Connect with us

Buku

Pancasila dan Pedagogik Kritis Indonesia

mm

Published

on

Oleh: Wahyu Arifin*

Dalam sebuah seminar tahun 1983, dua ahli pendidikan Indonesia yakni Prof. Tilaar dan Prof. Mochtar Buchori (alm) menyatakan ilmu pendidikan di Indonesia sudah mati. Hal ini ditegaskan lagi oleh mantan Rektor IKIP Jakarta (Sekarang UNJ), Prof. Winarno Surachmad saat forum pertemuan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) se-Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 2005.

Ketiga pedagog ini bersepakat, meskipun pendidikan di tanah air terus berlangsung, tapi berjalan dalam situasi Pendidikan tanpa Ilmu Pendidikan (Pentip). Selama ini praktik yang berlangsung diberbagai jenjang pendidikan hanyalah praktik pengajaran, bukan praktik pendidikan. Pasalnya, sekolah maupun kampus hanya mereproduksi teori-teori usang dan menumpuk bermacam-macam pengetahuan serta keterampilan.

Alhasil dunia pendidikan kita hanya bisa menghasilkan ‘tukang’ insinyur atau tenaga administratif. Selain itu, teori-teori pedagogik yang terus dipertahankan hingga kini hampir seluruhnya berasal dari barat yang sama sekali tidak menyentuh persoalan kebutuhan lokal kita. Padahal, secara teori saja baik geografis maupun kultur, kondisi kita berbeda dengan negara-negara barat.

Lebih parahnya lagi, hasil konkret dari dunia pendidikan kita adalah menguatnya persaingan antar individu maupun sosial yang diperlihatkan dalam perlombaan peringkat di sekolah atau universitas. Akibatnya, pendidikan nasional kita justru memuja-muja keunggulan atau kompetisi antar sesama yang merupakan falsafah hidup berdasarkan Darwinisme sosial dan jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila (HAR Tilaar, 2005).

Hasil pengadopsian falsafah Darwinisme sosial ini menggerus falsafah Pancasila sebagai alat pemersatu kehidupan masyarakat dan berbangsa yakni Solidaritas, Gotong royong dan Nasionalisme positif. Selain itu, Darwinisme sosial dalam paradigma pendidikan nasional kita melahirkan kastanisasi pendidikan (sekolah bertaraf nasional, internasional dan sebagainya) yang justru telah meremehkan kekayaan budaya Indonesia.

Dalam posisi kedua itulah Buku berjudul Pedagogik Teoritis untuk Indonesia ini menempatkan dirinya. Bagi Tilaar, sudah saatnya degup jantung pedagogik tanah air kembali dihidupkan, bukan lagi mengekor atau meneruskan tradisi pedagogik yang telah usang, di mana di tempat asalnya, yakni Eropa dan Amerika justru sudah sangat berkembang pesat. Salah satu contohnya adalah pedagogik kritis yang bukan hanya berkembang di Eropa dan Amerika saja, tapi juga Asia dan Australia.

Pendidikan Karakter Pancasila

Dalam dunia yang bergerak dengan sangat cepat, Indonesia tentu tidak dapat mengisolasikan dirinya. Persoalannya, bagaimana Indonesia menghadapi dunia yang berlari kencang ini? Soal ini, Tilaar memberikan dua posisi. Pertama, hanyut dalam perubahan global dan kita kehilangan identitas diri. Kedua, melalui Pancasila yang merupakan identitas nasional, Weltanschauung atau pandangan hidup bangsa kita menghadapi globalisasi.

Sejak awal pendiriannya, para Founding Father-Mother republik ini sudah menginsyafi Indonesia sebagai suatu nation state dibangun atas dasar kesetaraan, keadilan dan kemanusiaan serta kesejahteraan bersama. Dasar-dasar itu tidak akan terwujud jika hanya dalam bentuk kemerdekaan politik semata, tapi juga perlu disempurnakan dengan kemerdekaan kebudayaan.

Untuk mewujudkan itu semua, siasat kebudayaan yang dirumuskan para pendiri bangsa adalah membangun sistem pendidikan nasional yang bisa menggolkan tujuan kemerdekaan nasional; mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, sudah sangat jelas pendidikan mendapatkan kedudukan yang sangat penting di awal pembentukan republik ini.

Menurut Tilaar, pedagogik atau ilmu pendidikan merupakan filsafat terapan yang berfungsi sebagai ilmu praksis. Merujuk pada Paulo Freire, Tilaar melihat praksis pendidikan sebagai refleksi dan tindakan sadar diri dalam hidup mendunia dan mentransformasikannya. Melalui praksis pendidikan ini, peserta didik bisa ditumbuhkan kesadarannya akan kemerdekaan, martabat dan potensi diri yang dimilikinya serta bisa mengembangkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya di dunia (hal7).

Praksis pendidikan Indonesia mendasarkan diri pada Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa. Melalui strategi pendidikan dan kebudayaan nasional bernafaskan Pancasila, para Founding Father-Mother kita mencoba membangun manusia Indonesia yang mempunyai harga diri serta bangga atas keindonesiaan-nya (hal 61). Pancasila menetralisir kebudayaan barat versi kekuasaan kolonial yang mendestruktifkan identitas kebudayaan Nusantara menjadi  kebudayaan inferior.

Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam habitus sekolah sangatlah penting. Peran ini justru bisa membuat penerima (peserta didik) menafsirkan Pancasila bukan hanya semata-mata doktrin, melainkan nilai-nilai yang sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik. Melalui internalisasi, secara sadar diri kekayaan alam dan budaya kita akan dikelola untuk kesejahteraan hidup bersama. Manusia Indonesia berkarakter seperti itulah modal kita untuk bisa setara dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Pedagogik Transformatif Pancasila

Sebagai salah seorang penganut sekaligus perintis pedagogik kritis di Indonesia, Tilaar menekankan pada persoalan ketidakbebasan nilai pada berbagai disiplin ilmu. Melalui analisa poskolonial, Tilaar mengatakan negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia sadar atau tidak sadar masih dihinggapi sisa-sisa pendidikan kolonial. Politik etis di bidang pendidikan menyisakan sikap subordinatif yang melihat tujuan pendidikan hanya untuk menjadi bagian dari birokrat atau meningkatkan status sosial di masyarakat.

Sikap ini terus membudaya dalam sendi kehidupan masyarakat kita. Orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah atau kampus ternama demi masa depan yang terjamin; bisa bekerja di perusahaan bonafit atau menjadi PNS serta hidup mapan. Tentunya hal ini sah-sah saja dalam kehidupan yang harus kita akui sedang dalam situasi serba sulit.

Namun, perlu juga kita sadari sikap yang menjadi wajar itu sebenarnya merupakan keberhasilan dari pendidikan kolonial yang berupaya mendidik bangsa jajahannya untuk memiliki sikap subordinatif sehingga mereka tetap menjadi objek eksploitasi dari sang penjajah. Dengan kata lain pendidikan pada masa kolonial pada hakikatnya merupakan suatu proses pembodohan dan pengekangan terhadap kesadaran manusia untuk berpikir kritis, demikian pendapat Paulo Freire.

Untuk hal ini, sebenarnya pendiri bangsa kita sudah berpikir lebih maju dari Freire. Saat memproklamirkan kemerdekaan, pendiri bangsa ini secara sadar sudah mencetuskan suatu sistem pendidikan yang mengakhiri sistem pendidikan kolonial. Sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan dirumuskan melalui UUD 45 merupakan pendidikan yang bersifat transformatif, yakni proses pendidikan yang membawa anak Indonesia dari ketidakberdayaannya (terjajah) secara berangsur dengan akal budinya akan memaksimalkan potensinya dalam alam kemerdekaannya.

Pedagogik transformatif atawa proses pendidikan yang menekankan pada kesadaran kritis dan tindakan perubahan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan ide entrepreneur. Pertemuan pedagogik transformatif dengan entrepreneur berada pada titik cara berpikir, yakni kesadaran berpikir kritis, kreatif dan transformatif.

Tilaar percaya, pola berpikir yang menghasilkan entrepreneur atau pelaku pedagogik transformatif akan muncul apabila lembaga pendidikan bisa melepaskan diri dari mabuknya dogma-dogma darwnisme sosial yang mengagung-agungkan persaingan dan melestarikan kekuatan politik yang dominan. Pendidikan yang memerdekakan haruslah menjadikan peserta didik sebagai subjek atau inti perubahan itu sendiri.

Di buku ini, Tilaar mencoba mengajukan tawaran bahwasanya Entrepreneurship dalam dunia pendidikan nasional harus sejalan dengan agenda pembangunan lokal. Artinya, proses pendidikan, sesunguhnya diterapkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan akan sumberdaya manusia yang (minimal) sanggup menyelesaikan persoalan lokal yang melingkupinya dan signifikan dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya pada persoalan global yang justru jauh dari realita masyarakat.

Ajakan guru besar emiritus UNJ agar kita menggali kembali Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia perlu disambut dengan sukacita. Sebagai seorang pedagog yang menempuh pendidikan di Barat, Tilaar tidak begitu saja hanyut dan tenggelam dalam gulungan alam pikir kebudayaan barat. Justru, dirinya merasa menemukan pencerahan bagaimana membangun manusia Indonesia yang kritis dan kreatif melalui Pancasila. (*)

DATA BUKU:

 

Judul Buku      : Pedagogik Teoritis untuk Indonesia

Penulis             : H.A.R Tilaar

Cetakan           : Pertama, April 2015

Penerbit           : Buku Kompas

Tebal               : xii + 276 hlm

 

*Wahyu Arifin: Mahasiswa STF Driyarkara. Wartawan, bekerja untuk kantor Sindo/ MNC  

Continue Reading
Advertisement

Buku

Books Review: Youth and Struggle to Control Power

mm

Published

on

the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Youth always has its own place in the journey of Indonesia as a nation state. This time, in the 2019 general election event, the number of young or millennial voters is estimated at 40 percent of the national vote. Therefore, many political parties offer programs that are more than “young people”.

It seemed good for young people, because political parties that had been filled with old people with abstract ideas, began to accommodate the needs of young people. However, what actually happens is that young people are only taken by political parties to get their votes in elections. In fact, there are political parties that claim to be a party of young people, but cannot show differentiation of ideology with other parties.

Pity? Of course! Because in the course of history, young people always play a major role in various fields. Young people are subjects, not objects. Meanwhile, if necessary, young people are willing to be supported by the status quo or ruler, because they maintain the values ​​of the struggle they believe in. Romanticism impressed and not in accordance with the spirit of the times? Every age does have its own children and enthusiasm, but more substance must be maintained and continue to be practiced.

Maybe the message the publisher of the Komunitas Bambu wanted to send when the book Students, Nationalism and Prison was published by John Ingleson’s. A book that reveals the struggle of the organization of the Dutch East Indies students in the Netherlands called the Association of Indonesia (PI) 1923-1928. Like many written in history books, PI is the first organization to formally use the name Indonesia.

The presence of a group of young people studying abroad is not a fate or something given by God for free. They can get education both at mother land and abroad, is an ethical political policy that was put in place 1901. At present politicians, Van Deventer in the Netherlands revealed practices that were not carried out by humane cultivation carried out by the colonial government. Therefore, the colonial government must return the favor by running an education, management and emigration program.

According to Ernest Henri, Philippe Baudet and Izaak, Johannes Brugmans (1987), the education program is actually intended to create indigenous workers who can be bought at low wages. With the presence of a group that feels Education, Robert Van Niel (2009) calls them the modern elite in Indonesia. Because before, said Van Niel, the outline of the development of the Indonesian elite was from the traditional, cosmologically oriented, and based on the modern elite which was oriented to the state of prosperity, based on education.

Modern elites who were destined to become laborers, turned out to get the awareness to be able to liberate themselves or at least demand equality of position between the citizens of the Dutch East Indies and the Netherlands. This awareness and equality is obtained directly by the Indonesian Association in the Netherlands, one thing they have never felt in their own country (page 3). Not surprisingly, the Indonesian Association places national unity, solidarity, non-cooperation, and self-reliance as the four main ideologies or the basis of struggle (page 15).

This ideology can be regarded as a statement of the attitude of rebellion by the Indonesian youth elite in opposing more moderate ideas from the national parties in Dutch Hinidia such as Budi Utomo and Sarekat Islam. Because, moderates will only fill the House of Representatives or the Volkskraad who have never been able to realize their struggle and alignments with the citizens of the Netherlands East Indies. In addition, the four foundations of the aasociation of indonesia struggle cannot be ruled out as the influence of the intellectual school that developed in Europe in the 1920s, especially Marxism-Lenninism. Therefore, the Indonesian Association was impressed by the Indonesian Communist Party (PKI) as the most radical anti-Dutch party in the country (page 45). However, the Indonesian Association did not fully agree with the PKI. There were differences in principles in determining how to achieve Indonesian independence between the PI and the PKI. All at once, the PKI leadership at that time declared the need for an organization to prepare a revolution with violence. Meanwhile, Hatta believed that the most important thing was to gradually educate the people and prepare them to become an independent nation. However, Hatta and Semaun signed a private convention, namely Semaun, agreeing that PI would lead the nationalist movement, promising cooperation and offering PKI printing tools for use by PI (page 62).

When the PKI resistance occurred in 1926, the convention documents were discovered by the Dutch and were used as evidence to arrest Hatta and other PI leaders because they were considered to be involved in the resistance of the PKI in 1926. However, the colonial government was defeated by Hatta. Post-trial, Hatta convinced the nationalist movement not to give up on fighting for Indonesian independence, even making his arrest a driver of struggle (page 98). The cause is that young people and especially educated people have moral and social responsibility to ordinary people. So, a diametrical position without compromise with power is a necessity to control power which always has the potential to be corrupt. As Soedjatmoko stated, youth and intellectuals must remain outside the government, apart from direct involvement in politics, to enable it to provide intellectual institutions and voluntary associations needed to ensure a balanced balance between the state and society. (*)

_______________

*) Virdika Rizky Utama: Researcher at Narasi. TV

Continue Reading

Buku

Books Review: Pemuda dan Perjuangan Mengontrol Kekuasaan

mm

Published

on

www.westernsydney.edu.au

Tak dapat dikesampingkan, Perhimpunan Indonesia merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Book Title: Student, Nationalism, and Prison (Indonesian Association 1923-1928) Author: John Ingleson Publishing Year: First Print, Bilingual, May 2018 Thickness: xiv + 138 pages ISBN 978-602-9402-93-3

Pemuda selalu memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kali ini, pada perhelatan pemlihan umum 2019, jumlah pemilih muda atau milenial diperkirakan 40 persen dari suara nasional. Oleh sebab itu, banyak partai politik yang menawarkan programnya yang lebih “anak muda”.

Hal itu terkesan baik bagi anak muda, sebab partai politik yang selama ini diisi oleh orang-orang tua dengan ide-ide abstrak, mulai mengakomodasi kebetuhan anak muda. Akan tetapi, yang terjadi sebenarnya adalah anak-anak muda hanya dijadikan objek oleh partai politik untuk mendapatkan suaranya dalam pemilu. Bahkan, ada sebuah partai politik yang mengklaim dirinya adalah partai anak muda, tapi tak bisa menunjukkan diferensiasi ideologi dengan partai lainnya.

Miris? Tentu saja! Sebab dalam perjalanan sejarah, anak muda selalu memainkan peran utama dalam berbagai bidang. Anak muda adalah subjek, bukan objek. Bahkan bila perlu anak muda rela dibui oleh status quo atau penguasa, karena mempertahankan nilai-nilai perjuangan yang mereka yakini. Terkesan romantisme dan tak sesuai dengan semangat zaman? Setiap zaman memang memiliki anak dan semangatnya sendiri, tapi setidaknya subtansi harus tetap dijaga dan terus dipraktikkan.

Mungkin pesan itu yang ingin disampaikan oleh penerbit Komunitas Bambu kala menerbitkan kembali buku Mahasiswa, Nasionalisme, dan Penjara karya John Ingleson. Sebuah buku yang mengungkap perjuangan sebuah organisasi anak rantau Hindia Belanda di Belanda bernama Perhimpunan Indonesia (PI) 1923—1928. Seperti banyak yang ditulis dalam buku sejarah, PI merupakan organisasi pertama yang menggunakan nama Indonesia secara formal.

Adanya sekolompok pemuda yang berkuliah di luar negeri bukan sebuah suratan takdir atau sesuatu yang diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Mereka dapat mengeyam Pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri, merupakan akibat diberlakukannya politik etis 1901. Saat itu politisi Van Deventer di Belanda mengungkapkan praktik tidak manusiawi tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus membalas budi dengan menjalankan program edukasi, irigasi, dan emigrasi.

Menurut  Ernest Henri Philippe Baudet dan Izaak Johannes Brugmans (1987), program edukasi sebenarnya diperuntukkan untuk menciptakan buruh-buruh pribumi yang dapat dibayar dengan upah murah. Dengan adanya kelompok yang merasakan Pendidikan, Robert Van Niel (2009) menyebut mereka adalah elite modern di Indonesia.

Sebab sebelumnya, kata Van Niel, garis besar perkembangan elite Indonesia adalah dari yang bersifat tradisional, yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan kepada elite modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran, berdasarkan pendidikan.

Elite modern yang diperuntukkan menjadi buruh, ternyata mendapatkan kesadaran untuk dapat memerdekakan diri atau paling tidak menuntut kesetaraan posisi antara warga Hindia Belanda dan Belanda. Kesadaran dan kesetaraan itu didapat langsung oleh Pehimpunan Indonesia di Belanda, satu hal yang tak pernah mereka rasakan di negeri sendiri (halaman 3). Tak mengherankan, apabila Perhimpunan Indonesia menempatkan kesatuan nasional, solidaritas, nonkooperasi, dan swadaya sebagai empat ideologi utama atau dasar perjuangan (halaman 15).

Ideologi ini dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan sikap pemberontakan oleh kelompok elite pemuda Indonesia dalam melawan ide-ide yang lebih moderat dari partai-partai nasional di Hinidia Belanda seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sebab, kaum moderat hanya akan mengisi Dewan Perwakilan Rakyat atau Volkskraad yang tak pernah dapat merealisasikan perjuangan dan kebepihakannya kepada warga Hindia Belanda.

Selain itu, empat dasar perjuangan Perhimpunan Indonesia tersebut tak dapat dikesampingkan merupakan pengaruh aliran intelektual yang berkembang di Eropa pada 1920-an, terutama Marxisme-Lenninisme. Oleh sebab itu, Perhimpunan Indonesia terkesan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai anti-Belanda yang paling radikal di tanah air (halaman 45).

Akan tetapi, Perhimpunan Indonesia tak sepenuhnya sepakat dengan PKI. Terdapat perbedaan prinsip dalam menentukan cara meraih kemerdekaan Indonesia antara PI dan PKI. Semaun, Pimpinan PKI saat itu menyatakan perlunya organisasi untuk menyiapkan sebuah revolusi dengan kekerasan. Sedangkan, Hatta meyakini bahwa hal terpenting adalah secara bertahap mendidik rakyat dan mempersiapkannya untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka. Namun, Hatta dan Semaun menandantangani konvensi  pribadi yakni Semaun setuju PI memimpin gerakan nasionalis, menjanjikan kerja sama dan menawarkan alat-alat percetakan PKI untuk dipakai PI (halaman 62).

Ketika terjadi perlawanan PKI 1926, dokumen konvensi itu ditemukan oleh Belanda dan dijadikan alat bukti untuk menangkap Hatta dan pimpinan PI lainnya karena dianggap terlibat perlawanan PKI 1926. Namun, pemerintah colonial kalah dipersidangan oleh Hatta. Pasca-persidangan, Hatta meyakinkan gerakan nasionalis untk tidak kapok memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan menjadikan penangkapannya sebagai pendorong perjuangan (halaman 98).

Musababnya, pemuda dan terlebih orang terpelajar memiliki tanggung jawab moral dan sosial kepada masyarakat biasa. Maka, berposisi diametral tanpa kompromi dengan kekuasaan merupakan sebuah keharusan untuk mengontrol kekuasaan yang selalu memiliki potensi untuk korup. Seperti yang diungkapkan Soedjatmoko, kaum (pemuda) dan intelektual harus tetap berada di luar pemerintahan, terlepas dari keterlibatan secara langsung dalam politik, untuk memungkinkannya memberikan asupan kepada lembaga-lembaga intelektual dan perhimpunan sukarela yang dibutuhkan guna menjamin neraca seimbang antara negara dan masyarakat.

__________________________

*) Virdika Rizky Utama: Peneliti di Narasi.TV

Continue Reading

Buku

Manusia dalam Belenggu Kecanggihan Teknologi

mm

Published

on

Pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu. Bagaimana perkembangan teknologi informasi seperti halnya Facebook mengeksploitasi manusia? Apa manfaat dan nilai falsafi yang bisa dipetik manusia abad ini darinya?

______

Virdika Rizky Utama *)

Dalam sejarah, perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan hadir dari interaksi atau konflik yang terjadi antarmanusia. Oleh sebab itu, manusia merupakan pelaku utama dalam terciptanya sejarah dan perubahan. Termasuk perubahan yang sedang terjadi di abad ke-21 atau sering dianggap sebagai abad teknologi.

Ketika teknologi menjadi sangat dominan di abad ke-21, apakah manusia masih dapat dikatakan sebagai aktor pembuat pembuat sejarah dan peradaban? Apa masalah saat manusia dalam menghadapi perubahan dan bagaimana menyikapi perubahan? Lantas, siapa yang diuntungkan dari kemajuan teknologi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu yang menjadi tesis utama buku terbaru Harari ini. Tak seperti buku sebelumnya Sapiens (2011) yang membahas sejarah umat manusia dan Homo Deus (2015) yang membahas masa depan umat manusia, 21 Lessons for the 21st Century membahas situasi terkini yang dihadapi oleh manusia.

Kendati, banyak kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Harari menyatakan dunia sebenarnya sedang terjadi krisis, masalahnya tak banyak manusia yang menyadari krisis itu. Dari sekian banyak krisis yang disoroti oleh Harari, krisis interaksi antarmanusia layak menjadi perhatian utama. Hal itu tentu sangat mengherankan. Musababnya, interaksi dan kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan dasar yang membuat manusia bisa bertahan hidup dibandingkan dengan simpanse, bonobo, dan makhluk semacamnya.

Celakanya, awal dari krisis itu berawal dari sebuah penemuan besar manusia dalam bidang bioteknologi dan informasi teknologi yang menyatu dalam sebuah kecerdasan buatan. Menurut Nick Bostrom (2016), awal pembentukan kecerdasan buatan adalah untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi alat untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal yang harus diperhatikan juga, kata Nick, teknologi-teknologi itu saling berinteraksi, terhubung, dan terus menyempurnakan sehingga menjadikannya sangat kuat dan hampir tak pernah melakukan kesalahan.

Namun, seiring jalannya waktu, justru manusia yang terkontrol oleh kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang semestinya menjadi alat untuk memecahkan masalah, berubah menjadi tujuan. Mungkin kita sering dengar pernyataan “Apapun kebutuhan kita, tanyakan saja pada Mbah Google.” Hal ini menunjukkan, manusia sudah kehilangan otoritas dirinya dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah.

Contoh sederhananya adalah Google Maps. Saat ini, manusia lebih percaya dengan Google Maps dibandingkan kemampuan manusia untuk mencari tahu sendiri jalan. Sekali kita melakukan aplikasi tersebut, sistem kecerdasan buatan di dalamnya—yang disebut algoritma— akan menyerap informasi tempat mana saja yang sering kita tuju. Tak butuh waktu sampai satu bulan, Google Maps dengan sendirinya akan memunculkan pilihan-pilihan tempat yang akan kita tuju. Sekali saja teknologi itu mengalami gangguan dan tak bisa digunakan, maka selesai sudah kemampuan manusia untuk mencari jalan.

Disadari atau tidak, contoh tersebut mengindikasikan bahwa manusia sedang dan terus dikontrol oleh teknologi yang terus berjejaring dan terakumulasi dalam Big Data (hlm.49). Akibatnya, teknologi jauh lebih mengetahui siapa diri kita dibandingkan diri sendiri. Sayangnya, Big Data sering dimanfaatkan oleh pemerintah dan pengusaha untuk mengetahui serta mengontrol kegiatan dan keinginan masyarakat atau warga negara. Bukan untuk mencipatakan kesejahteraan dengan menyerapkan keinginan masyarakat, melainkan untuk menjinakkan dan menjadikan masyarakat hanya sebagai konsumen.

Judul Buku : 21 Lessons for the 21st Century Penulis : Yuval Noah Harari Penerbit : Spiegel & Grau Tahun Terbit : Cetakan I, Agustus 2018 Tebal : xix+372 halaman

Jadi, sebenarnya warga negara tak memiliki kehendak bebas atau kebebasan meskipun hidup di negara demokratis. Sebab, pemerintah akan selalu mengawasi setiap gerak warganya. Pemerintah juga akan mengetahui dan menjinakkan keinginan warga yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Bahkan, tak jarang, data-data tersebut akan dimanfaatkan oleh politisi untuk memetakan dukungan dan memenangkan kontestasi politik. Alhasil, kehendak bebas yang dimiliki manusia dan menjadi dasar demokrasi hanya tinggal mitos belaka.

Selain itu, pihak yang juga mengambil keuntungan dari teknologi ini adalah pemilik modal atau pengusaha. Sebab, kapitalisme saat ini tidak lagi berbasis alat produksi berat seperti mesin-mesin di pabrik. Kapitalisme saat ini adalah berbasis data. Seperti dijelaskan oleh Tim Wu (2016) dengan data yang terkumpul, pengusaha akan tahu apa keinginan konsumen, mereka lantas membuat produk yang diinginkan oleh masyarakat, dan terus mengulangi fase itu.

Oleh sebab itu, kita sangat asyik dengan tawaran-tawaran yang hadir dihadapan layar gawai kita dibandingkan dengan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Hasilnya, teknologi telah berhasil membentuk kehidupan manusia baik secara individu maupun secara masyarakat umum, bukan sebaliknya seperti tujuan utama dibuatnya teknologi.

Tentu hal tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab manusia kini tak lagi dapat menyadari apa yang sedang dihadapinya di dunia nyata yang membutuhkan kerja sama. Bukan hanya kerja sama antarmanusia, melainkan juga antarnegara seperti pemanasan global, perang, dan pengungsi. Oleh sebab itu, Harari menegaskan bahwa nasionalisme atau paham apapun yang mengatasnamakan kepentingan nasional tak lagi berguna untuk menyelesaikan masalah dunia di abad ke-21 (hlm.111).

Akhir-akhir ini, kemampuan dan kualitas interaksi antarmanusia coba ingin dikuatkan kembali oleh Mark Zuckerberg, pemilik facebook. Ia menyadari kemampuan berinteraksi manusia dalam kurun waktu satu dekade terakhir berkurang cukup drastis. Oleh sebab itu, ia berencana untuk membentuk komunitas global. Tujuannya adalah kembali menguatkan interaksi antarmanusia untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi manusia (hlm 85-86).

Keinginan Mark, sebenarnya mirip dengan yang diungkapkan oleh Noam Chomksy dalam Optimism Over Despair (2017) yang menyatakan untuk menghadapi permasalahan dunia yang mengglobal dibutuhkan berdirinya komunitas warga yang saling terkoneksi untuk memperbaiki keadaan. Chomsky menilai, komunitas jauh lebih efektif dan kontekstual dengan kondisi saat ini jika dibandingkan dengan mendirikan partai politik untuk melakukan revolusi seperti di abad ke-20.

Sayangnya, facebook merupakan sebuah perusahaan global, bukan sebuah lembaga nonprofit. Kita tak kan bisa membangun komunitas global, jika masih memiliki sifat untuk mencari keuntungan. Terlebih facebook merupakan perusahaan yang memiliki banyak data manusia dan memungkinkan menjual data tersebut ke perusahaan iklan (hal.87).

Tak hanya itu, Mark juga mesti memikirkan, manusia memiliki tubuh untuk mendengar dan merasakan. Kedua hal itu merupakan yang dibutuhkan dan juga kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Harari mennyitat sebuah studi bahwa dalam beberapa dekade terakhir, dua kemampuan itu menurun akibat manusia lebih mementingkan apa yang terjadi di dunia maya, dibandingkan apa yang terjadi di jalan raya (hlm.89).

Terlepas dari hal itu, secara keseluruhan Harari tak juga punya sikap atau metode yang jelas untuk menghadapi krisis dan perubahan yang terjadi saat ini. Harari terkesan naif dengan menyatakan bahwa kita mesti banyak berkontemplasi untuk menemukan dan memahami pemikiran kita sendiri, sebelum teknologi membentuk pemikiran kita. Ketika manusia coba memahami dirinya sendiri, manusia akan dapat membentuk jalan pikirannya sendiri (hlm.323).

Selain itu, cara lain yang ditawarkan Harari adalah menyiapkan mental, kemampuan adaptasi, dan mempelajari hal  baru untuk menghadapi perubahan abad ke-21 (hlm. 266). Patut dicatat, cara-cara itu bukan cara baru untuk menghadapi perubahan. Cara-cara tersebut sudah dipraktikkan oleh keluarga Medici pada saat renaissance abad ke-14. Padahal, Harari berpendapat bahwa perubahan yang akan terjadi nanti lebih cepat dan berbeda dibandingkan perubahan yang sudah terjadi sebelumnya seperti aufklarung, renaissance, dan revolusi industri.

Lima puluh persen isi buku yang terdiri dari 21 bab dan terbagi menjadi 5 bagian ini  merupakan penggabungan buku Sapiens dan Homo Deus. Oleh sebab itu, jika kita sudah membaca dua buku tersebut, buku terbaru Harari ini terkesan banyak pengulangan contoh dan narasi. Kendati demikian, argumentasi, data, dan analisis yang diungkapkan Harari tetap menarik.

Manusia sepertinya perlu menempatkan kembali teknologi sebagai alat, apabila kita tak ingin terus-menerus terdomestifikasi oleh teknologi dan perubahan dibentuk oleh teknologi. Selain itu, berjejaring dan berkomunitas di dunia nyata menjadi hal penting dalam menghadapi perubahan. Dengan cara itu pula, kita setidaknya dapat berharap kembali memiliki kehendak bebas sebagai manusia, bukan hanya memilih apa yang sudah disediakan oleh teknologi yang sudah dikuasai pemerintah dan pengusaha. (*)

*) Virdika Rizky Utama, Periset di Narasi.TV

Continue Reading

Trending