Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

“Wong Cilik” dalam Politik

mm

Published

on

Oleh: Sabiq Carebesth *) 

Wong cilik rupanya memiliki mekanisme dan nalar politik yang tidak bisa dikatakan kalah modern dari mereka yang umum disebut “elite” dalam politik. Terbukti wong cilik lebih punya daya rasionalitas sehingga memiliki kemampuan kultural untuk menahan diri, juga rasionalitas dalam mengedepankan kepentingan kewargaan-kebhinekaan.

Politik wong cilik adalah politik kultural —dalam andaian ia bukan eksistensi yang dilatarbelakangi semata sebagai eksistensi natural sebagaimana pandangan Aristotelian (Homo politicus). Politik wong cilik juga tidak dalam praktik mengedepankan konfigurasi menang-kalah atau kuat-lemah seperti andaian esensialisme Hobbesian.

Sebagai politik kultural ia adalah eksistensi yang mewujud dalam konfigurasi politik praktis, tapi juga sekaligus dalam tujuan yang transenden —sebab ia menyangkut nillai-nilai keluhuran atas nama eksistensi negara-bangsa di mana wong cilik menyelenggarakan “praksis” politiknya yang khas. Ia tanpa panji-panji, tapi suaranya bisa menentukan yang praktis (kekuasaan).

 

Dalam pertunjukan drama politik sebagaimana berlangsung lima tahun ke belakang dan memuncak pada setahun terakhir menjelang pilpres, wong ciliktelah terbukti mampu menjalankan peran krusial politiknya. Yaitu, memberi panggung bagi para lakon utama —umumnya mereka narsis dan tidak stabil dalam kontrol emosi— karena kerap tuntutan peran sebagai “aktor politik” lebih mendominasi kesadaran dan alam pikirnya ketimbang eksistensi utamanya sebagai manusia dan warga suatu bangsa.

Kemenangan politik wong cilik juga dalam andaian atas kemampuannya dalam mengendalikan aktor-aktor politik yang berpotensi “keluar dari skenario” yang mengharuskan mengutamakan persatuan bagi bangsa yang bhineka ini. Supaya panggung tidak roboh dan teater republik kesatuan tidak bubar.

Dengan caranya yang khas, wong cilik adalah pengatur ritme dan penabuh irama, yang hakikatnya menentukan, bahkan mengendalikan jalan dan puncak dari pementasan politik demokrasi Indonesia saat ini. Dalam andaian semacam itu, demokrasi politik sejatinya adalah tentang rakyat, menyangkut kesadaran wong cilik sebagai penentu irama dan ritme.

Tidak pernah, bagaimana pun tampaknya, wong cilik bisa sepenuhnya dikendalikan oleh para elite yang merupakan lakon di atas panggung utama politik. Bahkan improvisasi dan dramatisasi bisa dengan mudah dilakukan wong cilik; seketika mengelabui dan memberi kejutan, tapi selalu akhirnyawong cilik-lah yang menentukan akhir cerita. Sekaligus memastikan tujuan keindonesiaan dalam jalan yang benar.

Tidak Disorot

Usai cerita berakhir, wong cilik tidak disorot oleh para awak media, tidak dipuja oleh penonton, tidak dielu-elukan dan dibebani “amanat” sebagaimana para pemain utama yang diharapkan bisa memainkan peran terbaiknya bagi jalannya cerita keindonesiaan yang memuncak pada tujuan Indonesia yang adil dan kokoh kebhinekaannya.

Tetapi jika para pemain utama gagal memainkan perannya, maka wong cilikdengan eksistensinya yang khas bisa seketika membuat kebisingannya sendiri dan mengembalikan setting cerita dan ruang publik kepada apa yang mereka inginkan, yaitu kesejahteraan di atas budaya kebhinekaan.

Usai tugas kebangsaannya ditunaikan, wong cilik pada gilirannya meminta “upah” kolektif mereka, yaitu kondisi kewargaan yang tertib dalam tata laku hukum dan budaya yang memungkinkan mereka bisa menjalani kehidupan dalam peran utama sebagai penanggung jawab harmoni sosial dalam realitas kebhinekaan Indonesia.

Maka tiap upaya yang menghalangi politik wong cilik untuk mendapat tempat utama mencapai tujuannya akan berhadapan dengan spektrum politik ala wong cilik yang tidak siapa pun bisa menerka dan menakar kekuatannya. Itulah kenapa politik wong cilik bersifat kultural, sebab ia tidak hanya eksistensi untuk praktis kekuasaan, melainkan juga spirit dan transenden. Postulat “rakyat pasti menang” dalam sejarah memang tak pernah terbantahkan.

Bukan Perahu Retak

Indonesia merupakan bangsa besar dengan reputasi sejarah sebagai bangsa yang selalu mampu mengatasi potensi keretakan. Dinamika politik pilpres hari ini harus dijadikan momentum untuk kembali memenangkan agenda wong cilik, sebab toh itulah tujuan utama kita berdemokrasi.

Maka sudah sepantasnya, kalah-menang dalam kontestasi pemilu tidak menghalangi peran baik yang bisa dimainkan baik oleh kalangan elite maupun wong cilik. Politik harus memfasilitasi tujuan kultural keindonesiaan yang utama, yaitu persatuan Indonesia. Dengan persatuan itulah gotong-royong meneruskan proses berindonesia bisa didorong pada tujuannya yang lebih maju.

Kita semua harus belajar, tak ada gunanya kekuasaan di hadapan realitas kebangsaan yang retak. Kita semua akan tenggelam jika perahu keindonesiaan dibiarkan retak dan terbelah. Itulah konteks memajukan politik kebudayaan Indonesia.

*) Sabiq Carebesth penyair dan penulis lepas. editor galeribukujakarta.com | Kolom ini sebelumnya telah ditayangkan detik.com dengan judul: Politik “Wong Cilik”. 

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Ada Apa Di Balik Wajah, The Other?

mm

Published

on

Pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.

Oleh: Agust Gunadin

            Semua orang berbangga menamakan abad ke-21 sebagai zaman ketakberhinggaan. Proses penamaan itu bukan tanpa dasar sebab semua orang merasakan sekaligus ambil bagian  dalam ketakberhinggaan. Alasan dasar menamakan zaman ketakberhinggan karena disebabkan kelindanan teknologi informasi yang secara parsial bisa menguntungkan sekaligus merugikan. Jelas, keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan teknologi secara bijak sebaliknya kerugian diperoleh apabila teknologi menjadikan manusia lain sebagai objek sekaligus melihat yang lain dari keberadaan subjek. Lantas, di tengah loyalitas teknologi yang semakin menanjak, muncul berbagai macam persoalan kemanusian. Manusia kehilangan pengontrolan diri antarsesama sebab seringkali sesama dilihat sebagai yang lain dari keberadaan sang Aku yang bereksistensi. Kehadiran orang lain seolah-olah menjadi homo lupus, manusia serigala yang menerkam  dan mengganggu keberadaan Aku. Sehingga yang terjadi relasi Aku-Engkau dideterminasi menjadi Aku-Dia dan Aku-Itu.

Persoalan relasi Aku-Dia dan Aku-Itu semakin mempertegaskan bahwa manusia kehilangan akan kesadaran sebagai Homo Socius sekaligus makhluk yang bermartabat. Di mana sesama dilihat sebagai partner bukan sebagai musuh. Namun, realitas mengentaskan manusia melihat sesama sebagai objek yang harus ditiadakan. Peniadaan manusia lain itu, muncul dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Maka jelas,  penghayatan kemanusian dalam “epifani wajah” oleh Emanuel Levinas telah dipinggirkan. Bagi Levinas, wajah orang lain sebagai aktus kehadiran Allah yang harus dijaga sekaligus mencintai atas wajah itu. Di dalam wajah, ada Roh Allah yang tersembunyi agar manusia bisa melihat sesama sebagai Aku-Engkau yang sama-sama diciptakan untuk menjadi partner Allah sendiri. Ketika pertama kali melihat wajah orang lain maka yang ada adalah tangggungjawab atas keberadaan itu bukan peniadaan atas wajah. Dengan melihat pentingnya kehadiran wajah yang bertanggungjawab atas orang lain, penulis dalam tulisan ini berusaha membangkitkan kesadaran Epifani Wajah oleh Levinas sebagai salah satu cara mempersempit pemahaman ruang kegelisahan kehadiran orang lain sehingga orang lain dilihat sebagai Aku-Subjek yang sedang bereksisten.[1]

Kehilangan Kesadaran Akan Wajah

Persoalan tentang makna di balik wajah pada abad 21 semakin rumit untuk ditelaah. Wajah seringkali menjadi objek dari tindakan kriminal sekaligus menuntaskan wajah dari ruang ada (being) menjadi ketiadaan (nothingness). Tindakan meniadakan wajah dari ruang ada menuju ketiadaan sangat nampak dalam kasus-kasus pemerkosaan, pembunuhan, dan pembullyan. Masalah-masalah seperti ini dipicu dan dikotomi kebencian yang bertumbuh subur dalam diri seseorang sehingga memandang wajah orang lain sebagai objek yang perlu ditiadakan. Serentak wajah menjadi faktor pemicu yang menimbulkan kebencian.

Lalu kemudian, mengapa wajah dibenci oleh suatu subjek? Sebab manusia memahami wajah sebagai bagian terdepan dari mata, hidung, mulut dalam berada. Wajah seringkali merepresentasi identitas manusia. Di dalam wajah ada dilema yang bisa menimbulkan kecemasan dan keharuan bagi orang lain. Kecemasan muncul akibat wajah yang menolak usaha Aku untuk menyerapkan Aku dalam pemikiran sendiri. Artinya, kehadiran wajah orang lain menambah beban dalam keberadaanku sebagai makhluk yang bebas. Orang lain dalam bahasa Thomas Hobbes sebagai Homo Homini Lupus yang menimbulkan keresahan bagi eksestensi sang Aku ingin berkuasa. Maka jalan pintas bagi orang yang menjunjung tinggi konsep seperti ini adalah meniadakan orang lain, membunuh orang lain agar tercapainya the will of power. Tergerusnya erosi kemanusian yang menimbulkan pembantaian antarsesama karena manusia kurang memaknai siapa dirinya dan sesama bagi dirinya. Namun, untuk meminimalisasi kesalahan pemahaman konsep yang lain sebagai serakah dan resah maka penting menghadirkan konsep humanistis Emanuel Levinas sebagai salah-satu jalan  menuju pemahaman wajah yang etis dan moralistis. Konsep yang lain (L’Autrui atau the Other) bagi Levinas adalah jalan untuk membuka horizon keberadaan Aku menuju Engkau yang transenden. Yang lain sebagai ada untuk keberadaanku sekaligus memperindah keberadaanku sebagai mahkluk yang sama di mata Allah. Pribadi yang lain tidak boleh diperlakukan sebagai objek, benda melainkan memahami yang lain sebagai pertemuan intersubjektif.[2] Di mana, menjaga yang lain sebagai kewajiban moral yang terus dirawat demi meningkatkan keutuhan ciptaan sekaligus panggilan yang merupakan pancaran yang baik dalam diri Aku-Engkau Tak Terhingga.

Tanggung Jawab Atas Wajah Orang Lain

Jika realitas ego abad 21 memanggil manusia untuk melebarkan sayap dari prinsip humanisme otentik kemanusian maka kehadiran Emanuel Levinas dalam nilai estetis wajah sangat penting untuk dimaknai kembali. Nilai estetika yang dikembangkan oleh Levinas tidak serta-merta hadir untuk menteorikan melainkan lahir di atas fakta sejarah yang membelenggu wajah sebagai objek dalam relasi kemanusian. Di mana pada masanya, sesama manusia dilihat sebagai yang lain sebagai pemberontak, benda dan bahkan bukan sebagai manusia. Maka, demi merawat nilai otoriter, totalitarian, dan sekretarian Genosida Nazi terhadap orang-orang Yahudi.[3]

Apa yang dilakukan oleh para Nazi pada masa itu sesungguhnya kehilangan kesadaran akan makna “wajah”. Makna wajah yang memerintahkan “sesamaku sebagai bagian dari keberadaanku untuk memerintahkan terhadapku dalam menjaga dan merawat untuk tidak membunuh”. Bertolak dari pandangan Levinas, wajah berarti situasi di mana seseorang berhadapan dengan seseorang yang sama-sama manusia bukan sebagai sesuatu. Kehadiran wajah sesungguhnya menyapa seseorang, mengetuk pintu hati seseorang agar bersolider akan kehadiran “yang lain”.[4] Di sini, konsep yang lain merupakan fenomenologi yang luar biasa sekaligus memiliki nilai tersirat yang menyatakan kepolosan dalam wajah yang telanjang. Maka, penampilan wajah yang lain menjadi penampilan estetis sekaligus kejadian etis untuk kemudian sama-sama dalam menjaga dan merawat sehingga relasi subjek dan objek ditiadakan sebaliknya mengacungkan relasi Subjek-Subjek atau Aku-Engkau.

Apabila konsep wajah yang digagas oleh Levinas dimaknai secara benar, setiap orang mungkin manusia menjadi harmonis, humanis sekaligus estetis. Dengan demikian, pandangan wajah Levinas mengajak kita sebagai manusia untuk saling merawat dan bertanggungjawab terhadap orang lain. Orang lain bukan dilihat sebagai keberlainan yang sungguh-sungguh mengganggu keberadaan Aku yang bereksisten.[5] Sebaliknya, orang lain sebagai bagian dari “Aku” yang menyatakan diri dalam “yang lain” tetapi memiliki nilai martabat yang sama sehingga mewajibkan Aku untuk bertanggungjawab atas kehadirannya. Kehadirannya sungguh diterangkan dalam wajah yang telanjang dan polos untuk memperkokoh sikap solidaritas kemanusian antara sesama manusia. Karena itu, wajah ingin menyatakan diri bahwa aku bukan solitude being melainkan selalu terhubung dalam relasi dengan Yang Lain. Aku membutuhkan yang lain sebab yang lain bagian dari keberadaanku.

Erosi kemanusiaan

Levinas menggali pandangan wajah karena ada fakta yang berkata bahwa ada keguguran dan erosi kemanusian dalam berelasi. Gagasannya ingin merekontruksi kembali pemahaman manusia agar secara in se menyadari prinsip kesadaran humanistis yang otentik. Jika Nazi melegalkan relasi Subjek-Objek  pada yang lain, sebaliknya gagasan Levinas ingin meniadakan prinsip demikian. Baginya manusia harus berelasi Aku-Engkau atau Subjek-Subjek, sebab sama-sama memiliki martabat yang sama. Maka, untuk tercapainya prinsip tersebut manusia harus memandang wajah sesama sebagai bagian dari keberadaannya sendiri. Di dalam wajah yang lain terbersit Aku yang lain sedang bereksisten sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama yaitu merawat dan mencintai atas wajah yang berlainan itu.

*) Mahasiswa STFK Ledalero-Maumere. Ketua Kelompok Sastra di Seminari Tinggi St. Kamilus-Maumere. Beberapa artikel pernah dimuat dalam Pos Kupang, Floresmuda.com, Marjinnews, Majalah Simalaba-Lampung dan media lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bertens, Kees. Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman. Jakarta: Gramedia      Pustaka Utama, 2002.

Magnis-Suseno, Franz. 12 Tokoh Etika Abad ke-20. Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Nogroho, Ito Prajna.  “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”.         dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012.

Tjaya, Thomas Hidya. Enigma Wajah Orang lain. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

 

[1] Thomas Hidya Tjaya, Enigma Wajah Orang lain (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 96-101.

[2] Franz Magnis-Suseno, 12 Tokoh Etika Abad ke-20 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 93-94.

[3]Ibid., hlm. 100.

[4] Kees Bertens, Filsafat Barat Kontemporer Jilid I: Inggris-Jerman (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 236-238.

[5] Ito Prajna Nogroho, “Intensionalitas dan Intersubjektivitas  dalam Fenomenologi Husserl”,  dalam Jurnal Driyarkara,Vol. 33, No. 2, Agustus 2012. hlm. 15.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Gagalkah Pembangunan Indonesia Kini?

mm

Published

on

_________________________________________________________________________________________________________________________

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kini ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6%.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Di era Jokowi dengan pertumbuhan 5 %, indonesia hanya berada di posisi ke 3 di bawah laju pertumbuhan China dan India. Tapi pertumbuhan indonesia stabil, dibarengi inflasi terjaga, kesenjangan menyempit, pengangguran turun begitu juga kemiskinan yang turun sampai single digit—dan itu pertama dalam sejarah.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017). Hal itu menkonfirmasi pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkualitas.

_________________________________________________________________________________________________________________________

Oleh: Setyo Budiantoro

(Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa)

Debat capres babak terakhir telah digelar. Debat ini bisa dikatakan adalah debat paling menentukan, selain karena temanya adalah “ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan dan investasi”—tema yang dampak konkritnya dirasakan masyarakat sehari-hari.

Tulisan ini ingin memberi gambaran seberapa capaian kemajuan atau bisa jadi kegagalan pembangunan indonesia kini? Agar debat penting tersebut tidak berlalu seiring usainya penayangan, saya ingin kontribusi melalui tulisan ini untuk menarik garis simpul dan perbandingan kondisi pembangunan indonesia terkini. Seberapa telah mencapai kemajuan atau sebaliknya, pembangunan era pemerintah hari ini gagal? Tulisan ini memberikan catatan dan penilaian terhadap pembangunan indonesia periode Jokowi dengan ukuran yang sudah saya kenakan pada periode SBY di tulisan yang dimuat harian Kompas tahun 2014 lalu. (Silakan baca artikelnya dalam “Pertumbuhan Tanpa Pembangunan”.

Inti tulisan saya pada 2014 lalu adalah: selama periode pemerintahan SBY kedua, pertumbuhan ekonomi memang terjadi namun bukanlah pembangunan (Pertumbuhan Tanpa Pembangunan). Ukurannya sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolok ukur pembangunan ada tiga, yaitu apa yang terjadi dengan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Jika salah satu memburuk, sangatlah aneh disebut pembangunan meski terjadi pertumbuhan. Sayangnya, rapor pemerintahan SBY terutama soal kesenjangan sangat buruk dan menciptakan rekor kesenjangan paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia dengan rasio Gini mencapai 0,413. Inilah konteks dari narasi “pertumbuhan tanpa pembangunan”.

Kini, kita memeriksa periode pemerintahan Jokowi, apa yang terjadi? Pertumbuhan ekonomi era Jokowi, ada pada kisaran diatas 5%. Pertumbuhan ini terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi 7%, namun di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhan ini cukup baik. Bahkan bukan main-main, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi terbesar kelima mensuport pertumbuhan ekonomi dunia setelah China, Amerika, India dan Zona Euro selama tahun 2017-2019? Pertumbuhan ekonomi dunia hanya 2,8%, dibantu didorong Indonesia yang lebih dari 5% (dengan pembobotan besar ekonomi).

Bahkan sebenarnya, kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan terbesar keempat bagi dunia, ini “agak curang” menjadi kelima karena banyak negara Eropa digabung menjadi satu dikategorikan Zona Euro. Silahkan baca: “These countries are leading the way on growth”.

Selain itu, kini Indonesia juga segera menjadi negara dengan pendapatan menengah-tinggi (upper middle income country). Banyak yang skeptis dengan capaian pertumbuhan pemerintah Jokowi yang hanya 5%. Benarkah pertumbuhan 5% era Jokowi buruk dan berarti pembangunan yang ia jalankan gagal?

Pertama kita harus membentangkan cakrawala pemikiran kita lebih luas lagi, kita periksa pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang besarnya kira-kira hampir sama dengan Indonesia yaitu G20.  Negara G20 adalah 20 negara terbesar dunia dan Indonesia kini peringkat terbesar 16 dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata tercepat ketiga (5,14%) setelah India (6,79%) dan China (6,4%), peringkat keempat selisihnya jauh dari Indonesia yaitu Korea (3,16%). Lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi negara2 G20 hanya 3,6% (data bisa di baca dalam artikel: Growth of the real gross domestic product (GDP) in selected world regions from 2016 to 2020 (compared to the previous year). 

Kalau di atas rata-rata dan bahkan peringkat 3 dari 20, bukankah ini sudah baik? Atau, apakah kita tetap akan mengatakan “gagal?”

Baiklah, Indonesia saat ini hanya juara 3, masih disalip India dan China. Tapi bagaimana dengan “kualitas” pertumbuhannya? Apakah lebih baik atau jeblok ketimbang misalnya China dan India? Mari kita lihat dengan utuh konteks dan persoalan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan baik di Indonesia, China mau pun India agar mendapat pemahaman utuh.

Memeriksa Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia telah “memecahkan telur” menjadi single digit. Kemiskinan indonesia kini berada di 9,66%, pertama kalinya dalam sejarah tingkat kemiskinan indonesia bisa di bawah 10%. Pertanyaan kritisnya, bila melihat laju pengurangan kemiskinan tapi kok tidak secepat sebelumnya. Ini bisa dijawab dengan mudah, penurunan kemiskinan ketika kemiskinan jumlahnya makin sedikit akan makin sulit pengurangannya terutama bila sudah di level kemiskinan kronis (fakir). Namun ketimbang berdebat soal persepsi itu, mari kita mengechek kemiskinan dengan horison yang lebih luas.

Perkumpulan Prakarsa, sebuah lembaga Think Tank di Jakarta telah melakukan riset yang ekstensif tentang kemiskinan multidimensi di Indonesia berdasarkan metode yang dikembangkan di Universitas Oxford (OPHI) dan menjadi rujukan dunia. Ukuran kemiskinan yang selama ini kita kenal adalah kemiskinan berdasarkan ukuran ekonomi, yaitu satu dimensi ukuran pendapatan (atau pengeluaran).

Kemiskinan multidimensi lebih luas melihat kesejahteraan (atau kapabilitas) manusia, yaitu dilihat dari kesehatan, pendidikan dan standar hidup, bukan sekedar ekonomi (bila ingin mempelajari lebih lanjut, simak artikel “Mengakhiri Kemiskinan Berkelanjutan”

Perkumpulan Prakarsa meluncurkan penghitungan kemiskinan multidimensi di Indonesia periode 2012-2014 dan menjadi headline di Kompas selama 4 hari berturut-turut di Januari 2016, serta menjadi tajuk rencana di Kompas cetak dan editorial Kompas TV.

Perkumpulan Prakarsa baru-baru ini, 2019 juga baru saja membuat penghitungan kembali kemiskinan multidimensi 2015-2018, ternyata angka kemiskinan multidimensi juga berkurang cukup drastis selama 4 tahun, dari 13,5% (34,5 juta orang) menjadi 8,2% (21,6 juta orang). Artinya, kemiskinan multidimensi turun 5,3% atau jumlah orang yang miskin secara multidimensi berkurang hampir 13 juta orang selama 4 tahun. Ini suatu angka yang sangat besar (klik artikel “Penduduk Miskin Indonesia Terus Turun Dalam Empat Tahun Terakhir.”

Bahkan jumlah penduduk miskin mutidimensi (8,2%), kini di bawah jumlah kemiskinan moneter (9,66%), agaknya program pemerintah dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Pintar dan Sejahtera (KIS, BPJS, KIP), sangat berdampak membantu kesejahteraan masyarakat. Silahkan klik, soal hasil kemiskinan multidimensi terakhir.  

Hasil riset dari Prakarsa tentang Indeks Kemiskinan Multidimensi ternyata bisa terkonfirmasi pula dari angka kemajuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena keduanya cenderung searah. Indonesia pada tahun 2017 telah memasuki kategori IPM tinggi di dunia. IPM dalam kategori tinggi (high human development) bila di level 70-80, sementara Indonesia telah mencapai 70,81 (2017).

Memeriksa Kesenjangan

Ketika belum banyak pihak seperti sekarang menyuarakan kesenjangan dengan ukuran paradoks kekayaan, Perkumpulan Prakarsa telah menghitung itu sejak tahun 2011. (Baca Artikel “Kemiskinan Melonjak Ketimpangan Melebar”), selanjutnya pada 2012 dalam laporan penelitian bertajuk “Paradoks Kekayaan Berlipat” Namun supaya tidak berdebat secara metodologi, mari kita melihat kesenjangan dari ukuran BPS yaitu mengukur dengan rasio Gini dan komparabel dengan negara-negara lain.

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kesenjangan ekonomi Indonesia paling tinggi dialami tahun 2013 dengan rasio Gini 0,413 (makin tinggi makin senjang). Tahun 2018, rasio Gini Indonesia mencapai 0,384. Ini berarti, kesenjangan ekonomi Indonesia berkurang. Catatan lain tentang kesenjangan wilayah, kini Indonesia bagian timur (pulau Sulawesi) pertumbuhan ekonominya paling cepat, mengurangi kesenjangan ekonomi Indonesia bagian barat dan timur.

Penurunan kesenjangan ekonomi di Indonesia ini termasuk anomali, karena dunia makin khawatir dengan kesenjangan yang terus meningkat (wacana Word Economic Forum, IMF, Bank Dunia, dll). Disamping itu, penurunan rasio Gini di Indonesia juga termasuk cepat bila dibandingkan negara lain. Bahkan bila kita bandingkan dengan China, di negara ini kesenjangannya justru meningkat mengkhawatirkan (lihat “Income Inequality Matters: How to Ensure Economic Growth Benefits the Many and Not the Few”)

Bila kita mau melihat horison yang lebih luas soal komitmen mengurangi kesenjangan dalam arti yang luas, mari melihat Indeks Global Komitmen Mengurangi Kesenjangan dari OXFAM. Indeks tersebut mengukur seberapa besar sebuah negara di dunia berkomitmen mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dari lebih dari 150 negara, peringkat Indonesia naik dari 101 (2017) menjadi 90 (2018) dalam hal komitmen pemerintah mengurangi kesenjangan, melompat terhadap 11 negara. Lalu, India (dan Nigeria) dinilai paling kurang berkomitmen mengurangi kesenjangan (lihat laporannya dalam “THE COMMITMENT TO REDUCING INEQUALITY INDEX 2018”. 

Memeriksa Pengangguran Indonesia

Pengangguran di Indonesia turun terus hingga kini mencapai 5,34%, makin mendekati angka psikologis 5%. Penurunan pengangguran yang tinggi adalah pada perempuan, turun dari 6,37% (2015) menjadi 5,26% (2018). China juga cukup berhasil menurunkan pengangguran seperti Indonesia, namun tidak demikian dengan India. Dimulai dari tahun 2014, pengangguran India terus meningkat setiap tahun. Lihat data dalam artikel India Unemployment Rate.

Kini kita masuk kesimpulan. Apakah Indonesia dengan tumbuh 5% (peringkat 3), namun di bawah India dan China lebih buruk? Ini sangat relatif. Indonesia ternyata berhasil juga menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. China memang tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan kesenjangan. India juga tumbuh lebih tinggi, namun kena kartu merah peningkatan pengangguran dan komitmen mengurangi kesenjangan.

Bila konsisten dengan ukuran sederhana dari ekonom pembangunan Oxford (Dudley Seers), tolak ukur pembangunan ada tiga, yaitu pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan. Agaknya Indonesia juara, meski tidak tumbuh secepat India dan China.

Sekarang anda yang menalar, apakah pembangunan pemerintahan hari ini bersanding dengan capaian dalam takaran pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, layak dikatakan gagal total? Atau sebaliknya. Meski itu pun sering tidak berpengaruh pada kesadaran politik secara menyeluruh.

Selamat merayakan demokrasi dan capain pembangunan yang kita bisa nikmati lebih adil dan merata hari ini. (*)

*) Setyo Budiantoro: Peneliti Senior Perkumpulan Prakarsa

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending