Connect with us

Buku

Pancasila dan Pedagogik Kritis Indonesia

mm

Published

on

Oleh: Wahyu Arifin*

Dalam sebuah seminar tahun 1983, dua ahli pendidikan Indonesia yakni Prof. Tilaar dan Prof. Mochtar Buchori (alm) menyatakan ilmu pendidikan di Indonesia sudah mati. Hal ini ditegaskan lagi oleh mantan Rektor IKIP Jakarta (Sekarang UNJ), Prof. Winarno Surachmad saat forum pertemuan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) se-Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2005.

Ketiga pedagog ini bersepakat, meskipun pendidikan di tanah air terus berlangsung, tapi berjalan dalam situasi Pendidikan tanpa Ilmu Pendidikan (Pentip). Selama ini praktik yang berlangsung diberbagai jenjang pendidikan hanyalah praktik pengajaran, bukan praktik pendidikan. Pasalnya, sekolah maupun kampus hanya mereproduksi teori-teori usang dan menumpuk bermacam-macam pengetahuan serta keterampilan.

Alhasil dunia pendidikan kita hanya bisa menghasilkan ‘tukang’ insinyur atau tenaga administratif. Selain itu, teori-teori pedagogik yang terus dipertahankan hingga kini hampir seluruhnya berasal dari barat yang sama sekali tidak menyentuh persoalan kebutuhan lokal kita. Padahal, secara teori saja baik geografis maupun kultur, kondisi kita berbeda dengan negara-negara barat.

Lebih parahnya lagi, hasil konkret dari dunia pendidikan kita adalah menguatnya persaingan antar individu maupun sosial yang diperlihatkan dalam perlombaan peringkat di sekolah atau universitas. Akibatnya, pendidikan nasional kita justru memuja-muja keunggulan atau kompetisi antar sesama yang merupakan falsafah hidup berdasarkan Darwinisme sosial dan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila (HAR Tilaar, 2005).

Hasil pengadopsian falsafah Darwinisme sosial ini menggerus falsafah Pancasila sebagai alat pemersatu kehidupan masyarakat dan berbangsa yakni Solidaritas, Gotong royong dan Nasionalisme positif. Selain itu, Darwinisme sosial dalam paradigma pendidikan nasional kita melahirkan kastanisasi pendidikan (sekolah bertaraf nasional, internasional dan sebagainya) yang justru telah meremehkan kekayaan budaya Indonesia.

Dalam posisi kedua itulah Buku berjudul Pedagogik Teoritis untuk Indonesia ini menempatkan dirinya. Bagi Tilaar, sudah saatnya degup jantung pedagogik tanah air kembali dihidupkan, bukan lagi mengekor atau meneruskan tradisi pedagogik yang telah usang, di mana di tempat asalnya, yakni Eropa dan Amerika justru sudah sangat berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah pedagogik kritis yang bukan hanya berkembang di Eropa dan Amerika saja, tapi juga Asia dan Australia.

Pendidikan Karakter Pancasila

Dalam dunia yang bergerak dengan sangat cepat, Indonesia tentu tidak dapat mengisolasikan dirinya. Persoalannya, bagaimana Indonesia menghadapi dunia yang berlari kencang ini? Soal ini, Tilaar memberikan dua posisi. Pertama, hanyut dalam perubahan global dan kita kehilangan identitas diri. Kedua, melalui Pancasila yang merupakan identitas nasional, Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa kita menghadapi globalisasi.

Sejak awal pendiriannya, para Founding Father-Mother republik ini sudah menginsyafi Indonesia sebagai suatu nation state dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Dasar-dasar itu tidak akan terwujud jika hanya dalam bentuk kemerdekaan politik semata, tapi juga perlu disempurnakan dengan kemerdekaan kebudayaan.

Untuk mewujudkan itu semua, siasat kebudayaan yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah membangun sistem pendidikan nasional yang bisa menggolkan tujuan kemerdekaan nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, sudah sangat jelas pendidikan mendapatkan kedudukan yang sangat penting di awal pembentukan republik ini.

Menurut Tilaar, pedagogik atau ilmu pendidikan merupakan filsafat terapan yang berfungsi sebagai ilmu praksis. Merujuk pada Paulo Freire, Tilaar melihat praksis pendidikan sebagai refleksi dan tindakan sadar diri dalam hidup mendunia dan mentransformasikannya. Melalui praksis pendidikan ini, peserta didik bisa ditumbuhkan kesadarannya akan kemerdekaan, martabat dan potensi diri yang dimilikinya serta bisa mengembangkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya di dunia (hal7).

Praksis pendidikan Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa. Melalui strategi pendidikan dan kebudayaan nasional bernafaskan Pancasila, para Founding Father-Mother kita mencoba membangun manusia Indonesia yang mempunyai harga diri serta bangga atas keindonesiaan-nya (hal 61). Pancasila menetralisir kebudayaan barat versi kekuasaan kolonial yang mendestruktifkan identitas kebudayaan Nusantara menjadi  kebudayaan inferior.

Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam habitus sekolah sangatlah penting. Peran ini justru bisa membuat penerima (peserta didik) menafsirkan Pancasila bukan hanya semata-mata doktrin, melainkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Melalui internalisasi, secara sadar diri kekayaan alam dan budaya kita akan dikelola untuk kesejahteraan hidup bersama. Manusia Indonesia berkarakter seperti itulah modal kita untuk bisa setara dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Pedagogik Transformatif Pancasila

Sebagai salah seorang penganut sekaligus perintis pedagogik kritis di Indonesia, Tilaar menekankan pada persoalan ketidakbebasan nilai pada berbagai disiplin ilmu. Melalui analisa poskolonial, Tilaar mengatakan negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia sadar atau tidak sadar masih dihinggapi sisa-sisa pendidikan kolonial. Politik etis di bidang pendidikan menyisakan sikap subordinatif yang melihat tujuan pendidikan hanya untuk menjadi bagian dari birokrat atau meningkatkan status sosial di masyarakat.

Sikap ini terus membudaya dalam sendi kehidupan masyarakat kita. Orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah atau kampus ternama demi masa depan yang terjamin; bisa bekerja di perusahaan bonafit atau menjadi PNS serta hidup mapan. Tentunya hal ini sah-sah saja dalam kehidupan yang harus kita akui sedang dalam situasi serba sulit.

Namun, perlu juga kita sadari sikap yang menjadi wajar itu sebenarnya merupakan keberhasilan dari pendidikan kolonial yang berupaya mendidik bangsa jajahannya untuk memiliki sikap subordinatif sehingga mereka tetap menjadi objek eksploitasi dari sang penjajah. Dengan kata lain pendidikan pada masa kolonial pada hakikatnya merupakan suatu proses pembodohan dan pengekangan terhadap kesadaran manusia untuk berpikir kritis, demikian pendapat Paulo Freire.

Untuk hal ini, sebenarnya pendiri bangsa kita sudah berpikir lebih maju dari Freire. Saat memproklamirkan kemerdekaan, pendiri bangsa ini secara sadar sudah mencetuskan suatu sistem pendidikan yang mengakhiri sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan dirumuskan melalui UUD 45 merupakan pendidikan yang bersifat transformatif, yakni proses pendidikan yang membawa anak Indonesia dari ketidakberdayaannya (terjajah) secara berangsur dengan akal budinya akan memaksimalkan potensinya dalam alam kemerdekaannya.

Pedagogik transformatif atawa proses pendidikan yang menekankan pada kesadaran kritis dan tindakan perubahan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan ide entrepreneur. Pertemuan pedagogik transformatif dengan entrepreneur berada pada titik cara berpikir, yakni kesadaran berpikir kritis, kreatif dan transformatif.

Tilaar percaya, pola berpikir yang menghasilkan entrepreneur atau pelaku pedagogik transformatif akan muncul apabila lembaga pendidikan bisa melepaskan diri dari mabuknya dogma-dogma darwnisme sosial yang mengagung-agungkan persaingan dan melestarikan kekuatan politik yang dominan. Pendidikan yang memerdekakan haruslah menjadikan peserta didik sebagai subjek atau inti perubahan itu sendiri.

Di buku ini, Tilaar mencoba mengajukan tawaran bahwasanya Entrepreneurship dalam dunia pendidikan nasional harus sejalan dengan agenda pembangunan lokal. Artinya, proses pendidikan, sesunguhnya diterapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumberdaya manusia yang (minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya dan signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pada persoalan global yang justru jauh dari realita masyarakat.

Ajakan guru besar emiritus UNJ agar kita menggali kembali Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia perlu disambut dengan sukacita. Sebagai seorang pedagog yang menempuh pendidikan di Barat, Tilaar tidak begitu saja hanyut dan tenggelam dalam gulungan alam pikir kebudayaan barat. Justru, dirinya merasa menemukan pencerahan bagaimana membangun manusia Indonesia yang kritis dan kreatif melalui Pancasila. (*)

DATA BUKU:

 

Judul Buku      : Pedagogik Teoritis untuk Indonesia

Penulis             : H.A.R Tilaar

Cetakan           : Pertama, April 2015

Penerbit           : Buku Kompas

Tebal               : xii + 276 hlm

 

*Wahyu Arifin: Mahasiswa STF Driyarkara. Wartawan, bekerja untuk kantor Sindo/ MNC  

Continue Reading

Buku

Forum Demokrasi dan Perannya Dalam Transisi Menuju Reformasi Sistem Politik di Indonesia

mm

Published

on

Reformasi sudah berjalan lebih dari dua puluh tahun. Sejak itu pula, Indonesia memutuskan untuk menganut sistem demokrasi. Untuk bangsa sebesar Indonesia, perjalanan waktu dua dekade masih terbilang cukup muda. Karena itu, dibutuhkan diskursus maupun penelitian sejarah, sosial, politik, maupun ekonomi terkait arah dan relevansi keutuhan bangsa.

Virdika Rizky Utama, Alumni Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dalam satu karyanya, yang tadinya berasal  dari skripsinya, namun dengan kegigihannya dapat membukan suatu diskursus pemikiran yang segar terkait sejarah demokrasi Indonesia.

Dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru; Penulis menjelaskan kronologis sejak jatuhnya Soekarno hingga tumbangnya pemerintahan Soeharto, dan Indonesia memasuki era demokrasi yang substansinya adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Karena rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung, melalui mekanisme Pemilu.

Dalam buku ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bisa sampai pada sistem demokrasi seperti saat ini – yang dianggap sebagian ilmuwan politik merupakan sistem yang paling adil, adalah karena adanya peran Forum Demokrasi (FD) yang diprakarsai oleh sekelompok intelektual pada waktu itu, yang tergugah hatinya melihat pemerintahan Orde Baru yang semakin hari semakin menyudutkan kebebasan berpendapat atas nama stabilitas.

Untuk menghindari kesan otoriter, pemerintah Orde Baru pada waktu itu membentuk kelompok yang bernama ICMI. Tujuannya, untuk mengakomodir para birokrat dan para cerdik pandai ke dalam satu frame yang bercirikan Islam. Pasalnya, hingga memasuki tahun 1990-an, pemerintah Orde Baru menyadari betul akan pentingnya peran entitas Islam, terutama dalam menaikan elektoral Pemerintah dimata rakyat, atau minimal pemerintah terhindar dari label “anti muslim”.

Akan tetapi, aktivis sekaligus juga Intelektual Islam yakni Abdulrahman Wahid atau dikenal Gusdur, menganggap ICMI yang tujuannya untuk merubah paradigma tentang Islam, malah dianggap terlalu sektoral. Buktinya, Gusdur berpendapat, ICMI lebih banyak di isi oleh kalangan elite birokrat, sehingga terkesan hanya sekedar mengakomodir kepentingan kelompok politik tertentu pada waktu itu. Terutama, menurut Gusdur, berasal dari keinginan kelompok militer “merah putih”.

Menimbang kondisi tersebut, Gusdur berserta tokoh intelektual lainnya, terutama yang berlatar belakang dari akademisi, hingga aktivis kampus maupun LSM berikrar untuk membentuk yang namanya Forum Demokrasi (FD). Gusdur dipilih sebagai Ketua-nya, pertimbangan selain dianggap kompeten dan konsisten dalam memperjuangan nilai-nilai pluralisme di Indonesia, namun terpenting, Gusdur adalah Ketua Umum Nadhatul Ulama pada waktu itu, yang merupakan Ormas Islam dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia. Sehingga menempatkan Gusdur di Ketua Umum FD, adalah pilihan stategis politik untuk minimal membuat ‘panik’ pemerintah.

Judul Buku: Demokrasi Dan Toleransi Dalam Represi Orde Baru | Tahun Buku: 2018 | Penulis: Virdika Rizky Utama | Penerbit: Penerbit PT Kanisius | Jumlah Halaman; 184

Menariknya, penulis melihat adanya FD juga dapat dibaca sebagai anti tesis dari kehadiran ICMI yang dibentuk oleh restu pemerintah. Maka, tidak heran, pengurus teras FD adalah para tokoh dari lintas golongan. Sehingga, adanya FD dianggap dapat ‘mengkerdilkan’ pamor ICMI. Padahal, di samping itu juga, FD substansinya adalah bertujuan mengeritik manajemen pengelolaan negara oleh pemerintah Orde Baru pada waktu itu.

Bahkan, redaksi media massa waktu itu juga, banyak mengaitkan, kehadiran FD sebagai bentuk ‘tandingan’ dari adanya ICMI. Meski begitu, dalam berbagai keterangan pers-nya, anggota FD juga berbeda pandangan satu sama lain dalam menyikapi tujuan dibentuknya FD. Di titik ini, mulai terlihat tidak adanya blue print yang matang dari FD.

Hal ini terbukti, peran FD hanya bertahan dalam beberapa tahun saja. Menjelang detik-detik masa akhir Orde Baru, bahkan FD perannya sudah tidak signifikan. Terlebih, FD dalam kehadirannya hanya sebatas diskursus di kota Jakarta saja, tidak menyebar ke pelosok daerah. Walaupun ada beberapa kota juga yang siap membuka cabang perwakilannya.  Untuk ekspansi, FD terbentur oleh  sikap pemerintah Orde Baru yang keras pada para tokoh FD. Hingga membatasi ruang-ruang geraknya, seperti tidak boleh terlalu banyak diskusi, hingga pelarangan seminar di berbagai kesempatan. Di dalam buku ini juga mengatakan, setelah Pemilu 1992 tidak ada lagi peran-peran FD yang krusial.

Hingga akhirnya, setelah Soeharto lengser. Indonesia pun memasuki era baru, yang mana kebebasan berpendapat dibuka selebar-lebarnya.  Dan sistem pemilu pun menjadi lebih demokratis, karena rakyat yang langsung memilih. Sementara itu, para tokoh FK berjuang masing-masing, seperti dengan ada yang mendirikan partai – karena dalam iklim demokratis, partai merupakan kendaraan yang paling tepat untuk memperoleh kuaasaan.

Meskipun demikian, adanya buku ini memberikan khazanah baru dan membuka ruang-ruang diskursus baru, terutama perihal perubahan sosial dari berbagai dimensi disiplin ilmu menjelang keruntuhan Orde Baru. Walaupun, penulis pun mengakui, keterbatasan sumber primer maupun sekunder masih menjadi kendala untuk mengamati perubahan sosial dari sudut yang lebih mikro.

Dengan begitu, sejarah mencatat, FD memberikan andil yang cukup besar dalam mempersiapkan masa transisi menuju sistem politik yang demokratis.  Terlebih, FD didominasi oleh para intelektual yang bertujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena, sistem demokrasi harus ditopang oleh pemahaman politik warganya, agar ketika memilih pemimpin tidak seperti membeli kucing dalam karung. (*)

*) Peresensi: Muchammad Egi

Continue Reading

Buku

Pencapaian Sains dan Penghambatnya

mm

Published

on

Abad ke-21 sesungguhnya merupakan abad yang tak pernah terkirakan akan terjadi pada masa sebelumnya. Pasalnya, paling tidak hingga tiga perempat abad ke-20 banyak sekali peperangan, wabah penyakit, dan kelaparan yang membuat matinya harapan sebagian besar penduduk bumi. Kala itu, bumi layaknya memasuki abad kegelapan yang sesungguhnya dibandingkan istilah abad kegelapan yang dipakai pada abad ke-5 hingga ke-15 di Eropa.

Di tengah keputusasaan dan kegelapan, ada satu bidang kehidupan yang dapat membuat manusia memiliki harapan dan pencerahan. Bidang itu adalah sains atau ilmu pengetahuan. Tak tanggung-tanggung, Steven Pinker dalam buku ini menyebut hanya kepada sains dunia bisa berharap dan sekaligus berhutang budi.

Bukan tanpa sebab Pinker memiliki argumentasi tersebut. Ia membuktikan argumentasinya dengan menyediakan data di setiap babnya, untuk membandingkan masalah yang dihadapi manusia seperti wabah penyakit, kemiskinan, dan angka kematian akibat kejahatan atau perang semakin menurun dari abad ke-18.

Sebaliknya, tingkat kebahagiaan, jaminan sosial, pendidikan, dan kemananan  justru sangat jauh meningkat dibandingkan abad sebelumnya. Sains menyediakan obat, teknologi, dan informasi untuk terus menaikan taraf hidup umat manusia.

Membaiknya dunia karena majunya sains, menurut Pinker, sejalan dengan kemajuan demokrasi, liberalisasi, dan kapitalisme yang menjunjung tinggi hak individu. Bahkan Pinker menyebut demokrasi liberal yang memuat kapitalisme di dalamnya merupakan pencapaian tertinggi umat manusia (hlm.343).

Pinker jmendasari argumennya dengan menggunakan teori rasionalitas milik Max Webber. Menurut Weber (1905) kapitalisme hanya salah satu aspek dari rasionalitas. Ia juga menganggap bahwa modernisasi merupakan perluasan rasionalitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Steven Pinker

Penghambat Sains

Meletakkan dasar pemikirannya pada modernitas dan kapitalisme yang terdapat kompetisi di dalamnya tentu memiliki konsekuensi. Konsekuensinya, selalu ada pihak yang kalah dari setiap kemajuan yang dicapai dunia oleh sains. Pihak-pihak itu kemudian yang berpotensi menjadi penghambat sains.

Bila menggunakan teori analisis kelas sosial yang diungkapkan Karl Marx, maka pihak yang kalah jelas adalah kelas sosial rendah—Marx menyebutnya proletar. Namun, Pinker tidak ingin mendeterminiskan masalah hanya pada satu bidang yakni ekonomi.

Pinker berpendapat bahwa ketidaksetaraan ekonomi “bukan merupakan dimensi kesejahteraan manusia” dan mengutip sebuah studi yang menemukan ketidaksetaraan tidak terkait dengan ketidakbahagiaan, setidaknya dalam masyarakat yang lebih miskin (hlm.102). Dia juga menunjukkan bahwa dunia secara keseluruhan menjadi lebih setara dan menyatakan bahwa bahkan dalam area yang semakin tidak setara, orang miskin masih mendapatkan kekayaan dan mendapat manfaat dari inovasi teknologi (hlm.101).

Pinker berpendapat justru yang berpotensi menjadi penghambat sains adalah intelektual dan politisi. Sejujurnya, tidak ada satu pun intelektual yang menyukai perubahan. Bukan intelektual tidak menyukai hasil dari perubahan, melainkan Pinker tidak suka dengan sikap intelektual dalam menghadapi perubahan.

Intelektual cenderung kerap berupaya mempertahankan argumen dan perspektifnya dengan cara merendahkan argumen lain. Lantas, peran intelektual di masyarakat hanya berkompetisi untuk meraih prestise dan berebut pengaruh, dibandingkan bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan yang ada melalui pengetahuan yang dimilikinya (hlm.49).

Dalam hal ini pula, Pinker mengkritik sikap pemikiran intelektual yang justru sangat jauh dari nilai-nilai sains yang sarat akan kritik. Alhasil, yang terjadi dalam diri intelektual adalah sikap dogmatis dan otoriter. Mereka dengan sekuat tenaga akan selalu melakukan pembenaran untuk dirinya dengan beragam argumen yang ia susun dan seolah-olah dirinya yang paling benar.

Penghambat berikutnya adalah politisi. Politisi acap kali menggunakan berbagai macam cara untuk menarik suara dengan beragam janji-janji politik yang tak sesuai dengan perkembangan sains. Contohnya adalah populisme, baik populisme kanan maupun populisme kiri. Politisi-politisi populisme selalu membuat argumen untuk kembali melihat sejarah kejayaan suatu bangsa atau ras pada masa lalu dan juga memiliki kebenaran menurut versinya sendiri (hlm.333). Tak peduli seberapa banyak fakta yang diungkap, mereka tak akan mengubah kebenaran yang diyakininya—biasa dikenal dengan  post truth atau pascakebenaran.

Pinker mencontohkan bagaimana Trump melalui kampanyenya yang menekankan kejayaan warga kulit putih yang sebenarnya juga tidak jelas di periode mana kejayaan kulit putih di Amerika Serikat berlangsung. Begitu juga dengan politisi populisme agama di berbagai negara di Eropa dan Asia. Di Eropa para politisi populis menekankan kejayaan Kristen. Sedangkan, bagi yang populisme Islam akan membawa kembali klaim kejayaan kekhalifahan.

Hasilnya, meski hidup sudah di zaman kecerdasan buatan, pemikiran mereka berada di masa lalu yang penuh dengan mitos. Dengan demikian, pemikiran manusia justru akan tertutup, antikritik, dan seolah hanya memiliki satu dimensi. Melalui hal-hal itu, kata Pinker, otoritariansime akan hidup kembali dan mengubur kemajuan sains yang membutuhkan prasayarat kebebasan berpikir.

 

Lawan Penghambat Sains

Lalu, bagaimana melawan penghambat sains? Pinker meyakini sains akan terus dapat berkembang dan mengalahkan musuhnya melalui pendidikan dan pers. Di ranah pendidikan, pendidikan mesti mengembangkan kemampuan berpikir kritis (hlm.378). Dengan cara ini, murid dan guru mesti memiliki banyak referensi dalam pembelajaran dan terbiasa terbuka dengan beragam pendapat serta kritik.

Lalu kenapa pers dapat menjadi salah satu lawan untuk menghadapi sains? Bukankah saat ini pers sering menjadi kepentingan politik kelompok tertentu dan juga sedang mewabah fenomena pascakebenaran di masyarakat?

Pers memiliki peran untuk menguji semua informasi yang beredar di masyarakat dan men

Judul Buku : Enlightenment Now The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress Penulis : Steven Pinker Penerbit : Penguin Books Limited Tahun Terbit : Cetakan I, Februari 2018 Tebal : 556 halaman, ISBN 978-0-525-42757-5 Harga : Rp.235.000

dorong masyarakat untuk terbuka dengan berbagai macam sudut pandang. Bahkan, pers juga dapat menjadi sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyebarkan kecanggihan ilmiah seperti jurnalisme data  (hlm.403).

Melihat realitas dua hal tersebut di Indonesia memang terasa cukup berat. Akan tetapi, menyerah dan berkompromi dengan keadaan bukan hal baik untuk kemajuan sains dan kelangsungan hidup umat manusia.

Buku yang terdiri dari 23 bab ini cukup layak untuk dijadikan referensi bagi siapapun yang tertarik pada perkembangan terbaru sains dunia, meski kita juga perlu kritisi sudut pandang dan keberpihakan Pinker yang sangat “barat”. Kendati demikian, dua hal tersebut dapat dijadikan tantangan bagi perkembangan sains di Indonesia untuk menyebarkan fungsi sains sesungguhnya yaitu untuk kesejahteraan dan kebahagian seluruh manusia.

Kita tidak akan pernah memiliki dunia yang sempurna dan akan berbahaya bila kita mencari kesempurnaan. Namun, tidak ada batasan untuk terus melakukan perbaikan dari  hal yang telah kita capai, jika kita terus menerapkan sains untuk meningkatkan perkembangan hidup manusia. (*)

*) Virdika Rizky Utama | Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Ivan Illich dan Pendidikan Bebas

mm

Published

on

Dewasa ini, Lembaga Pendidikan makin berkembang, termasuk perkembangan jumlah sekolah. Menurut Illich, bertambah banyaknya jumlah sekolah seperti sama buruknya dengan bertambah banyaknya senjata, walaupun tidak begitu kelihatan. Biaya sekolah meningkat jauh lebih cepat daripada jumlah murid baru dan jauh lebih cepat dari pendapatan bruto. Pengeluaran sekolah tetap tidak mencukupi dan tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua, guru, dan murid. Situasi ini melemahkan motivasi dan membuat orang tidak bergairah untuk membiayai perencanaan berskala luas untuk pendidikan diluar sekolah. Padahal kebanyakan orang memperoleh sebagian besar pengetahuan mereka diluar sekolah.

Kegiatan belajar adalah hasil dari kegiatan mengajar menurut kurikulum. Kurikulum selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Sekolah menyebabkan banyak orang bunuh diri secara spiritual. Sekolah dan pendidikan telah dimonopoli oleh negara. Membuat semua orang percaya bahwa pengetahuan hanya bisa di dapat dari sekolah. Tetapi sekolah seringkali dimonopoli oleh mereka yang punya uang sehingga kesempatan bagi orang miskin jadi terbatas.

Tujuan pendidikan menurut Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapat ilmu. Sehingga para pelajar tidak boleh dipaksa untuk tunduk pada kurikulum wajib atau tunduk pada diskriminasi yang didasarkan pada apakah mereka mempunyai ijazah atau sertifikat. Melalui kacamata Illich, kurikulum baginya selalu digunakan untuk menentukan rangking sosial. Melalui mode latihan kepekaan, guru diberi kuasa untuk mengajar diluar sekolah, membawa anak-anak didiknya ke sebuah kawasan kumuh, atau rawan kejahatan dengan harapan anak-anak didiknya belajar tentang kenyataan, dengan demikian pendidikan tidak antirealitas.

Menurut Illich, proses pembelajaran diluar sekolah jauh lebih baik ketimbang disekolah. Artinya, pengetahuan bisa didapatkan dimana saja dan kapan saja (dijalan, rumah, dimasyarakat, organisasi, di partai politik) dan lainnya. Tidak benar apabila lembaga sekolah dipercayai sebagai satu-satunya tempat untuk memperoleh pengetahuan.

Guru dan masyarakat miskin di pedesaan dan dimanapun berada dapat berkomunikasi dengan baik dengan cara menggunakan bahasa, contoh, dan praktik yang sesuai dengan masalah yang dialami masyarakat pedesaan. Disini, ditekankan sikap yang fleksibel, akomodatif, dan adaptif dalam melakukan proses belajar-mengajar, dengan cara menyesuaikan dengan kebiasaan, budaya atau tradisi yang berkembang dimasyarakat. Sekolah dengan segala macam komponen serta perangkatnya (materi, guru, metode pengajaran, biaya) dan sebagainya harus bertolah dari kebutuhan masyarakat.

Memang ada benarnya apa yang di utarakan Illich, bahwa sekolah itu sangat membelenggu atau mengurung kebebasan dan kreativitas seorang murid. Sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Sekarang, karena memang mindset sebagian masyarakat memaknai belajar hanya dengan sekolah formal saja-aktivitas diluar sekolah sering dikatakan sebagai bukan proses belajar.

Fungsi sekolah adalah sarana mencapai kemandirian bangsa, tapi malah berfungsi untuk meningkatkan status sosial-sesuai dengan kondisi pendidikan di Indonesia. Kurikulum tak lepas dari kepentingan banyak kaum-kaum elite-diarahkan pada kepentingan tertentu yang terkadang kurang berpihak pada rakyat. Praktik pendidikan yang kacau dan rusak, karena mental para elite pendidikan sendiri. Kelemahannya pada aplikasinya, karena sebagian besar kebijakan yang terkait dengan pendidikan itu sudah bagus. Disini kita jangan menganggap sekolah sebagai institusi yang superior, pendidikan dikombinasikan dengan pendidikan informal atau nonformal tidak hanya lembaga pendidikan formal (sekolah) yang bisa saling melengkapi dalam membangun pendidikan di Indonesia. Belajar dengan enjoy atau santai, tanpa tekanan akan melahirkan daya kreativitas yang tinggi dan luar biasa.

Relevansi Teori Illich dengan Pendidikan di Indonesia

Pendidikan menjadi gerbang terdepan dalam membentuk kesadaran bangsa dan masyarakatnya. Dalam pendidikan terjadi proses pembelajaran yang mengantarkan siswa menemukan jati diri. Siswa harus diberi ruang dan waktu yang seluas-luasnya agar bisa leluasa berimajinasi, berekspresi, bereksplorasi, dan mengenali potensinya. Siswa benar-benar sebagai subjek yang berkepentingan untuk belajar dan terus belajar. Pola pikir siswa satu dengan siswa yang lainnya tentu tidak sama. Mereka akan memiliki kesenangan, ketertarikan, dan lain sebagainya yang berbeda walaupun ada beberapa hal yang sama diantara mereka. Proses pendidikan di Indonesia menerapkan penyeragaman pendidikan disemua daerah-hingga yang terpencil sekalipun. Penyeragaman pendidikan untuk semua daerah itu adalah suatu kemustahilan yang diciptakan kaum elite pendidikan. Pada Indonesia sendiri, proses penyeragaman pendidikan ini tentu memiliki kontroversial bahkan penyeragaman ini berarti pelembagaan yang berarti pemaksaan dan setiap pemaksaan merupakan potensi yang memicu munculnya konflik.

Setiap siswa dimasing-masing daerah memiliki potensi, intelektual yang berbeda dengan daerah lainnya. Apalagi siswa yang terdapat di daerah pedalaman yang mungkin saja fasilitas atau sarana pendukung belajar mereka tidak mendukung dalam proses pendidikan penyeragaman yang dilakukan pemerintah. Tentu ini memunculkan konflik batin yang memicu pada stress diri siswa pribadi. Standarisasi malah bisa menjebak kita menjadi bangsa yang tertinggal ketika dunia telah mengglobal. Hal ini relevan dengan pendapat Illich dalam salah satu karya bukunya “Deschooling Society” dalam buku tersebut ia mengatakan bahwa menyeragamkan pendidikan sangat tidak mungkin.

Sebaiknya metode pendidikan penyeragaman ini lebih dikaji ulang oleh kaum-kaum elite pendidikan yang terlibat di dalamnya. Karena tantangan pendidikan bukan pada penyeragaman, tetapi bagaimana anak-anak bisa menggunakan potensi uniknya dalam sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan yang lebih besar diluar dirinya. Ijazah bukan tujuan belajar, berprestasi sepenuhnya tidak dilihat pada sederatan angka-angka yang tertera pada ijazah. Dibilang “berprestasi”, saat anak berhasil menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan persoalan dalam realitas kehidupannya yang diekspresikan dalam tindakan dan karya nyata.  Pendidikan sebaiknya diarahkan pada tindakan rasio komunikatif (pemahaman) serta pemerintah tidak hanya memfokuskan pendidikan pada formal (sekolah) tetapi juga mensinergikan dengan lembaga pendidikan informal dan nonformal.

Biarkan orang (baca:siswa) belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat masing-masing. Mau belajar musik, seni lukis, kuliner, dan lain sebagainya tetapi didampingi oleh pendamping yang bertugas mendampingi bukan menggurui. (*)

*) Bagus Ardiansyah adalah jebolan Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana yang mengisi waktu luangnya dengan menulis. Beberapa karyanya dimuat dalam media cetak dan online. Aktif sebagai pegiat Sanglah Institute. Baginya, sajak merupakan obat segala luka.

Continue Reading

Classic Prose

Trending