akhirnya benar-benar ditujukan guna politik kerakyatan di mana hak-hak rakyat yang terabaikan mendapat perhatian dan dipenuhi.

Dalam pemahaman semacam itu, Golput bisa dikatakan memiliki sifat-sifat umum: Pertama: Golput adalah gerakan kritik. Sebagai gerakan ia tidak dilangsungkan otonom oleh individu-individu melainkan suatu konsolidasi yang organis, memiliki bentuk dan tujuan politik berupa daya tawar masyarakat di hadapan politik kekuasaan—siapa pun penguasanya.

Kedua: Golput mengandaikan suatu organisasi massa yang ideologis dalam arti memiliki nilai gerakan yang melampaui suka dan atau tidak suka, kecewa dan atau tidak kecewa yang sifatnya personal belaka. Nilai yang dibangun dalam gerakan ini adalah nilai kerakyatan di mana golput diharapkan mampu mendorong isu-isu kerakyatan seperti soal agraria dan HAM supaya menjadi isu politik kalangan elit.

Ketiga: Golput merupakan langkah taktis dari suatu gerakan politik yang sifatnya strategis. Tujuan akhirnya memang bertaut dengan politik kekuasaan tetapi ia diandaikan sebagai jalan panjang pendidikan politik masyarakat agar tidak tergerus arus politik lima tahunan di mana masyarakat hanya dijadikan pundi suara tanpa kepastian terpenuhi hak dan makin baiknya pemenuhan hak-hak sosial politiknya.

Melampaui Individualitas Politis 

Penulis berharap, dalam situasi di mana proses evolusi nilai kebangsaan indonesia yang Bhineka Tunggal Ika nyata tengah diuji kematangannya, partisipasi dan kontribusi terutama mereka yang hari ini berpotensi memilih untuk tidak memilih (golput), di mana umumnya merupakan kalangan melek politik bahkan intelektual, untuk merenungkan kembali manfaat kolektif sikap politiknya bagi bangsa ini ketimbang sekedar mengedepankan otonomi politik masing-masing atas nama kekecewaan individual.

Pun jika kedua pasangan Capres dan Cawapres dianggap tidak cukup memberi harapan bagi perbaikan kewargaan kita, alangkah lebih baik untuk mengambil sikap aktif dalam mengawal proses demokrasi—yang bagaimana pun sedang dalam proses menjadi lebih baik meski masih banyak kekurangan di sana sini.

Justeru inilah waktu yang menentukan, apakah kebaikan yang tengah berlangsung akan digantungkan hanya sebagai prestasi pada suatu momen lima tahunan, atau disorongkan menjadi pondasi kokoh bagi keberlanjutan pembangunan dan demokrasi indonesia di masa depan.

Lagi pula, kondisi dan prasyarat perubahan hari ini telah berbeda dari abad 20 lalu, kita berada dalam komunitas dunia abad 21 dengan peta demografis yang berbeda, juga bentuk-bentuk gerakan yang telah lain pula, seperti di katakan Noam Chomsky dalam bukunya “Optimism Over Despair” akan selalu ada ruang untuk “optimisme kehendak” (hlm.133) di tengah terus berkembangnya hegemoni kapitalisme dalam merampas hak-hak warga.

Optimisme yang dimaksud Chomsky adalah persekutuan warga dalam jejaring komunitas yang memiliki kekuatan dalam menekan negara guna memenuhi hak-hak warga. Sebab, kata Chomsky, kita masih kekurangan asosiasi dan organisasi yang memungkinkan publik untuk berpartisipasi dalam hal yang berarti seperti diskursus politik, sosial, dan ekonomi (hlm165).

Saya kira optimisme lebih dibutuhkan dalam dunia kita hari ini ketimbang suatu sikap pesimistis dan menyerah seperti halnya Golput yang tidak terorganisir sebagai alat pendidikan politik untuk tujuan politik kerakyatan.

Sebab apa yang kita perjuangkan melalui partisipasi aktif politik kewargaan kita bukanlah semata-mata untuk memenangkan salah satu pasangan calon Capres dan Cawapres, melainkan lebih jauh dari itu adalah terbebasnya kehendak nasional indonesia dari jerat dan ancaman sistem ekonomi politik global yang kapitalistik dan mengabaikan kewarganegaraan dan nasionalisme apalagi peduli dengan kepentingan rakyat.

Sebagai penutup penulis ingin mengajak semua pihak merenungkan bahwa politik hari ini bukan sama sekali soal individu-individu semata, melainkan seperti disebut Martin Luther King Jr: “There comes a time when one must take a position that is neither safe, nor politic, nor popular, but he must take it because conscience tells him it is right”.

Bagi penulis inilah momentum seluruh elemen rakyat indonesia untuk “berpolitik”!. Politik berbasis kesadaran untuk memastikan kian majunya praktik kebudayaan dari kebhinekaan indonesia dan politik mendorong agenda “keadilan sosial” menjadi lebih mengejewantah dalam praktik mau wacana politik kekuasaan khususnya di kalangan elit. (*)
_____________

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Memantapkan Niatan Nasional Kita

mm

Published

on

Niatan nasional kita untuk Indonesia harus kembali diikhtisarkan. Pertamakarena kian menguatnya gejala gagap kebangsaan. Ditandai oleh kian merumitnya cara pandang sebagian rakyat atas Indonesia, baik dalam ideologinya dalam hal ini Pancasila, mau pun dalam ihwal kebudayaannya dalam hal ini kebhinekaan nusantara dan realitas ekonomi politik kepulauan yang kerap dianggap sederhana.

Kedua, situasi politik yang kian menampakkan diri sebagai politik elitis, dalam arti diktum dan rasionalitas politik didikte oleh kecenderungan para elit politik khususnya dari Jakarta. Politik elitis merugikan terutama karena ia tak memiliki kecenderungan pada cita-cita politik nasional, hanya berorientasi pada keuntungan material dan politis tapi mengabaikan spritulitas dan solidartias kerakyatan dan kebangsaan.

Gagap kebangsaan dan politik elitis menjadi tantangan kultural yang berakibat pada kekaburan dan kemunduran terhadap paling tidak tiga hal: (1) ketidakjelasan cita-cita dan niatan politik (kekuasaan) dalam pembangunan Indonesia. (2) kosongnya kepemimpinan kultural yang berfungsi memandu spiritualitas bangsa dalam upaya membangun dan menuju Indonesia yang modern dan berkemajuan dalam prinsip kekeluargaan dan gotong-royong. (3) Lazimnya Praktik pengaburan agenda kesejahteraan rakyat menjadi seluruhnya agenda politik kekuasaan.

Hal tersebut menjadi persoalan yang tidak sepele, lantaran masih banyak masalah ekonomi politik seperti masalah agraria, kemiskinan dan ketimpangan lamban penanganannya. Masalah tersebut justeru kalah gegap gempita oleh semata-mata bagaima berkuasa; menjadi legislatif, mendukung capres ini dan capres itu.

Selain masalah di atas ada hal krusial yang meminta kita semua—yang sadar dan peduli pada Indonesia, untuk mengingatkan dan memantapkan kembali “niatan nasional” kita. Jika penulis boleh mencatatkan untuk dijadikan bahan permenungan bersama, maka niatan nasional itu dapat dinyatakan dan ditujukan pada lapangan sosial politik dan ekonomi politik berikut:

Di lapangan sosial politik, niatan nasional kita adalah, pertama: kita bersama meniatkan diri untuk menjadi warga bangsa Indonesia dengan kesadaran kebhinekaan dan kebangsaan luhur berupa perasaan sebangsa dan setanah air. Dalam konteks tersebut berarti, kita bersedia menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada nasionalisme Indonesia, tanggung jawab untuk tidak melemahkan dan membuat bangsa ini rugi dan tidak mandiri.

Semua itu dilandasi kesedian untuk menerima perbedaan baik dalam paham ideologi, politik mau pun identitas lainnya selagi tidak bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Maka kedua: kita  bertekad dan meniatkan untuk tidak korupsi, kolusi dan melakukan nepotisme.

Ketiga: Kita bertekad bersikap toleran dan tidak rasial. Sebab toleransi dan kesadaran kebhinekaan merupakan pondasi kokoh solidaritas sosial dan akhirnya kedaulatan bangsa dalam sistem yang demokratis. Keempat: Kita memantapkan diri kembali, untuk menjadi warga beragama yang berketuhanaan yang maha esa dan menjamin-melindungi seluruh umat beragama dalam melangsungkan ibadah dan beramal baik sesuai dengan takaran dan ajaran keyakinan agamanya masing-masing.

Sementara itu dilapangan ekonomi politik kita sudah seharusnya memantapkan kembali “niat nasional” kita untuk (1) Kita meniatkan diri untuk menuju kemandirian dan kedaulatan Indonesia secara politik dan dalam ekonomi. Kunci dari kemandirian dan kedaulatan sekali lagi adalah menguatnya solidaritas sosial dan bukan sebaliknya, meruncingnya perselisihan.

(2) Kita meniatkan diri untuk menyambut persaingan global dalam ranah kemajuan teknologi. Dalam hal ini keunggulan demografis harus bersama didorong dengan penguatan sumber daya manusia Indonesia khususnya bagi alangan muda milenial dan perempuan melalui reforma (perubahan mendasar) khususnya di ranah pendidikan dan literasi.

(3) kita memantapkan niat untuk menjadi bagian dari warga dunia dengan menjunjung tinggi pesan moral perdamaian dunia dan keadilan bagi semua dengan prinsip dasar meniadakan kemiskinan dalam segala rupa bentuknya di mana saja di dunia ini. (4) Kita harus bersama meniatkan diri untuk menjamin proses ekonomi rakyat, melindungi dari sistem kapitalisme global yang semata mengedepankan kompetisi tapi sekaligus mengabaikan prinsip keadilan.

Niatan nasional ini akan menolong bangsa ini dari potensi “geger” terutama akibat panggung politik yang akhir-akhir lebih tegak berdiri di atas kubangan kesadaran alienatif—yang ironisnya justeru kerap dijadikan bahan bakar utama sandiwara. (*)

*) Sabiq Carebesth, Penyair dan Pendiri Galeri Buku Jakarta

**) Tulisan ini sebelumnya dimuat di kolom Geotimes (27/9)

 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Jakarta Tidak Gemerlapan

mm

Published

on

Kegemerlapan Jakarta adalah cermin kepahitan yang gagal diredamnya.

Barangkali sudah waktunya menyadari, Jakarta bukanlah kota gemerlapan seperti yang ditampilkan oleh kemasan media massa. Segitiga Emas hanyalah suatu kavling terbatas, sisanya adalah keremangan yang sia-sia berusaha mempertahankan mimpi dengan kegemerlapan semu. Kafe-kafe memang tertata dengan nyaman, dengan nama makanan yang susah diucapkan dan gaya para pemakan yang menguji coba table manner ajaran majalah-majalah gayahidup; tetapi gang-gang di belakangnya tidak menyembunyikan bau got yang mampet, dan nasib orang-orang di sekitarnya yang juga mampet. Para ekonom sering berkata betapa krisis sudah lewat, tapi itu hanya perhitungan angka. Secara konkret mereka tidak menyaksikan anak-anak berak di atas comberan di depan pintu rumah mereka, tidak menyaksikan para pemuda bertato menjadi preman di pojok jalan karena tidak ada pilihan, dan meski tangan orang-orang mengemis di jendela mobil mereka, bukankah waktu lebih baik digunakan untuk menganalisis dampak konflik Aceh terhadap perilaku bisnis?

Jakarta tidak gemerlapan, Jakarta itu kelam, dan semakin kelam karena terlalu sedikit di antara mereka yang survive mencoba berbuat sesuatu untuk lingkungan yang semakin tenggelam dalam kemiskinan berkepanjangan. Masuklah bis kota dan perhatikanlah wajah-wajah lesu darah dan kurang zat asam yang kelelahan. Tentu mereka adalah para pejuang, tapi jangan lagi menipu diri dengan mengira Jakarta kota gemerlapan, yang harus dihidupkan dengan gaya yang juga harus gemerlap tiada ketulungan. Turunlah Anda dari BMW Anda dan berjalanlah masuk gang, berhenti di masjid, dan dengarkan apa yang disebut khotbah, maka akan Anda temukan betapa keras perjuangan para pengkhotbah itu untuk memperkuat iman mereka yang tertekan oleh nasib, yang sekali lepas dari penjagaan hanya akan menjelma penjarahan. Kegemerlapan Jakarta adalah kegemerlapan yang menyakitkan, di mana banyak orang hanya bisa menyaksikan dari balik kaca benderang.

“Kami kan bekerja keras, kami berhak juga dong bersenang-senang”

Justru itulah yang menjadi pertanyaan, semua orang bekerja keras di Jakarta, tapi kenapa tidak semua orang bisa bersenang-senang? Kaum buruh bangun jam 05.00 pagi dan pulang jam 07.00 malam, setelah melaksanakannya bertahun-tahun, persentase peningkatan gaji mereka menggiriskan perasaan ? kalau dipersoalkan malah terancam pemecatan. Adapun sang juragan, hmmm, yang dipikirkannya adalah memperbesar jarak antara ongkos produksi dan harga pasaran. Karena situasi pasar biasanya di luar kekuasaan, ongkos produksi alias upah buruh yang paling mungkin ditekan ? dan itulah perjuangannya sehari-hari yang disebutnya sebagai pekerjaan.

“Upah buruh sesuai dengan standar minimum” katanya, ya sudah, minimum saja selama-lamanya, selama situasi mengizinkan. Kalau buruh berdemo, baru upah sedikit-sedikit dinaikkan. Semakin rendah upah buruh semakin baik, supaya ada cadangan ketika terjadi tuntutan : kerendahan upah merupakan strategi yang dilaksanakan dengan kesadaran, karena dari margin ongkos produksi dan harga penjualan, kaum juragan pemilik modal hidup bagai benalu penghisap darah yang menciptakan kesengsaraan, dan itulah yang disebut sebagai kerja keras sepanjang hayat dikandung badan. Bukan hanya di pabrik, tapi di mana pun ada pegawai dan juragan.

Mohon maaf Puan-puan dan Tuan-tuan, itulah struktur kapitalisme, dan struktur itu agak kurang mengenal keadilan : bahwa para pekerja keras berlari bagaikan bajing dalam kandang yang dasarnya berputar. Selama masih berada dalam struktur, perubahan nasib alias kenaikan gaji hanya merupakan soal belas kasihan, mereka yang progresif memang berjuang menuntut keadilan, tetapi itu hanyalah bagian dari permainan. Semua tuntutan kenaikan ongkos produksi sudah dicadangkan. Tak ada soal nasib manusia jadi perhatian, yang ada hanyalah strategi tawar menawar dalam perundingan. Mereka yang beruntung untuk meloncat jadi juragan, menjadi juragan taksi atau bakso, sikap mereka tetap sama dengan mereka punya bekas juragan.

Apa yang bisa dilakukan dengan sedikit uang hasil kerja keras pada akhir pekan? Bukankah masyarakat kelas bawah perlu hiburan sama dengan kaum juragan? Hiburan macam apakah kiranya yang begitu murah semurah-murahnya tapi bisa mendatangkan kegembiraan? Adakah kiranya hiburan yang begitu murah tetapi mendatangkan rasa kekayaan? Inilah yang ingin dinikmati kelas penderita dan kelas korban, sesuatu yang tampak sebagai suatu kebahagiaan. Tidakkah ini justru merupakan suatu tanda kepahitan?

Begitulah struktur ekonomi dan politik kapitalistis mempengaruhi kesehatan jiwa, dan begitukah masyarakat dikibuli oleh berbagai macam kegemerlapan : dalam kebijakan pemerintah, perusahaan, maupun apa yang disebut hiburan. Betapa semunya kegemerlapan, dan betapa pahitnya kenyataan, terutama ketika nasib bagai ditakdirkan, bukan oleh Tuhan ? tetapi struktur sosial yang dibentuk kebijakan ekonomi dan politik, yang menjadikan manusia hanya eksemplar dari apa yang disebut sumber daya atau massa, dan hanya dihargai dari segi kegunaan.

Apakah kegemerlapan Jakarta mencerminkan kegemerlapan jiwa warga kota? Saya kira tidak. Kegemerlapan Jakarta mencerminkan kepahitan yang bagaikan sia-sia diredamnya.

*Seno Gumira Adjidarma. Sumber : Majalah Djakarta Edisi Mar 2005

Continue Reading

Classic Prose

Trending