Connect with us

COLUMN & IDEAS

`Pembebasan Manusia  dari Penderitaan (1)

mm

Published

on

Oleh: Johannes Miller

 Pembebasan Manusia Dari Penderitaan[1]

Pada permulaan tahun 1980 telah diterbitkan laporan dari “Komisi Utara-Selatan” yang diketuai oleh Willy Brandt, yang membicarakan kepentingan-kepentingan bersama dari negara industry dan negara berkembang.[2] Gambaran yang dilukiskan mengenai keadaan Dunia Ketiga jauh dari cerah. Diperkirakan bahwa dewasa ini sekitar 800 juta orang hidup dalam kemiskinan absolute.[3] Dua “dasawarsa Pembangunan” yang telah berlalu ternyata tidak membawa hasil yang diharapkan.Teori-teori dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik pembangunan sampai sekarang belum berhasil menunjuk jalan keluar dari kemelut ini. Maka dari itu, laporan tersebut sekali lagi mengusulkan sejumlah tindakan politik yang perlu diambil kalau hendak dihindari bahwa jutaan umat manusia akan mati, tertimpa oleh musibah kelaparan dan kekurangan lain.

Masalah pembangunan di Indonesia tidak amat berlainan. Dua Repelita telah berakhir dan Repelita Ketiga sedang dijalankan. Sekalipun sudah tercapai  banyak hasil yang melegakan, namun tetap dihadapi banyak persoalan yang memprihatinkan. Menurut Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, di Indonesia pun masih terdapat puluhan juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Begitu pula, jumlah penganggur jauh melebihi sepuluh juta orang, kalau dihitung secara realistis.[4] Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) ke-III pada akhir tahun 1979 di Malang, yang membahas tema “Jalur Pemerataan dan Kemiskinan Struktural”, juga digugah oleh massalah ini.[5] Dengan perkataan lain kaum cendekiawan dan politisi di Indonesia pun mulai meninjau kembali serta memikirkan alternatif-alternatif politik pembangunan. Salah satu hasilnya adalah “Trilogi Pembangunan” dan terutama penjabarannya dalam “delapan jalur pemerataan”, yang tercantum dalam GBHN dan bab pertama dari Repelita Ketiga.

Di tengah-tengah segala keresahan dan masalah itu, satu hal menjadi semakin jelas. Suatu politik pembangunan yang hendaknya sungguh manusiawi tidak bisa dijalankan lepas dari suatu etika politik. Ilmu-ilmu sosial entah ekonomi, sosiologi, atau politologi, dalam arti empiris yang sempit saja tidak mencukupi. Masalah-masalah pembangunan yang menantikan pemecahannya akhirnya menghadapkan kita sebagai makhluk manusiawi pada pilihan nilai-nilai etis: Tujuan pokok dari segala usaha pembangunan itu sebenarnya apa? Ukuran-ukuran mana yang ingin diandalkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan usaha tersebut? Manakah implikasi-implikasi bagi kebijaksanaan politik?

Piramida Kurban Manusia

            Kiranya sangat tepat waktunya untuk menerbitkan terjemahan bahasa Indonesia dari buku yang berjudul Pyramids of Sacrifice, karangan Peter L. Berger, seorang ahli sosiologi dan pemikir sosial yang terkenal, yang dalam bahasa Inggris telah terbit pada tahun 1974. Judul kedua buku ini, yaitu Political Ethics and Social Change, sudah mengisyaratkan apa yang menjadi topik utama dan pusat perhatian pengarangnya, yaitu melukiskan secara garis besar suatu etika politik di tengah-tengah perubahan sosial yang dewasa ini sedang berlangsung di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang sebagai akibat usaha pembangunan mereka.

Susunan buku ini sudah menarik perhatian. Uraian pokok yang terdiri atas delapan bab diselingi oleh enam kisah singkat dan didahului oleh dua puluh lima tesis. Intisari dari kesimpulan-kesimpulan seluruh buku dijabarkan ke dalam dua puluh lima tesis itu yang merupakan semacam imperatif-imperatif etis-politis. Dengan demikian, pembaca langsung memperoleh sekadar gambaran menyeluruh yang hampir pasti akan berhasil memancingnya untuk membaca lebih lanjut dalam buku ini. Alangkah baiknya andai kata buku-buku lain mau meniru contoh ini yang begitu bermanfaat bagi pembaca.

Buku Piramida Kurban Manusia Karya Peter L. Berger

Lebih khas lagi adalah enam kisah singkat yang mendahului, menyelingi, dan menutup uraian pokok buku ini. Kalau tidak salah, maka keenam kisah tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan latar belakang pikiran dan keterlibatan si pengarang, yaitu kepekaan dan keprihatinannya akan penderitaan begitu banyak orang, yang melarat, tertindas, dan tak bersuara. Suatu pengalaman yang barangkali hanya bisa diungkapkan dalam gaya cerita pendek atau perumpamaan yang lebih bersifat empatis.

Menelusuri uraian pokok buku ini, maka kedelapan babnya kiranya bisa sibagikan menurut tiga lingkaran tematis yang utama. Dalam lingkaran tematis yang pertama, Berger mempertanayakan dan menyoroti secara kritis pengertian dan akibat-akibat pokitik pembangunan (bab 1) yang dewasa ini dicekam oleh konflik dan persaingan antara dua kutub ideologis dan politis yang besar, yaitu kapitalisme di satu pihak (bab 2) dan sosialisme di pihak lain (bab 3). Dengan bertitik tolak dari penderitaan manusiawi sebagai ukuran penilaian sebagaimana sudah disinggung di atas tadi, maka ia sampai pada kesimpulan bahwa kedua-duanya harus dianggap gagal, sekalipun masing-masing mempunyai keunggulan dan keberhasilan tertentu. Namun, keunggulan dan keberhasilan tersebut harus dibayar dengan terlalu mahal, yaitu dengan kelaparan dalam kapitalisme dan dengan teror dalam sosialisme. Sebagai tanda bukti diajukan dua contoh dari Dunia Ketiga, yaitu Brazil dan RRC (bab 5).

            Kata kunci dalam argumentasi Berger adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Pengertian rumusan ini dibahas dan diselami dalam lingkaran tematis kedua. “Biaya-biaya manusiawi” pertama-tama berarti bahwa manusia tidak boleh dijadikan korban fisik demi kemajuan (bab 5). Namun, bukan saja itu. Manusia juga memiliki hak dasariah atas suatu dunia yang “bermakna” baginya (bab 6) serta atas “partisipasi kognitif” dalam mengartikan dan mengatur dunia itu (bab 4). Dalam hubungan ini pun, tak jarang ada “biaya-biaya manusiawi” yang terlalu tinggi.

Dalam lingkaran tematis yang ketiga, Berger menarik beberapa kesimpulan, baik sehubungan dengan peranan Amerika Serikat di gelanggang politik dunia (bab 7), maupun dalam rangka usahanya meletakkan dasar bagi suatu etika politik baru yang bersifat “realistis-utopis” (bab 8).

Premis-premis Nilai dalam Ilmu-ilmu Sosial

  1. Seluruh buku Pyramids of Sacrifice berkisar di sekitar suatu etika politik pembangunan yang baru. Dengan demikian, buku ini mengandaikan dan mengandalkan nilai-nilai etis tertentu, sebagaimana memang sudah dalam kata pengantar ditegaskan oleh Berger. Ia mencoba mengaitkan analisis ilmiah dengan kepekaan etis. Dengan perkataan lain, uraian buku ini tidak bersifat “bebas nilai”, bertentangan dengan suatu tuntutan klasik dalam ilmu-ilmu sosial. Walaupun Berger pada pokoknya mendukung tuntutan itu sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni, namun ia menyadari bahwa tuntutan itu tak mungkin diterapkan pada kebijaksanaan politik. Setiap kebijaksanaan politik, apalagi kalau diarahkan pada perubahan tujuan tertentu yang hendak dicapai. Penentuan tujuan-tujuan tersebut selalu merupakan pilihan antara pelbagai nilai yang juga bersifat etis. Jadi berupa suatu keputusan etis, entah apakah diambil secara sadar ataupun tidak sadar. Penalaran ini kiranya sulit dibantah, sungguhpun terdapat cukup banyak ilmuwan sosial yang enggan akan atau bahkan menolak penggabungan semacam itu.
  2. Dengan demikian, Berger menyentuh suatu masalah yang sangat dasariah dan kontraversial dalam teori ilmu pengetahuan (epistemologi) mengenai ilmu-ilmu sosial, yaitu masalah sejauh mana ilmu-ilmu sosial bisa dan harus bersifat “bebas nilai”, artinya netral dipandang dari sudut nilai-nilai. Masalah yang bisa disebut abadi ini dirumuskan dan dibahas dengan sangat cermat oleh Max Weber, yang dalam karangan yang termasyhur menuntut pembedaan yang setajam mungkin antara analisis sosial dalam arti ilmiah-obyektif yang harus bersifat “bebas nilai” di satu pihak dan keputusan politik yang selalu bersifat etis dan oleh karena itu tak mungkin “bebas nilai” di pihak lain.[6] Pendirian ini pada pokoknya juga diikuti oleh Berger.

Namun demikian, sejak semula terdapat juga banyak ilmuwan sosial yang berpendapat bahwa ilmu-ilmu sosial serta analisis sosial yang ilmiah pun selalu mengandung nilai-nilai tertentu sehingga mestahil bersifat “bebas nilai”. Dalam buku termasyur yang berjudul The Sociological Imagination, C. Wright Mills mengutarakan dengan cermat bagaimana baik teori sosial maupun penyelidikan sosial yang empiris selalu dipengaruhi dan diresapi oleh pengandaian-pengandaian etis politis tertentu. Ia bahkan berpendapat bahwa ilmu-ilmu dan analisis sosial yang hendaknya sungguh relevan dan tidak mengawang perlu mengambil sikap, terutama dengan memperhatikan penggunaannya dalam kebijaksanaan politik dan tindakan praktis kemudian.[7]

Seluruh masalah ini dperbincangkan dengan paling sengit dalam perdebatan yang terkenal sebagai “Pertengkaran Positivisme dalam Sosiologi Jerman”.[8] Perbedaan itu terjadi antara aliran “Kritischer Rationalismus” yang dicap neopositivistis dan dipelopori oleh Karl P. Popper di satu pihak dan aliran “Kritische Theorie” yang dicap neomarxistis dan dipelopori oleh Theodor W. Adorno dan “mazhab Franksfurt” di pihak lain. Suatu perdebatan yang sampai sekarang belum kunjung habisnya.

  1. Bagaimana masalah yang berbelit-belit dan rumit ini bisa dipecahkan? Kalau tidak salah, maka bisa ditempuh semacam jalan tengah. Kiranya sangat tepatlah tuntutan Weber agar dibedakan dengan sejelas mungkin antara fakta yang obyektif dan penilaian yang subyektif. Tuntutan itu paling tidak merupakan cita-cita yang selalu perlu diperjuangkan, mengingat bahaya bahwa si ilmuwan sosial begitu terjerat oleh nilai-nilai kesayangannya atau bahkan suatu pendirian ideologis yang apriori sehingga tidak mampu lagi untuk melihat dan menyelidiki kenyataan sebagaimana adanya. Dalam hal ini, seluruh “ilmu”nya akan semata-mata bertujuan untuk membenarkan pendiriannya. Suatu legitimasi semu yang mengorbankan cita-cita kebenaran yang seharusnya mendasari segala usaha ilmiah.

Masalah dan bahaya itu dikupas oleh Berger dengan mempergunakan istilah “mitos”,. “Mitos” sebagai suatu keyakinan kepercayaan buta yang tidak boleh dipertanyakan. Suatu “fideiisme” yang tidak mengacuhkan kenyataan dan enggan memakai akal budi.[9] Dalam tiga bab pertama dari Pyramids of Sacrifice, ide “pertumbuhan” dalam ideologi kapitalisme dan ide “revolusi” dalam ideologi sosialisme dikecam sebagai “mitos” semacam itu. Kedua ideologi tersebut berlagak bagaikan tukang ramal. Mereka menjanjikan suatu masa depan yang cerah yang harus dilunasi sekarang ini dengan banyak korban manusiawi. Namun, bagi masa mendatang itu tak ada bukti sama sekali. Suatu “mitos” atau ideologi belaka yang hanya bisa dipercayai. Berger berpendapat bahwa “kedua mitos tersebut harus dibongkar kepalsuan-kepalsuannya” (tesis 2). Usaha “demitologisasi” itu akan memberi cara penglihatan yang baru dan dengan demikian memungkinkan suatu pendekatan yang “realistis” dalam kebijaksanaan politik.

  1. Namun demikian, tetap perlu diitanyakan sejauh mana cita-cita “bebas nilai” dalam ilmu-ilmu sosial, yaitu pembedaan yang tajam antara fakta dan penilaian, sungguh-sungguh bisa dicapai dalam kenyataannya. Sungguhpun cita-cita itu selalu harus dikejar, akan tetapi perlu diinsyafi dan diperhitungkan pula adanya batas-batas obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial, sebagaimana dikemukakan dengan tepat oleh para kristisi pendekatan tersebut.

Dari sosiologi ilmu pengetahuan diketahui bahwa karya ilmiah setiap ilmuwan mau tak mau diwarnai oleh riwayat hidup, lingkungan sosial, dan lingkaran kebudayaannya. Minat pribadi, kepentingan politis, pendirian dari pihak yang menyediakan dana, semua faktor serupa itu pun ikut berpengaruh dan mustahil diletakkan sama sekali sekalipun sering kurang disadari atau bahkan disangkal. Sudah barang tentu dalam pemilihan obyek telaahan ilmiah. Begitu pula berkenaan dengan penggunaan hasil karya ilmiah itu. Si ilmuwan paling tidak kurang bertanggung jawab kalau bersikap acuh tak acuh terhadap akibat-akibat karyanya. Namun, bukan saja itu. Teori sosial yang diandalkan, metode ilmiah yang diandalkan, peristilahan yang dipakai, semua itu pun tak pernah bisa “bebas nilai” sepenuhnya. Pendek kata, cara pendekatan ilmiah, apa yang dilihat dan juga tidak dilihat, bagaimana kenyataan didefinnisikan dan ditafsirkan, kesimpulan-kesimpulan apa yang ditarik, semua itu dipengaruhi dan diwarnai oleh premis-premis nilai si ilmuwan.

            Batas-batas obyektivitas ilmu-ilmu sosial  itu barangkali paling tampak dan menyolok sehubungan dengan penelitian dan analisis sosial di negara-negara berkembang. Kiranya sulit untuk membantah tuduhan yang semakin tenar bahwa sebagian besar karya ilmiah tentang Dunia Ketiga terlalu diwarnai oleh cara penglihatan dan kepentingan-kepentingan negara-negara industri, sehingga kurang sesuai dengan kenyataan di negara-negara berkembang sendiri dan oleh karena itu juga kurang obyektif.[10]  Orang yang sangat berjasa dalam menunjuk dan membongkar ketimpangan metodologis yang sering terselubung itu adalah Gunnar Myrdal[11], seorang ekonom kawakan, yang dalam sebuah karyanya selama hampir lima puluh tahun senantiasa menaruh perhatian istimewa pada masalah premis-premis nilai dalam ilmu-ilmu sosial itu.[12]

Lantas, bagaimana dengan cita-cita obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial yang diutarakan tadi? Kiranya perlu suatu modifikasi dalam pengertian tentang ukuran “obyektif”. Sebagaimana ditunjukkan dengan sangat jelas oleh Myrdal, maka obyektivitas dalam ilmu-ilmu sosial tidak berarti tidak adanya premis-premis nilai yang diandalkan, tetapi bahwa premis-premis nilai tersebut, yang harus bersifat relevan, signifikan, logis dan realistis, dirumuskan secara eksplisit dan dipertanggungjawabkan secara rasional.[13] Dengan demikian, premis-premis nilai itu terbuka untuk umum sehingga bisa dikupas secara ilmiah-kritis dan dikoreksi seperlunya. Alternatif lain, menurut Myrdal, tidak ada lantaran alasan logis. Malah sebaliknya, justru sikap yang menganggap diri “bebas nilai” sangat berbahaya karena mengelabui pendirinya, sehingga lebih mudah diperalatkan oleh bermacam-macam kepentingan yang tak jarang sangat timpang. Jadi, semacam penipuan diri sendiri.[14] Keunggulan Myrdal dalam hubungan ini terletak pada penalaran metodologinya dan bukan pada premis-premis nilai yang ia andalkan sendiri yang tentu saja bisa dipertanyakan secara kritis, justru berdasarkan metodologinya sendiri.[15] Perbedaan ini sering diabaikan oleh para kritisinya.

  1. Sebagaimana sudah disinggung, Berger pada pokoknya mengikuti aliran “bebas nilai” sejauh menyangkut analisis sosial dalam arti ilmu murni. Jadi, dalam hal ini rupa-rupanya cukup berbeda dari apa yang diuraikan di atas ini. Tinggal ditanyakan bagaimana pendirian Berger itu harus ditafsirkan. Berdasarkan buku Pyramids of Sacrifice, kiranya tak bisa diberi jawaban yang pasti. Namun didalamnya terdapat suatu petunjuk sangat menarik yang mengisyaratkan bahwa paham Berger itu tidak begitu berlainan.

Dalam kisah pembuka yang berjudul “Piramida Raksasa di Cholula”, dilukiskan bagaimana bangunan piramida yang patut dikagumi itu didirikan di atas pundak-pundak ribuan orang yang dikorbankan. Dengan demikian, kisah itu mengungkapkan bahwa kebudayaan dan peradaban umat manusia sepanjang sejarahnya dibayar sangat mahal dengan penderitaan manusia yang tak terbilang jumlahnya. Dan apa yang dibanggakan sebagai kemajuan dan pembangunan pada zaman sekarang juga tidak luput dari bahaya itu. Dari kisah itu pula, Berger mengambil judul buat seluruh bukunya, yaitu Pyramids of Sacrifice. Sebuah judul yang mengandung arti yang berganda. Di satu pihak, piramida sebagai hasil pengorbanan banyak orang, di pihak lain, sebagai lambang jumlah korban yang bertumpuk-tumpuk bagaikan suatu piramida.

Kalau kisah itu serta maksudnya direnungkan lebih lanjut, maka si pembaca hampir pasti akan terbentur akan suatu hal yang sebenarnya agak memalukan. Kalau kita sekarang ini mengagumi warisan kebudayaan kita ataupun menikmati kemakmuran yang diciptakan nenek moyang kita, maka kita akan teringat akan para tokoh sejarah yang membangun dan menghasilkan semua itu. Demikian sekurang-kurangnya menurut kebanyakan buku sejarah. Yang hampir pasti akan dilupakan ialah jutaan orang kecil yang dengan jerih payah dan tak jarang darah mereka sebenarnya membangun dan menghasilkan semua itu, seringkali karena dipaksa dengan kejam. Sejarah umat manusia memang merupakan “sejarah mereka yang menang” dan bukan “sejarah mereka yang dikalahkan”.

Mengingat itu, tak bisa dielakkan pertanyaan mengenai obyektivitas ilmiah dalam historografi semacam itu. Apakah ilmu sejarah, yang tak lepas dari ilmu-ilmu sosial, semacam itu pantas disebut “bebas nilai”?[16] Entah dengan sengaja atau tidak, kisah yang diajukan Berger itu memberi suatu contoh gemilang bahwa tuntutan “bebas nilai” dalam arti sempit kata ini tidak hanya mustahil, tetapi tak jarang bahkan munafik.

 

Memperhitungkan “Biaya-biaya Manusiawi”[17]

  1. Berdasarkan latar belakang metodologis itu, maka timbul pertanyaan mengenai pendirian dan premis-premis nilai dari buku Pyramids of Sacrifice dan bagaimana pilihan itu dipertanggungjawabkan oleh Berger. Kata kunci dalam hubungan ini adalah “biaya-biaya manusiawi” (human costs). Dalam tesis ketujuh belas dirumuskan dengan sangat jelas dan padat apa yang dimaksudkan dengan ungkapan ini:

“Biaya-biaya manusiawi yang paling menekan adalah yang berkenaan dengan kekurangan dan penderitaan fisik. Tuntutan moral yang paling mendesak dalam pengambilan kebijaksanaan politik adalah suatu perhitungan kesengsaraan.”

Jadi, yang selalu harus diperhitungkan ialah penderitaan yang harus dipikul manusia. Bentuk yang paling mengerikan adalah penderitaan atau kesengsaraan fisik, entah karena kelaparan atau teror, entah karena alasan lain. Penderitaan atau “biaya-biaya manusiawi” itulah yang harus dihindari dan bagaimanapun juga tidak bisa dibenarkan. Itulah imperatif utama dalam etika politik yang diajukan oleh Berger. Itulah pula ukuran penilaian utama yang mendasari dan meresapi seluruh bukunya, seperti sudah kentara dalam judulnya.

Ciri khas yang menarik perhatian dalam pendekatan Berger itu  adalah titik tolaknya yang bersifat “negatif”. “Negatif” dalam arti kata bahwa Berger tidak  bertitik tolak dari nilai-nilai positif yang diperoleh secara apriori, tetapi dari apa yang dirasakan sebagai negatif dan oleh karena itu tidak bisa diterima. Baru dari penolakan ini timbullah imperatif-imperatif etis, akan tetapi selalu dalam perumusan “jangan”. “Memberi pangan” dalam pendekatan ini diartikan sebagai “jangan membiarkan orang kelaparan”. Sejauh mana pendekatan ini bermanfaat dan apa implikasi-implikasinya, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah pembangunan?

  1. Dalam hubungan ini, orang teringat akan buku termasyhur yang berjudul Negative Dialektik, karangan Theodor W. Adorno[18] salah seorang tokoh dari “mazhab Frankfurt” yang berkecimpung baik di bidang filsafat maupun sosiologi, yang banyak mempengaruhi diskusi sosial dalam dasawarsa terakhir ini. Salah satu inti buku itu, yang membahas teori ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial, dapat disingkat secara sangat sederhana sebagai berikut.[19]

Manusia sebenarnya hanya bisa mengungkapkan dan merumuskan apa yang membuat ia menderita. Jadi, titik pangkal segala pemikiran dan penilaian manusiawi adalah keadaan yang negatif. Akan tetapi, bukan keadaan negatif itu pada dirinya sendiri, melainkan sebagai suatu kategori pengalaman. Pengalaman sebagai sesuatu yang selalu bersifat langsung dan spontan dan baru sesudahnya dirumuskan dan dipikirkan lebih lanjut. Pengalaman negatif yang berbentuk penderitaan itu adalah pada kita semua. Ciri khas pengalaman tersebut adalah bahwa penderitaan pada dirinya sendiri (secara intrinsik) mengandung tuntutan supaya diubah dan diatasi. Tuntutan ini pun bersifat langsung dan spontan. Artinya, mendahului segala penalaran kita dan pada pokoknya tidak disangsikan oleh siapa pun. Adorno menyebut tuntutan itu “penilaian dari peniadaan” (negatio negationis). Kenyataan sendiri sebenarnya sudah berupa suatu “peniadaan” karena sarat dengan penderitaan. Didalamnya tidak terdapat apa yang seharusnya ada . Sesuatu yang seakan-akan dirampas atau kehilangan. Kenyataan adalah penuh dengan pertentangan dalam arti itu. “Keadaan yang  negatif” atau penderitaan itulah yang harus “ditiadakan” atau diubah.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan penderitaan menjadi  nampak secara dialektis apa yang harus ditujukan dan diusahakan. Sementara cakrawala cita-cita yang memberi arah pada tindakan dan langkah kita, walaupun tetap jauh dan tak kelihatan penuh, mengingat bentuk  dan p erumusannya yang bercorak negatif. Apa  yang didamba-dambakan dan oleh karena itu menjadi ukuran penilaian tidak bisa ditemukan secara apriori dan langsung, melainkan hanya melalui “dialektika negatif” itu, yang mengungkapkan diri daalam perumusan “jangan”.

Kalau tidak salah, maka pendekatan Adorno itu agak mirip dan sesuai dengan pemikiran Berger, yang dalam tesis terakhir (kedua puluh lima) dari bukunya menganjurkan suatu “utopianisme realistis”. “Untuk itu diperlukan mengawinkan dua sikap yang biasanya terpisah – sikap analisis yang realistis dan sikap imajinasi yang utopis”. Kalau menelusuri seluruh uraian dan jalan pikiran bukunya, maka agak jelas bahwa utopia itu harus ditemukan dalam realitas. “Biaya-biaya manusiawi”  memperlihatkan secara “dialektis negatif” tujuan dan cita-cita yang harus diperjuangkan.

  1. Pendekatan “dialektika negatif” itu bisa diterapkan pada masalah pembangunan. Dalam menentukan tujuan dan sekaligus ukuran penilaian segala usaha pembangunan, kita harus beritik pangkal pula pada segala apa yang kita alami sebagai tidak beres di negara-negara berkembang.  Ketidak beresan itu menampakkan diri sebagai   penderitaan dalam aneka ragam bentuk, umpamanya sebagai kelaparan, penyakit, penggusuran, diskriminasi, upah tak adil, atau penindasan. Dalam menghadapi penderitaan itu, kita hampir pasti akan terkena dan tersentuh dalam arti bahwa kita tidak bisa menerima dan membenarkan keadaan itu, melainkan menghendaki perubahannya, sungguhpun belum tentu bisa atau mau berbuat sesuatu.

Berpijak pada pengalaman itu, tujuan serta dasar penilaian segala usaha pembangunan dapat dirumuskan sebagai: membebaskan manusia dari penderitaan. Atau dalam perkataan Berger: memperhitungkan “biaya-biaya manusiawi”. Segala politik dan upaya pembangunan seharusnya bertujuan mengatasi atau paling tidak membatasi penderitaan manusiawi dalam semua bentuk dan dimensinya. Semua premis nilai lebih lanjut dan terperinci akhirnya hanya menjabarkan pengertian dasariah ini, yang bisa disebut landasan bagi etika politik pembangunan.

Pendekatan yang agak umum ini tentu saja perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam analisis sosial yang ilmiah serta tindakan-tindakan politik. Analisis sosial yang ilmiah mempunyai fungsi menelaah dan membongkar sebab-musabab dan kaitan-kaitan politis, ekonomis, dan sosio-budaya yang terdapat di belakang keadaan penderitaan itu, serta mencari dan menawarkan jalan-jalan keluar yang barangkali bisa ditempuh oleh kebijaksanaan politik atau usaha-usaha praktis yang lain. Dengan demikian, analisis sosial malah akan memperkuat dan mempertajam kepekaan terhadap penderitaan itu. Selain itu, perlu pula bahwa setiap teori maupun usaha praktis dalam rangka politik pembangunan tetap diamat-amati dan disoroti secara kritis sejauh mana barangkali menimbulkan penderitaan baru, agar secepat mungkin dan seperlunya bisa diperbaiki ataupun diubah. Itulah tugas ilmu-ilmu sosial dalam hubungan ini.

  1. Bahwa pendekatan “dialektika negatif” itu tidak hanya merupakan semacam permainan intelektual saja, tetapi mempunyai relevansi yang cukup praktis, bisa dilihat dari contoh berikut ini. Kalau dalam suatu diskusi dengan orang biasa diajukan pertanyaan mengenai apa itu keadilan sosial, maka pada umumnya mereka tidak mampu menjawab dan akan diam saja. Lain sekali, kalau mereka ditanyakan tentang pengalaman konkret mereka dengan ketidakadilan sosial. Dengan meluap-luap, mereka akan menceriterakan pengalaman pahit mereka atau keluarga mereka sendiri, peristiwa yang sedang dibahas dengan hangat dalam lingkungan hidup atau kerja mereka, ataupun kasus-kasus yang baru mengisi halaman muka koran. Apa itu keadilan sosial rupa-rupanya hanya bisa diungkapkan secara “dialektis-negatif”. Kalau dirumuskan secara positif, malah tidak jelas dan hanya mengambang artinya.

 

[1] Pertama kali diterbitkan dalam edisi Indonesia, Agustus 1982 (Prisma, LP3ES).

 

[2] Bericth der Nord-Sud-Kommission. Das Uberleben sichern, (Kol: Kiepenheuer & Witsch, 1980). Edisi Inggris: Independent Commission on International Development Issues, North-South: A Programme for Survival.

[3] Ibid., hal. 66 (bab2).

[4] “Prof. Sumitro Djojohadikusumo Tentang Pembangunan: Banyak Kemajuan di Samping kelemahan dan Ketimpangan”, Kompas, Senin, 28 Januari 1980, hal. I + XII.

[5] Manuel Kaisiepo, “Menyambut Kongres HIPIS ke III/Seminar Ilmiah Nasional di Malang: Menghitung-hitung Kemiskinan”, Kompas, 15 November 1979, hal. IV.

[6] M. Weber, Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslehre, (Tubingen: J.C.B. Mohr, 1922). Bandingkan pula: E.A.Shils/H.A.Finch (eds), Max Weber on the Methodology of the Social Science, (Glencoe, III: The Free Press, 1949).

 

[7] C.W. Mills. The Sociological Imagination, (New York: Oxford UP, 1959).

[8] Th.W.Adorno u.a., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, (Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1969). Edisi Inggris: The Positivist Dispute in Grman Sociology, (New York etc.: Harper Torchbooks, 1976).

[9] Istilah “mitos” disini dipakai dalam arti kritik ideology ataupun dalam arti sehari-hari. Dalam antropologi kebudayaan, istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda sekali dan jauh lebih positif. Bandingkan pada: V.W.Turner, “Myth and Symbol”. International Encyclopedia of the Social Sciences (IESS), (New York/London: Macmillan/Free Press, 1972), vol. 10, hal.576-582.

 

[10] Bandingkan misalnya: Mahbub ul Haq, The Poverty Curtain: Choices for the Third World, (New York: Columbia UP, 1976).

[11] G. Myrdal, Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, (Harmondsworth: Penguin Books, 1968). Vol. I, hal. 5-35; id., The Challenge of World Poverty, (Harmondsworth: Penguin Books, 1971), hal. 21-45; id., Bangsa-bangsa kaya dan Miskin, (Jakarta: Gramedia, 1976).

[12] G. Myrdal, Value in Social Theory: A Selection of Essays on Methodology, ed. By P. Streeten, (London: Routledge & Kegan Paul, 1958): id., Objektivitat in der Sozialforschung, (Frankfurt/M.: Suhkamp, 1971); edisi Inggris: Objectivity in Social Research.

[13] G. Myrdal, The Challenge of World Poverty, op,cit., hal.17.

[14] G. Myrdal, Asian Drama, op,cit., vol. I, hal. 31-34.

[15] Bandingkan misalnya: ibid, hal. 49-69, dimana Myrdal menguraikan “cita-cita modernisasi” yang diandalkannya dalam buku itu. Cita-cita tersebut, pada hemat saya, memang berat sebelah dan perlu dikritik.

 

[16] Bandingkan artikel “History”, IESS, op,cit., vol. 6 hal. 428-480. Sehubungan dengan metodologi ilmu sejarah perlu diperhatikan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi perubahan yang cukup berarti. ‘Terutama dampak ilmu-ilmu social semakin terasa dan dianggap penting. “Sejarah social” mendapat semakin banyak perhatian. Buku tentang sejarah Indonesia yang dalam hal ini agak menarik adalah: W.F. Wertheim, Indonesian Society in Transition, (The Hague: W. van Hoeve, 1964, 2nd edisi  revisi). Lihat juga: Onghokham, “Peranan Rakyat dalam Politik”, dalam Prisma VIII (1979), No. 8, hal. 35-47.

[17] Beberapa gagasan pokok yang diutarakan berikut ini sudah pernah saya kupas dalam karangan “pembangunan sebagai Usaha Pemberantasan Penderitaan Manusia”, Kompas, Sabtu, 4 Agustus 1979, hal. IV+X.

 

[18] Th, W, Adirbim Negative Dialektik, (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1966). Edisi Inggris: Negative Dialectics, (New York: The Seabury Press, 1973).

[19] Ibid, terutama hal. 11-64, `35-205. Dari buku Adorno tersebut, yang memang sangat berbelit-belit baik isi maupun bahasanya, di sini hanya dipetik beberapa gagasan dasariah, tanpa mengikuti jalan pikirannya dalam segala hal.

Continue Reading
Advertisement

COLUMN & IDEAS

“Salah Pilih” Puisi dan Anak

mm

Published

on

Bandung Mawardi *)

Dulu, kita di TK sering bertepuk tangan dan bersenandung. Setiap hari bermain dan bergembira. Pasti! Di TK, bocah-bocah diajak belajar belum mengacu ke serius-serius. Mereka mengerti binatang, tumbuhan, kata, angka, langit, dan lain-lain cenderung dengan bermain, belum menanggungkan kaidah-kaidah ketat keilmuan. Peristiwa menggirangkan tentu bersenandung. Selama di TK, bocah-bocah mengenal dan menghapal puluhan lagu tanpa guru mengumumkan nama para penggubah: Ibu Sud, Pak Dal, Pak Kasur, atau AT Mahmud. Nostalgia di TK adalah bersenandung merdu atau teriak-teriak menjadikan lagu berantakan.

Bandung Mawardi, Esais.

Lagu memang cespleng mengenalkan dan mengantarkan bocah-bocah ke pelbagai pengertian. Guru pun memiliki peristiwa mengajak bocah berpuisi meski gairah tak semeriah lagu. Kita mungkin lupa atau sulit melacak lagi episode belajar membacakan puisi diajarkan oleh guru atau orangtua. Puisi belum keutamaan di TK. Pengingat puisi mungkin bocah ditunjuk guru ikut dalam lomba deklamasi. Puisi kadang dibacakan dalam pentas seni atau peringatan hari-hari nasional. Kita menduga bocah sulit mengingat kata-kata dalam puisi dibandingkan lagu.

Pada 1992, terbit buku berjudul Kumpulan Sajak untuk Anak TK. Buku tipis terbitkan Depdikbud. Buku mustahil tercatat dalam sejarah sastra Indonesia, tersingkir dari perbincangan arus kesusastraan anak di Indonesia. Buku itu “milik negara, tidak diperdagangkan.” Cap mengartikan buku-buku lazim berada di perpustakaan atau pihak-pihak berkepentingan. Para pengarang berlagak berpihak ke pengajaran sastra terduga tak meminati dan memiliki buku bersampul warna hijau tanpa gambar. Buku itu pasti bukan referensi penting bagi Taufiq Ismail, dosen-dosen di jurusan sastra, pengamat bacaan anak, atau kritikus sastra.

Buku terbitan di masa Orde Baru tentu wajib turut dalam capaian pembangunan nasional. Bocah-bocah diajak berpuisi tapi “dipatuhkan” oleh petunjuk-petunjuk cenderung politis ketimbang estetis. Bocah memang tak lekas merasakan tapi tata cara mengajarkan puisi mengikuti alur bentukan situasi pendidikan nasional cap Orde Baru. Misi mengajarkan puisi adalah pengembangan: Pendidikan Moral Pancasila; perasaan, kemasyarakatan, dan kesadaran lingkungan; pengetahuan; jasmani dan kesehatan.

Buku disusun oleh tim. Kita tak bakal mengetahui nama-nama penggubah puisi-puisi dimuat dalam buku. Kita mengutip puisi berjudul “Indonesia” berimajinasi kepulauan: Alangkah banyak pulaumu/ Tak dapat aku menghitungnya/ Tapi ada lima yang kau tahu/ Pulau yang besar di Indonesia// Pulau Sulawesi, pulau Jawa/ Pulau Kalimantan dan Sumatera/ Yang akhir Irian Jaya/ Itulah Indonesia. Guru mungkin mengajarkan sambil menunjuk peta Indonesia di dinding kelas.

Ada puisi bertema makanan berjudul “4 Sehat 5 Sempurna”. Dulu, propaganda pemerintah menginginkan jutaan orang sehat. Sekolah, puskemas, dan posyandu bertugas mengumumkan “4 sehat 5 sempurna” dengan poster atau pidato. Di TK, bocah-bocah menikmati puisi: Sayuran makanan yang bergizi/ Telur, daging, tempe dan tahu/ Jangan lupa buah dan nasi/ Ditambah dengan segelas susu. Masalah besar adalah susu dan buah. Di keluarga-keluarga miskin dan sederhana saat Orde Baru mementaskan muslihat kemakmuran, usaha mengadakan buah dan susu di atas meja itu sulit. Pengecualian di keluarga pejabat, pegawai, atau saudagar. Puisi agak memicu masalah imajinasi dan pengalaman bocah dari keluarga-keluarga miskin. 

Pada masa berbeda, institusi bahasa di naungan pemerintah ingin membuktikan melakukan kerja riset dan publikasi bertema sastra anak. Ikhtiar mengarah ke pendidikan-pengajaran sastra di sekolah. Buku mungkin ingin terbedakan dari selera kebijakan-kebijakan masa Orde Baru. Pada 2003, terbit buku berjudul Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-Anak disusun oleh Suyono Suyatmo, Joko Adi Sasmito, dan Erli Yati. Mereka berpredikat pegawai bahasa di instansi pemerintah.

Kita membaca kutipan penjelasan pejabat dicantumkan di buku sepanjang dua halaman: “… Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia, secara berkesinambungan menggiatkan penelitian sastra dan penyusunan buku tentang sastra dengan mengolah hasil penelitian sastra lama dan modern ke dalam bentuk buku yang disesuaikan dengan keperluan masyarakat, misalnya penyediaan bacaan anak, baik untuk penulisan buku ajar maupun untuk keperluan pembelajaran apresiasi sastra. Melalui langkah ini diharapkan terjadi dialog budaya antara anak-anak Indonesia pada masa kini dan pendahulunya pada masa lalu agar mereka akan semakin mengenal bentuk keragaman budaya bangsa yang merupakan jati diri bangsa Indonesia.” Kalimat-kalimat khas pejabat tapi wajib ada dalam buku-buku jarang bermutu.

Buku ingin berfaedah tapi mengandung masalah. Tim memiliki dalil-dalil pemilihan puisi dalam apresiasi sastra untuk anak: “Puisi yang menampilkan hal-hal yang akrab dengan dunia anak-anak ataupun hal-hal lain yang bisa diterima oleh kalangan anak-anak; Puisi yang secara estetis cukup bernilai tinggi sehingga memperkenalkan dan mengakrabkan pembaca anak-anak pada puisi yang berkualitas.” Tim sudah bekerja keras dalam mencari sumber-sumber bacaan dan bermufakat dalam seleksi puisi. Semua disajikan di buku menantikan pendapat para pembaca.

Kita menduga tim sulit mencari buku-buku puisi (selera) anak sudah diterbitkan sejak masa kolonial sampai masa 1990-an. Dulu, ada puluhan buku cap Inpres adalah buku puisi, tak selalu novel atau kumpulan cerita. Majalah-majalah memuat puisi anak tercatat puluhan: Kunang-Kunang, Si Kuntjung, Gatotkaca, Taman Putra, Ananda, Kawanku, Bobo, dan lain. Koran-koran pun memiliki rubrik puisi anak. Tim sengaja membatasi pilihan sumber atau gagal dalam lacakan sumber.

Buku bermisi apresiasi sastra untuk anak itu malah membuat komposisi: 80% gubahan orang dewasa dan 20% gubahan anak. Kekagetan dalam daftar puisi gubahan kalangan dewasa. Di situ, anak-anak disuguhi puisi-puisi gubahan Amir Hamzah, Chairil Anwar, Asrul Sani, Rendra, Subagio Sastrowardoyo, Sutardji Calzoum Bachri, Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib, Hammid Jabbar, A Mustofa Bisri, dan lain-lain. Pilihan itu berpengaruh dalam lomba-lomba membaca puisi untuk murid-murid SD. Mereka membacakan puisi-puisi gubahan orang dewasa dengan pengucapan dan gerak “dipaksa” dewasa. Keluguan dan keriangan anak terlalu cepat diselerakan dewasa. Panitia lomba atau dinas-dinas pendidikan tak terlalu mengurusi masalah kepantasan dan kenikmatan puisi-puisi bagi murid-murid SD.

Di situ, dimuat puisi berjudul “Nyanyian Preman” gubahan Rendra. Anak-anak membaca: Wajahku disabet angin jadi tembaga./ Ketombe di rambut, celana kusut./ Umurku ditelan jalan dalam kembara./ Impian di rumput cerita butut// TKW/ Susu macan./ Ijazah SD/ Pengalaman// Adresku pojokan jalan tapi merdeka./ Hidupku bersatu bersama rakyat./ Jiwaku menolak menjadi kuku garuda./ Hatiku setia meskipun cacat.// Kugenggam nasibku mantap tanpa sesalan./ Bapakku mentari bundaku jalan./ Hidupku berlangsung tanpa buku harian./ Berani konsekuen pertanda jantan. Pada masa Orde Baru, puisi itu pernah digarap menjadi lagu oleh Rendra, Iwan Fals, Sawung Jabo, dan lain-lain. Kita mengandaikan saja guru dan murid membaca puisi Rendra sambil “kebingungan” dan sulit menuruti penasaran-penasaran mengacu ke situasi anak.

Buku itu terbit, tak diketahui diminati atau berpengaruh dalam pendidikan-pengajaran sastra anak. Kita mendingan menilik ulang masalah sastra anak. Sekian tahun, perbincangan atau ulasan sastra anak sering prosa ketimbang puisi. Penerbitkan buku-buku anak di Indonesia pun berlimpahan prosa. Burhan Nurgiyantoro dalam buku berjudul Sastra Anak: Pengantar Pemahaman Dunia Anak (2005) menggunakan pelbagai referensi asing menjelaskan ulang: “Puisi anak juga memiliki karakteristik yang identik dengan sastra anak: pengungkapan sesuatu dari kacamata anak. Sebagaimana halnya dengan puisi dewasa, puisi anak juga ditulis dengan seleksi kata yang ketat, pendayaan metafora dan citraan untuk menggambarkan imajinasi, memori, dan emosi.”

Kita bakal bertele-tele memahami dan menambahi penjelasan untuk memasalahkan kehadiran puisi-puisi gubahan para penulis moncer dalam buku berjudul Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-Anak. Kita semakin membuktikan sedikit buku mau berpihak ke puisi anak. Artikel dan buku membahas prosa anak sering terbaca, berbeda nasib dengan puisi. Begitu.   

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Marah: Cerita dan Berita

mm

Published

on

Bandung Mawardi *)

Bocah itu sasaran marah. Album biografi memiliki bab-bab awal sebagai bocah dimarahi bapak atau ibu. Bocah mungkin bersalah diganjar marah. Bocah tak bersalah kadang terkena marah. Episode menjadi bocah sudah mengalami dan mencipta ingatan-ingatan marah. Pada saat “pementasan” kemarahan, bocah memilih diam, menangis, atau membalas dengan omelan-omelan. Marah itu peristiwa “dramatis” di pembentukan diri bersama keluarga, teman, guru, dan orang-orang pernah bersama si bocah membuat bab-bab biografis.

*) Bandung Mawardi, Esais.
Penulis Dahulu: Mereka dan Puisi (2020)

Marah memiliki tata cara? Sekian orang menganggap marah tak memiliki kaidah dan urutan. Marah sering mendadak atau “meledak” dalam usaha memendam di hitungan detik, menit, jam, dan hari. Bahasa dan gerak saat marah dimiliki si pemarah tanpa wajib mengikuti petunjuk di sekolah, kursus, les, atau pelatihan secara “profesional”. Pemarah itu aktor. Ia pun mengumbar kata-kata sulit dipelajari melalui tata bahasa formal dan berpijak di kamus-kamus. Kata-kata dalam marah justru peristiwa bahasa mengejutkan tapi mendebarkan bila terduga berdampak fatal.

Kita ingin membaca (lagi) rekaman-rekaman marah dalam gubahan sastra. Pilihan memang mengandung imajinasi. Kita membaca dengan tokoh dan latar berbeda, menginginkan penemuan mutu atau selera marah. Kita mulai dengan buku cerita berjudul Tono dan Tini (1979) gubahan Annie MG Schmidt. Buku cerita disimak bocah-bocah di Belanda, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Alma Evita Almanar. Pada hari hujan, Tono dan Tini cuma bisa bermain di dalam rumah. Ibu Tono menganjurkan dua bocah itu menikmati waktu dengan menggunting gambar-gambar bagus di buku sudah tak dipakai. Gunting dan 3 buku diberikan ke mereka. Tono dan Tini senang menggunting beragam gambar.

Hujan belum reda, mereka masih ingin menggunting dan mengoleksi gambar. Tono melihat buku-buku di lemari koleksi bapak. Ia sengaja mengambil lagi buku-buku di bagian bawah. Tiga buku tadi sudah habis digunting. Mereka ingin buku-buku lagi, menambahi kegembiraan menggunting. Sekian buku menjadi sasaran penggutingan. Dua bocah girang dan saling pamer. Meni-menit berganti, bapak Tono datang tercengang. Tono dan Tini menggunting, kertas-kertas sisa guntingan dari buku-buku berserakan. Bapak marah melihat buku-buku penting ikut diguntingi. Bapak pun berteriak. Marah! Tono dan Tini berhenti, gunting lepas dari tangan. Pengarang menceritakan: “O, dia sangat marah! Alangkah marahnya dia!” Tono sedih sekali dimarahi. Pada malam hari, Tono tak dibacakan buku oleh bapak. Konon, Tono mendapat hukuman. Rumah memang tempat “pementasan” marah mungkin terjadi setiap hari. Tono mengerti berbuat salah. Marah itu memastikan pihak bersalah. Hukuman pun wajar.

Kita bergerak ke Tiongkok, membaca marah di keluarga miskin berlatar Revolusi Kebudayaan. Marah diceritakan dalam novel berjudul Kisah Seorang Pedagang Darah (2015) gubahan Yu Hua, diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Agustinus Wibowo. Kemarahan biasa terjadi setiap hari dengan pelbagai pemicu. Tiga bocah hidup dalam “roman” kemarahan dicipta bapak dan ibu. Marah mengartikan mengingatkan, mendidik, merendahkan, melukai, dan lain-lain. Tokoh bapak dalam novel memiliki kebiasaan marah dengan parade kata mengejutkan. Kita cuma membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kemarahan bapak pada anak: “Kamu genjik cilik. Kamu telur kura-kura cilik… Suatu hari nanti kamu pasti bakal bikin aku mati marah-marah.” Kemarahan akibat makanan, sikap, pekerjaan, politik, atau asmara “diselenggarakan” di rumah. Sekian kata “aneh” itu mengesankan kemarahan memiliki referensi kata dan khazanah kata terwariskan. Pemarah bisa mengumbar kata-kata lugas atau sejenis metafora. Pembaca novel Yu Hua menemukan sekian “pementasan” kemarahan khas dalam kata.

Kita memiliki dua bacaan mengandung marah berasal dari Belanda dan Tiongkok. Kita menemukan tokoh bocah terkena marah. Kesalahan bocah mudah menghasilkan marah. Konon, orangtua berdalih marah untuk memberi “pelajaran” atau membuat si bocah kapok. Marah terasakan serbuan tanda seru. Suara keras, pilihan kata, dan wajah membuat marah itu “bermakna”. Marah itu “api”, “letusan”, “ledakan”, atau “gempuran”. Marah pun menerbitkan sumpah atau kata-kata bertuah “mengundang” petaka. Di hadapan buku cerita atau novel, kita belajar marah di pelbagai peradaban. Kita perlahan mengerti sejarah peradaban besar disahkan kemarahan-kemarahan. Arus peradaban di Yunani, India, Tiongkok, Persia, Mesir, Jepang, Prancis, Amerika Serikat, dan lain-lain pasti memiliki bab-bab marah dengan daftar para tokoh kondang: raja, ratu, jenderal, pengarang, saudagar, filosof, seniman, buruh, dan lain-lain. Kemarahan melegenda dalam album peradaban dunia. Marah mengubah arah kekuasaan. Marah memicu duka dan darah dalam masalah agama. Marah pun bermula dari asmara membuat orang-orang bergelimpangan.

Novel penting bercerita marah digubah oleh Chinua Achebe berjudul Things Fall Apart, diterjemahkan ke bahasa Indonesia berjudul Segalanya Berantakan (1986). Ungkapan dan dampak kemarahan dalam novel menguak sejarah rumit Afrika. Kehidupan suku guncang gara-gara kedatangan “orang kulit putih” membawa misi-misi besar: agama, bisnis, pendidikan, kekuasaan. Novel mengajak pembaca ke halaman-halaman bercerita antropologis. Kemarahan melanda keluarga-keluarga di suku mengakibatkan petaka-petaka. Pembaca mafhum “berantakan” bermula dari salah paham, penghinaan, pelanggaran, atau penindasan Marah dilancarkan sebagai konsekuensi melawan, balasa dendam, putus asa, dan lain-lain. Marah di Afrika itu menggerakkan sejarah: ditolak dan diterima. Buku sejarah sering memiliki halaman-halaman marah. “Berantakan” dari ratusan tahun lalu belum berakhir.

Kita sudah mengingat tiga buku, berusaha mengerti marah di Belanda, Tiongkok, dan Afrika. Buku-buku cerita tak bermaksud menjadi sumber pelajaran sejarah secara “resmi”. Kita membaca dan mengutip saja dalam membuka ingatan-ingatan kemarahan berlangsung di pelbagai negeri, dari masa ke masa. Kita sengaja belum ingin membaca buku-buku cerita gubahan pengarang Indonesia dalam menguak makna dan dampak marah. Buku-buku biar tetap tertutup, menunggu saat paling tepat untuk terbaca dengan tenang.

Konon, orang-orang Indonesia sedang dihebohkan kemarahan tokoh berdampak ke ikhtiar penanggulangan wabah dan pemulihan nasib Indonesia. Kemarahan itu anggaplah “resmi” berkaitan kekuasaan dan pemenuhan amanah sudah diberikan dalam tata cara berdemokrasi, sekian tahun lalu. Kita tak lagi berurusan dengan fiksi tapi fakta. Kemarahan itu ditonton jutaan orang, menimbulkan tafsir-tafsir mungkin memberi pujian atau ledekan. Kemarahan pun menjadi berita di koran-koran terbit 29 dan 30 Juni 2020. Kita pastikan membaca berita-berita, bukan cerita-cerita bergelimang imajinasi. Wabah belum rampung, kita sibuk “bergosip” dengan tema marah. Begitu.

Continue Reading

COLUMN & IDEAS

Emha, Satra dan Pengakuan

mm

Published

on

Oleh Bandung Mawardi *)

Semula, orang-orang mengenali Emha Ainun Nadjib di sastra. Para pembaca majalah Horison masa lalu sering membaca puisi dan cerpen gubahan Emha Ainun Nadjib. Majalah itu tercatat dalam biografi tokoh telah menua. Kini, ia masih lantang saat omong dan sregep menulis. Leren atau tamat tak tercantum dalam “kamus” milik Emha Ainun Nadjib. Di toko buku, kita memastikan puluhan buku Emha Ainun Nadjib menggoda orang untuk membeli dan membaca. Buku lama cetak ulang. Buku baru pun terbit. Di situ, kita membaca nostalgia dan kecenderungan mutakhir ibadah keaksaraan Emha Ainun Nadjib dengan pelbagai ke-mbeling-an dan kesantunan.



Muhammad Ainun Nadjib (born 27 May 1953), best known as Emha Ainun Nadjib or Cak Nun, is an Indonesian poet, essayist, and humanist. Born in JombangEast Java, Nadjib began writing poetry while living in Yogyakarta, publishing his first collection in 1976. He became one of the city’s predominant poets by the late 1980s, and by then had also began writing essays. He is the leader of the Kiai Kanjeng group, which stages dramas and musical performances on religious themes. Early poems by Nadjib have elements of social criticism. However, more prominent are Islamic values, variously described as santri or Sufi. Islam is also a common subject for his essays. His writings have taken a variety of forms, including poetry, essays, novels, and short stories. (Wikipedia)

Keranjingan bersastra memiliki kaitan dengan Horison, sebelum Emha Ainun Nadjib sering menulis kolom di pelbagai koran dan majalah. Kita ingin menghormati Emha Ainun Nadjib saat ulang tahun dengan mengingat babak pergulatan dan pergaulan sastra masa lalu. Di Horison edisi Oktober 1991, kita simak hasil wawancara bersama Emha Ainun Nadjib. Ia tak melulu di sastra. Emha Ainun Nadjib terbukti mumpuni pula di teater dan musik. Ia rajin berceramah atau membuat obrolan-obrolan bertema agama di pelbagai tempat. Sastra mungkin masih pijakan atau titik mula.

Emha Ainun Nadjib menjadi “manusia seribu acara”. Sibuk! Ia kangen bersastra tapi harus berhitung dengan segala peristiwa dan perjumpaan manusia di keseharian. Ia mengaku ingin “menjadi sastrawan kembali”. Sulit! Kita simak perkataan Emha Ainun Nadjib berlatar 1980-an dan 1990-an: “Tapi sebenarnya bertahun-tahun saya hampir tak punya peluang bersastra-sastra ria. Artinya, ragam kegiatan saya yang ‘disusun’ oleh orang banyak kurang toleran terhadap berlangsungnya metabolisme kreativitas sastra saya.” Ia tak mengeluh atau pamer sesalan telah berada dan mengalami pelbagai peristiwa di luar sastra. Sekian kegiatan memang semakin jarang berkategori sastra. Emha Ainun Nadjib telah milik umat beragam tema, tak cuma sastra. Orang-orang memang mulai terpikat dan menganggap Emha Ainun Nadjib itu kolomnis tanpa tanding. Tulisan-tulisan menggairahkan opini publik bersikap atas keadaan aktual. Sastra masih disinggung tapi menipis.

Tarik-ulur dalam menempatkan diri untuk pergulatan keaksaraan dan omongan masa 1990-an memicu dilema. Emha Ainun Nadjib memilih berkelakar: “Yang menyangkut sastra adalah keinginan saya agar kelak saya sanggup merepresentasikannya melalui bahasa sastra. Tapi susah, ya? Sastrawan itu pasti kekasih gelap Tuhan, diizinkan dilalui oleh keindahan-Nya.” Sekian orang tetap membaca puisi-puisi gubahan Emha Ainun Nadjib terbit menjadi buku berjudul 99 Untuk TuhankuSyair Lautan JilbabSeribu Masjid Satu JumlahnyaCahaya Maha Cahaya, dan lain-lain. Di mata kalangan sastra, Emha Ainun Nadjib itu pujangga religius dengan memberi bobot kritik sosial dan sikap-sikap kemanusiaan. Ia tak perlu dipaksa masuk dalam kategori menghasilkan sastra sufistik, sastra profetik, atau sastra transendental.

Pada masa 1970-an dan 1980-an, diskusi sastra dan penulisan kritik sastra menempatkan para pujangga dan buku puisi dalam kategori-kategori mengarah ke keagamaan. Publik membaca dan memberi predikat pada Abdul Hadi WM, Taufiq Ismail, Kuntowijoyo, Emha Ainun Nadjib, Sutardji Calzoum Bachri, Zawawi Imron, dan lain-lain. Di pelbagai perbincangan sastra, nama Emha Ainun Nadjib mungkin disebut tapi ia perlahan tak terlalu “terpandang” dalam gejolak kesusastraan Indonesia. “Saya bukan apa-apa, belum ‘seseorang’ dalam dunia sastra Indonesia,” pengakuan Emha Ainun Nadjib.

Pendapat atau pengalaman bersastra Emha Ainun Nadjib selama sekian tahun terbit menjadi buku berjudul Sastra yang Membebaskan (1984). Buku kecil bekertas buram. Kita membaca (lagi) sebagai pembukti ingatan masa keranjingan bersastra, sebelum Emha Ainun Nadjib menjadi “manusia seribu peristiwa” dan harus “merebut” kewaktuan untuk sastra di masa 1990-an. Tulisan-tulisan dokumentatif dan menjelaskan posisi Emha Ainun Nadjib sebagai penggubah atau pengamat sastra.

Emha Ainun Nadjib menerangkan: “Sejak awal 1982, kita menyaksikan berbagai gugatan agar sastra lebih menunjukkan peran sertanya dalam proses perubahan sosial. Ini jelas bukan sekadar gejala kesusastraan, tapi bersumber pada kompleksitas kegelisahan sosial yang lebih luas. Meskipun batang tubuhnya berupa pemikiran sastra, namun ia adalah ‘saudara kembar’ dari sebutlah meluasnya kesadaran akan keperluan sosiologi dalam banyak ilmu-ilmu pilah modern, munculnya antitesa terhadap tradisi arsitektur modern, tumbuhnya solidaritas-solidaritas dalam kehidupan beragama, atau makin banyak diselenggarakannya kegiatan yang menegur-sapakan berbagai spesialisasi kehidupan.” Sastra “diwajibkan” terbuka, tak sendirian atau dalam pengistimewaan tanpa jamahan atau keterjalinan dengan hal-hal lain.  

Pada 2020, Emha masih menulis beragam tema. Wabah pasti dituliskan dengan kelenturan sikap dan acuan. Orang-orang merasa berhak memberi penghormatan meski tanpa acara besar dan menghebohkan. Situasi tak memungkinkan, Emha Ainun Nadjib mungkin tak menginginkan. Di hadapan kita, Emha Ainun Nadjib telah berubah menandai tua. Wajah itu masih ganteng dan berwibawa dengan sekian kerut. Ketuaan mustahil menghentikan ibadah menulis dan membuat obrolan-obrolan di seantero Indonesia. Ia belum letih. Emha Ainun Nadjib belum ringkih.

Kita mengingat masa muda bersatra di Jogjakarta melalui pengakuan Emha Ainun Nadjib: “Kompetisi yang ketat, suatu perjalanan penuh api, hidup koyak sekolah terbengkalai, hingga akhirnya tiba di sampai ke sampai, meskipun tak akan pernah selesai…. Di Pelopor Yogya ketika itu, suatu hari, puisiku tiba-tiba telah terpasang di ruang ‘Sabana’, suatu tempat tinggi yang di perasaanku waktu itu bagaikan di Arsy. Sesudah membeli sebiji koran itu rasanya ingin aku berlari ke setiap jakan dan gang-gang di kampung-kampung seluruh Jogjakarta untuk melaporkan puisiku.” Kegirangan seorang muda ingin mendapat tempat di sastra, setelah tekun belajar dan mendapat pengasuhan dari Umbu Landu Paranggi. Ia merasa sah sebagai pujangga.

Pulang ke Jombang, Emha Ainun Nadjib mengumumkan ke ibu mengenai puisi di Pelopor Yogya. Puisi tak setinggi pemaknaan bagi ibu dan keluarga. Emha Ainun Nadjib terkejut melakukan kesalahan dugaan dan pengukuran. Ia pun menceritakan pada kita: “Ibuku sama sekali tak terkejut. Bahkan tak sedikit pun ada perubahan di roman mukanya. Meskipun pancaran kasih sayangnya tak pernah berhenti mengalir, tapi aku tahu betul ‘Sabana’ itu tak berarti sama sekali bagi alam hidup pribadi ibuku. Segera sesudah itu aku pun makin melihat juga bahwa semua sahabatku di desa, orang-orang tua, seluruh anggota keluargaku, tidak bergeming oleh pameran itu. Mereka asing.” Emha Ainun Nadjib mulai berhitung ulang: diri, puisi, keluarga, agama, Indonesia, dan lain-lain. Puluhan tahun lalu, ia telanjur menjadi pujangga. Kini, kita tetap mengakui ia adalah pujangga, memberi puisi-puisi di arus penginsafan dan kesadaran mengarah ke religiusitas dan kemanusiaan. Begitu. (*)     

Continue Reading

Memikirkan Kata

Trending